Majalah Topik Edisi 63 (Agustus 2012) by Majalah Topik

DARI REDAKSI

TAK SEKADAR PENCANANGAN

P Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager AE

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Nurhasan

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Amir Hasan Ginting Sirkulasi & Litbang : Untung E. Budiyanto Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan : Bengkulu : Bengkulu Selatan & Kaur : Musi Banyuasin : Jawa Barat

Edo Fernando S.Com, SH Budi Raharjo Wahyupi Rita Zalika Abu Bakar

: Sulistiyanto

Wilayah Jawa Barat III

: Lilik Rakiyah Hermanto Abdul Manap

(Cirebon, Indramayu, Kuningan)

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

embaca, pemerintah akan merayakan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXII Oktober 2012 nanti. HPS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pangan dan kesetiakawanan menghadapi masalah pangan pada tingkat nasional dan internasional. HPS ditetapkan oleh FAO untuk diperingati setiap tanggal 16 Oktober setiap tahunnya sejak 1981. Dan di Indonesia, kegiatan puncak peringatan HPS merupakan satu dari sekian banyak even tahunan yang masuk ke dalam kalender kegiatan resmi pemerintah. Sebagai bagian integral dari kegiatan puncak peringatan Hari Pangan Sedunia XXXII tahun 2012, akan digelar pula pelbagai pameran, yang rencananya secara resmi akan dibuka dan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia bersama beberapa menteri terkait serta undangan VVIP lainnya Selain menggelar acara-acara yang ditujukan untuk memobilisir pengunjung, pelaksanaan pameran nantinya juga akan didukung dengan penyelenggaraan acara temu usaha yang memberi peluang sangat besar kepada peserta pameran untuk berinteraksi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di sektor Ketahanan Pangan Nasional. Melalui even-even tersebut, diharapkan akan terjalin pertemuan antar kelompok usaha dalam rangka mengembangkan sektor usaha pengolahan dan pemasaran pangan lokal. Menggerakkan usaha penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan dengan memaksimalkan peran masing-masing pemangku kepentingan, seperti: pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan membangun sinergi antar berbagai lembaga pemangku kepentingan di sektor Ketahanan Pangan Nasional. Menurut informasi, peserta pameran akan diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat, baik Departemen maupun Non Departemen. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dari seluruh Indonesia. Perusahaan/industri terkait pada sektor pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasilhasil pangan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Perusahaan/industri penghasil teknologi pendukung kegiatan pengolahan hasilhasil pangan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Perbankan, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan terkait, dan sebagainya. Namun di balik persiapan menyambut HPS XXXII 2012, ada pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah yang harus direalisasikan dalam upaya menjamin ketersediaan kebutuhan pangan di dalam negeri. Dan sepertinya tidak sulit pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia tersebut. Karena, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat menjamin Ketahanan Pangan Nasional. Konferensi Dewan Ketahanan Pangan tahun ketiga yang dilangsungkan pada 17 Juli 2012 di Jakarta memang telah merumuskan kesepakatan Swasembada Lima Komoditas Pangan: padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sebagai bentuk rencana pengelolaan sistem pangan nasional hingga tahun 2014. Kendati demikian, pemerintah jangan hanya pandai membuat program untuk kemudian dicanangkan. Mengutip pernyataan Wakil Presiden Boediono, harus ada komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan tersebut. Ya, setidaknya anggaran yang dikucurkan untuk membiayai program tersebut, tidak mubazir dan hasilnya memang benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

RALAT: Edisi 62 (15 Juni-14Juli 2012) pada Rubrik Ekslusif terjadi kesalahan penulisan gelar Christiandy Sanjaya SH MH. Seharusnya ditulis Christiandy Sanjaya SE MM.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Topik Indeks Topik Utama

COVER STORY

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ir H Isran Noor MSi, mengatakan otonomi daerah merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, mau tidak mau, Isran menekankan, otonomi daerah harus dilaksanakan, karena merupakan keinginan rakyat dan keinginan pemerintah.

Pentingnya Komitmen dan Konsistensi .............................................. 08 Mentan: Kita Tidak Bisa Main-Main Dengan Pangan ....................... 10 Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana: Komitmen Capai Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok..................................................................... 12 Road Map Percepatan Swasembaga Lima Komoditas Pokok............. 14 Firman Soebagyo SE MH: Capai Surplus 10 Juta Ton Sangat Sederhana............................................................................................. 16

Topik Ekslusif Otonomi Daerah Komitmen Bersama, Harus Dilaksanakan ............................. 18 Sekilas tentang APKASI ........................ 24 Rekam Jejak Ir. H. Isran Noor MSi

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Berani Demi Kebenaran ........................ 27 Strategi Mencapai MDGâ&#x20AC;&#x2122;s 2015 Kutim .................................................... 30 Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Topik Hukum Beda Penipuan dengan Wanprestasi .................. 64 Rekayasa Hukum Pasutri Kishore Berujung Prahara............................................................... 68 Hilangnya Legitimasi Nunuk Sebagai Ketua Pengurus YHIPP ................................................. 70

Topik Event

Topik Otonomi Menguak Banten “Mutiara” Investasi .................. 38 Sulawesi Utara Semakin Mencuri Perhatian Dunia ............................................................

Peran Sulut dalam Swasembada Beras Nasional 2014 ....................................................... 42 Gelar Kehormatan untuk Dr Sinyo Harry Sarundajang ........................................................ 44 Drs Ma’mun, Bc.IP, SH MH Jabat Kakanwil Kemenkumham Bengkulu ........................................................................... 46

Topik Nasional Mewujudkan Industri Ketenagalistrikan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan......... 47

Topik Korporasi CITILINK Siap Jadi Maskapai Mandiri................. 50 Bank Mandiri Genjot Sektor UKM......................... 52

Topik Ekbis Harga Kedelai Melonjak, Tahu & Tempe “Menghilang”...................................................... 54 Pola Tanam SRI Tingkatkan Produksi Padi............56 Revitalisasi Pertanian Harus Serius dan Terintegrasi.......................................................... 58

Topik Politik

72 Matahari Dompet Dhuafa ................................. 72 Toyota Auto Body Forest ................................. 73

Topik Kuliner Ayam Presto Ny. Nita Lunak Hingga ke Tulang................................... 76

Topik Konsultasi 78 Topik Wisata 80 Topik Selebriti Nia Ramadhani Mudik ke Kampung Suami .......................... 82 Nuri Maulida Mantap Berhijab ..................... 83

Tertutup Peluang Calon Independen...................... 60 Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA

PENTINGNYA KOMITMEN DAN KONSISTENSI

Konferensi Dewan Ketahanan Pangan telah merumuskan kesepakatan Swasembada Lima Komoditas Pangan, terdiri dari padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sebagai bentuk rencana pengelolaan sistem pangan nasional hingga tahun 2014. Wapres Booediono menekankan pentingnya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program yang telah dicanangkan.

ona kegembiraan terpancar dari wajah 13 gubernur, 117 bupati, dan 23 walikota yang menerima Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Wakil Presiden RI Boediono di Hotel Kempinsky, Jakarta, Rabu 18 Juli 2012 siang. Mereka didaulat pantas menerima penghargaan lantaran dinilai pemerintah pusat telah berhasil meningkatkan produksi beras daerahnya masingmasing sebanyak lima persen atau lebih. Acara pemberian penghargaan

P2BN tersebut merupakan puncak dari rangkaian Konferensi Dewan Ketahanan Pangan tahun ketiga di Jakarta, yang dilangsungkan sejak 17 Juli 2012. Acara yang digelar sekali dalam dua tahun ini ditujukan untuk mengevaluasi ketahanan pangan nasional serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pangan nasional. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Boediono, sejumlah menteri, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian, Prof Dr Ir

Achmad Suryana MS, gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia. Tahun ini, Konferensi Dewan Ketahanan Pangan merumuskan kesepakatan Swasembada Lima Komoditas Pangan, terdiri dari padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sebagai bentuk rencana pengelolaan sistem pangan nasional hingga tahun 2014. Boediono yang hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA mengingatkan bahwa tujuan pokok Ketahanan Pangan Nasional adalah tersedianya bahan pangan pokok yang cukup dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat, sepanjang waktu. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional itu, strategi utamanya bertumpu pada kemandirian suplai untuk memenuhi secara berkelanjutan perkembangan konsumsi. “Kemandirian suplai yang sustainable atau berkelanjutan dalam jangka panjang hanya bisa dicapai melalui satu jalan, yaitu peningkatan produktivitas per satuan lahan dan melalui penerapan teknologi,” kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Rapat pleno bertema “Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok” pada 2015. Mengawali pengarahannya, Wapres Boediono menyinggung tentang kecemasan dunia akan keamanan sektor pangan. Dalam lima tahun terakhir, kata Wapres, dunia mengalami tiga krisis pangan. Yang pertama terjadi pada 2007/2008 ketika badai El Nino menyebabkan kekeringan dan gagal panen di Argentina dan Australia yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan politik. Kemudian, pada 2010 dunia menyaksikan kekeringan di Rusia. Kedua krisis itu menyebabkan harga gandum meroket. Kini, pada 2012, Amerika Utara mengalami kekeringan dan harga kedelai mulai melonjak seiring dengan harga jagung yang mulai merambat naik. “Dalam suasana pangan global yang rawan stok akibat perubahan iklim, kebijakan ketahanan pangan kita harus makin kita perkuat. Tidak ada ruang untuk bersantai,” Wapres menekankan. Menurut Wapres, untuk memperoleh pola konsumsi yang rasional dan berkelanjutan, perlu adanya program diversifikasi pangan, kebijakan harga dan insentif yang rasional, sehingga perkembangan pola konsumsi masyarakat dalam jangka panjang tidak melenceng dari kapasitas pangan nasional dan dapat dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia di Tanah Air. Sementara dalam kondisi perubahan iklim yang penuh kerawanan dan suasana global yang penuh ketidakpastian, lanjut Wapres, sistem

pangan nasional harus bisa menjamin keseimbangan jangka panjang antara produksi dan konsumsi sekaligus juga harus mampu meredam dampak dari setiap gejolak yang timbul dalam jangka pendek. Oleh karena itu, disebutkan Wapres, selain kebijakan produksi dan kebijakan konsumsi tersebut, Indonesia harus memiliki dua instrumen yang dapat diandalkan. Pertama, kebijakan stok yang benar-benar efektif dan kedua, kebijakan ekspor-impor pangan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan perimbangan supply dan demand pangan dalam negeri dalam jangka pendek. Maka, Wapres mengulangi, ada tiga komponen kebijakan pokok yang harus menyatu dan saling mendukung dalam strategi ketahanan pangan, yaitu: Peningkatan produktivitas melalui teknologi, Pengembangan pola konsumsi yang sesuai dengan kapasitas produksi pangan nasional melalui program diversifikasi pangan, dan Kebijakan stok dan ekspor-impor pangan yang mampu mengatasi gejolak jangka pendek. Untuk mensukseskan program tersebut, Wapres menambahkan, ada sembilan langkah kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Pertama, pemerintah daerah agar meningkatkan komitmennya terhadap pencapaian target swasembada di daerah masingmasing melalui koordinasi program yang lebih baik dan dukungan dana APBD yang cukup. Kedua, BUMN/ BUMD juga harus mengambil peran yang lebih besar lagi dalam programprogram swasembada pangan termasuk mendukung permodalan. Ketiga, kementerian dan lembaga terkait menyusun langkah-langkah khusus untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi melalui upgrading lembaga-lembaga riset yang ada termasuk di bidang bioteknologi pertanian pangan dan mempercepat laju diseminasi dan adopsi hasil-hasil riset tersebut di kalangan petani. Keempat, perlu disusun dan dilaksanakan program bersama komprehensif antara pemerintah-swasta untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM di daerah di bidang pertanian dan industri pendukungnya, mulai dari SDM Pemulia, Budidaya, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan hingga Kewirausahaan. Kelima, perlu disusun dan dilaksanakan program yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas seluruh mata rantai industri pertanian mulai dari hulu hingga hilir, yang mencakup industri benih, pupuk, pakan, pestisida dan alsintan. Selanjutnya keenam, sistem

informasi produksi dan sistem informasi pasar yang ada perlu diefektifkan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga makin bermanfaat nyata bagi produsen maupun konsumen yang melaksanakan transaksi sehari-hari. Ketujuh, alih fungsi lahan pertanian produktif di semua daerah perlu benar-benar dikendalikan dengan menerapkan secara tegas ketentuanketentuan yang berlaku. Kedelapan, perlu diadakan review menyeluruh atas sistem stabilisasi harga pangan pokok yang ada, agar makin responsif terhadap perubahan kondisi supply dan demand yang sering mendadak dan tidak dapat diantisipasi sehingga dapat selalu dijaga kestabilan harga di dalam negeri, termasuk harga produsen yang wajar dan harga konsumen yang terjangkau. Kebijakan stok dan kebijakan ekspor-impor harus saling mendukung untuk mengawal stabilitas harga dalam negeri. Dan kesembilan, perlu dirumuskan sistem insentif yang pas dan sustainable untuk mendukung program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan yang dilaksanakan oleh swasta, pengembangan industri hilir berbasis sumber daya pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru, seperti di wilayah timur Indonesia. Pada kesempatan itu Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa kementeriannya telah membuat road map percepatan swasembada lima komoditas pangan pokok yakni beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Mentan berharap, road map ini bisa digunakan sebagai dokumen acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan swasembada pangan. Terpisah,Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo SE MH mengatakan, rencana strategis pembangunan pertanian yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian cukup baik. “Kita juga punya perangkat peraturan perundang-undangan yang bisa memproteksi dan bisa melindungi terhadap rencana strategis pemerintah. Namun yang saya lihat adalah, tidak ada konsistensi pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang itu sendiri, juga tidak ada konsistensi terhadap pelaksanaan rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Firman. Firman menekankan, rencana strategis pembangunan pertanian yang telah dicanangkan tersebut, harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa direalisasikan. ☼ Syarif/Endang/Gaus K

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA

Menteri Pertanian, DR Ir H Suswono MMA

KITA TIDAK BISA MAIN-MAIN DENGAN PANGAN

eningkatan produksi padi tahun ini, dipengaruhi

ramalan (ARAM) I tahun 2012 yang dikeluarkan Badan Pusat

oleh luas panen tanaman padi pada 2012 yang

Statistik. Dalam ARAM I disebutkan produksi padi meningkat

naik 1,80 persen dari tahun sebelumnya menjadi

sebesar 4,31 persen. Artinya produksi padi naik dari tahun

237, 30 ribu hektar, dan adanya perkiraan

lalu 65,76 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 68,59

peningkatan produktivitas sebesar 2,47 persen menjadi 1,23 kuintal per hektar. Dengan asumsi jumlah konsumsi sebesar 135,01 kilogram

juta ton GKG. Untuk meningkatkan produksi beras dan mengejar surplus 10 juta ton beras pada 2014, maka bobot dari Konferensi

per kapita per tahun, maka dengan adanya peningkatan

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dilakukan pada

produksi padi akan membuat surplus beras hingga akhir

18 Juli 2012 menjadi sangat strategis. Karena forum ini

tahun sebesar 5,528 juta ton. Ini merujuk pada angka

merupakan forum gubernur selaku selaku Ketua DKP

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA Provinsi untuk sinkronisasi kebijakan dan program

Jadi tentu saja dukungan dari lahan-lahan produktif,

ketahanan pangan nasional dan daerah. Karena

menurut Suswono, menjadi penting, sebagai amanat

persoalan pangan merupakan urat nadi kehidupan

Presiden menyangkut peningkatan produktivitas. “Ini

masyarakat Indonesia. Sehingga perlu mendapat

memang menjadi prioritas, jelas kita juga lakukan itu.

perhatian khusus, dari pemerintah, baik pusat

Mungkin baru beberapa kabupaten saja yang sudah

maupun daerah.

mengeluarkan perda. Tapi menunjukan betapa kepedulian

Salah satu poin dari acara ini adalah pentingnya

pimpinan daerah terhadap penetapan lahan pertanian pangan

mengembangkan dan mendiseminasikan

berkelanjutan ini masih rendah, saya katakan masih rendah,”

teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas

paparnya.

dan efisiensi, serta yang dapat dihadapi secara

Walaupun banyak yang beralasan bahwa tata ruang

luas oleh masyarakat. Serta mensinergikan dan

belum selesai. Tapi sebetulnya, menurut Mentan, tidak perlu

mengintegrasikan kebijakan nasional dengan

menunggu hal itu. Yang penting pengamanan pangannya

kebijakan dan program di daerahnya masing-

dulu kaitannya dengan lahan. Ini bisa ditetapkan dulu, nanti

masing untuk memperkuat konektivitas dan integrasi

tata ruang menyesuaikan. “Soal ini bisa dibalik, mengapa

ketahanan pangan daerah-nasional-global.

harus tunggu dulu tata ruang. Bisa saja ditetapkan, baru tata

Menurut Menteri Pertanian Suswono, hasil dari konferensi ini adalah untuk menyamakan supaya kebijakan antara pusat dan daerah itu ada in line. “Jadi kalau pusat punya target swasembada di

ruang menyesuaikan dengan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan,” katanya. Mentan menambahkan, “Menurut saya kalau memang ada perhatian pasti bisa. Dan ketersediaan pangan ini menurut

2014 tentu ini harus di breakdown di daerah-daerah.

saya utamalah. Jadi kita tidak bisa main-main dengan

Berapa masing-masing punya kontribusi nanti kan

pangan. Kalau kita bersumber dari impor seperti yang terjadi

akan dibreakdown di situ. Terutama yang memang

sekarang ini, Amerika sekarang mengalami kekeringan yang

kita perlu ada perhatian khusus, khususnya terkait

luar biasa, akan drop produksi jagungnya, akan dirasakan

dengan alih fungsi lahan. Betapa banyak lahan-lahan

tahun ini. Dan pasti harga jagung akan tinggi, ini satu contoh.

produktif ini yang dialih fungsikan, ini yang sebetulnya

Jadi memang perubahan iklim nyata ada, dan kita harus

mengapa kita tekankan betul untuk konfrensi tahun

pandai-pandai untuk beradaptasi dengan perubahan iklim ini

ini,” kata Suswono.

sekaligus juga tentu mitigasi. Untuk konsen daerah tentang

Di katakan Suswono, ini kaitannya dengan

hal ini, saya bisa katakan, di Jawa saja yang saya lihat belum

pengendalian. Seperti pengendalian alih fungsi lahan.

ada 10 kabupaten kota yang mengeluarkan perda tentang hal

Karena berapa pun kita tingkatkan produktivitasnya

ini, jadi masih sedikit sekali.”

kalau nanti lahannya tidak ada untuk menanam bagaimana. Sementara lahan-lahan ini menghasilkan

Khusus di Pulau Jawa, kata Mentan, tekanannya bukan pada pertanian lagi, tetapi lebih ke properti, untuk kebutuhan

lahan produktif itu paling tidak ini bisa sampai sembilan kali

ekonomi, untuk perumahan, dan sekaligus ada juga yang

panen baru stabil. Tapi ketika kita mencetak sawah kan tidak

kadang-kadang sangat memprihatinkan. “Justru untuk kantor

bisa langsung produktivitas tinggi. Tetapi harus ada suatu

pemda dibangun di lahan pertanian produktif. Ini menunjukan

proses atau tahapan.

bahwa pemerintah setempat tidak care dengan lahan

“Ini yang nampaknya perlu menjadi penekanan sehingga

tersebut,” bebernya. Mentan pun berharap dengan adanya

dalam sosialisasi Undang Undang 41 kemarin sangat

konfrensi ini timbul kesadaran bersama dalam mengamankan

ditekankan betul soal pengendalian ini. Dan diharapkan

lahan-lahan produktif ini.

daerah ini segera mengeluarkan perda. Penetapan lahan-

“Tinggal nanti upaya akan kita lakukan yang prioritas tadi

lahan produktif untuk dilestarikan. Ini tidak ada alasan lagi,

peningkatan produktivitas. Yang kedua perluasan areal,

kenapa, karena empat PP sudah keluar dan satu peraturan

ketiga optimasi lahan. Lahan-lahan yang sebetulnya rawa

menteri pun sudah keluar, sehingga tinggal menjalankan.

itu masih banyak yang belum didayagunakan. Ini kita akan

Persoalannya, ada tidak kemauan dari pimpinan daerah

optimasikan. Meningkatkan IP (Indeks Pertanaman), tentu

untuk mempertahankan lahan produktif itu. Untuk masalah

saja terus kita genjot. Dan tentu saja perbaikan manajemen

target produksi beras, kita ingin surplus 2014 itu 10 juta

supaya pusat dan daerah itu ada sinkronisasi,” pungkasnya.

ton,”ujar Menteri dari PKS.

☼ Gaus K/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Boediono hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan memberikan penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) kepada 13 Gubernur, 117 Bupati, dan 23 Walikota karena telah berhasil meningkatkan produksi beras daerah sebanyak lima persen dan atau lebih. Sistem ketahanan pangan diarahkan oleh beliau, agar dapat mengantisipasi dampak gejolak krisis bahkan dapat memperbaiki produksi dan pola konsumsi pangan masyarakat. Untuk itu Konferensi Dewan Ketahanan Pangan merumuskan kesepakatan Swasembada Lima Komoditas Pangan yang terdiri dari padi, jagung,kedelai, gula, dan daging sapi sebagai bentuk rencana pengelolaan sistem pangan nasional hingga tahun

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana (Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian)

2014. Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden juga menyempatkan diri mengunjungi model Rumah

Komitmen Capai Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok

Pangan Lestari sebagai bentuk implementasi dari gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Kepala Badan Ketahanan

onferensi Dewan Ketahanan Pangan tahun ketiga

Pangan Nasional Kementerian

telah usai diselenggarakan pada 18 Juli 2012

Pertanian, Prof Dr Ir Achmad Suryana MS, yang

lalu di Jakarta. Acara yang digelar sekali dalam

ditemui usai acara mengatakan bahwa tujuan utama dari

dua tahun ini ditujukan untuk mengevaluasi

diadakannya Konferensi Dewan Ketahanan Pangan adalah

ketahanan pangan nasional serta merumuskan langkah-

melakukan koordinasi antara Dewan Ketahanan Pangan

langkah strategis dalam pengelolaan pangan nasional. Hadir

Pusat dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. Untuk

pada acara tersebut Wakil Presiden RI Boediono, sejumlah

tahun ini, katanya, tema yang dibahas adalah upaya

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA percepatan pencapaian swasembada lima komoditas pangan

dalam memantapkan ketahanan pangan nasional”. Adapun

pokok, yakni padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

misi dari Dewan Ketahanan Pangan adalah Mewujudkan

“Kita mengharapkan, dari pertemuan ini tercapai

koordinasi yang sinergi lintas sektor dan seluruh stakeholder

kesepakatan di antara para Gubernur untuk memberikan

dan masyarakat, dalam merumuskan kebijakan ketahanan

komitmen sesuai tugasnya masing-masing bagaimana

pangan nasional; Memfasilitasi terwujudnya ketahanan

pencapaian swasembada lima komoditas pangan pokok

pangan nasional, melalui forum koordinasi tingkat provinsi

tersebut. Dan, rumusan yang sudah dihasilkan oleh mereka,

dan kabupaten/kota; Mengembangkan jaringan dan

para Gubernur, ada beberapa butir yang disepakati, antara

sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta

lain, pertama, mereka memahami adanya peran yang harus

lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

dimainkan oleh para Gubernur sehingga mereka komit untuk

manajemen pembangunan ketahanan pangan; dan

bersama-sama dengan stakeholder yang lain mencapai

Mendorong terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan di

sasaran itu,” tutur Achmad Suryana.

daerah.

Komitmen kedua, tambah Suryana, khusus mengenai

Dewan Ketahanan Pangan bertugas membantu

lahan. Karena lahan itu merupakan salah satu hal yang

Presiden RI dalam Merumuskan kebijakan Ketahanan

penting, para gubernur, bupati, dan walikota yang hadir juga

Pangan Nasional, yang meliputi kegiatan di bidang

berkomitmen untuk mengendalikan secara tepat konversi

penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan

lahan. Bersamaan dengan itu juga, kata Suryana, akan

pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan

segera diterbitkan Perda Tata Ruang. “Sehingga, kalau Perda

penanggulangan masalah pangan dan gizi; Melaksanakan

tersebut keluar akan bisa mengendalikan konversi lahan itu,”

evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan

tandas Suryana.

nasional; dan Membangun koordinasi program ketahanan

Selain kedua komitmen tersebut, para kepala daerah juga berkomitmen, melalui sumber daya masing-masing daerah

pangan dengan seluruh pemangku kepentingan. Di bagian lain, Achmad Suryana juga menyinggung

akan mendorong penerapan teknologi unggul yang juga

mengenai adanya jaminan dari pemerintah dalam

adaptif terhadap lingkungan, dan sebagainya.

menghadapi bulan suci Ramadhan, khususnya dalam

Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan unsur

hal penyediaan beras dan bahan pokok lainnya. “Dijamin

pendukung pada Kementerian Pertanian yang memiliki

aman. Kalau untuk kebutuhan Lebaran, produksi kita,

sejumlah tugas, seperti melaksanakan pengkajian,

menurut data BPS, bisa melebihi dari kebutuhan yang

pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan

ada. Intinya, kebutuhan beras masih cukup aman. Untuk

ketahanan pangan. Selain itu, BKP dalam melaksanakan

kebutuhan minyak, kita surplus. Sedangkan gula, memang,

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146

ada kekurangannya sedikit tapi masih bisa diatasi dengan

menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni pengkajian,

rencana impor,” tutur Suryana yang juga tak menampik

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan,

melonjaknya harga kebutuhan pokok setiap menjelang bulan

pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan,

suci Ramadhan.

serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan

Dan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gejolak

pangan; pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan,

harga kebutuhan bahan pokok yang tak terkendali di bulan

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi

suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal

pangan dan cadangan pangan; pengkajian, penyiapan

1433 Hijriah, sejumlah menteri di jajaran kementerian

perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

perekonomian, termasuk Menteri Pertanian, akan menggelar

dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman

operasi pasar.

pangan; pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan,

Pihak pemerintah sendiri, tambah Suryana, telah melakukan

pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan

berbagai upaya dalam mengendalikan harga kebutuhan

pangan segar; dan pelaksanaan administrasi Badan

pokok yang semakin melonjak naik, seperti memperbanyak

Ketahanan Pangan.

stok atau persediaan, memperlancar distribusi, melakukan

Sedangkan Dewan Ketahanan Pangan memiliki visi “Terwujudnya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

operasi pasar bila harga terus melonjak naik, dan sebagainya. ☼ Endang

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA

Road Map Percepatan Swasembada Lima Komoditas Pokok U

paya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran produksi padi tahun 2011 antara lain, pertama, Penciptaan varietas benih unggul bermutu, di mana telah dilepas varietas padi sebanyak 26 verietas (padi hibrida 8 varietas, padi sawah 8 varietas dan padi gogo 4 varietas). Juga telah dilakukan introduksi varietas benih unggul padi baru sebanyak 7 varietas dan penerapan berbagai paket teknologi spesifik lokasi. Kedua, Pelaksanaan Sekolah LapangPengelolaan Tanaman Tepadu telah dilakukan pada 124.898 kelompok tani dengan cakupan areal 2,8 juta hektar, lebih tinggi dari kegiatan SL-PTT tahun 2010 yang dilakukan pada 112 ribu kelompok tani dengan cakupan areal 2,5 juta hektar. Ketiga, Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,75 juta ton (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 9,48 juta ton) dan penyaluran bantuan benih unggul bermutu padi tahun 2011 sebesar 65.054 ton untuk pertanaman seluas 2,64 juta hektar (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 61.976 ton untuk pertanaman seluas 2,61 juta hektar). Keempat, Penyaluran Cadangan Benih Nasional (CBN) padi tahun 2011 sebanyak 28.998 ton untuk pertanaman seluas 880 ribu hektar (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 6.328 ton untuk pertanaman seluas 253 ribu hektar). Kelima, Pengendalian serangan organisme penggangu tanaman (OPT) padi, di mana luas areal yang terserang hanya 666,30 ribu hektar, lebih kecil dibandingkan tahun 2010 seluas 682,7 ribu hektar. Upaya intensifikasi melalui gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dilaksanakan oleh BUMN seluas 570 ribu

hektar. Ketujuh, Perluasan areal pertanaman padi melalui pencetakan lahan sawah seluas 49.646 hektar, peningkatan indeks pertanaman padi melalui System of Rice Intensification (SRI) sebanyak 599 paket, pengembangan jaringan irigasi untuk mengairi areal seluas 238.854 hektar, dan pengembangan mekanisasi melalui penyebaran alat dan mesin pertanian (618 unit traktor dan 380 unit pompa air serta penguatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan/ UPJA sebanyak 2.517 paket). Kedelapan, Penurunan kehilangan hasil telah dilakukan bantuan sarana pascapanen sebanyak 423 unit, terdiri dari power threser, paddy mower, dryer dan alat lainnya. Dan kesembilan, Penyuluhan dan pendampingan telah dilakukan fasilitasi operasional penyuluh kepada 51.167 tenaga penyuluh serta menggerakkan tenaga pendamping/ pengawalan teknologi pada sebagian besar (60 %) lokasi SL-PTT. Foto : Dok. Humas TP

Upaya Swasembada Beras

Upaya Swasembada Jagung Upaya peningkatan produksi jagung tahun 2011 telah dilakukan melalui: (1) Penciptaan dan penelitian varietas benih unggul, (2) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), (3) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), (3) Bantuan benih dari cadangan benih nasional (CBN), (4) Gerakan Peningkatan Produksi

Ir Udhoro Kasih Anggoro MS Dirjen Tanaman Pangan Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), (5) Perluasan areal, dan (6) Pelatihan. Untuk meningkatkan produktivitas jagung, Kementerian Pertanian telah melepas varietas unggul jagung hibrida sebanyak 6 varietas, dan menyediakan 17,78 ton benih sumber jagung yang terdiri dari 15 varietas. Untuk SL-PTT telah dilaksanakan oleh 13.782 kelompok tani yang mencakup areal 206.730 hektar, lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya seluas 150 ribu hektar yang dilaksanakan oleh 10 ribu kelompok tani. Bantuan benih unggul bermutu sebanyak 3.101 ton telah disalurkan untuk areal pertanaman jagung seluas 206.730 hektar dan bantuan benih dari CBN sebanyak 4.604 ton telah dikembangkan untuk areal 270.811 hektar. Melalui GP3K telah dikembangkan intensifikasi jagung seluas 102.750 hektar. Di samping itu juga telah dilakukan berbagai kegiatan pelatihan yang terkait dengan usahatani jagung, yaitu: TOT

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA Penyelamatan sapi betina produktif, (4) Optimalisasi Rumah Potong Hewan, (5) Optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, (6) Penanganan gangguan reproduksi, dan (7) Peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Farming Practices (GFP) dan tunda potong. Upaya perbaikan ini akan dilanjutkan pada tahun 2012 sampai dengan 2014, utamanya pada aspek peningkatan populasi ternak, pengetatan pengendalian impor, peningkatan pasca panen dalam menghasilkan daging berkualitas dan pengaturan distribusi ternak antar wilayah. Persediaan daging sapi tahun 2011 sebesar 449,31 ribu ton, yang terdiri dari 292,45 ribu ton produksi lokal dan 156,85 ribu ton berasal dari impor. Sementara persediaan daging tahun 2010 hanya sebesar 417,04 ribu ton yang terdiri dari 195,82 ribu ton produksi lokal dan 221,23 ribu ton berasal dari impor. Pada tahun 2011 produksi daging lokal meningkat cukup tajam dari 195,82 ribu ton tahun 2010 menjadi 294,45 ribu ton tahun 2011 atau terjadi peningkatan sebesar 98,63 ribu ton (50,37%). Peningkatan produksi daging lokal ini telah dapat menekan proporsi daging impor dari semula 53.0 % terhadap total konsumsi daging sapi nasional pada tahun 2010 menjadi hanya 34,9 % pada tahun 2011. Untuk akselerasi peningkatan produksi daging sapi tahun 2011, telah diterbitkan 25/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014.

agribisnis jagung dan pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PTT jagung sebanyak 233 kelas (25-30 orang per kelas).

Upaya Swasembada Kedelai

Ir. Syukur Iwantoro MS MBA Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)

Upaya Swasembada Daging Sapi Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi daging sapi lokal, antara lain: (1) Pengaturan pengendalian impor, (2) Perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen, (3)

Foto : Dok. Istimewa

Foto : Dok. Swadaya

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran produksi kedelai tahun 2011 melalui: (1) Penciptaan dan penelitian varietas unggul, di mana pada tahun 2011 telah dihasilkan 1 (satu) varietas unggul baru kedelai serta penyediaan 16,3 ton benih sumber kedelai yang terdiri dari 11 varietas. (2) Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) kedelai seluas 300 ribu hektar yang dilaksanakan oleh 30 ribu kelompok tani, lebih tinggi dari tahun 2010 seluas 250 ribu hektar oleh 25 ribu kelompok tani. (3) Bantuan benih unggul bermutu sebanyak 12 ribu ton untuk pertanaman kedelai seluas 300 ribu hektar. (4) Bantuan benih melalui cadangan benih nasional (CBN) seluas 20 ribu hektar. (5) Pengembangan kedelai melalui GP3K seluas 73.500 hektar, dan perluasan areal tanam/panen melalui GP3K seluas 51.000 hektar, dan (6) Penyuluhan.

Ir Gamal Nasir MS Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Upaya Swasembada Gula Upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain: penyediaan bibit unggul melalui pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) tebu seluas 760 hektar, perluasan areal tanaman tebu rakyat 2.043 hektar, demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu 205 hektar, pemberdayaan petani tebu (pelatihan) untuk 129 kelompok tani, penataan varietas dan pengembangan warung tebu masing-masing 32 hektar. Selain itu melalui dana guliran telah dilakukan bongkar ratoon kebun tebu rakyat dengan dana yang dimanfaatkan sebesar Rp. 369 miliar. Target produksi gula tahun 2011 sebesar 3,87 juta ton akan terpenuhi apabila penyediaan lahan minimal seluas 350.000 hektar, investasi pembangunan Pabrik Gula baru dan revitalisasi Pabrik Gula berjalan sesuai dengan rencana. Namun karena permasalahan utama tersebut belum teratasi secara tuntas, maka target dikoreksi menjadi 2,70 juta ton dengan harapan masih dapat memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi langsung. Sampai dengan akhir tahun 2011, capaian luas areal tebu mencapai 447,32 hektar dengan produksi 2,23 juta ton atau 82,59% dari target. Hal ini diakibatkan terutama oleh dampak perubahan iklim dan serangan OPT di beberapa sentra produksi. Permasalahan lainnya di tingkat on farm adalah sulitnya pengembangan areal baru dan mempertahankan lahan yang sudah ada, keterbatasan infrastruktur terutama untuk wilayah pengembangan di luar Pulau Jawa, kurangnya sarana irigasi dan penyediaan agroinput yang belum tepat jumlah, waktu, harga dan mutu. Sedangkan di tingkat off farm meliputi tingkat efisiensi PG yang di bawah standar, biaya produksi yang masih relatif tinggi, kualitas gula yang relatif rendah dan belum berkembangnya diversifikasi produk berbasis tebu. â&#x2DC;ź Endang/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA

Foto: Dok. Majalah Topik/Gaus K

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo SE MH

CAPAI SURPLUS 10 JUTA TON SANGAT SEDERHANA

omoditi pangan khususnya beras, merupakan hak asasi manusia. Sehingga target pemerintah untuk surplus beras 10 juta ton pada 2014 harus mendapat dukungan semua pihak. Namun, sudah sejauh mana usaha dan kerja keras pemerintah dalam meningkatkan produksi beras untuk mengejar swasembada pangan. Bagaimana dengan keberpihakan pemerintah dalam memproteksi petani dari serbuan impor? Untuk mengetahuinya lebih jelas, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, SE MH. Berikut petikannya : Upaya apa saja dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras nasional?

Begini, kalau kita lihat dalam rencana strategis pembangunan pertanian sebetulnya yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian cukup baik. Kita juga punya sebuah perangkat peraturan perundang-undangan yang bisa memproteksi dan bisa melindungi terhadap rencana strategis pemerintah. Namun yang saya lihat adalah tidak ada konsistensi pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang itu sendiri, juga tidak ada konsistensi terhadap pelaksanaan rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kalau kita bicara pemerintah dan kita bicara masalah pangan, yang namanya pangan itu adalah merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di Pasal 28 a,b,c itu sandang, papan, pangan harus tersedia oleh negara. Kedua, kalau itu sudah menjadi amanat

konstitusi, maka pangan itu menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Pangan itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, baik itu presiden yang paling atas sampai rakyat sebagai pelaku yaitu petani di tingkat desa. Oleh karena itu bicara tentang masalah pangan, juga konvensi PBB telah mendeklarasikan bahwa pangan itu adalah hak asasi manusia. Jika seperti itu, sebenarnya kendala pemerintah untuk meningkat produksi beras nasional itu di mana? Jika kita bicara kendala, masalah pangan itu bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian bertanggung jawab tentang produksinya. Tetapi juga ada kebijakan lain yang ada di kementerian lain. Ketika Kementerian

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK UTAMA Pertanian itu harus dioptimalkan memacu untuk swasembada pangan, tetapi bagaimana dukungan anggaran dari negara apakah sudah memadai? Kalau kita lihat rencana kebutuhan nasional, bicara tentang berapa kebutuhan daripada anggaran untuk menaikkan 10 juta ton beras, itu sudah ada datanya. Padi kalau mau kita naikkan sekian juta ton itu butuh sekian triliun. Kemudian kedelai, kalau kita mau swasembada kedelai sekian juta ton harus menambah anggaran sekian triliun, itu sudah ada. Komitmen itu sampai hari ini dalam format anggaran APBN itu tidak terpenuhi. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa. Kemudian yang kedua adalah, kebijakan terhadap masalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perekonomian untuk melakukan stok impor. Konon katanya di dalam salah satu pendapat orang, orang itu bisa berhasil kalau kepepet dan dipaksakan. Bagaimana dengan petani kita? Kondisi negara kita sekarang ini, petani-petani kita saya melihatnya sudah agak sedikit kurang bergairah. Karena untuk pertanian itu bukan sesuatu yang memberikan, tidak menjanjikan dari aspek ekonomi. Karena posisi petani kita saat ini ibarat itik dipelihara, kalau sore dimasukkan ke kandang, pas dilepas suruh cari makan sendiri-sendiri, pagi hari diharapkan bertelur sebanyakbanyaknya, tanpa bimbingan apapun dari pemerintah. Kondisi petani kita saat ini mereka mengadu nasib masing-masing, dengan cara masingmasing, dengan pola masing-masing. Bagaimana mereka mau diharapkan. Karena itu, ke depan, yang namanya modernisasi pertanian menjadi salah satu hal yang penting. Kata kunci adalah penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, modernisasi pertanian, itu menjadi kata kunci. Sekarang kalau kita lihat, bagaimana swasembada pangan tidak tercapai, ya risiko kita setelah pascareformasi lengsernya orde baru, itu nyaris yang namanya waduk, irigasi itu tidak pernah tersentuh dengan anggaran. Sekarang Kementerian PU yang punya tanggung jawab terhadap masalah infrastruktur irigasi, primer, sekunder, dan tidak pernah ada anggaran yang signifikan untuk itu. Karena mungkin

mereka berhitung lebih menguntungkan kalau skala proyek. Kalau skala proyek lebih menguntungkan, kalau dibagi anggarannya untuk memenuhi infrastruktur seperti jalan tol, jalan raya dan sebagainya. Padahal posisi masyarakat Indonesia yang sudah mencapai hampir 200 juta ini kan tanggung jawab negara, perut ini tanggung jawab negara, ini konstitusi. Oleh karena itu kembali kepada masalah tanggung jawab ini lintas sektor. Dan yang saya lihat ini adalah untuk mencapai swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintah surplus 10 juta ton. Sampai sekarang nyaris tidak bisa terwujud karena tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada koordinasi yang baik antar sektor. Nah, ini adalah tugas Menteri Perekonomian. Harusnya mengkonsolidasikan bagaimana bisa tercapai dari swasembada pangan ini. Tadi Anda sudah singgung tentang swasembada pangan. Pemerintah menargetkan produksi beras pada 2014 terjadi surplus 10 juta ton. Apakah itu bisa tercapai ? Saya rasa begini. Sebetulnya untuk mencapai target 10 juta ton itu sangat sederhana. Kalau kita berhitung sekarang, yang sudah kami lakukan, saya bisa melakukan demplot atau uji coba lapangan dengan petani, mulai aspek sarana produksi pertanian, kemudian dari benihnya, semuanya kita serahkan kepada petani dan kemudian pendampingannya. Mengenai sampai kepada lahan irigasi kita integrasikan, itu bisa mencai 12 ton per hektar. Kemarin di Yogjakarta Prof. Haryadi dari dosen Unair melakukan demplot di Jogya. Pertama di Malang bisa mencapai 15 ton bahkan di Jogya terakhir 14 ton. Artinya, kalau kita berinovasi dengan menggunakan aspek modernisasi, aspek teknologi tepat guna, kemudian kita menyadari bahwa infrastruktur, kemudian faktor-faktor pendukung seperti pertama, benih itu akan bisa tumbuh dengan baik ketika ada air. Benih itu akan tumbuh baik ketika lahan kita itu kesuburannya bisa terjamin. Kita bicara tentang masalah produksi dan intensifikasi lahan kita sekarang ini. Karena hancurnya kesuburan lahan, kita dihantam pupuk urea dari tahun ke tahun dari mulai orde lama sampai hari ini yang mendominasi

anggaran sampai 16 triliun per tahun. Itu sebenarnya degradasi dari unsur kesuburan lahan. Ini yang sebenarnya tidak pernah diperhatikan. DPR Komisi IV memintah kepada pemerintah supaya ada pengurangan penggunaan pupuk urea digeser pada pemulihan lahan supaya produktivitas naik. Tetapi sampai hari ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Bicara swasembada pangan, mengapa pemerintah rencananya dalam waktu dekat ini membuat kebijakan mengimpor beras? Inilah yang selalu saya katakan, sebetulnya pemimpin ini bekerja untuk siapa? Pemimpin ini kan bekerja untuk rakyat. Jujur yang sekarang ini saya lihat, kebijakan yang dibuat DPR bahwa setiap anggaran-anggaran yang berkaitan dengan raskin, kami sangat prihatin. Raskin dalam tiga tahun anggaran ini kalau kita hitung sudah mencapai 43 triliun. Yang namanya subsidi pupuk itu mencapai Rp 37 triliun. Dua akumulasi anggaran, 43 di tambah 37 hampir mencapai Rp 80 triliun. Rp 80 triliun ini belum maksimal untuk membina, membackup kepentingan petani kita. Nah, persoalannya adalah kalau kita ini, pemerintah menafsirkan bahwa pangan itu harus tersedia, soal dari mana barangnya, itu tidak ada urusan, tidak ada persoalan dengan pemerintah. Yang saya pertanyakan adalah, bagaimana nasib petani kita. Hari ini kalau kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa katanya sudah surplus begitu, cukup lumayan. Kalau kita melihat data 2011, sudah surplus 5 juta ton. 2012 diperkirakan surplus 6 juta ton. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Data ini adalah data dari Dirjen Tanaman Pangan dan pemerintah, tentunya kita harus yakin dan percaya bahwa data ini akurat dan benar. Oleh karena itu ada permainan apa? Saya khawatir kalau masalah perberasan ini di balik itu ada kepentingan politik. Ada kepentingankepentingan daripada negara-negara produsen beras, dan ini ada politik ekonomi. Di mana ada kelompokkelompok yang memang menggunakan jaringan-jaringan kartel, itu akan membumi hanguskan daripada strategi pemerintah. â&#x2DC;ź Gaus K

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto : Dok. Majalah Topik/Teddy

TOPIK EKSKLUSIF

Ir H Isran Noor MSi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Otonomi Daerah Komitmen Bersama, Harus Dilaksanakan

etua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ir H Isran Noor MSi, mengatakan otonomi daerah merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, mau tidak mau, Isran menekankan, otonomi daerah harus dilaksanakan, karena merupakan keinginan rakyat dan keinginan pemerintah. Toh, kalaupun dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih kekurangan, Isran yang juga Bupati Kabupaten Kutai Timur, memakluminya. Sebab, negara kita baru sepuluh tahun melaksanakan sistem reformasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Isran lantas mencontohkan Indonesia yang merdeka pada 1945, ketika itu kondisinya serba dalam

keterbatasan dan kekurangan. Gambaran kondisi serupa ketika diberlakukan otonomi daerah di Indonesia, sejak diluncurkan pada 1998. Ketika ada persoalan-persoalan dalam mengimplementasikan otonomi daerah, seperti masih adanya singgungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ketentuan perundangundangan, â&#x20AC;?Itu menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan bimbingan, pengawalan, pengawasan, supervisi agar ketentuan-ketentuan yang dibuat tidak menyalahi ketentuan di atasnya,â&#x20AC;? papar Isran yang terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (PERHIPTANI) periode 2012-2017, dalam Kongres ke VI PERHIPTANI

di Hotel Sheraton Lampung, 29 Juni 2012. Berikut lebih lengkap hasil wawancara Syarifudin, Dewi Pujiharti, dan fotographer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK dengan Isran Noor seputar kiprahnya dalam memperjuangkan dan membesarkan organisasi APKASI, serta terobosannya dalam memajukan pembangunan sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kutai Timur. Selain menjabat Bupati Kutai Timur, Anda juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Bisa dijelaskan visi, misi, dan program APKASI periode 2011-2015?

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF APKASI merupakan suatu organisasi nirlaba, tempat para berhimpunnya para bupati seluruh Indonesia. Tentu yang diharapkan di situ adalah bagaimana organisasi ini memiliki manfaat dan berguna bagi anggotanya. Misalnya, ada tugastugas yang tidak dapat dikerjakan oleh bupati sebagai petugas negara, tapi dengan adanya APKASI ini, mereka dapat melakukan tugas sangat penting lainnya. Misalnya menyangkut masalah kerjasama antar wilayah, bidang ekonomi, tukar menukar informasi, masalah hukum yang dihadapi oleh kepala daerah, hingga bagaimana kita melihat ketentuan peraturan yang memayungi pelaksanaan otonomi daerah, apakah perlu diperbaiki, dikembangkan, dan sebagainya. Yang penting, saya bersama kawan-kawan di APKASI berupaya agar organisasi ini ada manfaatnya. Jadi, tidak hanya sebagai gagah-gagahan atau mencari popularitas.

Bentuk konkrit dukungan para bupati untuk mensukseskan MP3EI? Ya, semua koridor di MP3EI itu kan meliputi kawasan-kawasan pemerintah kabupaten. Misalnya Kabupaten Semangke dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang masuk dalam koridor pembangunan MP3EI. Jadi, semua kabupaten di daerah itu ikut bertanggungjawab dan para bupatinya ikut mengawasi serta membentuk tim MP3EI di masingmasing kabupaten. Di tim MP3EI itu, masing-masing bupati mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerahnya, terkait MP3EI. Dukungan lain para bupati yaitu mensosialisasikan program MP3EI kepada masyarakatnya. Misalnya mengenai tujuan dan manfaat dari program MP3EI untuk masyarakat setempat. Nah, itulah yang kita koordinasikan selama ini ketika Rapat Kerja Nasional APKASI di Bali tahun lalu. Merujuk data Kemendagri per 31 Mei 2012 yang menyebutkan sejak 2004 hingga 2012, tercatat sebanyak 173 kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) terjerat kasus pidana korupsi. Di antaranya dinilai salah dalam melaksanakan suatu kebijakan di daerahnya. Komentar Anda? Kita kan baru sepuluh tahun melaksanakan sistem reformasi

pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, ya itulah yang kita perbaiki. Dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama tanggung jawab pemerintah pusat. Namanya otonomi daerah memang haknya daerah-daerah untuk membuat peraturan-peraturan. Hanya peraturan yang dibuatnya itu belum tentu pas dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan bimbingan, pengawalan, pengawasan, supervisi agar ketentuanketentuan yang dibuat tidak menyalahi ketentuan di atasnya. Saya kira wajar-wajar saja kalau ada kekeliruan, artinya bukan kita mentoleransi kesalahan. Jika ada banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Sebab, itu kan komitmen bersama. Otonomi daerah itu komitmen pemerintah ketika reformasi diluncurkan tahun 1998. Jadi, mau tidak mau, otonomi daerah itu harus dilaksanakan, karena merupakan keinginan rakyat dan keinginan pemerintah. Para bupati sendiri tidak sekadar menginginkan kekuasaan, tapi lebih kepada sebagai komitmen untuk menyelenggarakan amanah undang undang. Nah, ketika dia melaksanakan kebijakan di daerahnya, misalnya, melanggar ketentuan, ini yang menjadi pelajaran kita agar ke depan ada perbaikan. Saya merasa kasihan terhadap kawan-kawan yang dinilai salah mengeluarkan kebijakan kemudian dibawa ke ranah hukum, padahal belum tentu dia disengaja melakukannya. Karena itulah menjadi perhatian kita semua, termasuk pemerintah pusat,

Foto : Dok. Majalah Topik/Teddy

Terkait otonomi daerah, dalam sebuah kesempatan Anda pernah mengatakan ketidakjelasan berbagai perangkat hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah bisa menggagalkan upaya pembangunan lewat Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di mana saja letak kesinggungan tersebut? Saya kira, karena program MP3EI ini baru diluncurkan, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Untuk itu, kami dari APKASI membantu pemerintah memperbaiki sekaligus mendukung program MP3EI. Itulah salah satu tugas para bupati untuk mensukseskan MP3EI. Jadi, ketika

ada persoalan kekurangan, apakah peraturannya, petunjuk teknisnya, kami harus dukung, backup, dan memperbaikinya untuk pengembangan MP3EI tersebut.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF untuk memperbaikinya. Sebab tidak mungkin kita menarik kembali sistem pemerintahan kita dari desentralisasi ke sentralisasi atau resentralisasi. Artinya, ketentuan atau peraturan-peraturan yang masih bersinggungan antara pusat dan daerah harus direvisi? Ya, saya kira kalau ada ketentuanketentuan aturan perundangan yang masih berbenturan antara pusat dengan daerah harus dikaji kembali.

berhasil melakukan judicial review ke MK terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian MK mengabulkan judicial review tersebut, berarti langkah yang kita tempuh itu ada benarnya. Tinggal sekarang Menteri Kehutanan menindaklanjuti untuk membuat aturanaturan lebih lanjut. Semua yang kita lakukan itu tak lain untuk perbaikan. Jadi, kita jangan bermimpi bahwa kita harus siap segala-galanya. Sebagai contoh, negara kita merdeka tahun 1945, ketika itu kondisinya masih dalam

Foto : Dok. APKASI

Salah satu contohnya banyak pihak, termasuk para bupati, mendesak agar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokokpokok Pertambangan harus direvisi. Di UU Minerba ini dinilai porsi kewenangan pusat lebih banyak dibanding daerah. Bagaimana Anda menanggapinya? Persoalanpersoalan seperti itulah yang ingin kita selesaikan. Ketika undang undang Seusai Audiensi dengan Mendagri Gamawan Fauzi sudah memberikan kewenangan kemudian keluar undang serba keterbatasan. Kondisinya sama undang baru, lalu kewenangan itu seperti ketika diberlakukan otonomi ditarik lagi ke pusat, itu kan namanya daerah di Indonesia. Karena tujuan resentralisasi aturan. Nah, kalau otonomi daerah itu semata-mata, sudah resentralisasi berarti sudah pertama adalah untuk pendekatan resentralisasi sistem pemerintahan. pelayanan pemerintah kepada Langkah-langkah yang kita tempuh, masyarakat. Kedua, memberikan misalnya, untuk menuntut adanya kesempatan kepada masyarakat untuk perubahan suatu peraturan perundangmenetapkan keinginannya melalui undangan pun dengan cara legal, tidak aspirasi dari pemerintah daerahnya. inkonstitusional. Misalnya, kita meminta Ketiga, bagaimana demokrasi itu kepastian hukum dari Mahkamah sendiri berkembang di daerah di Konstitusi. Jadi kita tidak melakukan mana masyarakat dapat memilih cara-cara yang anarkis, berontak, atau pimpinannya sendiri. Itu kan suatu mogok. Tidak seperti itu. Nanti apapun tujuan yang bernilai sangat tinggi. Dan hasil Mahkamah Konstitusi, harus kita itulah harapan bangsa kita. Kalau dulu patuhi semua, baik oleh pemerintah semua diatur oleh pusat, daerah hanya pusat maupun pemerintah daerah. melaksanakan intruksi saja. Seperti beberapa waktu lalu lima bupati Kemajuan di daerah-daerah pun dari Kalteng dan seorang pengusaha sekarang luar biasa. Kita lihat saja,

pembangunan ekonomi dan sarana prasarana berkembang dengan pesat. Saya bisa bayangkan, kalau tidak ada otonomi daerah, tidak mungkin Kabupaten Kutai Timur bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas sepuluh persen. Karena apa? Di daerah itu aktivitasnya luar biasa. Misalnya, investasi bebas datang di sana, mereka berinvestasi dengan benar dan baik, ekonomi rakyat berkembang, transaksi perdagangan semakin meningkat dan terjadi di mana-mana, pendapatan masyarakat pun meningkat karena adanya investasi. Kalau dulu semua diatur pusat dan biayanya mahal. Kembali ke persoalan yang menimpa para kepala daerah yang diduga melakukan korupsi, salah satunya dialami Bupati Buol, Amran Batalipu yang notabene anggota APKASI. Dukungan yang diberikan APKASI kepada beliau? Mungkin Pak Amran terlalu bersemangat membangun daerahnya. Toh, kaitannya dengan masalah yang dihadapi Pak Amran, itupun dilakukan karena kepentingan investasi. Kalau di situ ada kebun, kemudian rakyat dapat plasma, bagaimana? Tujuan dia kan baik, dan yang digunakannya itu bukan uang negara. Yang saya dengar uang perusahaan untuk kepentingan CSR perusahaan tersebut. Anggaplah itu memang benar suap, tapi digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan itu manfaatnya jauh lebih besar. Sebaliknya, negara pun tidak mengalami kerugian. Saya heran, mosok Pak Amran diperlakukan seperti teroris yang jahatnya luar biasa. Terus terang saja, saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam masalah ini. Tapi, seyogyanya Pak Amran diperlakukan dengan baik dan lebih manusiawi. Dan belum tentu dia

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF bersalah, karena ada barang bukti nggak? Kalaupun dikatakan melawan, dia bukannya melawan. Sebab, kejadian sebelumnya kan bukan dia, tapi anak buahnya. Lalu, apakah itu karena perintah dia? Belum tentu. Wajar saja kalau anak buahnya, pengawal dia, mengamankan bosnya (Amran), itu sudah standar operasional. Apalagi, mohon maaf saja, sekarang banyak oknum-oknum yang mengakungaku dari KPK atau Kejaksaan, yang meneror misalnya melalui SMS. Jadi wajar saja pengawalnya itu mengamankan Pak Amran. Wong mereka juga tidak menunjukkan surat perintahâ&#x20AC;&#x201D;penangkapan. Itu juga suatu hal yang harus diperbaiki oleh petugas aparat KPK. Saya bukan anti pemberantasan korupsi, tidak seperti itu. Tapi, seyogyanya kita bersikap lebih beradab dan manusiawi lah. Lagi pula, kembali lagi saya katakan, yang digunakan Pak Amran itu bukan uang negara, tapi uang perusahaan untuk kepentingan investasi. Investasi di situ misalnya satu unit kebun sawit senilai Rp 4 miliar lebih. Tapi, kalau di sana ada plasma, misalnya 20 persen dari 10.000, berarti ada 2.000 kebun plasma untuk masyarakat. Jadi tidak ada nilainya uang Rp 2 miliar yang diributkan itu.

Ke topik lain. Kutai Timur memiliki potensi tambang bahan galian, minyak dan gas bumi sangat besar, seperti batubara, emas, kaolin, pasir kwarsa, lempung, logam, biji besi, minyak dan gas bumi. Bagaimana Anda memaksimalkan potensi pertambangan tersebut sehingga berdampak positif bagi pendapatan daerah Kutai Timur? Pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Kutim, tentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Baik dalam rangka pemberian izin-izin, seperti izin pengelolaan batubara dan tambang-tambang lain, kecuali minyak dan gas yang masih menjadi kewenangan pusat. Jadi, Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam, harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam itu harus benar-benar bermanfaat. Untuk pengelolaan sumber daya alam tidak

Foto : Dok. Majalah Topik/Teddy

Informasinya, APKASI juga pernah memberikan dukungan untuk kepentingan advokasi TKI yang sedang menghadapi hukuman berat? Pokoknya persoalan apa saja

yang dihadapi para bupati, yang kirakira perlu dibantu kawan-kawan di APKASI, ya kita bantu. Itu semua kami lakukan karena adanya solidaritas dan kekompakan para bupati untuk memberikan kemudahan dan bantuanbantuan yang pantas kepada kawankawan yang sedang menghadapi persoalan. Lagi pula, TKI-TKI itu kan asalnya lebih banyak dari kabupaten, seperti kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, dan Bali.

terbarukan, harus dikelola dengan memperhatikan lingkungan. Untuk pengelolaan sumber daya alam seperti perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan, memang harus sesuai dengan kepentingannya. Jadi ada perbedaan sedikit antara pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan dengan yang terbarukan. Kemudian, kebijakan kita dalam mengelola sumber daya alam tidak terbarukan ada keharusan, pertama, memikirkan dan mewajibkan para pengusaha yang betul-betul mampu. Artinya, mampu mengelola tambang itu bukan hanya mampu mengambil tambangnya saja, tapi mereka juga harus menjaga dan mereklamasi lingkungannya. Salah satu kebijakan tersebut, di Kutai Timur tidak memberikan izin pertambangan kecilkecilan. Kita hanya memberikan izin pengelolaan pertambangan minimal 5.000 hektar. Maksudnya, supaya perusahaan itu benar-benar memiliki kemampuan, seperti kemampuan teknologi, modal, operasional, serta kemampuan untuk mereklamasi lahan yang sudah ditambang. Di Kutim, setiap perusahaan tambang kita tetapkan mereklamasi lahan pasca tambang minimal 3 dollar AS per metrik ton. Adakah ketentuan bagi perusahaan tambang tersebut untuk turut serta memberdayakan masyarakat sekitarnya? Sebelum Pemda Kutim memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan), di situ salah satu persyaratannya disebutkan bahwa dana-dana CRS (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan untuk pemberdayaan masyarakat harus betul-betul terencana dan terprogram dengan baik. Ketentuan CSR ini memang wajib bagi semua perusahaan karena ada undang undang yang mengaturnya. Terkait hal tersebut, kita telah membentuk tim, namanya Forum Multi Stakeholder-Corporate Social Responsibility (Forum MSHCSR). Tujuannya, untuk pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan se Kabupaten Kutai Timur. Di tim ini perwakilan dari pemerintah diketuai Wakil Bupati, Sekda sebagai Ketua Harian, dan anggotanya adalah para pengusaha, seperti pengusaha perkebunan, pertambangan, dan perusahaan lainnya.

Ketua Umum APKASI, Isran Noor saat memberikan sambutan Otonomi Expo & Forum 2012 di JCC

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Foto : Dok. Majalah Topik/Teddy

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Memang, aset transaksi koperasi di Kutai Timur sangat besar. Mungkin, karena faktor itulah Kutai Timur mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bidang Koperasi dari Presiden RI.

Bersama Ketua DPD RI Irman Gusman SE, MBA., saat Rapat Dewan Pengurus dan Anggota APKASI 2012

Apakah program ini terkait erat dengan perwujudan Visi Kabupaten

Kutai Timur sebagai Pusat Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur? Pengertiannya kan pertanian dalam arti luas, mulai dari kegiatan budidaya sampai industri hilirnya. Itulah secara garis besar pengertian dari Visi Kabupaten Kutai Timur menjadi Pusat Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur. Sekarang program-program (agribisnis dan agroindustri) tersebut sudah berjalan. Bahkan sekarang masyarakat setempat tidak ada lagi yang tidak memiliki kebun plasma.

Kriteria reward dan punishment seperti apa yang Anda berikan bagi pegawai yang berprestasi dan pegawai yang dinilai melanggar ketentuan kedinasan? Untuk reward dan punishment sudah ada ketentuannya, berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat secara nasional. Untuk reward, misalnya, dia bekerja baik, bisa naik pangkat atau jabatan. Dan itu sudah ada ketentuan nasional, tidak ada dibuat ketentuan-ketentuan lain yang dibuat di daerah. Sementara bagi mereka

Sebagai fasilitator, dukungan apa saja yang telah diberikan Pemkab Kutim untuk memudahkan masyarakat mendapatkan modal usaha tani, semisal pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kutim? Dalam mengelola perkebunan plasma tersebut, sudah dilaksanakan oleh perusahan inti. Kecuali dalam hal pemeliharaan, kita fasilitasi ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Seperti saat ini dibutuhkan dana oleh para petani sekitar Rp 500 miliar untuk kepentingan Kredit Sawit Sejahtera. Ketentuan persyaratan peminjamannya bagaimana? Peminjamannya itu disalurkan melalui koperasi. Pemkab Kutim sendiri ketika Hari Koperasi Nasional ke-65 tahun 2012, mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bidang Koperasi dari

Foto : Dok. APKASI

Bagaimana Pemkab Kutim memaksimalkan potensi pertanian, khususnya di bidang tanaman pangan? Pengelolaan sektor pertanian di Kutim disesuaikan dengan agroklimat daerah masing-masing. Untuk tanaman pangan, tentunya disesuaikan dengan kondisi lahannya. Kalau iklimnya, semuanya kan sama di seluruh Indonesia. Untuk sektor pertanian yang lain juga disesuaikan kondisi lahannya, seperti perkebunan sudah ada areal-arealnya. Hanya perkebunan persyaratannya tidak seketat tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, dan sebagainya. Tapi, untuk tanaman perkebunan yang keras, seperti karet atau sawit, secara teknis persyaratannya tidak terlalu mengikat. Misalnya dari sisi kelerengannya, yang bahkan 45 derajat saja bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Jadi, ketentuan pengembangan pertanian dalam arti luas, sudah diklasifikasi sesuai peruntukannya. Kutai Timur bahkan dibebani oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyiapkan lahan sekitar 62.000 hektar untuk Food Estate. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk merubah status Kawasan Hutan Produksi ke hutan yang dapat dikonversi.

Beberapa daerah membuat perizinan satu atap untuk memotong birokrasi dari banyak pintu. Bagaimana di Kutim? Itu sudah menjadi suatu keharusan dan sudah dilakukan di Kutim. Dari segi pelayanan pemerintah tujuannya untuk efisiensi, cepat, dan murah. Tapi bagaimanapun, dalam pemanfaatan fungsi-fungsi lain di semua SKPD atau pelayanan-pelayanan seperti pelayanan perizinan sudah diterapkan pelayanan satu atap.

Di sela acara APKASI Regional Sumatera Utara

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Bisa dijelaskan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kutim terus mengalami peningkatan? Sebagai perbandingan, pada 2010 pertumbuhan ekonomi di Kutim sebesar 9,28 persen. Tahun 2011 pertumbuhan ekonominya mencapai 11,98 persen. Itulah pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kutai Timur dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari semakin banyaknya investasi di Kutim, kemudian di bidang ekonomi terjadi kegiatan transaksi jual-beli, dan sebagainya. Akses sarana perhubungan juga menjadi faktor pendukung untuk menarik investor atau pelancong dari luar berkunjung ke Kutai Timur. Untuk akses jalur udara, misalnya, apakah ada rencana akan membangun bandara sendiri di Kutim? Kita sedang mempersiapkan bandara yang lebih representatif. Sebab, saat ini baru ada bandara milik KPC (Kaltim Prima Coal), itupun bandara khusus bukan untuk umum. Jadi, kita sudah mengusulkan akan membangun bandara eks Bandara

Foto : Dok. APKASI

yang melakukan kesalahan, misalnya korupsi, ya sudah ada ketentuan sanksi yang akan diterimanya, dan sudah ada aparat hukum yang menanganinya.

Presiden SBY Membuka Rakernas APKASI di Bali

Sangkima milik Pertamina di Kutim. Panjang bandara itu seluas 900 meter, dan akan kita kembangkan lagi untuk kepentingan umum. Keberadaan bandara itu nantinya untuk mempermudah akses dari beberapa wilayah, seperti dari Balikpapan, Samarinda, dan daerah lainnya. Karena area itu masih menjadi kawasan Taman Nasional, saat ini kami masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan persetujuan pinjam kawasan atau pinjam pakai kawasan. Mudah-mudahan Kementerian Kehutanan cepat memproses perijinannya, agar kita cepat membangun bandara tersebut. Menyinggung program pembangunan secara umum di Provinsi Kaltim terkait pengembangan kawasan Maloy. Bagaimana dukungan Pemkab Kutim dalam pengembangan kawasan tersebut? Program pengembangan kawasan Pelabuhan Maloy ini sudah dibentuk tim provinsi dan kabupaten. Jadi Pemkab Kutim sudah masuk dalam tim pengelola kawasan Pelabuhan Maloy. Dan sekarang sudah mulai dikerjakan. Jadi, pemerintah provinsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini, sementara kita, pihak kabupaten, ikut memfasilitasi, termasuk pembebasan lahan kepada masyarakat sekaligus ikut mengawasi pembangunan kawasan Maloy.

Feedback yang akan didapatkan Kutim dengan adanya pengembangan kawasan Maloy ini? Kalau Kutim sudah pasti, kawasan Maloy itu merupakan suatu infrastruktur ekonomi, di mana masyarakat yang ada di sekitar itu akan menerima manfaatnya. Mungkin mendapatkan pekerjaan, usahanya lebih meningkat lagi, dan manfaat lainnya. Contoh konkrit saat ini, lahan-lahan warga yang dibebaskan untuk pengembangan kawasan Maloy mendapatkan ganti untung. Di samping kawasan Maloy itu merupakan suatu prasarana infrastruktur ekonomi untuk kepentingan pembangunan yang lebih besar, baik pemerintah provinsi maupun negara. Karena letak kawasan Maloy yang sangat strategis. Perubahan besar apa yang Anda citacitakan terhadap semua sektor yang ada di Kutim ke depan? Yang pasti saya ingin mencapai seperti apa yang tertuang dalam RPJMD, di mana visi, misi, dan tujuannya sudah jelas ada di situ. Ya tujuannya bagaimana untuk mempercepat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat yang dilakukan secara bersama-sama, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi, semakin cepat dan semakin bagus program yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, itulah tujuan saya sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Sekilas Tentang APKASI R

eformasi yang terjadi pada 1999 telah merubah tatanan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, yang pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Karena itu, keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah akan sangat menentukan perjalanan bangsa dan negara di masa mendatang. Dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten seluruh Indonesia membentuk wadah kerjasama pemerintah kabupaten, dengan nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). APKASI yang dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999. APKASI dideklarasian di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2000 oleh 26 bupati yang mewakili 26 provinsi pada saat itu, dan diketahui Menteri Negara Otonomi Daerah selaku Wakil Ketua DPOD, Prof DR M Ryaas Rasyid MA. Adapun Deklarator APKASI, yaitu: 1. Drs. H. Syaukani HR, Bupati Kutai Kartanegara 2. Syahrul Y Limpo, SH, MSi, Bupati Gowa 3. Drs. H Nasrudin, MSi, Bupati Aceh Barat 4. Drs. H Misbach, Bupati Sumedang 5. Drs. J Damanik, Bupati Simalungun

6. Drs. H Aziz Haily, MA, Bupati Limapuluh Kota 7. H.M Rusli Zaenal, SE, Bupati Indragiri Hilir 8. H. Rotani Yutaka, SH, Bupati Merangin 9. Ir. H Eko Maulana Ali, MSc, Bupati Bangka 10. Hijazi, SH, Bupati Rejang Lebong 11. Drs. Tamanuri, Bupati Way Kanan 12. Drs. Triyono Budi S, Bupati Purbalingga 13. Drs. M Idham Syamawi, Bupati Bantul 14. Drs. Syamsul Hadi Siswoyo, MSi, Bupati Jember 15. DR. Mickael Andjioe, MBA, Bupati Sanggau 16. Drs. H. Noor Hadi Aldi, Bupati Tabalong 17. Ir. Burhanuddin Ali, Bupati Kapuas 18. Drs. Freddy Manahampi, MBA, MM, Bupati Sangihe Talaud 19. N. Bidja, Bupati Donggala 20. H. A. Berty, Bupati Kolaka 21. A.A.N Oka Ratmadi, SH, Bupati Badung 22. Drs. H. Iskandar, Bupati Lombok Barat 23. Willem Nope, SH, Bupati Timur Tengah Selatan 24. Drs. H Husein A. Rahayaan,

Bupati Maluku Tenggara 25. Ir. Yan P. Karafir, SH, Bupati Jayapura 26. Drs. A.B. Andili, Bupati Halmahera Tengah Anggota Apkasi adalah Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia berdasarkan stelsel pasif, yang diwakili oleh Bupati. Visi APKASI adalah: Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab guna mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Misinya: 1) Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar Anggota Apkasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah secara proporsional sesuai dengan strata Pemerintahan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Meningkatkan kemampuan anggota APKASI dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Adapun Tugas Pokoknya, yaitu memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui peran advokasi, mediasi dan fasilitasi dengan lembaga Pemerintah serta non Pemerintah

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Drs. H Syaukani HR, M.Si Ketua Umum Apkasi Periode 2001-2006

baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara Fungsinya, yaitu: 1) Menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemerintahan daerah. 2) Menjadi fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah. 3) Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah serta kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya daerah.

organisasi. Dan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan kegiatan organisasi. Ketiga, Dewan Pengurus. Dewan Pengurus adalah unsur pimpinan Apkasi yang bersifat kolektif dan dipimpin oleh Ketua Umum. Dewan Pengurus terdiri atas Ketua Umum, tiga orang Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, tiga orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, tiga orang Wakil Bendahara Umum, Koordinator Regional, Ketua-Ketua Bidang, Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Anggota anggota Bidang dan Koordinator Wilayah Provinsi. Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Bidang, bertindak sebagai Pengurus Harian. Masa bakti Dewan Pengurus adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti satu periode berikutnya. Tugas Pokok Dewan Pengurus adalah Melaksanakan keputusan

Unsur Organisasi Unsur Organisasi APKASI, pertama Dewan Pembina. Dewan Pembina diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota para Gubernur seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri berperan memfasilitasi, membina dan memberikan arahan agar APKASI berfungsi, berperan dan berkembang. Gubernur memfasilitasi, membina dan memberikan arahan agar Korwil APKASI berfungsi, berperan dan berkembang di provinsi masing-masing. Kedua, Dewan Penasihat. Dewan Penasihat terdiri dari para Deklarator dan Mantan Ketua Umum APKASI. Tugas pokoknya, yaitu Memberikan masukan dan pertimbangan menyangkut upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi di masa sekarang dan akan datang. Memberikan masukan dan pertimbangan mengenai arah dan dasar

Dr. Azikin Solthan, M.Si Ketua Umum Apkasi Periode 2006-2009

Rapat Umum Anggota. Menetapkan anggaran penerimaan dan belanja Apkasi setiap tahun. Menetapkan Program Kerja Tahunan berdasarkan Program Strategis APKASI. Melaporkan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Belanja dalam Rapat Kerja Nasional. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengurus selama satu periode kepengurusan kepada Musyawarah

Nasional. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Koordinator Wilayah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi anggota berkaitan dengan masalahmasalah strategis dan aktual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengembangkan dan memfungsiperankan organisasi APKASI. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja yang serasi dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah. Meningkatkan komunikasi dan jejaring kerja dengan pihak ketiga. Keempat, Koordinator Regional. Apkasi memiliki enam Koordinator Regional di wilayah regional Sumatera; Jawa; Sulawesi; Kalimantan; Maluku, Papua dan Papua Barat; serta Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Koordinator Regional diketuai oleh salah seorang bupati di wilayah regional tersebut. Masa bakti Koordinator Regional adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti satu periode berikutnya. Tugas Pokok Koordinator Regional, yaitu mewakili Dewan Pengurus dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Apkasi di tingkat wilayah regional. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar anggota di tingkat wilayah regional dalam rangka pengembangan potensi ekonomi, sosial budaya, promosi, komunikasi, sesuai kebutuhan daerah. Memfasilitasi pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar anggota di tingkat wilayah regional. Mengadakan rapat atau pertemuan Anggota di tingkat wilayah regional secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun untuk menghimpun dan membahas aspirasi, permasalahan, dan isu-isu penting yang berkembang di daerah. Membantu mengembangkan dan memfungsiperankan organisasi Korwil yang berada di tingkat wilayah regional. Kelima, Koordinator Wilayah. Koordinator Wilayah (Korwil) adalah unsur organisasi APKASI di tingkat wilayah provinsi. Korwil diketuai oleh salah seorang bupati di wilayah tersebut. Masa bakti Ketua Korwil adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti satu periode berikutnya. Tugas Pokok Koordinator Wilayah, yaitu Mewakili Dewan Pengurus dalam setiap kegiatan yang berhubungan

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF efisiensi dan program kerja APKASI.

Dr. MP Tumanggor Ketua Umum PAW Apkasi Periode 2009

dengan kegiatan Apkasi di wilayah Korwil. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar anggota di wilayahnya dalam rangka pengembangan potensi ekonomi, sosial budaya, promosi, komunikasi, sesuai kebutuhan Daerah. Melaksanakan pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar anggota di wilayahnya yang memberikan manfaat bagi daerah. Mengembangkan dan memfungsiperankan organisasi APKASI di wilayah Korwil. Keenam, Direktorat Eksekutif. Direktorat Eksekutif APKASI dibentuk untuk membantu menjalankan operasional tugas dan fungsi Dewan Pengurus sehari-hari yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Pengurus Harian. Struktur Organisasi Direktorat Eksekutif ditetapkan oleh Dewan Pengurus. Struktur organisasi Direktorat Eksekutif mempertimbangkan: pembidangan Dewan Pengurus, efektivitas pencapaian tujuan,

Rapat Umum Rapat Umum Anggota APKASI, terdiri atas: Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Kerja Nasional. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi APKASI yang dihadiri Anggota dan dilaksanakan empat tahun sekali. Tugas Pokok Munas, yaitu Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus APKASI selama satu periode. Menetapkan arah kebijakan umum dan rencana strategis APKASI selama satu periode berikutnya. Menetapkan, mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKASI apabila dianggap perlu. Memilih dan menetapkan Ketua Umum; dan Menetapkan Dewan Pengurus. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi untuk keperluan penyelesaian halâ&#x20AC;&#x201C;hal khusus dan mendesak yang dihadapi APKASI, seperti pembubaran APKASI, perubahan AD/ART dan/atau

H. Sujono (Alm.) Ketua Umum Apkasi Periode 2009-2011

penggantian ketua umum. Munaslub untuk keperluan pembubaran APKASI diusulkan secara tertulis oleh sekurangkurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah anggota APKASI. Munaslub untuk keperluan perubahan AD/ART dan/atau penggantian ketua umum diusulkan oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Dewan Pengurus. Peserta Munaslub adalah Anggota APKASI. Keputusan Munaslub harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari peserta Munaslub yang hadir. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI sekurangkurangnya dilaksanakan satu kali dalam dua tahun. Tugas Pokok Rakernas yaitu: Membahas dan mengkaji isuisu strategis dan relevan serta menetapkan rekomendasi untuk Pemerintah, DPR, DPD dan pihak-pihak terkait lainnya. Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan Apkasi. Melaporkan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus. Dan menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan amanat Munas atau Munaslub. ***

Ir. H. Isran Noor, M.Si Ketua Umum Apkasi Periode 2011-2015

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

osok Bupati Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, ini terbilang berani. Namun, keberanian yang ditunjukkan Ir. H. Isran Noor MSi bukanlah tanpa pertimbangan matang atau bahkan tanpa prosedur yang jelas. Sebagai contoh, belum lama ini Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2011-2015, atas nama Pemkab Kutai Timur, berani membeli kapal patroli untuk diserahkan kepada TNI AL sebagai armada patroli di perairan Kutai Timur dan sekitarnya.

Pria kelahiran Sangkulirang, 20 September 1957, itu memenangkan tuntutannya atas BPK Kalimantan Timur. Tuntutan Bupati Kutai Timur tersebut mematahkan anggapan yang mengatakan para kepala daerah â&#x20AC;&#x153;takutâ&#x20AC;? menghadapi BPK. Belakangan, konon para kepala daerah berani mengkritisi laporan BPK yang dirilis langsung ke media sebelum masuk ke DPRD.

Pengadaan kapal patroli pada pertengahan tahun 2011 itu adalah bentuk partisipasi nyata Pemkab Kutai Timur dalam bidang pertahanan dan keamanan. Awalnya pembelian kapal yang diberi nama â&#x20AC;&#x2DC;Kudungga` itu mengundang kontroversi, termasuk di kalangan TNI AL. Namun, setelah mendapat keterangan dan alasan dari Isran Noor, semua pihak terkait akhirnya justru memberikan dukungan. Kapal patroli tersebut membantu TNI AL dalam menjalankan tugas pengamanan dan pertahanan di laut, khususnya di perairan Kutai Timur dan sekitarnya. TNI AL menyambut baik kehadiran kapal patrol tersebut sebagai sarana pengamanan wilayah keamanan laut Kutai Timur yang relatif panjang sekaligus diperlukan untuk penguatan pengamanan obyek-obyek vital nasional di wilayah yang kaya tambang tersebut. Keberanian Isran Noor juga terlihat ketika melayangkan gugatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Gugatan tersebut karena Isran Noor merasa keberatan atas laporan hasil audit BPK tahun 2007 terkait APBD Kutai Timur.

Rekam Jejak Ir. H. Isran Noor MSi

Berani Demi Kebenaran

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF Suami Ny. Nor Baiti itu juga telah beberapa kali membuat gebrakan semenjak memimpin APKASI. Melalui organisasi tempat berhimpun para bupati itu, ia menggagas bantuan untuk para TKI yang tertimpa kasus hukum di luar negeri, terutama untuk kasus hukuman berat seperti hukuman mati. APKASI belum lama berselang memberikan sumbangan Rp 5 miliar untuk kepentingan advokasi TKI yang akan menghadapi hukuman berat. Tak hanya itu. Isran Noor juga berani mengkritik Pemerintah Pusat terkait dengan keberadaan Undangundang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dianggap belum memberikan keuntungan bagi daerah di era otonomi daerah ini.

Mengoptimalkan Peran Isran Noor awalnya adalah Wakil Bupati Kutai Timur semasa kepemimpinan Bupati Awang Farouk. Kemudian ia menjadi Bupati sewaktu Awang Farouk dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Isran dipilih kembali oleh masyarakat Kutai Timur untuk menjadi bupati pada Pilkada 2011 lalu. Birokrat karier itu juga dikenal menguasai aktif tiga bahasa asing, yakni bahasa Inggris, Jerman dan Perancis. Kemampuan lobinya juga tidak bisa dianggap enteng. Gaya bicaranya lantang dan lugas. “Ini gaya bicara orang Kutai, bukan marah,” kata Isran pada beberapa kesempatan, seperti dikutip beritadaerah.com. Tidak ingin mengecewakan masyarakatnya, Isran Noor mengoptimalkan peran sebagai bupati secara optimal untuk kemajuan Kutai Timur. Maka, pada 2012 ini Kabupaten Kutai Timur “banjir” investasi. Sangat kontras dengan kebanyakan daerah lain yang justru kewalahan merayu investor untuk datang.

Menurut Isran Noor, membangun daerah di era otonomi daerah layaknya membangun Indonesia dalam skala kecil. Di saat sukses membangun daerah, maka pembangunan nasional juga akan sukses, dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi di daerahdaerah. Secara makro, kemajuan ekonomi daerah bisa diukur secara gampang. Salah satunya, sejak beberapa tahun terakhir bandara dan terminal tidak pernah sepi penumpang. “Pesawat hampir tidak pernah tidak ada penumpangnya. Ini menjadi indikator bahwa kemajuan ekonomi daerah berkembang pesat,” katanya saat memberikan penjelasan soal otonomi daerah sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman APKASI dan ANTARA di Jakarta pada 10 Februari 2012. Sedangkan di sektor mikro, menurut dia salah satu indikatornya adalah antrean pemberangkatan haji di tiap-tiap daerah yang harus menunggu hingga beberapa tahun, sementara dari segi ketahanan, UndangUndang Otonomi Daerah menjadikan pelayanan masyarakat semakin baik dan rakyat bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemimpin yang mereka pilih. “Kita sudah berjalan dalam sistem desentralisasi sebagai reformasi politik yang luar biasa. Ini harus dijaga. Kalau tidak, perlahan-lahan nanti kita akan kembali pada keadaan semula. Otonomi daerah kemudian tinggal nama, dan prakteknya bisa kembali sentralistik,” katanya. Namun Isran mengakui, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) perlu penyederhanaan agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Penyederhanaan dimaksud diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya berbagai pelanggaran dan sengketa Pilkada. Bupati Kutai Timur itu juga mengingatkan, praktek-praktek pengambilan kewenangan daerah oleh pusat sudah banyak terjadi. Salah satunya tercermin dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan. Isran mengaku tahu persis masalah tersebut, karena salah satu pendapatan daerah yang dipimpinnya bersumber dari Minerba. Menurut dia, ada beberapa pasal dari UU No.4 Tahun 2009 yang harus direvisi agar semua daerah dapat bangkit lebih cepat sesuai dengan maksud otonomi daerah itu sendiri. Ia juga mengaku sebagai kepala daerah yang gundah dengan longgarnya komitmen Pemerintah Pusat pada semangat otonomi daerah, sementara konsep otonomi daerah menurut dia sudah membuktikan terjadinya percepatan perbaikan ekonomi dan kesadaran politik masyarakat di daerah-daerah. Bersama pimpinan APKASI lainnya, Isran mengurus semua kepentingan strategis kabupaten di seluruh Indonesia yang berjumlah 399 kabupaten. Isran Noor tak jenuh mendengarkan keluhan daerah yang beragam, kemudian mengkaji dan merumuskan solusinya secara nyata melalui APKASI. Jika seluruh kabupaten yang mencakup sekitar 72 persen wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu maju dan para pemimpinnya berfikiran maju, maka Indonesia juga akan maju. ] Syarif/Dewi P/Sumber: Beritadaerah.com

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Rekam Jejak Ir H Isran Noor, M.Si Nama : Ir H Isran Noor, M.Si Tempat Tanggal Lahir : Sangkulirang, 20 September 1957 Alamat : Jl. Antrasit K-56 Bukit Batubara Sangatta Kab Kutai Timur Pekerjaan : - Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur - Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur Isteri : Nor Baiti

Anak:

- M Rahman Isran (Rais) - S Rahmawati Isran (Rahmi) - S Annisa Isran (Anis) RIWAYAT PENDIDIKAN: - SDN-1 Sangkulirang Lulus 1970. - SMP-JPS Sangkulirang Lulus 1972. - SMA I Samarinda Lulus 1976. - Sarjana (S-1) Universitas Mulawarman Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Samarinda Lulus 1981. - Stratum-2 (S-2) Universitas Dr. Soetomo Jurusan Komunikasi Pembangunan Surabaya Lulus 2003. PENGALAMAN BERORGANISASI: - Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian UNMUL 1978-1979. - Anggota Pengurus Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) UNMUL 1979-1980. - Anggota Pengurus KOSGORO Propinsi Kalimantan Timur 1991-1992. - Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Propinsi Kalimantan Timur 1986-2000. - Sekertaris Harian Brunei-Indonesia-Malaysia-The Philipine East Asean Grwhte Area BIMP-EAGA) 1996-2000. - Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Daerah Wilayah KALTIM.

- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2011-2015. - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur (hingga sekarang). - Ketua Umum Perhitani Seluruh Indonesia masa bakti 2012-2017 RIWAYAT PEKERJAAN: Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian - Penata Muda (III/a) 1 Maret 1982 - Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 April 1986 - Penata (III/c) 1 Oktober 1989 - Penata Tingkat I (III/d) 1 Oktober 1991 - Pembina (IV/a) 1 Oktober 1993 - Pembina Tingkat I (IV/b) 1 April 1996 - Pembina Utama Muda (IV/c) 4 Januari 2002

PENGALAMAN JABATAN/ PEKERJAAN

1. PPS Propinsi 1981-1995 (Golongan III/a - IV-a) 2. Kepala Bidang Usaha Pertanian 1996-2000 (Gol IV/b) 3. Ass Ekbang Kutai Timur 2001 - Juli 2004 (Gol IV/c) 4. Jerman - Belajar (18 bulan) Sponsor Pemerintah Perancis 5. Jepang - Pelatihan Perencanaan (3 Bulan) Sponsor GTZ 6. Philipina - Lokakarya (15 Hari) 7. Philipina - Pertemuan BIMP-EAGA (7 Hari) Sponsor Pemda Kaltim 8. Northem Territory - Promosi Dagang / Expo Darwin (5 hari) Sponsor Pemda Kaltim 9. Philipina - Road Show Investasi (7 Hari) Sponsor Pemda Kaltim PENGUASAAN BAHASA 1. Bahasa Inggris (aktif) 2. Bahasa Perancis (aktif) 3. Bahasa Jerman (aktif)

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Strategi Mencapai MDG’s 2015 KUTIM Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bawah kepemimpinan Ir. H. Isran Noor MSi, telah menyusun langkah-langkah strategis pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) 2015 sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Seperti apa konsep MDG’s Pemkab Kutim tersebut?

eran aktif Pemkab Kutai Timur dalam upaya percepatan pencapaian MDG’s 2015, sekaligus ikut mendukung komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009, kemudian dipertegas dalam RPJMN 2010-2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan serta Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah: “Pembangunan Daerah Bertumpu pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri”. Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai berikut: 1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis. 2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat

yang berdaya saing, baik di tingkat regional, nasional maupun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. 3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 ditetapkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.

foto: Dok Humas Kutai Timur

Sementara komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pencapaian target MDG’s tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2006-2010 dan dilanjutkan pada RPJMD 2011-2015,

kemudian secara lebih operasional dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Kabupaten Kutai Timur.

Tambang Gedung Olah Batubara Raga Sangatta. Serbaguna Sangatta, Kutai Timur.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF 2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan. 3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi ungulan daerah. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi. 5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. 6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang. 9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluasluasnya.

Dari visi dan misi serta prioritas pembangunan Kutai Timur di atas sudah jelas terlihat menggambarkan kesesuaian dan keselerasan atau sudah sejalan terhadap delapan tujuan utama yang disepakati dalam MDGâ&#x20AC;&#x2122;s. Dalam konteks membangun kepemerintahan yang baik (good governance), maka penekanan pencapaian MDGs dilakukan secara holistik yaitu pada unsur pemerintah (government), dunia usaha (private sector), dan masyarakat (civil society), yang berorientasi pada kemandirian dengan tekanan utama pada masyarakat mandiri. Ketiga unsur tersebut (pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus berjalan bersama, bergerak seirama, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga dapat maju bersama. Untuk mencapai akselerasi foto: Dok Humas Kutai Timur

Penyusunan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur diselaraskan pula dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan daerah, maka disusun prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yang dikemas dalam 12 prioritas pembangunan daerah, yaitu: 1. Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building). 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 3. Peningkatan aksesibilitas dan

kualitas pelayanan kesehatan. 4. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. 5. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat. 6. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. 7. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. 8. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup. 9. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman. 10. Peningkatan pembangunan perdesaan. 11. Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland). 12. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.

Gedung Olahraga serbaguna

program-program pembangunan yang telah disusun, maka ditetapkan lima kebijakan strategis atau Best Practice Kutai Timur, yaitu: 1. Alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD. 2. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui Grand Strategy Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis (Gerdabangagri). 3. Kutai Timur sebagai Island of Integrity. 4. Pelayanan publik melalui One Roof Services, dan 5. Membangun Forum MSH-CSR (Multi Stakeholders-Coorporate Social Responsibility). Di samping perencanaan sektoral di tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga telah menyusun skenario pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan keselarasan antara aspek pertumbuhan ekonomi, Human Development Index (HDI), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh serta perencanaan spesial lainnya yang disusun telah disinkronkan dengan perencanaan sektoral agar adanya jaminan target-target sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai. Skenario pengembangan wilayah melalui pengembangan satuan wilayah produksi pada beberapa wilayah kecamatan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan antar sektor dengan tetap berorientasi pada pro-growth, pro-poor, pro-job, dan proenvironment.

Capaian MDGs Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi lima kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km2 atau sekitar 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kinerja MDGâ&#x20AC;&#x2122;s terhitung 25 tahun dengan tahun dasar 1990 dan berakhir

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

foto: Dok MajalahTopik/Teddy

TOPIK EKSKLUSIF

Kantor Bupati Kutai Timur.

di 2015, yang berarti kalau dilihat dari sisi berdirinya Kabupaten Kutai Timur maka hanya memiliki waktu 15 tahun, di mana kondisi tahun awal di 2.000 dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana fisik/infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, dalam kurun waktu hanya sekitar satu dasawarsa (10 tahun), melalui kerja keras dengan ditopang oleh kebijakan strategis, beberapa target yang ditetapkan dalam indikator MDG’s sebagian telah tercapai, dan sebagian lagi optimis dapat tercapai pada tahun akhir 2015. Berikut ringkasan status capaian MDGs Kabupaten Kutai Timur: Tujuan pertama: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan (poverty) dan kerentanan (vulnerability) baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung, telah menampakkan hasil yang sangat menggembirakan. Secara berangsur-angsur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 per kapita per hari) dan proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minium (2.100 kkal/per kapita/hari) di Kabupaten Kutai Timur menurun setiap tahunnya. Pada 2010, tingkat kemiskinan Kutai Timur sudah mencapai sebesar 8,62%, prevalensi balita gizi buruk 0,14%, dan

prevalensi balita gizi kurang 1,62%. Target MDG’s 2015 tingkat kemiskinan sebesar 10,305%, indeks kedalaman kemiskinan berkurang, prevalensi balita gizi buruk 3,6%, prevalensi balita gizi kurang 11,9%. Dengan demikian pada tujuan pertama MDGs secara umum sudah tercapai. Tujuan kedua: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua. Penanganan bidang pendidikan dilaksanakan melalui grand design KUTIM CEMERLANG (Program Cerdas, Program Merata, dan Program Prestasi Gemilang) dengan secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pada 2010, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 97,86%, proporsi murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI sebesar 94,14%, dan Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 99,28%. Target MDG’s 2015 untuk indikator pendidikan dasar adalah 100%, dengan demikian pada tujuan kedua MDG’s tersebut, sangat optimis dapat tercapai. Tujuan ketiga: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Pada 2010, Indeks Melek Huruf Gender sebesar 1,000975, perempuan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 23,09%, dan proporsi kursi yang

diduduki oleh perempuan di DPRD sebesar 16,67%, di mana kondisi tersebut meningkat dibanding tahuntahun sebelumnya. Dengan demikian pada tujuan ketiga MDG’s secara umum sudah tercapai. Tujuan keempat: Menurunkan Angka Kematian Anak. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada 2010 AKB sebesar 15/1.000 kelahiran hidup, AKBA sebesar 3/1.000 kelahiran hidup, dan Balita Imunisasi Campak sebesar 82,95%. Dibandingkan target MDG’s tahun 2015 di mana AKB sebesar 23/1.000 kelahiran dan AKBA sebesar 32/1.000 kelahiran hidup, kondisi ini telah mencapai target. Tujuan kelima: Meninqkatkan Kesehatan Ibu. Sampai dengan tahun 2010 kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 69,44% dan pemakaian alat kontrasepsi sebesar 63,54%. Kondisi kesehatan ibu ini menjadi perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan target MDG’s di 2015. Tujuan enam: Memerangi HIV/ AIDS, Malaria, dan Penvakit Menular Lainnya. Data temuan baru kasus HIV/AIDS tahun 2010 sebanyak lima

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF kasus, menurun dari tahun 2009 yang sebanyak 14 kasus. Guna mempercepat penanggulangan pengungkapan kasus dan penanggulangan AIDS telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur yang didirikan bendasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor: 8/02.188.3/HK/II/2010, yang diketuai oleh Bupati Kutai Timur dengan anggota dari instansi, organisasi profesi, dan organisasi sosial terkait.

AIDS dan penanggulangan secara komprehensif dengan menganggarkan biaya penanganan pasien HIV/ AIDS sejak transportasi dari desa sampai ke RSUD Sangatta, biaya perawatan, pengobatan termasuk infeksi oportunistiknya, sampai rujukan ke RSUD Wahab Syahrani Samarinda pp (pulang-pergi), bahkan biaya pemulangan jenazah jika tidak tertolong.

Langkah awal yang dilakukan adalah mempensiapkan SDM guna mewujudkan terbentuknya klinik Voluntary Counseling and Testing atau klinik VCT. Perkembangan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kutai Timur pada 2011, yaitu telah beroperasinya Klinik VCT di RSUD Sangatta pada 15 Januari 2011. Diresmikannya Klinik VCT RSUD Sangatta pada 12 Juni 2011, yang menemukan pasien positif HIV pertama. Bulan yang sama, KPAD Kutim melaksanakan mobile VCT atau layanan VCT bergerak dan melakukan layanan di perusahaan, masyarakat, dan di lokalisasi. Kemudian, dilakukan berbagai pembenahan untuk mempercepat pengungkapan kasus

Tujuan ketujuh: Memastikan Kelestarian Lingkunqan Hidup. Sampai dengan tahun 2010, luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 ha atau 61,50% dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan lindung luasnya 13,31%, Hutan Suaka Alam dan Wisata 9,98%, Hutan Produksi Terbatas 39,52%, dan Hutan Produksi Tetap sekitar 38,19%.

Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Kabupaten Kutai Timur ini tidak seluruh tujuan (delapan tujuan) MDGâ&#x20AC;&#x2122;s dibahas, namun hanya tujuh tujuan saja. Karena, tujuan ke-8 yaitu: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat.

foto: Dok MajalahTopik/Teddy

Rasio luas kawasan lindung ini tidak mengalami perubahan tiap tahunnya. Namun, dilihat dari kualitasnya semakin menurun. Salah satu kawasan lindung

di Kabupaten Kutai Timur yaitu Hutan Lindung Long Wehea terus dijaga kelestariannya sehingga memperoleh penghargaan internasional sebagai Kawasan Konservasi Alam terbaik ke-3 Dunia. Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan sebesar 63,12%, proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sebesar 73,43%, dan proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau sewa sebesar 93,07% (milik=68,61; kontrak=7,24; sewa=17,22]. Dengan demikian, pada tujuan ketujuh MDGâ&#x20AC;&#x2122;s sebagian indikator sudah tercapai dan sebagian lagi sangat optimis dapat tercapai.

Masjid Agung Sangatta, Kutai Timur.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKSKLUSIF Kebijakan Strategis (Best Practice) Kutai Timur Kebijakan strategis yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari: Pertama, Alokasi Anggaran Pendidikan 20%. Bagi Pemkab Kutai Timur, memprioritaskan sektor pendidikan sesuai dengan UUD 1945 amandemen ke IV dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan: a) Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. b) Wajib Belajar 12 tahun. c) Bebas biaya pendidikan bagi murid SD, SLIP, SLTA, sampai perguruan tinggi melalui bantuan biaya Biaya Operasional Sekolah. d) Melaksanakan Uji Kompetensi Guru. e) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, sesuai dengan UU Guru dan Dosen yang mengharuskan setiap guru memiliki ijazah S1. f). Meningkatkan kesejahteraan guru dengan meningkatkan insentif. g) Memberikan fasilitas kendaraan roda empat kepada setiap kepala sekolah. h) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan melalui: • Program pembangunan sekolah baru. • Rehabilitasi sekolah di semua jenjang pendidikan. • Pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggulan berstandar nasional/ internasional. • Pembangunan kampus SUPER (Sekolah Tinggi Pertanian). • Pembangunan Education Centre. • Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) • Pembangunan Sekolah Terpadu SD, SMP, SMA. • Pemberian bantuan kepada yayasan perguruan swasta. Kedua, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Melalui Grand Strategi Gerdabangagri. Program ini untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas yang meliputi (revitalisasi perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) melalui antara lain: a) Penataan sistem produksi. b) Reformasi agrarian. c) Pemberian proteksi, dan perluasan akses pasar. d) Permodalan melalui Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur dan lembaga keuangan mikro di 18 kecamatan dan 135 desa. e) Pendirian lembaga penjamin kredit daerah

(LPKD) Kutai Timur. f) Memperkokoh kegotong royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama melalui Gerdabangagri (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis) melalui SP2AB (Sarjana Penggerak Pembangunan Agribisnis), Dai Pembangunan, Kader Koperasi, PPL Pertanian, PPL Perkebunan, PPL Perikanan dan PPL Peternakan. Ketiga, Kutai Timur sebagai Island of Integrity. Yaitu, mewujudkan Kutai Timur sebagai Island of Integrity dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme): a) Membentuk FORMONEV (Forum Monitoring dan Evaluasi). b) Penandatangan Pakta Integritas dan peningkatan kualitas/ integritas aparatur Pemerintah Daerah. c) Penyelenggaraan ESQ (Emotional Spritual Quotion). d) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, Pelayanan Publik Melalui One Stop Service. Yaitu, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, murah dan akurat melalui One Stop Service (Pelayanan Satu Atap) yang dilakukan oleh Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten dengan beberapa pelayanan sebagai berikut: a) 42 jenis pelayanan perijinan kepada masyarakat. b) Pelayanan informasi berupa sistem informasi manajemen yang meliputi sistem, informasi manajemen bidang keuangan daerah, perlengkapan daerah, kepegawaian daerah, kependudukan, geografis, pariwisata, tenaga kerja, pendidikan, agribisnis, lingkungan hidup, dan perstatistikan. Kelima, Membangun Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsbility, melalui: a) Membangun Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memantau serta mengevaluasi penerapan CSR. b) Mengembangkan sistem dan mekanisme penerapan CSR yang cepat, mudah dan sederhana dengan mengedepankan program dan kegiatan CSR yang langsung menyentuh masyarakat, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan. c)

Mengembangkan sistem perencanaan CSR terpadu dan transparan melalui Lokakarya/Musyawarah Perencanaan yang khusus dilakukan untuk merumuskan program CSR tahunan, dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kutai Timur. d) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat lebih cepat dan efektif mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, serta menjamin efektivitas sasaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah. e) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bersama-sama pemerintah dan corporate.

Grand Strategy Pembangunan Agribisnis

Sementara itu, sebagai upaya mengembangkan Reinventing Government dalam konteks pembangunan berkelanjutan menuju kemandirian daerah, maka upaya tersebut dikorelasikan dengan good governance agar menimbulkan kepercayaan masyarakat lokal, nasional, dan internasional untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur. Konsep marketing places dianggap cukup sesuai untuk diterapkan agar kinerja investasi dapat tumbuh dan berkembang, sehingga Kabupaten Kutai Timur mampu melakukan positioning dan diferensiasi bukan hanya di antara daerah-daerah di Kalimantan Timur tetapi juga di antara daerah lain di Indonesia, bahkan negara-negara di dunia dalam menarik investasi dalam bentuk PMDN maupun PMA. Dalam rangka positioning dan differensiasi tersebut, maka pemerintah mengambil beberapa keputusan strategis antara lain dengan memposisikan Kutai Timur sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia, mengembangan strategic network dalam pembangunan, mengembangkan comprehensive approach untuk mendukung kebijakan, dan menentukan strategic action bersama stakeholders dalam setiap forum pembangunan. Kebijakan pembangunan di

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

foto: Dok Humas Kutai Timur

TOPIK EKSKLUSIF bidang pertanian dalam arti luas sebagai leading sector atau core business daerah Kutai Timur dengan mencanangkan dan manggalakkan GERDABANGAGRI sebagai grand strategy, didukung instrumen kebijakan Revitalisasi Pertanian dalam arti luas atau Revitalisasi Gerdabangagri, serta menempatkan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur. langkah ini untuk memposisikan Kutai Timur dalam pasar nasional dan global, dengan memanfaatkan secara optimal keuntungan sumberdaya alam dan posisi geografis yang dimiliki. Dengan mencermati hukum ekonomi secara berbeda yaitu bukan “semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berakibat semakin banyak penduduk bekerja” tetapi “semakin banyak penduduk bekerja, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi”. Agar pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja, maka investasi yang akan ditanam lebih diorientasikan pada lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan bukan pada lapangan usaha yang padat modal dan teknologi. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasanan penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, regional dan nasional. Karena sektor pertanian di Kutim masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendalakendala yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan, dan untuk mempertahankan serta meningkatkan peran tersebut, sektor pertanian menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari gobalisasi, yaitu: 1) Semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan. 2) Meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy), dan 3) Semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Bupati Kutai Timur, Ir H Isran Noor MSi, saat panen raya padi.

Untuk menjawab tantangan ke depan, revitalisasi pertanian ditempuh oleh Pemkab Kutai Timur dengan empat langkah pokok. Pertama, peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukungnya. Kedua, pengamanan ketahanan pangan. Ketiga, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, terutama perkebunan dan perikanan. Keempat, pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

tanaman pangan dan berbagai jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana dengan sendirinya dapat mempengaruhi struktur APBD. Sebagai informasi, sampai dengan tahun 2010, tenaga kerja sektor perkebunan di Kutim sudah mencapai 68.321 orang, di mana 77,02% berada pada perkebunan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan perkebunan rakyat/plasma sebesar 1.096.648,48 ton dengan luas lahan 224.368,52 hektar.

Dari kondisi di atas, Bupati Kabupaten Kutai Timur, Isran Noor berharap, target MDG’s 2015 Kutai Timur akan tercapai. Tentunya sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah, di mana secara bertahap sektor ekonomi yang bertumpu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource) harus digeser dengan perhitungan yang matang pada sektor pertanian. Karena sudah terbukti sektor ini memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi.

Seiring dengan perkembangan komoditas kelapa sawit, sampai saat ini telah terbangun pabrik CPO (Cruiede Palm Oil) sebanyak 13 unit yang secara keseluruhan memiliki kapasitas terpasang 580 ton/jam. Bahkan diperkirakan, Kutim akan menjadi penghasil CPO terbesar di Indonesia di masa mendatang. Kemudian, nilai tambah yang diberikan oleh subsektor perkebunan sebesar Rp.510,68 miliar. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Kutai Timur tanpa Migas dan Batubara pada 2010 diperkirakan sebesar 10,68%.

Pergeseran ini, menurut Isran Noor, akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur, seperti permintaan tenaga kerja, komoditi ekspor, pola konsumsi, ketersediaan infra struktur. Bahkan pada perubahan sumber-sumber APBD dari sisi penerimaan seperti bagi hasil sumber daya alam dari perikanan, kehutanan, peternakan, pertanian dan

Peranan subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah menunjukan pertumbuhan yang positif dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kutai Timur dengan angka pertumbuhan 11,78%. Selain itu, subsektor ini merupakan sektor pendorong bagi sektor unggulan lainnya terutama dalam hal diversifikasi lapangan usaha. ] Syarif/Dewi P

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI

Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012 | Majalah TOPIK

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto : Dok. Istimewa

TOPIK OTONOMI

Ir Rudi Radjab President Director PT Banten Global Development

MENGUAK BANTEN “MUTIARA” INVESTASI S

ebagai seorang profesional yang berkiprah di bidang Migas, menjadikan dirinya lebih Probis terhadap sumber daya alam yang belum terjamah, namun tekadnya menjadikan dirinya pionir dalam mengambil keputusan dan langkahlangkah kongkrit membangun Banten. Ketika ditemui diruang kerjanya, Rudy Radjab President Director PT Banten Global Development mengungkapkan kenapa Banten menjadi primadona dalam benaknya. Berikut petikan wawancaranya:

Apa Visi dan Misi PT Banten Global Development sebagai perusahaan BUMD? Visi PT BGD sebagai Perusahaan Daerah yang dimiliki sepenuhnya oleh Provinsi Banten adalah peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan DKI dan Provinsi di Jawa. Menangkap peluang usaha dan memicu percepatan investasi inilah tujuan dibentuknya PT BGD pada tahun 2010 lalu dan juga sebagai wadah untuk optimalisasi aset dan sumber daya devisa Provinsi Banten. Bidang usaha BGD dibangun dengan konsep korporasi terutama dalam bidang infrastruktur, energi, industri, agribisnis, pariwisata, jasa perbankan dan UKM, inilah yang menjadi pilar dari

bisnis Perusda Banten sebagai sumber pendapatan PAD Banten di masa depan.

Harapan apa yang ingin Anda capai? Untuk mendukung target pencapaian ekonomi Banten 7% di atas target Nasional, kita ketahui bahwa salah satu kata kunci adalah pembangunan infrastruktur. Kemampuan APBN dan APBD hanya 30% selebihnya harus melalui investasi langsung atau kerjasama pemerintah swasta (Skema PPP). Banten ke depan akan memiliki kelengkapan infrastruktur dengan dibangunnya Jembatan Selat Sunda berikut kawasan, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, 19 kawasan industri, yang saat ini sebagai pionir adalah industri baja dan Petrokimia, Bandara SHIA, Bandara Panimbang, Pelabuhan Internasionan Bojonegara, jalur kereta api, dan jalan tol sebagai bagian strategis interkoneksi dalam konsep MP3EI. Investor selalu mencari potensi yang ada di daerah, ini adalah tanggung jawab BKPMD dengan seluruh unsur penunjangnya bersama BUMD untuk menangkap peluang tersebut, mengangkat data dan informasi menjadi modal awal, inilah konsep optimalisasi “intangible aset” yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada umumnya investor akan menghadapi birokrasi

aturan perijinan, harga lahan dan prosedur pembebasannya, outsourcing dalam perburuhan, ini yang menjadi tantangan agar BGD yang diharapkan menjadi mitra strategis investor akan menyiapkan “red carpet” agar investor merasa nyaman dan aman menanamkan modal di Banten.

Diperlukan perencanaan action plan yang menelan biaya tinggi? Sebenarnya di samping industri yang sedang berjalan cukup banyak investor yang akan masuk terutama di bidang Infrastruktur, industri dan kawasan, di sini peran BGD bukan hanya fasilitator tetapi juga mitra inisiator (Pemrakarsa) rencana investasi nantinya. Diperlukan perencanaan yang terintergrasi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Perusahan Daerahnya serta keberanian mengambil risiko. Salah satu contoh adalah rencana Pembangunan Selat Sunda dan Kawasan Strategis yang membutuhkan biaya sangat besar dan tidak mungkin dibiayai oleh APBN dan APBD mengingat besarnya nilai perencanaan dan risiko yang dihadapi, begitu juga yang terjadi dengan pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara dan Refinery yang telah dirintis sejak 7 -10 tahun lalu. Kajian-kaijan berikut action plannya memang seharusnya dilakukan oleh pihak swasta. Action

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI plan yang jelas akan memberikan kepastian kepada investor untuk perhitungan keekonomiannya, inilah yang menjadi kewajiban Perusda dalam memilih bidang-bidang yang dapat memberikan sustainable income jangka panjang.

Apa yang menjadi landasannya?

Menurut anda mengapa Banten yang dilirik? Potensi yang dimiliki Banten sangat beragam dari 19 kawasan Industri di Banten Utara baru terisi 40% nya saja, padahal ada sekitar 1600 pengusaha industri di seluruh Banten yang mungkin sebagian besar belum tertarik untuk masuk ke dalam kawasan tersebut, diperlukan kesediaan listrik, air, gas, gas industri, akses jalan masuk, pelabuhan ekspor terdekat yang saat ini masih memerlukan keintegrasian dengan sumber daya dan fasilitas yang ada. Banten memiliki potensi Migas yang cukup besar, saat ini sedang dilakukan eksplorasi blok Banten Selatan, sedang dalam kajian blok Banten Tengah dan Utara, pada saat operator PSC memasuki tahap produksi maka Banten akan memiliki sumber pendapatan sebagai daerah penghasil Migas. Sumber daya Geothermal Gunung karang dan Gunung Endut memiliki kapasitas 180 MW sedang dalam

Foto : Dok. Istimewa

Jelas bahwa rencana jangka panjang BGD harus menyatu dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi, dan juga mengikuti prioritas pembangunan infrastruktur dengan konsep PPP yang telah didukung oleh terbitnya Perpres (antara lain untuk KEK Tanjung lesung, Jembatan Selat Sunda, Pengadaan Lahan), namun demikian tetap harus digali potensi-potensi daerah terutama untuk mengurangi Gap pertumbuhan ekonomi Banten Utara dan Banten Selatan. Peresmian Kreasindo Resources Indonesia di Jakarta

persiapan, menambah kapasitas daya yang dimiliki PLTU Suralaya dan Labuhan serta PLTGU yang saat ini telah mencapai 4.000 MW. Potensi lain yang dimiliki adalah sumber pertambangan dan mineral antar lain emas di lepas Pantai Bayah, mangan dan pasir besi Kabupaten Lebak, Lime stone (batu kapur) untuk kebutuhan industri semen, batu bara kalori rendah, sebagian telah diakukan kajian oleh konsultan dan eksplorasi serta produksi oleh investor dalam dan luar negeri. Selain itu lahan-lahan kurang produktif di Banten Selatan sangat berpotensi untuk industri energi baru terbarukan yaitu Jatropa (Jarak) dan Biodiesel, saat ini BGD telah mulai merintis investasi awal dalam operasi Biodiesel Plant yang berlokasi di Merak, nantinya dengan konsep inti plasma akan memanfaatkan konversi lahan tidur untuk energi baru terbarukan tersebut.

Selain potensi alam tadi adakah potensi alam lainnya?

Foto : Dok. Istimewa

Ya, 2 tahun lalu kami diminta oleh Al Mubadalah salah satu perusahaan besar di Emirat menyediakan lahan seluas 3000 hektar yang akan dipergunakan untuk penanaman padi beras basmati keperluan ekspor ke Timur Tengah yang sampai sekarang belum terlaksana. Perikanan, budidaya udang dan kerang tumbuh dengan pesat sepanjang Pantai Utara

Tangerang dan Serang membutuhkan mitra investor untuk membesarkan skala modal dan pasar baik domestik maupun luar negeri. Potensi Pariwisata adalah pembangunan KEK Tanjung Lesung yang mempunyai fasilitas Bandara Panimbang untuk melayani 2 juta penumpang yang mudah diakses dari Serang. Dengan dibangunnya jalan tol Serang-Panimbang 82 Km diharapkan kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan Banten Selatan di masa depan.

Bagaimana menurut Anda sikap Pemerintah Daerah? Pemerintah Daerah harus probisnis tidak berarti karyawannya harus berbisnis, pemahaman peraturan terutama yang terkait dengan perijinan, amdal, prosedur, koordinasi pusat dan daerah dan, tentunya pemanfaatan wadah Perusahaan Daerah sebagai â&#x20AC;&#x153;enablersâ&#x20AC;? harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kita ajak seluruh komponen di birokrasi untuk tidak mencurigai investor yang datang tetapi berikan rasa kepastian dan aturan main yang jelas. Intinya jangan pernah kita berfikir gagal dalam membangun bangsa dan negara karena bayangan inilah yang menyebabkan hasil kontra produktif dalam usaha menguak mutiara terpendam potensi investasi di Provinsi Banten khususnya dan seluruh Nusantara yang kita cintai. â&#x2DC;ź Muji

Maket Sarana Transportasi di Banten

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI

foto: Dok. Facebook SHS

Sulawesi Utara Semakin Mencuri Perhatian Dunia Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada 10-12 Oktober 2012 ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan 43rd Consultative Commitee Meeting of The Colombo Plan (CCM-CP) atau Pertemuan ke-43 Konsultasi Colombo Plan. Gubernur Sinyo Harry Sarundajang tak hanya mengharumkan Sulut, tapi juga Indonesia di mata internasional.

olombo Plan adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk oleh beberapa negara eks Persemakmuran Inggris (Commonwealth) seperti Australia, Canada, India, Pakistan, New Zealand, Srilanka. Seiring waktu, organisasi itu terus berkembang keanggotaannya bertambah menjadi 26 negara, termasuk negara-negara persemakmuran dan negara-negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi regional seperti ASEAN dan SAARC (Perhimpunan Kerjasama Negara-negara Asia Selatan). Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk saling mendorong dan memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam pembangunan ekonomi masingmasing. Mendorong kerjasama teknis berkaitan dengan transfer teknoligi antar anggotanya. Memfasilitasi negara-negara anggotanya dengan lembaga atau badanbadan dunia dalam berbagai bidang, serta menjadi wahana sharing pengalaman penyelenggaraan pembangunan di negaranegara anggotanya. Pertemuan Colombo Plan akan digelar di Grand Kawanua International Convention Hotel Novotel Manado dan akan melibatkan sekitar 500-an peserta dari 26 negara anggota serta observer dari Eropa, Amerika, dan organisasi/badanbadan dunia lainnya. Di Indonesia, Colombo Plan kali pertama diselenggarakan di Bandung pada 1955. Kedua di Jakarta pada 1983, dan ketiga akan dilangsungkan di Manado pada 2012. â&#x20AC;&#x153;Pesertanya diperkirakan mulai berdatangan ke Manado pada 9 Oktober 2012,â&#x20AC;? kata Gubernur Sinyo Harry Sarundajang. Ditetapkannya Manado sebagai tempat penyelenggaraan International Meeting ini tentu saja hasil kerja keras dan relationship yang baik Gubernur Sinyo Harry Sarundajang. Hasilnya, pria kelahiran Kawangkoan, 16 Januari 1945, ini tak hanya mampu mengharumkan nama Sulut tapi juga Indonesia di mata dunia internasional melalui pelbagai event yang diselenggarakan di Bumi Nyiur Melambai. Terobosan yang telah direalisasikan SH Sarundajang sebut saja misalnya, Sulut sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan event World Ocean Conference (WOC) atau konferensi kelautan dunia dan Coral Trangle Initiative (CTI) Summit pada 11-15 Mei 2009. Ia juga sukses menjadikan Manado dan Bitung sebagai tempat penyelenggaraan Sail Bunaken pada 12-20 Agustus 2009. Dampak positif dari kesuksesan menghelat tiga event itu, Sulut semakin dikenal di mancanegara, dan Manado naik statusnya menjadi Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exibition), seperti

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI

Menyukseskan MP3EI di Sulut Tak hanya menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional Sinyo Harry Sarundajang memperkenalkan potensi yang ada di Sulut. Ia juga pandai membaca peluang menjaring para investor menanamkan investasinya di provinsi ini. Sebut saja ketika SH Sarundajang memenuhi undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea melakukan market sounding bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia, bertempat di Grand Intercontinental, Seoul, awal Juli 2012. Ketika itu Sinyo Harry Sarundajang memaparkan presentasi yang sangat mengagumkan di hadapan 200 pengusaha dan Kadin di Korea. Presentasi yang ditawarkan SH Sarundajang ini hanya fokus untuk proyek yang siap bangun, yaitu jalan Tol ManadoBitung sepanjang 43,6 kilometer dengan nilai investasi Rp 3,6 triliun, pembangunan geothermal, pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung-Minahasa Utara sebesar 60 juta US dollar. Gubernur Sulut juga menawarkan potensi proyek investasi rel kereta api dari Makassar-Bitung, tetapi untuk tahap pertama rencana rel kereta api BitungGorontalo sepanjang 250 kilometer, serta pengembangan infrastruktur pariwisata. Dalam bisnis forum ini, telah terjadi komunikasi yang sangat baik dilakukan Pemprov Sulut dengan Kadin Korea. Beberapa pengusaha juga sangat tertarik menanamkan investasinya dari beberapa proyek di Sulut yang ditawarkan Sinyo Harry Sarundajang. Menurut Sinyo Harry Sarundajang, proyek-proyek siap bangun yang ditawarkan kepada para investor tersebut juga untuk mensukseskan MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu. Apalagi dalam MP3EI Provinsi Sulut ditetapkan sebagai Koridor IV tentang Koridor Ekonomi Indonesia (KEI). Sinyo Harry Sarundajang menyebutkan, dari beberapa megaproyek yang akan dilaksanakan untuk mensukseskan MP3EI di Sulut, di antaranya adalah pengembangan

Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Karena itu, pemprov akan melakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung seperti Jalan Tol ManadoBitung, pengembangan Pelabuhan Bitung, pengembangan Bandara Sam Ratulangi sebagai Hub Airport di Indonesia Timur, dan Pembangunan Railway trans Sulawesi. Menurutnya, jika Bitung sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, nanti akan tercipta interkoneksitas, baik regional maupun internasional. Karena Bitung tak hanya dapat dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah timur dalam perdagangan dengan negara-negara internasional, tapi juga berfungsi sebagai kota penghubung ekonomi dengan provinsi lain di Indonesia. “Dengan demikian, Bitung tak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulut, tapi juga nasional,” kata Sinyo Harry Sarundajang. Bitung memang memiliki banyak potensi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Dari sisi geografis, misalnya, posisi Bitung sangat strategis. Kawasan ini berada di jalur perdagangan dengan negara-negara Asia Timur, Australia, dan Amerika, serta menjadi simpul konektivitas nasional di wilayah Indonesia Timur yang berperanan besar sebagai pusat distribusi barang dan penunjang logistik di kawasan timur. “Bitung tidak hanya akan bermanfaat bagi perekonomian wilayah Bitung dan Sulawesi Utara saja, melainkan seluruh Indonesia,” kata Wakil Menteri Perdagangan RI, Bayu Krisnamurthi, usai melakukan peninjauan

ke Pelabuhan Bitung dan Kawasan Tanjung Merah pada 27 Februari lalu bersama Wakil Menteri Perindustrian RI, Alex SW Retraubun. Kedatangan kedua wamen ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Wamendag Bayu Krisnamurthi yang juga Wakil Ketua Tim Kerja Konektivitas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) dan bertugas sebagai koordinator Tim Kerja Sistem Logistik Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus menilai, kesiapan Bitung menjadi KEK didukung dengan adanya sejumlah infrastruktur yang memadai serta akses yang begitu mudah untuk mendukung operasional kegiatan dalam kawasan. Pelabuhan Bitung misalnya, merupakan daya dukung yang luar biasa sehingga mempermudah kegiatan produksi maupun keluar masuk barang. Dalam analisa Wamendag, kawasan ini nantinya akan berfungsi setidaknya bagi tiga kelompok industri, yaitu industri berbasis sumber daya alam Sulawesi Utara (dengan cakupan sekitar 20-25%), supporting industry untuk pengolahan ikan (40%) dan industri kemasan (40%). Dari pemetaan tersebut, pemprov Sulut berharap wilayah tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Melalui berbagai terobosan pembangunan di Sulut, Sinyo Harry Sarundajang pun berharap 2015, sudah menjadi pintu gerbang Indonesia di Pasifik atau Asia Timur. ☼ Herman Manua

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

foto: Dok. Kontra

Denpasar, Bandung, Yogyakarta, dan kotakota besar Indonesia lainnya. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pelaksanaan pelbagai pertemuan internasional ini akan semakin memperkenalkan Sulut ke dunia internasional. Lebih dari itu semakin merangsang masuknya investasi untuk menstimulir roda perekonomian serta menggenjot pemasukan devisa dari sektor pariwisata.

TOPIK OTONOMI

Peran Sulut dalam Swasembada Beras Nasional 2014 Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyanggah pencapaian Program Surplus Beras Nasional 10 juta ton dalam rangka Swasembada Beras Nasional tahun 2014.

ubernur Sinyo Harry Sarundajang kembali menambah prestasi dengan menerima Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 2012, untuk keberhasilan Sulawesi Utara meningkatkan produksi beras di atas target nasional 5 persen pada 2010 dari Presiden RI melalui Wakil Presiden Boediono pada Rabu, 18 Juli 2012. Penghargaan ini mengulang kesuksesan Pemprov Sulut meraih penghargaan dari Presiden RI bidang â&#x20AC;&#x153;Ketahanan Pangan Nasionalâ&#x20AC;? empat kali berturut-turut sejak 2007. Program pembangunan sektor pertanian memang sudah digalakkan Sinyo Harry Sarundajang, sejak memimpin Sulut di periode pertamanya, 2005-2010. Melalui â&#x20AC;&#x153;Gerakan Masyarakat Kembali kepada Pertanian

dan Revitalisasiâ&#x20AC;?, Sinyo Harry Sarundajang berusaha mengembalikan citra Sulawesi Utara sebagai kepulauan rempah-rempah. Potensi pertanian tanaman pangan di Sulawesi Utara meliputi padi, palawija, sayur-sayuran dan buahbuahan. Padi sawah dengan irigasi teknis dan setengah teknis umumnya ditanam dua kali setahun. Untuk tanaman palawija, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau ditanam di tegalan, di pekarangan atau di bawah pohon kelapa secara monokultur, dikultur atau polikultur. Tahun ini, Pemprov tengah berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan dan mempersiapkan swasembada beras yang ditargetkan pemerintah

akan dicapai tahun 2013. Secara nasional Provinsi Sulut telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyanggah pencapaian Program Surplus Beras Nasional 10 juta ton dalam rangka Swasembada Beras Nasional tahun 2014. Provinsi Sulawesi Utara ditargetkan menyumbang sampai 690 ribu ton gabah kering giling (GKG) untuk program tersebut. Berdasarkan data, kenaikan produksi beras Sulawesi Utara setiap tahunnya berada pada kisaran 6,3 persen. Angka ini berada di atas rata-rata kenaikan produksi beras nasional 5 persen per tahun. Sumbangan terbesar kenaikan produksi beras ini berasal dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kabupaten-kabupaten di Bolmong. Berkaitan dengan tersebut, Sinyo Harry Sarundajang yang didampingi

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI

Torehan Prestasi Sebelumnya, Pemprov Sulut di kepemimpinan Sinyo Harry Sarundajang telah meraih berbagai penghargaan. Antara lain “Primaniyarta Award” tahun 2007 dari Presiden untuk kategori usaha kecil menengah (UKM) ekspor. “Investment Award” tahun 2008 dari Presiden. Kemudian, Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyabet ‘medali emas’ kategori pengelolaan keuangan daerah versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut, bahkan predikatnya wajar tanpa pengecualian (WTP); serta berbagai penghargaan di bidang pariwisata, tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Keberhasilan juga diraih Sulawesi Utara karena pertumbuhan ekonominya 8%, inflasinya 1,92%, pendapatan perkapita di atas Rp 2 juta, peningkatan investasi, ekspor, dan tenaga kerja. Daerah Tujuan Wisata Sulawesi Utara selain kaya akan

foto: Dok. Majalah Topik/Teddy

oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Ir J. Palenewen, MSi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulut Ir Renee Hosang, MSi dan Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Ir F.L. Kaunang, sejak 17 Juli 2012 mengikuti Rapat Gubernur se-Indonesia dalam rangka Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Program antara Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Dewan Ketahanan Pangan RI di Auditorium Kementerian Pertanian RI Jakarta. Pertemuan tersebut mengambil tema “Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok” dan dirangkaikan dengan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Nasional yang berlangsung di Hotel Kempinski Jakarta. “Pemerintah menetapkan swasembada lima komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Khusus untuk padi, pemerintah menargetkan bisa surplus sebanyak 10 juta ton pada 2014 sehingga diperlukan peningkatan produksi 6 persen per tahun,” kata Menteri Pertanian Suswono di sela acara penyerahan Penghargaan P2BN kepada 13 Gubernur, 117 Bupati, dan 23 Walikota yang bisa meningkatkan produksi beras di atas 5 persen pada 2010.

Wapres Boediono mengucapkan selamat kepada Gubernur Sinyo Harry Sarundajang atas penghargaan P2BN

sumber daya pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perikanan, kaya akan objek-objek pariwisata. Lebih dari itu, Sulut telah ditetapkan sebagai satu dari lima daerah tujuan wisata dan satu dari 10 daerah yang dapat menyelenggarakan MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exibition) memiliki objek-objek wisata yang sangat menarik. Objek Wisata Bahari misalnya Taman Laut Bunaken, Pulau Siladen, Mantehage dan hamparan Taman Laut di Sitaro dan Sangihe Festival Mane’e di Talaud, serta Labuan Uki di Bolaang Mongondow. Objek Wisata Alam antara lain Taman Nasional Dumoga Bone di Bolaang Mongondow, Cagar Alam Tangkoko Batu Angus di Bitung, Danau Tondok, Gunung Ambang di Bolaang Mongondow dan Sumaru Endo di Danau Tondano. Wisata Peninggalan Sejarah Budaya berupa Kuburan

Tua/Waruga di Sawangan, dan Gua Peninggalan Jepang di Kawangkoan. Kemudian, objek Wisata Religi antara lain Bukit Kasih dan Bukit Doa Pinaling. Masih ada pula Wisata Pantai, Wisata Pemandian Air Panas, dan Wisata Tirta. Khusus Wisata Tirta, dapat dinikmati pada hampir semua sungai dan danau yang ada di Sulut, seperti Danau Tondano dan DAS Tondano serta Danau Moat di Minahasa. “Sektor pariwisata di Sulawesi Utara memang menjadi leading sector interkoneksitas regional maupun internasional,” kata Sinyo Harry Sarundajang. Pemprov Sulut pun terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk terus membenahi serta melengkapi fasilitas pendukung pariwisata untuk kenyamanan wisatan berkunjung ke berbagai tempat objek wisata. ☼ Herman Manua

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto : Dok. Humas Pemprov Sulut

TOPIK OTONOMI

Gelar Kehormatan untuk Dr Sinyo Harry Sarundajang Dr Sinyo Harry Sarundajang dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) oleh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Malang. Promovendus dinilai berhasil mengelola masyarakat majemuk dalam kepemimpinannya.

niversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu 14 Juli 2012 lalu menggelar Rapat Terbuka Senat Universitas dalam rangka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Putera Terbaik Sulawesi Utara, Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang. Gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kepemimpinan Masyarakat Majemuk diberikan kepada Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang oleh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan melalui Persetujuan

Menteri Agama Republik Indonesia dipandang sebagai Sosok Pemimpin yang selama ini telah berhasil mengelola dan merawat kemajemukan dan keberagaman masyarakat. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah yang mewakili rekan-rekan Promotor lainnya yakni Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, dan Prof. Dr. H. Muhaimin, MA dalam laporannya mengatakan bahwa Promovendus dipandang dan dinilai oleh Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim patut menerima Gelar Doktor Kehormatan atas dasar pertimbangan akademik maupun dalam

khikmadnya mengelola masyarakat majemuk dalam kepemimpinan yang diembannya. Menurut Amin Abdullah, Promovendus selama kepemimpinannya telah berhasil mengembangkan model kepemimpinan majemuk, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis di Sulawesi Utara. Demikian juga tatkala pada 2002 Promovendus mendapat tugas sebagai Pejabat Gubernur Maluku Utara dan pada 2003 sebagai Pejabat Gubernur Maluku, sekaligus sebagai Penguasa Darurat Sipil di kedua wilayah konflik tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tersebut,

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI oleh Pemerintah RI untuk mendamaikan Daerah Konflik Maluku Utara tahun 1999 dan Maluku tahun 2002 serta memimpin Provinsi Sulawesi Utara selama hampir 10 tahun terakhir dengan aman dan damai. Menurut Sarundajang, model kepemimpinan yang diperlukan oleh masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia bukan bersifat Komando dan Instruktif tetapi justru Kepemimpinan yang bersifat melayani dan mengayomi dalam arti mau mendengar persoalanpersoalan masyarakat serta selalu didasari dengan hati yang bersih. Jika terbangun semangat saling percaya di antara para pemimpin formal dan pemimpin informal, maka dengan sendirinya akan terjalin kerjasama yang sinergis dalam merawat dan mengelola keberagaman. “Melalui semangat saling percaya dan kerjasama demikian diharapkan berbagai fenomena konflik, tindak kekerasan, dan anarkisme atas nama identitas asal (agama, golongan, suku/etnik, ras, daerah) akan berkurang dengan sendirinya,” kata Dr Sinyo Harry Sarundajang. Sinyo Harry Sarundajang juga mengungkapkan keprihatinannya apabila para pemimpin politik dan pemerintahan di pusat dan daerah cenderung menghindar dan bahkan lari dari tanggung jawab untuk merawat dan mengelola kemajemukan bangsa kita. Dia menekankan, bagaimanapun realitas akan kemajemukan bangsa adalah rahmat besar yang dikaruniakan Tuhan kepada kita yang patut disyukuri. “Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para pemimpin politik dan pemerintahan yang telah memperoleh mandat politik dari rakyat, untuk merawat dan mengelolanya agar

tercipta kehidupan kolektif yang adil, sejahtera, dan damai,” ujar Sinyo Harry Sarundajang. Di luar kepemimpinan formal, ungkapnya, yakni para pejabat publik terpilih yang dihasilkan oleh pemilu dan pilkada, tanggung jawab kepemimpinan juga ada di pundak para pemimpin informal, yakni para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi rujukan dan panutan masyarakat. Karena itu, “Merawat dan mengelola kemajemukan sebagai aset dan modal sosial bagi bangsa kita jelas bukan semata-mata tanggung jawab pemimpin dan pejabat formal, tetapi juga tanggung jawab pemimpin-pemimpin masyarakat di luar pemerintahan,” kata Sinyo Harry Sarundajang. Rektor Universitas Gajah Mada Jogjakarta Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc yang didaulat menyampaikan sambutan mewakili undangan mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini bukan hanya ditujukan kepada Gubernur SHS, rakyat Sulawesi Utara, atau UIN Malang semata-mata, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat oleh Wakil Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA yang dalam sambutannya mengatakan bahwa ini bukan promosi Sinyo Harry Sarundajang semata-mata tetapi Promosi Kebersamaan dalam Keberagaman Indonesia. Wamen bahkan menambahkan bahwa Gelar kali ini “Mungkin” lebih prestisius dari Gelar Akademik Doktor yang telah disandang SHS karena substansi pemberian gelar yang menyentuh langsung eksistensi Kebersamaan dalam Kemajemukan Indonesia. ☼ Herman Manua/SulutNews

Foto : Dok. Humas Pemprov Sulut

kata Amin Abdullah, Promovendus berhasil menyelesaikan konflik horizontal di kedua provinsi tersebut dan berhasil mengembalikan situasi masyarakat ke keadaan yang kondusif. Kiprah dan prestasinya tersebut, kata Amin Abdullah, mengantarkan Promovendus sebagai penerima beberapa penghargaan, antara lain Bintang Jasa Utama (2004), Bintang Mahaputera Utama (2009), dan Anugerah Presidential Citation Award yang diserahkan langsung oleh Presiden Philipina: Gloria Macapagal Aroyo (2009). “Maka, atas pemahaman, capaiancapaian, prestasi, dan pengabdian yang telah ditunjukkan Promovendus selama ini, saya dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno serta Prof. Dr H Muhaimin MA selaku promoter ikut mendukung dan memperkuat keputusan Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Promovendus Dr Sinyo Harry Sarundajang,” Amin Abdullah menuturkan. Amin Abdullah dan promotor lainnya berharap, dengan penganugerahan ini akan semakin memperkokoh kiprahnya dalam pengembangan harmoni masyarakat di Indonesia. “Hal semacam ini merupakan sesuatu yang perlu ditumbuhkembangkan agar model kepemimpinan semacam ini mampu menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kepada generasi muda di masa yang akan dating yang tidak saja akan menghadapi gelombang kemajemukan masyarakat secara nasional, tapi juga bersifat global,” papar Amin Abdullah. Kehormatan ini dijawab tuntas oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang dengan brilian berhasil menyampaikan Pidato Ilmiah Pengukuhannya di hadapan Wakil Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, Rektor, Senat Universitas dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Rektor Universitas Gajah Mada Jogjakarta Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Para tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Kota Malang. Pidato Ilmiah yang berjudul: “Kepemimpinan Dalam Masyarakat Majemuk” tersebut beberapa kali mendapatkan applaus dari hadirin. Dengan cerdas dan penuh inspirasi SHS berhasil menawarkan model kepemimpinan yang ideal yang diperlukan oleh bangsa Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk. Bobot akademik pidato yang ditunjang dengan pengalaman empirik seorang Sinyo Harry Sarundajang yang dua kali ditugaskan

Dr. DR. HC. Sinyo Harry Sarundajang bersama Panglima Laskar Jihad Jaâfar Umar Thalib

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK OTONOMI

Foto-foto: Dok. Majalah Topik/Budi Raharjo

Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Drs Ma’mun, Bc.IP, SH MH dilakukan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dihadiri Sekdaprov, Drs. H. Asnawi A Lamat MSi, Pemimpin Bank Indonesia Bengkulu Causa Iman Karana, Dir Reskrim Khusus Polda Bengkulu Kombes Mahendra Jaya, Kasrem 041 Gamas Letkol Inf TNI Bedali Harefa SH, Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Gandawilaga, serta pejabat penting lainnya. Dalam kata sambutannya Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. M.Pd mengatakan, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun Drs Ma’mun, Bc.IP, SH MH saat dilantik sebagai Kakanwil Kemenhunkam Bengkulu 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Drs Ma’mun, Bc.IP, SH MH Wewenang serta Kedudukan Keuangan, gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi. Dalam Pasal 4 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili ayat (1) huruf 1 dinyatakan bahwa gubernur sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Alam wakil pemerintahan memiliki wewenang untuk melantik Kemenkumham, Muhammad Syueb, Bc.Ip, SH. MH kepala instansi vertikal dari melantik Drs Ma’mun, Bc.IP, SH MH sebagai Kakanwil kementrian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang Kemenkumham Provinsi Bengkulu. bersangkutan. “Saya mengharapkan enteri Hukum dan Hak Asasi atau budaya kerja, sehingga menjadi peran aktif saudara untuk Manusia yang diwakili Kepala acuan setiap aparatur negara dalam bersama membangun Provinsi Bengkulu Badan Pengembangan Sumber menjalankan roda pemerintahan. sesuai dengan tugas dan fungsi Kanwil Daya Alam Kemenkumham, Muhammad Proses ini tentunya untuk menuju Syueb, Bc.Ip, SH. MH mengatakan, reformasi birokrasi akan sangat reformasi birokrasi di Indonesia saat ini bergantung kesiapan pada SDM dan telah menjadi tuntutan perkembangan pelaku dalam instrumen birokrasi, dengan zaman dalam pengelolaan pemerintahan adanya mutasi dan promosi pejabat yang baik bebas dari KKN. suatu organisasi akan meningkatkan Reformasi birokrasi dapat pula pengetahuan pejabat yang bersangkutan. dilakukan melalui pendekatan pendidikan “Proses (mutasi dan promosi jabatan untuk merubah pola pikir dan pola kerja ini) juga dapat menyegarkan mengelola dan melaksanakan pengaturan secara teknis dalam proses peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khusunya di Kemenkumham Provinsi Bengkulu,” kata Syueb ketika memberikan kata sambutan pada pelantikan Kepala Badan Pengembangan SDA Kemenkumham, Muhammad Syueb Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu yang baru, Kemenhumkam. Peningkatan koordinasi Drs. Ma’mun, Bc.IP. SH MH di dan partisipasi dalam penyelenggaraan aula Kanwil Kemenkumham pemerintah oleh instansi vertikal mutlak Jalan P. Natadirja KM 7 Kota diperlukan, khususnya di Provinsi Bengklulu Sabtu, 4 Agustus Bengkulu” harap H. Junaidi Hamsyah, 2012. S.Ag. M.Pd. ☼ Budi Raharjo Pelantikan Kakanwil

Jabat Kakanwil Kemenkumham Bengkulu

Plt Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK NASIONAL

Bagaimana pengaplikasian pelaksaan tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan tersebut di bawah kepemimpinan Anda? Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjalankan tugas dan fungsi untuk merumuskan peraturan, kebijakan, dan pengawasan teknis di bidang ketenagalistrikan. Tugas dan fungsi tersebut diaplikasikan. Tugas dan fungsi tersebut diaplikasikan dengan membuat regulasi, kebijakan, norma, dan standar di bidang ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang efisien, aman, andal, dan ramah lingkungan.

Sudah berapa industri ketenagalistrikan yang sudah dibangun dalam upaya pemenuhunan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia? Total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik seluruh Indonesia tahun 2012 mencapai 39.193 MW dilakukan oleh PT PLN (Persero), 8.366 MW dilakukan oleh Perusahaan

Listrik Swasta (Independent Power Producer-IPP) yang menjual tenaga listriknya kepada PT PLN (Persero), dan 1.380 MW dilakukan oleh PPU (Private Power Utility) atau perusahaan listrik swasta yang memiliki wilayah usaha dan menjual langsung kepada masyarakat. Di sisi infrastruktur pendukung, pada jaringan transmisi mencapai 43.533 kms yang terdiri dari transmisi tegangan 500 kV, 275 kV, dan 70 kV. Panjang jaringan distribusi yang terdiri dari tegangan menengah dan tegangan rendah mencapai 682.123 kms. Rasio eletrifikasi pada akhir 2011 sebesar 72,95% dan ditargetkan dapat mencapai 80% pada 2014. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun, pemerintah telah melaksanakan program percepatan pembangkit PLTU batubara 10.000 MV tahap I melalui Peraturan Presiden No.71/2006 jo Perpres No.59/2009 dan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 yang terdiri dari PLTU batubara (3.025 MW), PLTP (4.925 MW), PLTG (280 MW), PLTA

(1.753 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) sebesar 64 MW. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun, pemerintah telah melaksanakan program

Foto-foto: Dok. Majalah Topik/Adang S

emerintah saat ini sedang menggalakan penghematan energi terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak untuk sektor transportasi. Program mobil listrik nasional merupakan salah satu cara dalam penghematan energi yang perlu didukung. Namun untuk mewujudkan mobil listrik nasional, kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Jarman MSc, harus ditopang dengan penyediaan infrastruktur penunjang ketenagalistrikan seperti charging facilities, yang terdiri dari peralatan charging set dan jaringan listrik, panel hubung bagi, kabel, dan socket-outlet listrik. â&#x20AC;&#x153;Selain itu tentu saja harus disediakan lahan atau tempat untuk meletakan peralatan-peralatan tersebut sebagai unit stasiun pengisian energi listrik (SPEL) sebagaimana bahan bakar minyak dengan SPBUnya,â&#x20AC;? kata Jarman. Lantas, upaya-upaya apa saja yang ditempuh Ditjen Ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia? Berikut petikan wawancaranya:

Ir Jarman MSc

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Industri Ketenagalistrikan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK NASIONAL percepatan pembangkit PLTU batubara 10.000 MW tahap I melalui Peraturan Presiden No. 71/2006 jo Perpres No. 59/2009 dan program percepatan.

Langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan Ditjen Ketenagalistrikan untuk memecahkan persoalan ketergantungan energi primer pembangkit pada bahan bakar minyak yang masih cukup besar tersebut? Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mengambil langkah-langkah menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dengan melaksanakan efisiensi pada komposisi bauran energi (energy mix). Pembangkit dengan bahan bakar minyak terus dikurangi keberadaanya. Pada 2008 porsi BBM dalam energy mix mencapai 36% dan telah turun menjadi 22,95% pada 2011. Pada 2012, diupayakan porsi BBM dalam energy mix turun hingga 13,83% dan diupayakan terus turun menjadi 9,70% pada 2013. Upaya perbaikan energi mix akan terus dilanjutkan untuk mengurangi porsi BBM yang sekaligus menekan

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dengan mempercepat penyelesaian pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap I berbahan bakar batubara dan program percepatan pembangkit 10.000 MW tahap II yang menggunakan energi panas bumi, batubara, dan air. Selain itu, diupayakan peningkatan pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik sehingga ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak dapat diminimalkan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan.

Kendala apa saja yang masih dihadapi ketika ingin mereatisasikan tugas dan fungsi sekaligus ingin mencapai visi dan misi Ditjen Ketenagalistrikan? Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengemban visi dan misi untuk terwujudnya industri ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang optimal, pelayanan universal dengan kualitas tinggi, andal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut

kendala selalu ada, namun dengan usaha yang terarah, kerja keras dan proses yang terus menerus diharapkan semua dapat diselesaikan/dicapai sesuai yang direncanakan. Beberapa kendala yang yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut sebagai berikut: Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana penyediaan tenaga listrik karena keterbatasan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada daerah yang sangat terpencil dan pulau terluar sulit dijangkau oleh transmisi dan distribusi dan membutuhkan investasi yang besar. Permasalahan perijinan lahan terutama untuk pembangkit listrik geotermal yang seringnya berada di kawasan hutan lindung. Tarif tenaga listrik yang belum mencapai harga keekonomian sehingga Pemerintah harus mensubsidi harga tenaga listrik. Keterbatasan infrastruktur untuk pasokan energi primer pada pembangkit tenaga listrik antara lain adalah keterbatasan ketersediaan pipa transmisi gas ke pusat pembangkit. Masih tingginya peran BBM dalam bauran energi untuk pembangkitan tenaga listrik.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK NASIONAL Bagaimana Anda menyikapi â&#x20AC;&#x153;mimpiâ&#x20AC;? Menteri BUMN Dahlan Iskan yang akan meluncurkan program mobil listrik nasional pada tahun ini? Pemerintah saat ini sedang menggalakan penghematan energi terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak untuk sektor transportasi. Program mobil listrik nasional merupakan salah satu cara dalam penghematan energi yang perlu didukung. Namun untuk mewujudkan mobil listrik nasional harus ditopang dengan penyediaan infrastruktur penunjang ketenagalistrikan seperti charging facilities, yang terdiri dari peralatan charging set dan jaringan listrik, panel hubung bagi, kabel, dan socket-outlet listrik. Selain itu tentu saja harus disediakan lahan atau tempat untuk meletakan peralatan-peralatan tersebut sebagai unit stasiun pengisian energi listrik (SPEL) sebagaimana bahan bakar minyak dengan SPBUnya.

Program mobil listrik nasional ini selain akan melibatkan kerjasama dengan Perusahaan accu bernama PT. Nipress Tbk, apakah juga bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) Tbk. Bagaimana hubungan kerjasama tersebut? Program mobil listrik nasional merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam penyediaan alternatif sistem transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan program penghematan energi terutama bahan bakar minyak (fossil fuel). Semua sektor baik pemerintah, BUMN termasuk PT PLN (Persero) maupun swasta perlu mendukung program tersebut. Pemerintah membuka kesempatan kepada pihak manapun dalam pengembangan program mobil listrik nasional.

Investasi mobil listrik nasional diperkirakan menelan dana sebesar Rp. 5 trilliun. Ada empat varian kendaraan yang akan menggunakan energi listrik tersebut adalah kendaraan sekelas Suzuki Carry, sejenis Toyota Avanza, sekelas Honda Jazz, serta Mercedes-Benz. Apa saja manfaat atau keuntungan

bila menggunakan mobil bertenaga listrik? Pengembangan mobil listrik nasional juga merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam penyediaan alternatif sistem transportasi yang ramah lingkungan (green energy). Selain itu, penggunaan mobil listrik tentunya akan mengurangi konsumsi BBM yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan beban subsidi pemerintah terhadap energi yang begitu besar.

Bagaimana Anda menerapkan reformasi birokrasi pada jajaran sekretariat, direksi, dan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan?

Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara bertahap akan dilaksanakan, dimulai dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Beberapa program reformasi birokrasi yang dijalankan adalah: pertama, manajemen perubahan yaitu terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi pada seluruh tingkatan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kedua, penataan Peraturan dan Perundangundangan melatui penataan peraturan dan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya,

menyederhanakan proses birokrasi yang terkait dengan kebijakan sektor ketenagalistrikan. Ketiga, penataan dan penguatan organisasi dengan cara memetakan kewenangan dan fungsi unit kerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan saat ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan penataan organisasi. Kelima, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur dengan menjalankan kegiatan: Analisis jabatan untuk menyesuaikan uraian pekerjaan dengan struktur organisasi yang baru. Evaluasi jabatan untuk menyesuaikan job grading dan job pricing. Penyusunan standar kompetensi jabatan. Penempatan posisi, rotasi dan mutasi pegawai berdasarkan kompetensi. Pengembangan system pengadaan dan seleksi yang transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi. Penerapan sistem penilaian kinerja individu secara obyektif dan fair. Pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan penilaian kinerja. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat. Pengembangan pola karir berbasis kompetensi. Dan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi. Kemudian keenam, Penguatan pengawasan dengan penegakan kode etik dan disiplin kerja. Ketujuh, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan. Kedelapan, penguatan akuntabilitas kinerja. Kesepuluh, peningkatan kualitas layanan publik yang transparan, adil dan akuntabel. Dan kesebelas, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. â&#x2DC;ź Mirza/Amri

Proyek percepatan pembangkit 10.000 MW tahap I yang telah beroperasi komersial yaitu: No. Nama Pembangkit Kapasitas 1 PLTU 2 Banten-Labuan 2 x 300 MW 2 PLTU 1 Jabar-lndramayu 3 x 330 MW 3 PLTU 1 Banten-Suralaya 1 x 625 MW 4 PLTU 3 Banten-Lontar 3x315MW 5 PLTU 1 Jateng-Rembang 2x315MW Empat pembangkit dengan total kapasitas 780 MW sedang pada tahapan komisioning dan akan segera beroperasi komersial, pembangkit tersebut adalah : No. Nama Pembangkit Kapasitas 1 PLTU Sulut-Amurang 2 x 2 5 MW 2 PLTU Sultra - Kendari 2x 10 MW 3 PLTU Sulsel - Barru unit 1 1 x 50 MW 4 PLTU 2 Jatim - Paiton 1 x 660 MW

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KORPORASI

Ke dua sebelah kiri Emirsyah Satar Dirut Garuda, Herry Bakti S. Gumay Dirjen Perhubungan Udara, Arif Wibowo Dirut Citilink, Hadinoto Direktur Produksi dan Albert Burhan Direktur Keuangan, saat penyerahan AOC untuk Citilink.

CITILINK

Siap Jadi Maskapai Mandiri Dalam waktu dekat, Citilink akan segera mengudara dan beroperasi penuh secara mandiri dengan dua digit nomor identifikasi baru sebagai puncak dari spin off. Kemudian Citilink akan segera merambah ke pasar Asia dan Australia pada 2013 mendatang. Rencananya maskapai itu akan membuka penerbangan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Australia.

nit usaha strategis PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink, yang fokus di jasa penerbangan berbiaya murah resmi mendapatkan Air Operation Certificate (AOC) pada 5 Juli 2012. Sertifikat ini membuat Citilink yang selama ini berada di bawah manajemen Garuda akan dipisah dan mandiri. AOC adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan bagi maskapai yang resmi beroperasi di Indonesia. Selama ini, sebagai anak usaha Garuda, Citilink beroperasi menggunakan AOC Garuda Indonesia. Kini, dengan memiliki AOC sendiri, Citilink resmi menjadi salah satu maskapai Indonesia yang independen.

Senior Vice President Citilink, Arif Wibowo, mengatakan, pengembangan Citilink bertujuan menarik masyarakat di segmen penerbangan berbiaya murah. “Dalam waktu dekat, Citilink akan segera mengudara dan beroperasi penuh secara mandiri dengan dua digit nomor identifikasi baru sebagai puncak dari spin off,” kata Arif. Arif Wibowo yang hari itu ditahbiskan menjadi CEO Citilink mengatakan, Citilink akan segara merambah ke pasar Asia dan Australia pada 2013 mendatang. Rencananya maskapai itu akan membuka penerbangan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Australia. “Kami mendapatkan izin dari Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara 70 rute domestik dan 17 rute regional,” kata Arif di Jakarta. Menurutnya, rute regional yang dimaksud adalah rute-rute luar negeri yang berjarak tempuh maksimal tiga jam penerbangan. “Tahun depan kami akan masuk ke regional, sekarang fokus di domestik dulu,” katanya. Dari sisi pendaptan Citilink, pada 2012 membidik pendapatan sekitar Rp2 triliun. Agaknya target tersebut dapat direalisaikan oleh maskapai penerbangan berbiaya rendah ini. Hingga semester pertama tahun ini Citilink sudah memperoleh pendapatan mencapai Rp 1 triliun. Sementara untuk 2013 Citilink

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KORPORASI menargetkan pendapatan naik hingga 100 persen, yakni Rp.4 triliun. Pertumbuhan Citilink ini didukung kapasitas dan pendapatan yang naik masing-masing sebesar 60 persen. Dari sisi laba, pada semester pertama 2012 Citilink masih pada titik impas. Namun Arif optimis pada 2013 Citilink akan membukukan laba. Lebih lanjut Arif menjelaskan, pada tahun ini Citilink menargetkan dapat mengantar sebanyak 4 juta orang pemakai jasa, dengan frekuensi 100 penerbangan perhari. Diharapkan dalam waktu tiga tahun mendatang atau 2015, penumpang Citilink berjumlah 16,4 juta orang. Saat ini Citilink mengoperasikan 14 pesawat dengan kombinasi Boeing 737 dan Airbus A320. Ke depan, Citilink akan fokus pada Airbus A320. Pada 2015 mendatang, Citilink mendapatkan tambahan pesawat sebanyak 50 pesawat jenis Airbus A320. Dengan tambahan pesawat tersebut Citilink akan fight untuk menggarap pasar-pasar yang menguntungkan . Menurut dia, rute regional yang dimaksud adalah rute-rute luar negeri yang berjarak tempuh maksimal tiga jam penerbangan. “Tahun depan kami akan masuk ke regional, sekarang fokus di domestik dulu,” katanya. Pertumbuhan Citilink ini didukung kapasitas dan pendapatan yang naik

144 unit milik Garuda dan Citilink sebanyak 50 unit. “Nantinya, pada 2015 itu jumlah pemakai jasa Garuda Indonesia Group sekitar 45,4 juta orang termasuk 16,4 juta dari Citilink dan Garuda 26 juta orang,” ujar Emir. Terkait dengan pemisahan manajemen Citilink dari Garuda, Emir yakin Citilink mampu menjadi perusahaan mandiri berbasis penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC) dan akan tumbuh pesat mengingat pasar penerbangan LCC di Indonesia memiliki segmentasi sendiri. Dalam rangka pemisahan itu, Garuda menyuntikkan modal sebesar 20 juta dolar AS. “Lima tahun ke depan, pesawat dengan medium upper diperkirakan akan bertumbuh 5-10 persen, sedangkan budget carrier tumbuh 10-15 persen,” ungkapnya. Emirsyah Satar mengatakan, pasar konsumen penerbangan Indonesia akan sangat berkembang, khususnya penerbangan berbiaya murah. Untuk itu, Citilink tidak akan menggerus pasar Garuda, apalagi Garuda dan Citilink beda segmen. “Di pasar ada segmentasi full services, medium services, dan low services. Potensi medium ke atas akan tumbuh sekitar 5-10 persen, penerbangan murah tumbuh 15-16 persen per tahun,” kata Emir.

mengumumkan, susunan direksi Citilink yang baru adalah Arif Wibowo yang menjabat sebagai Direktur Utama, Hadinoto menjabat sebagai Direktur Produksi dan Albert Burhan menjabat sebagai Direktur Keuangan. Saat ini Citilink yang berbasis di Jakarta dan Surabaya per Januari 2012 melayani 8 rute penerbangan harian dari Jakarta dan Surabaya ke Batam, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Medan, dan Makasar. Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti S Gumay, mengatakan, secara simbolis pemerintah menyerahkan AOC kepada Citilink sebagai maskapai rendah biaya. Saat ini, penumpang udara Indonesia mencapai 50-60 juta, sehingga potensinya sangat tinggi. “Dari seluruh airlines yang ada, ratarata low cost dengan pertumbuhan 15-20 persen,” kata Herry. Citilink awalnya menggunakan lima pesawat Fokker F28 dengan 65-85 tempat duduk milik Garuda. Penerbangan perdana dilakukan pada 16 Juli 2001 dengan rute Surabaya-BalikpapanTarakan. Dalam perkembangannya, pada Juli 2004, Citilink mengganti pesawat Fokker F28 dengan empat pesawat Boeing B737300 yang memiliki 148 tempat duduk. Namun, pada 2008, manajemen Garuda memutuskan Citilink tidak beroperasi sementara untuk menata ulang kebijakan dan strategi Citilink. Citilink beroperasi kembali pada September 2008 dengan basis operasi di Surabaya. Mula-mula dengan dua pesawat Boeing B737-300 sebanyak 148 tempat duduk. Secara bertahap, armada Citilink bertambah menjadi lima pesawat Boeing B737-300 pada tahun pertama operasinya. Sekilas Citilink

masing-masing sebesar 60 persen. Dari sisi laba, pada semester pertama 2012 Citilink masih pada titik impas. Namun Arif optimis pada 2013 Citilink akan membukukan laba. Sementara Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menyatakan, saat ini Garuda memiliki total 95 pesawat, 14 di antaranya dimiliki Citilink. Sedangkan Garuda mengoperasikan 81 pesawat. Hingga 2015 Garuda Indonesia Group mempunyai 194 pesawat, yakni

Perbedaan antara penerbangan murah dengan full service adalah jika penerbangan murah membuat pasar baru dengan mengajari bagaimana orang untuk terbang. Konsumen kelas bawah ini sebelumnya terbiasa menggunakan kereta api atau kapal laut. “Kalau full service itu bagaimana terbang dengan nyaman. Jadi Citilink akan melengkapi pasar yang sedang tumbuh ini,” kata dia. Pada kesempatan itu, Emir juga

Citilink adalah Unit Usaha Strategis (SBU) dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk menyediakan jasa penerbangan berbiaya murah (LCC). Citilink melayani penerbangan dengan sistem dari kota ke kota menggunakan model usaha pesawat berbiaya murah. Berbasis di Jakarta dan Surabaya, Citilink melayani 8 rute harian dari Jakarta dan Surabaya ke Batam, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Medan, dan Ujung Pandang. Untuk informasi lebih lanjut tentang Citilink dapat mengunjungi: www.citilink.co.id. Halaman fanpage di Facebook (Citilink) dan di Twitter (@ citilink). ☼ Amri

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KORPORASI

Foto: Dok. Majalah Topik/Amri

Dirut PT Bank Mandiri Zulkifli Zaini bersama Direksi lainnya usai peresmian 73 unit baru Bank Mandiri

Bank Mandiri Genjot Sektor UKM Seiring terus bertambahnya pengusaha UKM di Indonesia, sektor ini dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth) dalam jangka panjang. Selain itu, sektor ini juga terbukti mampu bertahan dan melewati krisis ekonomi seperti pada 1998 dan 2008 lalu.

alah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, terus meningkatkan dukungan untuk pembiayaan ke sektor Usahan kecil dan Menengah (UKM) di Tanah Air. Hingga akhir Juni 2012, melalui Business Bangking Group, Bank Mandiri mencatat pengucuran kredit ke sekitar 37 ribu pengusahan UKM senilai Rp 33,1 triliun. Penyaluran kredit itu naik 28,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 25,8 triliun. Selain menyalurkan kredit, pada segmen UKM ini Bank Mandiri juga mencatat penghimpunan dana pihak ketiga mencapai Rp 55,7 triliun pada Juni 2012, tumbuh 66% dari Juni 2011 sebesar Rp 33,6 triliun. Mandiri Bussines Banking merupakan unit khusus di Bank Mandiri yang fokus menangani sektor UKM

& Koperasi di Indonesia dengan limit kredit di atas Rp 200 juta sampai Rp 10 miliar. Bussines Banking juga dapat menyalurkan kredit dengan limit lebih dari Rp 10 miliar dengan pola linkage melalui koperasi dan kelompok usaha. Untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor UKM, Bank Mandiri terus meningkatkan aksesbilitas perbankan bagi pelaku UKM dengan meresmikan 72 kantor layanan kredit dan transaksi UKM yang baru pada 18 Juli 2012 lalu. Setelah peresmian ini, Bank Mandiri dapat melayani kebutuhan UKM di 343 kantor yang terdiri dari 25 Commercial Banking Center, 29 Commercial Bangking Floor, 41 Bussines Banking Center, 81 Bussines Banking Floor, 98 Bussines Bangking Desk, 36 Mandiri Bisnis, 13 Trade Servicing Center, 18 Trade Servicing Desk dan 2 Trade

Servicing Outlet. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan, keberadaan kantor layanan & tranksaksi UKM ini dejalan dengan fokus bisnis Bank Mandiri yaitu di retail financing serta retail payment & deposit. â&#x20AC;&#x153;Kami berharap segmen ini dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth) bagi Bank Mandiri dalam jangka panjang, seiring dengan terus bertambahnya pengusaha UKM di Indonesia. Selain itu, sektor UKM juga terbukti mampu bertahan dan melewati krisis ekonomi pada 1998 dan 2008 lalu,â&#x20AC;? kata Zulkifli. Bank Mandiri, lanjut Zulkifli, akan mengoperasikan 354 kantor layanan dan transaksi UKM pada akhir 2012. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan bisnis UKM. Pada 2014 Bank Mandiri akan

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KORPORASI UKM Bank Mandiri diharapkan tumbuh secara progresif dan kualitasnya tetap terjaga baik. “Semua kami tunjukan agar pelakupelaku UKM di Indonesia mendapat aksesbilitas permodalan informasi, sekaligus pembinaan, baik dari sisi manajerial maupun penerapan good corporate governance. Dengan demikian, bisnis mereka dapat tumbuh pesat, yang pada akhirnya mampu menggiring pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Sunarso. Di sisi lain, untuk meningkatkan pengunaan mobile banking, pada hari itu juga Rabu 18 Juli 2012, Bank Mandiri juga meluncurkan aplikasi mandiri mobile bagi pengguna iPhone dan Android. Aplikasi tersebut, sebelumnya sudah tersedia bagi pengguna blackberry pada 2011. Dengan peluncuran aplikasi mandiri mobile diharapkan dapat mendorong peningkatan pengguna aktif layanan mobile banking. Jika pada 2011 pengguna mobile banking Bank Mandiri sekitar 600 ribu, pada 2012 diharapkan menjadi 1 juta pengguna. Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengatakan, inovasi mandiri mobile merupakan bentuk keseriusan Bank Mandiri untuk menjadi bank utama dalam e-banking. “Layanan ini memadukan kemudahan dan keamanan dengan tampilan menarik, mandiri mobile membuat kendali ada

di tangan nasabah dengan cara yang menyenangkan,” ujar Budi G Sadikin. Menu transaksi Mandiri Mobile mencakup cek saldo, info mutasi rekening, transfer, isi ulang pulsa, pembayaran tagihan listrik, telepon, TV kabel, kartu kredit hingga informasi suku bunga, dan pencarian lokasi ATM/ cabang Bank mandiri yang dilengkapi dengan peta. “Inovasi ini merupakan wujud komitmen kami dalam membuat layanan e-banking terbaik demi kepuasan nasabah. Namun peluncuran mandiri mobile ini bukanlah akhir dari perjuangan tersebut, melainkan sebuah langkah awal dari serangkaian inovasi terbaik kami ke depannya,” kata Budi. Pada periode Januari-Mei 2012, volume tranksaksi finansial yang dilakukan melalu mobile e-banking telah mencapai 46,6 juta transaksi dengan nilai transaksi di kisaran Rp 8,7 triliun. Jumlah itu tumbuh 43% dari transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 6,1 triliun. Upaya yang dilakukan Bank pelat merah yang satu ini patut diacungi jempol. Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, Mandiri selalu melakukan inovasi yang bertujuan meningkatkan performanya. Dengan performa yang makin baik, tidak salah jika Bank Mandiri dijagokan menjadi salah satu perusahaan yang mampu bersaing di dunia internasional. ☼ Amri

Foto: Dok. Majalah Topik/Amri

siap melayani setiap kebutuhan UKM dengan sekitar 500 kantor layanan dan transaksi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih 5.200 pegawai. Dengan demikian, luasnya sebaran lokasi usaha pelaku UKM di Indonesia tidak lagi menjadi masalah karena jaringan kantor layanan UKM Bank Mandiri akan mampu menjangkau. Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso megemukakan, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke sektor UKM hingga RP 73 triliun pada 2014. Untuk itu, Mandiri mengintergasikan berbagai strategi untuk memacu perkembangan kinerja Business Bangking. Selain itu, Banik Mandiri juga akan meningkatkan kompetensi dan daya saing UKM dengan menggelar program untuk membangun semangat kewirausahaan bagi pelaku UKM dan melakukan edukasi agar pelaku UKM mampu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha. “Kami bertekad berusaha meningkatkan market share di segmen UKM dalam lima tahun mendatang dan menjadi transaction banking utama untuk segmen UKM,” ujar Sunarso. Menurut Sunarso, selain perluasan jaringan, perseroan juga fokus mengembangkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis UKM, melalui perekrutan tenaga-tenaga muda yang energik dan dinamis. Dalam program tersebut para tenaga muda tersebut akan dibekali pengetahuan perbankan dan pelatihan intensif di Business Banking Academy dimana kompetensi khusus di bidang pembiayaan UK akan diasah dan dibangun. “Kami ingin bankir UKM Bank Mandiri tidak hanya menguasai aspek bisnis saja. Mereka juga dituntut memahami aspek sosio kultural masyarakat setempat. Karena di situlah salah satu kunci keberhasilan pengembangan portofolio di sektor UKM,” ungkap Sunarso. Komitmen memberikan layanan UKM yang cepat, juga diwujudkan dengan pembangunan sistem informasi yang terintergasi. Hal itu meliputi proses pemilihan nasabah yang tepat dan berkualitas, analisa kebutuhan pembiayaan yang sesuai, serta proses kredit yang cepat dan mudah. Dengan sistem pendukung yang kuat, portofolio

Dirut PT Bank Mandiri Zulkifli Zaini menjelaskan keberadaan lokasi seluruh cabang Bank Mandiri di Indonesia

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Harga Kedelai Melonjak, Tahu & Tempe â&#x20AC;&#x153;Menghilangâ&#x20AC;?

Foto: Dok. Majalah Topik/Adang S

TOPIK EKBIS

Harga kedelai dalam negeri belakangan ini melonjak tajam. Kejadian ini, membuat banyak orang jadi kelimpungan. Petani, pengrajin maupun pedagang makanan yang menggunakan bahan dasar kedelai seperti tahu dan tempe yang paling terkena imbasnya.

eperti ramai diberitakan, selama tiga hari ke depan perajin tahu dan tempe di Jakarta akan mogok membuat tahu dan tempe. Hal itu dikarenakan mahalnya harga bahan baku pembuatan kacang dan kedelai. Bahkan ada aksi sweeping terhadap perajin tahu dan tempe yang masih berjualan di pasar. Lucunya, meski harga kedelai naik, petani kita pun tak bisa menikmatinya. Apakah hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak memiliki daulat penuh terhadap ketahanan pangan nasional? Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Edhy Prabowo hal ini merupakan salah satu bukti negara kita tidak berdaulat secara pangan. Pangan nasional kita bergantung terhadap negara produsen. â&#x20AC;&#x153; Ini kan aneh, padahal negeri ini dikaruniai dengan tanah yang subur. Tapi sayangnya, manajemen pembangunan tidak berjalan dengan baik,â&#x20AC;? ujar Edhy.

Menurut Edhy, hampir seluruh komoditi pangan saat ini bergantung dari impor. Mulai dari beras, jagung, kedelai, susu bahkan hingga garam. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak serius dalam memperbaiki manajemen pembangunan pertanian. Padahal, lanjut Edhy, di Indonesia banyak sekali yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Dan sudah sepatutnya para ahli tersebut bisa menelurkan terobosan teknologi pertanian. Seperti kita ketahui, sebagian masyarakat Indonesia adalah petani. Langkanya kedelai di pasar sehingga membuat harganya melonjak tajam tak urung membuat pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Salah satunya dengan melakukan Pembebasan bea masuk (BM) kedelai, memperbanyak impor serta memberikan subsidi harga.

Namun sayangnya kebijakan ini ditanggapi negatif oleh kalangan pengamat. Menurut mereka langkah ini bukan merupakan cara tepat jangka panjang untuk mengatasi permasalahan kesulitan pengrajin tempe dan tahu dalam negeri. Bahkan dikatakan hal ini justru akan membebani pemerintah sendiri karena selain tetap sangat tergantung dengan impor juga mengurangi pendapatan dari BM hingga beban subsidi. Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mempercepat swasembada dan menjaga harga jual petani. Mempercepat swasembada kedelai bisa dilakukan pemerintah dengan merangsang petani bertanam komoditas itu mulai dari pemberian benih gatis, pembinaan cara bertanam baik dan benar hingga menjaga kestabilan harga. Swasembada juga bisa dicapai

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKBIS dengan mengharuskan perusahaan swasta bermitra dengan petani bahkan mewajibkan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT. Perkebunan Nusantara, Rajawali Nusantara Indonesia atau Sang Hyang Seri untuk bertanam kedelai. Tak hanya itu, peran Bulog juga akan difungsikan mengatur tata niaga kedelai supaya pendistribusiannya lancar. Jika selama ini Bulog hanya mengurusi beras, ke depan diharapkan juga mengurusi pendistribusian kedelai. Kebutuhan kedelai dalam negeri cukup tinggi, yakni sekitar 2,5 juta ton setiap tahun, sedangkan produksi hanya 800 ribu ton, sehingga selalu mengalami defisit. Bahkan setiap tahun kekurangan itu kian lebar. Dalam periode tiga bulan terakhir harga kedelai cenderung naik, sehingga menyulitkan perajin tahu dan tempe. Selama ini kebutuhan kedelai tersebut mengandalkan impor, karena di Amerika mengalami kekeringan dampaknya masyarakat kita menderita. Maman, pedagang tahu di Cinere menuturkan, harga kedelai semakin tinggi mencapai Rp8.500 per kilogram, sehingga menyulitkan perajin tahu dan tempe untuk produksi. “Sebelumnya harga kedelai hanya dijual Rp5.000 per kilogram, masih menguntungkan perajin dengan harga jual tahu Rp14 ribu per papan, kini dijual Rp16 ribu rugi seharusnya Rp20 ribu, namun pembeli keberatan,” ungkapnya. Sejumlah pedagang makanan yang berbahan tempe dan tahu mengaku pasrah dengan “hilangnya” tempe di pasaran akibat aksi mogok yang

dilakukan pedagang dan produsen bahan makanan berbahan baku kedelai itu. “Stok tempe sudah habis, tinggal untuk besok saja. Kalau besok sudah ada tempe ya terpaksa libur,” kata Doyok (39) penjual gorengan dikawasan Cinere, Depok. Doyok mengatakan “hilangnya” tempe di pasaran akibat mahalnya harga kedelai berimbas pada kehidupannya sebagai rakyat kecil. Sebab, selama ini dia hanya menggantungkan hidupnya dari berjualan gorengan. Dia mengaku, tahu dan tempe merupakan sumber penghasilan terbesarnya. “Kalau tidak ada tempe dan tahu terpaksa tidak masak masakan yang berbahan tempe dan tahu. Paling-paling masakan lain yang dibuat lebih banyak,” katanya. Meroketnya harga kedelai ternyata tidak dibarengi dengan bertambahnya penghasilan para petani. Sejumlah petani kedelai di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengaku tak sempat menikmati kenaikan harga kedelai, sebagaimana terjadi selama dua pekan terakhir, karena musim panen telah berlalu. “Saat panen harga kedelai masih normal di kisaran Rp5.500-Rp5.600 per kilogram. Itu terjadi sebulanan lalu, kalau sekarang masih pertengahan masa tanam sehingga belum sempat menikmati dampak kenaikan harga kedelai nasional,” tutur H Mukri, petani kedelai di Kecamatan Sendang. Ia berharap, saat masa panen ketiga yang diperkirakan jatuh antara akhir Agustus hingga September, harga kedelai masih tetap baik sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga tinggi.

Foto: Dok. Majalah Topik/Adang S

Hal senada diungkapkan sejumlah pesanggem (petani ladang hutan) lain saat menanggapi tren kenaikan harga kedelai secara nasional selama beberapa pekan terakhir. Mereka rata-rata merespon tren kenaikan harga kedelai itu dengan ekspresi dan jawaban datar lantaran tak terdampak langsung dengan fluktuasi nilai dagang bahan baku tempe dan tahu tersebut. Pemerintah bahkan berupaya keras dalam mendorong produktivitas kedelai lokal, sehingga tercapai swasembada kedelai secara nasional. Sementara, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menilai penurunan bea masuk (BM) impor kedelai hingga nol persen belum memberikan dampak signifikan penurunan harga kedelai. “Pembebasan BM itu belum berpengaruh kepada pengrajin tahu dan tempe karena kalau turun lima persen berarti turun sekitar Rp350-Rp400 saja per kg, sedangkan harga kedelai mengikuti harga pasar dunia,” kata Ketua II Bidang Usaha Gakoptindo, Sutaryo Jakarta. Sutaryo mengatakan penurunan itu terus diikuti dengan kenaikan yang terjadi karena krisis kekeringan di negara asalnya. Kalau situasi di Amerika Serikat semakin “paceklik” maka semakin tinggi juga harganya karena ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor besar. Sutaryo menegaskan akar permasalahan untuk pengrajin tahutempe tidak akan terselesaikan kalau masih saja menggunakan cara pasar bebas seperti itu. “Kedelai sebulan sampai dua bulan keberadaannya di Indonesia itu pelepasan harganya mengikuti yang terjadi di Amerika Serikat (AS),” lanjut Sutaryo. Menurut dia, misalnya kedelai yang sudah berada di Indonesia dibeli seharga Rp6.000 per kg jika dilepas dengan berbagai perhitungan biaya operasional serta mengikuti situasi AS maka harga jualnya menjadi senilai Rp7.000 per kg. “Jika ada perubahan harga di AS maka setiap hari harga tahu tempe berubah di sini,” ujarnya. Penurunan tarif BM impor kedelai, merupakan tahap awal untuk mengurangi harganya saja tapi pemerintah harus merumuskan konsep stabilitas harga kedelai yang bersifat jangka panjang. Namun tetap saja pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang komperhensif sehingga kita betul-betul berdaulat terhadap ketahanan pangan kita. ☼ Amri/ant

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKBIS

Foto: Dok. Majalah Topik/Amri

Pola Tanam SRI

Tingkatkan Produksi Padi Mengubah pola bertani memerlukan teknik khusus. Salah satunya memperkenalkan teknik menanam padi SRI ini, sehingga masyarakat petani bisa meningkatkan produksi padinya.

idasari kesamaan visi, yakni ingin memberdayakan petani dan mengoptimalkan lahan sawah yang ada, PT Bukit Asam (Persero) Tbk menggandeng Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Muara Enim Bangkit untuk bersama berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan membuat program: “Pemberdayaan Ekonomi Petani dengan Optimalisasi Lahan Tadah Hujan melalui Penanaman Padi SRI.” Sebagai langkah awal kedua pihak sepakat pelaksanaan program ini mengambil lokasi di Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim dengan proyek percontohan di sepuluh hektar. Dalam pelaksanaannya, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Muara Enim memberi dukungan, baik dalam koordinasi dengan petani pemilik lahan maupun dalam

melakukan bimbingan selama program ini berjalan. Pencanangan program ini telah dilakukan pada 10 Juli 2012 di Desa Karang Raja. Hadir dalam acara itu, Direktur Umum dan SDM PT Bukit Asam (Persero) Maizal Ghazali, Senior Manager CSR PTBA Muhammad Hatta, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura H Said Ali yang mewakili Bupati Muara Enim, tokoh masyarakat, dan para petani setempat. Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit Firdaus Masrun pada acara itu mengatakan, keputusan pihaknya menerima tawaran kerjasama dengan PT Bukit Asam ini, karena komitmen pihaknya sama dengan perusahaan batubara ini, yakni ingin bagaimana kesejahteraan petani meningkat dengan

mengoptimalkan lahan sawah yang mereka miliki. “Caranya pertama, dengan mencari cara bagaimana petani dengan lahan tadah hujan seperti di Desa Karang Raja ini tidak lagi bergantung pada cuaca, jadi kita cari cara sistem pengaturan airnya, dan kedua kita coba , dengan bimbingan Dinas Pertanian--melakukan penanaman padi SRI yang terbukti hasilnya melimpah dibanding bibit padi biasa. Dan alhamdulillah, PTBA siap membantu apa yang kita usulkan untuk membantu petani, termasuk penyediaan handstractor nantinya,” ujar Firdaus Menurut Firdaus, selama enam bulan program ini berjalan, pihaknya sudah merencanakan untuk melakukan pelatihan bagi petani, selanjutnya melakukan pendampingan hingga masa

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKBIS beras. Semoga. Sekilas Tentang SRI Organik SRI Organik adalah kepanjangan dari System of Rice Insentification Organik. SRI pertama kali dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Perancis bernama Fr. Henri de Laulanie, SJ, di Madagaskar antara tahun 1983 -1984. Metode SRI bisa menjadi pilihan teknologi yang menarik karena beberapa hal. Pertama, ada efisiensi penggunaan input benih dan penghematan air. Kedua, mendorong penggunaan pupuk organik. Dengan demikian, bisa menjaga bahkan merehabilitasi kesuburan tanah, selain tentu saja mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik (kimia). Di sisi lain, metode SRI organik memungkinkan bagi para petani untuk berkontribusi dalam upaya mengendalikan Pemanasan Global hal ini dikarenakan tidak digunakannya sama sekali Pupuk Kimia maupun Obat-obatan kimia penghasil gas rumah kaca. Kebutuhan pupuk organik dan pestisida untuk padi organik metode SRI dapat diperoleh dengan cara mencari dan membuatnya sendiri dengan memanfaatkan kotoran hewan, sisa

tumbuhan dan sampah rumah tangga. Begitu pula dengan pestisida dicari dari tumbuhan sebagai pengendali hama. Dengan demikian biaya yang keluarkan menjadi lebih efisien dan murah. Penggunaan pupuk organik dari musim pertama ke musim berikutnya mengalami penurunan rata-rata 25% dari musim sebelumnya. Sedangkan pada metode konvensional pemberian pupuk anorganik (kimia) dari musim ke musim cenderung meningkat, kondisi ini akan lebih sulit lagi bagi petani konvensional untuk dapat meningkatkan produksi apalagi bila dihadapkan pada kelangkaan dan kenaikan harga pupuk di kala musim tanam tiba. Dalam metode SRI penggunaan air juga bisa dihemat sampai dengan 50 persen. Hal ini penting mengingat ketersediaan air yang kini terus memprihatinkan. Ambil contoh yang telah berjalan di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, SRI telah meningkatkan hasil produksi padi dari 4,8 ton per hektar menjadi 6-12 ton setiap hektarnya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari hasil bertani padi dengan cara konvensional yang banyak bergantung pada pupuk dan obat-obatan kimia. ☼ Amri

Foto: Dok. Majalah Topik/Amri

panen. “Sebagai tahap awal, semua petani yang dilatih akan kita ajak melihat ke Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, di mana petani di sana telah melakukan penanaman padi SRI dan terbukti berhasil,” tambahnya. Di akhir acara, Direktur Umum dan SDM PT Bukit Asam, Maizal Ghazali secara simbolis melakukan peletakan tiang pancang Balai Tani, di tengah areal yang akan ditanam petani. “Mudah-mudahan dengan didirikannya balai tani ini akan menjadi cikal bakal berdirinya balai-balai tani lainnya di Kabupaten Muara Enim,” ujar Maizal usai membuka kegiatan pencanangan program padi SRI di Desa Karang Raja. Menurut Maizal Ghazali, mengubah pola bertani sangatlah berat dan sulit. Namun dengan momen pencanangan program padi SRI ini, diharapkan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu karena semua sudah direncanakan dengan matang. Karena itu ia sangat senang program ini nantinya dibimbing langsung para putera daerah Kabupaten Muara Enim sendiri, yang tergabung dalam wadah YPM Muara Enim Bangkit. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muarenim, Said Ali, padi SRI memang menjanjikan hasil lebih baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Pada uji coba penanaman padi SRI di Desa Embawang, lahan yang ditanam seluas 38,8 hektar, kerjasama dengan PT Medco pada 2011. Hasilnya bisa mencapai 6,8 ton per hektar gabah kering ketimbang dari cara bertani secara tradisional yang hanya menghasilkan 4,5-5 ton hektar gabah kering panen (GKP). Jadi ada peningkatan ini sekitar 1,5-2 ton berupa GKP. Artinya pola SRI ini memang selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada para petani agar mau mengubah pola tradisional yang selama ini mereka lakukan. Toh pola ini sudah terbukti mampu meningkatkan produksi para petani. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak peningkatan produk padi nasional tentu akan tercapai. Sehingga pada gilirannya Indonesia akan mampu kembali berswasembada

Direktur SDM & Umum PTBA Maizal Ghazali (paling kanan) saat usai peletakan tiang pancang Balai Tani di Desa Karang Raja Muara Enim Sumsel

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EKBIS Drs. H. Nurhadi M. Musawir SH. MM. MBA Sekjend HIPKA (Himpunan Pengusaha KAHMI)

Revitalisasi Pertanian Harus Serius dan Terintegrasi

Menurut Anda, apakah kebijakan revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden SBY itu sudah tepat? Revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden SBY dari sisi semangat sudah cukup bagus, dengan kebijakan-kebijakan dan arahnya juga bagus, karena pada tiga departemen atau kementerian yang terlibat secara langsung di dalam revitalisasi pertanian yaitu Departemen Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah sangat memahami betul bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tertinggal, terpinggir dan digantungkan oleh 70% lebih rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah ini menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sangat peduli terhadap nasib petani dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang tujuan akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani.

Bagaimana implementasinya? Ada beberapa kebijakan pemerintah dan implementasinya di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dirasakan oleh masyarakat masih kurang optimal. Contohnya kebijakan masalah tata guna tanah untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pengaturannya belum bisa diselesaikan dengan baik. Di sektor kehutanan ada sekitar 200 HPH yang dikelola oleh swasta tetapi yang aktif hanya sekitar 15-20%%, sedangkan sekitar 80% sisanya ijin HPH /IUUPH lahannya terbengkalai dan tidak terurus. Harusnya pemerintah mencabut perusahaanperusahaan yang memiliki ijin HPH yang tidak produktif. Pengawasan dan pemeliharaan terhadap hutan masih sangat kurang dan sering terjadi pencurian kayu, penambangan liar, dan sengketa lahan antara pemerintah, pengelola HPH, pengelola HTI dan pengelola perkebunan dengan masyarakat adat. Pemerintah harus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan secara serius. Programnya cukup bagus setiap tahun ada penanaman 1 milliar pohon bahkan lebih. Apakah ada seperempatnya yang hidup? Berarti setiap 5 tahun ada penambahan 1,25 milliar pohon. Ini tentu masih kurang sehingga program pemerintah idealnya 3 milliar pohon setiap tahun. Kalau di sektor pertanian sendiri

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto: Dok. Istimewa

i tengah sibuknya mencukupi kebutuhan pangan dan sandang di bulan Ramadhan 1433 H, tahu dan tempe â&#x20AC;&#x153;primadonaâ&#x20AC;? yang dinanti menghilang di pasaran, ini salah satu indikasi bahwa lambatnya revitalisasi pertanian yang dijargonkan pemerintah. Manajemen industri pertanian dan manajemen pangan nasional kurang serius diurus dan solusi permasalahannya tidak terintegrasi dengan baik, sehingga mengakibatkan sulitnya swasembada pangan. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi industri--produksi dengan distribusi kepada masyarakat-sehingga kebutuhan pangan nasional tidak terpenuhi dan menjadikan harga jual tinggi, yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Ditemui di Sekretariat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Sekjen HIPKA Periode 2011-2015, Nurhadi M. Musawir, TOPIK mewawancarai seputar Kebijakan dan Implementasi Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambamg Yudoyono tahun 2006/2007.

TOPIK EKBIS bagaimana, karena kita seringkali mengalami kekurangan pangan? Di sektor pertanian, swasembada pangan (kebutuhan pokok) dan swasembada daging yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini belum bisa terpenuhi. Kebutuhan beras kita setiap tahun adalah 35 juta ton, sementara produksi kita baru sekitar 33 juta ton sehingga masih perlu import 2 juta ton per tahun. Dalam hal swasembada pangan, mestinya pemerintah belajar pada pemerintah orde baru. Karena pemerintah orde baru berhasil melakukan swasembada pangan nasional, mengatasi masalah krisis pangan dan menyediakan pangan yang mudah dan murah kepada masyarakat, sehingga mendapatkan penghargaan dari FAO. Pemerintah harus optimalkan lahan kosong yang jumlahnya 7,2 juta hektar untuk revitalisasi pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Dengan bertransmigrasi lahan yang diberikan seluas 3 hektar, transmigrasi tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok, Maluku, maupun Papua. Bagaimana masalah penyediaan daging sapi, selama ini kita selalu import? Kebutuhan daging dan kebutuhan susu masyarakat kita makin meningkat. Saat ini kita impor susu 80% dari kebutuhan nasional, dan kita impor daging sapi atau sapi setara dengan 600-700 ribu ton setiap tahun. Sementara sapi kita jumlahnya hanya sekitar 16 juta ekor. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi pemerintah harus menambah induk sapi betina paling tidak 15 juta ekor lagi. Untuk sementara pemerintah impor sapi betina setiap tahunnya 3 juta ekor sapi betina induk, dalam jangka waktu 5 tahun maka jumlah sapi kita akan bertambah 25 juta ekor, sehingga total jumlah sapi kita diperkirakan akan mencapai 40 juta ekor. Dengan kebijakan ini maka kebutuhan susu dan daging dalam negeri dapat terpenuhi. Adakah sistem dan pola pengaturan pangan yang baik? Saat ini manajemen pangan nasioal kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ketika terjadi bencana maka terjadi kelangkaan beras, dan Perum Bulog secara cepat bisa mengatasi krisis tersebut. Namun kelangkaan

pangan lainnya, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pangan tersebut. Artinya manajemen pangan nasional bangsa Indonesia belum terurus dengan baik, padahal ini adalah masalah yang sederhana, pemerintah dapat meningkatkan peran Perum Bulog untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pangan. Ketika Perum Bulog dipegang AM. Syaifuddin sebagai Kepala Bulog juga difungsikan sebagai Menteri Pangan Nasional, alangkah indahnya bila kepala Bulog merangkap menteri pangan nasional yang tugasnya mengkordinasikan dan mengurusi-mencukupi kebutuhan pangan nasional. Hal ini dimaksudkan agar peran Bulog diperluas yaitu mengurusi manajemen pangan nasional sehingga ketika terjadi kekurangan dan kesulitan pangan maka Bulog penanggung jawab utamanya. Masalah perikanan dan kelautan, selama ini kita sering mendengar import garam, dan lainnya. Komentar Anda? Sektor perikanan dan kelautan adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dan ditata manajemennya. Indonesia bisa mengembangkan hasilhasil laut dan pesisir kita, juga perikanan darat yang sangat potensial setiap tahun kita kehilangan 30 trilliun hasil ikan laut kita. Hal ini menunjukan bahwa kita kurang bisa mengamankan wilayah laut kita. Mestinya pemerintah bisa melindungi wilayah laut kita dan kekayaan yang ada di dalamnya, bila sektor perikanan dan kelautan bisa dikelola dengan baik maka dari sektor ini akan menambah penerimaan negara minimal sebesar 75 trilliun rupiah sehingga perlu digalakkan industri perikanan, industri rumput laut, industri garam, dan wisata bahari. Tentang kebijakan pemerintah yang sudah cukup bagus, namun bagaimana dengan anggaran sebagai support program? Pemerintah dan DPR harus memberikan anggaran yang cukup untuk program-program revitalisasi pertanian, subsidi sektor pertanian, yang besarnya tiga kali lipat dari anggaran yang sudah ada dan pemerintah harus menempatkan orang-orang yang profesional untuk mengelola revitalisasi pertanian dan lembaga-lembaga yang terkait dengan revitalisasi pertanian. Idealnya anggaran di sektor pertanian adalah sebesar 20 %

dari total APBN, kalau APBN kita 1500 trilliun rupiah, maka anggaran untuk revitalisasi pertanian sebesar 300 trilliun rupiah. Pemerintah perlu memperhatikan desa-desa yang berbasis pertanian dan perikanan, agar diberikan atau dianggarkan 2 milliar rupiah setiap desa untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia yang jumlahnya sekitar 80 ribu sehingga masyarakat desa makin cerdas, maju, makmur, dan sejahtera. Agar terciptanya manajemen pangan yang terintegrasi, sehingga bangsa Indonesia terlepas dari kemiskinan, apakah jalan yang harus dilakukan? Revitalisasi pertanian itu bisa berjalan dengan baik bila ada kemauan yang serius dari pemerintah dan DPR yang diwujudkan dengan memberikan keputusan yang strategis melalui peraturan perundangan dan mendukungnya dengan anggaran yang memadai. Himpunan Pengusaha KAHMI dengan konsisten terlibat secara aktif mengawal dan mendukung programprogram revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Presiden SBY pada beberapa waktu yang lalu. Semoga bangsa Indonesia menjadi semakin cerdas, maju, bermartabat dan jumlah pengusahanya secara nasional bisa mencapai 2 prosen.

SOSOK PROFIL

Drs H Nurhadi M. Musawir SH MM MBA Drs.H.Nurhadi M. Musawir, SH. MM. MBA, kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1967 adalah anggota DPR RI periode 2004-2009, membidangi Komisi IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ). Suami dari Yuli Anon Prabawani dan ayah dari Ghina Uddini Ghasani, Muhammad Akbar Rais, dan Aulia Raisa Kusuma Hadi ini konsen terhadap masalah di bidang Pertanian, Kehutanan, maupun Kelautan serta Perikanan. Saat ini menjabat sebagai: - Sekretaris jenderal Himpunan pengusaha KAHMI (HIPKA), dan Direktur Eksekutif Fatwa Center. - Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam MR Sjafruddin Prawiranegara di Jakarta. - Pendiri dan Ketua Pembina Pondok Pesantren Pemberdayaan Masyarakat DAARUL ULUM di Bantul, Yogyakarta. - Anggota Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. - Komisaris utama PT Bali Graha Surya di bidang Kontraktor Migas dan Komisaris Utama - PT Aman Transindo Mulya di bidang Transportasi dan Logistik.

â&#x2DC;ź Muji

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK POLITIK

Peluang calon perseorangan atau independen untuk turut serta dalam pemilihan gubernur ditutup. Pasalnya, calon gubernur diusulkan hanya bisa diusung oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD tingkat provinsi.

Foto : Bening Pos

Tertutup Peluang Calon Independen 60

alau penutupan peluang calon independen dalam bursa pemilihan gubernur itu tersirat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diusulkan pemerintah. Dalam Pasal 11 disebutkan, peserta pemilihan gubernur adalah calon gubernur yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi. Seperti diketahui dalam draf revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mengusulkan agar Gubernur dipilih melalui DPRD. Sementara bupati dan walikota tetap dipilih secara langsung melalui pemungutan suara. Ada tiga alasan yang menjadi dasar pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur via DPRD yakni, untuk menekan keletihan psiko-politik rakyat, mereduksi praktik politik uang, dan penghematan dana penyelenggaraan pemilihan gubernur. Harus diingat bahwa seorang gubernur untuk dipilih langsung oleh rakyat menjadi tidak relevan, karena interaksi yang terjalin antara rakyat dan seorang gubernur juga tidak langsung. â&#x20AC;&#x153;Oleh karena itu, mekanisme pemilihan yang paling kompatibel untuk diterapkan dalam pemilihan gubernur adalah dengan mekanisme perwakilan yang dalam hal ini dipilih melalui suara terbanyak oleh DPRD Provinsi yang bersangkutan,â&#x20AC;? kata Mendagri Gamawan Fauzi. Dengan demikian, berarti seseorang bisa menjadi calon gubernur hanya

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK POLITIK jika diusung oleh fraksi atau gabungan fraksi. Calon gubernur tidak bisa dicalonkan melalui jalur perseorangan dengan dukungan langsung dari masyarakat. “konsekuensi dari ketentuan itu memang tidak ada calon independen. Apalagi kalau ada syarat dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Syarat ini menutup sama sekali calon independen,” kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Agoes Poernomo. Anggota Komisi II dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain, menambahkan, tertutupnya peluang calon perseorangan merupakan konsekuensi dari pemilihan oleh DPRD. “Sebetulnya gubernur DPRD itu justru menghilangkan kesempatan calon independen,” ujarnya. Jika dipaksakan pemilihan dilakukan oleh DPRD, lanjut Agoes, jumlah calon gubernur yang mengikuti pemilihan menjadi semakin sedikit. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki banyak alternatif pilihan dalam memilih gubernur. Bukan hanya itu, pemilihan oleh DPRD juga akan mengakibatkan peluang terjadinya politik kartel semakin besar. Pola hubungan antara kepala daerah dengan DPRD diperkirakan makin kolutif, karena relasi antara keduanya menjadi semakin kuat. Gubernur akan merasa berutang budi kepada DPRD karena sudah dipilih, dan sebaliknya DPRD bisa mengendalikan gubernur karena merasa sudah memberikan suara mereka. Kondisi itu, menurut Agoes, dapat membahayakan pengelolaan anggaran daerah. Pasalnya, politik alokasi anggaran hanya akan dikendalikan oleh kepala daerah dan partai pendukungnya di DPRD. Sementara itu terkait mekanisme pemilihan gubernur, Fraksi FKS mendorong

tetap menggunakan pemilihan secara langsung. “Masukan Majelis Pertimbangan Partai dan Kepala daerah dari FKS, FKS tetap mendukung adanya calon gubernur yang maju melalui jalur perseorangan. Menurut Agoes, keberadaan calon independen itu diperlukan di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Senada dengan Fraksi PKS, Fraksi PKB juga tetap mendorong pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung. Fraksi PKB juga tetap mendorong agar calon independen tetap dapat mengikuti pemilihan gubernur, sehingga tokoh alternatif yang tidak didukung partai tetap bisa turut dalam pemilihan gubernur. Sementara menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Indria Samego, dengan adanya RUU ini menutup ruang bagi calon independen. Selain itu juga sangat diskriminatif antara calon yang diusung partai dan dari jalur independen. “Menurut saya dengan adanya RUU ini otomatis menutup peluang calon independen. Hanya partai politik saja yang berhak mengusung calon gubernur. Artinya ada diskriminasi antara partai politik dan non partai,” kata Indria. “Mungkin kawan-kawan di Depdagri yang mengajukan RUU itu melihat tidak efektif juga. Karena kalaupun ada setelah dia menjadi bupati dia tidak independen lagi. Buktinya di Garut itu kan setelah menjadi bupati malah menjadi ketua partai. Jadi penilaian bahwa itu tidak efektif. Kalaupun misalnya dia tidak ikut partai posisinya akan sulit. Karena berhadapan dengan legislatif. Nah kawan-kawan di depdagri melihat hal itu,” paparnya. Indria juga tidak setuju pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD. Karena ini sama saja dengan

mengulang kebijakan pada masa orde baru. Tapi sekali ini bukan pada persoalan demokrasi tapi lebih pada efektifitas dan efisiensi. Selain itu ongkos untuk menyelenggarakan pilkada langsung sangat mahal, apalagi jika sampai terjadi dua putaran. “Sebetulnya saya tidak setuju, saya sih dari awal juga mengatakan ini kedaulatan harus ditangan rakyat, dan diwujudkan sekali lima tahun dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Saya maunya seperti itu tapi kenyataannya penelitian banyak teman-teman di LIPI menunjukan pilkada langsung ini mahal harganya. Akhirnya setelah terpilih kepala daerah itu memikirkan bagaimana mengembalikan investasi financial itu. Jadi pertimbagannya pada efektif dan efisiensi bukan pada demokrasi. Saya kira idealnya jangan seperti itu, tapi kenyataannya apalagi kalau pemilihan kepala daerah sampai dua putaran seperti DKI sekarang, itu kan boros,” ujarnya. Senada dengan Indria, pengamat dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menilai RUU Pilkada sebagai bentuk efisiensi demokrasi karena dapat menekan anggaran yang membengkak selama masa pemilihan berlangsung. “Dari segi ekonomi, tentu akan menghemat biaya pemilu karena hanya akan diadakan dua pemilu langsung, yaitu pemilu presiden dan bupatiwalikota,” kata Jimly. Dari segi demokrasi, menurut Jimly, RUU Pilkada tidak mengubah esensi demokrasi yang telah dipraktikan selama 14 tahun di Indonesia. “Demokrasi itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Gubernur yang dipilih oleh DPRD itu masih menganut asasasas demokrasi hanya tidak pilih secara langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh perwakilan rakyat,” katanya. ☼ Gaus K/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK POLITIK

Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012 | Majalah TOPIK

TOPIK POLITIK

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto : Dok. Istimewa

TOPIK HUKUM

Beda Penipuan dengan Wanprestasi Oleh Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH.,MH.,MBA.,Ph.D Advokat – Kurator – Mediator –Konsultan HKI – Ketua litbang AAI - Dosen ABSTRAK Bahwa bukan saja dari sektor hukum yang terpuruk, justru dari sektor ekonomi semakin tahun hutang negara kita menurut Radio Elshinta belakangan ini sudah mencapai Rp 1,944 triliun. Dan penulis merenung bagaimana negara kita mau membayar hutang tersebut, adakah Pejabat Negara memikirkan hal tersebut? ataukah masa bodoh dan tidak mau tahu serta tidak mau mengerti, apalagi berdasarkan undang-undang bahwa pemerintah masih dibolehkan memakai kesempatan untuk membuat hutang dalam jangka waktu 5 tahun sebesar Rp 1.000 triliun, oleh karena rakyat

sudah terlalu miskin, maka mencari uang juga semakin sulit dan ambil jalan pintas dengan jalan menipu. Menipu ada yang melakukannya untuk menyambung hidup tetapi lebih banyak untuk memperkaya diri sendiri bila perlu pasang badan katanya, masuk penjara “Okay” asal dapat uang banyak. Dan ada pula menipu dengan dalil wanprestasi siapa yang tidak pusing, ekonomi kita yang sudah sangat berantakan. Maka menurut M. Manulang, kita haruslah belajar ilmu tentang ekonomi yaitu suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Apa yang dimaksud dengan kemakmuran?

Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa. PENDAHULUAN Penulis sudah sering kali menjadi ahli/saksi ahli tentang tindak pidana penipuan baik di Polda Metro Jaya, Polres-polres sampai ke Polsekpolsek. Oleh karena masalah penipuan seringkali terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Bahwa konsep penipuan dengan konsep wanprestasi menurut dogmatic hukum merupakan dua konsep yang berbeda. Konsep penipuan adalah merupakan domain

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan wanprestasi adalah merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW. Oleh karenanya kedua konsep tersebut tidaklah dapat dipertukarkan. Namun demikian untuk menentukan batasan di antara kedua konsep tersebut tidaklah mudah, sebab sekalipun perkara penipuan tersebut sudah diminta digelar di Mabes Polri ataupun di Polda Metro Jaya ataupun di Polres-Polres se-DKI Jakarta. Masih banyak pertimbanganpertimbangan dari Wasidik yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum maupun undang-undang sekalipun kasus-kasus tersebut sudah jelas masuk dalam ranah hukum perdata. Tetapi, karena adanya alasan lain seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penyidik yang menyebutkan, “Ya, namanya hutang, memang harus dibayar!!” Apabila kasusnya sudah jelas, sudah terang perdata, kenapa penyidik masih membiarkan atau mengabulkan perkara tersebut? Sebab ada tertulis dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Dan apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik, berarti penyidik telah mengabaikan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang penyelenggara negara. Asas ini mengharuskan setiap materi muatan Peraturan Perundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya Kepastian Hukum.

Bahwa kasus-kasus penipuan banyak sekali terjadi di dalam masyarakat kita apalagi memang dilakukan dengan sengaja, ingin cepat mendapatkan uang agar cepat kerja

Apa Perbedaan Elemen/ Dasar Hukum Kasus Penipuan dan Wanprestasi? PEMBAHASAN Bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang isinya adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Bahwa tindak pidana penipuan dalam arti luas dapat dinamakan Bedrog yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan di dalam tindak pidana

penipuan ini terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang serta menghapus piutang. Unsur subyektif adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (bijkomend oogmerk) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa berkenaan dengan unsur kesengajaan dengan penipuan Ex Pasal 378 KUHP terdapat kedua unsur tersebut. Salah satunya dari unsur obyektif yaitu membujuk seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu, keadaan palsu maupun rangkaian kata bohong dan tipu muslihat. Berkaitan dengan unsur obyektif yaitu membujuk dalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah Deelneming yang artinya menyertai atau penyertaan dan telah diatur dalam Pasal 55

Foto : Dok. Istimewa

PERMASALAHAN

sekalipun melawan hukum tetap saja dilakukan dan mereka (penipu atau calon penipu) beranggapan bahwa kasus saya ini bukan penipuan melainkan hanyalah wanprestasi (ingkar janji). Sekalipun adanya hubungan kontaktual sebelumnya, seperti yang penulis pernah lakukan sebagai ahli hukum pidana di Polres Jakarta Utara belum lama ini, lantas apa permasalahannya?

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto : Dok. Istimewa

TOPIK HUKUM

maupun 56 KUHP meliputi : (a) Orang yang melakukan (Dader or Doer); (b) Orang yang menyuruh (Doen Pleger); (c) Orang yang turut melakukan (Mede Dader); (d) Orang yang sengaja membujuk (Uitlokker); (e) Orang yang membantu melakukan (Medeplichtige). Bahwa membujuk (Uitloker/ Uitlokking) sebagian berpendapat termasuk Dellneming berdiri sendiri. Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditemukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Bahwa alat membujuk atau penggerak yang dijadikan alat agar seseorang tergerak untuk menyerahkan bararang ada empat jenis, meliputi :

(a) Nama Palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh oranglain. (b) Keadaan Palsu atau Sifat Palsu, pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi atau petugas PLN. (c) Rangkaian Kata Bohong, diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang diterima sebagau suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. (d) Tipu Muslihat, adalah perkataanperkataan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Misalnya, menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Bahwa berkaitan dengan perbuatan membujuk atau penggerak dalam tindak pidana penipuan ada dua jenis perbuatan atau delik yaitu perbuatan atau delik formil ialah suatu perbuatan yang dilarang dan perbuatan atau delik materiil ialah cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tipu muslihat, keadaan palsu, sifat palsu maupun rangkaian kata-kata bohong. Sehingga seseorang terpedaya atau tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang.

KESIMPULAN TRUE OR FALS ? Demikian artikel ini untuk kita semua dan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah : -

Suatu kontrak yang ditutup sebelumnya (Ante Factum) terdapat tipu muslihat dan rangkaian kata bohong serta keadaan palsu. Hal ini merupakan PERBUATAN PENIPUAN.

Suatu kontrak setelah (Post Factum) ditutup terdapat tipu muslihat dan rangkaian kata bohong serta palsu. Hal ini merupakan PERBUATAN WANPRESTASI.

Janganlah menipu, demikian salah satu 10 Perintah Tuhan yang terdalam dalam Keluaran 20 Ayat (16) yang berbunyi, “Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu…” dalam bahasa Inggris, “You shall not bear false witness against your neighbor”. Lihat pula Yeremia 6 Ayat 13 yang berbunyi, “Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar d iantara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu” dalam bahasa Inggris, “Because from the least of them even to the greatest of them, Everyone (is) given to covetousness; And from the prophet even to the priest, Everyone deals falsely”. Bahan Bacaan : Holly Bible; Drs. PAF Lamintang, SH; C. Djisman Samosir SH “Hukum Pidana Indonesia”; Dr. Yahman SH,MH “Kharakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan”, KombesPol. Dr. Ismu Gunadi W SH,CN,MM; Junaedi Efendi SH,MH; Kompol Dr. Yahmin SH,MH “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, jilid 2”; Surachim SH; DR. Suhandi Cahaya SH,MH, MBA “222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara”; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH “Teori Hukum”, Prof. Dr. Moeryanto Seno Adji SH,MH “Humanisme dan Pembaruan Penegak Hukum”; Ade Maman Suherman “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global”; Dr. DF Walker “Konkordansi Alkitab”.

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM

Foto : Dok. Majalah Topik/N. Hakim

Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi., Kuasa Hukum Bank Of India Indonesia & Sugiarto Raharjo

Rekayasa Hukum Pasutri Kishore Berujung Prahara

Setelah terusir dari The Kozy Villaâ&#x20AC;&#x2122;s Bali akibat mengemplang hutang, kini pasutri Rita Kishore dan Kishore Kumar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri Jakarta atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, penipuan dan penggelapan.

ada 11 Februari 2011 Sugiarto Raharjo telah ditetapkan sebagai pemenang sekaligus pembeli lelang yang sah atas kawasan villa yang dikenal sebagai The Kozy Villaâ&#x20AC;&#x2122;s. Villa seluas 1.520 meter persegi itu terletak di Jalan Kunti No. 9A, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung-Bali. Ditetapkannya pemenang lelang berdasarkan Salinan

Risalah Lelang No. 059/2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Usman Arif Murtopo, SH dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 7442/ Kuta atas villa tersebut telah di balik nama menjadi atas nama Sugiarto Raharjo. Sebelum itu, sejak 4 Maret 2008 The Kozy Villaâ&#x20AC;&#x2122;s telah menjadi Hak

Tanggungan PT. Bank Swadesi Tbk, sejak tahun 2011 beralih nama menjadi Bank Of India Indonesia (BOI Indonesia), yang mana pemilik lama yakni Kishore Kumar Tahilram dan Rita Kishore Kumar Pridhnani yang notabene merupakan pemilik PT. Ratu Kharisma telah mengagunkan villa itu demi mendapatkan dana pinjaman dari BOII senilai Rp 10,5

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM miliar. Namun seiring berjalannya waktu, pihak bank mencium gelagat ketidakmampuan debitur “Pasangan Kishore” itu di dalam membayar cicilan pokok, bunga, biaya administrasi, dan lainnya. Pasalnya sejak September 2008 sudah tidak ada mutasi kredit pada rekening koran PT. Ratu Kharisma (rekening aktif hanya antara Maret-Agustus 2008 saja). Pada Juni 2009, Bank Swadesi pun melaporkannya kepada Bank Indonesia. Menurut Advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi, selaku kuasa dari BOI Indonesia menyatakan bahwa sebelum melakukan pelelangan pihak bank sudah tujuh kali melayangkan surat pemberitahuan maupun peringatan kepada pihak PT. Ratu Kharisma perihal kewajiban hutang mereka. Namun mantan pemilik The Kozy Villa’s itu tidak menanggapinya secara positif. Malahan mereka melayangkan surat yang isinya menyatakan ingin mengambil hak villanya kembali dengan membayar senilai Rp 5 miliar. Tentu saja permintaan PT. Ratu Kharisma itu ditolak mentah-mentah oleh BOI Indonesia. Batas waktu toleransi yang telah diberikan pihak bank terhadap PT. Ratu Kharisma telah melewati ketentuan, hingga pada akhirnya BOII melakukan lelang terhadap The Kozy Villa’s berdasarkan peraturan yang berlaku. Empat kali proses lelang belum membuahkan hasil, sejak Januari hingga Oktober 2010, dikarenakan belum juga ada pihak pembeli yang mengajukan penawaran. Ketidakberhasilan lelang sebelum itu, menurut Hartono, ditengarai karena adanya upaya penghambatan proses lelang yang dilakukan oleh pihak PT. Kharisma yakni dengan cara melakukan gugatan perdata maupun membuat laporan polisi. Baru pada proses lelang yang kelima yang dilakukan pada 11 Februari 2011 villa yang menjadi agunan tersebut berhasil terjual. “Selama beberapa kali proses lelang dilakukan, pihak PT. Ratu Kharisma telah melakukan gugatan perdata sebanyak lima kali dan juga melakukan laporan polisi kepada pihak BOI Indonesia maupun kepada pihak-pihak instansi yang terkait dalam proses lelang. Tujuannya boleh jadi agar calon pembeli mundur dan berpikir dua kali untuk membeli,”

terang Hartono di Law Office Hartono Tanuwidjaja & Partners, Wisma A. Rachim LT. 2, Jalan Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat.

Kegilaan Pasangan Kishore? Sugiarto Raharjo sebagai pemilik baru The Kozy Villa’s telah tiga kali mengalami kegagalan sewaktu berupaya melakukan eksekusi. Pasalnya Pasangan Kishore itu masih belum rela melepas villa yang sudah bukan menjadi haknya ke tangan pihak lain. Di satu kesempatan proses pelaksanaan eksekusi, Kishore pernah melakukan ancaman bunuh diri sehingga mengurungkan upaya petugas dalam mengeksekusi. Namun perjuangan pasutri pemilik PT. Ratu Kharisma itu akhirnya dapat dipatahkan. Pada 2 Mei 2012 kembali eksekusi dilaksanakan secara sukses serta mengosongkan villa tersebut dari pemilik lama. Menurut Hartono, tak hanya itu saja kegilaan sepak terjang Pasangan Kishore yang telah mendapat predikat sebagai pengemplang hutang. Pada saat aset lelang telah terjual Pasangan Kishore diduga telah memunculkan Akta No. 113 tertanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Etty Nugrahawati SH tentang Perjanjian Sewa Menyewa villa antara Rita Kishore selaku direktur PT. Ratu Kharisma dengan seseorang berkewarganegaraan Malaysia bernama Low Tze Seng alias William. Dalam Akta tersebut menyebutkan bahwa Rita Kishore telah menyewakan 5 unit bangunan villa The Kozy Villa’s kepada WN Malaysia itu selama 7 tahun, dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Dengan munculnya Akta Perjanjian tersebut, lanjut Hartono, memberikan kesempatan kepada pihak yang mengaku penyewa untuk mengajukan dua gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar yakni perkara No. 78/Pdt/G/2011/PN.Dps pada tanggal Februari 2011 dan perkara No. 238/Pdt/G/2011/PN.Dps pada tanggal 2 Mei 2011. Kedua gugatan perdata yang diajukan oleh kuasa dari pihak penyewa MN Malaysia itu dimaksudkan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah proses lelang yang telah dilaksanakan pada 11 Februari 2011 di atas. Lebih jauh Hartono menyatakan, munculnya Akta No. 113 yang secara tibatiba pada saat kedua perkara perdata itu bergulir di PN Denpasar mengindikasikan adanya kejanggalan dalam pembuatan Akta Perjanjian No. 113 yang dibuat di harapan Notaris Etty Nugrahawati di Bekasi. “Kejanggalan yang kita temukan adalah Akta tersebut dibuat pada tahun

2008 di Bekasi. Sedangkan yang kita tahu Penggugat yang berkebangsaan Malaysia itu memiliki pasport yang masa berlakunya telah habis di tahun 2010. Dan berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa orang asing itu tidak pernah masuk ke wilayah hukum Indonesia. Tidak ada prinsipal pemberi kuasa tapi gugatan tersebut didaftarkan ke pengadilan. Itu yang kami pertanyakan, apakah akta tersebut merupakan hasil rekayasa?” tandas Hartono. Dengan berkeyakinan bahwa Akta No. 113 dibuat dengan cara melawan hukum yang dilakukan atas ulah pihak “Pasangan Kishore”, maka Hartono selaku kuasa dari Sugiarto Raharjo melaporkan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dengan dokumen bukti Akta No. 113 di atas ke Mabes Polri Jakarta dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/494/VIII/2011/ Bareskrim, berdasarkan Tanda Bukti Lapor No. Pol. TBL/297/VIII/2011/ Bareskrim tertanggal 3 Agustus 2011. Pihak terlapor dalam laporan polisi tersebut yakni Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku direktur utama PT. Ratu Kharisma dan suaminya Kishore Kumar Tahilram selaku direktur PT. Ratu Kharisma. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh penyidik Mabes Polri dan berdasarkan SP2HP telah memanggil saksi-saksi pelapor untuk dimintai keterangannya, bahkan demikian juga dengan Notaris Etty Nugrahawaty. Dari pihak kedua terlapor sendiri sampai saat ini masih dalam upaya pemanggilan atas keduanya yang sejak tanggal 23 Agustus telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran Pasal 266, 378, dan 372 KUHP. Pihak Mabes Polri juga telah meminta keterangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada Departemen Hukum dan HAM RI terkait data WNA atas nama Low Tze Zeng alias William itu. Oleh karena itu Hartono selaku kuasa kedua pelapor meminta secara resmi melalui surat kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri agar segera melakukan pencekalan kepada kedua tersangka tersebut, juga meminta untuk sesegera mungkin melakukan penahanan kepada kedua tersangka, begitu juga terhadap Notaris Etty Nugrahawati apabila terbukti ikut serta melakukan tindak pidana itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. ☼ N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM

Foto : Dok. Majalah Topik/N. Hakim

Achmad Muiszudin SH & Hari Satrio SH, Kuasa Hukum IWD

Hilangnya Legitimasi Nunuk Sebagai Ketua Pengurus YHIPP Meski adanya putusan incracht atas perkara perdata No. 2437 yang membatalkan Akta No. 6/2007, namun Nunuk tetap kehilangan legitimasinya sebagai Ketua Pengurus. YHIPP saat ini menggunakan Akta No. 91/2011 dalam menjalankan keberlangsungan yayasan.

asil Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHIPP) yang dilaksanakan pada 15 Februari 2011 telah menetapkan H. Indra Wargadalem (IWD) menjabat selaku Ketua Pengurus YHIPP. Hasil rapat tersebut tertuang di dalam Akta No. 91 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Radjagukguk, SH., M.Kn. Selanjutnya sesuai dengan

ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan telah tercatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.08-519 tertanggal 1 Februari 2011, juga telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65 tertanggal 16 Agustus 2011. IWD resmi menjabat selaku Ketua Pengurus YHIPP sejak tanggal ditetapkan sampai masa 5 tahun ke depan. Hal tersebut

disampaikan oleh Advokat Achmad Muiszudin SH,MH dari Law Firm Warens & Partners selaku kuasa hukum IWD saat ini. Menurut Muiszudin, duduknya IWD dalam YHIPP sebagai ketua pengurus tidaklah mudah, banyak hal yang harus dibenahi serta diluruskan di dalam â&#x20AC;&#x153;Tubuh Kepengurusanâ&#x20AC;? yayasan itu sendiri. Sedangkan berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK HUKUM maupun tidak pernah dimintakan pembatalannya,” tegas Muiszudin kepada Majalah TOPIK sewaktu ditemui di kantor hukumnya yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta. Sewaktu ditemui di kantor YHIPP, IWD mengatakan bahwa putusan itu digunakan oleh penggugat perkara No. 2437 di atas yakni Nunuk Murdiati Sulastomo (mantan ketua pengurus YHIPP) sebagai alat untuk memprovokasi bahwa pihak YHIPP tidak taat hukum.

Hilangnya Legitimasi Nunuk Sebagai Ketua Pengurus Lebih jauh Muiszudin mengingatkan, bahwa putusan incrahct tersebut hanya membatalkan Akta No. 6/2007 dan bukan membatalkan akta-akta lain yang dimiliki YHIPP. Di dalam Akta No. 6 tersebut yayasan telah memutuskan untuk mereposisi Nunuk Murdiati Sulastomo yang semula sebagai Ketua Umum menjadi Anggota Dewan Pembina. Keputusan itulah yang tidak disukai oleh Nunuk sehingga melakukan gugatan untuk membatalkan Akta No. 6/2007. Meski gugatan Nunuk telah dikabulkan namun kenyataannya tidak berpengaruh terhadap susunan kepengurusan YHIPP saat ini. Karena

keberlangsungan yayasan tidak semata-mata hanya bergantung kepada Akta No. 2/2006 yang selalu digadanggadang oleh Nunuk. Di mana dalam Akta tersebut Nunuk menjabat selaku ketua pengurus. “Bila boleh berandai-berandai, okelah yang dipegang Akta No. 2/2006 di mana kedudukan Ibu Nunuk sebagai ketua pengurus. Tapi, kenyataannya masa jabatannya itu telah berakhir secara hukum sejak tanggal 6 November 2011. Dalam Pasal 14 Anggaran Dasar YHIPP itu sendiri disebutkan bahwa Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi secara de facto dan de jure Ibu Nunuk saat sekarang ini sudah secara otomatis kehilangan legitimasinya selaku ketua pengurus terkait berakhirnya masa jabatan. Jadi kalau ada surat kuasa yang dikeluarkan atas nama dia untuk dan atas nama YHIPP maka diartinya sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum,” tutur Muis panggilan akrab advokat ini. Saat ini YHIPP menggunakan Akta No. 91 yang mendudukkan IWD sebagai Ketua Pengurus, yang didukung oleh Ketua Pembina KRMH Soerjo Wirjohadipoetro serta dewan pengurus lainnya. ☼ N. Hakim

Foto : Dok. Majalah Topik/N. Hakim

ketua pengurus, IWD merupakan kunci sukses di dalam menjalankan laju roda yayasan ini yang bergerak di bidang dunia pendidikan. Ada satu permasalahan bagi IWD yang dirasa menjadi satu ganjalan dalam kedudukannya saat ini yakni terkait putusan incrah (berkekuatan hukum yang tetap) atas perkara perdata No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel yang amarnya telah membatalkan Keputusan Rapat Pembina YHIPP Nomor 06 tertanggal 6 November 2007 dan menyatakan tetap berlaku terhadap Berita Acara Rapat Yayasan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tertanggal 6 November 2006 sebagaimana telah disahkan dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 43 tertanggal 29 Mei 2007. Terhadap putusan tersebut, lanjut Muis, sebagai warga negara yang baik tentunya akan tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah diputuskan. Akan tetapi ada satu hal yang mesti diluruskan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/ Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Akan tetapi pada saat gugatan itu dilayangkan pada 28 Desember 2007, YHIPP juga memiliki akta lain yakni Akta No. 1 tertanggal 7 September 2007 yang dibuat oleh Zakarsyi Nurdin SH yang telah dicatat dalam Daftar Yayasan DepkumHAM RI No. C-HT.01.09-581 tertanggal 31 Oktober 2007 yang hingga saat ini masih tetap berlaku secara sah karena tidak pernah dimintakan pembatalan dalam gugatan tersebut maupun dibatalkan berdasarkan suatu putusan pengadilan. “Selain itu YHIPP juga memiliki Akta-akta lain yang masih sah dan berlaku terkait dengan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Yayasan antara lain Akta Nomor 88/2008, Akta Nomor 27/2010, Akta Nomor 77, Akta Nomor 15, dan Akta No.91. Jadi dengan adanya putusan inchraht tersebut, janganlah pihak penggugat selalu menggadang-gadang Akta Nomor 2/2006, dikarenakan masih ada akta-akta lain yang tidak pernah dibatalkan

H.M. Indra Wargadalem, SH.,MBA (IWD), Ketua Pengurus YHIPP saat ini

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK EVENT

Foto : Dok. Majalah Topik/Adang Sumarna

1.502 orang merasakan manfaatnya.” Selain itu, beberapa program lainnya yang digulirkan adalah layanan periksa mata gratis dan pemberian bantuan kacamata gratis bagi 500 orang, serta pendirian Sanggar Edukasi Kreatif Anak Jalanan di Ciputat. Dalam rangka mendukung program ini, MDS menghadirkan Duta Infaq via Kasir, Nuri Maulida, artis ibukota yang memiliki karir cemerlang di dunia perfilman Indonesia, serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi. Kehadiran Nuri dalam program ini untuk memberikan dukungan dan mengajak para pelanggan berbagi dengan sesama melalui berinfak dan berdonasi via kasir MDS. Dalam acara ini juga dimeriahkan oleh Green Voice, grup vokal anak-anak Sekolah Alam. Program yang bertujuan untuk membantu akses masyarakat dalam beribadah dengan memberikan kemudahan sarana berinfak bagi para pelanggan dan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program sosial Dompet Dhuafa. Sehingga adanya kerjasama antara MDS dan Dompet Dhuafa untuk kedua kalinya ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, namun dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Ismail juga menyatakan, setelah pada periode pertama respon pelanggan Matahari cukup bagus, maka tahun ini kerjasama ini lanjutkan. Sekadar diketahui, pada kerjasama pertama, donasi infaq yang berhasi! dihimpun melalui kasir Matahari Department Store adalah Rp 583.358.417. “Kita berharap, tahun ini akan lebih banyak lagi pelanggan Matahari Department Store yang berinfaq melalui kasir, dengan demikian semakin banyak pula masyarakat yang terbantu,” pungkas Ismail Agus Said. ☼ Adang Sumarna

Matahari Dompet Dhuafa P

T Matahari Department Store Tbk (MDS) dan Dompet Dhuafa kembali bekerjasama dalam meluncurkan program “Infaq via Kasir, Berbelanja Sambil Beribadah 2012” pertengahan Juli 2012 di MDS Pejaten Village. Nampak hadir Direktur PT Matahari Department Store Tbk, Andre Rumantir, dan President Direktur Dompet Dhuafa, smail Agus Said. Program CSR “Infaq via Kasir, Berbelanja Sambil Beribadah” ini dilaksanakan selama periode 1 Juli-31 Agustus 2012 di 108 Gerai Matahari Department Store (MDS) di seluruh Indonesia, dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Melalui program ini, MDS mengajak para pelanggan untuk berinfaq dan berdonasi via kasir MDS dengan cara menawarkan kepada pelanggan yang telah berbelanja untuk mendonasikan sebagian atau seluruh kembaliannya, pemotongan pembulatan kembalian, atau berinfaq di luar kembalian tersebut. Seluruh donasi kemudian akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Dompet Dhuafa di bulan September.

Dompet Dhuafa merupakan organisasi nirlaba yang membantu mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga). Organisasi ini menjadi partner MDS untuk menyalurkan donasi pelanggan MDS untuk beberapa program kemanusiaan di bidang kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Andre Rumantir, merasa bangga bisa bekerjasama dengan Dompet Dhuafa. “Program ini bertujuan untuk membantu akses masyarakat dalam beribadah dengan memberikan kemudahan sarana dalam berinfaq. Kita memilih Dompet Dhuafa karena lembaga ini terpercaya dan berskala nasional. Matahari merasa tersanjung,” ucapnya. Sementara Ismail Agus Said menyatakan, “Pada periode pertama, dana yang berhasil dihimpun direalisasikan untuk program lingkungan (Air untuk Kehidupan) di tiga provinsi, yaitu Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, sedikitnya

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Toyota Auto Body Forest

Memperbaiki Ekologi dan Ekonomi Masyarakat Muara Gembong M

Foto : Dok. Majalah Topik/Syarif

TOPIK EVENT

Foto : Dok. Majalah Topik/Syarif

Ichikawa dalam kata sambutannya. aktif di bidang pendidikan lingkungan dan enteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Selain menjaga kelestarian hutan konservasi alam. Hasan menyebutkan, luas hutan mangrove, lanjut Ichikawa, kegiatan ini juga Program peduli kawasan hutan di Indonesia kini hanya tinggal dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ini direncanakan berjalan selama lima tersisa 45 juta hektare, kendati sebelumnya ekologi dan ekonomi masyarakat di kawasan tahun, dimulai sejak 2011, dengan target masih terdapat luasan mencapai 136 juta ini, seperti ikan kakap, bandeng, udang, penanaman satu juta pohon bakau di luas hektare. Penyusutan drastis itu terjadi kepiting, dan biawak, buaya, dan lutung. lahan 100 hektare. Rinciannya, setiap tahun akibat ulah oknum-oknum pemerintah Tak hanya itu, “Hutan mangrove selain ditanam 200 pohon bakau di kawasan ini. dan pencuri kayu yang haus uang dengan dapat menahan abrasi pantai juga berfungsi Senior Managing Director TAB, Shinobu membabat dan menggunduli hutan demi sebagai benteng dari pantai untuk mendapat keuntungan besar menahan air bila terjadi bencana tanpa melihat dampak bagi tsunami,” kata Bupati Kabupaten lingkungan global. Bekasi, Dr Hj Neneng Hasanah Dalam upaya ikut Yasin saat memberi sambutan. menjaga dan memelihara Menurut Neneng, Kabupaten kelestarian hutan, Toyota Bekasi secara geografis berbatasan Auto Body Co. Ltd (TAB) langsung dengan pantai. Untuk kembali melaksanakan itu, imbaunya, perlu dilakukan program Toyota Auto Body pelestarian hutan mangrove oleh Forest dengan menanam semua pihak yang ada di Bekasi. 200 bibit pohon bakau di “Kita harus terus menanam dan kawasan Hutan Lindung memperkaya hutan mangrove, Ujung Karawang, persisnya di sehingga mudah-mudahan ke Petak 27 Blok Blanca, Desa depan daerah ini menjadi ekowisata Pondok Tengah, Kecamatan hutan mangrove,” ajaknya kepada Muara Gembong, Bekasi para pemangku kepentingan dan Utara, Jawa Barat, Sabtu, 14 Juli 2012. TAB adalah Bupati Bekasi Hj. Neneng Hasanah bersama Direksi Toyota Auto Body secara simbolis menanam bibit pohon bakau masyarakat yang hadir di acara tersebut. perusahaan yang berada Dalam rangkaian acara tersebut, Ichikawa, mengatakan, program ini sebagai di Jepang dan menjadi bagian dari Toyota dilakukan penanaman bibit tanaman bakau bentuk perhatian TAB bersama salah Motor Corporation yang memproduksi yang secara simbolis dilakukan oleh Bupati satu anak perusahaannya (PT Sugity berbagai jenis kendaraan. Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Managing Creatives) yang berada di Bekasi Utara Program Toyota Auto Body Forest Director TAB Shinobu Ichikawa beserta terhadap lingkungan. “Kegiatan ini juga merupakan hasil kerjasama antara TAB jajaran direktur grup perusahaan TAB, merupakan bagian dari program Corporate dengan PT Sugity Creatives, PT Toyota Indonesia Refresentatif JEEF Makoto Yata, Social Responbility (CSR), baik dilakukan Auto Body-Tokai Extrusion (TTEC), Perum Perum Perhutani yang diwakili KPH Bogor, di Jepang maupun di Indonesia sebagai Perhutani, dan Japan Enviromental BKPH Ujung Karawang, dan unsur muspida bentuk kontribusinya terhadap usaha-usaha Education Forum (JEEF). JEEF merupakan Kabupaten Bekasi lainnya. perbaikan kawasan hutan mangrove,” kata lembaga nirlaba yang berdiri di Jepang dan

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK RAGAM

Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012 | Majalah TOPIK

TOPIK RAGAM

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KULINER

Ayam Presto Ny. Nita

Lunak Hingga ke Tulang Rahasianya terletak dari daging ayamnya yang sangat lembut, tulang ayamnya yang lunak, dan kremesnya yang gurih.

osan dengan kuliner ayam yang begitu-begitu saja? Mungkin, sajian dari rumah makan satu ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi Anda, para pecinta kuliner unggas, khususnya ayam dan bebek. Dengan daging ayamnya yang sangat lembut dan tulangnya yang juga lunak sehingga bisa disantap, ditambah kremesnya yang gurih, membuat olahan sajian di rumah makan ini berbeda dengan rumah makan lain yang juga menawarkan sajian ayam goreng. Berawal dari resep keluarga, rumah makan ini berdiri pada 1972 di Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan nama Ayam Goreng Bu Dono. Kemudian, pada 1989 di Kota Solo, Jawa

Tengah, resep keluarga ini dipadukan dengan cara memasak modern dan berganti label menjadi Ayam Presto Ny. Nita. Sesuai namanya, Ayam Presto, maka sajian olahan di rumah makan yang kini memiliki cabang di dua kota, yakni Jakarta dan Bali, menyajikan olahan serba presto. Menggunakan panci bertekanan tinggi dengan suhu tinggi membuat daging ayam berikut tulang-tulangnya menjadi lembut dan lunak. Ditambah bumbu tradisional yang meresap ke dalam daging membuat olahan sajian ini memiliki cita rasanya yang khas. Presto adalah sebuah proses pemasakan menggunakan panci bertekanan. Panci ini dapat membuat apa yang dimasak

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KULINER di dalamnya menjadi empuk bahkan bagian-bagian yang tadinya tak bisa dinikmati macam tulang. Ayam goreng yang dimasak dengan presto tidak hanya empuk, namun bumbu-bumbunya pun meresap dengan baik. Di rumah makan Ayam Presto Ny. Nita, sebelum diolah ayam ditipiskan dan badannya dibelah terlebih dahulu agar bisa memuat banyak dalam satu panci presto. Sekali masak, rumah makan ini menggunakan dua panci presto yang masingmasingnya mampu menampung sekitar 30 ekor ayam kampung. Proses mem-presto pun tidak terlalu lama, hanya sekitar satu jam. Caranya pun seperti memasak mie instan, yakni air direbus di panci presto, masukkan ayam dan bumbunya. Setelah dipresto, ayam dimasukkan ke dalam freezer. Bila akan dibakar atau digoreng, ayam diangin-anginkan terlebih dahulu. Proses menggoreng hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit. Ayam Presto Ny. Nita dapat disajikan digoreng dan dibakar. Selain ayam, Ayam Presto Ny. Nita juga menyajikan menu lain, yakni bebek goreng atau bakar dan bandeng goreng atau bakar. Kedua menu ini pun dimasak dan disajikan dengan presto. Tidak hanya ketiga menu andalan tersebut, Ayam Presto Ny. Nita juga memberikan pilihan sajian menu tambahan lain, yaitu Sop Iga Sapi, Cakar Ayam Cabe Ijo, Sayur Asem, Plecing Kangkung, Cah Kangkung, Tahu Telur, Gado gado, Karedok, dan Pecel Sayur. Untuk minuman, konsumen dapat memilih sajian minuman dingin atau hangat, seperti es campur, es cincau, es kunyit asam, es gula asam, aneka jus, soft drink, beras kencur hangat, dan sebagainya. Bandeng yang juga menjadi salah satu andalan di rumah makan ini pun disajikan berbeda dengan rumah makan lain. Untuk bandeng goreng disajikan dengan diselimuti adonan tepung yang dicampur telur membentuk layaknya mumi. Menghadapi persaingan di dunia kuliner yang semakin semarak dan ketat dewasa ini tidak menjadikan Ayam Presto Ny. Nita berkecil hati. Persaingan justru memacu mereka untuk berusaha lebih keras lagi. “Bagi kami, persaingan itu sangat menunjang. Artinya, dengan adanya persaingan ini tidak membuat kami ‘gerah’, malah justru menjadi semangat. Persaingan itu justru membuat kami untuk lebih memperbaiki diri, apa yang menjadi kekurangan kami dibanding kompetitor lain,” tutur Asep Yudi, Training Manager Ayam Presto Ny. Nita. Rumah makan Ayam Presto Ny. Nita yang menggunakan konsep full service ini berharap dapat melebarkan ‘bendera’nya lebih banyak lagi, khususnya di Jakarta. “Dengan semakin banyaknya ‘bendera’ yang dikibarkan diharapkan mampu memenuhi banyak pesanan,” tandas Asep yang mengklaim pihaknya mampu memenuhi pemesanan hingga seribu pesanan karena banyaknya rumah makan Ayam Presto Ny. Nita yang ada saat ini. ☼ Endang

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI SEKS

DAN KELUARGA Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Isteri setia, Menimbulkan Penyakit Apakah â&#x20AC;&#x153;jajanâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; secara bebas di tempat-tempat pelacuran yang murahan dapat terjangkit penyakit dan bisa ketahuan oleh isteri? Apakah penyakit kelamin bisa timbul dari isteri yang sama sekali bersih (setia)? Yanti-Jakarta Jawab: Bila melakukan hubungan seks di sembarang tempat apalagi yang kesehatannya tidak jelas dan tidak ketahuan, tentu saja kemungkinan terjadi penyakit kelamin ada dan besar. Mengenai isteri, jika isteri tidak tahu, ya tentu saja tidak akan ketahuan. Tapi apakah takut bermain di tempat seperti itu hanya takut ketahuan isteri? Kalau isteri jelas seorang isteri yang setia dan baik tidak mngkin bisa menularkan penyakit. Karena, pasti dia tidak akan punya penyakit kelamin. Tapi isteri bisa tertular dari Anda yang telah terkena di luar, dan kemudian menularkannya ke isteri di rumah. Walaupun nantinya kamu telah sembuh karena telah berobat, maka kemungkinan kamu akan tertular lagi jelas ada. Jadi, jika seperti itu keadannya, segeralah berobat bersama sama dengan isteri, agar penyakit itu tidak jadi pingpong dalam keluarga.

Pelumasan Alami Terasa Kurang Umur saya 29 tahun dan istri 25 tahun. Kami sudah tiga tahun menikah. Anak kami satu orang. Masalah kami adalah setiap kali hubungan intim, pelumasan alami pada vagina terasa kurang sehingga terkadang isteri saya merasa tidak nyaman. Padahal kami telah melakukan pemanasan yang kami rasa cukup untuk membangkitkan gairah. Akhirnya kami menemukan cara yang saya rasa tidak kotor-kotor amat, yakni menggunakan air ludah untuk

memudahkan penetrasi. Pertanyaan Kami : 1. Amankah menggunakan air ludah (secara medis) 2. Bagaimana dengan pemakaian baby oil, Karena beberapa kali kami coba tidak menyebabkan alergi. 3. Apakah ada terapi makanan untuk meningkatkan peroduksi pelumas pada vagina? Pocay-Kebumen Jawab: Kadang-kadang dalam keadaan tertentu pelumasan pada wanita bisa saja berkurang. Tapi pada umumnya penyebab hal itu adalah masih kurangnya perangsangan yang

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK KONSULTASI dilakukan terhadap wanita tersebut. Bisa dibantu dengan teknik oral yang disebut â&#x20AC;&#x153;cunillingusâ&#x20AC;? di mana dilakukan perangsangan dengan mulut dan lidah dari pria terhadap kelamin wanita. Hal ini akan cepat sekali menimbulkan pelumasan pada vagina ditambah pula dengan bercampurnya ludah si pria. Jadi tidaklah selama kedua pihak dalam keadaan kesehatan yang baik. Bila diberi pelumasan tambahan boleh saja. Misalnya dengan pemberian baby oil atau parafine. Cuma kadangkadang ada keluhan terlampau licin. Untuk wanita dapat menambahkan sayuran dan buah-buahan di dalam menunya sehari-hari, dan sedapat mungkin yang mengandung banyak air, seperti timun, semangka, bayem, dll.

Bila Terangsang Kemaluan Sakit Dokter yang baik, saya gadis umur 25 tahun. Saya mempunyai masalah yang agak aneh. Begini dok, setiap saya melihat gambar-gambar porno di internet yang beradegan syur, saya merasakan kemaluan/vagina saya sakit. Padahal saat itu saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat sambil mengamati teknik/posisi mereka dalam berhubungan. Dan terus terang saya jadi ingin masturbasi bila terus melihatnya. Yang ingin saya tanyakan kenapa vagina saya terasa sakit? Dan juga bagaimana cara/teknik bermasturbasi yang baik tanpa mengganggu/merusak selaput dara. Atas jawaban dari dokter saya ucapkan terima kasih. Mami-Depok Jawab: Bila melihat sesuatu yang merangsang libido tentu saja akan terangsang. Apalagi kamu masih muda dan sehat. Dan wanita bila terangsang akan mengalami denyutan yang berulang di dalam vaginanya. Mengenai sakit mungkin karena posisi saja. Bila kamu masih perawan artinya belum pernah melakukan Hubungan seks dengan laki-laki lakukanlah masturbasi dengan merangsang bagian di luar vagina saja. Jangan sekali-kali memasukan jari atau barang kedalam vaginamu karena hal itu dapat merusak selaput daramu.

Menarik-narik untuk Memperbesar

Dokter, saya laki-laki umur 24 tahun. Saya tiap pagi waktu mandi selalu menarik-narik alat kelamin saya, dengan tujuan bisa panjang dan besar. Nah, apakah itu ada efek sampingnya dok? Kanda Jawab: Tentu saja tidak apaapa, Tapi apa gunanya menarik-narik tersebut dapat karena tidak akan banyak manfaatnya untuk dapat memperpanjang atau memperbesar. Karena usiamu sudah melewati masa puber di mana pertumbuhan masih dapat terjadi. Yang penting sekarang adalah kemampuannya bagaimana, kalau memang normal dan baik itulah yang harus dipertahankan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari OK ?

Buah Pelir Kiri Turun Seperti Lepas Saya mau menanyakan tentang buah pelir saya. Buah pelir saya yang kiri turun sekali seperti lepas dari pegangannya. Yang mau saya tanyakan, apakah ini normal atau tidak? Dan bila tidak, Ke mana saya harus berobat ? Apakah ini berbahaya dan harus dioperasi? Terima ksaih. Opy-Depok Jawab: Memang hampir pada semua lakilaki besar dari biji pelir (buah zakar) itu tidak selalu sama. Bisa lebih besar yang kiri atau yang kanan. Tapi hal itu tidaklah masalah yang penting keduanya dapat berfungsi dengan baik yaitu menghasilkan sperma. Untuk dapat menghasilkan apakah keduanya berfungsi dengan baik tentu saja sebaiknya dilakukan pemeriksaan oleh yang ahli baru dapat diketahui. Sedang untuk mengetahui kesuburannya sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Masturbasi dengan Jari Suatu ketika saya melakukan onani atau masterbate dan saya tidak pasti

saya masih perawan atau tidak karena saya telah memasukan jari kedalam kemaluan saya yang tidak begitu dalam. Setelah itu saya melihat banyak darah keluar dari kemaluan saya. Soalnya saya tidak pasti samada selaput dara saya pecah atau disebabkan haid selepas itu. Karena pada ketika itu saya terus mendapat haid. Saya masih tidak pasti sama haid atau sebaliknya. Dan kejadian itu masih jadi keraguan terhadap saya sama ada saya masih perawan. Untuk pengetahuan doktor, saya tidak pernah melakukan hubungan seks. Terima kasih doktor. Nurhaliza-Malaysia Jawab: Kalau kamu memang sampai saat ini belum pernah melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki, maka jelas bahwa kamu masih seorang gadis. Tetapi maslah selaput dara memang kemungkinan besar telah robek. Maka selalu saya tidak pernah menganjurkan bagi para gadis bila pada saat libido seksnya menggebu-gebu dan ingin melampiaskannya dengan melakukan masturbasi/onani jangan pernah memasukan sesuatu barang apapun kedalam lubang vaginanya. Cukuplah dengan hanya melakukan rangsangan di luar saja. Bila telah ada barang yang masuk ke dalam lubang vagina, maka kemungkinan robeknya selaput dara jelas besar sekali. Tapi untuk memastikannya tentu saja tidak mudah. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua dokter dapat melakukannya.Tapi untuk keadaan seperti kamu saya rasa tidak perlu terlalu khawatir. Kalau memang selaput dara itu sudah robek, saat ini tidak sulit untuk merehabilitasnya lagi. Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK WISATA

Eksotisme Istana Kepresidenan Tampak Siring Pulau Bali. Siapa yang tak kenal salah satu pulau terindah di Nusantara ini? Saking terkenalnya, para wisatawan asing atau mancanegara lebih mengenal Pulau Bali ketimbang Indonesia.

ulau Dewata, demikian sebutan lain dari Pulau Bali. Menyimpan beribu potensi wisata, baik budaya, alam, adat istiadat, dan sebagainya. Pulau penuh dengan nuansa magis, begitu kebanyakan orang menyebutnya. Salah satu obyek wisata yang sangat menawan dan patut dikunjungi adalah Istana Tampak Siring atau disebut juga Istana Kepresidenan Tampak Siring. Istana Kepresidenan Tampak Siring berada pada ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut, berlokasi di atas perbukitan di Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, sekitar 40 kilometer dari ibukota Bali, Denpasar. Merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun pada masa pemerintahan Indonesia, yakni antara tahun 1957 sampai 1960 atas prakarsa Presiden Pertama RI Soekarno. Adapun keempat istana kepresidenan lain, seperti Istana Merdeka Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Gedung Agung Yogyakarta, merupakan bangunan yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Nama Tampak Siring diambil dari dua buah kata bahasa Bali, tampak (bermakna telapak) dan siring (bermakna miring). Keberadaan Istana Kepresidenan Tampak Siring pun tak lepas dari sejarah panjang yang menyertainya. Bila dibandingkan dengan istana-istana kepresidenan lainnya yang berada di tengah kota besar yang sibuk atau di pinggir jalan raya yang ramai di Pulau Jawa, Istana Kepresidenan Tampak Siring tampak istimewa. Letaknya yang, bisa dikatakan, terpencil di Pulau Bali memiliki pemandangan yang sangat indah dan menawan. Dari salah satu sudut istana jika melayangkan pandangan ke arah selatan, maka akan tampak jalan raya yang menghubungkan pantai barat dengan Singaraja di pantai timur. Keperkasaan Gunung Batur dan Gunung Agung yang

menjulang tinggi pun menjadi pemandangan yang tak kalah menakjubkannya jika pengunjung memandang ke arah utara dan timur. Istana Kepresidenan Tampak Siring dibangun secara bertahap dengan arsitek R.M. Soedarsono. Pertama kali dibangun adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957, dilanjutkan perampungannya pada tahun 1963. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean XIV di Bali pada 2003, dibangun gedung baru dan dilakukan renovasi terhadap Balai Wantilan, bangunan pintu masuk tersendiri yang dilengkapi dengan Candi Bentar, Kori Agung, serta lapangan parkir berikut Balai Bengongnya. Kini, kompleks Istana Kepresidenan Tampak Siring memiliki lima gedung utama dan satu pendapa. Gedung-gedung induk atau utamanya dibangun secara terpencar di atas lahan seluas lebih dari 19 hektar. Dua gedung utama diberi nama Wisma Merdeka dan Wisma Negara, tiga gedung utama yang lainnya diberi nama Wisma Yudhistira, Wisma Bima, dan ruang untuk

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK WISATA Bentar. Tari pendet, tarian selamat datang, dengan taburan bunga pun mengiringi kedatangan para tamu negara tersebut. Adapun Wisma Yudhistira diperuntukkan untuk para menteri dan pejabat tinggi negara, dan Wisma Bima dikhususkan bagi para pengawal dan petugas keamanan. Sedangkan Balai Wantilan atau pendapa yang sepenuhnya dibangun mengikuti arsitektur tradisional Bali dengan atap ilalang dan tiang-tiangnya terbuat dari batang kelapa difungsikan sebagai tempat untuk pergelaran kesenian. Panggung yang ada di Balai Wantilan dihiasi dengan latar belakang Candi Bentar dan dua patung kayu Garuda Wisnu. Sentuhan pribadi mantan Presiden Pertama RI Bung Karno sangat kental terasa pada berbagai elemen keindahan Istana Kepresidenan Tampak Siring, baik di dalam maupun luar istana. Istana Kepresidenan Tampak Siring difungsikan disamping untuk acara-acara Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kepemerintahan dan kenegaraan, juga diperuntukan untuk tempat peristirahatan bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, serta bagi tamu-tamu negara. Menurut catatan, tamutamu negara yang pernah berkunjung ke Istana Kepresidenan Tampak Siring antara lain Presiden Ne Win dari Birma (sekarang Myanmar), Presiden Tito dari Yugoslavia, Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam, Perdana Menteri Nehru dari India, Perdana Menteri Khruschev dari Uni Soviet, Ratu Juliana dari Belanda dan Kaisar Hirohito dari Jepang. â&#x2DC;ź Endang

konferensi, serta Balai Wantilan. Wisma Merdeka dan Wisma Negara merupakan dua bangunan di kompleks Istana Kepresidenan Tampak Siring yang paling banyak menampilkan ciri arsitektur khas Bali. Beberapa bagian kedua wisma tersebut menggunakan dinding teterawangan, yaitu tembok dengan ukiran timbul dan berlubang khas Bali. Banyak pula dijumpai elemen arsitektur dari ukiran kayu yang dicat dengan nuansa warna biru dan emas. Adapun atapnya terbuat dari sirap dengan pasangan biasa seperti pada perumahan kota, tanpa anjungan, yang megah tetapi bukan pula seperti bubungan atap rumah Bali. Setiap tamu negara yang berkunjung ke Istana Kepresidenan Tampak Siring senantiasa disambut suasana khas Bali begitu memasuki halaman. Berbeda dari penyambutan tamu agung di Istana Merdeka yang biasanya disertai dengan kemegahan upacara militer di dekat tangga istana, tamu negara di Istana Kepresidenan Tampak Siring disambut dengan upacara kebesaran tradisional setelah kendaraan memasuki Candi

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

Foto: Detik Hot

TOPIK SELEBRITI

Nia Ramadhani

Mudik ke Kampung Suami S

udah menjadi tradisi tahunan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi sebagian besar masyarakat Ibukota bersiap-siap pulang ke kampung halaman. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari bekal perjalanan, hingga oleh-oleh yang akan dibagikan di kampung halaman nantinya. Tak terkecuali artis Nia Ramadhani. Isteri dari pengusaha ternama Ardi Bakrie ini telah berencana tahun ini bakal mudik ke kampung halaman suaminya di Lampung. Ini akan jadi pengalaman pertama pemilik nama asli Prianti Nur Ramadhani ini berlebaran di luar kota Jakarta. “Ini mudik pertama saya ke kampung halaman suami di Lampung. Ingin menikmati serunya berlebaran di kampung,” kata Nia Ramadhani. Puteri dari pasangan Priya Ramadhani dan Chanty Mercia ini mengaku sudah melakukan berbagai persiapan. Namun, yang paling khusus adalah persiapan anggaran untuk bagi-bagi uang di sana.“ Kata suami, bagi-bagi uang memang ada tradisinya di sana, jadi ada dana khusus,” ujar wanita berdarah Sunda kelahiran Jakarta, 16 April 1990. Bahagianya lagi, mudik lebaran tahun ini pasangan ini puterinya, Mikhayla Zalindra Bakrie, yang dilahirkan Nia pada Sabtu, 2 Juni 2012 di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI). ☼ Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67 | Tahun VI | Agustus 2012

TOPIK SELEBRITI

Nuri Maulida Mantap Berhijab

Majalah TOPIK | Edisi 63 | Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke-67| Tahun VI | Agustus 2012

Foto: Dok. Majalah Topik/Adang Sumarna

atangnya Ramadan, bulan penuh berkah ada yang baru dengan penampilan penyanyi dan pemain sinetron cantik Nuri Maulida, bintang film ‘Me vs Highheels’, sekarang ia pakai hijab. “Sebenarnya niat untuk berhijab sudah lama. Beberapa bulan lalu saya ikut kumpul-kumpul dengan para muslimah, di situ saya semakin mengerti agama. Setelah pulang umroh, baru saya mantap mau pakai ini dan nggak saya lepas-lepas lagi,” tegas Nuri yang ditemui di acara MoU antara PT Matahari Department Store Tbk (MDS) dan Dompet Dhuafa di Mall Pejaten Village Jakarta Selatan. Ia mengatakan sudah mantap memakai hijab sejak 10 Juli 2012, ketika pulang dari Tanah Suci Saat ditanya, apakah ia tidak takut, hijab ini akan berpengaruh pada kariernya sebagai pesinetron, dengan mantap Nuri yang baru saja di dapuk menjadi Duta Infaq via Kasir ini menjawab, “Ini pilihanku untuk berjuang di jalan Allah. Setidaknya, aku bisa jadi contoh, dan semoga bisa menginspirasi gadis lain. Pelan-pelan saja. Aku juga sekarang masih dalam tahap belajar. Sudah ada beberapa contoh seperti Mbak Inneke Koesherawati dan Mbak Dewi Yul.” Menanggapi topik rezeki, Nuri mengaku bahwa godaan kerap datang di saat ia tengah memantapkan niat untuk mengenakan hijab. Diakui olehnya bahwa tawaran itu sempat mengganggu pikiran dan membuatnya bimbang. Namun, pada akhirnya Nuri tetap pada keputusan memakai hijab dan menyerahkan segalanya pada Allah. “Sepi job, mungkin dulu berpikir seperti itu. Insya Allah, Allah atur kok. Buktinya sekarang aku dapat kerjaan bareng Dompet Dhuafa dan Matahari. Alhamdulillah masih ada tawaran lainnya dengan berhijab ini,” tuturnya. Soal kelanjutan karier sebagai artis, Nuri mengaku bahwa dirinya akan lebih selektif dalam memilih peran dalam pekerjaannya. Bahkan, kalau pun ada tawaran job yang memaksanya tampil tanpa mengenakan pakaian muslimah, ia pun akan menolak secara halus. Mengenai hijabnya, Nuri pun juga tak segan-segan untuk menularkan kebiasaannya untuk mengenakan hijab pada fansnya, Nuri Mania. Ia mengajak fansnya untuk tidak memakai hijab dengan pasang tutup-pasang tutup. Dan, mengajak mereka agar mengenakan busana muslimah dengan baik dan benar. “Saat ini aku mencoba untuk menularkan hijab ini ke teman Nuri Mania salah satu fansku. Dia pake hari ini, besok dia lepas. Akhirnya aku mengajak kamu ngapain dipake-dilepas. Akhirnya dia pake seperti yang aku pake sampai sekarang,” pungkasnya. ☼ Adang Sumarna