Majalah Topik Edisi 11 Tahun IV November 2010 by Majalah Topik

DARI REDAKSI

Tak Sekadar Mengejar Kekuasaan

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

tomomi daerah diharapkan banyak pihak akan mengurangi peran sentral pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hanya saja seiring bergulirnya era otonomi, banyak daerah-daerah berlombalomba memisahkan diri dari daerah induknya. Sesudahnya, daerah-daerah pemekaran tersebut ada yang berkembang, sebaliknya ada pula yang jalan di tempat.

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer

: Satria Setiadi (Teddy)

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan revisinya, yakni Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, telah memberikan ruang bagi kehadiran satuan-satuan pemerintahan baru, yaitu provinsi, kabupaten dan kota. Sejak 1999, satuan pemerintahan baru itu telah mencapai 205 daerah, yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi :

Iskandar Zulkarnain Khairul Amri Gaus Kaisuku Mirza Surya

Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Bengkulu

: Budi Raharjo

Palembang

: Nursaidi MS

Sebanyak 80 persen dari 57 DOB yang kurang berhasil itu disebabkan berbagai masalah, antara lain pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang belum terlaksana dengan baik, pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, pelayanan publik yang belum optimal, belum selesainya penetapan batas wilayah, dan belum selesainya dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW). Di sinilah peran kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memegang peranan penting untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Jadi, tidak sembarang orang dengan mudahnya menjadi pemimpin di suatu daerah. Dia haruslah pribadi yang cerdas, memiliki relationship yang luas, tegas namun adil, dan yang tak kalah pentingnya harus jujur dan mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tentu sangat beruntung daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki track record seperti itu. Tapi jika mau jujur, kita masih samar-samar menentukan pemimpin seperti itu. Apalagi, dewasa ini, gelaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) kian diminati orang-orang yang merasa dirinya mumpuni menjadi pemimpin di daerah. Lebih dari itu, ajang Pemilukada menjadi “incaran” partai politik bagi calon-calon yang ingin mendapatkan dukungan suara dalam pencalonannya di Pemilukada tersebut.

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, Daerah Otonom Baru (DOB) yang kurang berhasil mencapai 80 persen, dari 205 DOB yang ada sejak 1999. Pernyataan Presiden ditujukan kepada 57 Daerah Otonom Baru yang baru dibentuk tiga tahun belakangan ini yang mengindikasikan 80 persen daerah baru itu mengalami berbagai masalah.

Bagi calon berkantong tebal, dia bahkan tak sungkan-sungkan berani “membeli tiket” dukungan suara dari beberapa partai. Dengan harapan, langkahnya menjadi kepala daerah semakin lancar, karena bayangan mendapatkan banyak dukungan suara. Hal inilah yang mematahkan semangat kalangan independen (tanpa dukungan parpol), apalagi kurang didukung materi, ikut dalam pemilihan kepala daerah. Walau, mungkin, dari sisi track record, dia memenuhi kriteria seperti yang diharapkan masyarakat. Memang, kepala daerah yang dalam pencalonan sebelumnya membeli tiket dukungan suara dari parpol ada pula yang sukses memimpin daerahnya. Justru paket komplit seperti inilah yang diharapkan rakyatnya. Karena itu, berharaplah pelaksanaan Pemilukada di 244 daerah di Indonesia sepanjang tahun ini, akan memilih kepala daerah yang benar-benar pro rakyat. Semoga. ]

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

PTSP Terbaik untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota 38

COVER STORY

Usia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menapak sepuluh tahun pada 9 Februari 2011 nanti. Usia yang tergolong masih muda untuk takaran sebuah provinsi yang sedang berusaha mandiri. Mandiri dalam membangun perekonomian, membangkitkan sektor sumber daya alam, sehingga taraf perekonomian rakyatnya menjadi sejahtera.

46 Drs H Burhanuddin MM

Walikota Administrasi Jakarta Barat

MRT dan Rusun, Meminimais Problema di Jakarta

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Sehari Sejuta Sambungan

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

Pusri, PKT dan JPMC Bangun Pabrik 900 Juta Dolar 58

Sabri Saiman:

“Kader PAN Jangan Bergantung Pada Hatta”

“Penyederhanaan Partai Politik” Jalan Menuju Demokratisasi? 64

Milan, Pusat Jajan Khas Bangka (Tak Cukup Sekali Datang)

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA

Menelisik Usulan Kemendagri Wacana pemilihan gubernur lewat DPRD yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali berhembus ke permukaan. Di mana letak plus minusnya?

ebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, usulan pemilihan gubernur lewat DPRD ini akan dimasukan dalam perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan akan dibahas dengan DPR. Salah satu materi perubahan UU itu antara lain memuat pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi. Dan tawaran lainnya adalah setiap provinsi diarahkan menggelar pilkada secara serentak yang dimaksudkan untuk menghemat biaya. Gamawan pun melihat adanya masukan dari beberapa pihak yang menyatakan pemilihan langsung tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 45 dan, sehingga pemilihan cukup satu lapis saja. Dia beralasan pemilihan satu lapis ini dilakukan sebagai salah satu jawaban atas masalah biaya demokrasi yang tinggi dan sempat dikeluhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu saja, Gamawan juga melihat seringnya alokasi dana sosial yang menjadi kedok para incumbent untuk mendongkrak popularitas mereka. Apa lagi, kata Gamawan, incumbent mencalonkan lagi, sehingga dana sosialisasi makin besar dikeluarkan dari kantong dinas-dinas. “Tapi kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD. Untuk pemilihan langsung faktor popilaritas itu penting sehingga dana sosialisasi makin besar. Kita lakukan ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat," urainya. Gamawan juga melihat pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tahun ini mencapai 244 daerah menghabiskan anggaran daerahnya mencapai Rp 3,5 triliun. Gamawan melihat akibat pilkada ini, anggaran untuk sektor lainnya menjadi terpotong. Sumber TOPIK bahkan menyebutkan, selama penyelenggaraan Pemilukada di beberapa daerah hingga Agustus 2010, ditafsir telah menelan biaya Rp 54 triliun. Biaya sebesar itu sudah termasuk dari sponsorship, uang dari para kandidat, pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sebenarnya, kata Gamawan, demokrasi itu untuk kesejahteraan rakyat. Jika sebagian besar dana untuk aktivitas politik, maka yang lain akan semakin kecil. Padahal di daerah ada program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. “Ada banyak sekali yang kita biayai. Kalau porsi besar untuk politik, saya pikir anggaran untuk itu mengecil," kata Gamawan menegaskan. Karena, Kementerian Dalam Negeri mewacanakan untuk menyederhanakan pemilihan satu lapis. “Presiden juga sudah mengatakan kalau ini terlalu mahal," ujarnya. Senada, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie menyatakan kesamaan pandangannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait wacana pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Marzuki bahkan usulan tersebut patut dipertimbangkan, karena ada poin krusial. “Selain mampu menekan biaya ting-

gi, juga untuk memperkuat posisi gubernur yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi," ujar Marzuki. Namun, Marzuki menegaskan, sikapnya itu merupakan sikap pribadi, bukan suara lembaga. Dan meskipun sejauh ini masih sebatas wacana serta banyak perbedaan pandang antarsejumlah elemen, Marzuki menilai pilihan itu merupakan opsi terbaik. "Jika DPD memiliki pandangan yang lain, itu hak mereka. Yang pasti materi ini akan dibicarakan lebih lanjut," katanya. Pandangan berbeda datang dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo. “Saya sangat tidak setuju. Karena tidak ada alasan yang masuk akal memindahkan Pemilukada langsung menjadi Pemilukada oleh DPRD,” tegas Bambang. Bambang berpandangan, pemilihan oleh DPRD tidak menjamin tidak menimbulkan masalah. Contohnya, ung-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA kap Bambang, dulu, pada era Soeharto, pemilihan kepala daerah oleh DPRD banyak menimbulkan konflik. Selain itu, persoalan politik uang juga tidak akan berkurang, jika dipilih oleh DPRD. “Hanya saja sekarang politik uang itu yang menikmati masyarakat, kalau dipilih oleh DPRD, maka yang menikmati anggota DPRD,” kata Bambang seraya menambahkan pola seperti ini hanya memindahkan persoalan dari demokrasi langsung oleh masyarakat menjadi demokrasi elitis. Penolakan lainnya, jika alasannya adalah efisiensi, toh jumlah gubernur yang dipilih hanya di 33 provinsi. Bambang lantas menjabarkan kalau mau efisien, maka jumlah bupati dan walikota dikurangi, dilaksanakan Pemilukada serentak, serta harus ada pembatasan biaya kampanye, yang tidak lebih besar dari APBD. “Kalau ‘belanjanya’ dibatasi, maka kemungkinan orang melakukan politik uang akan makin kecil,” pungkasnya. Sependapat dengan Bambang, pengamat politik dari LIPI, Andrianof Chaniago mengemukakan, keinginan Menteri Dalam Negeri ini karena ia tidak mempelajari betul bagaimana dampakdampak buruk pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang sudah tepat dipraktekkan pasca orde baru, di awal era reformasi. “Kalau dipelajari betul, sebetulnya ekses-ekses negatifnya lebih banyak dari pada sisi positifnya. Ekses-ekses

negatifnya itu tidak bisa menggantikan biaya penyelenggaraan yang memang lebih murah. Artinya walaupun biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu lebih murah dibandingkan dengan pemilihan langsung, nilai dari dampak negatifnya tetap lebih besar,” papar Andrianof. Disebutkan, dampak negatifnya, pertama praktek money politik itu tidak akan berubah, bahkan bisa lebih vulgar. Kemudian akan terjadi persekongkolan antar elite dalam menentukan pemimpin daerah. Kemudian yang paling diperlukan dalam kepemimpinan atau pemerintahan adalah akuntabilitas dari pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu. Dalam sistem pemilihan oleh DPRD, menurut Andrianof, nilai-nilai akuntabilitasnya sangat rendah. Karena mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat sudah tidak ada. “Sementara kita tahu prilaku eliteelite politik, elite partai sampai sekarang jelas lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Ini jelas sesuatu yang buruk dalam sistem politik,” kritik Andrianof yang melihat wacana ini merupakan pemikiran yang sempit terhadap sistem pemerintahan dan sistem politik. Lain lagi pendapat Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Ganjar Pranowo, SH. Ganjar mengatakan, kemungkinan gubernur dipilih oleh DPRD memang sangat terbuka karena Un-

dang Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengamanatkan agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, gubernur, bupati, walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, dipilih secara demokratis. Selanjutnya, tata cara pemilihan kepala daerah diatur pada ayat (7) UUD, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang. Meski demikian, Ganjar berharap, agar partisipasi publik tidak dihilangkan dengan mengeliminasi pemilihan secara langsung tersebut. Sebagai gantinya, akses publik harus dibuka dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang). Ganjar juga tak menampik jika wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki segi positif dan negatif. “Dulu, waktu dipilih oleh DPRD, yang korup DPRD-nya. Maka, kita berpikir, tentunya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak mungkin terjadi itu. Masak, rakyat sebanyak ini mau disuap. Tapi, kenyataannya, masih tetap bisa disuap. Karena itu, ini hanya tinggal pilihan politik saja. Politiknya apa, itulah yang kita timbang. Kalau mau tetap (dipilih) langsung, maka yang perlu diatur adalah adanya aturan limit spending, pengaturan pemasangan atribut partai, pengaturan kampanye, dan lain-lain,” tandasnya. Ya, inilah Indonesia, yang masih senang mencoba-coba mengadopsi pola-pola pelaksanaan pemilu dari negara yang telah maju pelaksanaan demokrasinya, seperti di Amerika Serikat. Namun setelah dicoba ternyata masih saja mengalami kegagalan. Namun anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Prof. DR Syamsul Bahri, tidak menepis anggapan ini. Karena, menurutnya, demokrasi ini sifatnya sudah mengglobal. Indonesia, katanya, tidak memihak ke negara manapun. Hanya saja, sergahnya, saat ini Indonesia masih mencari bentuk demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pola ini, lanjutnya, harus terus dikaji agar dapat disempurnakan, sehingga dipilih mana yang paling pas untuk negara kita. ‘”Di tempat kita, misalnya daerah Papua, tentu tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Meminjam istilah teman-teman di DPR, tidak linear,” tambah Syamsul. ] Syarif/Endang/Gaus/Amri

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA

ampir 90 persen hasil penghitungan pemilukada dipermasalahkan oleh kandidat yang kalah, bahkan ada yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari gugatan tersebut, hingga menjelang akhir tahun ini baru 10 persen saja yang dikabulkan oleh MK. Selain itu, untuk menggelar pemilukada secara lansung juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara di antara masyarakat sendiri sering terjadi konfilik antar pendukung para calon kepala daerah. Mereka seperti dijadikan objek oleh para kandidat untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Apakah ini cermin gagalnya pemilukada serentak yang diterapkan pemerintah? Dari kaca mata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Prof. DR Syamsul Bahri, dari 244 gelaran pemilukada pada tahun ini, yang mempunyai persoalan hanya beberapa saja, tidak sampai 10 persen. Jika data itu dijadikan tolok ukur, pelaksanaan pemilukada serentak ini tidak bisa dikatakan gagal. Kalau dilihat ranah dalam tahapan itu (pemilu), salah satunya adalah kalau ada persoalan dalam penghitungan suara maka kandidat kepala daerah mengajukan keberatan ke MK. Untuk membiayai pelaksanaan pemilukada hingga menjelang akhir 2010 saja dana yang dikeluarkan sekitar Rp 54 triliun, itu merupakan angka yang besar. Karena itu, kata Syamsul, saat ini ada dorongan agar pendanaan pemilukada melalui APBN, namun sampai saat ini amanat undang undang menyebutkan untuk 2010 ini pembiayaan pemilukada adalah melalui APBD. Proses pembelajaran demokrasi ini sudah mengeluarkan dana yang sangat besar. Anggaran sebesar Rp 54 triliun merupakan angka yang sangat besar untuk biaya pendidikan politik kita. Oleh karena itu, kata Syamsul lagi, kita harus mengkaji dan memahami secara mendalam apakah proses itu lebih baik melalui DPRD atau pemilihan langsung. â&#x20AC;&#x153;Angka itu tentu saja sangat besar untuk biaya pendidikan (politik) kita. Oleh karena itu kita harus memahami secara mendalam apakah proses itu dianggap lebih baik melaui proses DPRD ataukah melalui pemilihan langsung? Untuk itu diperlukan kajian mendalam. Dan yang harus digaris bawahi, proses demokrasi kita baru tiga periode pemilu ini,â&#x20AC;? jelasnya

Prof DR Ir Syamsul Bahri MS (anggota KPU pusat)

Pemilukada Langsung, Haruskah Dipertahankan? Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak tahun ini masih diwarnai kekisruhan dan saling gugat menggugat hasil penghitungan suara. Lantas, ada wacana agar pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD. Efektifkah? Di sisi lain, saat ini berkembang wacana agar pemilihan gubernur sebaiknya kembali dipilih oleh DPRD di daerah masing-masing. Sementara pemilihan bupati dan walikota tetap dipilh langsung oleh rakyat. Menanggapi wacana ini Syamsul mengatakan, perlu kehati-hatian. Dikatakannya, bagaimanapun juga biaya yang kita keluarkan pada proses pembelajaran demokrasi ini sudah sangat besar seperti tadi yang dikatakan sudah mencapai Rp 54 triliun. Disinggung tentang plus minus pemilihan gubernur dan bupati/walikota dipilih oleh anggota DPRD, Syamsul menyatakan otonomi itu ada di kabupaten/

kota, dan undang undang menyatakan begitu. Jadi tentu saja untuk merubah sistem pemilukada haruslah ada undang undang yang memayunginya. â&#x20AC;&#x153;Kita harus lihat daerah otonomi itu ada di provinsi, kabupaten/kota undang, karena undangnya menyatakan begitu. Jadi saya rasa hal ini juga harus jadi perhatian kita. Karena kedua-keduanyanya daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota,â&#x20AC;? kata Syamsul menegaskan. Berkembangnya wacana ini ditenggarai kurangnya demokratisasi di tubuh partai peserta pemilukada karena adanya kepentingan elite-elite pertai.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA Calon yang ditampilkan terkadang tergantung dengan besarnya dana yang dimilki seorang calon kepala daerah. Tokoh partai yang kredibel bisa tersingkir bila tak memilki “amunisi” yang kuat. Tak jarang pemimpin daerah yang terpilih bukan karena kapasitas kemampuannya, tetapi karena uangnya. Tentu sulit diharapkan jika yang terplih pemimpin seperti ini dapat mengembangkan daerah dan mensejahterakan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Menurut Syamsul ekses seperti ini bisa saja terjadi, tetapi tidak serta merta dapat merubah sistem pemilkukada yang ada sekarang. “Kita belum berpikir sejauh itu. Saya rasa harus diadakan uji coba beberapa kali agar dapat melakukan kajian-kajian yang mendalam. Tidak secara tiba-tiba, kalau ada ekses langsung berubah. Kita lihat dulu dari beberapa uji coba tersebut,” terangnya. Sebetulnya untuk mengeliminir ekses seperti itu jalan altenatif sudah ada. Undang undang sudah memberi ruang untuk calon independen (perseorangan). Calon pemimpin yang tidak mendapat dukungan dari partai dapat mencalonkan diri melalui jalur lain, yakni

calon independen. Memang tidak mudah, tetapi di beberapa daerah hasilnya cukup berhasil. Artinya mereka memenangkan pemilukada. Salah satu daerah yang saat ini dipimpin oleh kepala daerah yang berasal dari calon independen adalah Kabupaten Garut. Pasangan muda Ceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai wakilnya. Dengan dana yang minim mereka berhasil mengungguli pasangan lain yang memilki dana berlimpah dan didukung oleh partai-partai besar. Dan terbukti mereka dianggap cukup berhasil memimpin daerahnya. Bagi pria asal Muara Tenang Semendo ini, untuk tokoh masyarakat daerah atau tokoh partai yang tidak diakomodir oleh partai dapat melalui jalur indpeden ini. Dengan tersedianya ruang untuk calon–calon independen ini diharapkan semua kalangan yang punya kredibilitas untuk menjadi pemimpin daerah dapat maju dalam pemilukada. Biarlah masyarakat yang menilai siapa yang pantas memimpin daerahnya. Sekarang ini, kata Syamsul, undang undang sudah memberikan ruang untuk calon perseorangan. Syamsul menilai

proses (Pemilukada dipilih oleh anggota DPRD) ini harus dikaji lebih dalam. Proses demokrasi memerlukan waktu. “Hingga saat ini belum ada pembahasan peraturan atau undang uandang yang mengatur tentang pemilihan oleh anggota DPRD,” tambah Syamsul. Negara kita sendiri terkesan senang mengadopsi pola-pola pelaksanaan pemilu dari negara yang telah maju pelaksanaan demokrasinya, seperti di Amerika Serikat. Namun setelah dicoba ternyata masih saja mengalami kegagalan. Ada ketidaksingkronan dalam menerapkan pola-pola demokrasi ala negara-negara maju itu di Indonesia. Menurut Syamsul, hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena soal demokrasi ini sifatnya sudah mengglobal. Indonesia, katanya, tidak memihak ke negara manapun. Saat ini Indonesia masih mencari bentuk demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pola ini, lanjutnya, harus terus dikaji agar dapat disempurnakan, sehingga dipilih mana yang paling pas untuk negara kita. ‘”Di tempat kita, misalnya daerah Papua, tentu tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Meminjam istilah teman-teman di DPR, tidak linear,” tambah Syamsul. Kalau dikatakan negara kita mengadopsi sistem pemilhan di Amerika Serikat, Syamsul menolak anggapan itu. Menurutnya system (pemilihan) kita tidak sama dengan mereka. Misalnya dalam pemilihan presiden, negara kita sudah melaksanakannya secara langsung. Sedangkan Amerika, kata Syamsul, masih ada perwakilan. “Tentu tidak bisa kita pungkiri, ada hal-hal yang baik yang bisa kita adopsi dari negara adi daya tersebut,” pungkasnya. Bagi masyarakat mungkin tidak begitu penting sistem apa yang digunakan. Mau dipilih DPRD atau pemilihan langsung, bukan persoalan yang krusial. Bahkan di beberapa daerah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada sangat rendah, hanya sekitar 60 persen saja yang menggunakan hak pilihnya. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana para pemimpin daerah itu mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Baik dari sisi pembangungan sarana dan prasarana maupun kemajuan di bidang ekonomi. Pada gilirinnya akan mampu menaikan taraf hidup masyarakat sehingga cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA Ganjar Pranowo, SH (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan)

“Pilkada Langsung Hanya Hiruk-Pikuk Politik” Wacana pemilihan gubernur oleh DPRD kembali menguat. Sejumlah kalangan menilai mekanisme pemilihan gubernur (pilgub) tidak harus dilakukan melalui pemilihan secara langsung.

ementerian Dalam Negeri saat ini sedang menggodok draf revisi atas Undang Undang No 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu materi perubahan undang undang itu antara lain, memuat pemilihan gubernur yang dilakukan oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, sendiri mengatakan bahwa wacana untuk menerapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD ini masih perlu dibahas serta dikaji secara mendalam. Pengkajian itu, kata Mendagri, sangat perlu dilakukan agar ketika diterapkan bisa berjalan. “Saat ini, sedang dilakukan proses penyerapan aspirasi dari tokoh, pengamat dan partai politik terkait dengan wacana tersebut. Banyak usulan yang masuk. Tapi, semua usulan masih ditampung dulu. Semoga lancar dan bisa dibahas bersama DPR,” tutur Mendagri beberapa waktu lalu. Terkait dengan wacana tersebut, Komisi II DPR RI yang membidangi masalah dalam negeri, mengaku hingga saat ini belum menerima draf revisi atas Undang Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pembicaraan sampai hari ini, sebenarnya, masih berupa wacana-wacana. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo saat dimintakan tanggapannya oleh Majalah TOPIK.

Ganjar mengatakan, kemungkinan gubernur dipilih oleh DPRD memang sangat terbuka karena Undang Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengamanatkan agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, gubernur, bupati, walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupa-ten/kota, dipilih secara demokratis. Selanjutnya, tata cara pemilihan kepala daerah diatur pada ayat (7) UUD, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang. Meski demikian, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berharap, agar partisipasi publik tidak dihilangkan dengan mengeliminasi pemilihan secara langsung tersebut. Sebagai gantinya, akses publik harus dibuka dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang). Ganjar mengakui, biaya yang dikeluarkan seorang calon gubernur memang sangat besar. Sedangkan, kewenangan dan gaji yang diterima tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan dalam pemilihan langsung. Ganjar pun lebih memilih bersikap asimetris dalam menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini. Artinya, penerapan wacana tersebut tidak harus sama seluruh daerah. Ada daerah yang memang bisa melaksanakan langsung, ada daerah yang tidak. Bagi daerah yang memang bisa melaksanakan secara langsung, maka, haruslah memiliki sejumlah syarat, di antaranya sebagian besar penduduknya berpendidikan bagus dan berpendapatan bagus. “Kalau pendapatan dan pendidikannya bagus, maka dia bisa menilai, apakah orang tersebut mampu menjadi

anggota DPRD. Kalau dia mampu untuk menilai, maka dia juga mempunyai kemampuan untuk memilih. Maka, itu bisa menghindari kemungkinan terjadinya money politics dan macam-macam,” tutur Ganjar. Ganjar juga tak menampik jika wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki segi positif dan negatif. “Dulu, waktu dipilih oleh DPRD, yang korup DPRD-nya. Maka, kita berpikir, tentunya, pemilihan langsung oleh rakyat tidak mungkin terjadi itu. Masak, rakyat sebanyak ini mau disuap. Tapi, kenyataannya, masih tetap bisa di-suap. Karena itu, ini hanya tinggal pilihan politik saja. Politiknya apa, itulah yang kita timbang. Kalau mau tetap (dipilih) langsung, maka yang perlu diatur adalah adanya aturan limit spending, pengaturan pemasangan atribut partai, pengaturan kampanye, dan lain-lain,” tandasnya. Menanggapi pernyataan bahwa pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, oleh DPRD merupakan langkah mundur dalam demokrasi, Ganjar mempersilahkannya. Dirinya juga tidak melihat kemajuan dari pemilihan langsung yang kini digelar. Yang ada, katanya, hanya hiruk-pikuk politik semata. “Makanya, seperti tadi sudah saya katakan, kalau ingin dipilih secara langsung, maka harus diatur limit spendingnya, dan lain-lain. Kalau pilihannya tidak langsung, ya, di DPRD. Tapi juga tidak bisa kita serahkan begitu saja, kalau ingin dipilih oleh DPRD. Kita atur lagi, seperti (anggota) DPRD-nya kita karantina. Itu yang perlu kita pikirkan,” ujar Ganjar yang mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya dan pemerintah belum menemukan formula yang tepat jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA Bambang Eka Cahya Widodo (Anggota Bawaslu)

Parpol Harus Transparan, Akuntabel dan Terukur

ambang Eka Cahya Widodo, anggota Badan Pengawas Pemilu tak memungkiri, masih terjadinya aksi anarkis antar pendukung calon kepala daerah, politik uang, melayangkan gugatan ke Mahkamah Kontisitusi, pelaksanaan Pemiluda tahun ini dinilainya setengah matang. Masih banyak kekurangan, dan harus diperbaiki. Selain itu, kata Bambang Eka, “Biaya Pemilukada menjadi mahal, karena si calon harus memiliki banyak uang untuk memperoleh dukungan dari banyak partai.” Karena itu, hemat Bambang Eka, partai politik juga harus transparan, akuntabel, dan terukur, dalam menyeleksi calon kepala daerah. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana Anda melihat perjalanan Pemilukada sepanjang tahun ini? Saya melihat masih banyak kekurangan dan harus diperbaiki. Paling tidak pada regulasi pengaturan Pemilukada sudah waktunya diperbaiki, terutama payung hukum untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak ini masih kurang. Sehingga wajar saja kalau ada kandidat yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan jumlahnya pun cukup banyak, sampai sekarang hampir 210 gugatan perkara. Sementara yang dikabulkan oleh MK baru 20-an perkara atau sekitar 10 persen dari gugatan yang masuk ke MK. Kalau kita berbicara mengenai jumlah gugatan yang masuk ke MK itu, memang sangat besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dika-bulkan oleh MK, tentunya angkanya menjadi sangat kecil. Anda mengatakan payung hukum penyelenggaraan Pemilukada masih kurang. Tapi kenapa tetap dilaksanakan juga? Kita kan ingin membuat sistem Pemilukada ini menjadi lebih efisien. Jadi, tidak setiap waktu di daerah menyelenggarakan Pemilukada. Di sam-ping boros, juga merepotkan penyelenggarannya. Kalau penyelenggaraannya bisa diserempakkan, misalnya untuk Pemilukada gubernur dengan bupati, maka akan menghemat biaya antara 20 hingga 30 persen. Informasi yang kami terima hingga Agustus 2010, setidaknya sudah digelontorkan biaya sekira Rp 54 triliun untuk gelaran Pemilukada. Atau Anda punya data lain? Dana sebesar itu yang dikeluarkan pe-

merintah dan penyelenggara Pemilukada. Bagaimana Anda mensikapi wacana pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD? Saya sangat tidak setuju. Karena tidak ada alasan yang masuk akal memindahkan Pemilukada langsung menjadi Pemilukada oleh DPRD. Pemilihan oleh DPRD siapa bilang tidak bermasalah. Dulu, pada era Soeharto, pemilihan kepala daerah oleh DPRD banyak menimbulkan masalah. Tidak ada yang menjamin kalau pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD tidak akan menimbulkan konflik. Kedua, politik uang juga tidak akan berkurang, jika dipilih oleh DPRD. Hanya saja sekarang politik uang itu yang menikmati masyarakat, kalau dipilih oleh DPRD, maka yang menikmati anggota DPRD. Ketiga, hal ini sama saja memindahkan persoalan dari demokrasi langsung oleh masyarakat menjadi demokrasi elitis, yang sebetulnya kembali lagi ke zaman dulu. Jadi kita seperti memutar jarum jam sejarah yang menurut saya akan sangat berisiko. Karena masyarakat pasti akan memberikan respon negatif terhadap hal-hal seperti itu. Alasan lainnya? Ya, apalagi kalau alasannya adalah efisiensi. Jumlah gubernur yang dipilih berapa sih, cuma 33 provinsi. Kalau mau efisien jumlah bupati dan walikota itu saja yang dikurangi. Jadi, kalau mau menghemat salah satu caranya adalah dengan membuat Pemilukada serentak. Kemudian yang juga harus dipikirkan, harus ada pembatasan terhadap biaya kampanye. Jadi jumlah uang yang beredar dalam

Pemilukada itu harus dibatasi, jangan cuma sumbangannya yang dibatasi. Idealnya berapa? Ya harusnya tidak lebih besar dari APBD. Artinya, masing-masing calon tidak boleh mengeluarkan biaya lebih besar dari APBD daerahnya. Kalau “belanjanya” dibatasi, maka kemungkinan orang melakukan politik uang akan makin kecil. Tapi sudah menjadi rahasia umum, seorang calon harus mendapat dukungan dari banyak partai dan hal ini tentunya memerlukan banyak uang yang dikeluarkan? Nah, ini kan masalahnya kemudian “beli tiket” ke partai. Artinya sebenarnya Pemilukada menjadi mahal bukan pemilihannya, tapi partainya yang harus dibeli. Karena itu, yang harus diperbaiki mekanisme di dalam partai, bukan mekanisme Pemilukada langsungnya. Seperti apa perbaikan mekanisme di tubuh partai tersebut? Jadi harus ada proses yang transparan, akuntabel, terukur, dalam proses menyeleksi calon kepala daerah. Nah, yang menjadi masalah kan hal ini tidak pernah dilakukan oleh partai. Transparansinya tidak ada, tidak terukur kriteria calonnya, hanya tergantung dari besarnya jumlah sumbangan. Sebab kita kan mencari calon kepala daerah yang berkualitas, yang bisa membawa daerahnya itu maju dan berkembang. Bukan hanya memilih calon orang dari golongan kaya, memiliki banyak uang untuk “membeli partai”. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA DR. Andrianof Chaniago

â&#x20AC;&#x153;Jika DPRD yang Memilih, Mengurangi Bobot Demokrasiâ&#x20AC;?

esta demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah secara langsung membuat partisipasi masyarakat dapat berjalan secara langsung. Dalam konteks ini, bobot demokrasi yang dipraktekkan sejak era reformasi mulai mendapat tempat. Namun terlepas dari itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga seringkali menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Belum dari segi biaya yang cukup besar. Sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melemparkan wacana agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Apakah ini solusi yang tepat, ataukah justru suatu kemunduran dalam demokrasi. Bagi Andrianof Chaniago dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), itu suatu kemunduran. â&#x20AC;&#x153;Justru ekses negatifnya lebih banyak dari sisi positifnya,â&#x20AC;? ujarnya kepada Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK dalam suatu sesi wawancara via telepon. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana menurut Anda wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD? Wacana ini memang dilontarkan oleh pihak pemerintah sendiri, dalam hal ini menteri dalam negeri yang juga adalah mantan seorang kepala daerah, terakhir sebagai gubernur. Saya menilai keinginan dari pemerintah atau menteri dalam negeri ini, tidak mempelajari betul bagaimana dampak-dampak buruk pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang sudah tepat dipraktekkan pasca orde baru, di awal era reformasi. Saya melihat pola itu tidak dipelajari betul dampak-dampak buruk oleh pemerintah jika pemilihan dikembalikan ke DPRD. Kalau dipelajari betul, sebetulnya ekses-ekses negatifnya lebih banyak dari pada sisi positifnya. Ekses-ekses negatifnya itu tidak bisa menggantikan biaya penyelenggaraan yang memang lebih murah. Artinya walaupun biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu lebih murah dibandingkan dengan pemilihan langsung, nilai dari dampak negatifnya tetap lebih besar. Dampak negatifnya seperti apa? Dampak negatifnya, pertama prak-

tek money politik itu tidak akan berubah, bahkan bisa lebih vulgar. Kemudian prilaku elite, atau terjadinya persekongkolan antar elite dalam menetukan pemimpin daerah. Kemudian yang paling diperlukan dalam kepemimpinan atau pemerintahan adalah akuntabilitas dari pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu. Dalam sistem pemilihan oleh DPRD, nilai-nilai akuntabilitasnya sangat rendah. Nilai akuntabilitas artinya mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pemilihan (kepala daerah) itu semakin rendah. Karena mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat sudah tidak ada. Sementara kita tahu prilaku elite-elite politik, elite partai sampai sekarang jelas lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Lebih mengutamakan kepentingan dan tukar-menukar kepentingan di antara mereka, baik itu antara sesama partai politik maupun antara orang partai politik dengan calon kepala daerah. Ini jelas sesuatu yang buruk dalam sistem politik. Karena apa yang akan dikelola oleh pemerintahan daerah bersama DPRD itu adalah hak-hak warga atau rakyat. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah dan DPRD merupakan anggaran yang

berasal dari rakyat. Oleh karena itu perlu dipertanggung jawabkan melaui mekanisme yang betul-betul akuntabel dan bisa diakses oleh masyarakat. Berarti wacana yang dilemparkan pemerintah dalam konteks pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini adalah suatu kemunduran? Saya melihatnya sebagai suatu kemunduran. Karena ini adalah pemahaman yang sempit terhadap sistem pemerintahan dan sistem politik. Negara kita adalah negara demokrasi dan pelaksanaan pemerintahannya pun harus demokrasi, dia harus betul-betul berpegang pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau dia dipilih oleh DPRD, dengan kultur dan prilaku yang sampai sekarang tidak berubah, contoh dan prilaku anggota DPRD dan politisi yang tidak berubah, maka akan mengingkari atau berlawanan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, dalam kenyataannya akan terjadi seperti itu. Tapi pemerintah punya alasan juga, setidaknya untuk mengeliminir konflik yang terjadi di masyarakat.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK UTAMA Anda melihat hal itu cukup logis? Itu alasan yang tidak cukup. Mengeliminir konflik di masyarakat dengan cara memindahkan pemilihan langsung ke DPRD tidak menjamin tujuan itu akan tercapai. Artinya kemungkinan akan tetap terjadi konflik itu tetap besar. Karena rakyat tahu yang dipilih itu kepala daerah untuk kepentingan mereka. Kalau nanti terpilih kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka, sementara pemilihan itu sendiri tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka itu tetap bisa memicu konflik massal. Jadi alasan bahwa untuk mengelimir konflik dalam masyarakat itu lemah dan tidak logis. Berarti Anda melihat wacana menyangkut soal ini mencederai demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi? Pertama, dalam kacamata saya sebagai akademisi, argumentasi pemerintah itu secara logika maupun empiris lemah. Artinya secara hubungan sebab akibat yang masuk akal kemudian berdasarkan fakta empiris yang pernah terjadi itu tidak tepat. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang nilai-nilai berdemokrasi ini, cita-cita kemauan politik ini mengalami kemunduran. Pemerintahan kan sudah mencanangkan, kehendaknya adalah ingin membagun masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Faktanya, pertama pemerintah tidak akan menjamin kesejahteraan, artinya dalam hal kesejahteraan itu tidak ada jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, jelas tidak demokratis, yaitu mengurangi bobot demokrasi, dan yang ketiga membuka peluang untuk terjadinya ketidakadilan.

kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, maka sama saja dengan rakyat membeli kucing dalam karung begitu? Bentuk ekses negatifnya seperti itu. Artinya nilai transparansinya sangat rendah. Dan dari segi akuntabilitas juga bermasalah. Jadi kemungkinan dia tidak transparan itu sangat besar. Dia tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena anggota DPRD kita itu tidak ada ketentuan dia bertanggung jawab kepada rakyat, termasuk mekanismenya tidak ada. Jadi jelas dengan sistem seperti itu, membuang hak masyarakat untuk berpartisipasi serta mempersempit akses untuk berpartisipasi. Kemudian mengurangi nilai transparansi dan akuntabilitas. Seharusnya dalam sistem pemerintahan dan sistem politik yang baik, transparansi dan akuntabilitas itu harus sebaik-baik mungkin. Jadi idealnya menurut Anda seperti apa? Kita lihat saja, penyebab masalahnya itu sebetulnya apa. Kalau sebetulnya yang dikeluhkan adalah karena sulitnya gubernur mengkoordinasikan kepala daerah, bupati dan walikota, itu yang bermasalah adalah isi dari undang undang untuk memberikan kewenangan kepada gubernur. Kalau dalam undang undang itu ditegakkan kewenangan gubernur dan hak gubernur untuk memanggil, memberhentikan dan memberi sanksi kepada bupati dan walikota, saya pikir masalahnya selesai. Jadi hubungan sebab akibatnya itu bukan pada sistem

pemilihan. Kondisi kepemimpinan atau hubungan antara bupati-walikota dengan gubernur. Jadi di situ saya lihat keliru secara logika, kalau masalanya selama ini adalah karena gubernur tidak bisa mengkoordinasi pemerintah, bupati dan walikota. Kesalahannya bukan karena sistem pemilihan. Masalahnya karena kewenangan itu tidak ditegakkan. Sehingga cukup undang undang saja yang diperbaiki bahwa hak-hak gubernur harus ditegakkan. Kemudian juga termasuk sanksi harus diberikan kepada kepala daerah yang tidak taat pada perintah gubenur. Anda melihat sikap partai-partai politik besar dalam konteks menyikapi wacana ini seperti apa? Saya melihat partai-partai semuanya sedang menunggu. Dan membiarkan pemerintah berwacana. Karena masalah di partai kita ini mereka tidak juga memikirkan dengan serius solusinya. Karena tidak pernah melihat dan membaca masalahnya dengan jernih. Jadi sikap partai seperti biasanya adalah membiarkan dan menunggu. Bukankah partai-partai senang dengan wacana ini? Bisa jadi diam-diam mereka lebih suka. Tapi bisa juga mereka tidak mau ambil risiko terhadap munculnya reaksi publik. Sebab kalau nanti reaksi publik akan mengecam mereka, tentu mereka akan rugi. Karena itu mereka mengambil sikap diam atau menunggu, sambil melihat situasi. ]

Dalam pandangan Anda, apa sebenarnya misi pemeritah dengan dilemparkannya wacana ini? Saya hanya melihat karena pemahaman yang sempit dalam melihat sistem politik dan sistem pemerintahan di dalam sistem demokrasi. Cara ini dilakaukan kelau memang kita kembali bersepakat untuk meninggalkan sistem demokrasi. Tapi, kalau ingin konsisten dengan sistem demokrasi, maka itu suatu kemunduran dan bahkan bertentangan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa, jika pemilihan langsung

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Ir H Eko Maulana Ali SAp MSc

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mewujudkan Babel Berdaya Saing Global Usia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menapak sepuluh tahun pada 9 Februari 2011 nanti. Usia yang tergolong masih muda untuk takaran sebuah provinsi yang sedang berusaha mandiri. Mandiri dalam membangun perekonomian, membangkitkan sektor sumber daya alam, sehingga taraf perekonomian rakyatnya menjadi sejahtera.

paya-upaya seperti itulah yang kini sedang dan terus digalakkan Ir H Eko Maulana Ali, S.Ap, MSc, di Bumi Serumpun Sebalai ini. Ingin tahu lebih dalam grand strategi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, berikut pemaparannya kepada Dewi Pujiharti, Gaus Kaisuku, Djukmal Hon, dan fotographer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK, dalam sebuah sesi wawancara khusus.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program prioritas apakah yang ingin Anda wujudkan terhadap pembangunan di daerah ini, dari bidang kesehatan, pendidikan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat (program ekonomi kerakyatan)? Program prioritas untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Kepu-

lauan Bangka Belitung, secara gamblang telah dijabarkan dalam dokumen RPJMD tahun 2007-2012. Misalnya di Bidang Kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pertama adalah percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diprioritaskan pada upaya: 1) Pembangunan kesehatan. 2) Penyediaan obat dan perbeka-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF lan kesehatan. 3) Usaha kesehatan masyarakat. 4) Pengawasan obat dan makanan. 5) Pengembangan obat asli Indonesia. 6) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 7) Perbaikan gizi masyarakat. 8) Pengembangan lingkungan sehat. 9) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 10) Standarisasi pelayanan kesehatan. 11) Pelayanan kesehatan penduduk miskin. 12) Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. 13) Peningkatan pelayanan kesehatan balita. 14) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 15) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 16) Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, dan 17) Peningkatan sumber daya kesehatan. Selanjutnya kebijakan kedua mempercepat terwujudnya Babel Sehat 2010. Dan kebijakan ketiga pengembangan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar, diprioritaskan pada upaya: 1) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,rumah sakit jiwa, dan malaria centre. 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, dan malaria centre. 3) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk Bidang Pendidikan, guna mendukung usaha mengejar ketertinggalan sektor pendidikan dibandingkan dengan provinsi lain, dapat dilihat dari beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan percepatan penyelesaian pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan pengembangan pendidikan wajib belajar dua belas tahun, yang diprioritaskan pada upaya: pembangunan pendidikan, pembangunan sumber daya insani, pendidi-

Fasilitas Rumah Sakit Umum Tanggap Gawat Darurat.

kan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, manajemen pelayanan pendidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan luar biasa. Kedua, kebijakan pembangunan dan pengembangan pendidikan nonformal atau luar sekolah, diprioritaskan pada upaya: pendidikan nonformal. Ketiga, kebijakan pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada upaya: perbaikan kualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dan perbaikan kualitas dan meningkatkan kuantitas pendidikan tinggi. Keempat, kebijakan melaksanakan program Babel Cerdas 2011. Kelima, kebijakan penegerian Universitas Bangka Belitung (UBB), dengan memprioritaskan pengurusan percepatan penegerian Universitas Bangka Belitung (UBB), dan pembangunan sarana dan prasarana UBB.

Selanjutnya di Bidang Pembinaan SDM. Ada beberapa kebijakan untuk mendukung usaha pembinaan SDM di provinsi ini, pertama, kebijakan memperkuat pranata dan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kebijakan ini diprioritaskan pada upaya: peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kedua, kebijakan menerapkan reward dan punishment bagi pegawai. Ketiga, kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan ketiga ini diprioritaskan pada: peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF prosedur pengawasan, pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Keempat, kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, diprioritaskan pada: peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah, dan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatan/kota. Kelima, kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berazaskan good governance dan clean government, diprioritaskan pada: pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Untuk pembangunan di Bidang Infrastruktur, ada beberapa kebijakan yang diambil. Pertama, kebijakan peningkatan penyediaan energi listrik melalui Program Babel Benderang 2010. Kedua, kebijakan peningkatan kapabilitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di masyarakat, yang diprioritaskan pada: pembangunan kapabilitas infrastruktur, pengendalian banjir, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan infrastruktur perdesaan, perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Ketiga, kebijakan peningkatan lingkungan perumahan yang sehat dan produktif, diprioritaskan pada: pengembangan perumahan, promosi lingkungan perumahan sehat, dan pemberdayaan komunitas perumahan. Keempat, kebijakan penguatan kapasitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di masyarakat, yang diprioritaskan pada: rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan turap/talud/bronjong, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, serta pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Sementara untuk program Peningkatan Perekonomian Masyarakat, ada beberapa kebijakan yang diambil antar

lain, pertama, kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Pada kebijakan ini diprioritaskan pada upaya: pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan merevitalisasi BLK. Kedua, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan pendapatan perkapita serta pemerataan pendapatan masyarakat. Kebijakan ini diprioritaskan pada: pembangunan kornoditas unggulan daerah, pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pemanfaatan kawasan hutan industri, pembinaan

dan penertiban industri hasil hutan, perencanaan dan pengembangan hutan, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pemberdayaaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, pegembangan budidaya tangkap, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sistem penyuluhan perikanan, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dan pengembangan ka-

Panen Raya di Desa Rias bersama Menteri Pertanian didampingi Bupati Bangka Selatan.

Jembatan Batu Rusa III sebagai salah satu pendukung sarana jalan Provinsi Bangka Belitung.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Widya Krama.

wasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Ketiga, kebijakan pemantapan ketahanan pangan. Kebijakan ini diprioritaskan pada: peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produkasi pertanian/perkebunan, pemberdayaan penyuluh pertanain/ perkebunan lapangan, pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, dan peningkatan penerapan teknologi peternakan. Keempat, kebijakan promosi wisata melalui program Visit Babel Arcipelago Tahun 2010. Kelima, kebijakan pemasaran pariwisata. Keenam, kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, dan ketujuh kebijakan pevningkatan SDM pariwisata. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Grand strategi apakah yang Anda rancang agar keberadaan daerah ini sama dengan provinsi lain yang sudah maju dan berkembang ? Untuk mengejar ketinggalan pem-

bangunan dari daerah lain, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan lompatan-lompatan percepatan pembangunan. Hal tersebut mutlak dilakukan untuk mengatasi disparitas pembangunan dengan daerah lain. Adapun Grand strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercermin dalam visi dan misi yang tersusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Uraian misinya sebagai berikut, MISI 1: Membangun komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45. MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya insani masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi muda. MISI 3: Meningkatkan kapasitas pengayoman dan pelayanan publik baik kepada masyarakat pada umumnya maupun pelayanan investasi dalam segala sektor dengan menerapkan sekurang-kurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan secara bertahap mengupayakan penguatan kapasitas melalui pengaplikasian e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kabupaten/kota. MISI 4: Meningkatkan

kapabilitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan investasi seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi air bersih, rumah sakit, dan perbankan. MISI 5: Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan income per kapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (Yaitu: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa), serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global. MISI 6: Memperhatikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu azas dalam mengambil keputusan publik pada semua sektor pembangunan sekaligus melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahanlahan kritis menjadi lahan produktif dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. MISI 7: Meneruskan penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran dari aturan perundangundangan yang lebih tinggi sebagai dasar

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Gubernur H Eko Maulana Ali didampingi Bupati Bangka Tengah H Erzaldi Rosman Djohan bersama tokoh masyarakat Desa Perlang.

penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang legitimate serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen baik di lingkup internal pemerintahan maupun masyarakat. MISI 8: Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah pedesaan/kecamatan/ kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. MISI 9: Meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government secara tersistem dan menyeluruh dengan melakukan gerakan bersama dalam pemberantasan KKN berbasis kultur dan agama. Melakukan penerapan prinsip reward and punishment dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan profesionalisme dengan tidak mengenyampingkan jiwa pengabdian sebagai "abdi negara" dan semangat patriotisme sebagai bagian anak bangsa yang senantiasa berupaya melestarikan semangat kejuangan 17 agustus 1945. Penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu, menyeluruh "tidak tebang pilih" berdasarkan kepada peraturan dan undangundang yang berlaku baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat pada

Peringatan Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Kep Bangka Belitung.

umumnya. MISI 10: Melakukan upaya pembangunan infrastuktur pada proyek-proyek strategis dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan global melalui pengupayaan pembangunan International Entry Port (Pelabuhan Samudera) di Belitung yang dilengkapi dengan kawasan free trade zone atau sekurangkurangnya bounded zone sekaligus melakukan penguatan infrastruktur di tingkat regional Entry Port (Pelabuhan Nusantara) di Bangka dan Belitung serta

meningkatkan status Bandara Pangkal Pinang untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan internasional dengan route Singapura-Bangka-Bali (Sibaba) sekaligus memperkuat jalur penerbangan regional yang menghubungkan secara rutin Jakarta-Bangka, JakartaBelitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-Bangka-Belitung-Palembang serta mengupayakan percepatan realisasi Belitung sebagai etalase kelautan dan merintis Konsep pengembangan Zona Karimata (Karimata Growth Zone).

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF Salah satu Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global. Lalu, program menasional atau go internasional apakah yang telah atau sedang Anda rancang dalam rangka memperkenalkan Kepulauan Bangka Belitung di mata dunia ? Program menasional atau go internasional yang saya rancang untuk memperkenalkan Kepulauan Bangka Belitung di mata dunia, dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu telah dilaksanakan beberapa kerjasama dengan dunia internasional antara lain melalui forum IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangel), dan

Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Selain itu promosi-promosi juga terus dilakukan melalui kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri terutama pada bidang pariwisata dan perdagangan. Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA), baik dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri. Bagaimana Anda memaksimalkan semua potensi sumber daya alam tersebut? Untuk memaksimalkan semua potensi sumberdaya alam yang ada dapat dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan sehingga akan diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan pengembangan atau dimulai dari penyu-

Pemeriksaan kesehatan dalam rangka kunjungan ke salah satu fasilitas kesehatan.

Kunjungan Dubes Arab Saudi dalam rangka upaya menarik investor ke Provinsi Babel.

sunan masterplan, actionplan hingga businessplan. Tentu saja hal itu harus didukung oleh sumber data dan informasi yang lengkap, sehingga potensi tersebut dapat dioptimalkan bagi seluasluasnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain timah, komoditi sumber daya alam (SDA) apakah yang paling banyak rnenyumbang PAD Kepulauan Bangka Belitung? Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) bahwa kelompok PAD atau Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa selain timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat rnenyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun dari timah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mendapat alokasi dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan dalam bentuk royalty dan land rent. Sedangkan dari SDA Migas hanya mendapatkan bagi hasil dari Pemerintah Pusat. Bagaimana Anda mengemas objek wisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sehingga diharapkan menjadi magnet bagi turis domestik dan mancanegara berkunjung ke daerah ini? Langkah yang saya lakukan, pertama, membagi kawasan menjadi 7 kawasan wisata unggulan (termasuk dalam RIPPDA), yaitu : Rencana pengembangan kawasan sejarah pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Mentok. Rencana pengembangan kawasan rekreasi pantai, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Sungailiat. Rencana pengembangan kawasan wisata perkotaan, pusat kawasan wisata unggulan (KWU), Pangkalpinang. Rencana pengembangan kawasan agrowisata, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Koba. Rencana pengembangan kawasan wisata bahari Selat Leper, pusat kawasan Wisata Unggulan (KWU), Toboali. Rencana pengembangan kawasan wisata

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Lauching Raskin dan Pemberian Bantuan Masjid di Puding Besar, Bangka.

budaya pesisir Tanjung Binga, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Tanjung Pandan. Rencana pengembangan kawasan wisata bahari minat khususmemperak, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Manggar. Kedua, di kabupaten/kota, disiapkan infrastruktur dan prasarana di kawasan wisata yang berkoordinasi dengan instansi lain terkait, untuk penyediaan pusat informasi wisata di obyek wisata, perbaikan jalan, pengamanan pantai (TIMSAR), kawasan parkir, penjualan souvenir, dan bekerjasama dengan stake holder pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan. Ketiga, memberikan jaminan keamanan pada wisatawan dan memberikan promosi yang positif tentang pariwisata Bangka Belitung. Keempat, melibatkan masyarakat sebagai pelaku sapta pesona dan pelaku pariwisata sehingga siap menyambut wisatawan yang datang. Kelima, meningkatkan fasilitas akomodasi bagi wisatawan. Keenam, membuat promosi yang terus menerus dan berkelanjutan tentang objek-onjek wisata yang ada di Bangka Belitung. Ketujuh, menginisiasi para tour operator/ travel agent untuk membuat paket-paket wisata di Bangka Belitung. Kebijakan apakah yang Anda luncurkan untuk memudahkan para investor menanamkan investasinya di Kepulauan Bangka Belitung?

Kami mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mendorong pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten yang belum mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Seiring makin berkembangnya roda pembangunan di suatu daerah, tentunya membutuhkan lahanlahan terbuka. Bagaimana Anda menyeimbangkan pengaturan tata kota antara kawasan pemukiman,

perkantoran, industri dengan kawasan hijau? Untuk menyeimbangkan pengaturan tata ruang kota, berdasarkan UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2006, telah diatur bahwa ruang terbuka hijau atau kawasan hijau dalam suatu wilayah paling sedikit 30% dari luas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. RTRW yang berfungsi sebagai acuan pembangunan dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2010 ini, pemerintah provinsi sedang melakukan revisi RTRW sesuai dengan materi undang undang yang baru. Tahapan penyelesaianya masih terkendala oleh adanya perubahan (in-out) kawasan hutan di masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan tahun ini pencermatan dan verifikasi substansi materi teknis dan materi kehutanan oleh tim teknis dan tim terpadu dapat terselesaikan. Sehingga tahun depan kita tinggal melakukan proses legislasi berupa penetapan peraturan daerahnya. Apa parameter jika Kepulauan Bangka Belitung dikatakan sudah mengalami pertumbuhan perekonomian? Beberapa parameter untuk melihat daerah sudah mengalami pertumbuhan ekonomi adalah: laju pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan

Kunjungan ke daerah-daerah terpencil.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bangka Belitung.

angka Indeks Pembangunan Masyarakat. Sehingga akan terlihat angka daya beli masyarakat, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan masyarakat. Program padat karya apakah yang Anda luncurkan dalam rangka membantu kreativitas masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya? Program yang saya terapkan, pertama, pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam usaha ekonomi masyarakat. Kedua, mengaktifkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) di tingkat kecamatan untuk mendukung produktifitas ekonomi masyarakat di pedesaan. Ketiga, adanya Bimtek usaha ekonomi keluarga tingkat provinsi guna meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola ekonimi masyarakat. Keempat, mengimplementasikan program simpan pinjam perempuan (SPP) melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Kelima, melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPMPISEW) melalui Kawasan Strategi Kabupaten ( KKS) yang didanai dari PNPM PISEW guna peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah. Misalnya, dari Kabupaten Bangka yaitu karet dan lada putih. Sedangkan dari Kabupaten Belitung yaitu rumput laut. Berapa Jumlah PAD dan APBD Kepulauan Bangka Belitung hingga

saat ini? Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010 Pasal 1 disebutkan bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 semula berjumlah Rp. 1.108.197.336.214,60 berkurang sejumlah 63.843.339.858,92 sehingga menjadi Rp. 1.044.353.996.355,68. Jumlah PAD sampai dengan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 251.701.275.223,62 dengan pagu anggaran dasar sebesar Rp. 293.221.240.327,93 atau baru mencapai 84,68 %. Pembangunan di suatu daerah tentunya membutuhkan iklim yang kondusif. Bagaimana situasi keamanan di Kepulauan Bangka Belitung? Perhatian terhadap terjadinya setiap perubahan dan pembangunan di masyarakat agar pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindakantindakan yang dapat menghambat laju pembangunan di daerah. Adapun solusi yang digunakan adalah melakukan pembenahan kepada masyarakat/kelompok masyarakat di mana pemerintah daerah sekaligus sebagai mediator terjadinya suatu permasalahan. Namun secara umum sampai dengan saat ini situasi keamanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan iklim yang kondusif. Hal ini tentunya merupakan modal dasar di dalam pembangunan daerah.

Bagaimana hubungan antara jajaran pemerintahan di Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung dengan legislatif dan yudikatif? Hubungan antara eksekutif de-ngan legislatif dan yudikatif sejauh ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: pertama, salah satu bentuk koordinasi yang kita lakukan yakni dengan melibatkan pihak legislatif dan yudikatif dalam mencari solusi-solusi masalah kepemerintahan. Sejak dilantik menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kita telah menganggarkan dana untuk kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara berkala, dan hingga saat ini kegiatan tersebut masih kita laksanakan. Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dari segala bidang, antara lain ideologi, sosial, budaya, demografi, ekonomi, politik, ketertiban dan keamanan, serta untuk mencari pemecahan/solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kedua, adanya kerjasama dan koordinasi antar pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran dan pembentukan peraturan daerah. ]

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Rekam Jejak Ir H Eko Maulana Ali SAp MSc

Karya Kreatif Membangun Kepulauan Bangka Belitung H Eko Maulana Ali, yang dilahirkan di Bangka, 28 September 1951, sejak muda telah meraih gelar insinyur dan master of science, terbukti pula menjadi pusat dari gelombang perubahan masyarakat Bangka pascareformasi, 1998. Hampir satu dasawarsa ia memimpin masyarakat Bangka dalam kedudukannya sebagai bupati selama dua periode kepemimpinan, tahun 1998-2003 berlanjut 2003-2006.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF masyarakat Belitung. Dengan kata lain, seorang pemimpin juga memiliki potensi kreatif menciptakan soft ware aturan kerja bersama. Lain masalahnya bila bekerjasama dengan masyarakat. Pengalamannya di masa sebelumnya dan prestasi yang diraihnya selama memimpin masyarakat Bangka dan masyarakat Belitung yang multi etnik, multi ideologi serta pluralis menjadi bekal yang amat membantu di dalam kerja menunaikan janji yang amat popular di saat berkampanye.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2007-2012.

eformasi di Indonesia yang terjadi pertengahan Mei 1998, mengubah secara besar-besaran dan serentak tatanan bernegara dari pemerintahan yang otoritarian menjadi terbuka, cair, dan gaduh. Dari pusaran ini dapat dilihat peran vital kepemimpinan H Eko Maulana Ali, sebagai seorang bupati meletakkan kembali dasar-dasar nilai kemasyarakatan seluas kabupaten. Kepemimpinannya telah terbukti menumbuhkan kepercayaan bersama selama dua periode tersebut.

Tanggal 25 April 2007 menjadi titik penting bagi kehidupan Ir Eko Maulana Ali. Ia secara resmi memimpin Negeri Serumpun Sebalai. Sebagai seorang pemimpin, ia berhasil mendaki tingkat lebih tinggi; tingkat lebih rumit sekaligus penuh tantangan. Namun, baginya, tantangan adalah tarikan kuat menuju cakrawala kehidupan. Di momentum ini ia terkesan merandek, gamang, tetapi cepat menatap jernih segala yang muncul di depan dan yang rumit di sekitar. Kerumitan pertama yang mengemuka, sejatinya, justru muncul dari â&#x20AC;&#x153;keberkahanâ&#x20AC;? reformasi dalam bentuk kemudahan pendakian bersama lima partai pendukung.

Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Bangka menyerahkan acuan bagi pergerakan hidup bersama kepadanya. Penyerahan ini kian menebal serta meyakinkan banyak pihak tatkala H Eko Maulana Ali memasuki arena persaingan kepemimpinan baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kedua untuk jenjang Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara jernih dan tepat H Eko Maulana Ali menggandeng pasangan Syamsuddin Basari dari Belitung untuk bersaing dengan empat pasangan kandidat lainnya. Dukungan masyarakat pemilih (voter) dua pulau besar ini terbukti tidak mampu tertandingi oleh pasangan-pasangan lainnya. H Eko Maulana Ali-Syamsuddin Basari dengan dukungan lima partai berhasil secara langsung dan demokratis terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur

Memetik pengalaman dari hasil pilkada pertama sebelumnya, di mana tahun 2007 itu merupakan pilkada kedua, bahwa kerumitan yang mencegat kerja kepemimpinan dapat berasal dari kemampuan yang kurang maksimal pada kerjasama antara eksekutif dan legislatif, yang notabene adalah para pendukungnya selama pilkada berlangsung. Maka, H Eko Maulana Ali sebagai Gubernur bersama Syamsuddin Basari selaku Wakil Gubernur, segera merumuskan kode kerja bersama yang sama sekali baru dan tidak berasal dari pengalamannya di masa lalu ketika memimpin masyarakat Bangka dan

Data dan fakta menunjukkan bahwa secara fisik Kepulauan Bangka Belitung sungguh kaya raya. Sehingga seakanakan siapapun orangnya yang memimpin provinsi ini tidaklah akan menemukan kesulitan membangun apa saja yang bersifat fisik. Akan tetapi, posisi seorang gubernur lebih strategis membangun sumber daya manusia dan masyarakat. Pada gilirannya nanti, masyarakat yang telah berkembang dengan serta merta akan melestarikan kekayaan serta keindahan alam lingkungannya. Inilah yang kemudian hari akan menjadi prestasi yang mudah dikenang setiap penduduk Bumi Serumpun Sebalai ini. Bagi seorang pemimpin kemajuan masyarakat adalah impian sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkannya. Langkah pertama dari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur H Eko Maulana Ali dan Syamsuddin Basari adalah merumuskan capaian yang mesti didekati dan ukuran bagi kerja operatif di dalam pelaksanaannya bersama komponen masyarakat. Kini, H Eko Maulana Ali dan Syamsuddin Basari terus membangun Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah bersama masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (2007-2012) yaitu: â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.â&#x20AC;? Sumber: Catatan Tentang Sang Pemimpin H Eko Maulana Ali

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF 4. Delegasi Indonesia pada Sidang IOC di Paris 5. Tim Teknis Persiapan DMRM Project NoorwegiaSwedia 6. Delegasi Indonesia pada Sidang IOC Westpac di Tokyo 7. Delegasi Indonesia pada Sidang Kerjasama Resurvei Selat Malaka, Kuala Lumpur 8. Delegasi Indonesia pada Bilateral Meeting antara Indonesia-Malaysia, Penang 9. Mengikuti Seminar Elektronik Navigational Char di Tokyo 10. Mengajar pada Kursus Hukum Laut untuk Dosen PTN dan PTS seluruh Indonesia di Fakultas Hukum UNPAD Bandung 11. Pengelolaan Data Hidrografi di Kuala Lumpur 12. Delegasi pada Sidang IOC di Paris 13. Pengelolaan Data Hidrografi di Singapura 14. Delegasi Indonesia pada Sidang Kerjasama Resurvei Selat Malaka dan Singapura di Manado 15. Delegasi Indonesia pada Acara Navy Talk dengan US Navy 16. Delegasi Indonesia pada Acara Investasi Perdagangan ke RRC

Biodata: Nama Lengkap Jabatan

: Ir. H. Eko Maulana Ali, S.Ap, MSc : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal lahir : 28 September 1951 Tempat lahir : Bangka Isteri : Ny. Hj. Noerhari Astuti Anak : 1. Rina Fitri Andari 2. Harry 3. Yos Sudarso, MP 4. Nurcahyo Cipto R 5. Aprilia Kartika J Riwayat Pendidikan: 1. SD di Kecamatan Kelapa lulus tahun 1964 2. SMP Mariayu Kelapa lulus tahun 1967 3. STM Sungailiat lulus tahun 1970 4. S1 UPN Veteran Yogyakarta lulus tahun 1980 5. S1 Universitas Terbuka Pangkalpinang lulus tahun 2007 6. S2 Flinder University Adelaide Australia lulus tahun 1994 Riwayat Kursus/Pendidikan dan Pelatihan: 1. Komputer (tiga bulan) di Bandung lulus tahun 1980 2. Sepamilwa ABRI Gel III lulus tahun 1980 3. Tarpamilwa Angkatan I Gel III lulus tahun 1981 4. Ausfamil Course Royal Australian Navy lulus tahun 1983 5. Basic Hidrographic Course Royal Australian Navy lulus tahun 1983 6. Lemsa Hankam Kursus Bahasa Inggris Kelas Intermediate lulus tahun 1986 7. Basic Hidrogarphic Course Royal Navy lulus tahun 1987 8. Advanced Hidrographic Course Navy lulus tahun 1988 9. Diklipha TNI AL lulus tahun 1988 10. Penataran P4 Tingkat Nasional Angkatan XIII/BP-7 Pusat (Penatar TK.I) lulus tahun 1993 11. Sesko AL (11 bulan) lulus tahun 1995 12. Lemhanas KSKA-I (6 bulan) lulus tahun 2001 13. Tarpimda Lemhanas lulus tahun 2007 14. Senior Executive Course di APCSS (Asia Pasific Center for Security Study) di Honolulu-Hawai selama satu minggu. Riwayat Penugasan/Jabatan di Lingkungan Dishidros TNI AL: 1. Pjs Karo NIK (1981) 2. Anggota Tim Survei Luwuk 3. Anggota Tim Survei Pulau Bali 4. Anggota Tim Survei Surabaya

5. Tim Penerangan AMD IX (1982) 6. Kodikal/Pusdik Opsla/Sehidral/Instruktur/Matematika (1982) 7. Kodikal/Pusdik Opsla/Sehidral/Dikbahidros/Pabingsis (1982) 8. Anggota Tim Survei Cilacap 9. DPB KRI Jalanidhi 10. Anggota Tim Survei Bunyu-Tarakan 11. Anggota Tim Survei Ujung Pandang 12. DPB Pusurta ABRI 13. DPB Kodikal/Pusdik Opsla 14. Karo NIK 15. Anggota Tim Survei Saumlaki 16. Anggota Tim Survei Dabo 17. DPB KRI Burujulasad (1985) 18. Anggota Tim Survei Dili 19. DPB Ditjen Perla/KM Bimasakti 20. DPB KRI Burujulasad 21. DPB Kodikal/Pusdik Opsla/Sehidral/Palakjar 22. Kasubsi Geomar 23. DPB Satsurvei Hidros 24. DPB Kodikal/Pusdik Opsla/Sehidral/Instruktur 25. Anggota Tim Survei Ampama 26. DPB Primkopal 27. DPB Kodiklat/Pusdik Opsla/Sehidral/Pajurhidro/ Instruktur 28. Anggota Tim Survei Pulau Burung 29. DKB KRI Jalanidhi 30. DPB KRI Burujulasad 31. Kaprimkopal (1993) 32. Kasi Lamair (1993) 33. Kepala Operasi Survei Dili-Beaso-Bentana, TimorTimur (1993) 34. Kepala Operasi Selat Madura (1993) 35. Kepala Tim Pendaratan Sipadan-Ligitan (1993) 36. Kepala Operasi Survei Selat Lombok (1993) 37. Kepala Operasi Survei Geodetik Tarakan, Kaltim (1994) 38. Kasi Ops (1995) 39. Kepala Operasi Survei Yamdena, Maluku Tenggara (1997) 40. Kasubdis RAPL (1997) 41. Bupati Bangka (1998) Riwayat Penugasan/Jabatan di Luar Lingkungan Dishidros TNI AL: 1. Delegasi Indonesia pada Sidang IOC Westpac di Bangkok 2. Tim Peneliti Regional Ocean Dynamic Perairan Asean di Singapura 3. Delegasi Indonesia pada Sidang Asean Australia di Manila

Tanda Jasa/Penghargaan: 1. Satya Lencana Manggala Karya Kencana Kelas 2 tahun 2000 2. Satya Lencana Seroja tahun 1992 3. Asean executive Golden Award tahun 1992 4. Satya Lencana Dwijasistha I tahun 1997 5. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 1989 6. Satya Lencana Dwijasistha II tahun 1992 7. Dari Komandan Pusat Pendidikan Pembentukan (Kodikal) sebagai Siswa Teladan dalam Mengikuti Diklihpa VI 1998 8. Dari Kedutaan Besar RI untuk Australia tahun 1990, dalam Rangka Pemrakarsa Seminar Internasional Diadakan di Adelaide Australia Selatan tahun 1990 9. Dari Konsulat Jenderal RI di Sydney Australia Selatan dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Indonesia di Australia Selatan. Pengalaman ke Luar Negeri: 1. Delegasi Sidang di Negara Thailand 2. Delegasi Sidang di Negara Perancis 3. Pengolahan Data Hidrografi di Negara Singapura Keterangan Organisasi: 1. Ketua Ikatan Siswa Bangka (ISBA) di Yogyakarta tahun 1974-1978 2. Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Australia 19901991 3. Ketua Masjid Safinatul Muttaqin 1997 4. Ketua Angkatan 45 Kabupaten Bangka 1999 5. Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2002-2005 6. Ketua DPD Barindo Prov Kepulauan Bangka Belitung 2008-2013 7. Ketua DPD Golkar Babel 2010-sekarang Data Penghargaan Kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung: 1. Penghargaan Widyakrama Pendidikan tanggal 2 Mei 2009 2. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI tanggal 2 Juli 2009 3. Penghargaan Melati Pramuka dari Presiden RI tanggal 14 Agustus 2009 4. Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan RI tanggal 9 November 2009 5. Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI tanggal 29 November 2009 6. Anugerah Satya Lencana Pembangunan Bidang Pendidikan dari Presiden RI tanggal 1 Desember 2009 7. Anugerah Prahita Eka Praya Kategori Pratama 2009 dari Presiden RI tanggal 22 Desember 2009 8. Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI tanggal 15 Juli 2010 9. Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI tanggal 17 Agustus 2010 ]

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Gurindam Abad 21:

Berkelana di Padang Fana Di balik kesibukannya dalam melaksanakan rutinitas pekerjaannya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, ternyata sosok Ir H Ali Maulana Eko MSc, memiliki bakat terpendam sebagai seorang sastrawan. Eko Maulana kian menyadari bakatnya itu tatkala sukmanya kian menerawang ke suatu ruangan yang panjang dan luas di lobi Hotel Sheraton Media Jakarta di pertengahan tahun 2005. Dari hasil terawangannya itu, terggoreslah di ujung pena yang dipegang Eko Maulana Ali untaian warna hitam yang mewarnai kertas putih dari kata ke kata, kalimat ke kalimat, dan dari bait ke bait, hingga menghasilkan suatu karya yang diberinya judul: “Berkelana di Padang Fana.” Hari-hari berikutnya, goresan demi goresan menghasilkan 12 judul karya sastra agamais, mulai dari “menggapai Kebahagiaan Abadi” sampai pada judul “Mengendalikan Hawa Nafsu.” Lebih dari itu, Eko Maulana Ali diundang pihak University of Malaya (UM), Kualalumpur, untuk membacakan Gurindam Abad 21 dalam Seminar Fakultas Sastra dan Sains Sosial UM. Berikut tiga dari 12 Gurindam Abad 21 karya Eko Maulana Ali. Sabar

“Kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Huud: 11) Sabar berarti menahan diri Dari cobaan Illahi Robbi Pusatnya ada di dalam hati Isinya zikir setiap hari Kalau kita selalu bersabar Bagaikan bunga selalu mekar Harum mewangi tiada tertakar Semua orang jadi bergetar Orang sabar kekasih Tuhan Itu tandanya orang beriman Tiada tergoda bujukan syaitan Masuk surge sudah jaminan Insya Allah……………………….. Sungailiat, menjelang Zuhur, 1 Juli 2005 Syukur

“Sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al-Qomar: 35) Syukur itu pandai berterima kasih Atas segala pemberian Illahi Robbi Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih Dunia akhirat jadi berseri Kalau kita pandai bersyukur Rahmat Allah selalu terkucur Jumlahnya tidak terukur Hidup akan menjadi makmur Apabila kita kufur nikmat Setiap hari berbuat maksiat Hidup kita akan terlaknat Dunia akhirat tidak selamat Syukur pertama kepada Tuhan Syukur kepada orang tua jangan lupakan Agar amal dapat disempurnakan Jannatul Na’im jadi kenyataan Insya Allah…………………………. Sungailiat, menjelang Maghrib, 1 Juli 2005

Syukur dan Sabar Bagaikan Sayap

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7) Para ulama sering berpesan Syukur dan sabar jadi pasangan Sayap burung jadi andaian Terbang melayang sampai kea wan Burung terbang sayapnya utuh Sayap kuat terbangpun jauh Sayap sakit burung berlabuh Sayap patah burung terjatuh Syukur saja tiada berdaya Sabar saja tiada bertenaga Syukur dan sabar harus bersama Berdaya bertenaga membawa sukma Syukur berarti berterima kasih Kepada Maha Penyayang dan Maha Pengasih Harapan nikmat curahkan kembali Untuk mengabdi kepada Ilahi Kalau kita tidak bersyukur Pertanda kita mendekati kufur Peringatan Tuhan tiada mundur Laknat pedih sudah diatur Sabar itu berarti mengendalikan diri Menghadapi musibah, ibadah dan maksiati Pasti ada tempat kembali Tawakal ‘alallah, sudahlah pasti Syukur dan sabar sayap manusia Terbang jauh menuju surga Tempat dimana semuanya ada Tiada lapar maupun dahaga Sungailiat, menjelang Ashar, 1 Juli 2005

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Magnet Bisnis di Negeri Serumpun Sebalai P Sejak diresmikan pembentukannya pada 9 Februari 2001, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari hari ke hari kian menampakkan sebagai sebuah provinsi yang berkembang. Segala potensi yang ada di provinsi ini pun menjadi magnet bagi investor menggiatkan bisnisnya di Negeri Serumpun Sebalai.

Master plan pembangunan Jembatan Batu Rusa II.

rovinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geogfafis terletak pada 104°50’ sampai 109°30' Bujur Timur dan 00 50' sampai 4° 10' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah Barat dengan Selat Bangka, di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km2. Luas daratan lebih kurang 16. 424,14 km3 atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,68 km2, Kabupaten Bangka Barat 2.820,61km2, Kabupaten Bangka Tengah 2155,77 km2, Kabupaten Bangka Selatan 3.607,08 km2, Kabupaten Belitung 2.293,69 km3, Belitung Timur 2.506,91 km2 dan Kota Pangkalpinang dengan luas wilayah 89,40 km2. Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, dan Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kelembaban udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 berkisar antara 77,0 % sampai dengan 86,3 % dengan rata-rata perbulan mencapai 81 %, dengan curah hujan antara 82,1 mm sampai dengan 372,7 mm, dan tekanan udara selama tahun 2008 sekitar 1.009,3 MBS. Rata-rata suhu

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF udara selama tahun 2008 di provinsi ini mencapai 26,7 C dengan rata-rata suhu udara maksimum 27,5 C dan ratarata suhu udara minimum 24,0 C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan suhu udara 31,7 C, sedangkan untuk suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan Maret dengan suhu udara sebesar 23,1 C. Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun, dan bulan kering selama lima bulan terus menerus. Tahun 2007 bulan kering terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober dengan hari hujan 11-15 hari per bulan. Untuk bulan basah hari hujan 16-27 hari per bulan, terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli dan bulan November sampai bulan Desember. Berdasarkan tipologi, keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk Gunung Maras mencapai 699 meter, Gunung Tajam Kaki ketinggiannya kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk daerah perbukitan seperti Bukit Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter, dan Bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata di bawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Di dalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dll. Keadaan tanah terdiri dari Podsolik dan Litosol, berwarna coklat kekuning-kuningan berasal dari batu plutonik masam yang terdapat di daerah perbukitan dan pegunungan, kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dll. Kemudian asosiasi Podsolik, berwarna coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk komplek batu pasir kwarsit dan batuan plutonik masam. Selanjutnya asosiasi Aluvial, Hedromotif, dan Clay Humus serta Regosol, yang berwarna kelabu muda, berasal dari endapan pasir dan

Peresmian Pabrik karet.

tanah liat. Daerah Kepulauan Bangka Belitung sendiri dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar Pulau Bangka terletak di sebelah utara, timur dan selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Di samping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise, dan Sungai Kurau. Untuk kawasan flora, di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh bermacammacam jenis kayu berkualitas yang diperdagangkan ke luar daerah seperti kayu Meranti, Ramin, Mambalong, Mandaru, Bulin, dan Kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Meranti Rawa, Mentagor, Mahang, Bakau, dan lain-lain. Hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan terutama Madu Alam dan Rotan. Madu Kepulauan Bangka Belitung terkenai dengan Madu Pahit.

Sementara kawasan fauna, di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di Kepulauan Riau dan semenanjung Malaysia daripada dengan daerah Sumatera. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung antara lain rusa, beruk, monyet, lutung, babi, tringgiling, kancil, musang, elang, ayam hutan, pelanduk, berjenis-jenis ular, dan biawak. Pemerintahan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada tujuan Pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Dengan definitifhya pemekaran kabupaten baru, maka konsentrasi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih terarah, sesuai dengan potensi yang dimiliki kabupaten tersebut. Adapun konsentrasi pembangunan ditinjau menurut kabupaten kota adalah sebagai berikut, pertama, Kabupaten Bangka dengan Ibu Kota Kabupaten di Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan dan pertambangan. Kedua, Kabupaten Bangka Barat dengan Ibu Kota Kabupaten di Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan. Ketiga, Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Koba yang berkonsentrasi pada pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan. Keempat, Kabupaten Bangka Se-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF latan dengan Ibu Kota Kabupaten di Toboali berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut serta perdagangan. Kelima, Kabupaten Belitung dengan Ibu Kota Kabupaten di Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan perikanan laut. Keenam, Kabupaten Belitung Timur dengan Ibu Kota Kabupaten di Manggar merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan, perikanan laut serta sektor pertambangan. Ketujuh, Kota Pangkalpinang merupakan Ibu Kota Provinsi dan merupakan wilayah yang berkonsentrasi pada pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa serta pariwisata. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, maka dengan demikian wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam enam kabupaten dan satu kota. Dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten sebagai berikut: a) Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan, dan 60 desa. b) Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 5 kecamatan, 4 kelurahan, dan 53 desa. c) Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 49 desa. d) Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan, dan 50 desa. e) Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 40 desa. f) Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 4 kecamatan, dan 30 desa. g) Kota Pangkalpinang terdiri dari 5 kecamatan, 35 kelurahan, dan 1 desa. Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 5 fraksi dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pada tahun 2008, DPRD Provinsi telah mengeluarkan beberapa keputusan yaitu Keputusan Dewan sebanyak 4 keputusan, Keputusan Pimpinan Dewan sebanyak 20 keputusan,

Keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur sebanyak 14 keputusan, dan Nota Kesepakatan Pemprov dan DPRD sebanyak 3 keputusan. Sementara jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah di Ungkungan, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 sebanyak 1639 orang terdiri dari 2 orang golongan I, 606 orang golongan II, 850 orang golongan III, dan 174 orang golongan IV. Dilihat menurut eselon, jumlah PNS yang termasuk dalam eselon I sebanyak 1 orang, eselon II 41 orang, eselon III 153 orang, dan eselon IV 400 orang. Penduduk dan Tenaga Kerja Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 sebesar 1.122.526 jiwa menunjukkan peningkatan 24.85 persen dari tahun 2000, dengan jumlah penduduk sebesar 899.095 jiwa (hasil Sensus Penduduk 2000). Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebanyak 592.612 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 529.914 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 112, artinya pada tahun 2008 untuk setiap 212 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 112 penduduk laki-laki. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 sebesar 1,43 persen lebih rendah dan tahun sebelumnya sebesar 2,97 persen. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk ditinjau menurut kabupat-

en/ kota, tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka sebesar 1,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1,68 persen, dan Kabupaten Belitung Timur 1,38 persen. Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 68 orang per Km2. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.570 orang per Km2, dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 36 orang per Km2. Mengenai jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung untuk usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2008 sebanyak 815.786 jiwa atau 72.67 persen dari total penduduk. Sebesar 64.28 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 35.72 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga, lainnya). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 sebesar 64.28 persen, artinya sebesar 64 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kepulauan Bangka Belitung tahun yang sama sebesar 5.99, artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang di antaranya pencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja

Program penanaman kelapa sawit.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF 68.698 akseptor, dan sisanya alat kontrasepsi lainnya. Sementara itu, di bidang keamanan dan ketertiban, tingkat kecelakaan lalulintas di Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan relatif tinggi. Tercatat selama tahun 2008 terjadi 289 kecelakaan dengan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 222 orang, 139 orang luka ringan dan 111 orang luka berat. Penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat yang beragama dan menjunjung tinggi kerukunan beragama. Tempat peribadatan agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 718 masjid, 442 mushola, 106 langgar, 134 gereja protestan, 30 gereja khatolik, 54 vihara, dan 10 centiya.

Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.

apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 33.23 persen penduduk usia kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, 21,9 persen terserap sektor pertambangan, dan sektor perdagangan menyerap 18,31 persen. Di bidang pendidikan, sebagai salah satu tujuan nasional yang tercakup dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pendidikan merupakan salah satu program untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, baik pendidikan formal maupun non formal yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Di dalam pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu jenjang pra sekolah (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah (SM)/sederajat dan jenjang PerguruanTinggi (PT). Rasio murid sekolah dapat dipergunakan untuk melihat muatan suatu sekolah menampung murid. Pada tahun ajaran 2008/2009 rasio murid TK terhadap sekolah di provinsi ini sebesar 69, berarti rata-rata setiap sekolah TK yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih memiliki 69 murid. Rasio murid sekolah di SD sebesar 183. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah rasio murid sekolah sebesar 144. Rasio murid sekolah pada jenjang SLIP pada tahun ajaran 2006/2007 sebesar 235, artinya rata-rata sekolah SLTP ne-

geri menampung kurang lebih 235 murid. Pada jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kepulauan Bangka Belitung, rasio murid sekolah sebesar 287. Adapun SMK memiliki rasio murid sekolah sebesar 308. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA), rasio murid sekolah MA sebesar 104. Di bidang kesehatan, memang sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani senantiasa menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki rumah sakit (RS) sebanyak 12 unit, terbagi menjadi 7 RS Umum Pemerintah, 4 RS Umum Swasta, dan 1 RS Jiwa. Untuk Puskesmas sebanyak 219 unit, terbagi dalam Puskesmas 54 unit dan Puskesmas Pembantu 165 unit. Dari fasilitas kesehatan tersebut, terdapat tenaga medis yang terdiri dari 227 dokter umum, 39 dokter ahli, 46 dokter gigi, 1.672 orang tenaga kesehatan dan 466 orang bidan. Sarana penunjang kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di provinsi ini sebanyak 86 apotek dan 10 pedagang besar. Di bidang program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 tercatat 156.741 akseptor. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para akseptor KB adalah suntikan yang mencapai 67.493 akseptor dan pil KB sebesar

Potensi SDA Meskipun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan provinsi penghasil beras nasional, sampai saat ini pembangunan di sektor pertanian masih terus ditingkatkan. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 69 persennya digunakan untuk usaha pertanian, di antaranya untuk tegal, kebun, ladang, huma, tambak, kolam, tebat, empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Potensi pertanian juga dapat terlihat dari andil sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mencapai 19,76 persen. Oleh karena itu sudah seharusnya pembangunan ekonomi di provinsi ini berpihak pada pembangunan perekonomian rakyat terutama di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memeratakan pembangunan pedesaan. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah ke arah itu adalah dengan menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Di sektor tanaman pangan, untuk padi sawah maupun padi ladang pada tahun 2008 mengalami penurunan produktivitas, di mana produktivitas padi

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

Tambang Timah Sungailiat Bangka Belitung.

sawah mengalami penurunan 3,10 per sen dari tahun sebelumnya, atau sebesar 0,11 ton per hektar. Sedangkan padi ladang mengalami penurunan 8,29 persen atau sebesar 0,17 ton per hektar. Produktivitas tanaman palawija untuk komoditas ubi kayu, ubi jalar, dan jagung pada tahun 2008 mengalami kenaikan, masing-masing sekitar 2,31 persen atau sebesar 0,32 ton per hektar, 1,25 persen atau sebesar 0,1 ton per hektar dan 0,99 persen atau sebesar 0,03 ton per hektar. Sedangkan untuk komoditi kacang tanah mengalami penurunan 3,19 persen atau sebesar 0,03 ton per hektar. Untuk komoditi sayur-sayuran tahun 2008 terjadi penurunan untuk hampir semua komoditi sayuran. Di sektor perkebunan, luas areal perkebunan besar kelapa sawit tahun 2008 tercatat seluas 125.417,41 hektar. Sementara itu, luas areal tanaman perkebunan rakyat komoditi karet, kelapa dan kelapa sawit mengalami kenaikan, sedangkan untuk komoditi lada dan kopi mengalami penurunan. Di sektor kehutanan, luas hutan di Pulau Bangka tahun 2008 tercatat 480.089 hektar yang terdiri dari 340.313 hektar hutan produksi, 108.778 hektar hutan lindung dan 30.998 hutan konservasi. Sementara itu areal hutan di Pulau Belitung tercatat 177.421 hektar, terdiri dari 87.868 hektar hutan produksi, 86.962 hektar hutan lindung dan 2.591 hektar hutan konveksi.

Selanjutnya di bidang peternakan. Kecukupan produksi ternak sangat penting untuk memperbaiki gizi masyarakat sebagai salah satu sumber protein hewani. Populasi ternak tahun 2008 untuk sebagian besar jenis ternak mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ternak potong yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun ini di antaranya adalah ternak babi, sebanyak 109.484 ekor atau naik sekitar 125,37 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi daging ternak untuk tahun ini juga mengalami kenaikan untuk semua jenis ternak kecuali kambing dan sapi. Secara umum, populasi unggas tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya kecuali ayam kampung. Produksi daging ayam pedaging dan itik mengalami penurunan, sedangkan ayam petelur dan ayam kampung mengalami kenaikan. Produksi telur ayam kampung mengalami kenaikan, sedangkan ayam petelur mengalami penurunan. Di bidang perikanan, produksi ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 untuk ikan tangkap tercatat sebesar 150.496 ton atau naik sebesar 22,15 persen dari tahun sebelumnya dengan nilai tangkapan 1.787.378 juta rupiah. Bagaimana dengan bidang industri? Pada tahun 2008 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelom-

pok industri kimia dan bahan bangunan, sebanyak 1.245 unit usaha yang terbesar di seluruh kabupaten/kota, terbanyak di Kabupaten Bangka dengan 253 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri mencapai tenaga kerja di sektor industri mencapai 16.706 orang di mana penyerapan tenaga kerja paling besar adalah di kelompok industri pangan, yaitu 5.703 orang. Sementara industri kerajinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan industri yang mengolah hasil agro industri, perikanan, perkebunan dan hasil laut. Industri kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan tangan berupa industri pewter dari timah, gelang/cincin/tongkat dari akar bahar, anyaman kopiah/peci resam dan sebagainya. Sedangkan industri kerajinan yang berupa makanan/penganan berupa terasi, rusip, getas/kerupuk, siput gonggong dan lain-lain. Selanjutnya di sektor pertambangan dan penggalian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian yang tersebar secara merata, yaitu pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit. Pasir bangunan ini merupakan galian golongan C yang sebagian besar diusahakan dan dieksploitasi oleh masyarakat

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF Bangka Belitung. Provinsi ini juga sudah dikenal sebagai penghasil timah putih (stanum) yang telah dikenal luas di pasar internasional dengan merk dagang Bangka Tin. Penambangannya sebagian besar masih diusahakan oleh dua perusahaan besar, yaitu PT Tambang Timah Tbk dan PT Kobatin. Namun jumlah produksinya telah mengalami penurunan dari tahun 2007, yaitu sebesar 17,84 persen dari 58.086 ton Sn tahun 2007 menjadi 47.723 ton Sn pada tahun 2008. Di bidang listrik, PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 mengelola kapasitas pembangkit tenaga listrik yang tersambung sebesar 150.490.936 KVA dengan daya terpasang sebanyak 87.524 KW. Terjadi penurunan daya terpasang namun terjadi peningkatan kapasitas pembangkit energy listrik yang tersambung dibandingkan tahun lalu. Jumlah pembangkit listrik yang ada adalah sebanyak 6 unit, dengan jumlah produksi listrik yang dihasilkan sebesar 414.209.447 KWH. Pada tahun 2008, jumlah pelanggan listrik adalah 137.812 pelangggan yang terdiri dari: rumah tangga 127.894 pelanggan, industri 113 pelanggan, dinas/instansi 1.285 pelanggan, usaha dan lainnya 8.520 pelanggan. Pengadaan listrik oleh PLN di pedesaan terbanyak di Kabupaten Bangka yaitu 61 desa dengan 30.659 rumah tangga yang dilayani. Sedangkan untuk daya tersambung pada konsumen yang terbesar ada pada rumah tangga, yaitu sebesar 104.277,40 (69,29 persen) KVA. Daya tersambung untuk usaha dan

lainnya adalah 30,71 persen dari total tersambung di PLN. Lebih jauh, di bidang perhubungan darat, transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentang 530, 97 berstatus jalan provinsi, dengan jenis permukaan di aspal. Berdasarkan kondisi jalan, 61,98 persen jalan negara tercatat dalam keadaan baik, sedangkan 8,90 persen dalam keadaan rusak. Untuk perhubungan laut, merupakan transportasi yang strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan untuk berinteraksi dengan provinsi lain. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran transportasi ini. Kunjungan kapal di Pelabuhan Pangkalpinang dan Muntok pada tahun 2008 masih didominasi oleh kapal-kapal milik pelayaran dalam negeri sebanyak 3.250 unit dengan berat 1.833.259 grosston. Sedangkan untuk pelayaran luar negeri 174 unit dengan berat 179.870 grosston. Selanjutnya untuk transportasi udara, yang merupakan sarana alternative di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain transportasi darat dan air. Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat dua pelabuhan udara, yaitu Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan Bandar Udara H AS Hanandjoeddin di Pulau Belitung.

Sarana transportasi laut sebagai penghubung antara pulau Bangka dan Belitung.

Data tahun 2008 menunjukkan frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Depati Amir sebanyak 3.578 pesawat, dengan membawa penumpang yang datang sebanyak 393.157 orang, dan penumpang yang berangkat 400.508 orang. Sementara frekuensi kedatangan dan keberangkatan di Bandar H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan pada tahun 2008 tercatat mengalami kenaikan (18,80 persen) dibandingkan tahun 2007. Demikian pula dengan jumlah kedatangan penum-pang meningkat sekitar 16,63 persen dan keberangkatan penumpang mening-kat 22,78 persen. Kemudian, di bidang pos dan telekomunikasi, pengiriman benda pos melalui kantor pos di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah surat yang diterima oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2008 jumlah surat biasa yang dikirim melalui kantor pos di Pangkalpinang adalah 183.205 buah, turun hingga 3,11 persen dibandingkan tahun 2006. Surat yang diterima pada tahun 2008 berjumlah sekitar 408.657 buah, atau meningkat secara signifikan 200,56 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk sektor jasa hotel dan pariwisata, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, wisata bahari dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, di samping objek wisata lainnya, seperti objek wisata sejarah dan acara adat khas Bangka Belitung. Oleh karena itu, usaha jasa akomodasi/perhotelan pada masa kepemimpinan Gubernur Eko Maulana Ali terus dikembangkan. Pada tahun 2008, di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 72 hotel/losmen dengan 1.297 kamar tidur dan 1.955 tempat tidur. Dari 59.791 kunjungan tamu di Kepulauan Bangka Belitung, 99,39 persen adalah tamu domestik dan 0,61 persen wisatawan mancanegara. Nah, seperti itulah gambaran kondisi wilayah, pemerintahan, dan potensipotensi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, setidaknya yang tercatat hingga tahun 2008. Tentunya, hingga November 2010 ini progres pembangunan terus dikembangkan oleh Gubernur Eko Maulana Ali dan Wakil Gubernur Syamsuddin Basari, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf perekonomian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF

arena itu, sebagai kepala daerah, aspirasi dan kreasi kaum muda sangat diapresiasi dan diakomodir oleh Eko Maulana Ali. Baginya kaum muda perlu tampil untuk mengembangkan diri sebagai bentuk pengabdian dalam konteks melakukan koreksi-koreksi sosial. Hal itu dilakukan baik secara langsung kepada pemerintah daerah dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal maupun informal, baik melalui surat kabar atau lainnya. Lebih dari itu, walau sebagai Gubernur, Eko Maulana Ali sangat merespon dan tidak alergi terhadap kritik yang diberikan oleh kaum muda selama itu sifatnya membangun. “Saya tidak akan pernah marah dan benci kepada mereka dalam memberikan komentar-komentar pada diri saya walaupun di surat kabar. Cuma satu yang saya tidak senang dari generasi muda jika mereka mulai belajar mempergunjing, memfitnah, kemudian membongkar aib siapa saja. Karena dalam ajaran agama saya (Islam), hal-hal seperti itu tidak dibenarkan,” kata Eko Maulana Ali kepada Majalah TOPIK dalam sebuah kesempatan wawancara. Karena itu, sergahnya, bagaimana kita menciptakan generasi berakhlakul karimah, kalau sejak awal generasi muda kita latih pada hal-hal yang tidak pantas, tidak patut, dan tidak sesuai dengan ajaran agama. “Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan kaum muda sepanjang membangun kreatifitas yang sifatnya konstruktif bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Eko. Sebut saja misalnya ketika kaum muda ingin membuat acara pemecahan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) di beberapa kabupaten di provinsi ini, seperti di Belitung Timur, minum kopi bareng yang iikuti 17 ribu peserta serta event menampilkan parang terbesar beserta perayaan pestanya. “Saya tidak akan memberangus kreatifitas mereka, karena saya melihat itu tugas saya. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan kaderkader penerus yang lebih baik dari dirinya. Itulah falsafah saya dalam rangka membangun potensi pemuda, baik untuk hari ini maupun untuk kepentingan generasi penerus,” papar pria kelahiran Bangka, 28 September 1951 ini. Dikatakan juga bahwa pada hakekatnya hubungan antara organisasi kepe-

Ir H Eko Maulana Ali SAp MSc:

Mengambil Jalan Positif Bagi Rakyatnya Sebagai seorang Gubernur, dirinya menyadari bahwa dalam membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibutuhkan kemampuan dan kerja keras dalam mensinergikan semua potensi yang ada di daerahnya. Baik itu dari kalangan mudanya, hasil alamnya maupun potensi-potensi yang lain. Karena, baginya, tanpa itu semua Babel tidak akan dapat berkembang dengan baik. mudaan dengan pihak pemprov cukup kondusif. Tetapi tentunya kalau ukurannya perasaan memang tidak sama. Karena jika menggunakan tolok ukur perasaan, pasti hasilnya tidak sama. Disinggung soal tingginya hargaharga, khususnya bahan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko mengatakan, hal ini akibat ketergantungan yang begitu besar pada suplay bahan pokok makanan dari luar daerah

yang berakibat pada tingginya ongkos angkut. Apalagi pada saat musim angin kencang, cuaca jelek, atau kapal tidak ada yang berani berlayar membawa bahan-bahan makanan, sehingga pada saat itu terjadi inflasi. “Nah, hukum pasar itu kalau sudah naik susah turun. Apalagi sudah naik dalam kurun waktu tertentu dianggap sebagai suatu kepatutan atau kepantasan. Salah satu syaratnya harus meningkat-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKSKLUSIF kan kemandirian kita untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar di daerah ini (Babel),” jelas suami dari Ny. Noerhari Astuti. Dia lantas mencontohkan komoditas cabai yang masih didatangkan dari luar. Sehingga kalau terjadi paceklik cabai di luar, sudah pasti Babel kesulitan stok cabai. “Apa tidak membuat sayur itu mahal,” ujar pensiunan Angkatan Laut ini. Eko tak kehabisan ide. Dia mencoba merangsang beberapa kelompok tani untuk membudidayakan tanaman holtikultura, walau masih belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Babel. Pasalnya masyarakat yang mau membudidaya tanaman-tanaman tersebut masih terbatas. Di sisi lain memang tanaman seperti kol, buncis, tidak bisa tumbuh di Babel karena daerah pantai. Hal ini merupakan salah satu kendala. Di situlah keterbatasan daerah Babel yang disebut lembah-lintas perbatasan dalam kaitan dengan agroclimate/iklim dan cuaca. Tetapi di Babel ditutupi dengan kemampuan dari komoditas lain seperti kelapa sawit, lada, karet, begitu pula di sektor pertambangan, Babel banyak menyimpan potensi timah. “Tuhan memang menciptakan sesuatu dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” imbuhnya. Masih terkait inflasi di Babel, lanjut Eko, juga disebabkan oleh infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas. Kapalkapal barang yang masuk ke Pelabuhan Pangkal Balam kapasitasnya kurang dari 1.000 ton. Hal ini menyebabkan biaya per unit barang itu menjadi mahal. Karena itu, Eko akan—terus-- meningkatkan kapabilitas infrastruktur, termasuk pelabuhan yang dapat mengakomodir kapal-kapal lebih dari 2.500-10.000 ton. “Itu baru solusi,” tukasnya seraya mengungkapkan, kalau dulu angkat beras itu bisa bolak-balik empat kali, sekarang hanya sekali. Lebih jauh Eko mengatakan dirinya sedang memikirkan cara agar masyarakat setempat tidak hanya menggantungkan mata pencahariannya pada timah semata. Tapi bagaimana mengembangkan komoditas lain yang bisa dilakukan sebagai unggulan. Caranya, disebutkan Eko, pertama, mentransformasikan dari yang semula menitik beratkan industri hulu menjadi sesuatu yang terintegrasi ke industri hilir untuk menciptakan nilai tambah. Nilai tambah ini digunakan untuk mengembangkan

sektor-sektor lain sebagai bagian dari upaya subtitusi, sehingga suatu saat nanti menjadi pengganti timah. Misalnya membangun infrastruktur sehingga bisa memperkuat kemampuan ekonomi makro maupun mikro masyarakatnya. Sehingga pertumbuhan perdagangan menjadi bagus, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Untuk sektor pertanian juga terus dikembangkan dengan upaya intensifikasi (peningkatan produktivitas), ekstensifikasi dan diversifikasi. Jika padi di sawah sekarang hanya menghasilkan 6 ton gabah per hektar, nanti meningkat menjadi lebih besar lagi. Lahan-lahan yang masih nganggur, dibuatkan menjadi lahan persawahan. Kemudian diversifikasi, apalagi bahan makanan yang cocok dikembangkan di Babel ini, mungkin jagung atau apa saja. Untuk meningkatkan sektor pertanian, tentunya memerlukan dana dan upaya penelitian, terutama bagaimana mengelola tanah di Babel. Tanah yang tidak subur disuburkan, kemudian membudidayakan bibitnya. Bibitnya harus lebih khusus yang berproduktivitas tinggi dan tahan hama. Untuk sektor perkebunan, lada menjadi unggulan masyarakat dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dapat menciptakan bibit-bibit lada yang unggul, tahan hama, produktifitas tinggi sehingga walaupun kemampuan lahannya kecil tapi produksi tahunannya besar. Begitupun dengan perikanan, yang sekarang masih menggunakan pola tradisional akan dipersiapkan industri perikanannya. “Industri hilir ini kita persiapkan dari dana, baik dalam bentuk royalty ataupun CSR,” kata Eko. Sementara berkaitan dengan anggapan bahwa penambangan timah yang ada di Bangka, ketika dirinya masih menjabat Bupati, yang berekses pada perusakan lingkungan, ada anggapan bahwa pemerintah daerah seperti menutup mata dan tidak peduli dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, dirinya sangat menyayangkan tuduhan seperti itu. Padahal sebagai lembaga publik dirinya dituntut agar bisa menegakkan hukum. Akhirnya ada satu pertimbangan yang sangat berat, apakah masyarakatnya harus dihukum seluruhnya yang melakukan kegiatan-kegiatan illegal meaning/ kejahatan pertambangan dalam kapasitas terbatas skala yang kecil ini. “Kita masukan mereka dalam pen-

jara semua, atau kita biarkan mereka berkembang dan kita cari solusi ke depan. Ini dilematis, dimakan mati ibu, tidak dimakan ayah mati,” ungkap peraih Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI ini seraya mengatakan kemampuan perangkat daerah pada masa 12-13 tahun lalu itu dengan masa sekarang tidak sama. Dua belas tahun lalu di Pulau Bangka hanya ada satu Kapolres, satu Kodim, itu saja. Sekarang ini ada 7 Kapolres dan satu Kodim, itu pun masih kesulitan mengatasinya. Apalagi pada masa lalu itu masa euphoria reformasi. Rakyat merasa mereka lah raja di daerahnya sendiri, bukan pemerintah. “Jadi, kita memecahkan, mencari solusisolusi pada saat itu di mana eufhoria reformasi masih sangat menggelora, rakyat susah diatur dan hampir tidak taat hukum,” ungkap Eko. Eko menggambarkan situasi saat itu sangat tidak kondusif. Pada tahun 1999 dirinya bersama Kapolres dan Dandim pernah mengamankan 13 desa dengan jumlah sekitar 3.000 orang lebih. Mereka datang berduyun-duyun ke Kobatim menjelang empat hari sebelum Lebaran hendak mengambil timah. “Kita katakan ini pencurian, mereka jawab bukan mencuri lagi tapi ingin merampok karena Lebaran empat hari lagi, sementara mereka tidak punya uang,” kenang Eko. Sehingga bisa dibayangkan bagaima dirinya dan unsur Muspida mengatasi kondisi seperti itu. Supaya masyarakatnya tenang, tidak menimbulkan masalah, dan tidak anarkis, aparat pun tidak bertindak semena-mena. Untuk itu, menurut Eko, banyak diskresi-diskresi yang harus diciptakan dalam konteks demikian. Jadi apa yang terjadi selama beberapa tahun di sini sebenarnya dalam konteks pemerintah menghadapi sesuatu yang sangat khusus. Dalam kondisi demikian diskresi harus diciptakan agar negeri tetap aman, damai sembari mempersiapkan perbaikan-perbaikannya untuk menata ke depan lebih baik. Menurut Eko, sikap anarkis dari masyarakat sebenarnya ada satu hal yang sangat esensial. Negara ini belum mampu menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat. Padahal kita sudah merdeka lebih dari 60 tahun. “Sekarang disalahkan siapa, rakyatnya atau pemerintahnya. Tidak ada yang salah. Kita menuju suatu yang lebih baik ke depan untuk tahapan-tahapan yang demikian,” tambah Eko. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

Halal Bi Halal Masyarakat BELAJASUMBA se Jabodetabek 2010

Satukan Hati Membangun Daerah “Bangsa kita akan menjadi semakin besar kalau kita semua pandai memelihara tali silaturahmi, persaudaraan, persatuan sehingga seberat apa pun tantangan yang kita hadapi, Insya Allah, selalu ada jalan keluar untuk mewujudkannya, untuk mengatasinya.”

esan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada acara Halal bi Halal Masyarakat BELAJASUMBA se Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) Tahun 2010 yang digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu, 23 Oktober 2010. Presiden menggarisbawahi, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang beruntung dan bukan bangsa yang merugi jika berpegang pada tali silaturahmi. Presiden pun mencontohkan dirinya dengan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, yang secara politik memiliki perbedaan atau ada pandangan-pandangan politik yang tidak sama. Namun, kedua belah pihak tetap memelihara ikatan silaturahmi. “Saya yakin, sebagai yang sangat mencintai rakyat, kita semua selalu memikirkan untuk rakyat kita yang bermanfaat. Dengan demikian tidak perlu ada jarak yang tidak boleh ada jembatannya, tidak boleh kita saling bermusuhan diantara kita,” demikian ungkap Presiden. Presiden juga meminta kepada masyarakat Sumatera bagian selatan (Sumbagsel), yang kini dinamakan de-

ngan Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung), untuk melestarikan kekuatan tali silaturahmi yang menjadi nilai religius masyarakat Sumatera bagian selatan, persaudaraan dan kesetiakawanan serta kebanggaan terhadap Tanah Air, leluhur dan yang khas dari Sumbagsel untuk membangun Sumbagsel sebagai bagian dari pembangunan di negeri ini. “Saya mengatakan bahwa kekuatan cultural seperti inilah yang memiliki kekuatan yang dahsyat, non phsycal power of the nation, soft power karena banyak sekali sesuatu yang bisa kita atasi, kita carikan solusinya dengan soft of power, pendekatan budaya, pendekatan keagamaan, pendekatan silaturahmi yang sekarang menjadi tema dari pertemuan hari ini,” tandas Presiden SBY. Presiden SBY yang juga Ketua Pembina Partai Demokrat mendorong agar para pimpinan masyarakat di Sumatera bagian selatan bersama masyarakat luas dan perangkat pembangunan Sriwijaya untuk mengubah masa depan Sumbagsel ke arah yang lebih baik. Yang jelas, kata Presiden, Sumbagsel memiliki potensi, baik kekayaan alam,

posisi geografis, jembatan antara seluruh Pulau Sumatera dengan Jawa dan secara geologi dekat dengan Malaysia, Singapura dan perkembangan-perkembangan ekonomi di Asia Tenggara. “Jangan sia-siakan luxury, kemewahan dalam tanda kutip, potensi yang dimiliki oleh Sumatera bagian Selatan,” tandas Presiden. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Drs H Hasan Basri Agus, MM, mengajak masyarakat Sumbagsel atau Belajasumba untuk bersatu dan berkontribusi membangun daerahnya masing-masing. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi meminta agar seluruh masyarakat Belajasumba menyatukan sikap, menyatukan hati untuk membangun lima provinsi di Sumatera bagian Selatan. Hasan Basri juga mengingatkan tentang perjalanan sejarah Tentara Pelajar (TP) Sriwijaya, salah satu organisasi yang memotori terselenggaranya acara halal bi halal tersebut. Diungkapkan Hasan Basri, TP Sriwijaya pada fase perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia merupakan singkatan dari Tentara Pelajar, yang dulunya berjuang bersama untuk mengusir

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI penjajah dari Bumi Nusantara, terutama di daerah Sumatera bagian selatan (Belajasumba). Dikemukakannya bahwa persatuan dan kebersamaan adalah hal yang sangat positif dari TP pada masa itu. Pasca kemerdekaan RI, TP Sriwijaya diubah menjadi Tenaga Pembangunan. Jiwa persatuan dan kebersamaan masa Tentara Pelajar itu pun dirasakan sangat penting untuk dipupuk kembali. Sekarang ini, kata Gubernur Jambi, bukan lagi masa merebut kemerdekaan, namun mengisi kemerdekaan. Maka semangat persatuan dan kebersamaan ditujukan untuk pembangunan, untuk membangun Belajasumba. Hasan Basri pun meminta tokohtokoh masyarakat Belajasumba yang berdomisili di Jabodetabek mengingat daerahnya masing-masing dan mendukung program pembangunan di daerahnya. Hasan Basri bahkan mengatakan, bahwa dalam Hadist Nabi pun dinyatakan agar orang-orang mengingat dan peduli terhadap daerahnya. “Saya menghimbau masyarakat Belajasumba di Jabodetabek yang kondisi ekonomi dan keuangannya relatif baik, supaya memberikan sebagian dari kekayaannya membantu masyarakat miskin di daerahnya masing-masing, bahkan

kalau bisa membantu masyarakat di Belajasumba,” himbau Gubernur. Dalam kesempatan itu juga Hasan Basri Agus mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pengurus Belajasumba atas terselenggaranya acara halal bi halal, karena hal ini sebagai langkah penting menyatukan kelima provinsi. Kesatuan dan keterpaduan masyarakat kelima provinsi itu sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat Belajasumba. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, merupakan perwakilan gubernur Belajasumba yang memberikan sambutan dalam acara halal bi halal tersebut. Ada dua orang gubernur dari lima provinsi Belajasumba yang hadir dalam acara itu, yakni Hasan Basri Agus dan Gubernur Sumatera Selatan Ir Alex Noerdin, MBA. Aburizal Bakrie, salah satu tokoh masyakat Belajasumba, dalam sambutannya mengungkapkan agar seluruh masyarakat Belajasumba bisa mengatasi ego yang bersifat negatif, karena menurutnya hal tersebut akan menjadi penghalang dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ia menekankan agar ego tersebut diarahkan untuk yang positif. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI yang sekarang

menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan agar jangan sampai ada sekat-sekat dalam masyarakat Belajasumba. Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, pun meminta agar masyarakat Belajasumba bersama-sama bahu-membahu memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada, berperan aktif dalam pembangunan Belajasumba, agar masyarakat Belajasumba semakin lama semakin sejahtera. Sebelumnya, Ketua Panitia Halal bi Halal Belajasumba, Ansori Sinungan (dari Lampung) mengatakan bahwa halal bi halal ini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan hampir 40 tahun dan sangat positif untuk mendukung pembangunan di Belajasumba. Dia juga menyatakan, bahwa dalam halal bi halal ini dilakukan penggalangan dana bagi masyarakat korban banjir bandang di Wasior, Papua Barat. Sementara itu Ketua Umum TP Sriwijaya, Ir H Syarifuddin Alambai MT, mengatakan, Acara Halal Bihalal masyarakat yang berasal dari 5 Provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan ini mencari sumber dana dari donaturdonatur yang sudah kordinasi terpadu antar provinsi. Ditanya mengenai bentuk perhatian TP Sriwijaya terhadap masyarakat, beliau menjawab bahwa sekarang ada Musrembang Pusat dan tingkat daerah, maka kalau ada jalan dan infrastruktur yang rusak akan membantu dengan kordinasikan dengan Kepala Daerah di wilayah bersangkutan. “Kalau ada jalan rusak di kabupaten maka akan disampaikan kepada Bupati/Walikota tersebut,” ujar beliau yang juga mantan Direktur Utama Jasa Marga. Acara halal bi halal yang mengusung tema “Dengan Halal bi Halal Kita Tingkatkan Solidaritas Masyarakat Sumatera Bagian Selatan dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Wilayah Belajasumba” itu sendiri dimeriahkan dengan penampilan alat musik tradisional dari Bengkulu, Tari Zara Zapin dari Jambi, Tari Zapin Rebana dari Bangka Belitung, Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan Pagelaran Busana (Zainal Songket) dari Palembang. Puteri Indonesia 2010, Nadine Alexandra Dewi Ames, dan perwakilan lainnya dari Yayasan Puteri Indonesia turut hadir, dimana TP Sriwijaya dan Yayasan Puteri Indonesia bekerjasama menggalang dana untuk Wasior. Sebagai pembawa acara, dua artis kondang Helmi Yahya dan Refalina S Temat. ] Iwan P/Endang

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

PTSP Terbaik untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tiga provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota meraih penghargaan terbaik dalam program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dari BKPM. Tahun depan, BKPM merencanakan akan melakukan kualifikasi kepada 265 penyelenggara PTSP.

adan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), baru-baru ini mengumumkan dan memberikan penganugerahan penghargaan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbaik tingkat provinsi, kabupaten dan kota tahun 2010. Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi BKPM atas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Diharapkan daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan akan terus menjaga dan senantiasa menyempurnakan kualitas pelayanan kepada investor dan calon investor. “Bagi daerah lain yang belum mendapat penghargaan, hal ini dapat memacu kompetisi yang sehat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan PTSP,” ujar Gita Wirjawan. Pada 2010, BKPM telah melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kualifikasi 130 penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pelaksanaan penilaian mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu di Bidang Penanaman Modal. Sementara aspek penilaiannya antara lain terdiri dari sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi kompetensi yang handal, tempat penyelenggaraan PTSP, sarana dan prasarana kerja, media informasi, mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses penanam modal, layanan pengaduan (help desk) serta interkoneksi Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Pengumpulan dan verifikasi data dan informasi di lapangan atas 130 penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia. 130 penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal tersebut terdiri dari 33 penyelenggara PTSP Penana-

man Modal Provinsi (seluruh Indonesia), 53 penyelenggara PTSP Penanaman Modal Kabupaten, serta 44 penyelenggara PTSP Penanaman Modal Kota. Dari verifikasi data dan informasi di lapangan tersebut, telah terpilih 10 nominasi penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Terbaik tahun 2010 untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi data dan informasi di lapangan serta pemaparan yang dilakukan oleh para nominasi, tim penilai yang terdiri dari wakil dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKPM, telah menyepakati penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbaik tahun 2010 tingkat provinsi, kabupaten dan kota sebagai berikut: 1. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik tahun 2010: Peringkat Pertama: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Peringkat Kedua: Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Peringkat Ketiga: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat 2. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik tahun 2010: Peringkat Pertama: Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Peringkat Kedua: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Peringkat Ketiga: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 3. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik tahun 2010: Peringkat Pertama: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, Jawa Barat Peringkat Kedua: Badan Pelayanan Perizinan Kota Pekalongan, Jawa Tengah Peringkat Ketiga: Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Dengan adanya kualifikasi PTSP di Bidang Penanaman Modal, kata Gita Wirjawan, maka akan lebih memudahkan Badan Koordinator Penanaman Modal bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pembinaan yang lebih terarah dan terfokus. “Sehingga pelayanan yang terkait penanaman modal di beberapa daerah di seluruh Indonesia dapat diperbaiki dan ditingkatkan,” jelas Gita Wirjawan seraya menambahkan, pada 2011, BKPM merencanakan akan melakukan kualifikasi kepada 265 penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang belum dikualifikasi pada 2010 ini. ] Syarif/Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI Agusrin M Najamuddin:

“Perangi Kebodohan, Kemiskinan, dan Ketertinggalan” Pada peringatan HUT ke-42 Provinsi Bengkulu, Gubernur Agusrin M Najamuddin memberikan reward (penghargaan) bagi guru berprestasi, pengawas sekolah se-Provinsi Bengkulu berupa kendaraan roda dua sebanyak 30 unit. Gubernur Agusrin juga mengajak untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.

etiap tanggal 18 November merupakan moment yang sangat bersejarah bagi Provinsi Bengkulu, karena bertepatan dengan jadinya Provinsi Bengkulu. Pada tanggal tersebut selalu diperingati HUT Provinsi Bengkulu, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi dengan melakukan upacara yang dimulai pukul 07.00 hingga selesai. Tahun ini, HUT ke-42 Provinsi Bengkulu ditandai dengan upacara yang dilaksanakan di halaman kantor gubernur dengan inspektur upacara Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M Najamuddin, ST, yang diikuti seluruh PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Jajaran TNI/Polri, Polisi Pamong Praja, dan pelajar. Dalam sambutannya Gubernur Bengkulu, H. Agusrin M Najamuddin mengajak seluruh pegawai negeri sipil agar selalu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan rasa tangung jawab, sehingga pelayanan dapat diselesaikan tanpa ada yang dirugikan. Masih menurut gubernur, tugas kita ke depan masih panjang. Dengan memperingati ulang tahun Provinsi Bengkulu hendakanya senantisa mengenang jasa para pendiri provinsi ini. Agar Pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini dapat tercapai sesuai dengan amanah para pendiri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Diakui gubernur, memang masih ada pekerjaan pembangunan di daerah ini yang belum diselesaikan. “Namun percayalah semua ini merupakan keberhasilan yang tertunda, dan pada tahun 2012 nanti kita akan fokus untuk memperbaiki jalan se-Provinsi Bengkulu, sehingga transportasi darat dapat berjalan dengan lancar,” kata Gubernur Agusrin. Pada peringatan hari ulang tahun ke-42 Provinsi Bengkulu kali ini, Gubernur Agusrin memberikan reward bagi guru berprestasi, pengawas sekolah se-Provinsi Bengkulu berupa kendaraan roda dua sebanyak 30 unit. Gubernur juga berpesan, “Kepada guru yang mendapat predikat terbaik akan mem-

Agusrin, Gubernur Bengkulu.

bangkitkan gairah dalam memberikan tuntunan yang berkualitas bagi anak didiknya sehingga dapat memacu dunia pendidikan kita lebih baik lagi.” Pada kesempatan itu, Gubernur Agusrin juga mengajak untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Hadir pada upacara memperingati hari ulang tahun ke-42 Provinsi Bengkulu unsur Muspida, kepala dinas dan kepala badan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Setelah selesai melaksanakan upacara, Gubernur Bengkulu beserta unsur Muspida mengikuti Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda mendengarkan pidato Gubernur Bengkulu berkaitan dengan hari ulang tahun Provinsi Bengkulu. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan, Kurnia Utama, S.Sos, M.Si. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kurnia Utama, ketika menyampaikan sambutannya mengatakan, periode 2005 – 2010 di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur selain memiliki prestasi juga terdapat banyak catatan, ada 18 catatan, di antaranya, kerusakan jalan terjadi di berbagai ruas dan perbaikannya dinilai belum optimal dan mengganggu transportasi darat. Pengerukan alur Pulau Baai yang tak kunjung selesai, kasus sengketa tanah PTPN VII dengan masyarakat di Kecamatan Sukaraja juga belum tuntas. Sering terjadi

mutasi PNS pada periode 2005-2010, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kurang baik, optimalisasi dana hibah juga minim, minimnya investasi di Bengkulu seperti industri besar. “Karena itu, gubernur diharapkan dapat memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat luas,“ kata kurnia. Sementara itu Gubernur Agusrin mengakui banyak kekurangan dalam pemerintahannya pada periode pertama dan dia berjanji akan memperbaiki kinerjanya. “Namun kinerja yang lebih baik pasti akan saya terapkan,” ujarnya. Gubernur juga beralasan, tertundanya perbaikan jalan karena pemerintah provinsi lebih memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan. “Dan alhamdulillah hasilnya Bengkulu mendapat peringkat ketiga nasional,” bilangnya. Masih menurut gubernur, kebutuhan akan pangan lebih penting dibanding perbaikan jalan, karena itu gubernur konsen kepada urusan perut. “Karena hal ini tidak dapat ditunda–tuda lagi meski dalam kondisi apapun urusan perut harus di penuhi,” jelas Agusrin. Tampak hadir dalam rapat paripurna istimewa, sejumlah anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu di antaranya, Bambang Soeroso, Mahyudin Sobri, dan senator muda Sultan Bactiar Najamuddin, para mantan gubernur, pejuang serta undangan lainnya. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

Sumpah Jabatan pengangkatan Bupati Bengkulu Tengah.

Asnawi A Lamat :

â&#x20AC;&#x153;Saya Akan Melanjutkan Program Pembangunan Bentengâ&#x20AC;? Gubernur Provinsi Bengkulu, H Agusrin M Najamuddin, ST, telah melantik Drs H Asnawi A Lamat, MSi, sebagai Pejabat Bupati Bengkulu Tengah. Asnawi tetap akan melanjutkan program pembangunan bupati sebelumnya.

engangkatan Asnawi A Lamat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 17â&#x20AC;&#x201C; 953 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Pelantikan dilakukan Gubernur Bengkulu, H Agusrin M Najamudin, ST pada 20 Nopember 2010 di Gedung Daerah (rumah dinas gubernur). Gubernur Agusrin dalam arahannya mengatakan, pengangkatan Asnawi menjadi Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, karena beliau saat ini menjabat Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah, dan layak untuk diusulkan menjadi caretaker Bupati Bengkulu Tengah. Di samping itu Asnawi telah berhasil mengantarkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengantarkan bupati definitif, pejabat bupati Bengkulu

Tengah yang lama sudah habis masa jabatannya dan tidak dapat diperpanjang terhitung tanggal 19 November 2010. Masih menurut Gubernur Agusrin, dirinya percaya kalau pejabat yang baru

dapat mengantarkan bupati definitif dalam pemilukada bulan Maret 2011 yang akan datang. Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada Bambang Suseno atas pengabdiannya selama dua tahun menjabat Bupati Bengkulu Tengah. sementara itu Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Asnawi A Lamat, MSi ketika memberikan keterangan pers mengatakan, dirinya tetap akan melanjutkan program pejabat yang lama, yaitu pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Disinggung biaya pemilukada pada bulan Maret 2011, Asnawi mengatakan dibutuhkan dana sebesar Rp 11,8 miliar. Dana sebesar itu untuk mengantisipasi bila pemilukada tersebut dilakukan dua putaran. ] Budi Raharjo

Gubernur Agusrin menyematkan Lencana Bupati kepada Asnawi A Lamat.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KOLOM

Deponeering

Tinggalkan Bom Waktu

Oleh : Komjen (Pur) Drs Nugroho Djayusman (mantan Kapolda Metro Jaya)

ukup lama masyarakat menunggu dengan harapharap cemas. Panggung teater yang melibatkan dua aktor ternama berdurasi cukup panjang. Energi penonton dan mereka yang terlibat dalam pementasan ini seperti terkuras. Dalam kurun waktu cukup lama lakon pergelaran ini digelar. Penonton dibuat penasaran, karena susah menebak ending dari alur ceritera pementasan yang dimainkan. Ibarat sandiwara, itulah kasus yang melibatkan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Namun drama panjang itu akhirnya berakhir. Kedua aktor utama diberikan hadiah deponeering (mengenyampingkan perkara) oleh pihak Kejaksaan Agung. Artinya kasus kedua komesioner KPK ini dianggap selesai, sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan ke pengadilan. Memang, untuk sementara pementasan dianggap berakhir. Namun, apakah masyarakat puas dengan suguhan yang diberikan sang sutradara? Menyikapi langkah kebijakan deponeering yang diambil oleh pihak Kejaksaan Agung, silang pendapat dari berbagai kalangan pun berseliwarang, mulai dari pakar hukum, politisi, akademesi bahkan mungkin juga menjadi pembicaraan utama di warung-warung kopi. Hal ini memberikan indikasi bahwa kasus Bibit-Chandra cukup menyita perhatian publik. Sehingga muncul pertanyaan, apakah langkah Kejaksaan itu sudah tepat, ataukah justru jadi blunder bagi perkembangan hukum di Indonesia ke depan. Menurut saya itu adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Tentang kewenangan itu diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf C tentang Kejaksaan. Jadi dalam konteks ini kita bicara kewenangan tentang kebijakan Kejaksaan dalam memutuskan kasus ini. Tentunya kebijakan ini akan memberikan implikasi hukum. Dampak positifnya kasus itu selesai, tapi dampak negatifnya ada multi penafsiran di masyarakat terkait langkah kejaksaan memberikan deponeering.

Sebagian masyarakat mungkin memaklumi bahwa langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk kepentingan lebih besar dan demi jalannya roda lembaga KPK. Tapi ada juga yang beranggapan jika kasusnya sudah P21, maka sepatutnya dilimpahkan ke pengadilan. Karena berkas perkara itu sudah lengkap dari aspek administrasinya, baik formil maupun materiilnya. Deponeering juga bisa memberikan dampak kurang baik bagi yang bersangkutan sendiri (BibitChandra). Mengapa demikian, karena masih ada beban/ganjalan, seperti dari sisi hukum mereka tidak tahu apakah bersalah atau tidak. Selain itu masyarakat juga akan menilai, KPK tugas utamanya menangani kasus-kasus korupsi, sama seperti dituduhkan kepada Bibit-Chandra. Namun pada sisi lain keduanya masih dipertahankan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Padahal kasusnya itu sendiri masih gelap karena belum ada keputusan dan kepastian hukum berdasarkan hasil persidangan. Sudah barang tentu akan timbul anggapan, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan institusi KPK, sementara anggotanya diduga terlibat dalam kasus korupsi. Untuk itu langkah deponeering yang diambil lembaga Kejaksaan Agung jangan karena tekanan pihak tertentu sehingga kasus ini bisa selesai di luar persidangan. Dampak lainnya, pihak-pihak yang punya perkara sama, juga menginginkan diperlakukan seperti Bibit-Chandra. Kenapa hanya Bibit-Chandra saja, apa hebatnya dua orang ini sehingga harus mendapat perlakuan khusus dari Kejaksaan Agung. Banyak kalangan menilai kalau langkah deponeering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang Bibit-Chandra dikarenakan besarnya desakan dari kalangan LSM penggiat anti korupsi. Jika benar seperti itu sungguh sangat disayangkan. Harusnya mereka mendesak agar kasus ini dibawa ke persidangan jika memang mereka konsekuen dengan sikapnya bahwa mereka anti korupsi. Karena keputusan sidang itu sifatnya inkrach (berkekuatan hukum

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KOLOM tetap). Sehingga permasalahannya terlihat terang benderang, siapa yang merekayasa, atau sebaliknya. Jadi idealnya kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Secara pribadi saya kasihan terhadap Bibit-Chandra, karena saya yakin yang bersangkutan menghendaki suatu kepastian hukum yang memberikan ketenangan dirinya dan keluarganya, dibandingkan mereka hanya memperoleh suatu kebijaksaan yang hanya sekedar diatur dalam suatu perundangan. Saya yakin Bibit dan Chandra siap kasusnya dibawa ke pengadilan. Karena mereka yakin 100 persen dirinya tidak menerima apa-apa seperti yang dituduhkan. Sikap Jaksa Agung melakukan langkah tersebut (deponeering) sebenarnya bukan merupakan suatu solusi yang tepat, tetapi justru meninggalkan bom waktu bagi perjalanan hukum di Indonesia. Tidak Tepat Pertimbangan Kejaksaan Agung mengambil langkah deponeering dengan alasan untuk kepentingan yang lebih besar dalam arti biar roda organisasi KPK tidak terganggu, rasanya kurang tepat. Jika hanya sekadar menyelamatkan KPK apakah dengan tidak adanya dua pimpinan KPK tadi, maka KPK akan mandek atau bangkrut? Rasanya tidak mungkin, karena institusi KPK sudah diatur oleh undang undang. Apabila ada keterlibatan anggotanya dalam suatu kasus, maka apakah perlu dipikirkan ada kocok ulang atau penambahan anggota baru dengan melakukan seleksi lagi seperti yang dilakukan terhadap pimpinan KPK kemarin, yaitu Antasari Azhar.

berbeda pula. Jadi menurut saya, memang hal ini harus dikaji lagi oleh DPR, apakah keputusan itu sudah tepat atau belum. Kita sering berbicara negara kita adalah negara hukum, mengapa kita tidak menyelesaikan suatu permasalahan itu dari aspek pendekatan hukum yang benar. Selain itu, sebelum pengumuman deponeering diumumkan secara resmi Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono, Jaksa Agung Muda (Jampidsus) Amari terlebih dahulu mengumumkannya. Tak pelak langkah tersebut menimbulakan gonjang-ganjing dan berbagai penafsiran di masyarakat, bahwa dalam internal kejaksaan terjadi perpecahan. Bahkan ekstrimnya lagi Jampidsus dituduh mencari dukungan publik dan mencuri star untuk menjadi Jaksa Agung. Tapi apa benar seperti itu? Menurut saya apa yang dilakukan Jampidsus Amari jangan ditafsirkan terlalu jauh. Persoalannya hanya pada koordinasi semata, jadi langkah Amari adalah hal yang wajar-wajar saja. Karena dia juga mempunyai kewenangan untuk berbicara. Walaupun memang bisa lihat bahwa pernyataan Jampidsus itu terlalu dini atau prematur penyampaiannya. Sama dengan jabatan kapolri kemarin, apa ada yang mencuri start, kan tidak ada, karena itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang berhak menunjuk siapa saja, apakah dari dalam atau dari luar institusi Kejaksaan Agung.

G N RI

E E ON

P E D

Ada juga sebagian kalangan beranggapan bahwa akan terjadi kepincangan di KPK jika Bibit-Chandra ditahan. Selain itu dua komesioner yang tersisa bukan dari kalangan hukum, rasanya terlalu mengada-ada. Sebetulnya begini, sejak dari berkas perkara itu dikatakan P21, tentunya sudah bisa prediksi bahwa status dari tersangka tadi akan berubah menjadi terdakwa apabila berkasnya akan diteruskan ke pengadilan. Dengan perubahan statusnya menjadi terdakwa, maka jabatannya di KPK otomatis dicabut. Dari situ, harus sudah dipikirkan untuk mencari penggantinya. Perlu dicermati juga bahwa yang mengambil kebijakan deponeering terhadap kasus ini bukan seorang Jaksa Agung definitif, melainkan Plt Jaksa Agung. Apakah ini wajar dan mempunyai kekuatan hukum? Hal inilah yang harus dikaji lagi. Karena bila kita berbicara tentang hukum di Republik ini, 10 atau 20 orang pakar hukum, pasti lahir 20 pendapat yang

Menyangkut tuduhan bahwa ada konflik internal terkait indikasi Jampidsus Amari berambisi menjadi Jaksa Agung sekali lagi saya melihatnya tidak sampai sejauh itu. Tapi keinginan menjadi Jaksa Agung adalah wajar. Jangankan Jampidsus, semua JAM-JAM yang lain punya keinginan yang sama. Pasti itu! Karena jabatan Jaksa Agung adalah posisi yang terhormat dan prestisius. Siapapun juga pasti ingin meraihnya. Jangan Jaksa Agung Mudanya (JAM), yang di bawahnya juga pasti menginginkan hal yang sama dan punya kepentingan, bahkan orang luar juga punya kepentingan. Artinya orang luar kejaksaan juga punya kepentingan untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. Jadi saya tidak melihat ada intrik-intrik di internal kejaksaan Agung terkait dengan pencalonan Jaksa Agung. Semuanya wajar-wajar saja dalam hal keinginan untuk menduduki posisi tersebut. Contohnya saya saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, suatu posisi yang cukup prestesius. Sudah barang tentu harapan saya adalah menjadi Kapolri, tapi saya tidak menjadi Kapolri, ya tidak apa-apa. Hanya sebagai manusia wajar kalau saya punya harapan. ]

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK Selasa, 10 Agustus 2010 itu, ada ceremony penting di halaman kantor Walikota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya Nomor 2. Lebih-lebih Gubernur DKI Jakarta H Fauzi Bowo hadir dalam acara tersebut. Nampak pula pejabat teras di lingkungan Pemprov DKI antara lain Plh Sekda H Fadjar Panjaitan dan para walikota lima wilayah, anggota DPRD DKI, pejabat di lingkungan Pemkot Jakbar, Muspiko Jakbar, para camat, lurah serta undangan. Ada apa gerangan? Rupanya Selasa pagi Gubernur Fauzi Bowo sedang melantik Drs H Burhanuddin MM sebagai Walikota Administrasi Jakarta Barat menggantikan H M Djoko Ramadhan yang telah memasuki masa purna bakti.

Drs H Burhanuddin MM

Walikota Administrasi Jakarta Barat

MRT dan Rusun, Meminimais Problema di Jakarta

alam sambutannya, Gubernur mengatakan meskipun jabatan Walikota di wilayah DKI Jakarta bersifat administrasi, namun jabatan tersebut strategis dan tanggung jawabnya tidak lebih ringan dibanding dengan walikota di wilayah otonom. Bahkan dalam beberapa aspek beban tugasnya lebih berat dan kompleks, sebagaimana salah satu warna dasar dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat dan Organisasi Daerah. "Pemerintahan tingkat provinsi akan lebih berperan pada penentuan norma, kaidah-kaidah hukum dan kebijakan umum. Sedangkan tataran operasional didelegasikan secara luas di tingkat kota dan unit-unit teknis lainnya," papar Gubernur. Dijelaskan, seluruh kebijakan Provinsi DKI Jakarta pada tingkat operasional berada dalam koordinasi walikota.

Terkait kasus-kasus penyerobotan tanah oleh pihak-pihak tertentu, Gubernur berpesan kepada H Burhanuddin sebagai Walikota baru agar melakukan pengamanan. Menurut Gubernur, banyak kasus penyerobotan asset pemerintah di wilayah ini. Untuk itu walikota harus dapat mengamankan dan menjaga aset tersebut. Sehingga jangan sampai terjadi lagi tindakan penyerobotan atas aset-aset pemerintah khususnya Provinsi DKI Jakarta lagi ke depannya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius menurut Gubernur adalah penanganan 97 RW tergolong kumuh yang tersebar di 40 kelurahan, delapan kecamatan di Jakarta Barat. Termasuk 16 titik rawan banjir yang tersebar di 32 kelurahan yang harus ditangani melalui program refungsi saluran makro dan mikro. "Tentunya hal itu juga didukung dengan kesadaran warganya. Dan ini

menjadi tugas pemerintah," tandas Gubernur. Untuk penanggulangan musibah kebakaran, Gubernur berharap Pemkot Jakbar meningkatkan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran di permukiman padat. Sementara itu Walikota Jakarta Barat yang baru dilantik Drs H Burhanuddin MM, menyatakan tidak mau membuat janji politik baru terkait proses suksesi dirinya dari Bupati Kepulauan Seribu menjadi Walikota Jakbar. "Konsep dasar, visi-misi Jakarta Barat sudah ada di tangan Pak Djoko sebagai perencana, saya hanya meneruskan saja," katanya. Pria kelahiran Bima ini menegaskan hanya akan melakukan penajaman program dari pendahulunya, di antaranya terkait dengan proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road West One dan West Two (JORR W1 dan W2), kesehatan, pendidikan, infrastruktur, modernisasi hak-hak pegawai, hing-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK ga ke pengerukan kali sebagai solusi dari banyaknya cakupan wilayah Jakarta Barat yang rawan banjir. "Di masa Pak Djoko dengan pengerukan yang baru berjalan sekitar 30 persen sudah mulai menunjukkan hasil. Dari biasanya genangan air bertahan hingga satu jam, sekarang bisa surut dalam waktu setengah jam," ujar Burhanuddin. Kini, bagaimana kelanjutan dari program Drs H Burhanuddin MM untuk memajukan Kota Administrasi Jakarta Barat, berikut kutipan wawancara Syarifudin dan Mirza dari Majalah TOPIK dengan pria kelahiran 29 Juni 1954 ini pada 2 November 2010. Bisa dijabarkan grand strategy Anda untuk membangun Kota Administratif Jakarta Barat? Jelas kita ingin menterjemahkan asas pemerintahan daerah, yang masih sering dilupakan orang bahwa kita pernah sumpah di sana. Asas pertama, adanya kepastian hukum. Kedua, untuk kepentingan umum/publik. Ketiga, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, proporsional. Kelima profesional. Keenam, efektif, dan ketujuh efisien. Untuk menterjemahkan asas-asas tersebut ada produk-produk perencanaan Undang Undang No 24 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional. Yaitu dimulai dari top-down, bottom-up, filosofi, dan politis yang diran-

cang berdasarkan Musren, dari yang terendah kelurahan, kecamatan, tingkat kota sampai tingkat DKI Jakarta. Nah, Kota Jakarta Barat ini kan sifatnya administratif, tidak otonom. Oleh sebab itu, orientasi pemerintahan juga tidak punya â&#x20AC;&#x153;dapur sendiriâ&#x20AC;?. Jadi merancang konsep di lapangan melalui musyawarah tetapi tidak punya dapur sendiri. Maksudnya? Maksudnya setiap produk yang akan dirancang nantinya digodok oleh DPRD DKI Jakarta bersama dinas-dinas lainnya. Beda dengan daerah otonom, dia gali sendiri, kelola sendiri, dan dia manfaatkan sendiri. Kalau kami, setiap produk, misalnya dalam pencarian PBB, tetap diajukan ke DKI untuk mengelolanya. Karena itu, landasan itu saja yang kita pertajam dalam memfasilitasi fasilitas umum. Memang, oleh senior-senior kami terdahulu sudah dirancang konsep pembangunan itu seperti apa. Yang tujuan akhirnya semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Dari situ tinggal kita fokuskan, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita pola ekonomi kerakyatan, dalam artian membangun produk unggulan Jakarta Barat. Misalnya makanan dodol, handicraft, kembang, keripik singkong, dan lain-lain. Nantinya kita kemas menjadi produk unggulan Jakarta Barat. Alhamdulillah, DKI juga punya semangat untuk mendukungnya, dengan

membangkitkan serta memotori kegiatan tersebut adalah sumber dana. Yaitu pinjaman ringan yang digelontorkan lewat APBD oleh Koperasi Jasa Keuangan. Itu kajian bersama dengan Pusat, nah formula inilah yang akan pakai mulai tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Pinjaman ringan ini sifatnya bergulir. Dulu, pola pinjaman seperti ini memang sudah diterapkan, namun masih banyak yang mandek (macet). Dari pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, maka sekarang harus berbadan hukum. Kalau dulu lembaga yang dibuat adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), namun kurang efektif. Lalu, kita mencari simpul-simpul kemacetan pengembalian uang itu tidak jelas. Dan masyarakat nantinya tidak melihat dana (pinjaman ringan) ini sebagai dana hibah. Mereka harus melihatnya sebagai dana bergulir yang perspektifnya untuk rakyat lain juga. Jadi sifatnya pinjaman. Syarat bagi masyarakat yang bisa dipinjamkan dana bergulir seperti apa? Syaratnya itu mereka harus punya usaha. Entah usaha kios, warung, yang pantas untuk kita pinjamkan, dan usahanya berputar. Kalau yang lama usahanya mungkin seperti itu juga, cuma kajian lembaganya yang dibentuk oleh kita. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi kurang pas. Nah, untuk memudahkan hal itu sehingga ada pertanggungjawabannya, nanti ada pembangian hasil mereka. Tujuan koperasi kan untuk mensejahterakan anggotanya, melalui program ini diharapkan masyarakat usahanya semakin maju dan perputaran uang pada masyarakat menjadi jelas. Dan masyarakat yang mendapatkan pinjaman bergulir ini juga harus jelas. Sistem pengembalian pinjamannya seperti apa, apakah dikenakan semacam bunga pinjaman? Ada pola khusus yang dikaji untuk kegiatan ekonomi kerakyatan ini. Konsultan kita juga dari kalangan para pakar, salah satunya adalah pakar Ekonomi Kerakyatan Antonius Tarigan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melantik H Burhanuddin sebagai Walikota Jakarta Barat.

Pembangunan di bidang lain? Kita juga terus mengembangkan program pendidikan di Jakarta Barat. Alhamdulillah, program pendidikan di Jakarta Barat sangat baik, lahir pula putera-putera terbaik ikut berlomba tingkat internasional. Kita berharap pendidi-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK kan menjadi acuan utama, maka setiap moment terkait dengan sekolah, saya akan hadir. Apalagi dalam Undang Undang Pendidikan Nasional sudah jelas disebutkan soal besaran anggaran untuk pendidikan. Kita berharap kualitas pendidikan semakin membaik ke depan, khususnya di Jakarta Barat. Karena pendidikan kebetulan masuk dalam indikator kinerja utama, seperti yang saya janjikan kepada Gubernur DKI Jakarta ketika dilantik sebagai Walikota Jakarta Barat. Di bidang kesehatan? Ya, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Allhamdulillah di masyarakat ada simpul-simpul pelayanan tidak baku, kita sikapi secara cepat. Jangan sampai media duluan menemukan ada orang yang tidak sehat, perangkat saya terlambat melihatnya, itu juga tidak boleh. Apa saja yang difasilitasi Pemkot Jakbar bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan? Bagi masyarakat yang tidak mampu kita buatkan kartu tidak mampu, dan rujukan-rujukannya jelas. Walaupun belum seluruhnya tertampung dengan baik, tetapi ada upaya ke arah itu untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Saya memacu program kesehatan ini sebagai suatu icon, agar ke depan Jakarta Barat tidak mengalami kesulitan dalam rangka pelayanan kesehatan. Bahkan sekarang rata-rata Puskesmas di Jakarta Barat buka 24 jam untuk melayani masyarakat, dan ada pula fasilitas rawat inapnya. Dan rata-rata yang berobat di Puskesmas ini untuk masyarakat kurang mampu. Bagi masyarakat mampu, otomatis rujukannya ke rumah sakitrumah sakit besar. Karena itu, kita terus mencari formula memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, sehingga meminimalis keluhan-keluhan masyarakat. Kemudian, hal lain yang menjadi perhatian kita, yaitu penataan kota. Memang konsep kita adalah membangun transportasi murah, tetapi sanggup menjangkau seluruh kehidupan masyarakat, namanya Mass Rapid Transportation (MRT). Tetapi MRT ini tidak cukup DKI Jakarta saja yang merancangnya, sebab kendaraan yang masuk dari Jadebotabek itu sangat banyak, membludak. Alhamdulillah, pemerintah pusat sudah

memperhatikan hal ini. Sekarang juga sudah dirancang untuk koridor-koridor MRT. Yang membedakan MRT dengan busway? Rute busway itu khusus untuk dalam kota. Sementara MRT ini untuk menjangkau hinterland (daerah penyangga), jadi DKI Jakarta ikut melibatkan pula pemerintah Debotabek. Kita akui MRT ini transportasi massa yang menjangkau seluruh kehidupan masyarakat. Alhamdulillah Mendagri Gamawan Fauzi mengerti benar masalah DKI. Waktu pembukaan Musrenbang beberapa waktu lalu, dia mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat memperhatikan Jakarta. Pernyataannya itu memang benar, sebab Jakarta kan Ibu Kota Negara RI. Jadi memang kondisinya yang terjadi kalau ada persoalan di DKI Jakarta yang disalahkan gubernur, walikota, lurah, dan camat. Padahal kontennya tidak seperti itu. Kalau memahami Jakarta adalah Ibu Kota Negara, roda pemerintahan pusat ada di sini, para menteri tinggal di sini, termasuk duta-duta besar negara lain, jadi perhatian lebih memang harus diberikan kepada Jakarta. Kalau mengenai banjir, ini kan masalah klasik, zaman Belanda juga sudah ada banjir di Jakarta. Cuma sekarang, kalau satu perencanaannya mulai hulu sampai ke hilir, mudah-mudahan persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta dapat diminimais. Khusus di Jakarta

Barat, lebih kurang ada 200 kali penghubung yang kita tertibkan. Jadi, kita menertibkan hunian-hunian di bantaran daerah aliran sungai (DAS). Tapi kami tidak melakukan penggusuran? Lantas, penertibannya seperti apa? Pertama, orang yang huni di daerah DAS tidak boleh ada. Kedua, kami mengeruk kedalaman sungai-sungai. Kalau kedua masalah ini sudah kita selesaikan, sekitar 50 persen bisa meminimais persoalan banjir di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Kemudian, mohon maaf kalau menyalahkan masyarakat juga salah. Karena selama ini ada kesan masyarakat yang tinggal di hunian bantaran sungai membuang sampah di kali. Ini bukan kesalahan masyarakat itu saja, kita semua ikut salah. Penyebabnya misalnya karena keterbatasannya LPM dan sarana pendukung lainnya. Untuk itulah, kita terus berupaya mengembangkan sarana dan fasilitas pendukung untuk publik. Misalnya mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH), yang harus memadai. Kalau zaman Bang Ali Sadikin dulu kawasan RTH itu sebanyak 30 persen. Idealnya RTH DKI Jakarta 20 persen. Tapi, hingga saat ini 16 persen saja belum terjangkau. Karena memang lahannya sangat terbatas sekali. Bahkan Gubernur DKI setiap rapat tak bosan-bosan memerintahkan kita untuk mencari lahan RTH. Lahan itu kita beli yang nantinya difungsikan untuk pelbagai interaksi

Gerai MRT Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK

Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat.

masyarakat. Kita ketahui, penduduk di Jakarta Barat sangat padat. Bahkan sering terjadi kebakaran di kawasan hunian padat penduduk, seperti di Tambora. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Sekali dalam seminggu, perangkat saya di sana berkoordinasi dengan PLN dan jajaran terkait. Mereka mensweeping listrik di kawasan perumahan-perumahan warga. Jadi, bila mendapatkan warga yang mencuri listrik kita tertibkan, misalnya dengan memutus sambungansambungan listrik liar. Bayangkan saja, di jalan-jalan MHT (Muhammad Husni Thamrin) ketutup oleh hunian penduduk, dan banyak home industry. Di kawasankawasan seperti itulah setiap seminggu sekali dilakukan sweeping. Tapi yang namanya manusia, kadang jika sedang tidak dipantau, mereka pasang lagi sambungan listriknya. Upaya pemaksimalan partisipasi masyarakat untuk meminimais kejadian kebakaran, misalnya membetuk Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran (Balakar)? Semua upaya telah kita lakukan, termasuk pemberdayaan Balakar. Sebenarnya kalau RT, RW pro aktif tidak ada masalah. Cuma yang namanya manusia, pasti ada kealpaan, lalai menjaga keamanan lingkungannya, termasuk keamanan mencegah terjadinya keba-

karan. Sehingga kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta Barat tidak seperti ibu-ibu yang diliran mendapat uang arisan, hari ini kebakaran di daerah ini, besok di sana, besoknya lagi di daerah yang sama. Solusi lain untuk meminimais kebakaran? Ke depan jalan keluar terbaik yaitu memperbanyak pendirian rumah susun. Apa pun alasannya, pendirian rumah susun itu harus direalisasikan. Alhamdulillah, akhir tahun 2010 akan keluar RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang baru. Intinya, nanti kita tata ulang bentuk perumahan yang pas di DKI Jakarta ini seperti apa. Sekarang rancangannya sedang dikaji dan dibahas di DPRD DKI Jakarta. Nah, nantinya mereka yang tinggal di bantaran alisan sungai, pinggiran rel kereta api, dan area-area yang tidak boleh dihuni lainnya, akan dipindahkan di rumah-rumah susun tersebut. Tadi staf Anda memberitahukan kalau Anda sedang meninjau wilayah-wilayah yang prospek mendapatkan penghargaan Adipuraâ&#x20AC;Ś.? Jakarta Barat kan enam tahun berturut-turut mendapat penghargaan Adipura. Itu kan harga diri suatu kota. Saya masih punya mimpi untuk mendapatkan (Adipura) untuk ketujuh kalinya. Sebenannya, Adipura itu harus menjadi

budaya, dan piala itu sebenarnya hanya sebagai sasaran di antaranya. Sasaran itu yaitu bagaimana menjadi bagian dari kehidupan ini. Bayangkan saja sekarang, begitu mudahnya orang membuang puntung rokok dari dalam angkot, membuang kaleng minuman, kulit buahbuahan, dan sebagainya. Nah, di Jalan Daan Mogot menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia. Para sopir-sopir angkot ini harus â&#x20AC;&#x153;dikursuskanâ&#x20AC;? juga. Dia harus berani mengatakan kepada penumpang jangan buang sampah sembarangan di jalan. Bila perlu, kita denda mereka yang membuang sampah sembarangan. Yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat solidaritas antar masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan di Jakarta Barat. Tidak ada lagi konflik sosial, baik antar agama, etnis, suku, yang bisa menimbulkan SARA. Saya bersyukur selama tiga bulan terakhir tidak ada konflik sosial yang besar di Jakarta Barat. Berbahaya lagi adalah penanggulangan narkotika. Semua celah dimanfaatkan oleh orangorang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan narkotika. Apalagi pusat hiburan terbesar di Indonesia ada di Jakarta Barat. Di tempat-tempat hiburan itu sangat dekat dengan barang-barang haram tersebut. Bayangkan saja, masa secangkir kopi harganya mencapai Rp 700 ribu. Ternyata air kopi itu sudah dicampur dengan narkoba. Alhamdulillah pelakunya sudah kita tangkap. ]

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK

empat jadi Mantri Polisi dan Plh Camat, tatkala berusia 27 tahun, dan masih bujangan pula. “Waktu itu mungkin karena “musibah” ya, karena Pak camatnya pergi haji tidak pulang-pulang ke Tanah Air. Bupati nunjuk saya untuk menjadi Camat. Bupati menilai saya bisa melaksanakan tugas camat, cuma saya belum nikah saja,” tuturnya. Setelah itu, Burhanuddin sempat menjadi Kepala Perwakilan Kecamatan Kota Serang, yang belakangan daerahnya dimekarkan menjadi dua kecamatan. Bakat kepemimpinan pria yang masih ada keturunan Bugis, Sulawesi Selatan ini, memang sudah nampak ketika usianya masih muda. Semasih kuliah, misalnya, ia sudah aktif di organisasi kemasiswaan dan sempat menjadi ketua Menwa. Dari aktivitasnya di Menwa itu, Burhanuddin pernah ditugaskan untuk melakukan Operasi Seroja di Timor Timur. Atas pengabdiannya itu, Burhanuddin diberikan penghargaan Satya Lencana Seroja dari Presiden RI. “Saya juga aktif di organisasi kepramukaan dan pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI,” imbuhnya. Karier selanjutnya di birokrat, Burhanuddin pernah ditugaskan di Timor Timur sebagai Sekretaris Bappeda. “Cuma oleh Pak Bupati, saya pernah ditunjuk Plh Camat juga di Timor Timur untuk memfasilitasi camat-camat di sana,” katanya lagi. Ketika tugas di Timtim, Burhanuddin pun sudah mempunyai pendam-ping hidup. Ya, ia sudah menikah. Nah, ketika di Timtim inilah Burhanuddin sempat memberondong berbagai jabatan penting. Sebut saja misalnya pernah menjabat Ketua Bappeda, Kepala PDAM, Kepala Pasar di salah satu kabupaten Timor Timur, dan menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Timtim. Pada suatu ketika, akhirnya Burhanuddin mendapat rekomendasi bebas pindah tugas di seluruh Indonesia. Kemudian ia menentukan pilihan pindah tugas kerja di Jakarta, lantaran orangtuanya tinggal di Jakarta. Hanya saja kariernya di Jakarta harus dirintisnya dari nol lagi. “Di Jakarta, saya merintis karier sebagai Ajudan Walikota pada tahun 1984. Kemudian saya dipromosikan sebagai Kasubag Pemerintahan. Selanjutnya, saya ikut pendidikan Suspim di Bandung. Pulang dari Suspim, saya diseleksi menjadi Wakil Camat Kalideres, dan lolos,” tutur pria berambut ikal ini.

Rekam Jejak Drs H Burhanuddin MM

Jiwa Pemimpin Sudah Tertanam di Usia Muda

Hampir separuh perjalanan hidupnya diretas Drs H Burhanuddin MM sebagai seorang birokrat. Pria kelahiran Bima, 56 tahun, ini memulai karier sebagai birokrat di pedalaman Banten tahun 1978. Burhanuddin cerita, ketika itu di sana belum ada penerangan listrik, sepeda motor pun masih jarang. “Saya ditempa oleh keadaan,” ujar Burhanuddin kepada Majalah TOPIK seraya menggambarkan perjalanan kariernya ketika itu.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SOSOK Delapan bulan kemudian setelah menjabat Wakil Camat Kalideres, ia mengikuti pendidikan lagi di Bogor selama sebulan, hingga akhirnya dilantik menjadi Camat Kembangan. “Kebetulan saya menjadi salah satu camat terbaik ketika itu,” bilang Burhanuddin, seraya melanjutkan, sesudahnya, ia dipromosikan menjadi Asisten Tata Praja di Jakarta Timur. Barulah setelah itu saya dipromosikan menjadi Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perjalanan berikutnya, Burhanuddin diperintahkan mengurusi proyek Banjir Kanal Timur (BKT), maka ia pun kembali lagi ke Jakarta Timur dengan jabatan Sekretaris Kota Jakarta Timur. Jabatan ini ia emban selama enam bulan. Dari Sekot Jaktim, kembali Burhanuddin dipromosikan sebagai Wakil Walikota Jakarta Barat. “Jabatan ini saya emban selama setahun sepuluh hari,” jelasnya. Sesudahnya, ia dipromosi sebagai Bupati Kepulauan Seribu, setahun kurang sepuluh hari. “Dan sejak Agustus 2010, baru saya menjabat Walikota Jakarta Barat. Inilah puncak karier saya,” kata Burhanuddin menguraikan perjalanan kariernya sebagai seorang birokrat. Ingin Concern di Bidang Sosial dan Pendidikan Dari jam terbang dan pengalaman empirisnya itu sebagai seorang birokrat, Burhanuddin mengungkapkan, mungkin kalau sudah pensiun ia akan lebih banyak beraktivitas di bidang sosial dan pendidikan. Namun, sergahnya, itu baru

sebatas rencana. “Ya, kita lihat saja ke depan nanti, bagaimana berikutnya.” Yang jelas, saat ini sebagai Walikota Jakarta Barat, secara jujur diakui Burhanuddin, yang paling ditakutkan dirinya adalah persoalan kerukunan umat. Karena itu, ia menginginkan Jakarta Barat menjadi icon kerukunan umat terbaik. Sebab disintegrasi, katanya, awal kemunculannya dari persoalan kerukunan antar umat. Burhanuddin menegaskan, “Karena itu, sekarang pendekatan setiap kelompokkelompok agama yang ada di Jakarta Barat, tidak pernah saya abaikan.” Dicontohkan Burhanuddin, pada malam takbiran lalu, meskipun tidak ada anggaran, namun masih bisa langsungkan acaranya meskipun dengan cara senderhana. Contoh lain, seminggu terakhir-akhir ini Walikota Jakarta Barat ini menyelenggarakan silaturahmi antar warga. Ternyata ada sekitar 4.000 warga yang hadir di acara silaturahmi itu. Kemudian, untuk tahun Baru Islam tahun ini, “Saya ingin kantor Walikota Jakarta Barat dijadikan tempat kegiatan-kegiatan bernuansa keislaman. Di acara ini, saya akan mengundang semua pedagangpedagang bernuansa Islam. Saya juga akan mengundang semua karyawan yang beragama Islam melaksanakan shalat Maghrib berjamaah di kantor Walikota Jakarta Barat untuk menyambut Tahun Baru Islam,” paparnya panjang lebar. Rencananya, acara ini dilangsungkan selama dua hari berturut-turut, dan akan menghadirkan grup musik Debu, kelompok musik Islami yang personilnya

H Burhanuddin bersama Isteri, Ny Emma Suhaema.

berasal dari warga Amerika Serikat. Disinggung upayanya untuk meningkatkan kinerja pegawai, menurut Burhanuddin, sekarang sudah Pergub Nomor 88 tahun 2010, di mana semua pegawai di sini tidak boleh merokok di area perkantoran Walikota. Dan sekarang program itu sudah berjalan dengan baik. Tak hanya itu. Burhanuddin juga sudah mengaktifkan juga Pusat Pelayanan Terpadu. Bahkan tahun ini dirinya mewakili DKI Jakarta untuk mengikuti lomba Pelayanan Terpadu. Menurut Burhanuddin, daerah otonom lebih memungkinkan melaksanakan program Pelayanan Terpadu, sebab pelayanan lebih sedikit dibanding pelayanan yang ada di Jakarta. Untuk tingkat kecamatan (di Jakarta Barat) saja, misalnya, dalam sehari sudah di atas 50 urusan pelayanan. Kalau di daerah, untuk tingkat kabupaten hanya melayani lima pelayanan terpadu. “Saya ingin dalam hal pelayanan, Jakarta Barat menjadi icon. Baik dalam hal pelayanan kesehatan, perijinan, dan pelayanan lainnya,”tekad Burhanuddin. Apalagi, lanjutnya, pegawai di Jakarta Barat tunjangan remunerasinya sudah bagus. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan. Dan ia tak sungkan-sungkan akan menindak pegawai yang malas. “Saat ini saya menerapkan aturan bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, harus mengikuti apel siang. Kemudian, bagi pegawai yang saya dapati tidak mengenakan seragam kerja (uniform) secara lengkap, akan saya tegur. Karena memang Permendagri sudah mengatur tentang ketentuan uniform PNS. Jika diabaikan, berarti dia tidak mematuhi Permendagri tersebut,” jelasnya. Terkait reward (penghargaan), disebutkan Burhanuddin misalnya dari kepangkatan atau jabatan kepada aparaturnya, akan diberikan apresiasinya lewat kompetisi kualitas. Kompetisi kualitas ini yaitu upaya meminimais kelemahan mereka, jadi tampilnya terlihat utuh benar. Kompetisi ini telah dilakukan Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin, misalnya untuk memilih lurah dan camat terbaik di Jakarta Barat. “Penghargaan ini sekaligus untuk promosi mereka,” jelas Burhanuddin yang juga sangat concern mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta Barat, seraya berharap akan mendapatkan kembali Piala Adipura yang ketujuh di masa kepemimpinannya ini. ] Syarif/Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan (kanan) didampingi General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy (kiri) melakukan penyalaan penyambungan di rumah pelanggan didaerah Menteng Kecil Jakarta Pusat pada acara Gerakan Sehari Sejuta Sambungan.

dalah Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Dahlan Iskan, didampingi General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy, pada hari Listrik Nasional tahun ini menyerahkan kWh Meter secara simbolis kepada petugas yang akan melakukan penyambungan pada acara Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASSS) di PLN Kantor Pusat, Jakarta. Penyerahan Kwh Meter ini merupakan tanda dimulainya GRASSS di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Listrik Nasional kali ini juga dijadikan sebagai momentum penyambungan satu juta pelanggan dalam satu hari yang diharapkan menjadi titik awal bagi peningkatan pelayanan PLN kepada pelanggan yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam penyambungan baru listrik. Diharapkan, antrian calon pelanggan yang ada selama ini dapat dituntaskan secara bertahap hingga akhir tahun 2011. Selain untuk menuntaskan masalah daftar tunggu pemasangan listrik, momentum ini juga dilakukan dalam rangka memberantas praktek transaksitransaksi gelap/percaloan dalam pelayanan sambungan listrik PLN. “Ide munculnya pemasangan satu juta sambungan dalam sehari berawal dari gerakan penyambungan listrik sebanyak-banyaknya. Kemudian muncullah angka satu juta sambungan yang harus diselesaikan dalam satu hari, tepat di Hari Listrik Nasional ini," papar

Sehari Sejuta Sambungan Pada 27 Oktober 2010, PLN memperingati hari Hari Listrik Nasional (HLN) ke-65. HUT kali ini, PLN melakukan aksi cukup luar biasa lewat Gerakan Sehari Sejuta Sambungan. Dahlan seperti dikutip situs resmi PLN, akhir Oktober 2010. Berdasarkan data PLN, sebenarnya daftar tunggu permohonan pemasangan sambungan listrik baru sudah mencapai 2,5 juta permintaan. Panjangnya daftar tunggu itu sendiri tidak lain akibat krisis listrik yang berkepanjangan di masa lalu. Perumahan terus dibangun, tapi pembangunan pembangkit listriknya diabaikan. Pendapatan masyarakat terus bertambah, tapi kemampuan daya PLN justru menurun. "Daftar tunggu itu bukan hanya panjang, tapi juga ngeri. Ada yang sudah lima tahun lamanya. Bayangkan, orang minta listrik saja sampai harus menunggu lima tahun. Padahal, di bidang lain, telepon misalnya, perusahaan teleponlah yang justru berlomba cari pelanggan," aku Dahlan. Sepanjang semester pertama tahun ini, pegawai PLN di bagian pembangkit listrik yang ‘kalang kabut’ karena harus mampu mengatasi krisis listrik. Namun, di paruh kedua tahun ini berganti bagian distribusi yang ‘kalang-kabut’. Tentu,

tidak mudah untuk menyiapkan sambungan satu juta sekaligus dalam satu hari. Namun, Dahlan yakin, hal ini bisa dilakukan karena daftar calon pelanggan sudah tersedia. “Tiap hari saya melakukan pengecekan. Sudah seberapa siap gerakan penyambungan satu juta sehari itu," ujarnya. Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan, di wilayah Jawa Timur sendiri dipastikan daftar tunggu pemasangan sambungan listrik baru sudah bisa menjadi nol. Sementara itu, hal serupa pun terjadi di Jawa Barat. Untuk di Jawa Tengah, dari daftar tunggu 170 ribu, baru akan dilayani sekitar 130 ribu. Sementara sisanya yang 40 ribu terjadi karena si calon pelanggan belum memiliki uang untuk membayar biaya sambungan. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, tiga hari sebelum tanggal 27 Oktober, ada satu rayon di Ciputat yang sangat tertinggal. Di antara target yang dibebankan, baru 14 persen yang siap disambung pada hari itu. Dahlan pun mengklaim, bahwa kemungkinan besar daftar tunggu tidak

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI sesuai dengan daftar yang ada. Dari 2,5 juta data yang ada, kemungkinan hanya sekitar 1,5 juta permintaan sambungan saja. Ini sebabkan calon pelanggan yang melakukan pendaftaran ternyata sampai tiga kali. Misalnya, setelah mendaftar diri ke perusahan instalatir, mereka juga mendaftar ke rayon dan mungkin mendaftar lagi ke PLN cabang. Selain itu, banyak juga instalatir yang mendaftarkan ratusan perumahan baru, tapi sampai sekarang rumah-rumah tersebut belum dapat dialiri listrik karena pengerjaan bangunan yang belum selesai. Dengan berbagai kendala yang ada, program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASSS) oleh PT PLN (Persero) pada Hari Listrik Nasional, 27 Oktober lalu ternyata tidak seluruhnya terpenuhi. Dalam siaran pers Manajer Komunikasi PT PLN, Bambang Dwijayanto, menyatakan, dari target satu juta sambungan sehari ternyata hanya bisa merealisasikan sebanyak 960.312 atau 96,03 persen sambungan di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari angka tersebut, sebetulnya, tidak terlalu jauh dari yang ditargetkan PLN. Namun demikian, menurut Bambang, PLN akan terus melayani daftar tunggu permintaan listrik sesuai kondisi pasokan di seluruh Indonesia. Targetnya, paling lambat tahun

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan (dua dari kiri) bersama Komisaris dan Direksi PT PLN usai apel Hari Listrik Negara, 27 Oktober di gedung PLN Pusat.

2011 seluruh daftar tunggu permintaan sambungan listrik akan terlayani. "PLN terus melayani daftar tunggu permintaan listrik sesuai kondisi pasokan di seluruh Indonesia. Hal ini telah menjadi komitmen PLN setelah semua daerah terbebas dari kekurangan pasokan listrik. Ditargetkan, seluruh daftar tunggu permintaan sambungan listrik akan terlayani semua paling lambat ta-

hun depan," jelasnya. Adapun tujuan utama program GRASSS adalah untuk mengkonfirmasi jumlah dan menyelesaikan daftar tunggu serta menghilangkan praktek-praktek pungutan liar dalam pemasangan listrik. Dalam program ini biaya penyambungan dan uang jaminan langganan, menurutnya, dibuka secara transparan. "Di samping itu, program ini juga untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa pasang listrik itu mudah dan tidak berbelit," pungkas Bambang. Tak hanya itu, PLN juga menyiapkan 600 petugas khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan. Petugas yang juga disebut ‘pasukan berani mati’ ini akan disebar ke seluruh Indonesia. Mengapa dikatakan ‘pasukan berani mati’? Petugas yang dilatih khusus di Korea Selatan dan Brasil ini mampu melakukan pemeliharaan tanpa mematikan aliran listriknya sama sekali. Nama resmi pasukan tersebut adalah Pasukan Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). PLN pun akan terus memperbanyak ‘pasukan khusus berani mati’ hingga berjumlah lima ribu orang di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan manejemen PLN adalah cermin dari perubahan ke arah yang lebih baik. Manajemen sadar, bahwa kepuasaan pelanggan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Dengan komitmen, kerja keras, dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kiranya, dapat direalisasikan oleh perusahan pemasok listrik di Tanah Air ini. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI

BPK Lebih Mudah Periksa BUMN

ransparansi, itulah yang tengah digalakkan Kementerian BUMN. Karena itu, penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI, barubaru ini juga dalam rangka transparansi. Di samping itu, BPK RI juga melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Krakatau Steel (Persero), serta PT Aneka Tambang (Persero). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Mahmuddin Yasin dengan Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), Fazwar Bujang serta Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero), Alwin Syah Loebis. Kesepakatan Bersama ini dilakukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan disaksikan juga oleh Menteri BUMN, Mustafa Abubakar dan Ketua BPK RI, Hadi Purnomo. Dengan adanya kerjasama ini, auditor BPK dapat melakukan akses data Kementerian BUMN, PT KS dan PT Antam dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama. Diharapkan, melalui cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor dalam rangka proses pengumpulan dan pengunduhan data pun menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dapat dipersingkat atau dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam. Pada kesempatan ini, Ketua BPK menegaskan, bahwa yang disepakati bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses data Kementerian BUMN, PT KS dan PT Antam oleh BPK, tetapi kesepakatan bersama ini juga mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data entitas tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan bersama ini hanya mengatur â&#x20AC;&#x153;caraâ&#x20AC;? untuk mengakses data Kementerian BUMN, atau PT KS dan PT Antam. Hadi Purnomo juga mengungkapkan, dengan adanya kerjasama itu, maka, auditor BPK dapat melakukan

Kementerian BUMN, PT KS, PT Antam dan BPK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam sistem informasi. Salah satu tujuannya, agar pengelolaan keuangan BUMN tersebut lebih transparan. akses data Kemeterian BUMN, PT KS dan PT Antam dari Kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama. Dengan demikian, lanjut Hadi, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. "Kerjasama ini bukanlah mengatur kewenangan atau perizinan akses data kementerian BUMN, PT KS dan PT Antam. Kesepakatan ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistim informasi untuk akses data,â&#x20AC;? terang Hadi Purnomo.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 huruf a dan b, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) huruf b, BPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, seperti unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hal lain yang perlu dicermati da-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI lam kesepakatan bersama ini adalah masalah keamanan data karena jaringan komunikasi data yang digunakan berbasis pada internet. Kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kementerian BUMN, PT KS dan PT Antam harus menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK. Di lain pihak, BPK juga harus menjamin bahwa sistem informasi hanya untuk meng-akses data dari Kementerian BUMN. Begitu pun, pemeriksaan terhadap PT KS dan PT Antam hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, menghimbau agar BUMN-BUMN lainnya dapat segera melakukan kerjasama serupa dengan BPK. Tujuannya agar pengelolaan keuangan perusahaan bisa lebih transparan. "Kerjasama ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja kementerian maupun perusahaan BUMN, terutama dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik dan transparan," tutur Mustafa. Sampai saat ini, BUMN yang telah melakukan kerjasama dengan BPK dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data adalah PLN, PT Pertamina, PT KS, dan PT Antam. Secara bertahap, pada akhirnya nanti dapat tercapai harapan BPK, yaitu terciptanya pusat data dan

strategic link and match dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, Pelaksana Tugas Anggota VII BPK yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ali Masykur Musa, mengatakan, ada dua hal yang harus diperoleh dari MoU ini. Pertama, data-data yang diperoleh dari BUMN akan ditracking dari sisi keuangannya, karena jika ada kejanggalan maka BPK akan mengetahuinya dari awal. Kedua, akan melahirkan laporan keuangan tahunan pada masing-masing BUMN tersebut. “Semakin transparan dari keuangan BUMN, khususnya perusahaan yang sudah terbuka, akan menambah kepercayaan publik terhadap governance dari perusahaan BUMN tersebut. Kemudian, BPK juga bisa melihat kinerja dari BUMN yang dimaksud,” kata Masykur seraya menegaskan bahwa BPK melihat tidak hanya semata-mata pos audit penerimaan dalam rangka me-manage keuangan, tapi juga bagaimana optimalisasi dari kinerja yang akan melahirkan proses yang lebih tinggi. Sebelum dilakukannya penandatanganan MoU dengan PT Antam dan Krakatau Steel, BPK juga telah melakukan hal yang sama terhadap PT PLN dan Pertamina. Dan saat ini, BPK juga sedang mendesain agar bank-bank BUMN dapat mengikuti MoU seperti ini. Terpilihnya KS sebagai salah satu

perusahaan milik BUMN yang diajak bekerjasama dalam MoU tidak terkait dengan isu-isu yang akhir-akhir ini beredar yang berkaitan dengan perusahaan baja tersebut. Hal itu ditegaskan Ali Masykur Musa dimana dikatakannya, BPK tidak bertindak dalam posisi untuk menilai hal itu. BPK hanya mendesain perusahaan BUMN agar dapat melaksanakan MoU sehingga lebih mudah dalam memperoleh data. Setelah melakukan MoU dengan PLN dan Pertamina, ada beberapa perusahaan yang segera mengajukan diri melaksanakan MoU dengan BPK, salah satunya adalah Krakatau Steel yang diusulkan Kementerian BMN. “Jadi, MoU dengan KS ini tidak terkait dengan seputar isu soal IPO KS,” tegas Masykur Musa Ditambahkan Ali Masykur, salah satu hal yang penting dalam penandatangan Mou ini adalah untuk mengurangi persinggungan fisik antara auditor dengan audited. Kemudian, untuk efisiensi terhadap proses pemeriksaan. Agar pemeriksaanv itu tidak berulang-ulang. “Karena ini data base, dengan demikian ada suistanablelity audit ke depan. Dan ini sangat bagus, melakukan sistem audit dengan data base IT,” tandasnya. Langkah kerjasama ini patut kita apresiasi. Diharapkan, dengan adanya MoU ini perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang selama ini ditengarai sering menjadi “sapi perah” oleh elitelit tertentu bisa dikikis habis. Sehingga faktor kebobocoran uang negara paling tidak bisa di minimalisasi. ] Amri

MoU sistem informasi antara BPK dengan Kementerian BUMN, PT KS, PT Antam.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI

IPO KS Untung atau Buntung? Di tengah maraknya penolakan masyarakat terhadap Initial Public offering (IPO) PT Krakatau Steel (KS), toh perusahaan baja milik pemerintah akhirnya tetap melantai juga di Bursa Effek Indoensia (BEI). Hasilnya pada pencatatan saham perdana (IPO) pada 10 Nopember langsung naik hingga sempat menyentuh level Rp 1.250 per lembar saham, naik 47,05% dari harga penetapan pemerintah sebesar Rp 850 per lembar saham.

Direksi PT Krakatau Steel.

irektur Utama PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang mengaku lega setelah pencatatan saham perdana PT Krakatau Steel dapat dilakukan hari ini. "Pastinya lega. Kalau IPO Krakatau Steel tidak jadi maka proyek-proyek akan tertunda," ujar Fazwar. Menurut Fazwar, penawaran umum saham perdana PT Krakatau Steel Tbk merupakan usaha yang luar biasa. "Joint venture membutuhkan waktu 12 tahun dan IPO tunggu harus 15 tahun. Ini bukan pencapaian sesaat," tambah Fazwar. Bagusnya harga saham KRAS di hari pertama tidak membuat Fazwar besar kepala.Dia mengungkapkan harga saham saat ini masih sangat dini, sehingga belum stabil. "Ini masih sangat dini, jadi saya belum bisa komentar. Tapi, saya senang saham kami direspons pasar," ungkapnya.

Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, optimistis harga saham perusahaan baja plat merah itu akan terus mengalami peningkatan di pasar. "Kami yakin IPO Krakatau Steel bisa tumbuh lebih besar. Kami optimistis pasar terus bergairah dan harga saham terus menanjak seperti BTN dan PP," kata Mustafa beberapa saat setelah KRAS resmi tercatat di lantai bursa. Di sisi lain penawaran saham perdana KS ini mengundang reaksi yang cukup beragam. Bahkan ada pihak yang terang-terangan menolak. Ada beberapa alasan yang dikemukakan. Selain harga yang ditetapkan pemerintah terlalu murah alasan lain adalah KS adalah perusahaan yang memiliki nilai startegis yang tidak seharusnya dijual ke asing, Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono investasi dari luar me-

mang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Namun jangan sampai kedaulatan negara hilang akibat masuknya Foreign Direct Investment (FDI). "Sepanjang kekayaan alam itu dikuasai dan dimiliki oleh negara sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3," ujarnya dalam diskusi Investasi Asing dan Nasionalisme Indonesia bertemaâ&#x20AC;? Indonesia Tidak untuk Dijualâ&#x20AC;? di Jakarta, awal Nopember lalu. Dalam hal IPO PT Krakatau Steel, menurut Edi, Industri Badan Usaha Milik Negara ini cukup strategis. Apalagi posisinya sebagai salah satu pemasok terbesar baja di Indonesia. Karena itu pemerintah hendaknya tidak menjual perusahaan tersebut. Kalaupun alasannya karena kekurangan dana dalam pengelolaannya, lanjut Edi, itu bisa diusahakan dari pos lain. Menurut Edi penjualan aset-aset negara ini jelas melanggar Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Dalam Pasal 33 ayat 2 itu disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. "Penjualan Krakatau Steel rugi satu rupiah pun tidak boleh dijual. Untung satu rupiah tidak boleh dijual," tegas dia. Sementara ekonom Hendri Saparini mengatakan kasus perusahaan baja plat merah ini memperlihatkan ketiadaan strategi kreatif dalam penggalangan modal BUMN strategis. Dia mempersoalkan Joint Venture (JV) KS. Menurutnya publik tidak paham bahwa konsekuensi IPO KS sangat luas dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dikatakannya banyak yang mengira IPO ini akan menguntungkan KS dengan alasan peluang ekspansi usaha dan kepemilikan saham pemerintah tetap mayoritas yakni sebanyak 80%. Padahal ,lanjut Hendri dana IPO yang sebesar Rp 2,6 triliun porsi terbesar akan disetorkan KS kepada Krakatau Posco perusahaan baru hasil JV KS dan perusahaan asing asal Korea Selatan Posco. Sementara porsi kepemilkan saham KS di JV itu hanya minoritas. Hendri mengungkapkan, ke depan yang akan lebih berpeluang melakukan

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KORPORASI ekspansi bukan KS tetapi justru perusahan JV ini. Namun dalam setiap ekspansi usaha KS harus tetap menyetor dana tambahan modal yang kemungkinan besar akan sulit dipenuhi oleh KS tanpa menjula aset atau menjual sahamnya. “Artinya,posisi KS akan semakin lemah karena konsekuensi kepemilikannya di JV akan semakin berkurang,” terang Hendri. JV antara KS dengan perusahaan asing yang disepakati pada 2009, menurut Hendri juga harus dipertanyakan. ‘’Apa untung rugi KS dan ekonomi nasional dari perjanjian itu, harus dibuka dulu ke publik,’’ kata dia. Dalam penandantanganan Joint Venture Agreement (JVA) yang ditandatangani Agustus 2010 lalu disebutkan bahwa perbandingan kepemilkan saham kedua perusahaan tersebut pada awalnya masing-masing 70% Posco dan 30% KS. Satu tahun setelah Final Acceptance Certificate (FAC) kepemilikan saham KS akan bertambah 15% dengan cara membeli dari POSCO. Artinya tetap saja KS menjadi pemegang saham minoritas. Menurut Hendri kerja sama JV ini sangat riskan. Seharusnya sebelum memilih JV, Pemerintah harus mencari terobosan permodalan lain terlebih dahulu. ‘’Selain utang bank, ada cara lain misalnya dengan mengeluarkan obligasi,’’ kata dia. “Sudah saatnya kita mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan dalam bidang ekonomi. Kita yakin ini menjadi pembuka jalan untuk kasus-kasus BUMN yang lain, dan juga menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mencari di luar cara melakukan IPO. Seolah-olah dengan jalan IPO ini publik dininabobokan, IPO ini sebagai jalan satu-satunya padahal ada jalan yang lain, misaanya pinjaman, atau mengeluarkan surat hutang atau obligasi, baru IPO," papar Hendri. Menanggapi privatisasi KS ini Hendri tak main-main,bersama 12 ekonom lainnya, seperti ahli ekonomi Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Adhie Massardi, Sumarno M, Rushadi, A Razak L, Ichsanudin Noorsy, William RL Tobing, Erwin Ramedhan, Fahmi Radi dan Adler Manurung mereka menggugat Kementerian BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan warga negara (citizen law suit) ini dilayangkan untuk menuntut pembatalan penjualan saham perdana KS.

Mereka menggugat lewat surat gugatan bernomor 500/PDT/2010/PN Jakpus, dimana gugatan diajukan pada 5 Nopember 2010.Dalam gugatan disebutkan ada tiga lembaga atau tergugat yang digugat,yang pertama pemerintah RI atau Menteri BUMN, kemudian manajemen KS, dan yang ketiga adalah Bapepam LK. "Ada enam poin, yang pertama, pengadilan menyatakan tergugat pertama, kedua dan ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan menjual saham KS dengan harga yang sangat murah," jelasnya. Mereka menggugat agar pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya menjual saham KS dengan harga sangat murah. Selain itu pihak penggugat menuntut untuk membatalkan demi hukum proses privatisasi dan penjualan saham milik KS dan kemudian menghukum para tergugat. Para penggugat juga menuntut untuk memulihkan kembali kedudukan KS seperti sebelum dilakukan privatisasi. Menanggapi gugatan atau class action 13 ekonom terhadap pelaksanaan IPO KS, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, sebagai hal yang lazim dan tidak luar biasa. Menurutnya di alam demokrasi Class Action merupakan hal yang wajar. Dikatakannya, langkah tersebut seba-

gai bentuk keperdulian warga negara terhadap BUMN. Mengingat gugatan tersebut ditujukan kepada institusi (Kementerian BUMN) dia mengungkapkan pihaknya juga akan mengahdapi secara institusi. Senada dengan sang menteri, Direktur Utama KS, Fazwar Bujang, pun mengaku siap menghadapi gugatan tersebut dengan senang hati. Pasalnya, ia mengatakan KS sama sekali tidak melakukan pelanggaran apapun terkait pelaksanaan IPO. Apapun yang terjadi KS sudah mencatatkan diri di lantai BEI. Para pihak, baik pemerintah, manajemen KS dan masyarakat yang perduli terhadap aset negara haruslah bersikap arif. Pembatalan IPO KS tentu akan berdampak terhadap kepercayaan pelaku ekonomi kepada kinerja Bursa Efek Indonesia. Kita tak ingin masalah privatisasi KS ini menjadi preseden buruk di masa mendatang. Di lain pihak pemerintah dan manajemen KS harus bisa membuktikan, privatisasi ini adalah langkah tepat yang harus dilakukan. Mereka harus amanah dan transparan dalam mengelola aset negara. Sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat yang peduli pada aset negara tidak terjadi. Dengan privatisasi ini betul-betul dapat menjadikan kinerja KS akan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga pada gilirannya dapat menjadi penopang perekonomian nasional. ] Amri

Salah satu sudut pabrik PT Krakatau Steel.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKBIS

Pusri, PKT dan JPMC Bangun Pabrik 900 Juta Dolar Untuk meningkatkan produksi pupuk di Indonesia ada bebarapa kendala yang dihadapi, selain pabrik yang sudah tua, pasokan gas juga merupakan kendala tersendiri.

Pabrik PT PUSRI.

iga perusahaan pupuk, masing-masing PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Jordan Phospate Mine Company (JPMC) menandatangani nota kesepahaman untuk mendirikan tiga pabrik asam sulfat, asam fosfat dan NPK. Pembangunan ketiga pabrik yang akan di bangun di Bontang Kalimantan Timur dan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan ini akan menelan biaya total mencapai 900 juta dolar AS. Ketiga pabrik ini diharapkan akan mulai beroperasi paling lambat 30 bulan dari penandatanganan nota kesepahaman. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menyampaikan, JPMC bersama Pusri dan Pupuk Kaltim, akan berbagi pendanaan sebesar 50:50. Menurut Direktur Utama Pusri, Arifin Tasrif, masing-masing pabrik menelan dana investasi 300 juta dolar AS.

"Masing-masing pabrik nilainya 300 juta dolar AS. Nah, 900 juta dolar AS keseluruhan. Pendanaan dari ekuiti sebesar 30 persen berarti 270 juta dolar AS. Itu kan dibagi lagi 50:50 sehingga menjadi 135 juta dolar AS. Sisa pendanaannya memang lebih besar itu bisa kita dapatkan dari pinjaman perbankan lokal dan asing," jelas Arifin. Dikatakannya pembangunan pabrik NPK ini sangat bagus prospeknya ke depan. Pasalnya, Arifin memaparkan selama ini ketersediaan NPK masih kurang di dalam negeri. "Kita usahakan 30 bulanan pabrik bisa dibangun. Ini diharapkan matching dengan demand yang diproyeksikan Departemen Pertanian," ujarnya. Arifin mengungkapkan saat ini kapasitas produksi NPK Pusri mencapai 2,2 juta ton. Dengan adanya kerjasama ini akan menambah kapasitas produksi

menjadi 5,5 juta ton. JPMC bersedia mengalokasikan produksinya berupa batuan fosfat untuk keperluan proyek tersebut dalam jangka waktu 20 tahun. Sementara PKT sendiri saat ini memiliki pabrik NPK Fused Granulation dengan kapasitas produksi 2x100.000 ton di Bontang. PKT menargetkan kapasiats produksi NPK akan ditingkatkan hingga mencapai 1.000.000 Ton dalam waktu lima tahun. Untuk melasaknakan hal itu PKT membutuhkan jaminan pasokan bahan baku, teruatama unsur Phosphate dan Kalium yang bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri. Sedangakan untuk unsur Nitrogen sudah tersedia dalam bentuk urea yang diproduksi sendiri oleh PKT. Dengan adanya nota kesepahaman ini , PKT akan mendapat jaminan pasokan bahan baku unsur P dan K selama 20 tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang terus mendorong penggunanaan pupuk NPK untuk sektor pertanian maupun perkebunan. Pupuk jenis ini mengandung unsur hara yang lengkap dan terbukti dapat mingingkatkan produktifitas pertanian. Saat ini PKT adalah produsen urea yang terbesar di Indonesia, dengan kapasitas produksi sebesar 2,98 juta ton urea pertahun dan 1,85 juta ton amoniak pertahun. PKT juga memproduksi pupuk jenis NPK dengan total kapasitas 500 ribu ton pertahun. Selain itu PKT juga bertanggung jawab atas distribusi urea bersubsidi dua pertiga wilayah Indonesia yang meliputi kawasan timur Indonesia, sebagiab besar Kalimantan , Sulawesi, Papua, Nusa Tranggra, Bali ndan sebagian besar Jawa Timur. Menurut Menneg BUMN Mustafa Abubakar,hasil produksi ketiga pabrik ini dialokasikan terutama untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Jika total produksi pupuk dalam negeri sudah terpenuhi tidak tertutup kemungkanan kelebihan produksi akan di ekpor ke negara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand. Menteri memaparkan bila kesepakatan ini berjalan dengan lancer maka

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK EKBIS pada 2014 Indonesia bisa menjadi produsen pupuk terbesar dengan produksi 600 ribu ton pertahun Sementara CEO JPMC, Walid Kurdi, menyambut positif nota kesepahaman ini . Menurutnya, kerjasama dengan Pusri dan Pupuk Kaltim ini sangat potensial. "Kita percaya bahwa investasi di Indonesia itu bagus. Ada fasilitas protection of investor dan pasar potensial. Kerjasama dalam bentuk joint venture ini mudah-mudahan bisa direalisasikan," ungkapnya. Kesepakatan antara ketiga pihak itu meliputi pendirian Pabrik Asam Fosfat (Phosphoric Ac id ) kapasitas 200.000 metrik ton per tahun, Pabrik Asam Sulfat (Sulphuric Acid) kapasitas 800.000 metrikton per tahun dan Pabrik NPK kapasitas 1 juta metrik ton per tahun. Sebagai catatan, JPMC merupakan perusahaan terkemuka di Yordania yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan ekspor batuan fosfat dan mengoperasikan pabrik pupuk berbasis fosfat. JPMC sangat berminat mengembangkan operasi bersama pabrik dengan Pusri dan PKT dalam bentuk pembangunan pabrik pupuk berbasis fosfat di lndonesia. Dalam meningkatkan produksi pupuk sering kali terkendala dengan kekurangan pasokan gas. Untuk itu pemerintah akan meninjau ulang secara keseluruhan alokasi dan kebutuhan gas nasional untuk mengamankan pasokan bahan baku industri pupuk di dalam negeri. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan industri pupuk, salah satunya dengan meninjau ulang secara total alokasi dan

Suasana kerja pengepakan pupuk.

kebutuhan gas nasional. “Pada waktu lalu, ada kelebihan kuota yang diekspor ke Singapura, ini akan ditinjau lagi dan dibicarakan,” katanya seusai meresmikan empat proyek pupuk senilai total US$281,6 juta di kompleks pabrik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Dia mengatakan pemerintah peduli terhadap pengadaan kebutuhan gas untuk industri pupuk dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Alhamdullilah untuk Pupuk Kaltim 5 sudah happy ending dan Pupuk Iskandar Muda dapat fasilitas swap,” ujarnya. Dirut Pusri Holding Arifin Tasrif menambahkan berdasarkan surat Menteri ESDM No 1418/2010 tanggal 10 Maret, PT Petrokimia Gresik (Petrogres) mendapatkan alokasi gas 85 MMscfd dari lapangan gas Cepu, yang dioperasikan oleh ExxonMobil. Pasokan gas ini akan dialokasikan untuk pengembangan pabrik urea unit 2. “Untuk Petrogres masih bisa diamankan. Ada penurunan pasokan gas untuk 2011-2012, tetapi bisa diatasi,” ujarnya. Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Hidayat Nyakman mengatakan rencana pembangunan pabrik urea dan amoniak Kaltim 5 tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan kontrak pasokan gas sebesar 80 MMscfd. PKT mengharapkan kontrak gas itu segera ditekan sehingga perusahaan dapat mengumumkan nama pemenang tender proyek yang menelan investasi US$800 juta. “Menteri ESDM meminta dirjen

terkait untuk melakukan evaluasi, jadi tinggal menunggu persetujuan dari Menteri ESDM. Dengan Kementerian Keuangan sudah clear dan BPKP sudah memberi pendapat, tidak ada masalah,” kata Hidayat. Alokasi gas untuk pabrik Kaltim 5 belum efektif karena belum adanya persetujuan Menkeu mengenai insentif dari pemerintah kepada kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) jika terjadi kondisi di mana harga berdasarkan formula berada di bawah harga keekonomian KKKS. Disisi lain untuk meningkatkan produksi pupuk tidak hanya dilakukan dengan membangun pabrik baru saja. Ada hal lain yang bisa dilakukan , misalnya dengan merevitalisasi pabrik. Beberapa pabrik pupuk milik pemerintah ada yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Secara teknologi sudah ketinggalan. Misalnya pabrik milik PT Pusri. Dari keempat pabrik yang ada tiga pabrik mendesak untuk di revitalisasi. Meskipun sudah tua pabrik tersebut sampai saat ini memang masih bisa berproduksi dan memenuhi target. Arifin Tasrif mengatakan ,jika direvitalisasi pabrik-pabrik tersebut bisa meningkatkan kapasitas produksinya hingga dua kali lebih banyak. Selain itu bisa menghemat bahan baku teknologi yang dipakai juga lebih ramah lingkungan. Menurutnya sekarang ini paling tidak satu pabrik perlu segera direvitalisasi, mengingat kondisinya yang sudah tua dan bisa mengganggu efisiensi kerja. "Pabrik itu menggunakan teknologi tahun 70-an, tentu saja boros bahan bakar minyak dan tingkat polusinya masih tinggi," kata Arifin Tasrif. Ia mengakui, walaupun tiga dari empat pabrik itu sudah berusia tua, pabrikpabrik tersebut masih bisa mencapai target produksi. "Dengan revitalisasi, kapasitas produksinya bisa dua kali lipat dari yang diproduksi sekarang ini, lebih bisa menghemat bahan baku dan teknologinya ramah lingkungan," katanya. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah ,kita tentu bisa berharap agar produksi pupuk kita paling tidak bisa memenuhi akan kebutuhan pupuk di tanah air. Sehingga petani kita dapat memproleh pupuk dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para petani di negeri agraris ini. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK NASIONAL

Ada Kisah di Balik Bencana Merapi

Mitos hampir selalu mewarnai kehidupan sebagian masyarakat, khususnya di Tanah Air. Bencana Gunung Merapi pun tak luput dari mitos, yang konon karena adanya campur tangan makhluk halus.

encana demi bencana terus bermunculan di bumi Nusantara. Gempa dan tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior, Papua Barat, gempa dan tsunami di Mentawai, dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta yang entah kapan berhenti. Di tengah berbagai bencana, terselip sepenggal kisah lain, salah satunya mitos atau kepercayaan pada masyarakat setempat. Mitos atau mite (myth) adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Mitos pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, kisah cinta percintaan mereka dan sebagainya. Mitos itu sendiri ada yang berasal dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Mitos di Indonesia biasanya men-

ceritakan tentang terjadinya alam semesta, terjadinya susunan para dewa, terjadinya manusia pertama, dunia dewata, dan terjadinya makanan pokok. Sebut saja mitos mengenai Gunung Semeru di Jawa Timur yang dianggap oleh orang Hindu Jawa dan Bali sebagai gunung suci Mahameru atau sedikitnya sebagai Puncak Mahameru yang dipindahkan dari India ke Pulau Jawa, mitos terjadinya padi di mana dikenal adanya Dewi Sri yang dianggap sebagai dewi padi orang Jawa, dan lain-lain. Meletusnya Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 pun tak lepas dari kepercayaan sebagian masyarakat akan adanya ‘campur tangan pihak lain’. Bagi masyarakat Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Merapi menduduki posisi penting dalam mitologi. Sebagian masyarakat Jawa Tengah dan DIY sangat meyakini bahwa gunung teraktif di dunia itu adalah pusat kerajaan makhluk halus, sebagai ‘swarga pangrantunan’, tempat di alam baka untuk menunggu giliran para roh yang

meninggal dipanggil ke surga. Karena itu ada sejumlah tempat di Gunung Merapi yang dikenal angker atau sakral karena ditunggui oleh makhluk halus. Sebut saja Kawah Merapi yang diyakini merupakan istana dan pusat keraton makhluk halus Gunung Merapi, Pasar Bubrah dibawah puncak Gunung Merapi yang oleh masyarakat dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi, Gunung Wutoh yang diyakini digunakan sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi dan dijaga oleh makhluk halus ‘Nyai Gadung Melati’ yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan, sekitar makam Syech Djumadil Qubro yang merupakan tempat angker karena makamnya adalah makam untuk nenek moyang penduduk dan itu harus dihormati, Hutan Patuk Alap-alap yang diyakini digunakan untuk tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi, Hutan Gamelan dan Bingungan, Hutan Pijen dan Blumbang, Bukit Turgo, Plawangan, Telaga Putri, Muncar, Goa Jepang, Umbul Temanten, Bebeng, Ringin Putih dan Watu Gajah. Selain tempatnya yang dianggap angker atau sakral, Gunung Merapi juga senantiasa dikait-kaitkan dengan sejumlah mitos lain, seperti mitos Kiai Sapu Jagad yang dipercaya bersemayam di Merapi, mitos Mbah Petruk yang diper-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK NASIONAL caya sebagai sesepuh penunggu Merapi, dan mitos-mitos lainnya. Mitos-mitos itu begitu lekat dengan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Merapi. Menurut sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Heru Nugroho, seperti dilansir detikcom, ada pengetahuan tradisional penduduk lokal yang tinggal di sekitar Merapi. Mereka mempercayai bahwa Merapi memiliki ‘nyawa’ sebagai penunggu sehingga untuk menghindari ‘kemarahan’ penunggunya perlu diadakan ritual dan memberikan sesaji. Masyarakat sekitar pun percaya, hanya orang-orang tertentu atau pilihan saja yang mengetahui kehendak penunggu tersebut. Sastrawan Jawa Modern, Suwardi Edraswara, seperti dilansir dari laman yang sama, pun tak menampik jika mitos akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat karena merupakan bagian dari budaya. Namun, kata Suwardi, mitos bukan hanya milik masyarakat tradisional saja, karena masyarakat modern pun melahirkan mitos dalam hidupnya. “Mitos menjadi akrab dalam kehidupan masyarakat karena melalui motis lahir harapan,” tambah staf pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini. Untuk memahami mitologi Gunung Merapi tidak bisa terlepas dari filosofi Kota Yogyakarta dengan karaton sebagai pancernya. Kota ini terbelah oleh sumbu imajiner yang menghubungkan

Laut Kidul, Parangkusumo-Panggung Krapyak-Karaton-Tugu Pal Putih dan Gunung Merapi. Secara filosofi, hal ini dibagi menjadi dua aspek, yakni Jagat Alit dan Jagat Ageng. Dijelaskan, bahwa Jagat Alit bertugas mengurai proses awal-akhir hidup dan kehidupan manusia dengan segala perilaku yang lurus sehingga terpahaminya hakekat hidup dan kehidupan manusia, digambarkan dengan planologi Kota Yogyakarta sebagai Kota Raja pada waktu itu. Planologi kota ini membujur dari selatan ke utara berawal dari Panggung Krapyak, berakhir di Tugu Pal Putih. Hal ini menekankan hubungan timbal balik antara Sang Pencipta dan manusia sebagai ciptaannya. Sedangkan, Jagat Ageng bertugas mengurai tentang hidup dan kehidupan masyarakat, di mana sang pemimpin masyarakat, siapa pun dia, senantiasa harus menjadikan hati nurani rakyat sebagai ‘isteri pertama’ dan utamanya guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat dilandasi dengan keteguhan dan kepercayaan bahwa hanya satu pencipta Yang Maha Besar. Jagat Ageng ini digambarkan dengan garis imajiner dari Parangkusumo di Laut Selatan-Karaton Yogyakarta-Gunung Merapi. Prediksi musibah beruntun bakal melanda Indonesia, sebenarnya, telah diungkapkan Permadi, salah seorang paranormal yang cukup terkenal, sejak

beberapa tahun silam. Permadi mengatakan akan muncul zaman goro-goro, yaitu marahnya alam dan manusia secara bersama-sama. Ia pun meramalkan bencana lebih dahsyat akan terjadi, apakah letusan Semeru atau yang lain. Yang jelas, katanya, Gunung Merapi telah memberi sinyal spiritual bahwa gorogoro akan mulai. “Ini baru tahap awal,” ujarnya. Permadi pun mengingatkan, kepulauan Nusantara yang berada di gugusan ring of fire rentan dengan bencana alam. Baik gempa bumi, tsunami, maupun letusan gunung berapi. Karena itu, tutur politisi dari Gerindra ini, diperlukan langkah antisipasi yang memadai untuk menekan sedikit mungkin jumlah korban, lantaran ditimpa bencana alam seolah sudah menjadi ‘fitrah’ bangsa ini. “Semuanya terjadi atas kehendak Gusti Allah, manusia harus pasrah dan rajin mendekatkan diri pada Tuhan,” katanya. Yang menarik, jika dirunut dari sekian bencana yang melanda Tanah Air, sejumlah bencana terjadi pada waktu yang sama, yakni tanggal 26. Baik itu gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, gempa Tasikmalaya pada 26 Juni 2010, gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, yang juga bertepatan dengan meletusnya Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010. Percaya atau tidak, semuanya pada akhirnya berpulang pada Yang Maha Kuasa dan diri kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Gubernur DIY yang juga Raja Karaton Yogya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa masyarakat harus berpikir dan bertindak secara rasional dalam menyikapi setiap bencana yang terjadi. Sebagai bangsa yang besar, seharusnya kita tak bertumpu pada mitos saja. Saat seperti ini, saat di mana bencana demi bencana melanda bangsa dan negeri ini, yang harus dilakukan adalah berpikir dan bertindak secara keilmuan dan melepaskan diri dari pengaruh mitos. Diungkapkan Sri Sultan, ada rahasia penuh misteri du tengah rentetan bencana yang melanda negeri ini. Hal ini mengharuskan manusia berpikir, tidak hanya dengan olah nalar tapi juga dengan olah rasa. Hadapi semua itu dengan tetap sabar, kuat, dan tawakal. Kembalikan segalanya hanya pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan Penguasa Alam Raya ini. Wallahualam bi Sawab…. ] Endang/berbagai sumber

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK POLITIK

Sabri Saiman:

“Kader PAN Jangan Bergantung Pada Hatta”

Lazimnya partai politik, kemampuan manajerial seorang ketua umum menjadi faktor penentu dalam mensinergikan semua elemen di dalam partai agar dapat menjadi kekuatan positif. Sehingga diharapkan dapat berkembang menjadi partai yang kuat.

arena tidak sedikit partai yang tumbuh dan berkembang kemudian perlahan tapi pasti hilang dari hiruk-pikuk pentas pertarungan. Agar suatu partai dapat eksis dan disenangi masyarakat, maka fak-

tor penempatan orang atau kader pada posisi-posisi yang tepat pada kepengurusan partai merupakan keharusan. “Saya katakan pada Pak Hatta agar menempatkan orang (kader) di kepengurusan pada posisi yang sudah ditetap-

kan, harus berdasarkan kompetensi. Kedua, harus punya ikatan emosional pada daerahnya, dan ketiga jangan hanya asal bapak senang alias ABS. Jangan semua bersifat sentralistik, apa-apa semua lari ke Hatta. Padahal, kalau kader PAN punya kompetensi, maka kerja Hatta dalam memimpim partai menjadi mudah. Tidak seperti sekarang, semuanya bergantung pada Hatta. Hal itu justru membuat posisi Hatta menjadi berat. Hal ini yang saya kritik dan koreksi,” kata Ketua MPP DPW PAN DKI, Sabri Saiman. Menurut Sabri, agar partai itu dapat berkembang dengan baik, maka semuanya harus berdasarkan struktur. Karena, jika roda organisasi partai berjalan, baik itu di pusat maupun daerah dapat menjadi indikasi dan parameter yang positif. Kedua seperti dikatakannya, walaupun jumlah kursi anggota DPR pusat menurun dari 53 menjadi 47, tapi jumlah DPRD di daerah itu naik, itu indikasinya. Ketiga, dirinya hanya berkeinginan agar para pengurus yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jeli melihat fenomena, serta dapat membaca peta kompetitor (partai lain). Misalnya “membaca” ada tidak keanehan-keanehan di partai lain sehingga dapat menjadi kemenangan kekuatan bagi PAN. “Jika PAN ingin sukses pada pemilu 2014 nanti, maka secepat memaksimalkan apa yang kita miliki dan mengerahkan seluruh potensi yang di struktur partai. Selanjutnya dibikin evaluasi, langsung terjun ke masyarakat, sehingga ikatan emosional konstituen dengan kita semakin terbangun dengan baik. Jika itu dilakukan, maka bisa menjadi indikator untuk menaikan kursi partai, baik untuk DPR-RI maupun DPRD di seluruh Indonesia. Sehingga persepsi masyarakat bahwa PAN itu partai elite dapat dieliminir,” lanjut mantan Ketua DPD PAN Jakarta Utara. Satu hal yang juga perlu cermati

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK POLITIK bahwa selama ini PAN identik dengan sosok Amien Rais. Sehingga ada anggapan bahwa kebesaran partai reformasi ini ada nama besar dan bayang sang tokoh. Padahal, sebagai partai modern, partai harus bisa membangun sistem dan struktur partai yang kuat dan dinamis. “PAN memang identik dengan Amien Rais, tapi bukan berarti PAN harus mengikuti apa keinginan Amien Rais. Jika seperti itu, artinya kita melawan gerakan reformasi itu sendiri, dan itu sangat tidak saya setujui. Saya orang yang sering mengkritik Amien Rais, saya cukup dekat dengannya. Tapi jati diri itu tetap dipertahankan. Saya adalah saya, bisa diidentikkan Amien Rais adalah PAN, tapi PAN adalah PAN, Amien Rais adalah Amien Rais, mestinya begitu,” imbuhnya. Sekadar melongok ke belakang, Faisal Basri CS menarik diri dari PAN karena dia menganggap PAN itu identik dengan Amien Rais, padahal tidak seperti itu. Buktinya kelompok itu kembali, Bara Hasibuan adalah kelompok Faisal Basri tapi kembali lagi ke PAN. Sekarang banyak anggapan bahkan tuduhan bahwa partai yang lahir pada saat momentum reformasi sedang bergulir kencang seakan sudah mulai melempem. Bahkan ironisnya, kontribusi PAN saat ini terhadap bangsa tidak seperti awal kelahirannya. Keberanian Amien Rais sebagai ikon reformasi tetap dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Tapi adakah kader-kader PAN sekaliber Amien yang dapat melanjutkan perjuangannya. “Di internal PAN harus ditumbuhkan rasa saling mengingatkan. Semestinya siapa saja yang merasa memiliki PAN harus berani melakukan kritik dalam konteks membangun, walau terasa sakit sekalipun. Sementara kalau bicara kontribusi PAN untuk bangsa, rasanya cukup besar. Saya katakan banyak sekali orang yang hanya mau menikmati, tolong ditulis itu! Luar biasa sekali yang disumbangsihkan PAN untuk bangsa ini. Bayangkan, pada zaman Pak Harto, mana ada otonomi daerah seperti saat ini,” tandas Sabri. Namun Sabri juga mewanti-wanti, karena Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sekaligus menjabat Menteri Perekonomian membuat posisi PAN agak sungkan untuk memberikan kritiknya pada pemerintah. Bahkan anggota DPR-RI dari Fraksi PAN yang sekarang, suaranya tidak senyaring periode sebelumnya. “Dalam tanda tanya besar antara

iya dan tidak. Target bisa tercapai bila punya kelengkapan ABCD. Kedua, menduanya kepentingan dan tidak kritis. Selain itu Hatta sebagai Menteri Perekonomian tersandera. Saya katakan anggota DPR sekarang tidak kritis karena karena sistem rekrutmen dalam menentukan anggota calon legislatif sangat menentukan kualitasnya. Sehingga menghindari kesan, datang, duduk, duit dan diam,” kata ayah tiga anak ini. Terkait ada menteri dari PAN yang beberapa bulan terakhir ini selalu mendapat sorotan masyarakat karena dianggap tidak mempunyai kinerja yang memuaskan. Untuk hal yang satu, Sabri mengungkapkan PAN harus secara legowo melakukan evaluasi secara komprehensif. Jangan karena dalam struktur DPP mempunyai jabatan yang strategis, sehingga merasa paling berkuasa. “Jika ada indikasi menteri dari PAN kurang mempunyai integritas, secara otomatis sangat berpengaruh kepada partai. Karena bisa jadi PAN akan terjun bebas. Makanya perlu ada evaluasi yang betul-betul mengarah pada perbaikan kinerja. Karena masih ada sisa waktu empat tahun lagi, pergunakan kesempatan ini dengan maksimal,” kata aktivis HMI ini. DKI Barometer Sementara menjelang Musyawarah Wilayah PAN DKI Jakarta yang tinggal beberapa waktu lagi, harapan agar PAN dapat mengulang suksesnya tahun 1998 sangat diharapkan. Pemilu 2009 menjadi pelajaran berharga untuk semua kader PAN, khususnya para pemimpinnya. Karena perolehan suara PAN saat itu agak menurun, apalagi di DKI Jakarta. Di sini kemampuan seorang ketua wilayah diuji. Dugaan adanya konflik di internal DKI justru memberi andil pada turunnya perolehan suara PAN di DKI. Sehingga Muswil harus dijadikan momentum untuk melakukan konsolidasi internal. Selain itu juga memperkuat struktur kepengurusan. Jangan Muswil hanya fokus pada pergantian ketua semata, yang pada akhirnya berkutat pada bagibagi posisi di kepengurusan nanti. Untuk itu seorang ketua harus mempunyai ketauladanan bagi kader di bawahnya. Sabri mengibaratkan, “Seperti telur di ujung tanduk. Dia pecah karena ketajaman tanduk itu sendiri atau dia jatuh pecah. Semua ini kembali pada persoalan kepemimpinan." Waktu masih menjabat Ketua DPD,

lanjutnya, “Saya merendah bukan saya mau tinggi, saya mau merendah karena sebelumnya kursi PAN di DPRD 13 kursi, tapi sekarang hanya 4 kursi.” Karena itu, imbaunya, ke depan, kalau memilih ketua DPDW harus yang sesuai. “Andi Ansar adik saya. Tapi bagaimana mau dikatakan berhasil, jika hasilnya memang tidak ada. Ke depan, taruhanya luar biasa, Hatta harus focus, jangan sampai karena orang itu dekat dengan Sekjen, dengan Pak Amin, atau Hatta, bisa menjadi ketua DPW. jadi harus dilihat baik tidak track recordnya,” kata pengusaha kapal ini. Dia menekankan, figur ketua DPW yang akan datang, harus mampu dalam semua lini. Baik dari sudut kepemimpinannya atau ketokohannya yang dikenal luas semua lapisan masyarakat Jakarta. Serta mampu mengelemenir konflik dengan kekuatan jiwa dan berjiwa besar. Bahkan yang terpenting dari sisi keuangan juga harus mencukupi. Jangan Hatta yang justru jadi ATM untuk menopang bergeraknya roda organisasi. Karena kalau tidak begitu, nanti sedikit-sedikit minta uang sama Hatta, ini sangat bahaya. Kasus seperti ini sudah dicontohkan pada periode masa lalu. Misalnya, sedikit-sedikit, anggota DPRD disuruh setor. Menjadi ketua DPW DKI itu barometer dari semua kegiatan politik di DKI Jakarta. Sehingga jika gagal, PAN bisa hancur. “Saya memang tidak berani mengatakan bahwa dia gagal dalam memimpin, tapi fakta mengatakan kalau dia (Andi) memang tidak berhasil mengelola PAN DKI. Selain DKI, menurut Sabri, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) juga harus mulai menata diri. Hubungan yang terbangun di antara semua level struktur harus bermuara pada rasa kebersamaan dan saling percaya. “Kondisi DPD-DPD di Jakarta kemarin boleh dikatakan tidak berjalan maksimal karena mereka kurang adanya pembinaan dan merasa dilecehkan. Selain itu tidak adanya keterbukaan, baik itu dari pihak DPW kepada DPD maupun DPD kepada yang di bawahnya atau bisa juga sebaliknya, sehingga timbul perasaan “masa bodoh”. Untuk itu, sekali lagi pembinaan dari DPW terhadap struktur yang di bawahnya harus dilakukan secara terus menerus. Sehingga dari tahun ke tahun grafiknya terus mengalami kenaikan. Dan yang terpenting lagi masyarakat merasakan hasil posistif dari kehadiran PAN, khususnya di Jakarta. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK PARLEMEN

“Penyederhanaan Partai Politik” Jalan Menuju Demokratisasi? Meski Pemilu 2014 masih jauh, ‘pertarungan’ untuk merebut hati rakyat sudah dimulai jauh-jauh hari. Termasuk upaya untuk menyederhanakan partai politik peserta Pemilu.

ak henti-hentinya para politisi yang tergabung dalam partai-partai politik di Tanah Air berupaya melakukan apa pun demi memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Penyederhanaan jumlah partai politik pun menjadi salah satu cara menghadapi Pemilu mendatang. Adalah partai-partai politik besar yang terkesan sangat antusias mengusung adanya penyederhanaan partai. Tak tanggungtanggung, mereka pun mengusulkan agar penyederhanaan partai, khususnya melalui parliamentary threshold, dimasukkan dalam revisi Undang Undang Pemilu. Dalam draf revisi UU Pemilu, ambang batas parlemen ada kemungkinan dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Selain itu, ambang batas yang pada Pemilu 2009 hanya berlaku di tingkat pusat akan diberlakukan di provinsi dan kabupaten/kota. Jika ambang batas ini benar-benar diberlakukan, akan mengancam keberadaan partai-partai menengah dan kecil, yang pada Pemilu 2009 memperoleh 6,01 persen. Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden SBY-Boediono menunjukkan, sebagian besar publik (59,4 persen) menyetujui jumlah partai politik dalam Pemilu 2014 paling banyak lima, sementara hanya sekitar 3,5 persen yang tidak setuju pembatasan partai politik. Terlepas dari pro dan kontra masalah ini, hasil survei menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Sejak reformasi 1998, Indonesia kembali kepada sistem multi partai. Setelah kran pendirian partai politik baru dibuka melalui UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar, partai-partai politik baru bermunculan ‘bak cendawan di musim hujan’, dan Pemilu pertama di era refor-

masi (Pemilu 1999) diikuti 48 partai politik. Sungguh pun demikian, para pembuat UU di DPR saat itu, sebenarnya, sudah mengantisipasi euphoria reformasi, utamanya terkait pembentukan partai-partai politik, dengan mencantumkan ketentuan ambang batas (electoral threshold) sebesar 2 persen bagi partai politik peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu selanjutnya, dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Ketentuan tentang electoral threshold ini pun akan diberlakukan dalam pemilu-pemilu selanjutnya, agar secara bertahap menyeleksi partai politik menuju jumlah ideal sebagai peserta Pemilu. Hasilnya, pada Pemilu 2004, jumlah partai politik peserta Pemilu turun menjadi 24. Namun, pada Pemilu 2009, kembali naik menjadi 38 partai politik nasional dan enam partai politik lokal di

Aceh. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pencabutan electoral threshold 3 persen dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan menggantinya dengan ketentuan parliamentary threshold 2,5 persen. Partai politik peserta Pemilu 2009 harus memperoleh minimal 2,5 persen suara hasil Pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Penggantian electoral threshold dengan parliamentary threshold ini, menurut Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay, disebabkan electoral threshold berpotensi melanggar konstitusi, yakni partai politik yang tidak mencapai electoral threshold harus membubarkan diri atau menggabungkan diri jika ingin ikut Pemilu berikutnya. Selain itu, efektifitas sistem Presidensial bukan terletak pada jumlah partai politik peserta Pemilu, melainkan jumlah partai

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK PARLEMEN politik di parlemen. Terkait dengan usulan adanya penyederhanaan partai, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, tak menampik jika saat ini perlu diadakan penyederhanaan partai. Namun, penyederhanaan partai itu harus pula diikuti dengan perilaku politik yang tidak transaksional. Salah satu caranya, menurut Akbar, adalah melalui koalisi sebelum Pemilu. “Dengan penyederhanaan, kita juga perlu mendorong supaya partai-partai itu melakukan kewajiban-

dengan cara damai dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dengan terkait sejumlah perubahan politik dalam dua belas tahun terakhir pasca reformasi yang berkembang ke arah yang tidak menentu. “Sistem yang ada berkembang kea rah positif, budaya demokrasi di sebagian masyarakat juga belum berkembang baik. Hal ini dapat dilihat pada pemilih yang cenderung emosional dan kurang rasional,” ujar Siswono. Dukungan serupa juga dilontarkan kubu Partai Demokrat. Menurut Ketua

nya sebelum pemilihan Presiden dan mereka mencoba menyepakati siapa yang akan menjadi calon Presiden,” tutur Akbar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar di Jakarta. Tak berbeda jauh dengan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar Nasional Demokrat (Nasdem), Siswono Yudohusodo, pun mendukung usulan adanya penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu. Pemerintah, katanya, perlu menyederhanakan sistem kepartaian melalui parliamentary threshold atau ambang batas minimal suara di parlemen untuk memperbaiki kinerja. Menurut mantan Menteri Perumahan era Soeharto ini, sistem Presidensial yang multipartai justru memunculkan kekacauan. Ia pun menyoroti perlunya segera dilakukan pembenahan sistem politik dan manajemen pemerintahan negara

Umumnya, Anas Urbaningrum, untuk mengukur demokratisnya sebuah negara tidak bisa dengan melihat banyaknya jumlah partai yang ada di negara tersebut. Ukuran yang tepat, katanya, adalah efektifitas kinerja dari partai itu, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya. “Tidak bisa mengatakan, makin banyak partainya, maka (negara) makin demokratis,” ujar Anas beberapa waktu lalu. Demokrat, katanya, setuju dengan adanya wacana penyederhanaan partai dalam sistem politik Indonesia karena itu merupakan harapan nyata masyarakat. “Wacana itu adalah harapan nyata dari masyarakat dan cocok dengan ide besar tentang penyederhanaan partai. Sekarang ini, masyarakat membutuhkan partai yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Keberadaan partai yang banyak, tetapi tidak bekerja secara

maksimal untuk rakyat, maka hanya menjadi sia-sia. Dengan jumlah partai yang sedikit, akan tercipta sistem politik yang sehat dan produktif,” tandasnya. Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional (FPN) memahami pentingnya penyederhanaan partai. Mereka sependapat, konfederasi atau penggabungan partai politik merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian. “Prinsipnya, tidak ada lagi suara hilang tak terpakai, tidak ada lagi manipulasi suara,” kata Sekretaris Jenderal FPN Didi Supriyanto. Sebagian partai politik di FPN pun mulai berniat untuk melebur menjadi satu partai politik, baik melalui model konfederasi maupun penggabungan. Salah satu partai politik di FPN, yakni Partai Matahari Bangsa (PMB), bahkan telah mengusulkan satu nama baru. “Saya usulkan namanya Partai Kongres Nasional. Itu lebih cocok dan marketable,” ujar Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni. Namun, ide untuk memasukkan aturan penggabungan partai politik dalam bentuk konfederasi pada revisi UU Pemilu dianggap akal-akalan partai politik kecil dan partai politik yang berada di garis batas. Hal tersebut diwacanakan oleh partai politik kecil untuk menyiasati parliamentary threshold yang diusulkan bakal naik menjadi lima persen. Tudingan tersebut dilontarkan pengamat politik, Andrinof Chaniago. Padahal, menurutnya, parliamentary threshold merupakan cara penyederhanaan jumlah partai di DPR. Namun, diakui Andrinof, cara tersebut membuat partai politik kecil dan partai politik yang berada di ambang batas kehilangan hak suara maupun hak kursinya di parlemen. “Karena itu, mereka berusaha membuat PT menjadi semu dengan usulan konfederasi,” ujar Andrinof. Kebijakan PT minimal 5 persen, tambah Andrinof, telah membuat partaipartai kecil dan partai-partai di ambang batas tersebut merasa cemas akan terlempar dari parlemen. Maka, dengan membuat aturan penggabungan tanpa meluberkan nama partai dalam bentuk konfederasi, jelas akan membuat partaipartai itu tetap memiliki suara dan kursi meskipun hitungannya hanya setengah atau seperempat kursi saja. bagaimana pun, partai-partai politik tersebut akan tetap memiliki akses dalam pengawasan dan anggaran. ] Endang/berbagai sumber

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM

rama itu akhirnya berakhir, Kejaksaan Agung mengambil langkah deponeering terhadap kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Walaupun mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan, namun mereka tidak bergeming. Bagi Kejaksaan Agung langkah yang diambil sudah tepat. Ini mengacu pada pasal 35 huruf C Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Alasan lainnya adalah mempertimbangan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini untuk menyelamatkan institusi KPK. "Tim menyarankan perkara tindak pidana dilakukan pengesampingan perkara untuk kepentingan umum," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Darmono saat jumpa pers di Gedung Jaksa Agung, Jakarta beberapa waktu lalu. Darmono menegaskan sikap tersebut diambil setelah pimpinan Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda (JAM), Staf Ahli, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) berembuk untuk menentukan langkah hukum sesuai undang undang terhadap kasus yang menuai perhatian publik itu. Dua opsi tindakan hukum yang muncul, ujarnya, adalah melimpahkan ke pengadilan dan pengenyampingan perkara (deponeering). Tim Kejaksaan Agung, ujarnya, kemudian memutuskan untuk mengambil deponeering terhadap kasus tersebut. Darmono menjelaskan pertimbangan sikap Kejaksaan Agung itu adalah demi mendukung upaya pemberantasan korupsi yang menjadi agenda bangsa. Oleh karena itu, ujar Darmono, hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kepentingan umum, bangsa dan negara. "Sehingga dengan demikian unsur-unsur penjabaran dinyatakan relevan," tuturnya. Lebih lanjut, Darmono mengungkapkan alasan mengapa tidak mengambil sikap untuk melimpahkan berkas ke pengadilan. Menurut Undang-Undang, tuturnya, ketika status hukum BibitChandra menjadi terdakwa maka mereka harus nonaktif sebagai pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut, ungkapnya, tentu akan mengganggu kinerja KPK secara teknis maupun manajerial dalam agenda pemberantasan korupsi. Darmono pun menegaskan meski berstatus sebagai pelaksana tugas, dirinya masih mempunyai kewenangan untuk menandatangani penerbitan surat keputusan deponeering. Pasalnya, Ke-

jaksaan Agung mempunyai kewenangan pidana dan perdata yang melekat pada Jaksa Agung sesuai dengan Keputusan Presiden No.104/P/201 Lebih lanjut dijelaskan keputusan deponeering daripada mengajukan Chandra-Bibit ke pengadilan, dikarenakan akibat dari proses ini akan menghambat pemberantasan korupsi.

â&#x20AC;&#x153;Bila berkas Chandra-Bibit dilimpahkan ke pengadilan, status mereka berubah menjadi terdakwa. Sesuai UU KPK No 32/2002 mereka harus nonaktif dari jabatan Pimpinan KPK dan secara teknis dan manajerial, menghambat pemberantasan korupsi.â&#x20AC;? Deponeering ini tindak lanjut dari putusan PK MA, 7 Oktober 2010 yang

Bibit Samad Rianto (kiri) dan Chandra M Hamzah (kanan)

Deponering Kasus Bibit-Chandra Dipertanyakan Kebijakan Kejaksaan Agung berupa deponeering terhadap kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menimbulkan kontroversi. Lantas, wajarkah seorang Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung mengambil keputusan sepenting ini?

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM tidak menerima upaya hukum PK Kejagung. Putusan PT DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Anggodo Widjojo, yang menyatakan SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tidak sah. Dikecam DPR Kalangan anggota Komisi III DPR menilai Kejaksaan Agung inkonsisten dalam memberikan berbagai keterangannya terkait kasus dua pimpinan KPK BibitChandra dan hal tersebut memicu praduga adanya rivalitas internal untuk pencalonan Jaksa Agung. "Saya mendesak Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Amari (Jampidsus) ada motif apa di balik langkahnya mengumumkan deponeering kasus Bibit-Chandra. Itu menambah perpecahan dan kecurigaan Kejagung tidak solid," kata anggota Komisi III DPR dari FPPP Ahmad Yani. Yani menduga tindakan Amari itu hanya sekadar untuk mencari muka kepada publik demi memuluskan pencalonan menjadi Jaksa Agung. "Ini rivalitas menuju kursi jaksa agung. Penggiat anti korupsi bersuara mendesak deponeering, maka dia mengambil itu. Dia mencuri di tikungan," kritik Yani. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai golkar, Aziz Syamsuddin juga tidak setuju dengan langkah deponeering terhadap kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. “Saya dalam posisi yang kurang sependapat dengan langkah deponeering

Plt Jaksa Agung, Darmono.

yang dilakukan pihak Kejaksan Agung. Karena dari sisi hukum, perkara yang sudah di SKPTE, kemudian sudah diuji di prapradilan dan mempunyai dasar yang kuat, jika dilakukan deponeering, saya lebih sependapat kalau itu dimintai pertimbangan kepada lembaga-lembaga terkait seperti di dalamnya lembaga legislatif (DPR), sesuai Pasal 35 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,” kata Aziz. Menurut Aziz, agar kasus ini dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi atas Bibit dan Chandra, apakah ini rekayasa atau fakta hukum, sebaiknya kasus ini diselesaikan di pengadilan. Sehingga hal ini dapat menjawab keinginan tahuan masyarakat yang sebenarnya. “Jadi secara normatif dibawa ke pengadilan, sehingga kebenaran dan fakta hukum yang telah dibuat institusi kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan berkas perkara telah P21, sehingga masyarakat dapat menilai apakah kasus ini benar-benar kasus hukum atau rekayasa hukum. Tapi dengan deponeering, sulit menyingkap tabir apakah ini kasus rekayasa atau suatu kasus hukum,” ujar Ketua DPP KNPI ini. Terkait langkah Darmono selaku Pelaksana Tugas Jaksa Agung (Plt) mengambil kebijakan deponeering, menurut Aziz sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Karena deponeering hanya dilakukan oleh seorang Jaksa Agung yang definitif. “Seorang Plt tidak boleh melakukan itu. Karena Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan mengatakan, itu dilakukan oleh Jaksa Agung,” imbuhnya. Sementara itu praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis berpendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terlibat kepen-

tingan terkait persoalan deponeering terhadap kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto. “Kesimpulan saya sederhana memang ada tarik menarik kepentingan untuk menjatuhkan pilihan apakah deponering atau melanjutkan perkara ini ke pengadilan," kata Todung . Todung menyatakan Kejagung belum bisa menyelesaikan persoalan tarik menarik kepentingan untuk menindaklanjuti kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Todung menjelaskan jika Kejagung menerbitkan deponeering atau mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum, maka kasus Chandra-Bibit dianggap selesai. "Secara umum kasusnya selesai, walapun Chandra - Bibit telah dianggap melakukan tindak pidana," ujarnya. Mantan anggota tim delapan kasus Chandra-Bibit itu, menegaskan tarik menarik kepentingan deponeering tersebut merupakan gambaran Kejagung yang rentan diintervensi oleh pihak tertentu. Sebelumnya, Pelaksana tugas (plt) Jaksa, Agung Darmono dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, M. Amari memberikan keterangan yang berbeda dalam mengambil langkah deponeering perkara Chandra dan Bibit. Kalangan anggota Komisi III DPR menilai Kejaksaan Agung inkonsisten dalam memberikan berbagai keterangannya terkait kasus dua pimpinan KPK Bibit-Chandra dan hal tersebut memicu praduga adanya rivalitas internal untuk pencalonan Jaksa Agung. "Saya mendesak Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Amari (Jampidsus) ada motif apa di balik langkahnya mengumumkan deponeering kasus Bibit-Chandra. Itu menambah perpecahan dan kecurigaan Kejagung tidak solid," kata anggota Komisi III DPR dari FPPP Ahmad Yani. Yani menduga tindakan Amari itu hanya sekadar untuk mencari muka kepada publik demi memuluskan pencalonan menjadi Jaksa Agung. "Ini rivalitas menuju kursi Jaksa Agung. Penggiat anti korupsi bersuara mendesak deponeering, maka dia mengambil itu. Dia mencuri di tikungan," kritik Yani. Namun demikian, ia menambahkan, kalaupun akhirnya keluar deponeering kejaksaan untuk kasus Bibit-Chandra, diduga kuat ada implikasi rekayasa kasus. "Untuk menjelaskan kasus ini, maka Bibit dan Chandra harus diperiksa juga sehingga dapat diketahui motif di balik kasus tersebut," imbuhnya. ] Gaus/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM dahulu mendengar saran dan pendapat dari badan-badan kenegaraan. Faktanya, dalam hal perkara Bibit dan Chandra jaksa tidak pernah mendengar saran dan pendapat dari badanbadan hukum kenegaraan yang terkait, antara lain DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kepolisian. Jika (Kejaksaan) Belum pernah diminta saran dan pendapatnya, bagaimana mungkin Jaksa Agung melakukan deponeering. Jadi apa yang dilakukan Jaksa Agung untuk melakukan deponeering tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 35 huruf C Undang Undang Kejaksaan.

Bonaran Situmeang SH

â&#x20AC;&#x153;Deponeering tidak Hanya Milik Bibit-Chandraâ&#x20AC;?

asus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang BibitChandara cukup menyita perhatian publik. Desakan antara dideponeering dan di bawa ke pengadilan seperti beradu kuat. Argumentasi dari dua kutub yang berbeda mendapat tempat dari sisi hukum. Sehingga keputusan deponeering Kejaksaan Agung dalam kasus ini dianggap sebagai langkah tebang pilih. Benarkah solusi yang tepat adalah membawa kasus ini ke pengadilan? Bonaran Situmeang selaku pengacara Anggodo yang terkait dengan kasus ini, sudah barang tentu sangat kecewa. â&#x20AC;&#x153;Deponeering tidak hanya milik Bibit dan Chandra,â&#x20AC;? katanya kepada Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK, dalam satu sesi wawancara via telepon. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana Anda mensikapi kebijakan Kejaksaan Agung mengeluarkan deponeering dalam perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah? Dari segi hukum, deponeering itu adalah sesuatu yang memalukan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kenapa, khusus terhadap perkara BibitChandra ini sudah diputusan pengadilan antara kita (Anggoro Wijoyo) melawan jaksa selaku termohon. Jaksa dalam perkara itu dikatakan kalah, dalam artian dia wajib melanjutkan tuntutan, karena

memang sudah ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka jaksa harus tunduk kepada putusan pengadilan itu. Terhadap suatu perkara yang sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan dia harus dilanjutkan ke pengadilan, masih bolehkah jaksa melakukan deponeering? Tentu jawabanya tidak, kan? Alasan kedua, Pasal 35 huruf C Undang Undang Kejaksaan menyatakan bahwa deponeering itu memang hak Kejaksaan, namun dalam melaksanakan deponeering tersebut jaksa harus terlebih

Klien Anda, Anggodo Wijoyo, divonis 4 tahun penjara, sementara BibitChandra diberi hadiah deponeering, apakah ini tidak mencederai rasa keadilan? Kalau kita berbicara keadilan, sudah jelas ini sangat tidak adil. Bahwa ada perkara yang merupakan satu rangkaian, dalam perkara Anggodo, Anggoro, Bibit Chandra, Ary Muladi, Edi Sumarsono, dan Putra Nevo, maka dari sisi hukum kalau satu (perkara) dideponeering, maka yang lain juga harus dideponeering. Deponeering itu kan tidak hanya milik Bibit dan Chandra. Dari putusan (deponeering) ini, kita melihat jaksa itu tebang pilih dari sisi keadilan. Alasan kedua dari sisi keadilan, kalau misalnya perkara Bibit dan Chandra itu dideponeering, sementara dalam perkara mereka itu sudah P21, artinya sudah sempurna secara materiil maupun formil. Secara formil, perkara mereka sudah dikatakan lengkap, secara materiil bahwa yang dituduhkan oleh jaksa terhadap mereka (Bibit-Chandra), perbuatan yang dilakukan oleh si tersangka sudah sesuai dengan rumusan. Artinya bukti-buktinya sudah cukup, dan mereka sudah terbukti bersalah melakukan pemerasan. Lalu, bagimana mungkin Anggodo kita katakan melakukan penyuapan? Memang, ada beberapa orang mengatakan belum ada keputusan pengadilan terhadap mereka, yang mengatakan bersalah. Sebaliknya, belum ada juga putusan pengadilan yang mengatakan mereka tidak bersalah. Itu namanya adil. Jadi maksud saya, dari sisi keadilan itu alasannya. Jadi menurut Anda, idealnya kasus Bibit-Chandra ini harus dibawa ke pengadilan biar terbuka secara

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM terang benderang? Indonesia adalah negara hukum. Di negara hukum keputusan yang tertinggi di negara ini adalah keputusan pengadilan. Karena itu berdasarkan keadilan dan berketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang akan dipertanggung-jawabkan hakim kepada Tuhannya, itulah putusan yang tertinggi. Kalaupun ada undang undang, ada pasal-pasal dalam undangundang, tetap saja putusan yang tertinggi adalah putusan pengadilan. Karena perkara ini sudah ada putusan pengadilan, maka perkara Bibit-Chandra harus dilimpahkan ke pengadilan. Banyak kalangan melihat bahwa langkah deponeering yang diambil Kejaksaan Agung karena besarnya desakan dari kalangan LSM penggiat anti korupsi. Tanggapan Anda? Saya tidak bisa mendefinisikan seperti itu. Saya hanya melihat bahwa Jaksa Agung melakukan blunder, melakukan perbuatan melawan hukum kalau dia masih meneruskan sikap deponeering tersebut. Keputusan deponeering diputuskan oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, bukan Jaksa Agung yang definitif, bagaimana Anda melihat hal ini? Saya tidak mempersoalkan, apakah dia Plt, atau Jaksa Agung definitif. Karena menurut saya dalam kondisi seperti sekarang ini, baik dia Plt maupun Jaksa Agung definitif tidak boleh melakukan deponeering itu sendirian. Kemarin saya sudah mau menyurati Plt Jaksa Agung Darmono untuk memberikan kejelasan sikap. Dalam surat itu saya bilang, sewaktu Jaksa Agung Herndarman Supandji mau mengambil sikap akan melakukan peninjauan kembali, ia mengungkapkan keberatannya yang tidak mau mengambil langkah deponeering, karena tidak mau dikatakan ambivalen. Bahkan ketika sebelumnya diambil sikap SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), kok sekarang giliran penghentian penuntutan dikatakan salah dan harus dibatalkan lewat deponeering. Berarti ini kan tidak jelas sikapnya. Itu namanya ambivalen. Kedua, saya tidak mau dikatakan tidak melaksanakan azas equality before the law (persamaan haknya di depan hukum). Maka dalam rangka menjunjung tinggi equality before the law, dimana saat ini perkara Anggodo Wijoyo sudah disidangkan, masa

ada orang (dalam rangkaian kasus ini) dalam proses deponeering. Sudah tentu ini tidak adil, dan itu alasan Pak Hendarman waktu itu. Langkah Anda selanjutnya? Saya agak bingung dalam mengambil langkah. Karena, jika saya ajukan lagi gugatan terhadap surat keputusan deponeering itu, maka besok kalau tetap Jaksa Agung tidak mau melanjutkan ke pengadilan, katakanlah saya menang, katakanlah deponeering itu batal demi hukum, maka Jaksa Agung harus melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Kalau Jaksa Agung tetap tidak mau? Maka saya akan mempertahankan bahwa agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan eksekusi terhadap putusan praperadilan tersebut. Itu yang saya minta. Okelah, Kejaksaan sudah

mengeluarkan keputusan deponeering terhadap kasus Bibit Chandra. Menurut Anda sanksi moral seperti apa yang diterima oleh keduanya jika kasusnya ditutup seperti itu? Saya masih belum yakin bahwa deponeering itu tetap dilakukan. Bagaimana kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan, mengeluarkan surat perintah, an-winning/tidak mengabulkan agar keputusan itu dilaksanakan, lalu apa yang akan dilaksanakan Jaksa Agung? Jadi menurut Anda deponeering ini belum merupakan keputusan tetap? Belum. Kalau besok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan dan memerintahkan Jaksa Agung Republik Indonesia melaksanakan keputusan praperadilan kami. Karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Agung. ]

Gedung Kejaksaan Agung RI.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM

Lagi, Gayus Minta “Korban” Gayus Halomoan Partahanan Tambunan (30), kembali menyeret anggota kepolisian ke penjara. Siapa “korban” berikutnya?

alang nian nasib kedelapan petugas Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, dan Bripda B. Hanya karena menerima uang, yang diduga suap, antara Rp 5 juta hingga Rp 6 juta dari Gayus Halomoan Tambunan, sejak 8 November 2010, mereka terpaksa mendekam di balik terali besi hotel prodeo. Dalam kasus ini, terseret pula Komisaris Polisi Iwan Siswanto, yang ketika itu menjabat Kepala Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kompol Iwan juga diduga menerima suap dari Gayus sebesar Rp 368 juta. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan bahkan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, mereka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup menerima sejumlah uang dan dikenai lima pasal pidana. Mereka dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31

Gayus Tambunan

Tahun 1999 tentang Tipikor. Tak hanya itu. Bagi bawahannya ditambahkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Turut Serta Menerima Suap dari Gayus bersama dengan atasannya, dengan ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut maksimal lima tahun dengan denda maksimal Rp 250 juta. Bayangkan, dari hanya menerima uang suap sebesar Rp 5 hingga Rp 6 juta, malah harus mengeluarkan kocek lebih besar lagi: Rp 250 juta, dan dipenjara lima tahun pula. Mirisnya lagi, karier mereka di kesatuan kepolisian pun dalam bayang-bayang pemberhentian secara tidak hormat. Terkait tuduhan suap tersebut, Kompol Iwan Siswanto, seperti dikatakan penasihat ukumnya, Berlin Pandiangan, mengaku tidak tahu soal suap dari Gayus kepada delapan petugas rutan lain. Menurut Iwan, suap itu diberikan langsung oleh Gayus ke tiap-tiap petugas. "Memang tidak ada yang melihat karena (diberikan kepada) tiap-tiap (petugas),"

ucap penasihat hukum Iwan, Berlin Pandiangan, seusai mendampingi pemeriksaan kliennya di Bareskrim Polri, Kamis, 18 November 2010. Berlin juga mengaku tidak tahu soal adanya lima tahanan yang dapat keluarmasuk rutan seperti diungkapkan Gayus. Dia hanya tahu keistimewaan diberikan kepada Komjen Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard. Mengenai uang yang diberikan Susno Duadji ke Iwan, kata Berlin, “Uang itu hibah dan bukan suap untuk dapat keluar dari rutan.” Seperti diketahui, Komisaris Iwan dan delapan oknum lain diduga menerima suap dari Gayus selama memberi keistimewaan kepadanya untuk keluar dari rutan sejak Juli 2010. Menurut Berlin, Iwan menerima total Rp 368 juta dari Gayus. Tak disangkal, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, 30 tahun, mantan pegawai pajak golongan III A, memang amat lihat mengecoh publik. Walau secara perlahan-lahan terungkap pula ke permukaan ulahnya itu. Bahkan sepertinya Gayus tidak mau berhenti membuat heboh di negeri ini. Saat menjadi tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, pertengahan 2009, ia berusaha menyuap dan mengelabui hukum dengan merekayasa kasus sehingga akhirnya divonis bebas. Uang lebih dari Rp 25 miliar yang diblokir polisi pun dikembalikan kepadanya. Ketika akhirnya sepak terjangnya itu terkuak, Gayus kembali diadili dengan dakwaan yang lebih berat. Namun, belum lagi usai persidangan, ia kembali berulah dengan menyuap polisi penjaga Rumah Tahanan Markas Brimob Kepala Dua, Depok, agar bebas di luar tahanan. Penasihat hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution pun tercengang atas ulah kliennya ini. Betapa tidak, Gayus yang sebelumnya sempat mencuri simpati dari masyarakat lantaran ia mengakui adanya rekayasa dalam perkaranya sehingga ada polisi, jaksa, dan hakim yang terseret menjadi tersangka. Simpati publik makin terasa saat ia ”jujur” mengakui perusahaan grup Bakrie, seperti Kaltim Prima Coal, Bumi Resources, dan Arutmin, memberikan uang dengan total mencapai Rp 30 miliar kepadanya terkait pajak.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HUKUM Di pikiran masyarakat, Gayus diidentikkan sebagai pengungkap kebenaran dalam membongkar mafia pajak dan mafia hukum. Upaya pencitraan diri Gayus ini sedikit menolong dirinya mengingat banyak orang menganggap ia bukanlah pihak yang paling bersalah dalam perkara mafia hukum. Gayus hanya korban yang diperas uangnya oleh aparat penegak hukum. Setelah terkuak kasus Gayus bisa melenggang dari tahanannya, pandangan orang kini tentu berubah. Orang ramai menghujatnya kini. Bahkan, ada yang menuntut agar ia dihukum mati sebab yang ia lakukan sungguh mengusik rasa keadilan. Gayus juga dikhawatirkan tak bisa membantu mengungkapkan kasus mafia pajak dan mafia hukum. Buktinya, ia enggan mengungkapkan ke publik siapa saja wajib pajak yang menyuapnya. Masih ada uangnya senilai Rp 70 miliar yang belum diketahui publik siapa pemasoknya. Masih dalam rentetan kasus suap kepada Komisaris Iwan Siswanto dan kedelapan anggotanya, Polri didesak mengusut motivasi yang mendorong terdakwa kasus mafia pajak dan mafia hukum, Gayus Tambunan, keluar dari Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Polri diminta mengusut dugaan kesepakatan yang mungkin dibuat Gayus dengan orang yang ditemuinya di luar tahanan. Gayus sendiri diketahui telah keluar masuk tahanan sejak Juli 2010. Beredar rumor Gayus keluar tahanan dan pelesir ke Bali untuk menemui Aburizal Bakrie (Ical) pada sebuah turnamen tenis. Lebih dari itu, anggota Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali Novel mengaku mendapat informasi bahwa Gayus menemui petinggi Polri saat keluar dari tahanannya. Karena itu, Novel meminta agar penyidik tidak segan memeriksa siapa pun yang mungkin ditemui Gayus. Tidak peduli apakah yang bersangkutan merupakan petinggi partai politik atau petinggi Polri. “Harus berani. Jangan tebang pilih,” tegas Novel, seperti dikutip Sinar Harapan. Menko Kesra Aburizal Bakrie memang hadir untuk menonton pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions yang digelar di Bali International Convention Center (BICC) The Westin Nusa Dua, Bali, Sabtu, 6 November 2010 siang. Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar ini datang bebera-

Aburijal Bakrie (Ical).

pa saat sebelum pertandingan pertama babak semifinal pertama antara Ana Ivanovic melawan Kimiko Date Krumm dimainkan. Dia tidak memberikan komentar dan sekadar melempar senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, ketika SH mengonfirmasi kepada pihak keamanan yang disewa pihak panitia penyelenggara, ternyata tidak ada perintah “pengamanan khusus” untuk Aburizal pada hari itu. Begitu pula pada saat Gayus yang diduga menonton pada hari Jumat, 5 November 2010. “Tidak ada perintah untuk pengamanan hari ini maupun kemarin,” ungkap seorang anggota keamanan itu yang enggan disebutkan namanya. Namun Ical, begitu Aburizal Bakrie biasa disapa, menyatakan, kalau hanya bertemu pegawai Direktorat Pajak, Gayus Tambunan, tidak harus di Bali. “Kalau ingin bertemu dengan Gayus, kenapa harus di Bali?” katanya sebelum membuka diskusi bertema “Partai Golkar Membangun Indonesia Dari Desa” di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 11 November 2010 seperti dikutip Antara. Walau Aburizal membantah, Adnan Buyung Nasution meminta polisi bersikap fair dalam pengusutan kasus mafia Pajak Gayus Tambunan. Buyung meminta polisi juga mengusut perkara kasus yang diduga melibatkan Grup Bakrie. "Yang besar-besar tidak dibuka. Apa perkara yang besar? Harusnya dibuka perkara Bakrie. Itu harus diperiksa, tapi

saya tidak mengatakan Ical terlibat korupsi bahwa perusahaannya yang begitu besar tidak mustahil melakukan permainan," kata Buyung dalam jumpa pers di kantor Menara Global, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Kamis, 18 November 2010. Buyung menyebut, ada namanya Denny Adrian yang menjabat sebagai manajer, dan orangnya hingga kini masih hidup. Buyung menekankan,"Dia harus dipanggil." Selain Denny Adrian, Lebih jauh diungkapkan Buyung, kunci untuk membuka kasus Bakrie ini ada di tangan Imam Cahyo Maliki, yang kini masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Menurut Adnan, Imam yang menjadi penghubung antara perusahaan Bakrie dengan Gayus. Karena itu, “Jika Imam tidak dihadapkan ke persidangan, perkara ini bisa putus, seperti aliran uang dari Anggoro ke Anggodo, dan ke Ari Muladi juga ke Julianto," pungkas Adnan. Juga kalau Imam Cahyo tidak dicari, lanjut Adnan, hal ini akan mempersulit untuk mengetahui sampai sejauh mana permainan pajak perusahaan Bakrie. Apalagi Polisi dalam pengusutan hanya mencantumkan PT Surya Alam saja. "Perlu diperiksa sampai mana, dan berapa uang yang masuk ke rekeningnya Gayus," desak Adnan, yang berharap kasus Gayus dengan pihak-pihak yang terkait di belakangnya dibuka secara terang benderang. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HANKAM

Ipar SBY Jadi Panglima Kostrad

Naiknya Pramono Edhi Wibowo sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen Burhanudin Amin cukup mendapat sorotan. Ini tidak lain karena Pangkostrad yang baru ini adalah ipar dari Presiden SBY yang juga adik Ani Yudhoyono. Benarkah penunjukan ini murni profesoinalisme atau semata karena faktor kedekatan?

entara Nasional yang kuat adalah tentara yang profesional dan terlatih. Untuk itu pimpinan TNI adalah orang yang memang teruji kemampuannya. Kemampuan, integritas dan jiwa pengorbanan menjadi inti utama seorang perwira TNI dalam menduduki posisi yang strategis. Penunjukan Mayjen Pramono Edhie Wibowo yang juga ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku panglima Kostrad yang baru memunculkan rumor panas di masyarakat. Benarkah Edhi disiapkan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di institusi TNI? "Alih tugas merupakan hal biasa dan dilakukan untuk penyegaran di tubuh organisasi TNI AD," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisuta, saat memimpin upacara serah terima jabatan

Panglima Kostrad dari Letjen TNI Burhanuddin Amin kepada Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Sempat merebak isu bahwa naiknya Pramono Edhie Wibowo menjadi Pangkosrad karena faktor kekeluargaan, dia adalah adik ipar presiden SBY. Namun hal itu dibantah oleh Jenderal George Toisutta bahwa pengangkatan Pramono Edhie Wibowo murni secara profesional. Acara serah terima diikuti oleh para pejabat militer dan sipil. Tampak pula putera Presiden Yuhoyono, Edi Baskoro yang merupakan kemenakan Pramono. Acara serah terima tersebut juga diwarnai aksi demonstrasi pasukan Kostrad dan juga defile. Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo ditetapkan sebagai Panglima Kostrad meng-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK HANKAM gantikan Letjen TNI Burhanuddin Amin. Penetapan Pramono Edhie sebagai Pangkostrad didasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 630/ IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 642/ IX/ 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Pramono Edhie lahir di Magelang, Jawa Tengah, 5 Mei 1955. Dia adalah putera Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan merupakan adik Ani Yudhoyono. Ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pernah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI

AD (Kopassus) sejak 1 Juli 2008 hingga 4 Desember 2009. Posisinya digantikan Mayjen Lodewijk F. Paulus. Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo merupakan lulusan AKABRI 1980, dan mengawali karirnya sebagai Komandan Peleton Grup I Kopassandha (1980), Perwira Operasi Grup I Kopassandha (1981), Komandan Kompi 112/11 Grup I Kopassanda (1984)dan Perwira Intel Operasi Grup I Kopassus (1986). Pada 1995 pria kelahiran Magelang ini dipercaya menjadi Komandan Batalyon 11/1 Kopassus, dan satu tahun kemudian dipercaya sebagai Wakil Komandan Grup I/Kopassus dan dua tahun kemudian jabatan Komandan GrupI/Ko-

passus dipercayakan pada alumni Sesko Angkatan Darat pada 1995 itu. Lulusan Sesko TNI 2001 itu juga sempat menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001 dan tiga tahun kemudian ia dipercaya sebagai perwira tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Politik Sesko TNI. Pada 2005, ia diangkat sebagai Wakil Danjen Kopassus. Dua tahun kemudian (2007), Pramono dipercaya sebagai Kasdam IV/Diponegoro. Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo resmi menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) setelah menggantikan Letnan Jenderal Burhanuddin Amin yang memasuki masa pensiun. ] Gaus/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK RAGAM

Crown

Penghias Tatanan Rambut Bagian yang dinantikan seorang pengantin adalah mengenakan tiara atau hiasan rambut yang dapat membuatnya merasa bagaikan seorang puteri raja.

i setiap pergelaran kecantikan, seperti Miss Universe, Miss World, Puteri Indonesia, dan lain sebagainya, para pemenangnya tak pernah ketinggalan mengenakan sebuah tiara atau mahkota yang bertengger di atas kepala atau rambut. Keberadaan tiara atau mahkota tersebut menunjukkan keberhasilan para pemakainya dalam memenangkan kontes-kontes tersebut. Kecantikan para puteri kecantikan itu pun semakin berkilau dengan kehadiran tiara atau mahkota yang indah tersebut. Jujur saja, siapa yang menolak keelokan dari tiara atau mahkota. Ya, keanggunannya membuat tiara dikenal sebagai lambang supremasi sebuah kemenangan, sebuah kehormatan dan sebuah anugerah. Demikian pula dengan hadirnya sebuah pernikahan. Sang mempelai wanita yang hari itu dinobatkan sebagai â&#x20AC;&#x2DC;Ratu Sehariâ&#x20AC;&#x2122;, pada hiasan rambutnya disematkan tiara atau crown atau mahkota cantik yang bertengger indah menyemarakkan penampilan dan suasana pesta pernikahan. Tiara ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan rambut semata, lebih dari itu, tiara hadir sebagai mahkota bagi seorang mempelai wanita. Pada awalnya, mempelai wanita mengenakan rangkaian bunga segar sebagai penghias kepala di hari pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada alternatif atau pengganti lain untuk penghias kepala di hari pernikahan, yaitu tiara atau crown atau mahkota. Pada jaman kerajaan, tiara atau crown biasa dikenakan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol yang lebih berkuasa. Sekarang, tiara bebas dikenakan siapa pun, khususnya untuk pernikahan. Simbol Keanggunan dan Kemegahan Ada beberapa macam istilah untuk tiara. Seperti Coronet pada masa Bizantium yang mirip dengan apa yang dikenakan

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK RAGAM pengantin masa kini, yaitu berupa perhiasan emas dan mutiara yang melingkar mengikat dekorasi tata rambut dan diberi kerudung tipis yang menutupi bagian belakang kepala. Sedangkan Miter dalam bahasa Yunani diistilahkan sama dengan fungsi crown. Tiara ini merupakan mahkota hiasan kepala raja-raja dan ratu-ratu asal negeri Babilonia, Asiria, Medes, dan Persia. Hiasannya tidak hanya berupa tatanan logam mulia bertabur permata, deretan mutiara dan sejenisnya. Namun, ada juga yang terbuat dari sulaman atau bordir halus benang emas murni atau perak. Tak dapat dipungkiri, keberadaan tiara di awal kemunculannya senantiasa dilambangkan sebagai simbol kekuasaan keluarga kerajaan karena penghias kepala ini selalu bertengger di atas kepala raja dan ratu. Meski fungsi tiara kini tidak lebih dari aksesoris atau penghias kepala, namun, keberadaannya tetap menempatkan sang pemakai pada kedudukan yang paling tertinggi. Ya, menjadi â&#x20AC;&#x2DC;Ratu Sehariâ&#x20AC;&#x2122; merupakan sebuah predikat mulia sekaligus sebuah penghargaan. Dan cara mengenakannya pun tak boleh berlebihan. Keberadaan tiara tak hanya berdasar pada seberapa megah susunan hiasan ini, namun lebih kepada sebuah simbol keanggunan dan kemuliaan. Beragam Bentuk, Bahan dan Kualitas Mahkota hiasan kepala yang biasa disebut tiara atau crown ini, ternyata, memiliki kisah panjang dan memikat. Hiasan kepala yang aslinya terbuat dari tatahan permata ini, konon, berasal dari dunia oriental yang diadopsi bangsa barat. Berdasarkan sejarahnya, di masa Kerajaan Bizantium atau abad keenam, tiara atau crown merupakan hiasan kepala bagi bangsawan atau raja dan ratu. Di abad pertengahan, tiara atau crown yang dianggap paling terkenal adalah tiara yang dikenakan ratu-ratu Perancis abad ke-14 yang terbuat dari logam mulia dengan paduan batu mulia yang biasanya tersanding indah dengan kerudung beludru hitam berhiaskan frill bertaburkan batu permata. Adapun Ratu Inggris abad ke-16 mengenakan crown berupa susunan mutiara berbentuk jari-jari kipas membaur cantik diantara tatanan rambut yang indah. Beragam bentuk, bahan dan kualitas pun kini mengiringi kehadiran tiara atau crown. Bahkan, para pencinta tiara kini dapat memilih segala macam bentuk, bahan dan kualitas tiara, mulai dari yang imitasi dengan cubic sirkonia (diamond imitasi) hingga yang terbuat dari emas murni berhiaskan intan berlian. Bentuknya pun bermacam-macam. Dengan maraknya designer perhiasan di seluruh dunia, modelnya menjadi tidak terbatas. Mulai dari yang mungil, datar melingkar sebagai pengikat tatanan rambut, berjajar lurus hingga tinggi seperti yang dikenakan Miss Universe. Bahkan, ada tiara yang bentuknya tak beraturan seolah menempel bebas pada tatanan rambut. Keeleganan tiara, biasanya, tergantung pada bahannya. Ada platina bertabur, berlian berpadu dengan mutiara, bahkan kini tampilannya banyak yang sudah dimodifikasi menjadi bagian tatanan rambut dan slayer. Bahannya pun bisa beragam. Bisa dari potongan bordir yang diimbuhi manikmanik dan deretan mutiara, potongan lace yang ditaburi permata, aneka tumpukan korsase kecil dan lain sebagainya. Apa pun bentuk dan tampilannya, kehadiran tiara mampu membuat mempelai wanita tampil anggun, berkharisma, dan cantik tiada tara. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KULINER

Milan, Pusat Jajan Khas Bangka (Tak Cukup Sekali Datang) Kuliner khas Bangka tidak hanya terkenal dengan martabak dan mie-nya saja. Ada mpek mpek, sagu gunting, lempah kuning, tahu kok, hingga serabi. Rasanya yang â&#x20AC;&#x2DC;nendang habisâ&#x20AC;&#x2122; menggoyang lidah cocok bagi mereka yang suka jajan atau rindu makanan kampung halaman tercinta.

akanan khas tradisional merupakan salah satu unsur dari sebuah nilai budaya. Setiap daerah di Tanah Air, tentunya, memiliki kekhasan tersendiri dalam menyajikan cita rasa makanannya. Begitu pun Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan hasil tambang timahnya ini. Letaknya yang dominan terdiri dari wilayah lautan, maka ciri khas utama makanan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung berhubungan dengan hasil-hasil laut atau hasil olahan hasil laut, di samping hasil perkebunan yang ada. Jenis makanan tersebut di antaranya aneka hasil laut yang diawetkan seperti cumi kering, ikan kering, cacing laut atau wak-wak kering, udang kering, siput gung-gung, teripang, sirip hiu, rusip, kecalok, dan pekasem. Ada lagi aneka makanan hasil olahan hasil laut seperti keretek, kemplang, kericu, kerupuk, sambel lingkung, terasi, otak-otak, mpek-mpek, lakso, bergo, dan pantiau. Di samping makanan khas bercirikan hasil laut, terdapat pula aneka jenis penganan tradisional, seperti martabak Bangka atau hok lo pan, Rintak sagu, Gandus, Kue Rangai, Kue Talam, Kue Bugis, Kue Jongkong dan Dodol khas yang disebut Lempok Cempedak atau Durian. Ada pula dikenal dengan hasil alam berupa Madu Pahit dan Madu

Manis asli dari lebah hutan Pulau Bangka dengan rasa dan khasiat tersendiri. Makanan khas tradisional yang terkenal lainnya adalah Lempah Kuning. Lempah ini merupakan makanan yang khas dan menjadi makanan utama dalam keluarga dan masyarakat, selain menjadi makanan dalam upacara adat dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Pangkalpinang yang disebut Sepintu Sedulang, segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama, biasanya, sebelum melakukan suatu pekerjaan atau hajatan besar atau setelah bekerja bersama. Masakan Lempah Kuning adalah lauk pauk utama yang dimasak bersama dan dimakan bersama-sama. Di samping itu, disajikan pula Lempah Darat atau Lempah Bumbu Tiga (Terasi atau Belacan, Cabe Rawit, dan Garam sebagai bumbu) dijadikan sebagai lauk pauk pelengkap. Dari bumbu yang digunakan dengan komposisi tiga bahan di atas, menggambarkan bahwa masyarakat Pangkalpinang Bangka Belitung adalah masyarakat yang praktis serta tidak rumit, sangat menghargai waktu, hemat dan ekonomis. Untuk makanan pelengkap, biasanya, pada siang hari dihidangkan Kue Cacak untuk menghilangkan dahaga atau rasa haus sebagai makanan ringan pendamping kopi dan teh.

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KULINER Milan Pusat Jajan Khas Bangka

Bagi masyarakat, khususnya pencinta kuliner khas Bangka Belitung, yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mungkin, tidak terlalu sulit mencari rumah makan yang menyajikan kuliner khas provinsi kepulauan satu ini. Salah satunya adalah Pusat Jajan Khas Bangka Milan yang terletak di kawasan Green Ville, Jakarta Barat. Sejak berdiri tahun 2005 lalu, rumah makan satu ini memang telah memfokuskan pada masakan dan jajanan khas Bangka Belitung. Berbagai jenis masakan dan jajanan khas Bangka Belitung ada di rumah makan yang dikelola pemiliknya yang asli dari Bangka ini. Mulai dari mpek-mpek, otakotak, sagu gunting, serabi, tahu pong, kembang tahu, kerupuk khas Bangka, lempah ikan, tahu kok, pindang cumi, hingga es kacang merah. Memasuki rumah makan ini, para pengunjung akan langsung ‘disapa’ dengan deretan anglo-anglo kecil untuk membuat serabi dan etalase kaca yang menjual aneka kerupuk dan mpek-mpek khas Bangka Belitung. Meskipun rumah makan ini tampak tak begitu besar, namun menu yang tersedia cukup komplet. Dari makanan berat seperti menu sea food, ayam, sayuran, kodok, babi panggang hingga jajanan ringan seperti mpek-mpek, serabi, sagu gunting, otak-otak, tahu pong, dan lain-lain. Adapun menu yang menjadi favorit pengunjung di rumah makan ini antara lain Tahu Pong, Tahu Kok, Pindang Cumi, Lempah Ikan, dan Ikan Bakar. “Sedangkan, untuk makanan ringan yang kerap disantap pengunjung di sini, seperti Serabi dan Kembang Tahu. Ada juga Es Kacang Merah khas Bangka,” tutur puteri dari pemilik Rumah Makan Milan, Silfanni. Rumah makan yang pada awalnya hanya menyajikan beberapa masakan khas Bangka, seperti Tahu Kok dan Lempah, kini pengunjung dapat menikmati berbagai sajian atau menu khas Bangka Belitung. Untuk harga, diakui Fanni, sapaan akrab anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Hengki Janto dan Milan ini, tidak terlalu mahal. Mulai dari harga Rp 15 ribu sampai Rp 60 ribu per porsi untuk makanan berat. Adapun untuk makanan ringan atau jajanan, berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 25 ribu.

Memang, sekilas, Rumah Makan Milan ini tidak jauh berbeda dengan rumah makan khas Bangka lainnya. Hanya kualitas bahan yang membedakan rumah makan ini dengan rumah makan khas Bangka lainnya. “Sebenarnya, dari segi makanan khas Bangka, rata-rata rumah makan khas Bangka menyajikan jenisjenis makanan yang sama. Hanya, di kita ini bahanbahannya adalah bahan-bahan pilihan, seperti terasi yang kita datangkan langsung dari Bangka, ikan-ikan khas Bangka Belitung yang seharusnya tidak boleh ada di luar kawasan, dan gula aren untuk kuah serabi yang juga kita datangkan dari Bangka,” terang Fanni. Yang jelas, kesegaran Lempah Ikan dan Tahu Kok, ‘kedahsyatan’ Tahu Pong, keunikan rasa Serabi khas Bangka ala Milan, dan sensasi rasa dari Es Kacang Merah yang ada di Rumah Makan Milan membuat siapa pun yang mengunjunginya akan merasakan ‘kerinduan’ yang sangat dalam dan ingin kembali lagi untuk menyantap masakan-masakan yang ada. Selamat menikmati! ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR tidak cepat besar, adanya baiknya tidak dioperasi lebih dahulu. Apalagi kalau kamu memang dalam waktu dekat ada rencana untuk hamil. Untuk saat ini dapat saja untuk dicoba dulu dengan melakukan therapy khusus untuk membantu, paling tidak membesarnya kista tersebut. Juga melihat letaknya seperti yang kamu sebutkan itu kayaknya sih tidak banyak mengganggu. Memang betul biasanya kista tersebut dapat mengecil pada saat seorang wanita mengandung. Tapi tidak selalu lho.

Suami WNA yang Operasi Kista atau Dingin Saya wanita, berusia 25 tahun, Diphisioterapi sudah empat bulan yang “living together”

Dokter, saya sudah menikah sekitar lima bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Dari hasil pengecekan, ditemukan adanya kista berukuran 5,5 cm agak di tengah antara ovarium kiri dan kanan, namun cenderung ke kiri. Apakah kista tersebut perlu diangkat atau ada cara lain, karena saya mendengar bisa dikecilkan dengan phisioterapi. Seberapa besar kemungkinan mengecilnya kalau diphisioterapi? Bahaya tidak dok operasi kista dan apa efek sampingnya. Lebih besar mana kemungkinan bisa hamil antara dioperasi dan diphisioterapi? Saya minta saran dokter. Terima kasih. Moli-Jakarta Jawab: Memang, adanya kista dalam rahim dapat menjadi penyebab sulitnya terjadi kehamilan karena biasanya kista tersebut akan menjadi penghambat bertemunya sel telur dengan sperma laki-laki. Tapi itupun tentunya tergantung dari seberapa besar kista tersebut. Kalau hanya kecil dan perkembangannya lambat, artinya

dengan seorang expatriate (WNA) berusia 21 tahun lebih tua, namanya T. Kehidupan seks kami sangat tidak imbang. Mungkin karena usia saya masih muda, sedang T sudah tidak begitu bergairah lagi dengan seks (paling banyak selalu membantu T mengerjakan tugas-tugas kantor yang selalu dibawa ke rumah. Itupun dengan sangat terpaksa, karena saya sebenarnya sudah sangat capek dan jenuh dengan kerjaan saya sendiri di kantor daro pagi hingga petang. Tidur pun tidak pernah kurang dari jam 12 malam, paginya bangun dalam keadaan letih. Sayasangatinginlepasdarikehidupan terlalu mencintai T. Saya sudah mencoba “jalan” dengan laki-laki lain, tapi saya tidak bergairah dengannya. Tapi kalau dengan T , saya selalu ingin dipeluk, dicium, atau “tidur” dengannya. Sayangnya hal ini tidak pernah saya dapatkan. Saya dengar dari teman kalau kehidupan seks orang ‘sono’ lebih hot dibanding lokal. Ternyata hal itu hanya

isapan jempol belaka. T orangnya care dan cukup romantic (sering beri hadiah, makan berdua di tempat romantis, kasih bunga tiap weekend) tapi hanya sebatas itu saja, tidak berlanjut ke hal yang saya ‘inginkan’. Sekarang saya ditinggal pergi selama dua bulan ke Amrik. Saya merasa terlepas dari belenggu besi, tapi di sisi lain saya sangat merindukan T. Biarpun tiap malam T selalu call, tapi itu tidak cukup bagi saya. Tolong dok, saya mesti berbuat apa? Apakah benar tindakan saya kalau memutuskan hubungan dengan T. Karena sebenarnya saya merasa berdosa dengan apa yang telah saya lakukan selama ini (saya Islam). Honey Jawab: Tampaknya hidup kalian sekarang ini tidak berimbang, terutama dalam kehidupan seks. Karena faktor usia yang cukup jauh itu tentu saja akan sangat berpengaruh. Dan saya yakin kamu pasti akan senang dengan dia karena orang bule biasanya memang lebih care pada pasangannya, dan selalu romantic. Tetapi tentu saja hal itu bukan segalanya. Kalau kamu mau kehidupan seks yang normal tentu saja sebaiknya mencari pasangan yang tidak terlalu terpaut jauh. Walaupun bagaimana hal itu pasti akan saling berhubungan. Memang bisa saja misalnya kamu tetap dengan si bule itu, tapi kamu mencari kepuasan seks dengan yang lain. Tetapi sampai kapan hal seperti itu akan kamu kerjakan? Bukankah tidak enak kalau terus menerus seperti itu kamu lakukan sampai kamu tua.

Mau Mencoba Clomid

Dokter, kami pasangan yang sudah ada umur. Saya berusia 33 tahun, dan suami 31 tahun. Kami sudah menikah

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK KONSULTASI tiga tahun, tapi belum mempunyai momongan. Perlu diketahui dalam melakukan hubungan seksual, kami tidak memperhatikan/memperhitungkan masa subur. Saya sering tugas keluar kota 3-4 hari seminggu. Saya diberi obat penyubur (clomid). Belum dicoba! Yang ingin saya tanyakan: 1. Berapa kali (drug cycles) boleh saya coba apabila dengan satu drug cycle (clomid) belum berhasil? 2. Agar bisa hamil, berapa lama setelah kami berhubungan badan, baru boleh dibersihkan? Mohon dengan hormat, jawaban dan saran dari dokter. Terima kasih. JM Jawab: Anda telah diberi obat, apakah Anda telah memeriksakan diri ke dokter? Kalau sudah, apakah suami Anda juga sudah? Ini penting, jadi jangan cuma satu orang saja dalam pasangan itu yang diperiksa. Tujuannya jelas agar dapat segera diketahui siapa dan di mana letak kesalahannya. Dan tentu saja tujuannya agar dapat segera obati yang mengalami kelemahan tersebut. Nah, dengan demikian tentunya akan lebih mudah lagi untuk menuntaskan masalah yang timbul. Saya menganjurkan untuk segera saja membuat janji untuk konsultasi agar tidak menjadi terlambat karena memang usia sudah sangat mendesak.

Pada pasangan yang sehat dan normal sebenarnya tidak ada waktu yang khusus yang ditentukan untuk membersihkan, mencuci dan sebagainya. Karena kalau sperma yang sehat, begitu disemprotkan ke dalam vagina akan segera bergerak masuk ke dalam rahim wanita untuk menemui sel telur dari si wanita tersebut.

Tidak Bisa Ereksi

Saya seorang pria berusia 38 tahun yang telah menikah hampir delapan tahun dan mempunyai satu orang puteri. Setelah anak lahir, saya dan isteri hidup terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, tapi tidak pernah bercerai. Terus terang saya mempunyai pengalaman yang traumatis, menyangkut hubungan seks dengan isteri, sehingga semenjak hidup terpisah saya bisa dikata mengalami â&#x20AC;&#x153;impotensiâ&#x20AC;?. Selama ini saya memang sibuk dengan pekerjaan dan membangun karier sehingga tidak ada waktu yang luang untuk memikirkan halhal seperti wanita ataupun kebutuhan biologis karena memang tidak pernah membutuhkan itu selama ini. Tiga tahun yang lalu saya dan isteri berusaha untuk memperbaiki keadaan perkawinan kami, tapi selain memang perkawinan kami bukan atas dasar cinta tapi status, ya saya benar-benar tidak dapat ereksi. Akhirnya kami berpisah lagi.

Keadaan ini tetap berlanjut hingga dua bulan yang lalu. Saya berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Saya menemukan banyak kecocokan dan sangat menyayangi wanita ini, yang akibatnya bila saya mendengar suaranya di telepon dan apalagi bertemu muka dengannya, saya jadi ereksi. Saya jadi bingung, karena sudah hampir delapan tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini dan yang lebih parah penis saya tidak bisa kembali ke ujuran normal. Keadaannya selalu bisa dikata setengah tegang selama hampir dua bulan ini. Saya sangat pegal karena tidak tahu bagaimana harus â&#x20AC;&#x153;realeaseâ&#x20AC;? ini. Berbahayakah keadaan saya ini dokter dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya? Saya juga sejak sebulan yang lalu sudah kembali berkumpul dengan isteri saya, tapi tetap saja saat berhubungan intim dengannya ini saya tidak bisa ejakulasi. Saya tahu permasalahan ini mungkin tidak lazim, tapi saya mohon bantuan Pak dokter untuk memberitahu saya jalan keluar yang terbaik. Hormat saya. Rusdi-Jakarta Jawab: Tampaknya kasus seperti Anda ini adalah lebih menjurus ke psikologis. Biasanya hal seperti ini terjadi karena ada yang dibenci di dalam hati dari pihak isteri. Inilah yang menjadi sebab utama. Cobalah Anda introspeksi diri lagi. Ini penting karena kalau penyebab pasti tidak diketahui akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Dan perlu juga diingat bahwa sebenarnya kemampuan Anda adalah normal, melihat gejala-gejala yang terjadi. Tapi saya katakana sekali lagi hal ini janganlah dibiarkan berlarut-larut, karena dapat merusak fisik. Artinya dari penyebab psikis akhirnya menyebabkan kerusakan fisik. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan fisik akan makin sulit nantinya untuk memperbaikinya. Bila sulit untuk Anda mencari solusi memang diperlukan seseorang ahli yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Solusi yang terbaik adalah bertemu dengan seorang konsultasi seks. Cobalah segera. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK WISATA Setiap daerah memiliki wisata alam yang indah dan sangat dibanggakan. Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak hanya wisata alam yang indah dan dibanggakan saja yang dimiliki, tapi juga wisata lain, seperti wisata agro, sejarah, perkotaan, dan budaya. Seperti apa keindahan dan keunikan wisata-wisata tersebut?

MUSEUM

Timah Indonesia

Pesona Wisata

Bangka Belitung P

rovinsi Bangka Belitung memiliki beragam sumber daya wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagai daerah yang berbasis kepulauan, jenis wisata yang menjadi andalan adalah yang terkait dengan bahari dan pulaupulau kecil disekitarnya. Tidak hanya itu saja, ada wisata sejarah, wisata agro, wisata perkotaan, dan wisata budaya juga menjadi andalan provinsi penghasil timah terbesar di Asia ini. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ir H Eko Maulana Ali, SAP, M.Sc, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah membagi kawasan wisata unggulan (termasuk dalam RIPPDA), yaitu rencana pengembangan kawasan sejarah pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Muntok; rencana pengembangan kawasan rekreasi pantai, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Sungailiat; rencana pengembangan kawasan wisata perkotaan, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Pangkalpinang; rencana pengembangan kawasan agrowisata, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Koba; rencana pengembangan kawasan wisata bahari Selat Lepar, pusat Kawasan Wisata Unggulan

(KWU), Toboali; rencana pengembangan kawasan wisata budaya pesisir Tanjung Binga, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Tanjung Pandan; dan rencana pengembangan kawasan wisata bahari minat khusus-memperak, pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU), Manggar. Kawasan sejarah pusat KWU Muntok atau Mentok adalah nama ibukota Kabupaten Bangka Barat. Kota ini sudah berusia lebih dari tiga abad, merupakan kota tertua yang sarat dengan sejarah. Muntok pernah menjadi pusat kota paling ramai, dengan perdagangan yang sangat maju, namun kini hanya menyisakan bangunan, toko-toko, mesjid dan tembok-tembok tua yang kekar. Ada sejumlah tempat wisata bersejarah di daerah ini yang bisa dijadikan KWU, yakni rumah pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta, Mercu Suar Tanjung Kelian, dan Monumen Korban Perang Dunia ke-II. Kawasan rekreasi pantai, pusat KWU, Sungailiat Sebagai provinsi yang berbasis kepulauan, Provinsi Bangka Belitung memiliki pantai-

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK WISATA pantai indah yang menjadi kawasan rekreasi di sepanjang pantai timur, utara hingga teluk Kelabat. Semuanya memiliki kekhasan sendirisendiri dengan berbagai bentuk batuan granit yang menambah kecantikan kawasan tersebut. Sungailiat sendiri merupakan ibukota dari Kabupaten Bangka, terletak kurang lebih 30 km dari ibukota provinsi, Pangkalpinang. Adapun pantai-pantai yang masuk dalam kawasan rekreasi pantai pusat KWU di Sungailiat adalah Pantai Air Anyir, Pantai Teluk Uber, Pantai Rebo, Pantai Tikus, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Parai Tenggiri, Pantai Matras, Pantai Romodong, dan Pantai Tanjung Penyusuk. Kawasan wisata perkotaan KWU Pangkalpinang Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang merupakan pintu gerbang memasuki kawasan provinsi kepulauan ini. Kota yang dibelah oleh Sungai Rangkui ini memiliki sejumlah kawasan wisata yang sangat layak dikunjungi, seperti Museum Timah, Agro wisata perkebunan nenas Tua Tunu, Padang Golf Girimaya, jajanan malam di pasar Mambo, kawasan proyek Air Bersih di Bukit Dialopa, pasar oleh-oleh makanan laut, dan lain-lain.

Dulang yang diangkat dari budaya tradisi Tudung Saji, dan Rudad yaitu kesenian Melayu bernafaskan Islam yang digelar secara missal. Kawasan wisata bahari minat khususmemperak, KWU Manggar Lokasi wisata yang terletak di Kabupaten Belitung Timur ini memiliki potensi alam yang tidak kalah menarik dengan wilayah lain di Kepulauan Bangka Belitung. Ada tiga tempat di Kota Manggar yang berpotensi menjadi kawasan wisata, yakni Kolong Minyak, Kolong Bandung dan Bukit Samak. Selain itu, kota yang pernah menjadi lokasi syuting film Laskar Pelangi ini juga dikelilingi oleh pantai-pantai yang cukup indah. Keindahan pantai dengan tebaran batuanbatuan granit memberikan keunikan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biotanya yang beragam dan terumbu karang yang mempesona menambah keelokan dan keunikan provinsi ini. Penasaran dengan keindahan dan keunikan pantai-pantainya? ] Endang SITUS

RUMAH

ung Kar Pengasingan B

Kawasan agro wisata KWU Koba Koba merupakan ibukota dari Kabupaten Bangka Tengah. Adapun beberapa komoditi unggulan Pulau Bangka Belitung yang menjadi kawasan agro wisata antara lain lada putih yang di dunia internasional lebih dikenal dengan nama Muntok White Pepper, kelapa sawit, cempedak, karet, dan satu lagi yang langka, tumbuhan Ketuyut (Kantong Semar). Kawasan wisata bahari Selat Lepar KWU Toboali Toboali, ibukota Kabupaten Bangka Selatan, terkenal juga dengan julukan kota â&#x20AC;&#x2DC;belacanâ&#x20AC;&#x2122; (terasi). Beberapa lokasi wisata bahari yang dikunjungi, seperti Pelabuhan Sadai yang terletak di sebuah selat dalam yang terlindungi secara alamiah oleh Pulau Lepar dan Pulau Tinggi tampak menjulang bagaikan sebuah gunung dengan ketinggian lebih kurang 400 meter dari permukaan laut, Tanjung Labu di Pulau Lepar yang berjarak sekitar 130 km dari ibukota Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang, dan Pulau Tinggi sebuah pulau yang menyerupai gunung kecil. Kawasan wisata budaya pesisir Tanjung Binga, KWU Tanjung Pandan Tanjung Binga adalah sebuah desa nelayan berjarak 22 km dari utara Tanjung Pandan, dan 8 km di sisi barat Tanjung Tinggi. Ada beberapa tradisi budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai obyek wisata di Provinsi Bangka Belitung, yaitu tradisi Nganggung yang digelar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tarian Tudung

PANTAI

Bukit Berahu

RITUAL

Nganggung

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SELEBRITI

Jupe vs Depe Adegan di Luar Skenario

erkelahian antara Julia Perez dan Dewi Persik berbuntut panjang. Dewi terancam bui 4 tahun, setelah dirinya dilaporkan Julia Perez ke Polda Metro Jaya. “Dewi Persik kita laporkan dengan pasal 351 dan 352, yaitu mengenai penganiayaan, dan pasal 336 mengenai pengancaman. Ancaman hukumannya empat tahun,” kata Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Julia Perez. Meskipun telah melaporkan mantan istri Aldi Taher dan Saiful Jamil ini ke pihak kepolisian, namun jalan perdamaian masih tetap terbuka. “Saya tetap membuka pintu perdamaian. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau perdamaian itu selalu ada dan terbuka. Akan tetapi, perdamaian harus tulus, tanpa ada

paksaan,” tutur Jupe, sapaan akrab Julia Perez, yang tetap melakukan pekerjaannya secara profesional, yakni melanjutkan perannya di film Arwah Goyang Karawang, meski telah terjadi perseteruan dengan lawan mainnya, Dewi Persik. Perseteruan yang berujung pada perkelahian di luar skenario antara artis seksi Julia Perez dengan pemilik ‘goyang gergaji’ Dewi Persik terjadi akhir Oktober 2010 saat syuting film Arwah Goyang Karawang, film terbaru keduanya. Jupe dan Depe (sapaan akrab Dewi Persik) menjalani syuting film tersebut di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta. Dua artis sensasional ini awalnya melakukan adegan perkelahian. Perkelahian yang semula akting semata, berujung pada perkelahian sungguhan atau diluar scenario. “Kita kan melakukan itu dalam adegan perkelahian. Adegannya saat itu lagi tarik-tarikan. Jadi, wajarlah kalau ada bekasnya,” terang Jupe kepada wartawan. Akibat perkelahian itu, Depe mengalami luka di wajahnya akibat cakaran. Jupe yang kekasih Gaston Castano itu pun mengaku memiliki bekas luka yang sama, akibat perkelahian itu. Jika Depe mengalami luka di wajahnya, Jupe mengalami luka

di dengkul dan pahanya. Pelantun lagu ‘Belah Duren’ itu pun menyayangkan sikap Depe yang membesar-besarkan peristiwa. Karena, bagi Jupe, mengalami luka fisik di sebuah adegan film adalah hal yang wajar. Sedangkan, Depe sendiri bersikukuh bahwa apa yang terjadi di luar skenario. “Kebetulan kita memang ada adegan fighting. Jadi, kita samasama diarahkan oleh sutradara dan aku hanya melakukan sesuai script. Tapi kalau dia, di luar script dan arahan sutradara,” ujar Depe. Sebelum adegan berkelahi di film Arwah Goyang Karawang dilakukan, Jupe dan Depe lebih dulu saling serang dengan kata-kata umpatan. Setelah saling ejek, barulah adu fisik dilakukan. “Setelah itu, aku merangkul dia untuk mendorong dan menjatuhkan dia. Tapi kemudian, Jupe menarik kaki aku hingga aku jatuh dan diseret. Jupe aku rangkul supaya dia menjatuhkan badannya, tapi malah aku yang didorong terus diduduki, kemudian mukaku dicakari,” cerita Depe yang tak mengerti penyebab tindakan Jupe tersebut. Karena emosi sudah terpancing, Depe lalu membalas cakaran Jupe dengan menarik rambut Jupe. “Aku nggak tahu, kenapa dia mencakar

mukaku. Padahal, itu tidak ada arahan dari sutradara. Aku pikir dia stres atau gila, menduduki aku lalu mencakari mukaku. Secara spontan aku lepas kontrol dan kalap. Apalagi aku lihat darah di muka. Jadi, mau nggak mau, aku jambak dia sambil aku seret,” ujar Depe. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010

TOPIK SELEBRITI

Arumi Bachsin Kabur Lagi

ktris muda Arumi Bachsin untuk kedua kalinya meninggalkan rumah orangtuanya. Meski belum diketahui alasan pasti kepergiannya itu, namun diduga,Arumi meninggalkan rumah orangtuanya dikarenakan akan dijodohkan dengan seorang pria yang usianya lebih tua oleh ibundanya, Maria. Sebelum meninggalkan rumah, aktris muda berusia 16 tahun ini sempat pergi ke luar kota dengan orangtuanya. Kepergian dara cantik kelahiran 19 Februari 1994 ini bersama orangtuanya dalam rangka akan dijodohkan dengan seorang pria pilihan sang bunda di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA), Hadi Supeno, Arumi tak berani menolak keinginan orangtuanya itu. Sesampainya di Kota Kudus, ternyata, bintang film ‘18+’ ini diajak berlibur ke Singapura, berdua saja dengan si pria. Orangtuanya tetap berada di Kudus. Arumi tak kuasa menolak ajakan pria tersebut dikarenakan takut dengan ibundanya. Di negeri ‘Singa’ itu, Arumi sempat diperlakukan tidak senonoh oleh pria tersebut. “Ternyata, di sana bukan untuk melindungi, laki-laki itu malah berbuat hal yang tidak selayaknya, mulai serempet-serempet, mulai berperilaku tidak wajar. Maka, katanya, saya mulai meningkatkan kewaspadaan,” urai Hadi seperti diceritakan Arumi padanya. Arumi dan pria itu pun sempat terlibat adu mulut. Pasalnya, si pria hanya memesan satu kamar saja, dengan alasan penghematan. “Dia (Arumi) tanya, kenapa hanya satu kamar. Kata pria itu, karena uangnya tidak cukup, supaya irit. Tapi, akhirnya Arumi mau masuk kamar itu. Setelah itu, diam-diam Arumi menghubungi orang ketiga,” tutur Hadi. Orang ketiga yang dimaksud Arumi tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya, Miller, aktor asal Malaysia yang selama ini dituduh oleh sang bunda sebagai orang yang mencuci otak Arumi. Miller datang ke hotel tempat Arumi menginap, tepat di saat pria tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Arumi. “Miller datang dan kemudian terjadi deal-deal. Miller mengatakan, dia (Arumi) adalah pacarnya, jangan diganggu,” tambah Hadi. Setelah itu, si pria akhirnya memesan dua kamar. Setelah meyakinkan Arumi mendapat kamar sendiri, Miller pun pergi. Namun, karena situasi sudah dirasakan tidak enak, si pria membatalkan rencana liburan itu dan mengajak Arumi kembali ke Jakarta, hari itu juga. Sampai di Jakarta, Arumi tak langsung dipulangkan ke rumah orangtuanya, melainkan dibawa ke sebuah hotel. Sehingga, Arumi pun berusaha menghindar lagi. Gadis itu pun mencari cara untuk dapat melarikan diri. Setelah ada kesempatan, Arumi pun melarikan diri. Dalam pelariannya, Arumi berhasil menghubungi KPAI untuk mendapatkan perlindungan. Saat ini, gadis malang itu berada dalam persembunyian yang dirahasiakan oleh pihak KPAI. “Saat kabur saja dia menyamar pakai jaket dan kacamata hitam karena takut. Dia diikuti terus sama teman-teman pria itu,” ungkap Hadi. ] Endang/berbagai sumber

Majalah TOPIK | Edisi 11 | Tahun IV | November-Desember 2010