Majalah Topik Edisi 12 Tahun IV Desember 2010 by Majalah Topik

DARI REDAKSI

Secarik Coretan Tahun 2010

ahun 2010 telah berlalu. Kini, kita telah memasuki tahun baru 2011. Seperti kita ketahui, banyak peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2010 di Indonesia. Baik peristiwa duka maupun bernuasa suka cita. Di awal tahun 2010, misalnya, di Indonesia telah diberlakukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas, sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. Bagi pelaku usaha lokal, pemberlakuan ACFTA ini dianggap merugikan, karena banyak produk dari luar negeri, khususnya China dengan harga murah masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya akan mengganggu iklim dunia usaha lokal, terutama pelaku usaha menengah kecil (UKM). Pemerintah pun dituntut membuat aturan main terkait produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia agar tidak mematikan pelaku usaha domestik.

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer

: Satria Setiadi (Teddy)

Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi :

Iskandar Zulkarnain Khairul Amri Gaus Kaisuku Mirza Surya

Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Bengkulu

: Budi Raharjo

Palembang

: Nursaidi MS

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Dari panggung politik, wajah parlemen kita kembali tercoreng ketika sedang dilangsungkan rapat paripurna Pansus Centurygate. Ketua DPR RI Marzuki Alie, ketika itu dinilai melakukan tindakan sepihak karena menutup sidang. Padahal, masih ada anggota DPR yang ingin menyampaikan aspirasinya di rapat paripurna tersebut. Tak pelak, langkah Marzuki Alie tersebut menuai kecamatan dari peserta sidang, bahkan ia sempat dilempari botol minuman mineral. Masih di dunia politik Tanah Air, muncul dua wajah dari generasi muda di pucuk kepemimpinan partai politik besar. Keduanya adalah Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Lain halnya dengan Partai Demokrasi Perjuangan, yang masih mempercayakan posisi Ketum kepada incumbent Megawati Soekarnoputri, lewat keputusan Kongres III PDI Perjuangan di Bali. Dari internal kepartaian, ketiga leader ini diharapkan mampu memperjuangkan bahkan membesarkan masing-masing partainya pada agenda Pilpres 2014 nanti. Sementara dari dunia hukum, masyarakat dikejutkan dengan beberapa kejadian mencengangkan. Mulai dari kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan yang menyeret para jaksa, hakim, pejabat di perpajakan, serta dugaan keterlibatan tiga perusahaan Aburizal Bakri. Bahkan Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua beserta delapan anak buahnya ikut terseret dalam kasus ini, lantaran membiarkan Gayus Tambunan keluar-masuk tahanan. Di ranah hukum yang lain, perseteruan Anggodo Widjojo dengan kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah, sepertinya akan berlanjut di tahun 2011. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Jaksa Agung Basrief Arief untuk mengkaji ulang keputusan deponeering (pengesampingan perkara) terhadap kasus yang menimpa dua pimpinan KPK yang dikeluarkan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono. Dalam kancah hubungan internasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat tamu kehormatan dari orang nomor satu di Amerika Serikat, yaitu Presiden Barack Obama, medio November 2010. Kunjungan Presiden Barack Obama tersebut dalam rangka membahas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Namun, ada cerita menggelitik saat momen salaman Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dengan Ibu Negara Amerika Serikat, Michelle Obama, bahkan menjadi berita di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Salah satu kantor berita Amerika, The Associated Press, ikut melaporkan soal kejadian yang menurut Tifatul, “tidak disengaja” bersalaman itu. Berita menyedihkan datang dari Tanah Air, seiring terjadinya pelbagai bencana alam, seperti bencana banjir di Papua dan meletusnya Gunung Merapi, yang merenggut ratusan nyawa dan kerugian materil. Mungkin dari sederetan peristiwa menyedihkan di Tanah Air, berita dari dunia persepakbolaan kita saja yang sedikit memberikan hiburan. Timnas Indonesia lolos final Piala AFF setelah mengalahkan timnas Filipina 2-0. Timnas Indonesia bertemu Timnas Malaysia untuk memperebutkan Piala AFF tersebut. Tak dipungkiri di tengah berbagai persoalan yang tengah membelit rakyat Indonesia, lolosnya Timnas Indonesia ke laga final Piala AFF cukup memberikan hiburan. Andaikan, di tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya rakyat Indonesia terus diberikan “hiburan” dari elite-elite politik dan pejabat pembuat kebijakan di negeri ini seperti tatkala rakyat disuguhkan keberhasilan Timnas Indonesia lolos sebagai runner up Piala AFF 2010. Artinya, para pengambil kebijakan di negeri ini benar-benar membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan semata pro golongan atau mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Mungkinkah? ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

COVER STORY

Institusi Direktorat Pajak yang tengah disorot belakangan ini, seiring munculnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan, hingga masih belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 yang mencapai Rp 487 triliun, turut menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak, Mohammad Tjiptarjo. Apa saja sebenarnya yang telah dan akan dilakukan Tjiptardjo untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pajak?

Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2010

Cegah Krisis Pangan Melalui Ketahanan Pangan Sofjan Wanandi:

Pemerintah Jangan Hanya Obral Janji 54 46

KKA Siap Beroperasi (Lagi)

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

RUU Partai Politik

Upaya Memberangus Parpol Gurem? Hj Melani Leimena Suharli (Wakil Ketua MPR RI)

“Saatnya Kebangkitan Kaum Perempuan” 72

Mengapa Sukhoi Jadi Pilihan?

70 Farhat Abas SH:

“Rugi Sekali Abbas Said Keluar dari MA untuk Melemahkan KY”

Strawberry Café

The Unique Café for Nongkrong

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

Asa Terlepas dari ‘Permainan’ Pajak

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan banyak pihak mampu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia. Di bawah bayang-bayang kasus Gayus Halomoan P Tambunan dan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2010, apa yang harus dilakukan Dirjen Pajak Mohammad Tjiptardjo? hatian kalangan DPR, pemerintah, dan pemerhati perpajakan. Apa pasal? Realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 mencapai Rp 487 triliun atau setara 80,7 persen dari target asumsi penerimaan dalam APBN Perubahan 2010. Itu berarti masih ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 118,98 triliun. Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang rendah dikhawatirkan akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Menurut Bank Indonesia, belanja pemerintah yang rendah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Apa komentar Dirjen Pajak Mohammad Tjiptarto tentang hal ini? Menurutnya, sebenarnya penerimaan (pajak) sudah Rp 487 triliun atau naik 15 persen dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun 2009. “Namun, waktu kami (untuk memenuhi 100 persen target APBN-P 2010) tinggal satu bulan lagi. Kami menunggu APBN dan APBD terealisasi. Saya sangat kepat-kepit (waswas) karena tergantung pada re-

alisasi penyerapan pajak akan kena dampaknya,” kata Tjiptardjo, seperti dikutip Kompas. Meskipun berat mengejar target penerimaan pajak, Tjiptardjo mengatakan, pemerintah masih memikirkan menambah lagi satu intensif perpajakan yang akan diberikan kepada industri tertentu yang dipilih secara hati-hati. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, mengungkapkan pesimistisnya dalam waktu yang sangat singkat ini Ditjen Pajak mengejar tearget penerimaan pajak tersebut. “Saya sangat pesimis. Kurang dari satu bulan Ditjen Pajak harus bisa menutupi kekurangan itu. Mestinya sejak tanggal 15 Desember 2010 sudah tidak ada lagi aktifitas keuangan,” kata Achsanul. Dilihat dari capaiannya saat ini, Achsanul mengatakan kinerja Ditjen Pajak tidak maksimum. Harusnya, kata Achsanul, kasus-kasus sengketa pajak yang masih tergolong besar, di atas Rp 40 triliun, masih ada yang belum terungkap. “Sengketa pajak ini kan bermula

foto: Repro-www.detik.com

ajak. Menurut definisnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang—sehingga dapat dipaksakan—dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Namun sayang, lembaga ini sekarang tengah menjadi sorotan seiring terbongkarnya kasus Gayus Halomoan P Tambunan. Gayus adalah pegawai negri sipil III-A, yang sehari-hari cuma menjadi penelaah keberatan pajak (banding) perorangan dan badan hukum di Kantor Pusat Direktorat Pajak. Sepak terjangnya diduga terkait makelar kasus. Mantan Kabareskrim Susno Duadji menyebutkan Gayus memiliki Rp 25 miliar di rekeningnya, namun hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar menguap entah ke mana. Perkara Gayus sendiri masih disidangkan di PN Jakarta Selatan untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Di sisi lain, kinerja Direktorat Jenderal Pajak saat ini tak luput dari per-

Sidang peradilan kasus Gayus Halomoan P Tambunan di PN Jakarta Selatan.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Repro-www.hukumonline.com

TOPIK UTAMA

dari, pertama (mungkin), ketidaktaatan wajib pajak atau, bisa jadi, ‘permainan’ dari aparat pajak. Ini yang seharusnya dihindari. Sehingga, wajib pajak yang tadinya mau bayar (pajak), akhirnya, tertunda lagi pembayarannya karena mereka masih bersengketa,” pungkasnya. Terpisah, pengamat perpajakan, DR Muchtar Tumin, mengemukakan Ditjen Pajak saat ini mendapat dua tekanan, tekanan bathin dan tekanan fisik. “Jika bathin tertekan, pasti fisik juga ikut tertekan. Namun, jika fisiknya tertekan belum tentu bathin tertekan, jadi double dapatnya, dari dalam maupun dari luar,” kata Muchtar Tumin seraya menambahkan posisi seperti ini membuat kinerja institusi Ditjen Pajak jadi terganggu. Jika kinerja institusi yang mengurus persoalan pajak ini terganggu, maka itu sangat berbahaya bagi negeri ini. Apalagi, nanti, jika angka APBN tentang penerimaan negara dari pajak terjadi shortfall, sudah pasti akan mengganggu. Karena itu, Muchtar menekankan, banyak yang harus diperbaiki dari institusi pajak. Dia lantas mencontohkan langkah yang telah dilakukan Hadi Poernomo tatkala menjabat Dirjen Pajak. Ketika itu dimunculkan satu program reformasi moral etika dan integritas pegawai Ditjen Pajak. Makanya lahir remunerasi untuk pegawai pajak. “Karena salah satu upaya mencegah orang tidak menjadi korup atau jahat, cukupin dulu kesejahteraannya secara legal, bukan ambil sabetan,” kata Muchtar Tumin. Ditjen Pajak sendiri saat ini, seperti dikatakan Tjiptarjo, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya lewat sembilan bidang prioritas

yang perlu diperbaiki atau yang dinamakan Crash Program. Bidang pertama, disebutkan Tjiptardjo, adalah Tata Nilai dan Budaya Kerja melalui revitalisasi dan perumusan ulang tata nilai dan budaya kerja untuk membentuk shared value. Kedua, Pemeriksaan melalui percepatan restitusi tanpa pemeriksaan, pengembangan bank data perpajakan, pembentukan dan sosialisasi adanya tim Quality Assurance, peningkatan kualitas pemeriksaan transfer pricing, penerapan sanksi secara konsisten dan tegas kepada petugas pajak yang sengaja menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan, dan perbaikan sistem pengawasan faktur pajak fiktif. Ketiga, Keberatan melalui penyamaan persepsi dan soft competency penelaah keberatan, penguatan sistem dan prosedur pengawasan keberatan, serta pembentukan tim eksaminasi keberatan di bawah Sekjen Kementerian Keuangan. Kemudian keempat, Banding melalui harmoninasi Undang Undang di Pengadilan Pajak dan Undang Undang Perpajakan, peningkatan kemampuan ligitasi petugas siding, serta permintaan pada Pengadilan Pajak agar mempublikasikan risalah siding. Kelima, Ekstensifikasi melalui pemetaan penduduk yang seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan kebijakan dan aplikasi matching Nomor Obyek Pajak (NOP) dan NPWP, serta penggalian potensi penerimaan wajib pajak baru. Keenam, Kepatuhan melalui penerapan metode mapping yang standar dalam menghitung potensi unit kantor, metode pembuatan profile wajib pajak, perhitungan potensi dan tax gap individu serta penambahan jumlah sektor usaha yang

rasio keuangannya dilakukan benchmark. Selanjutnya ketujuh, Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan internal, perbaikan dan peningkatan kompetensi serta pengembangan sistem karir pegawai, penyiapan tenaga pengawas internal di Kantor Wilayah DJP, program pelatihan kepemimpinan, internalisasi budaya organisasi serta internalisasi budaya kerja. Kedelapan, Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui restrukturisasi basis data dan melakukan migrasi ke dalam satu sistem, intergarsi berbagai sistem informasi di DJP, pembuatan sistem pertukaran data, dan evaluasi sistem pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Kesembilan, Organisasi dan Kehumasan melalui pemisahan fungsi kebijakan dan administrasi perpajakan, reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pusat DJP, dan peningkatan kepatuhan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Besar (High Wealth Individual). Selain itu, pengawasan dari lembaga independen, baik yang menyangkut instansi Ditjen Pajak dan Bea Cukai juga dilakukan oleh Komite Pengawas Perpajakan (KPP), yang pembentukannya didasarkan pada amanat Pasal 36C UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketika UU No. 6/83 tentang Ketentuan Umum Tata Laksana Perpajakan. “Tugas dari KPP ini, kita mencoba memetakan untuk permasalahan perpajakan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, mulai dari kualitas pemeriksaan, ESDMnya, peraturan yang tidak ada kepastian, trik-trik akutansi sampai pada permainan yang macam-macam. Persoalan-persoalan itulah yang kita selesaikan. Tugas kami sebenarnya memberikan masukan atau rekomendasi ke Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti,” jelas Anwar Supriadi, Ketua KPP. Namun, KPP, jelasnya lagi, tidak melakukan penindakan. “Kita hanya memberikan masukan ke Menteri Keuangan jika ada aturan, ada sistem atau ada orang yang melanggar aturan. Misalnya case (kasus) yang di Surabaya (kasus permainan pajak waktu itu, IT), kita datang ke sana ikut periksa. Setelah kita serahkan pada Inspektur Bidang Investigasi, kemudian dia rekomendasi apakah mereka atau pelakunya harus dipecat atau ditindak. Karena kami tidak diberikan kewenangan untuk itu,” katanya. ] Syarif/Gaus/Endang, Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: dok humas DJP

TOPIK UTAMA

Mohammad Tjiptardjo (Direktur Jenderal Pajak)

Ditjen Pajak Tidak Berwenang Tentukan Target Pajaknya Sendiri

nstitusi Direktorat Pajak yang tengah disorot belakangan ini, seiring munculnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan, hingga masih belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 yang mencapai Rp 487 triliun, turut menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak, Mohammad Tjiptarjo. Apa saja sebenarnya yang telah dan akan dilakukan Tjiptardjo untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pajak, berikut petikan wawancara Mirza dan Syarifudin dari Majalah TOPIK. Menurut Anda, bagaimana perwajahan Direktorat Jenderal Pajak sebelum dan saat di bawah kepemimpinan Anda? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah para stakeholders,

yaitu para wajib pajak, anggota DPR, dan masyarakat luas. Saya, sebagai Direktur Jenderal Pajak hanya berkewajiban menjalankan amanah semaksimal dan sebaik mungkin. Yang pasti, semua telah dan sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Data KPK tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Ditjen Pajak memberikan nilai 6,77 atau di atas standar minimal yang telah ditetapkan, sebesar 6,00. Kita juga dinilai KPK telah memiliki inisiatif pemberantasan anti korupsi yang cukup baik, yaitu menduduki urutan ke-4 dari 13 instansi utama yang memiliki nilai di atas 6,00. Program prioritas apakah yang Anda realisasikan untuk memperbaiki bidang pajak di DJP? Saat ini kita sedang menjalankan Sembilan bidang prioritas yang perlu

diperbaiki atau yang dinamakan Crash Program, yaitu perbaikan dalam bidang, pertama, Tata Nilai dan Budaya Kerja melalui revitalisasi dan perumusan ulang tata nilai dan budaya kerja untuk membentuk shared value. Kedua, Pemeriksaan melalui percepatan restitusi tanpa pemeriksaan, pengembangan bank data perpajakan, pembentukan dan sosialisasi adanya tim Quality Assurance, peningkatan kualitas pemeriksaan transfer pricing, penerapan sanksi secara konsisten dan tegas kepada petugas pajak yang sengaja menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan, dan perbaikan sistem pengawasan faktur pajak fiktif. Ketiga, Keberatan melalui penyamaan persepsi dan soft competency penelaah keberatan, penguatan sistem dan prosedur pengawasan keberatan, serta pembentukan tim eksaminasi keberatan di bawah Sekjen Kementerian Keuangan.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan usulan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di bidang perpajakan, yang paling strategis, yaitu upaya untuk mendorong pendulum perpajakan dari pajak penghasilan(PPh) ke pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 15%. Bagaimana Anda mensikapi usulan ini, dari sisi kelemahan dan kelebihan usulan ini? Komposisi penerimaan pajak sebetulnya hampir sama antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN sebenarnya adalah

jenis pajak yang sangat tidak adil, karena dikenakan tanpa melihat subjek pajaknya, apakah mampu atau tidak. Sedangkan PPh lebih adil, karena memperhitungkan kondisi subyek pajaknya. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau mengalami kerugian bagi WP Badan, otomatis mereka tidak perlu membayar pajak. Sehingga mendorong pendulum ke arah PPN malah berakibat tidak baik bagi perekonomian Indonesia. Efeknya, akan membuat daya saing di Indonesia makin tertinggal karena biaya produksi dan produknya menjadi mahal. PPh pribadi terus mengalami mengalami perubahan tarif, tertinggi 35% menjadi 30%. Begitu pula dengan PPh badan yang mengalami penurunan tarif dari 30% menjadi 25%. Bisa dijelaskan indikatorindikator untuk menaikkan atau menurunkan PPh pribadi dan PPh badan tersebut? Perubahan tarif baik PPh Orang Pribadi maupun Badan telah tercantum dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Perubahan tarif tersebut tentunya untuk mendorong perekonomian karena dengan tarif yang lebih rendah, maka investasi langsung ke sektor riil akan banyak masuk sehingga akan tercipta lapangan kerja baru. Selain itu, insentif kepada perusahaan yang telah go public dengan saham yang beredar

di masyarakat lebih dari 40% memperoleh tambahan potongan 5%. Dari penurunan-penurunan tarif, apa dampaknya bagi Ditjen Pajak, misalnya akan kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak? Kebijakan tersebut ada karena Ditjen Pajak ingin mendorong agar perusahaan go public di Indonesia dapat semakin kuat kepemilikan modalnya. Dengan modal yang bertambah, tentunya akan memberikan dampak kelanjutan kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti produksi yang semakin banyak karena ekspansi perusahaan, yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak terlalu signifikan, karena mereka di pasar saham telah dikenakan pajak final, yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Malah, dampak panjangnya akan meningkatkan penerimaan pajak karena masing-masing perusahaan akan terus meningkatkan persentase kepemilikan saham ke publik, yang berarti adanya tambahan modal. Dibanding Singapura atau Hongkong yang tarif PPhnya lebih rendah (Singapura 17% dan Hongkong 16%), PPh di Indonesia terbilang masih tinggi. Kebijakan seperti apakah yang ditempuh untuk meminimais terjadinya perpindahan pajak dari negara tersebut ke negara lain yang PPhnya lebih rendah, misalnya dengan menggunakan mekanisme transfer pricing? Ditjen Pajak terus menjalin kerfoto: dok humas DJP

Kemudian keempat, Banding melalui harmoninasi Undang Undang di Pengadilan Pajak dan Undang Undang Perpajakan, peningkatan kemampuan ligitasi petugas siding, serta permintaan pada Pengadilan Pajak agar mempublikasikan risalah siding. Kelima, Ekstensifikasi melalui pemetaan penduduk yang seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan kebijakan dan aplikasi matching Nomor Obyek Pajak (NOP) dan NPWP, serta penggalian potensi penerimaan wajib pajak baru. Keenam, Kepatuhan melalui penerapan metode mapping yang standar dalam menghitung potensi unit kantor, metode pembuatan profile wajib pajak, perhitungan potensi dan tax gap individu serta penambahan jumlah sektor usaha yang rasio keuangannya dilakukan benchmark. Selanjutnya ketujuh, Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan internal, perbaikan dan peningkatan kompetensi serta pengembangan sistem karir pegawai, penyiapan tenaga pengawas internal di Kantor Wilayah DJP, program pelatihan kepemimpinan, internalisasi budaya organisasi serta internalisasi budaya kerja. Kedelapan, Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui restrukturisasi basis data dan melakukan migrasi ke dalam satu sistem, intergarsi berbagai sistem informasi di DJP, pembuatan sistem pertukaran data, dan evaluasi sistem pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Kesembilan, Organisasi dan Kehumasan melalui pemisahan fungsi kebijakan dan administrasi perpajakan, reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pusat DJP, dan peningkatan kepatuhan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Besar (High Wealth Individual).

Dalam acara Rapim Polri 2010.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: dok humas DJP

TOPIK UTAMA

Sertijab Dirjen Pajak dari Darmin Nasution kepada Mohammad Tjiptardjo.

jasama dengan negara-negara yang tarif pajaknya kecil atau sama sekali tidak mengenakan pajak (Tax Havens Country). Baru-baru ini, Ditjen Pajak telah menjajaki kerjasama dengan negara Common Island, Bahama, Mauritius dan Bermuda. Tujuan dari kerjasama (agreement) dengan negara-negara tersebut adalah dalam rangka pertukaran data (Exchange of Information). Data ini akan kita manfaatkan untuk menggali potensi pajak akibat transfer pricing, misalnya. Selain itu, Ditjen Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) berdasarkan P3B, yang berlaku efektif sejak tanggal 3 November 2010. Dalam Pasal 19 Per Dirjen ini disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi transfer pricing kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Mitra Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) melalui mekanisme Coressponding Adjustments. Bagaimana Anda mensikapi ada wacana agar dilakukan penghapusan pajak dividen karena hal ini menyebabkan terjadinya pajak berganda, setidaknya untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia? Sebenarnya pengenaan pajak dividen bukanlah pajak berganda. Karena yang dikecualikan dari objek pajak salah satunya adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam

Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan (2) Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Grand strategi apakah yang ingin Anda sasarkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dari pajak fiskal? Produk-produk atau objek-objek apa saja yang bisa dikenakan pajak fiskal? Sesuai dengan Undang Undang Perpajakan, maka semua produk atau obyek yang tidak tidak dikecualikan sebagai obyek pajak merupakan obyek pajak. Sebagai obyek pajak, maka dikenakan pajak. Ditjen Pajak juga telah menyusun benchmarking setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Mulai dari sektor industri, perdagangan, dan lainnya. Benchmarking ini merupakan acuan bagi Ditjen Pajak untuk menggali potensi dari semua sektor tadi, termasuk industri kreatif. Mungkinkah Indonesia meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti negara-negara maju, yakni di atas 15% dari 12% melalui melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Seperti apa program dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tersebut? Rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia tidak dapat langsung dibanding-

kan dengan negara-negara lain, karena tax ratio di Indonesia belum memasukan unsure penerimaan pajak daerah dan sumber daya alam. Kalau semua unsur dimasukkan, maka tax ratio pajak di Indonesia dapat mencapai 15%. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru, dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan bertambahnya Wajib Pajak, maka akan semakin besar basis pajak (tax base) sebagai dasar pemungutan pajak. Tentunya, penerimaan pajak akan semakin besar juga. Jenis-jenis program dalam ekstensifikasi ini meliputi penyiaran Wajib Pajak berbasis property dan profesi dan juga matching Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dengan NPWP. Kegiatan intensifikasi pajak adalah kegiatan untuk menggali potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Kegiatan intensifikasi pajak meliputi himbauan, konseling, pemeriksaan, penagihan pajak sampai pada penyidikan pajak. Tentunya, Direktorat Jenderal Pajak lebih mengutamakan proses persuasi dalam melakukan intensifikasi pajak. Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)-nya dan membayar denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak yang nyata-nyata melanggar peraturan perpajakan, maka penegakan hukum akan dijalankan. DPR mengusulkan target tax ratio 12,05%, yang berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2011, proyeksi penerimaan perpajakan yang berasal dari Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai mencapai Rp 839,54 triliun. Berapa sesungguhnya target pajak dari Ditjen Pajak untuk tahun 2011? Ditjen Pajak tidak berwenang menentukan target pajaknya sendiri. Semuanya melalui mekanisme di DPR, dalam bentuk Undang Undang APBN. Kami yakin bahwa perhitungan yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR merupakan perhitungan terbaik, dengan memperhatikan seluruh factor-faktornya. Tugas Ditjen Pajak, sesuai dengan Misinya, adalah menghimpun penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan. Bisa dijelaskan komponenkomponen pajak yang saat ini sudah dialihkan ke daerah?

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka ada dua jenis pajak pusat yang dialihkan ke daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB paling lambat dialihkan pada tanggal 31 Desember 2010, sedang PBB P2 paling lambat dialihkan ke daerah pada tanggal 31 Desember 2013. Jadi, mulai tahun 2011, maka BPHTB juga PBB P2 sudah dialihkan ke sana. Karena mereka sudah siap melaksanakan pemungutan kedua jenis pajak tersebut. Bagaimana mekanisme bagi hasil pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat? Beberapa jenis pajak yang dikelola pusat, penerimaan pajaknya juga dibagikan ke daerah, yaitu PBB, BPHTB, PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29. Formula bagi hasil untuk PBB adalah 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Untuk BPHTB, Pemerintah Pusat memperoleh bagian 20% dan Pemerintah Daerah memperoleh bagian 80%. Sedangkan untuk penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagi hasilkan kepada daerah sebesar 20%, dan bagian Pemerintah Pusat 80%.

foto: Repro-Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat

Bagiaman wacana pemisahan badan pembuat UU Perpajakan dengan

Pelaksana UU Perpajakan? Kementerian Keuangan telah memutuskan akan memindahkan sebagian fungsi dari Ditjen Pajak, yaitu pembuat UU ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Nantinya Ditjen Pajak hanya bertugas sebagai pelaksana UU saja. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Unit pembuat peraturan akan fokus pada bagaimana membuat peraturan atau kebijakan yang akan dijalankan oleh unit pelaksana peraturan. Sebaliknya, unit pelaksana peraturan hanya akan fokus pada usaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghimpun penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Kondisi ini akan membuat Ditjen Pajak terus berinovasi dan menghasilkan kinerja yang baik. Langkah-langkah apa saja yang Anda galakkan agar kasus seperti Gayus ini tidak terulang lagi? Sejak awal Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki aturan tentang Kode Etik, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan telah diterjemahkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memiliki aturan tentang Whistleblower, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Wishtle-

blowing) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam aturan ini secara tegas disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerima setiap laporan tentang adanya pelanggaran dari pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga melengkapi sarana pengaduan, baik untuk eksternal maupun internal. Di eksternal, segala bentuk pengaduan tentang perpajakan, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pegawai pajak, dapat langsung ditujukan pada Kring Pajak 500200. Saat ini Ditjen Pajak juga sedang menjalani reformasi birokrasi yang dinamakan Reformasi Perpajakan Jilid II yang dititik beratkan pada SDM dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perbaikan di bidang SDM diarahkan untuk menciptakan SDM DJP yang memiliki kompetensi, komitmen, dan integritas yang tinggi. Dalam program ini berbagai pembenahan dilakukan, meliputi pembenahan di bidang organisasi, perbaikan budaya kerja, perbaikan proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan regulasi di bidang kepegawaian dan perbaikan sistem informasi teknologi untuk mendukung perbaikan manajemen (sistem administrasi) SDM. Program reward dan punishment seperti apa yang Anda berikan kepada pegawai yang melanggar ketentuan kedinasan dan bagi mereka yang berprestasi? Terhadap pegawai pajak yang melanggar ketentuan kedinasan, akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Selanjutnya, Direktorat KITSDA terlebih dahulu akan melakukan penelitian pendahuluan dan/ atau pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh pegawai pajak terkait keterlibatannya dalam kasus perpajakan. Terhadap beberapa pegawai pajak yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS telah dijatuhi hukuman disiplin, baik berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan bahkan sampai dengan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Tentunya bagi pegawai yang berprestasi akan diberikan reward. Penghargaan yang diberikan dapat saja berupa material maupun nonmaterial. Misalnya dalam bentuk promosi jabatan atau lainnya. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

Anwar Supriadi, Ketua Komite Pengawas Perpajakan

â&#x20AC;&#x153;Kalau Kita Dibenci Iyaâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;?

Komite Pengawas Perpajakan (KPP) dibentuk bulan Maret 2010 oleh Menteri Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Bagaimana hasil kinerjanya hingga memasuki Desember 2010 ini? Sebenarnya kalau kita bicara KPP dibentuk didasarkan pada amanat Pasal 36C UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketika UU No. 6/83 tentang Ketentuan Umum Tata Laksana Perpajakan. Saya dilantik pada 26 Maret, saat itu saya sudah pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Dirjen Bea Cukai. Sebetulnya saat itu sudah ingin menikmati hidup saja. Kemudian ada kasus perpajakan cukup besar yang dilakukan oleh Gayus sehingga saya diundang Ibu Menteri (Sri Mulyani-Red). Selama saya di KPP didampingi lima anggota, di antaranya Pak Anshari Ritonga, Herkinus Manao, Prof. Sidharta Utama dan Prof. Hikmahanto Juwana. Pak Herkinus sekarang di Bank Dunia. Namun dengan tenaga yang ada kami berusaha bekerja secara optimal. Dan kami seharusnya dibantu oleh tenaga, di antaranya sekretariat kemudian tenaga-tenaga kurang lebih 40 orang. Dan tenaga-tenaga yang ada itu sampai sekarang belum definitif

foto: Syarif/dok MajalahTopik

ibentuknya Komite Pengawas Perpajakan (KPP) diharapkan bisa memberikan pengawasan yang maksimal terhadap banyaknya kasus-kasus pajak yang melibatkan petugas pajak dan wajib pajak. Karena sudah sering kita dengan adanya permainan kong-kalikong di antara dua unsur ini yang sangat merugikan negara. Apalagi meledaknya kasus mafia pajak Gayus Tambunan makin memberikan pembenaran akan hal itu. Bagaimana sesungguhnya komite ini memberikan pengawasan terhadap sepak terjang aparat pajak dan Bea Cukai untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di lapangan. Untuk membedah persoalan ini lebih jauh, Gaus Kaisuku dan Syarifudin dari Majalah TOPIK mewawancarai Ketua KPP Anwar Supriadi di kantornya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya.

di sini. Karena yang diperbantukan di sini hanya kurang lebih 13 orang. Hasilnya seperti apa? Yang jelas hasilnya kita mencoba memetakan untuk permasalahan perpajakan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Ada 14 masalah di pajak dan ada 14 masalah di Bea Cukai. Mulai dari kualitas pemeriksaan, ESDMnya, peraturan yang tidak ada kepastian, trik-trik akutansi sampai pada permainan yang macam-macam. Persoalan-persoalan itu kita selesai-

kan. Tugas kami sebenarnya memberikan masukan/ rekomendasi ke Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjutinya, sebenarnya sudah banyak program, crash program Dirjen Pajak untuk menanganinya. Termasuk tentang eksaminasi, karena eksaminasi ini dulu pemeriksa seenaknya saja. Sehingga kualitas pemeriksaan ini yang menjadi kekhuatiran wajib pajak. Terus kita ingin ada quality assurance di sana. Kemudian, sebelum sampai ke pengadilan ada eksaminasi untuk menilai apa-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA kah kinerja dari pemeriksa itu betul atau tidak atau dia melanggar kode etik atau tidak. Untuk Bea Cukai, sudah mulai disiapkan tim untuk quality assurance sama eksaminasi. Kemudian di pajak sedang dalam proses pembentukannya. Tim itu di berada di bawah Departemen Keungan? Dua-duanya iya. Karena kita sebelum ke pengadilan pajak, melihat bahwa kualitas sama SDMnya benar atau tidak. Selain itu, banyak juga pengaduan masyarakat, sekitar 430-an, sekitar 20 persen surat yang masuk itu hanya mengatakan terima kasih, sementara 80 persen diproses. Dari 80 persen itu kurang lebih 90 persen yang bisa kita selesaikan. Diselesaikan dalam artiâ&#x20AC;Ś? Dalam arti kalau ada displit antara wajib pajak Ditjen Pajak kita ketemukan dengan dasar aturannya. Kemudian, jika si wajib pajak mengakui kesalahannya dengan benar, tapi kalau petugas pejabat pajaknya tidak benar, dia harus memperbaikinya. Masalah seperti itu apakah bisa digiring ke persidangan pajak ? Sebetulnya bukan ke persidangan, tapi kita mempertemukan saja mereka. Kebetulan wakil ketua saya mantan Dirjen Pajak (Anshari Ritonga-red). Dia juga pernah jadi ketua pengadilan pajak.

Kalau di Bea Cukai, saya pernah jadi Dirjennya. Jadi semuanya menguasai materi. Kemudian kalau ada aturan yang dibuat oleh Dirjen Pajak yang bertentangan dengan aturan, kita sampaikan ke menteri, itu harus diubah. Misalnya aturan yang kita sampaikan ke menteri tentang jaminan untuk diajukan ke pengadilan pajak. Dirjen Pajak kemudian menyampaikan yang dijaminnya termasuk yang lama-lama. Sementara kita berpendapat tidak, dengan dasar ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Artinya ada split. Yang displit ini kadang-kadang tidak ada yang menyelesaikan, padahal harus diselesaikan. Displit seperti itu yang menimbulkan permasalahan di antara kita. Perkara besar apa sekarang yang ditangani KPP? Kita ini tidak melakukan penindakan. Kita hanya memberikan masukan ke menteri jika ada aturan, ada sistem atau ada orang yang melanggar aturan. Misalnya case (kasus) yang di Surabaya (kasus permainan pajak waktu itu, IT), kita datang ke sana ikut periksa. Setelah kita serahkan pada Inspektur Bidang Investigasi, kemudian dia rekomendasi apakah mereka atau pelakunya harus dipecat atau ditindak. Karena kami tidak diberikan kewenangan untuk itu. Jadi bisa dikatakan KPP hanya menunggu bola?

Tidak dong, kalau ada kasus, kita masuk. Misalnya ada kasus di Bea Cukai, ada informasi orang menyelundup, ya kita masuk. Sekarang misalnya kita dapat info dari Priok ke Bekasi ada penyelundupan, sementara mereka (Bea Cukai) tidak mengetahuinya. Dari situ terus saya kirim orang saya sama penyidik Bea Cukai. Jadi, yang menindak penyidik Bea Cukai tapi di bawah pengawasan kita. Sehingga jika penyidikannya itu dilakukan dengan benar atau tidak, itu kan bisa kita lakukan. Posisi KPP ini cukup strategis, pada sisi lain persoalan perpajakan ini menyangkut keuangan, pada saat KPP turun untuk menyelesaikan suatu kasus perpajakan atau Bea Cukai, ada tidak godaan atau iming-iming uang kepada para anggotanya? Kalau di kita sih tidak ada ya. Artinya selama ini memang tidak ada. Tapi, kalau kita dibenci, iya. Misalnya temanteman di pajak dan Bea Cukai yang merasa diawasi, merasa seolah-olah mereka diintervensi. Korelasi antara lembaga KPP dengan institusi seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian ini seperti apa? Saya pernah menyampaikan ke Pak Menteri, saya katakan, â&#x20AC;&#x153;Pak, kalau dari irjen IT dan Dirjen Pajak tidak bisa selesai, saya ijin ke Bapak, boleh tidak saya menggandeng KPK atau menggandeng pihak kepolisian?â&#x20AC;? Memang, di antara kita (KPK dan kepolisian) tidak ada persoalan. Tapi tidak semua orang kan suka saya menggandeng kepolisian. Anda pernah mengatakan setidaknya ada 12 titik rawan korupsi di perpajakan yang berpotensi disalahgunakan oleh petugas pajak, apa saja titik tersebut? Bagi Ditjen pajak, yang pertama tentang pemeriksaan pajak. Pada titik ini sering disalahgunakan, harusnya misalnya hanya 100 persen dia kenakan 200 persen supaya ada peluang untuk melakukan negosiasi. Kemudian ada juga harusnya 100 tetapi hanya ditetapkan 50 karena bisa cincai, kualitasnya harus ditangani karena si pemeriksa itu tidak ada yang melakukan eksaminasi tadi sehingga kita mengusulkan kepada mereka. Yang kedua keberatan, ya seperti kasus Gayus itu, diproses ada permainan antara pegawai pajak sama pen-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA sar, ya jangan didiamkan saja dong.

gadilan pajak yang diurus, itu kan banyak juga. Kemudian banding hal yang sama, selanjutnya bukti permulaan sebelum penyelidikan lebih awal itu kadang-kadang juga orang mau diproses pidananya dimain-mainkan di bukti permulaannya. Selain itu penuntutan, ini juga kadangkadang ada tuntutan yang diperlemah. Kemudian di persidangan, atau di pengadilan pajak juga demikian. Dan wajib pajak sendiri serta oknum pajaknya juga ada yang nakal, oknum pengadilan pun ada yang nakal. Dan rekayasa akutansi, harusnya untung dibikin rugi. Dari 12 titik ini yang paling dominasi apa? Utamanya pemeriksaan, karena kualitasnya sering menjadi permainan. Pada pemeriksaannya bagus sampai pada keberatan, banding sampai penuntutan tidak ada masalah. Kemudian juga tentang IT, itu juga jadi masalah. IT-nya juga kadang-kadang bisa diintervensi, tabelnya diubah bisa dibalikin lagi, ini bisa terjadi. Jika begitu solusi untuk memecahkan persoalan itu seperti apa ? Itu ada crash program, ada peluang yang dilakukan dan dijadwalkan. Misalnya salah satunya yang di Bea Cukai, di pajak juga sama. Ada 30 program, ada 30 dijadwalkan, mulai dari persiapan hingga siapa penanggung-jawabnya, kemudian kapan diselesaikannya, ini

ada semuanya. Anda pernah menyatakan bahwa pengalaman anda saat menjabat Dirjen Bea Cukai, banyak orang besar yang Anda tabrak, dan itu tidak apa-apa. Anda katakan, â&#x20AC;&#x153;Saya proses saja dan tidak ada yang intervensi. Waktu itu hanya Tuhan yang menjadi back up (pelindung saya), yang penting jangan jadikan jabatan sebagai comfort zone (zona aman)â&#x20AC;?. Jika begitu, beranikah Anda melakukan hal yang sama dalam kapasitas sebagai Ketua KPP? Itu pengalaman saya jadi Dirjen Bea Cukai dulu. Dirjen Bea Cukai dulu begitu, kemudian sekarang saya di KPP. Beberapa waktu yang lalu ada kasus penyelundupan, terus jaringannya banyak, lalu saya sampaikan ke Pak Dirjen agar yang ditangkap jangan hanya sopir yang membawa minuman keras dan penjaga gudangnya, tapi juga harus diungkap siapa saja jaringannya. Dan itu saya sampaikan ke Menteri Keuangan, kemudian Pak Menteri perintahkan mafia itu harus dituntaskan. Karena saya ketika menjabat Dirjen Bea Cukai pernah mengungkap kasus penyelundupan sampai mafianya saya tuntaskan, sehingga orang sungkan ke kita. Sekarang kita mengajak ke dirjen yang baru itu berani melakukan hal yang sama. Karena yang besar-besar seperti kasus Gayus yang anda sebutkan tadi di mana ada dugaan keterlibatan beberapa perusahaan be-

Saat menjabat Dirjen Bea Cuka Anda melakukan penertiban terhadap jajaran Bea Cukai. Anda membiarkan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak di kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok. Mengapa Anda tidak mendorong Dirjen Pajak melakukan hal yang sama di Ditjen Pajak? Sebenarnya saya tidak memberi kesempatan tapi mengundang KPK saja. Saya beberapa kali sesudah reformasi di Priok, ketika itu kira-kira tahun 2008. Ketika itu saya sampaikan bahwa selama enam bulan sudah berjalan bagus, tapi kenapa setelah itu mulai kumat lagi. Kita ini kadang-kadang tobat, kadang tomat, itu sudah saya sampaikan beberapa kali, harus dihentikan, kalau tidak saya tangkap! Kalau yang besar, saya panggil aparat penegak hukum yang kuat. Tapi ada pihak yang sempat tidak percaya, sehingga kejadian 30 Mei 2008, saya undang KPK di Priok itu, akhirnya ditangkap pelakunya. Kalau di pajak sampai begitu saya bisa melakukannya, tentunya saya harus koordinasi atau ijin Pak Menteri Keuangan. Karena persoalan dan karakteristik antara di pajak dan Bea Cukai itu tidak jauh berbeda, sehingga pola yang Anda lakukan itu diterapkan juga dipajak, otomatis akan memberikan efek jera yang luar biasa? Saya kira iya, dan itu kita dorong tapi tergantung juga dirjen pajaknya mau atau tidak melakukan hal tersebut. Tapi Anda sudah lakukan itu belum? Saya tidak lakukan, kan harus koordinasi dulu. Dia (Dirjen Pajak) juga tahu apa yang harus dilakukannya. Hanya tinggal keberaniannya. Persoalannya, dia punya dosa masa lalu tidak ? Kalau punya dosa masa lalu, ya tidak berani melakukannya. Makanya memilih pemimpin di pajak dan Bea Cukai itu yang betul-betul integritasnya bagus, dan berani. Sepanjang itu memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak sulit. Anda melihat Tjiptarjo sebagai Dirjen Pajak ada tidak punya keberanian seperti itu? Keberanian atau tidak kan kita lihat dari tindakannya. Sekarang sudah

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA melakukan hal itu atau tidak, itu saja. Jika belum, nanti Anda tanyakan saat wawancara dengan dia. Sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Ditjen Pajak? Sebenarnya butuh leadership, dia tidak punya kepentingan, ada keberanian sehingga kasus yang besar-besar harus diselesaikan. Dan dia bisa mengayomi bawahannya, bisa jadi panutan tidak hanya marah-marah, tapi mau turun ke lapangan untuk mengecek. Itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebagai Ketua KPP, menurut Anda dalam menuntaskan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, harus dilakukan pola penyelesaian seperti apa? Kalau itu kasus sudah di luar kewajaran, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan instansi lain yang bagus. Di antaranya wacana mengapa kasus itu tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu menurut saya perlu dilakukan. Ada dugaan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh Gayus sendiri, tapi melibatkan level yang lebih tinggi, apa komentar Anda? Saya juga sedang mengkaji kenapa Gayus sampai begitu. Ini terus terang keterbukaan di antara teman-teman di Ditjen Pajak yang perlu ditangani. Tetapi saya mendengar Pak Menteri sudah menindak juga. Sudah kita sampaikan saat diskusi dengan teman-teman Inspektorat Jenderal, juga sudah ada pejabat di Ditjen Pajak maupun di Departemen Keuangan yang ditindak.

yang berasal dari pihak eksternal. Bagimana dengan pengaduan yang masuk ke KPP hingga saat ini? Kalau yang masuk ke KPP itu masih sebagian besar dari eksternal, dari internal tidak terlalu banyak, mungkin mereka masih euh pakewuh. Masukan dari internal itu misalnya proses mutasi dan promosi tidak adil, ada orang bermasalah kenapa ditempatkan di posisi tertentu. Persoalan itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri dan akan diperbaiki sistemnya. Persoalan lain, ada orang bermasalah diusulkan jadi hakim pajak, itu dimasukan ke kita, terus masukannya saya sampaikan ke sekjen karena dia di tim seleksi. Di cek kebenarannya benar, artinya tidak masuk. Informasi ke publik agar mereka lebih leluasa menyampaikan aduannya? Kita ada email, ada telepon, bisa juga langsung, dan akan kita tindak lanjuti. Jadi sekali lagi yang penting kita serius untuk menindak lanjuti. Contohnya kita sedang mengusut kasus ada orang sudah membayar PBB ternyata dikirimi surat paksa, dibilang belum membayar padahal sudah membayar. Masalah ini sedang kita usut. Jadi pemeriksaan dari KPP ini ada level-level target dalam arti jumlah nominal dari kasus yang terjadi seperti KPK atau yang kecil juga ditangani?

Kalau yang kecil-kecil kita serahkan ke Irjen di Ditjen Pajak, tapi kalau kasus besar, ya sampai kita gelar perkara. Tapi walaupun kasusnya kecil tapi sistemik, artinya jika itu tidak ditangani akan menambah kerugian yang lebih besar, ya kita tangani juga. Sistemik itu artinya sudah melibatkan mafia perpajakan, jadi tidak tergantung nilai. Kabarnya saat ini masih terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan pajak yang seharusnya diterima (tax gap). Darmin Nasution bahkan pernah menyebutkan bahwa tax gap bisa mencapai hingga Rp 300 triliun per tahun. Angka itu berarti sekitar 40 persen dari target penerimaan pajak 2010 sebesar 733 triliun. Hal apa saja yang biasa menyebabkan terjadinya selisish penerimaan pajak tersebut? Di antaranya misalnya ada kegiatan harusnya dipajaki, tapi ada policy bahwa pajak itu ditanggung pemerintah di APBN. Itu kan terjadi juga, misalnya untuk meningkatkan daya saing, untuk melindungi industri dalam negeri, pajaknya itu ditanggung pemerintah. Harusnya kan masuk ke penerimaan pajak, tapi nyatanya tidak masuk, begitu di antaranya. Ke depan pajak mencoba dengan sistem pintarnya, yang dimulai dari identifikasi. Misalnya antara perusahaan CPO yang satu dengan yang lain kenapa kok bedanya banyak, itu juga dia lakukan. ]

Berarti Anda melihat ada keterlibatan pejabat pajak pada level yang lebih tinggi dalam kasus ini? Iya, ada. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2008 oleh ACFE (Association of Cerfield Fraud Examiners), asosiasi profesi pemeriksa fraud (kecurangan), diketahui bahwa mayoritas (50 persen) lebih kasus korupsi di pemerintahan dapat dideteksi melalui mekanisme pengaduan. Lebih lanjut juga dijelaskan, bahwa mayoritas pengaduan berasal dari internal organisasi dan hanya 30 persen

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK UTAMA

eberapa waktu lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Mohammad Tjiptardjo, mengaku waswas dengan realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 yang mencapai Rp 487 triliun. Jumlah tersebut setara 80,7 persen dari target asumsi penerimaan dalam APBN Perubahan 2010 yang juga berarti masih ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 118,98 triliun. â&#x20AC;&#x153;Penerimaan sudah Rp 487 triliun atau naik 15 persen dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun 2009. Namun, waktu kami (untuk memenuhi 100 persen target APBNP 2010) tinggal satu bulan lagi. Kami menunggu APBN dan APBD terealisasi. Saya sangat kepat-kepit (waswas) karena bergantung pada realisasi penyerapan anggaran. Kalau memang rendah, penyerapan pajak akan kena dampaknya,â&#x20AC;? kata Tjiptardjo seperti dikutip dari Harian Kompas. Mengenai penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN-P 2010, Wakil Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, turut memberikan tanggapannya melalui perbincangan dengan Endang Dwintari dari Majalah TOPIK. Berikut wawancaranya. Sepertinya target penerimaan pajak periode 2010 untuk setoran APBN tidak tercapai. Bagaimana menurut Anda?

Achsanul Kosasih (Wakil Ketua Komisi XI DPR/Fraksi Partai Demokrat)

â&#x20AC;&#x153;Kinerja Ditjen Pajak Tidak Maksimumâ&#x20AC;? Ya, tingkat pencapaian pajak itu sekarang baru 80 persen. Masih ada penerimaan yang meleset sekitar Rp 118 triliun yang belum bisa dipenuhi oleh Dirjen Pajak. Alasan Dirjen Pajak, menurut Kementerian Keuangan, adalah karena penyerapan anggaran di daerah-daerah itu tidak maksimum. Karena penyerapan anggaran yang sangat rendah itu, maka, otomatis penerimaan pajak dari aktifitas bisnis yang diharapkan pada penyerapan APBN tersebut dikhawatirkan mempengaruhi penerimaan pajak. Itu salah satu faktornya. Karena penyerapan APBN yang lambat mengakibatkan penerimaan pajak juga menjadi terhambat. Kalau menurut saya, Direktorat Jendral Pajak ini belum optimal melakukan fungsi-fungsinya sebagai petugas

penagihan. Karena bagaimana pun target itu--negeri ini kan sangat bergantung kepada pendapatan pajak--meleset, maka otomatis kita menutupinya melalui hutang luar negeri. Sementara untuk hutang luar negeri, parlemen telah meminta agar jangan terlalu besar. Itu dilematis lagi. Makanya, diharapkan kepada Dirjen Pajak dalam waktu yang sangat singkat ini dapat memenuhi kekurangan itu. Seberapa optimis hutang luar negeri ini dapat menutupi kekurangan dari penerimaan pajak itu? Dalam waktu yang sangat singkat ini saya sangat pesimis. Kurang dari satu bulan Ditjen Pajak harus bisa menutupi kekurangan itu. Mestinya sejak tanggal 15 Desember kemarin sudah tidak ada

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA lagi aktifitas keuangan. Berarti Anda melihat sampai sejauh ini kinerja Ditjen Pajak masih sangat lamban? Iya. Bisa dikatakan, tidak maksimum. Pertama adalah mengenai kasuskasus sengketa pajak yang masih tergolong besar, masih di atas Rp 40 triliun. Sengketa pajak ini kan bermula dari, pertama (mungkin), ketidaktaatan wajib pajak atau, bisa jadi, ‘permainan’ dari aparat pajak. Ini yang seharusnya dihindari. Sehingga, wajib pajak yang tadinya mau bayar (pajak), akhirnya, tertunda lagi pembayarannya karena mereka masih bersengketa.

foto: Istimewa

Mungkinkah kasus semacam Gayus bisa membuat para wajib pajak ini enggan untuk membayar pajaknya? Tidak. Saya kira, para pengusaha itu tidak mau dan tidak akan bermain-main. Kalau memang wajib pajaknya sebesar sekian, dia akan membayarnya. Artinya, kasus Gayus itu tidak terlalu berpengaruh terhadap para wajib pajak. Ini hanya masalah optimalisasi kinerja dari Ditjen Pajak sendiri, adanya sengketa-sengketa pajak, dan masih rendahnya penyerapan penerimaan pajak di daerah. Itu saja.

Kasus Gayus bisa dikatakan cukup ‘menampar’ institusi pajak. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk membenahi persoalan pajak ini? Sebenarnya, dari sisi reformasi perpajakan sudah dilakukan. Tapi, memang, orang-orang seperti Gayus ini tidak bisa juga kita sepelekan. Mudah-mudahan saja, dan kita berharap, karena reformasi birokrasi di perpajakan sudah berjalan, kasus Gayus ini tidak berulang lagi. Berarti pengawasan harus lebih diperketat? Betul, dan itu pasti. Parlemen sendiri juga akan terus mengawasi kinerja dari Ditjen Pajak ini. Anda sendiri bagaimana melihat sistem kontrol di Ditjen Pajak saat ini? Sistemnya itu sebenarnya sudah bagus. Tapi, kata apa pun sistem itu, yang melaksanakan tetap orang. Kalau mental orang-orangnya ini masih bejat, apa pun sistem yang ada, tetap saja akan ada kebocoran. Waktu itu alasannya, okelah, gaji mereka rendah. Sekarang ada renumerasi. Gaji mereka sudah dinaikkan, yang menurut kami sudah cukup. Sehingga tidak ada lagi peluang

untuk mereka bisa ‘bermain’. Kalau pun alasannya keterbatasan, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Karena keterbatasan dan gajinya sudah kita naikkan. Komisi XI berencana memanggil Gayus terkait kasus yang melibatkannya setelah proses hukum selesai? Komisi XI itu kan masih memiliki agenda prioritas terhadap undang undang yang saat ini sangat krusial terhadap reformasi keuangan negara. Sehingga, Komisi XI lebih memprioritaskan proses-proses legislasi. Tapi, proses pengawasan kita tetap berjalan, karena Panja Pajak sendiri kan masih ada. Belum selesai bekerja. Nanti, salah satu dari proses pengawasan itu, kita akan panggil Ditjen Pajak. Kalau Gayus tidak perlu kita panggil. Dia kan masih dalam proses kepolisian dan kejaksaan. Sudahlah, biarkan proses hukum itu berjalan. Kita lebih menitikberatkan kepada pencapaian target daripada Ditjen Pajak. Jangan sampai kita terkesan mengintervensi proses hukum yang melibatkan Gayus. Biarkan proses hukum itu berjalan terlebih dahulu, sementara Komisi XI akan melakukan pengawasan yang titik beratnya adalah peningkatan penerimaan ke dalam. Langkah-langkah seperti apa untuk memotivasi masyarakat dalam membayar pajak? Wajib pajak ini harus dianggap sebagai satu kesadaran bahwa upaya membayar pajak itu karena perhitungannya itu adalah self-assignment, maka dituntut kejujuran bagi para wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Yang kedua, dari aparat pajak, jangan sampai aparat pajak ini terkesan ‘mengancam’, sehingga mereka itu kan lebih kepada memberikan penjelasan, membantu para wajib pajak agar sadar untuk membayar pajaknya. Kalau wajib pajak yang memang kooperatif, mestinya harus dilayani, dikasihtahu, dibimbing, bagaimana cara membayar pajaknya, hitungan pajaknya juga dilakukan secara terbuka, tidak terkesan muncul keinginan-keinginan tertentu dari para aparat pajak. Begitu pula para wajib pajak ini, harus jujur. Jangan cobacoba menyembunyikan transaksi-transaksi yang, memang, mengandung unsur kewajiban pajak. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA

foto: Gaus Kaisuku/dok MajalahTopik

irektorat Jenderal Pajak tercoreng namanya pasca terkuaknya kasus Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak. Hal ini membuat petugas pajak lebih berhati-hati dalam bertindak. Implikasi lainnya, target setoran APBN bisa terganggu. Betapa tidak, sebagai wajib pajak masyarakat semakin sinis dan apatis untuk membayar pajak. Karena khawatir pajak yang dibayarkan nanti dikorupsi. Hal inilah yang membuat Ditjen pajak harus bekerja keras untuk mengembalikan nama baiknya, dan yang terpenting usaha untuk mancapai setoran target ABPN bisa tercapai. “Ditjen Pajak mendapat dua tekanan, tekanan bathin dan tekanan fisik. Kalau bathin tertekan, pasti fisik juga ikut tertekan. Kalau fisik tertekan belum tentu bathin tertekan, jadi double dapatnya, dari dalam maupun dari luar,” kata Muchtar Tumin seraya menambahkan posisi seperti ini membuat kinerja institusi Ditjen Pajak jadi terganggu. Jika kinerja institusi yang mengurus persoalan pajak ini terganggu, maka itu sangat berbahaya bagi negeri ini. Apalagi, nanti, jika angka APBN tentang penerimaan negara dari pajak terjadi short tall/ tidak tercapai, sudah pasti akan mengganggu. “Saya malah melihat, nampaknya APBN 2010 ini tidak tercapai dari penerimaan pajaknya, dan itu sangat berpengaruh. Katakanlah defisit dari APBN tidak terlalu banyak, maka akhirnya pemerintah mencari jalan lain, atau kalau bisa balance budget,” kata Muchtar Tumin. Dikatakan juga bahwa Direktorat Jenderal Pajak haruslah melakukan suatu langkah yang berani, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal agar memperbaiki citranya yang sempat terpuruk. Jika hal itu disebabkan hubungan antara petugas pajak dengan wajib pajak yang dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pemeriksaan pajak dan sebagainya, kenapa tidak dihentikan dulu pemeriksaan pajak itu untuk sementara. Karena hasil dari pemeriksaan tidak seberapa persen dari jumlah penerimaan. Lagi pula kita menganut self assessment. Tetapi, lanjutnya, seluruh pemeriksa pajak itu diberikan peningkatan kemampuan, peningkatan pemahaman tentang tugas. Selain itu, untuk membentuk kinerja mereka lebih professional, diberikan juga bimbingan dari instansi-instansi

DR. Muchtar Tumin

Ditjen Pajak Harus Melakukan Langkah Berani Pengamat perpajakan DR Muchtar Tumin mengungkapkan banyak yang harus diperbaiki dari institusi pajak. Di antaranya seperti yang telah diupayakan Hadi Poernomo tatkala menjabat Dirjen Pajak. Ketika itu dimunculkan satu program reformasi moral etika dan integritas pegawai Ditjen Pajak. Makanya lahir remunerasi untuk pegawai pajak. “Karena salah satu upaya mencegah orang tidak menjadi korup atau jahat, cukupin dulu kesejahteraannya secara legal, bukan ambil sabetan,” kata Muchtar Tumin. terkait, misalnya dari Irjen, BPKP, BPK, dan KPK, sehingga jika bekerja, mereka tahu persis rambu-rambunya dan tidak dituding macam-macam.

Menurut Mukhtar, ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pada era kepemimpinan Hadi

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK UTAMA Poernomo selaku Dirjen Pajak, sudah dirintis berbagai terobosan berupa program yang mengedepankan integritas dari aparat pajak. “Sebenarnya di zaman Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak, di sana sudah ada namanya satu program reformasi moral etika dan integritas pegawai Ditjen Pajak. Itulah makanya lahir remunerasi untuk pegawai pajak itu. Karena salah satu upaya membuat orang tidak menjadi korup atau jahat, kata Muchtar Tumin, cukupin dulu kesejahteraannya secara legal, bukan ambil sabetan. Diciptakanlah organisasi yang modern. Tapi kondisi saat ini di Ditjen Pajak, ungkap Muchtar Tumin, masih ada yang kurang, khususnya dari fungsi controlling di semua lini struktur organisasi dan di semua lini tugas yang ada di dalam struktur, baik struktur statis maupun struktur dinamis. “Fungsi control itulah yang kurang!” tegas mantan Kepala Humas Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga yang terpenting dalam pandangannya adalah menciptakan sistem kontrol yang lebih bill in untuk semua kegiatan di Ditjen Pajak tersebut. “Termasuk petugas pajak golongan IIA sudah wajib melaporkan tentang penghasilan kita di internal. Kalau yang lain golongan IIIA ke atas baru wajib dari pegawai sipil lainnya,” katanya. Muchtar lantas menanyakan, “Pernah tidak dikontrol bahwa kekayaan seorang wajib pajak hanya seperti yang dilaporkannya saja. Apa ada yang disembunyikan atau tidak, siapa yang pernah kontrol, tidak pernah.” Tindakan yang sama, juga di KPK. Setiap pejabat memberikan daftar kekayaan, tapi KPK hanya verifikasi ada barangnya atau tidak. Lalu dari mana dan bagaimana asal barangnya, apakah ada UU mewajibkan dia melapor seperti itu. “Kemudian, jika dari persyaratan formal sudah dipenuhi, apakah persyaratan material dikerjakan, belum tentu,” tukasnya. Persoalan lain, Muchtar juga mempertanyakan soal perubahan penghasilan, misalnya seorang menteri setiap tahun. Termasuk apakah menteri itu melaporkan perubahan kekayaannya, atau apakah ditelusuri asal perubahan kekayannya itu. Yang terjadi saat ini, yang penting kewajiban dia melaporkan sudah dilakukan, tapi bagaimana dengan penelusuran materinya, apakah juga dilakukan? Contoh lain, tiba-tiba saja kekayaan si penyelenggara pemerintahan atau

penyelenggara negara itu melonjak, apakah KPK sudah melakukan tindakan terhadap pejabat tersebut . Dari contoh masalah ini saja sudah membuat satu peluang, makanya, tegas Muchtar, perlu dilakukan kontrol. Dalam ilmu manajemen, jelasnya, ada lima fungsi manajemen, tapi yang terpenting itu adalah kontrol/pengawasan. “Pimpinan harus kontrol,” kata penyuka olahraga taekwondo ini menegaskan. Disinggung belum terpenuhinya realisasi penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 yang mencapai 80,7 persen dari target asumsi penerimaan dalam APBN Perubahan 2010, sehingga masih ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 118,98 triliun, Muchtar tidak secara eksplisit mengatakan Dirjen Pajak saat ini telah gagal. Menurutnya, persoalan gagal atau tidak, harus dilihat dari berbagai sisi karena banyak faktor pendukungnya. “Kalau ukuran gagal tidak gagal, tentu itu salah salah satu ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran,” jelasnya. Muchtar lantas mencontohkan tatkala terjadi krisis moneter dan ekonomi tahun 1998, jika tidak tercapai target bukan berarti Direktur Jenderal Pajak dan aparaturnya tidak bekerja mati-matian. Menurutnya, ukuran (keberhasilan) seorang Dirjen Pajak itu apakah berdasarkan angka APBN (dulu tidak sebutin target) tercapai atau tidak. Maka, dulu untuk pegawai pajak ada satu imbalan, yaitu jika melebihi penerimaan APBN disebut premi. Namun pola itu, kata Muchtar, sudah lama distop. Padahal pihak Bea Cukai jika menangkap pelaku penyelundupan masih ada premi penyelundupan. Kemudian di instansi lain, misalnya di Departemen PU, jika ada pendirian proyek, ada namanya direksi fee. “Semua itu dalam rangka mendukung supaya orang itu bisa melaksanakan tugasnya melebihi dari kewajiban pokoknya. Seperti juga yang dilakukan instansi pemerintahan di Singapura yang masih menerapkan model seperti itu jika melebihi target. Jadi mereka berlomba. Jadi berlombanya bukan dengan menekan wajib pajak, tapi lebih pada bukti,” paparnya Muchtar. Ekstensifikasi Pajak Dalam pandangan pria yang masih terlihat energik ini, persoalan ekstensifikasi/perluasan wajib pajak sekarang sudah mencapai 15 juta wajib pajak.

Dari jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang seharusnya menjadi wajib pajak sepertinya masih jauh dari ideal. Masalah eksentifikasi adalah pekerjaan klasiknya pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi itulah koor tugasnya Ditjen Pajak dalam rangka memungut pajak berdasarkan undang undang dalam rangka menegakkan keadilan dalam pemungutan pajak. Sebab, jika tidak dilakukan ekstensifikasi, sementara orang itu mestinya sudah terdaftar dan harus membayar pajak, bisa saja tidak jadi membayar pajak. Kejadian seperti ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan wajib pajak lain yang telah membayar pajak dengan baik. Karena itu, Muchtar menekankan, keadilan harus ditegakkan di situ. Dan ekstensifikasi wajib dilakukan oleh Ditjen Pajak. Muchtar kembali mencontohkan, di Amerika misalnya, jumlah wajib pajaknya 80 persen dari jumlah penduduk yang menjadi wajib pajak, sehingga untuk ukuran di Indonesia masih sangat kurang. “Contohnya begini, saya pada tahun 86 menjabat Kahumas Direktorat Jenderal Pajak. Saya bilang minimum jumlah wajib pajak sebanyak 5 persen sudah paling rendah dari jumlah penduduk Indonesia. Sekarang katakan jumlah penduduk Indonesia 250 juta, berarti WP-nya 12,5 juta. Sehingga kalau minimum jumlah wajib pajaknya 5 persen, itu terlalu kecil, mestinya 10 persen. Itupun baru standar, artinya belum ideal. Sekarang, harusnya sudah 20 juta lebih wajib pajak di Indonesia,” urainya seraya mengasumsikan pencapaian 20 juta WP tersebut karena batas penghasilan tidak kena pajak itu tidak besar. Karena itu, lanjut Muchtar, mestinya setiap orang yang penghasilannya berada di atas batas penghasilan orang yang tidak kena pajak harus sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Harus sudah mempunyai NPWP dan sudah wajib menyetor pajaknya secara self assessment. Saat ini, masih menurut Muchtar, sudah seharusnya Ditjen Pajak melakukan pembenahan secara komprehensif, walaupun pembenahan itu bukan hal yang mudah. Tetapi, langkah ini juga bukan tidak bisa dilakukannya. Karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan harus membangun sebuah sistem untuk mengunci wajib pajak yang baik, wajib pajak yang tidak baik, dan mengunci mereka yang mestinya bayar tapi tidak membayar. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Istimewa

Mereka yang Terusik RUUK DIY

ertemuan informal antara Sri Sultan Hamengku Buwono dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti diharapkan para tokoh di Indonesia, akhirnya terlaksana juga. Pertemuan yang dijembatani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri tersebut berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 21 Desember 2010, tak lain untuk melakukan dialog antara Presiden dengan Sultan HB X terkait RUU Keistimewaan DIY. Hasilnya? â&#x20AC;&#x153;Masih dalam proses. Namanya dialog, ya tidak sekali jadi,â&#x20AC;? kata Sultan HB X. Namun, ketika disinggung soal penetapan Sultan dan Paduka Paku Alam yang sedang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah aspirasi rakyat DIY, Sultan mengungkapkan,â&#x20AC;? Lho, itu kan sudah menjadi aspirasi rakyat Yogyakarta. Namun, lanjutnya, dalam pembahasan RUUK DIY, pelaksanaan aspirasi rakyat Yogyakarta itu harus melalui dialog di Dewan Perwakilan Rakyat. Nasib RUUK DIY memang masih menunggu kesepatakan antara anggota dewan dari sembilan fraksi yang ada di Senayan, Jakarta. Masyarakat Yogyakarta (pendukung penetapan gubernur/

Ketenangan masyarakat Yogyakarta terusik oleh RUU Keistimewaan DIY usulan pemerintah. Masyarakat Kota Gudeg menolak pemilihan gubernur/wakil gubernur DIY lewat pemilihan. Toh, pemerintah meyakinkan akan memberikan keistimewaan khusus kepada Sri Sultan HB dan Paku Alam. wakil gubernur DIY) pun tengah menanti hasil pembahasan RUUK DIY di Komisi II DPR-RI bersama pemerintah pada masa persidangan II tahun sidang 2010-2011, yang dimulai pertengahan Januari 2011. DPR akan mempelajari substansi yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY. Suasana Yogyakarta memang memanas setelah pemerintah mengusulkan RUUK DIY. Dalam RUU itu, pemerintah mengusulkan adanya pemilihan gubernur DIY secara demokratis. Namun, usulan ini mendapat penolakan warga Yogyakarta karena yang berhak menjadi gubernur adalah Sri Sultan. Mereka mendesak pemerintah tak perlu melakukan pemilihan gubernur melainkan langsung menetapkan Sri Sultan sebagai

gubernur. Langkah penolakan Peguyuban Dukuh se-Bantul dan masyarakat setempat, misalnya, untuk memberi bukti kesetiaan terhadap keistimewaan Yogyakarta, mereka menggelar acara cap jempol darah di Dusun Pacar, Timbulharjo, Sawon, Bantul, pada Selasa, 21 Desember 2010. Warga pembubuh cap jempol darah juga menyatakan siap melawan siapa pun yang mengingkari keistimewaan DI Yogyakarta. Prosesi pembubuhan cap jempol darah itu diawali dengan upacara pengucapan trisetya atau tiga janji setia. Tiga janji setia itu meliputi kesetiaan terhadap Maklumat 5 September 1945, setia kepada roh penetapan, serta setia untuk menjadi abdi

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF masyarakat dan siap menjadi pengawal pembangunan. Di tingkat legislatif, DPRD DIY juga telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat, 17 Desember 2010. "Kami harap, keputusan DPRD DIY (13 Desember 2010) bisa menjadi dasar pembahasan RUU," ujar Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat Paripurna DPD RI ketika itu dipimpin Ketua DPD Irman Gusman (Sumatera Barat) didampingi dua Wakil Ketua DPD, Laode Ida (Sulawesi Tenggara), dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Daerah Istimewa Yogyakarta). Aspirasi tersebut ialah keputusan DPRD DIY Nomor 54/K/DPRD/2010 mengenai sikap DPRD DIY tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta. "Mempertahankan DIY sebagai daerah istimewa dalam bingkai dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia" demikian satu diktum konsiderans "menetapkan" yang diputus Rapat Paripurna DPRD DIY pada 13 Desember 2010. Diktum lainnya, "Mengusulkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan". Penetapan dimaksud, yaitu menetapkan Hamengkubuwono dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Atas diktum-diktumnya, DPRD DIY mendesak pemerintah dan DPR RI segera membentuk dan menyelesaikan UU Keistimewaan Yogyakarta dengan mendasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis dan sosio politis. Selain tertera pula konsiderans-konsiderans dalam keputusan DPRD DIY. Konsiderans "menimbang" menyatakan, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman. Semula wilayah kerajaan yang berdaulat, mengambil sikap memilih bergabung dengan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan modal dasar pembentukan DIY. Disebutkan pula Piagam Kedudukan tanggal 19 Agustus 1945 yang diterbitkan Presiden Soekarno berisi pengakuan tentang kedudukan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII sebagai penguasa wilayah Yogyakarta merupakan fakta sejarah yang tidak terpungkiri. Kemudian

Maklumat tanggal 5 September 1945 yang ditandatangani masing-masing Hamengku Buwono IX selaku Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam VIII selaku Adipati Kadipaten Paku Alaman yang merupakan pernyataan sikap bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang semula sebagai daerah "zelfbesturende landschappen" atau daerah swapraja menjadi daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial negara Republik Indonesia. Konsiderans "menimbang" juga menyatakan, keistimewaan Yogyakarta secara yuridis mempunyai landasan konstitusi yang sangat kuat, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B yang menjadi hak asal usul suatu daerah/daerah istimewa (zelfbesturende landschappen) yang diatur dengan undang undang. Dinamika perubahan sosial kemasyarakatan tidak menafikan peran sentral Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman, sebagai rujukan penting bagi mayoritas masyarakat DIY, sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Berdasarkan kajian akademis, otonomi khusus atau hak-hak istimewa suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang umum dalam pengaturan di banyak negara. Karena itu, DIY harus diatur mekanisme yang jelas tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mendasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis dan sosio politis. Menanggapi penolakan RUUK DPRD DIY, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar memastikan, pembahasan RUU Keistimewaan DIY antara DPR dan pemerintah berjalan demokratis. ”Nanti terlihat bagaimana pandangan fraksi terhadap konsep pemerintah. Nanti kami bahas secara demokratis,” katanya. Patrialis lantas menyesalkan pihakpihak yang langsung menolak RUUK DIY usulan pemerintah sebelum mempelajarinya. Karena, kata Patrialis, sebenarnya pemerintah mengusulkan memberikan keistimewaan seluas-luasnya kepada Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam yang sedang bertakhta, termasuk soal gubernur/wakil gubernur.

Disebutkan pula, pemerintah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Sultan HB dan Paku Alam mencalonkan diri sebagai gubernur dan wagub. Jika Sultan HB dan Paku Alam mencalonkan, keduanya pun tak perlu melalui parpol. “Melalui jalan perseorangan langsung diterima. Itu satu keistimewaannya,” kata Patrialis. Keistimewaan kedua, larangan bagi kerabat Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman ikut pemilihan gubernur/ wagub kalau Sultan HB dan Paku Alam mencalonkan diri. Jika keduanya tak mencalonkan diri, semua calon gubernur/wagub yang diajukan parpol harus melalui persetujuan dari Sultan dan Paku Alam. Tata cara pencalonan Gubernur dan Wagub DIY, jelasnya, telah diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19 RUU Keistimewaan DIY yang diajukan pemerintah. Gubernur dan Wagub DIY dipilih oleh DPRD. Terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, pemerintah tidak ingin seperti mengadu Sultan dan Paku Alam dengan kerabatnya dalam pemilihan gubernur/wagub. Karena itu, jika keduanya mencalonkan diri, kerabat Keraton atau Puro Pakualaman tak bisa mencalonkan diri juga. Keistimewaan lainnya, kata Gamawan, jika tak ada calon lain, hanya pasangan Sultan dan Paku Alam dalam pemilihan kepala daerah, keduanya langsung dikukuhkan. Sultan dan Paku Alam pun tak perlu memenuhi persyaratan calon kepala daerah seperti diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Gamawan, keistimewaan yang ditawarkan itu usulan pemerintah yang masih akan dibahas dengan DPR. Toh, jika tak jadi, kata Gamawan, juga tidak apa-apa. “Ini akan menjadi catatan sejarah,” ujarnya. Sebaliknya, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyayangkan jika RUU Keistimewaan DIY yang diserahkan pemerintah kepada DPR masih berisi mekanisme pemilihan untuk pengisian gubernur/wagub DIY. Itu berarti pemerintah tak mengakomodasi aspirasi rakyat DIY. Namun, ia berharap DPR menjadikan keputusan Sidang Paripurna DPRD DIY sebagai dasar pembahasan RUU Keistimewaan DIY di DPR. ”Keputusan DPRD adalah representasi kehendak rakyat,” katanya. ] Syarif/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

DR Ir H Mohammad Jafar Hafsah Ketua Fraksi Partai Demokrat

RUU Keistimewaan DIY Disesuaikan dengan Aspirasi Rakyat Yogyakarta kepada Keistimewaan Yogyakarta.

etua Fraksi Partai Demokrat, DR Ir H Mohammad Jafar Hafsah mengatakan, usulan revisi Undang Undang Keistimewaan DIY bukan semata-mata dari Partai Demokrat, tapi merupakan usulan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Toh, kata Jafar, RUU Keistimewaan DIY ini telah disesuaikan dengan aspirasi rakyat Yogyakarta. Berikut petikan wawancara Syarifudin dengan Jafar Hafsah baru-baru ini. Apa yang mendasari pemerintah dan Partai Demokrat mengajukan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)? RUU ini adalah inisiatif dari pemerintah. Jadi sikap kita (Partai Demokrat) akan membahas RUU Keistimewaan DIY tersebut dibahas di DPR untuk diumumkan di sidang paripurna DPR. Pembahasan RUU ini apa karena belum ada UU yang secara spesifik mengatur tentang Keistimewaan DIY? Justru saat ini sedang dibuatkan undang undangnya. Memberikan landasasan hukum, memberikan legitimasi

Point penting yang diusulkan dalam RUU Keistimewaan DIY seperti apa? Yang pertama adalah pengakuan kita tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari Tata Ruang Wilayahnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta aspek-aspek pembiayaan daripada jalannya roda pemerintahan. Jadi pengakuan itu Yogyakarta adalah Daerah Istimewa dalam pemahaman adanya Kesultanan Yogyakarta. Bagaimana dengan usulan teknis pemilihan kepala dan wakil kepala daerah? Ya, dalam RUU tersebut disebutkan pula tentang teknis proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Kita menginginkan adanya peraturan tentang Kesultananan serta jabatan gubernur dan wakil gubernur di DIY. Tentunya pengturannya sesuai dengan kesejarahan Yogyakarta, sesuai dengan kultur, dan sesuai dengan perkembanganperkembangan termasuk sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Undang undang tersebut memang masih rancangan. Sementara ayat mengenai Keistimewaan Yogyakarta dalam penetapan juga sebagai gubernur, harus dibahasakan dengan baik dan pas. Karena Undang undang ini juga disisipkan dalam dibingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, pada giliran bahasanya pemilihan gubernur “ditetapkan”, itu kan soal kesepakatan kita semua dari anggota DPR. Jadi tidak ada pertengkaran-pertengkaran di dalam tataran konsep. Lalu jangan juga melakukan demo soal konsep RUU Keistimewaan DIY ini. Jadi tataran itu

kita perjuangkan, toh kalau ada pendapat berbeda, itu bagian dari demokrasi. Secara spesifik keinginan Partai Demokrat soal proses pemilihan kepala daerah ini lebih cenderung ‘ditetapkan’ atau lewat ‘pilkada langsung’ ? Sikap Partai Demokrat lebih mengacu kepada apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta. Itulah nantinya yang akan dirumuskan dengan baik. Kemudian ada draft (RUU) dari pemerintah, itulah yang akan kita bahas sebagai satu draft yang akan kita jadikan sebagai undang undang. Pemerintah dalam hal ini Presiden SBY tidak takut melawan arus dengan diusulkannya RUU Keistimewaan DIY ini? Melawan arus bagaimana? Ya, setidaknya ada kader-kader Partai Demokrat yang menentang RUU ini, salah satunya adik Sri Sultan HB X, yaitu Prabukusumo, mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY? Tidak ada yang melawan arus, apalagi Presiden SBY. Presiden hanya menyetujui draft RUU Keistimewaan DIY yang diajukan oleh DPR. Jadi tidak bersebrangan. Kita bisa juga nanti tidak menandatangani jika sudah disetujui oleh DPR. Kemudian kalau ada pendapat yang belum pas, itu wajar-wajar saja karena masih dalam tahap draft RUU. Demokrat tidak takut ditinggalkan kader-kader terbaiknya terkait RUU Yogyakarta ini? Dari mana Anda mengatakan Partai Demokrat akan ditinggalkan kader-kader terbaiknya?

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Situasi Yogyakarta sendiri hingga saat ini bukanlah daerah rentan konflik seperti di NAD atau Papua. Mengapa ada desakan dilakukannya pembahasan Keistimewaan DIY? RUU Keistimewaan DIY memang sudah diajukan sudah lama. Karena, kemarin harusnya jabatan gubernur DIY sudah selesai setelah dua tahun periode kepemimpinannya (Sri Sultan HB X). Kemudian ditambah lagi masa jabatannya selama tiga tahun untuk menunggu diselesaikannya undang undang ini. Bagaimana dengan lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai amandemen Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 18b ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 tentang daerah Keistimewaan Yogyakarta? Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengatakan bahwa gubernur dipilih. Jadi, kepala daerah termasuk gubernur, bupati dan walikota, diangkat setelah melalui proses pemilihan. Kemudian Pasal 18b ayat 1 menyebutkan tentang adanya pengakuan terhadap daerah khusus, termasuk daerah istimewa. Selanjutnya Pasal 18b ayat 2 menyebutkan ada juga pengakuan terhadap kulture dan lainlain. Nah, diskusinya adalah kalau Sri Sultan sebagai Sultan Yogyakarta, kan selesai urusannya toh? Sekarang kalau posisi Sri Sultan strip gubernur, tadi kan

disebutkan ayat gubernur rakyat berhak memilih. Kalau ‘istimewa’ di situ, di situlah yang harus kita ‘rapikan’ bahwa proses pemilihan gubernur itu lewat pemilihan langsung. Seperti juga kalau kita minta keistimewaan Indonesia, tiba-tiba kita mengatakan masa jabatan presiden bisa tiga, empat atau enam periode. Itu juga kan yang dipermasalahkan rakyat Indonesia? Karena itu, tenang dulu lah. Dengar dulu. Bukan egois meminta ‘istimewa, istimewa’, ya tidak bisa. Bagaimana kalau semuanya harus kehendak rakyat Yogyakarta dan kehendaknya Sri Sultan, dia mau berkuasa selama satu abad, bagaimana ini? Karena itu, kalau kita berbeda pendapat jangan pula dikatakan kita melawan arus. Tapi kita juga boleh mengusulkan pendapat yang berbeda, ini kan negara demokrasi. Diajukannya kembali RUU Keistimewaan DIY bukan berarti karena Partai Demokrat belum memberikan sumbangsih pemikiran saat dilakukan amanden Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya? Tentu tidak. Jadi dalam kaitannya RUU ini kita membacanya bahwa ini adalah draft dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Harus diperjelas, ini bukannya draftnya Partai Demokrat. Nah, sekarang draft RUU ini sudah masuk ke DPR, dan tentunya anggota DPR dari Partai Demokrat di Komisi II akan membahasnya.

waktu kita bunyikan Sultan strip gubernur, maka kita harus minta persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia. Jika poin-poin dari RUU Keistimewaan DIY ini benar-benar disahkan seperti yang diharapkan pemerintah pusat, apa artinya bagi Partai Demokrat? Yang pasti adalah undang undang yang dibuat ini harus disetujui DPR. Anggota DPR sebanyak 560 orang. Satu orang saja tidak setuju, maka UU tersebut tidak jadi. Kedua, undang undang itu selalu dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. Entah nanti soal proses kepemimpinan kepala daerah di Yogyakarta dipilih berdasarkan penetapan langsung, maka itu pula yang disetujui dalam ayat UU itu. ]

foto: Istimewa

Wacana yang berkembang, anggota DPR Fraksi Demokrat dapil Yogyakarta menentang RUU tersebut. Selain itu, Gusti Prabukusumo juga telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Yogyakarta? Roy Suryo tidak berseberangan dengan Partai Demokrat. Tapi, jika dia berseberangan dengan DPP sudah pasti kita pecat! Tapi untuk masalah Prabukusumo, dia minta keluar dari DPD, itu memang kita sayangkan. Karena tidak ada kaitannya persoalan ke-DPD-annya dengan persoalan (RUU) itu bukan? Nah, sekarang ini pada waktunya memang sudah ditetapkan tanggal 20 nanti, ada lagi pergantian pengurusan di DPD. Nah, bisa saja nanti dia terpilih lagi atau tidak sebagai Ketua DPD Yogyakarta, tetapi dia sudah keluar dari Partai Demokrat. Jadi, keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat jangan dihubung-hubungkan dengan RUU Keistimewaan DIY ini.

Apakah dalam RUU tersebut disebutkan pula tentang proses pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh penduduk Yogyakarta, seperti di Papua? Malah dalam RUU Keistimewaan DIY itu juga memuat tentang pengaturan kalau terjadi pemberian legitimasi. Jadi apabila calonnya hanya satu, maka langsung ditetapkan—sebagai gubenur DIY. Cuma yang terpenting bahwa pada

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Mohammad Fajrul Falaakh

Ada Agenda Penghalangan Langkah Sultan di 2014 foto: Istimewa

maju lagi dalam Pilpres 2014. Tetapi ada yang berkepentingan di belakang SBY terkait diajukannya RUU Keistimewaan DIY ini. Diajukannya kembali RUU ini, apa karena tidak ada ada ketentuan peraturan yang spesifik mengatur tentang DIY? Pasal 226 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa keistimewaan Yogyakarta itu adalah gubernur diangkat dari keturunan Sultan IX sementara wakil gubernur diangkat dari keturunan Paku Alam VIII. Undang Undang itupun dilahirkan setelah amandemen Pasal 18 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis. Jadi, memang istilahnya diistimewakan, karena pada Pasal 18b ayat 1 UUD 1945 dimungkinkan.

ersoalaan Keistimewaan Yogyakarta kembali diperdebatkan. Lebih dari itu, ada banyak persoalan setelah Presiden SBY mengungkapkan istilah monarki untuk Kota Gudeg yang baru saja didera bencana itu. Hal ini kian menyulut semangat orang-orang Yogyakarta untuk menentukan nasibnya sendiri. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta seakan-akan tak segera menemukan jalan untuk tampil sebagai undang-undang? Berikut petikan wawancara Syarifudin dari Majalah TOPIK dengan Pakar Hukum Konstitusi dari Universitas Gadjah Mada, Mohammad Fajrul Falaakh via telepon. Bagaimana Anda menanggapi

Rancangan Undang Undang Keistimewaan DIY yang akan dibahas di Komisi II DPR-RI? Saya juga tidak mengerti adanya pemikiran untuk membahas kembali Undang Undang Keistimewaan DIY. Tapi aroma pembahasan RUU ini kembali menguat seiring masuknya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat. Kalaupun tidak lewat Nasional Demokrat, pada tahun 2009 Sri Sultan sempat dicalonkan dari beberapa partai politik maju dalam Pemilu Presiden. Jadi, dari teori politik ada prudensi penghalangan langkah Sri Sultan pada agenda 2014. Ada agenda rivatilas pada 2014? Ya, semacam itulah. Tapi, tidak hanya dengan SBY, sebab dia kan tidak

Bagaimana dengan UU No 22 Tahun 1999 yang menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah DIY dibatasi masa jabatannya dan proses pemilihannya sama dengan provinsi lainnya? Tidak, karena dalam Penjelasan Pasal 122 UU 22 Tahun 1999 menyebutkan soal pengangkatan gubernur DIY. Dan UU No 32 Tahun 2004 itu malah merujuk kepada UU No 22 Tahun 1999. Jadi, UU No 32 Tahun 2004 itu menyempurnakan UU No 22 Tahun 1999? Kalau menurut saya melanjutkan. Dan melanjutkan ini bukan dari tahun 1999, tapi melanjutkan dari tahun 1945. Seberapa besar kekuatan penolakan RUU Keistimewaan DIY ini, khususnya dari masyarakat Yogyakarta? Kalau kita melihat respon dari lembaga-lembaga perwakilan di daerah (Yogyakarta), mayoritas menginginkan penetapan atau pengangkatan soal ja-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF batan gubernur DIY. Jadi, prosesnya bukan melalui pemilihan. Senin lalu DPRD Yogyakarta juga mayoritas menginginkan penetapan. Tapi pembahasannya nantikan dilakukan di DPR-RI? Jadi nanti ada suara demokratis akar rumput dengan demokratis prosedural melalui pendekatan top-down di Jakarta. Adakah jalan tengah dalam proses jabatan gubernur DIY, misalnya, walaupun harus melalui proses pemilihan tapi calonnya dari penduduk lokal Yogyakarta? Saya belum tahu juga. Tapi soal proses jabatan bupati dan walikota tidak ada ketentuan harus diikuti oleh orang lokal. Jabatan bupati dan walikota dipilih melalui proses biasa saja (pemilihan langsung).

foto: Istimewa

Kembali ke soal diusulkannya kembali RUU Keistimewaan DIY. Anda melihat ada aroma politis lain? Saya melihat bukannya soal rivalitas langsung kepada SBY. Tapi orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkepentingan di belakang SBY. Termasuk, misalnya, untuk menggunakan “tiket” Partai Demokrat, karena Demokrat perolehan suaranya besar. SBY sendiri terhalang oleh kondisinya sendiri pada 2014, lalu siapa yang menggunakan (kesempatan itu), belum tentu Anas Urbaningrum kan? Jadi orang-orang di belakang SBY sendiri yang menggunakan kesempatan itu. “Bungkusnya” sih boleh saja mereka mengatakan, misalnya Pasal 18b ayat 1 UUD 1945. Tapi pasal dan ayat terse-

but sudah diwujudkan dalam bentuk UU Pemda No 32 Tahun 2004. Implikasinya terhadap kekuatan Partai Demokrat jika UU Keistimewaan DIY ini disahkan? Mungkin, misalnya, suaranya di Yogyakarta berkurang bagi Demokrat tidak terlalu merugikan, karena kursi Demokrat sekitar delapan kursi. Justru saya mengkhawatirkan langkah ini jangan-jangan sebagai politik pengalihan isu. Maksudnya? Karena sebetulnya isunya yang hanya soal pemilihan atau penetapan menjadi perhatian. Jadi bisa saja wacana ini menjadi pengalihan isu yang lebih besar di tingkat nasional, seperti penanganan kasus Bank Century, kegagalan penanganan TKI, IPO Krakatau Steel, dan kasus besar lainnya. Sri Sultan sendiri pernah mengatakan tidak akan mencalonkan kembali sebagai gubernur DIY pada 2008. Kenapa elemenelemen di Yogyakarta masih mempertentangkan RUU ini? Saya tidak ingat tentang pernyataan Sri Sultan ketika itu. Yang saya tahu berdasarkan publikasi di media massa, Sri Sultan mengatakan bahwa dia juga tidak mungkin menjabat gubernur sampai tua. Artinya, mungkin saja lima tahun ke depan dia sudah tidak menjabat gubernur DIY, karena pertimbangan kendala produktivitas. Mungkin secara pribadi Sri Sultan tidak mempermasalahkan soal jabatannya itu, tapi isu ini mengecewakan publik di Yogyakarta, akibat akumulasi dari banyak hal. Karena semua provinsi

istimewa/khusus sudah dapat undang undang, sementara undang undang tentang DIY delapan tahun terkatung-katung. Kemudian keistimewaan yang sudah dijamin dalam bentuk lebih kepada penetapan atau pengangkatan gubernur sekarang diutak-atik. Ketika UU No 32 Tahun 2004 diamandemen, Partai Demokrat tidak ikut andil memberikan pendapatnya. Sekarang, ketika memegang kendali di pemerintahan, Demokrat baru mengangkat Keistimewaan DIY. Pendapat Anda? Karena Partai Demokrat pada tahun 2004 baru ikut dalam pemilu. Memang, dari tahun 2004 sampai 2009 Demokrat sudah kelihatan ingin mengutak-atik soal keistimewaan DIY. Karena sembilan fraksi di DPR menolak, ketika SBY kembali menjadi Presiden untuk periode 2009-2014, maka diajukan kembali RUU Keistimewaan DIY. Ya, mungkin karena Presiden dan Demokrat tidak ingin “kehilangan muka”. Sikap apa yang ditempuh rakyat dan elemen yang ada di Yogyakarta jika UU Keistimewaan DIY ini disetujui DPR? Para pendukung penetapan di Yogyakarta mengancam akan memboikot pemilihan gubernur. Sri Sultan sendiri mengatakan jika dia harus maju dalam proses pemilihan gubernur DIY, ia akan mempertimbangkannya. Boikot itu pun tidak terlalu krusial, karena masih unsur dari partai lain yang mendukung proses pemilihan gubernur DIY? Oh iya, tapi artinya rakyat Yogyakarta tidak akan ikut setiap pemilukada di Yogyakarta. Walau sikap itu akan merugikan rakyat Yogyakarta sendiri jika nantinya terpilih kepala daerah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Yogyakarta pada umumnya? Artinya legitimasi kepada kepala daerah yang terpilih diragukan oleh masyarakat Yogyakarta. Akibatnya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Yogyakarta. Karena itu, Pemerintah Pusat dan DPR harus bijak terhadap apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta saat ini. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Tapak Pemunculan RUUK DIY

erikut proses munculnya Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

Dekrit Berintegrasi kepada RI Pada 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 . Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Penyusunan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta (1945-1946) Untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, BP KNID juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara BP KNID,

yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Akhirnya RUU yang terdiri dari 10 Bab tersebut dapat diselesaikan. Kesepuluh Bab tersebut adalah: Kedudukan Yogyakarta, Kekuasaan Pemerintahan, Kedudukan kedua raja, Parlemen Lokal (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kalurahan), Pemilihan Parlemen, Keuangan, Dewan Pertimbangan, Perubahan, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Periode II: 1946 â&#x20AC;&#x201C; 1950 Pembentukan DIY oleh Kerajaan di Yogyakarta (1946) Sambil menunggu UU yang mengatur susunan Daerah yang bersifat Istimewa sebagaimana pasal 18 UUD, maka Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif. Maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang KNI Daerah foto: Istimewa

Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta (1945-1946) Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja KNID Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo mengeluarkan dekrit kerajaan bersama

(dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 ) yang isinya menyerahkan kekuasaan legislatif pada BP KNI Daerah Yogyakarta. Sejak saat itu dekrit kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan bersama-sama dalam satu dekrit. Seiring dengan berjalannya waktu, pada 16 Februari 1946 dikeluarkan Maklumat No. 11 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang untuk sementara disebut dengan Paniradya. Selain itu melalui Maklumat-maklumat No 7, 14, 15, 16, dan 17, monarki Yogyakarta mengatur tata pemerintahan di tingkat kalurahan (sebutan pemerintah desa saat itu).

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF Yogyakarta pada 24 April 1946. Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa.

mulai mengatur Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan UU No. 22/1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa baik dalam diktum maupun penjelasannya.

Penyelenggaraan Pemerintahan DIY (1946-1948) Maklumat No. 18 tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kalurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten) sesuai dengan tingkatannya. Pemerintahan yang dianut adalah collegial bestuur atau direktorium karena badan eksekutif tidak berada di tangan satu orang melainkan banyak orang. Alasan yang digunakan waktu itu adalah untuk persatuan dan menampung kepentingan dari berbagai pihak. Dewan Pemerintah ini dipilih dari dan oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD. Namun demikian kedua raja tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan pada Presiden.

Periode III: 1950 â&#x20AC;&#x201C; 1965 Landasan Hukum Pembentukan DIY (1950-1951) Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil KMB, Indonesia memasuki babakan sejarah yang baru. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta sejak 1946, hanyalah sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkedudukan di Jakarta sampai 17 Agustus 1950.

Pemda Kota Yogyakarta (1947-1950) Pada 1947 Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Ini tidak mengherankan sebab sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi Ibukota Indonesia. Dalam UU tersebut Kota Yogyakarta dikeluarkan dari DIY dan mempunyai hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat. Keadaan demikian menimbulkan keberatan dari Sultan HB IX. Sebagai penyelesaian, maka pada 22 Juli 1947 Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo diangkat menjadi Walikota Haminte-Kota Yogyakarta dengan tiga SK sekaligus yaitu dari Presiden, Mendagri, dan Sultan HB IX, menggantikan M. Enoch (Walikota Yogyakarta pertama) yang turut pergi mengungsi mendampingi Presiden karena terjadi Agresi Militer Belanda. UU Pemerintahan Daerah 1948 (1948-1949) Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat

Pembentukan DIY (1950) DIY secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 (BN 1950 No. 3) yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 (BN 1950 No. 48). Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 (BN 1950 No. 58). UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi). UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU 19/1950 sendiri adalah perubahan dari UU 3/1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU 22/1948. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Povinsi â&#x20AC;&#x153;bukanâ&#x20AC;? sebuah Provinsi. Walaupun nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya (lihat UU 22/1948 di atas). Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional. Pembentukan Kabupaten dan Kota (1950-1951) Pembagian DIY menjadi kabupatenkabupaten dan kota yang berotonomi diatur dengan UU No. 15 Tahun 1950 (BN 1950 No. 44) dan UU No. 16 Tahun 1950 (BN 1950 No. 45). Kedua UU tersebut diberlakukan dengan PP No. 32

Tahun 1950 (BN 1950 No. 59). Menurut undang undang tersebut DIY dibagi menjadi kabupaten Bantul (beribukota Bantul), Sleman (beribukota Sleman), Gunung Kidul (beribukota Wonosari), Kulon Progo (beribukota Sentolo), Adikarto (beribukota Wates), dan Kota Besar Yogyakarta. Semua UU mengenai pembentukan DIY dan Kabupaten dan Kota di dalam lingkungannya, dibentuk berdasarkan UU 22/1948. Penyelenggaraan Demokrasi di DIY (1950-an) Pada 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten. Pemilu dilangsungkan dalam dua tahap, tidak secara langsung. Pemilih memilih electors yang kemudian electors memilih partai. Pemisahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Keraton dengan Pemda DIY (1950-an) Pasca UU 3/1950 adalah perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi DIY adalah wilayah Negara Gung yang dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo dan Kori dan kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota. Sejak 1945 birokrasi ini pula yang menjadi tulang punggung birokrasi DIY. Dengan kata lain birokrasi Pemda DIY sebenarnya merupakan pengembangan dari Kanayakan yang memerintah Nagari Dalem (dahulu dikepalai oleh Pepatih Dalem). Sementara wilayah Mancanegara, yang tidak dikuasai Belanda tetapi dikelola dengan sistem bagi hasil menjadi wilayah RI. Era Otonomi Daerah Seluas-luasnya (1957-1965) Pengaturan Keistimewaan DIY dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No 1/1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 131-133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terdapat baik dalam dictum maupun penjelasannya. Secara garis besar tidak terjadi perubahan yang mencolok tentang pengaturan pemerintahan di Yogyakarta saat itu dengan peraturan sebelumnya (UU 22/1948). Penyatuan Wilayah (1957-1958)

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKSKLUSIF Demi kelancaran tata pemerintahan, sesuai dengan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1952 tertanggal 24 September 1952, daerah-daerah enclave Imogiri (milik Kasunanan), Kota Gede (juga milik Kasunanan), dan Ngawen (milik Mangkunagaran) dilepaskan dari Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten yang bersangkutan kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang wilayahnya melingkari daerahdaerah enclave tersebut. Penyatuan enclave-enclave ini ditetapkan oleh UU Drt No. 5 Tahun 1957 (LN 1957 No. 5) yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No. 14 Tahun 1958 (LN 1958 No. 33, TLN 1562). Pasca Dekrit Presiden (1959-1965) Sambil menunggu UU pemerintahan daerah yang baru setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan PenPres No 6 Tahun 1959 sebagai penyesuaian UU 1/1957 terhadap UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Pengaturan Daerah Istimewa dalam peraturan ini juga tidak banyak berbeda. Selain itu Sultan HB IX mulai aktif kembali dalam politik Nasional, praktis kepemimpinan sehari-hari DIY dipegang oleh Sri Paduka PA VIII. Periode IV: 1965-1998 Pengaturan DIY pada Masa Pergolakan (1965-1974) Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi). Kemudian, dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur. Pengaturan DIY pada Masa Orde Baru (1974-1998) Tahun 1973, Sultan HB IX diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Untuk mengurusi pemerintahan sehari-hari DIY dijalankan oleh Sri Paduka PA VIII. Kebijakan tentang status Yogyakarta diteruskan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah (LN 1974 No 38; TLN 3037). Di sini Provinsi DI Yogyakarta diatur secara

khusus di aturan peralihan. Dengan UU ini, susunan dan tata pemerintahan DIY praktis menjadi sama dengan daerahdaerah lain di Indonesia. Sultan HB IX kembali aktif melaksanakan tugas sebagai Gubernur/ Kepala Daerah Istimewa setelah berhenti sebagai wakil presiden pada 1978. Melihat keistimewaan yang semakin kabur, DPRD DIY periode 1977-1982 menyatakan pendapat dan kehendaknya bahwa sifat dan kedudukan istimewa DIY perlu dilestarikan terus sampai masa mendatang sesuai dengan UUD 1945 dan isi serta maksud UU 3/1950. Putusan DPRD ini tertuang dalam Keputusan DPR DIY No. 4/k/DPRD/1980. Wafat Sultan HB IX (1988) dan Sri Paduka PA VIII (1998) Sultan HB IX hanya sepuluh tahun memangku kembali sebagai Gubernur/ Kepala Daerah Istimewa. Pada 1988, Beliau wafat di Amerika Serikat saat berobat. Pemerintah Pusat tidak mengangkat Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai Gubernur Definitif melainkan menunjuk Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebagai Penjabat Gubernur/ Kepala Daerah Istimewa. Pada saat reformasi, tanggal 20 Mei 1998, Sultan HB X bersama-sama dengan Sri Paduka PA VIII mengeluarkan sebuah maklumat berisi "ajakan kepada masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi damai, mengajak ABRI (TNI/Polri) untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan mengajak masyarakat untuk berdoa bagi negara dan bangsa". Periode V: 1998- 2008 Pro Kontra Suksesi Gubernur I (1998) Meninggalnya Sri Paduka PA VIII menimbulkan masalah bagi Pemerintahan Provinsi DIY dalam hal kepemimpinan. Terjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat, DPRD Provinsi DIY, Pihak Keraton Yogyakarta dan Puro Paku Alaman, serta masyarakat. Keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh kekosongan hukum yang ditimbulkan UU No. 5/1974 yang hanya mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, dan tidak mengatur masalah suksesinya. Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai

Gubernur/Kepala Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003. Pada 1999 Sri Paduka Paku Alam IX naik tahta, namun beliau belum menjabat sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa. Pengaturan DIY Pada Masa Reformasi I (1999-2004) Pemerintah Pusat dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN 1999 No 60; TLN 3839) mengatur masalah suksesi bagi kepemimpinan di Provinsi DIY. Sedangkan masalah birokrasi dan tata pemerintahan Provinsi DIY adalah sama dengan provinsiprovinsi lainnya. Pada 2000, MPR RI melakukan perubahan kedua UUD 1945. Pada perubahan ini, status daerah istimewa diperjelas dalam pasal 18B. Dalam pasal ini keistimewaan suatu daerah diatur secara khusus dalam suatu undang undang. Pengusulan RUU Keistimewaan (2002) Pihak Provinsi DIY pernah mengajukan usul UU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18B konstitusi pada 2002. Namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan positif bila dibandingkan dengan Prov NAD dan Prov Papua dengan dikembalikan lagi ke daerah. Pro Kontra Suksesi Gubernur II (2003) Ketika masa jabatan Sultan HB X berakhir di tahun 2003, kejadian di tahun 1998 terulang kembali. DPRD Prov DI Yogyakarta menginginkan pemilihan Gubernur sesuai UU 22/1999. Namun kebanyakan masyarakat menghendaki agar Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekali lagi Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa jabatan 2003-2008. Pengaturan DIY pada Masa Reformasi II (2004-2008) Tahun 2004, masalah keistimewaan kembali bergolak. Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN 2004 No 125; TLN 4437), status keistimewaan Provinsi DIY tetap diakui, namun diisyaratkan akan diatur secara khusus seperti provinsi-provinsi: NAD, DKI Jakarta, dan Papua. Namun sebelum UU

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK EKSKLUSIF

yang mengatur status keistimewaan Provinsi DIY diterbitkan, seluruh pelaksanaan pemerintahan mengacu pada UU tersebut. Pada 2006 sekali lagi Provinsi DIY mengajukan usul namun sekali lagi pula usul itu dikembalikan seperti usulan empat tahun sebelumnya. Pernyataan Pengunduran Diri Sultan HB X Di tengah silang pendapat masyarakat mengenai keistimewaan DIY, pada 7 April 2007, Sultan HB X mengeluarkan pernyataan tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya selesai tahun 2008. Pernyataan Sultan HB X itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Akhirnya pada 18 April 2007, Sultan HB X menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta. RUU Keistimewaan dan Pro Kontra Suksesi Gubernur III (2008) Untuk mengakomodir keistimewaan DIY yang tidak jelas arahnya, PAH I Dewan Perwakilan Daerah membentuk Tim Kerja yang diketuai oleh Subardi (anggota DPD perwakilan DIY) untuk menjaring aspirasi. Sementara itu Depdagri mempercayakan Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM untuk menyusun RUU Keistimewaan (RUUK) yang telah memaparkan hasilnya di depan DPRD DIY pada 14 Juni 2007. Akhir-

nya pada 2 Juli 2007 diadakan uji sahih RUUK. Walaupun Depdagri menarget sebelum akhir 2007 RUU Keistimewaan DIY sudah diserahkan kepada DPR, namun kenyataannya sampai Juni 2008 RUU Keistimewaan masih terkatung-katung di Setneg dan Depkumham. Sementara itu DPD telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. RUU ini sudah diterima oleh Bamus DPR dan telah disetujui pada 6 Maret 2008 dalam surat bernomor TU.04/1871/DPR RI/III/2008 serta telah diserahkan ke Komisi II DPR untuk dibahas. Namun RUU Keistimewaan terjadi pro kontra antara kubu yang mendukung penetapan (baca: kubu konservatif) maupun yang mendukung pemilihan gubernur (baca: kubu liberal). Rapat Gabungan Pimpinan DPRD DIY pada 10 April 2008 sepakat untuk menggelar Rapat Paripurna Dewan yang direncanakan digelar 17 April 2008. Setelah sempat tertunda DPRD DIY memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Akselerasi (percepatan) Keistimewaan Yogyakarta. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY yang dipantau utusan Departemen Dalam Negeri pada 23 April 2008. Secara substansi, terkait kepemimpinan DIY, Pansus sudah sepakat mengangkat kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013. Namun substansi RUUK belum selesai dirumuskan. Pansus Percepatan RUU Keistimewaan DPRD DIY akhirnya menyelesaikan tugasnya pada 30 Juni 2008 dengan penyampaian laporan di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Rapat Paripurna DPRD DIY pun menyepakati (dengan catatan) rekomendasi Pansus menjadi Keputusan Politik Dewan yang antara lain mendesak Pemerintah Pusat agar menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2008-2013 dan agar mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Akhirnya RUU Keistimewaan DIY diserahkan oleh Pemerintah (Depdagri) kepada DPR RI pada pertengahan Agustus 2008 untuk dibahas. Sementara itu pihak Keraton Yogyakarta (baca: keluarga keraton/adik-adik Sultan) juga menyiapkan dan mengirimkan draf RUU Keistimewaan DIY kepada DPR RI sebagai bahan masukan di samping berbagai draf yang ada. Peristiwa Terkini Setelah sekian lama menyusun draft RUUK DIY, Pemerintah Pusat akhirnya telah menyelesaikannya, dan telah diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Desember 2010. Rencanaya RUUK DIY ini akan dibahas Komisi II DPR-RI pada tanggal 10 Januari 2010. Bagaimana hasilnya? ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: rusman/presidensby.info

TOPIK OTONOMI Presiden SBY saat menyampaikan sambutan acara Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2010, di Istana Negara.

Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2010

Cegah Krisis Pangan Melalui Ketahanan Pangan Populasi dunia saat ini sudah mencapai 6,8 miliar, sedangkan sumber daya alam di bumi terbatas. Tidak mengherankan bila dunia seringkali mengalami krisis pangan, baik ketersediaannya, distribusinya, maupun keterjangkauan harganya.

ekhawatiran akan terjadinya krisis, khususnya krisis pangan, ini senantiasa menjadi agenda utama pembahasan di forum-forum tingkat dunia. Indonesia, yang juga menjadi bagian dari masyarakat dunia pun tak lepas dari kekhawatiran tersebut. Kekhawatiran dan keprihatian mengenai kemungkinan terjadinya krisis, utamanya pangan, dikemukakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penyerahan Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2010 di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. Karenanya, Presiden SBY pun mengajak seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, untuk bekerja sama, bermitra, saling bantu membantu, untuk menyelamatkan pangan dunia, food security di tingkat global. â&#x20AC;&#x153;Itu yang perlu kita pahami, dunia kita dengan segala kompleksitas kehidupannya akibat jumlah penduduk yang kian

meningkat,â&#x20AC;? papar Presiden SBY. Presiden juga mengingatkan, bila terjadi krisis di dunia, maka hampir dipastikan Indonesia pun terkena dampaknya, termasuk bila terjadi krisis pangan. Selama enam tahun menjadi Presiden RI, SBY melihat bahwa ada daerah-daerah yang produksinya surplus dan ada yang defisit. â&#x20AC;&#x153;Ini sendiri sudah merupakan persoalan kalau tidak kita kelola dengan baik. Cara mengatasinya, ya, kalau bisa yang defisit, yang minus, kita bikin cukup dan surplus. Sementara, kalau belum bisa, harus dibikin distribusinya secara nasional baik, konektifitasnya baik, perdagangan antar pulau baik, dengan demikian secara nasional mendapatkan kecukupan pangan yang baik,â&#x20AC;? ujar SBY. Diutarakan Presiden, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 237 juta jiwa, kecukupan pangan, ketahanan pangan, termasuk di dalamnya swasembada untuk komoditas pangan tertentu merupakan tantangan

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK OTONOMI Sangihe (Sulawesi Utara), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Sumbawa Barat (NTB), Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Demak (Jawa Tengah), Batang Hari (Jambi), dan Kota Padang Panjang (Sumatera Barat). Pada kesempatan itu juga diberikan piagam penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 2010 kepada lima provinsi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sulawesi Utara, dan NTT. “Pemerintah menetapkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana yang terkandung dalam RPJMN tahun 2010-2014,” ujar Menteri Pertanian Suswono dalam sambutannya. Pemberian penghargaan ketahanan pangan, yang sudah dimulai sejak tahun 2001, ini diarahkan untuk memotivasi, memberi apresiasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun koordinasi di daerah dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Achmad Suryana, penghargaan ketahanan pangan tahun ini diberikan dalam suasana terjadinya berbagai bencana, perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim serta kondisi regional maupun global yang tidak menggembirakan sehingga baik secara langsung maupun tak langsung berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. “Melalui pemberian penghargaan pangan, diharapkan, lebih memotivasi dan mendorong pihak terkait dalam pembangunan ketahanan pangan, terutama tampilnya

foto: rusman/presidensby.info

yang harus dijawab dari waktu ke waktu. “Apa solusinya agar ke depan ketahanan pangan Indonesia makin baik dan Indonesia bisa terhindar dari krisis lokal?” tanya SBY. Menurut SBY yang juga Ketua Pembina Partai Demokrat, secara nasional semua pihak harus berusaha dengan gigih untuk meningkatkan produksi pangannya, meningkatkan kecukupan pasokan pangannya, meningkatkan distribusi secara efisien agar harga tetap terjangkau, stabil, dan menuju pada kemandirian komoditas-komoditas tertentu. Oleh karenanya, Presiden meminta agar saat ini secara nasional tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota, untuk betul-betul bekerja sangat keras dalam menjawab dan mencari solusi. “Apapun harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan tadi, “ tegas Presiden. Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 diberikan Presiden kepada bupati, walikota, dan gubernur yang daerahnya dinilai berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada lima provinsi dan 12 kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia. Kelima provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun ke-12 kabupaten dan kota yang juga mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kolaka (Sulawesi Tenggara), Tulang Bawang (Lampung), Kampar (Riau), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Kepulauan

Presiden SBY memberikan Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2010 kepada 22 provinsi yang berhasil meningkatkan produksi beras, di Istana Negara.

peran kepemimpinan di daerah dalam menggerakkan stakeholder ketahanan pangan di daerahnya masing-masing,” terang Suryana. Menyinggung kriteria yang ditetapkan pemerintah bagi penerima penghargaan ketahanan pangan tersebut, Suryana mengatakan, untuk gubernur, bupati dan walikota diantaranya adanya kelembagaan dan organisasi ketahanan pangan di daerah yang dipimpinnya. Alokasi APBD untuk ketahanan pangan, upaya mengatasi gizi buruk, rawan pangan dan kemiskinan di daerahnya serta inovasi dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah. Penghargaan ini diberikan tidak hanya kepada pejabat pemerintah saja, tetapi juga diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok petani yang sudah mempunyai prestasi dalam membangun ketahanan pangan di daerahnya dan juga kepada lembaga cadangan pangan, lembaga kemasyarakatan bidang pangan, kelompok tani, mantra tani, produsen/ penangkar benih, usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, Farmer Managed Extension, pelaku agribisnis, eksportir pertanian dan lainnya. Selain itu, juga ada empat kepala desa yang mendapat penghargaan ketahanan pangan. Desa ini berkaitan dengan Program Desa Mandiri Pangan, yang hingga tahun 2010 ini sudah 1.000 desa yang telah melaksanakan desa mandiri pangan. Keempat kepala desa tersebut antara lain Kepala Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (Provinsi DIY); Desa Jorong Simpang Tigo Sariek Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat); Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan); dan Desa Bumi Rahayu, Kabupaten Bulungan (Kalimantan Timur). “Desa Mandiri Pangan (DMP) sudah ada yang memasuki tahun keempat. Mestinya, bagi desa yang sudah masuk pada tahun keempat seharusnya sudah dilepas, tetapi harus disadari ada perbedaan level of development (tingkat pembangunan) dari masing-masing daerah, misalnya dalam penilaian harus ada pengelompokkan karena kita tidak bisa menilai dengan menyamakan antara desa yang ada di Jawa dengan desa yang ada di Sumatera atau desa yang ada di Sulawesi, terutama Indonesia Bagian Timur,” papar Suryana. ] Endang/berbagai sumber

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Teddy/redaksi Majalah Topik

TOPIK OTONOMI

Wajah Bangka Belitung Bukan Hanya Galian Timah Pemprov Bangka Belitung tengah menggeliatkan kawasan hijau di bekas lahan penambangan lewat program Bangka Goes Green. Dengan konsep Bangka Botanical Garden, diiharapkan akan menghadirkan Pulau Bangka yang asri dan ramah lingkungan.

angka-Belitung sejak dulu terkenal dengan hasil timahnya. Tidak hanya timah, tapi pemandangan alam Bangka menawarkan sensasi yang luar biasa. Apalagi potongan–potongan gambar film Laskar Pelangi dengan latar alam Bangka memperkuat eksistensi keindahan alamnya yang cukup mempesona. Namun yang sangat disayangkan, ketika dilihat dari udara, tampak lubang-lubang raksasa hasil penambangan timah dibiarkan begitu saja. Jika hal ini tidak dihentikan, akan membawa persoalan yang lebih seriaus menyangkut ekosistem lingkungan di Bangka ke depan. Adalah Bangka Goes Green yang melakukan perbaikan bekas lahan penambangan di jalur penerbangan Jakarta-Pangkalpinang. Lokasi ini sengaja dipilih untuk menghapus pemandangan jelek tentang kondisi alam Bangka Belitung yang terlihat saat pesawat hendak mendarat di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang. Ini untuk mengubah image jelek dengan

menghadirkan Pulau Bangka yang asri dan ramah lingkungan. “Penghijauan bertujuan untuk mengaflikasikan program Babel hijau dan mereklamasi lahan bekas tambang rakyat. Untuk itu kita harusnya bisa memamfaatkan lahan tidur dan akan berguna untuk 4-5 tahun yang akan datang,” kata Gubernur Babel Eko Maulana. Konsep Bangka Botanical Garden boleh jadi merupakan konsep pertanian terpadu yang pertama di Indonesia. Sehingga hal ini cukup mendapat apresiasi dari beberapa kepala daerah yang ada di Indonesia. Ini dibuktikan dengan beberapa kepala daerah yang berkunjung ke tempat ini. Di antaranya Bupati Kabupaten Karang Anyar, Hj Rina Iriani SPd dan Beguk Purnomosidi dari Provinsi Jawa Tengah pada 2008 lalu. “Bangka Botanica Garden yang kita kembangkan ini merupakan yang pertama di Indonesia,” kata Marthin Girsang, Manager Area Bangka Botanica Garden.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK OTONOMI tanaman hias dan ditumbuhi sekitar 400 pohon buah naga. Tidak hanya kepala daerah, tapi sejak diperkenalkan kepada masyarakat, kawasan pertanian terpadu Bangka Botanical Gardeng tidak pernah sepi dari kunjungan. Mulai dari tokoh nasional samapi para duta besar negara sahabat dan perwakilan tetap pejabat negara ini di luar negeri. Mereka datang bukan hanya sebagai apresiasi terhadap yang telah dilakukan pengelola Bangka Goes Green ataupun Bangka Botanical Garden tapi juga untuk belajar bagaimana mengelola lingkungan dengan benar agar kelestarian lingkungan tetap bisa terjaga dengan baik. Harapannya konsep pertanian terpadu bisa diadopsi di daerah lain, sehingga bisa menjadi solusi atas persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di negeri ini, tidak hanya di Bangka Belitung. Semoga. ] Gaus Kaisuku

foto: Teddy/redaksi Majalah Topik

Di kawasan Bangka Botanical Garden itu kini tersedia berbagai unit kerja untuk mendukung program rehabilitasi bekas lahan tambang dengan penghijauan. Ini meliputi area seluas 300 hektar dan menggabungkan pariwisata pendidikan pada pertanian organik dengan habitat tanah rawa dalam sebuah konsep yang dirancang oleh sebuah perusahaan peleburan timah, PT Dona Kembara Jaya. Bangka Botanica Garden didirikan terutama untuk menyediakan bibit untuk reklamasi daerah bekas tambang untuk dikembangkan menjadi kawasan agro-wisata yang nantinya akan menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Bangka. Di sini, pengunjung bisa melihat sisi hijau Bangka dengan pohon-pohon pinus yang ditanam di satu daerah bersama banyak spesies pohon lainnya, seperti bakau (mangrove), ketapang (Singapura almond), jambu mete (jambu mete), dan sengon (mimosa kuning). Uniknya lagi, taman ini juga membudidayakan

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK OTONOMI

Agusrin Kembali Pimpin Roda Pembangunan Bengkulu Pelantikan H. Agusrin M Najamudin ST dan H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H Gamawan Fauzip ada 29 November 2010. Pekerjaan rumah apa sajakah yang harus dilakukan Agusrin-Juanidi?

dan Wakil Gubernur yang baru harus menyelesaikan proyek-proyek yang belum dituntaskan. Dan harus mampu menghasilkan program-program baru untuk lebih memajukan Bengkulu. Menurut Gamawan, pekerjaanpekerjaan yang belum tuntas tersebut akan ditunggu-tungu masyarakat provinsi ini. Dengan diselesakannya berbagai program, maka kita akan tahu bagaimana bengkulu lima tahun ke depan. Mendagri juga menegaskan agar Agusrin-Junaidi dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpihak pada 15% masyarakat yang berpihak kepadanya ketika dilaksanakan pemilukada. Tapi harus berpihak kepada seluruh rakyat Bengkulu. Karena kepala daerah tidak hanya memimpin rakyat yang memilihnya saja, tapi memimpin seluruh rakyat di Provinsi Bengkulu ini, terang Gamawan.

foto: Budi/redaksi Majalah Topik

etelah periode 2005-2010 H Agusrin M Najamudin ST, berpasangan dengan H M Syamlan Lc sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, kini untuk periode 2010-2015 Agusrin kembali terpilih menjadi Gubernur Bengkulu dengan pasangannya H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Pelantikan putera daerah ini dilaksanakan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada tanggal 29 November 2010, dipimpin lansung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kurnia Utama S.Sos, MSi. Agusrin-Junaidi dilantik Mendagri, H. Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI berdasarkan surat keputusan (SK) Presiden Nomor 102/P/2010 tentang Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tertanggal 8 September 2010. Pelantikan tersebut diaksikan oleh bupati/walikota se-Provinsi Bengkulu, unsur Muspida, sesepuh Provinsi Bengkulu. Tampak hadir juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, angota DPD RI Anwar Fuadi dan Adji Massaid, juga ada mantan Menpan Taufik Effendy. Dalam pidato sambutannya, Gamawan Fauzi mengakui selama kurun waktu lima tahun terakhir pada masa pemerintahan Agusrin M Najamudin dan M Syamlan LC, Bengkulu telah mengalami kemajuan yakni dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 5,5% pada sektor perdagangan dan pertanian serta meningkat lagi 6,7% pada sektor pertambangan dan industri. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah membawa Bengkulu masuk dalam 10 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik secara nasional. Namun Agusrinâ&#x20AC;&#x201C;Junaidi sebagai pasangan Gubernur

Dengan demikian, Provinsi bengkulu akan maju secara bersama-sama dan tidak mendahulukan kepentingan individu dan kelompok. Dijelaskan pula, dengan kebersamaan dan pengayoman yang dilakukan oleh kepala daerah kepada masyarakat, maka kemajuan Bengkulu dalam berbagai sektor akan tercapai. Gamawan berharap kepala daerah bersama DPRD dapat menjadi partner dan dapat membangun Bengkulu lima tahun ke depan, sehingga menjadi provinsi maju. Gamawan juga berharap agar Provinsi Bengkulu tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan. Tidak perlu pula buru-buru tiga bulan ke depan ini, yang penting semua program terkonsep dengan baik dan matang sehingga pada penerapannya nanti bisa mensejahterakan rakyat. Mendagri juga mengajak pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. â&#x20AC;&#x153;Untuk mengetahui apa saja yang diinginkan masyarakat, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan pembangunan mendatang,â&#x20AC;? kata Gamawan. ] Budi Raharjo

Pengucapan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Budi/redaksi Majalah Topik

TOPIK OTONOMI

Sekjend PWI Pusat Memberikan Plakat kpd

Pemilihan Ketua PWI Cab Bengkulu Ricuh Konfercab Berjalan Lancar.

Sukatno SPd terpilih menjadi Ketua PWI Cabang Bengkulu periode 2010-2015 dalam voting yang dilakukan secara tertutup di arena Konferensi Cabang (Konfercab) di Nala Hotel Sea Side Bengkulu, Kamis, 23 Desember 2010.

emilihan pengurus PWI Cabang Bengkulu melalui Konferensi Cabang (Konfercab) diwarnai keributan kecil ketika pengurus terpilih Sukatno, SPd melalui pimpinan sidang mengumumkan kepengurusan PWI Cabang Bengkulu periode 2010–2015. Kepengurusan yang sudah diumumkan dibatalkan lagi, hal ini terkait hampir semua kepengurusan harian PWI Cabang Bengkulu dikuasi oleh group Jawa Pos. Setelah direvisi, kepengurusan ini akhirnya sudah mengakomidir semua media yang menjadi anggota PWI Cabang Bengkulu dan disepakati forum. Sebelumnya pada sesi pemilihan ketua yang berlangsung sore hari berjalan lancar disaksikan Sekjend PWI Hendri CH Bangun. Ada tiga nama calon ketua PWI Cab Bengkulu yang diusulkan oleh peserta Konfercab yang diikuti 65 orang perserta. Masing–masing, Drs Riuslan Paguci–Sukatno SPd–dan Drs Syahyarudin. Setelah dilakukan pemilihan secara tertutup akhirnya Sukatno SPd memperoleh 36 suara sedangkan Riuslan Paguci

mendapat 30 suara, Syahyarudin tidak memperoleh suara (nol). Pelaksanaan Konfercab ke VIII PWI Bengkulu berlangsung di aula hotel kawasan Pantai Panjang 23 Desember 2010 dibuka secara resmi oleh Gubernur Bengkulu, H Agusrin M Najamudin ST didampingi Sekjend PWI Pusat Hendri CH Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Drs Tarman Azzam. Tarman Azzam memberikan orasi ilmiah selama 20 menit, memaparkan berbagai problema bangsa Indonesia ke depan dan mengajak wartawan untuk ikut menjadi bagian sebagai mencari solusi dari sejumlah persoalan itu. Selanjutnya Tarman Azzam mengajak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan PWI dan insan pers yang berada di Provinsi Bengkulu. Diharapkan, kepedulian gubernur dengan wartawan, koordinasi antara pemerintah dengan pers yang selama ini masih dianggapnya minim untuk lebih ditingkatkan. Sementara itu Gubernur Agusrin M Najamudin mengatakan, akan mendukung

kepengurusan PWI periode 2010-2015 ini. Ke depan, menurut Agusrin Najamudin, Pemprov Bengkulu akan memperbaiki hubungan lebih erat dengan pers. Walau sebenarnya Agusrin Najamudin telah ikut andil banyak memajukan pers, namun mungkin kontribusinya masih dianggap kurang, yang pasti. “Saya akan perbaiki, dan akan mendukung insan pers Bengkulu maju,” kata Agusrin. Ketua PWI Cabang Bengkulu terpilih Sukatno SPd, dalam pidato perdananya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan mengajak anggota PWI Cabang Bengkulu untuk sama-sama mengemban amanah ini dalam rangka membawa PWI ke arah yang lebih baik. Sukatno mengatakan, dalam masa kepemimpinannya nanti, ada lima pilar yang akan diperjuangkan untuk mensejahterakan anggota PWI serta melakukan event-event nasional. Dan sukatno juga meminta kerjasama insan pers Bengkulu untuk membangun PWI Cabang Bengkulu dengan rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Sementara itu, Sekjend PWI Pusat, Hendri CH Bangun memberi waktu dua minggu kepada ketua terpilih untuk menyampaikan komposisi kepengurusan PWI Cabang Bengkulu periode 20102015 kepada PWI Pusat untuk di-SKkan. Dan nantinya nama-nama pengurus yang diusulkan akan diverifikasi apakah terdaftar dalam anggota biasa PWI atau tidak. ] Budi Raharjo Pengurus PWI Cabang Bengkulu Periode 2010-2015 Ketua

Sukatno SP.d

Wakil Ketua I Bidang Organisasi

Dedy Wahyudi. SE

Wakil Ketua II Bidang Advokasi Wartawan

Zacky Antony.SH

Wakil Ketua III Bidang Pendidikan

Indra Gultom

Wakil Ketua IV Bidang Kesejahteraan

H. Batu bara

Wakil Ketua V Bidang Radio dan Televisi

Drs. H. Azwar Hasan

Sekretaris

Deva P Musri

Wakil Sekretaris I

Yuliardi Harjo Putra

Wakil Sekretaris II

Buskemal Zaros

Bendahara

Ana Mariyohana. SP

Wakil Bendahara

Susilawati

Ketua SIWO

Sumaryono

Sekretaris SIWO

Risnaldi

Bendahara SIWO

Yusrizal

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK OTONOMI

Semangat Membangun Minut Tanpa Korupsi Drs Sompie Singal MBA, kembali memimpin Kabupaten Mihasa Utara. Gubernur Sinyo Harry Sarundajang menekankan agar pasangan Sompie-Yulisa dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat serta membangun Minut tanpa korupsi dan profesionalisme dalam penataan administrasi daerah. foto: Herman/redaksi Majalah Topik

asangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Sompi Singal dan Yulisa Baramuli Jumat pagi, 10 Desember 2010, resmi di lantik Gubernur Sinyo Hari Sarundayang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara periode 2010-2015. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Sompi Singal dan Yulisa Baramuli dilakukan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang melalui rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten minahasa Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Berty Kapoyos. Pelantikan yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Apartur Negara, EE Mangindaan, Anggota DPR RI, Ketua DPRD Sulawesi Utara, bupati, walikota se-Sulawesi Utara, unsur Muspida Minahasa Utara serta anggota DPRD dan masyarakat Minahasa Utara berlangsung aman terkendali. Dengan dikawal ketat oleh aparat Kepolisian Polres Minut serta pasukan Brimobda Sulawesi Utara. Gubernur Sinyo Harry Sarundajang melalui sambutannya menekankan agar Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat serta membangun Minahasa Utara tanpa korupsi, dengan mengacu pada kinerja yang profesionalisme dalam penataan administrasi daerah. SHS juga menekankan agar ke depannya Bupati dan Wakil Bupati Minut dapat menjadi pemimpin yang bersih, bebas dari berbagai persoalan hukum. Melalui pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sompi Singal dan Yulisa Baramuli, juga dilangsungkan serah terima jabatan oleh Penjabat Bupati Rudy Umboh kepada Bupati terpilih Sompi Singal, yang disaksikan gebernur Sinyo Harry Sarundajang. Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan Kota Pelabuhan Bitung. Dengan jarak dari pusat Kota Manado ke Airmadidi sekitar 12 KM yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi terletak di wilayah Minahasa Utara. Minahasa Utara adalah daerah yang baru berdiri sendiri, setelah sebelumnya masih bergabung dengan daerah Minahasa. Namun kemajuan daerah ini sepertinya banyak menyita perhatian daerah lainya. Terbukti daerah ini ba-

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Periode 2010-2015

nyak dikunjungi oleh daerah lain untuk menimba ilmu. Di antaranya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, sebagai daerah penerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, tahun 2010 ini, ingin belajar di Kabupaten Minahasa Utara terkait pengelolaan anggaran di daerah yang baru menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Menariknya Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP tahun 2010 oleh Pemerintah Pusat terkait pengololaan anggaran. sementara Minut sendiri baru meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Menurut Wakil Ketua DPRD Gorontalo Awaludin

Aweni, yang juga sebagai pimpinan rombongan saat berkunjung ke Minut, selain ingin bersilahturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Minut, juga ingin menambah ilmu terkait pengelolaan keuangan, agar predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Gorontalo tetap dipertahankan hingga ke tahun-tahun yang akan datang. Pasalnya menurut Awaludin meski telah mendapat WTP namun mereka juga menyadari kalau masi banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Kedatangan personil Dewan Kabupaten Gorontalo ini, diterima oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Minut, Wilhelmina Dimpudus serta beberapa pejabat lainya di ruang rapat Kantor Bupati Minut. ] Herman Manua

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Teddy/redaksi Majalah Topik

TOPIK SOSOK

Kombes Pol Hamidin Ajiamin, Kapolres Jakarta Pusat

Kesuksesan Berawal dari Keikhlasan Bagi Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hamidin Ajiamin, seberat dan serisiko apapun tugas yang diembannya bila dilaksanakan secara proporsional dan profesional, maka akan melahirkan hasil yang baik. ”Karena pelaksanaan tugas di masing-masing bidang pengamanan, sudah ada protapnya,” kata pria kelahiran 17 Oktober 1962, Muara Siban, Kota Pagar Alam, yang memiliki motto hidup: kesuksesan berawal dari keikhlasan. ”Jadi, tidak ada pekerjaan yang sukses tanpa keikhlasan,” jelasnya soal motto hidupnya itu. Lalu, bagaimana langkahnya melaksanakan tugas dalam mengamankan wilayah Jakarta Pusat, selain sebagai tempat berdomisilinya Ibu Kota Negara Republik Indonesia, serta banyak objek-objek vital lainnya, berikut wawancara Iwan Purnama didampingi fotographer Satria Setiadi dengan lulusan Akpol 1987 ini.

Sejak dilantik menjadi Kapolres Jakarta Pusat, program prioritas apakah yang Anda ingin realisasikan di lingkup internal Mapolres Jakarta Pusat? Di lingkup internal Polres Jakarta Pusat ada beberapa keinginan yang ingin kita capai. Pertama, setelah kita petakan daerah Jakarta Pusat, karena tugasnya agak difficult (sulit) dibanding tugas Polres lain, jadi tugas kita lebih kepada pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat itu satu di antaranya pelayanan masyarakat unjuk rasa. Selama satu tahun saya memimpin Polres Jakarta Pusat ini, ada 1.711 kali unjuk rasa. Dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya (Bapak Ike Edwin), ada 1.627 unjuk rasa. Artinya, tiada hari tanpa unjuk rasa di Jakarta Pusat ini. Pelayanan lain adalah pelayanan VVIP, karena di sini ada Istana Presiden, dan Istana Wakil Presiden, ada pula kantor DPR/MPR serta sebagian besar kantor kedutaan asing.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SOSOK Pelayanan VVIP ini juga menjadi pelayanan prioritas juga. Yang lain, di sini juga terdapat pusat pemerintahan, jadi hampir 70 persen departemen ada di Jakarta Pusat. Sehingga tugasnya menjadi difficult. Nah, di samping pekerjaanpekerjaan itu, ada juga penanganan kejahatan konvensial, seperti di Polres Jakarta lainnya ada pencurian dan perampokan. Tetapi di Jakarta Pusat agak difficult sedikit. Jadi, walaupun di Jakarta Pusat ini terdapat pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, pusat diplomatik, tetapi kita juga menangani perkelahian antar kampung. Jadi program kita adalah bagaimana menangani perkelahian antar kampung itu sampai tuntas. Sebetulnya banyak yang ingin kita lakukan di Jakarta Pusat. Hanya terkendala hampir setiap hari kita menangani unjuk rasa.

Apa yang membedakan Anda yang sebelumnya banyak berdinas di kepolisian daerah (luar ibu kota Jakarta) dengan jabatan Kapolres saat ini? Saya memang sudah bertugas di berbagai bentuk kompartemen kepolisian. Pada awalnya saya bertugas di Kalimantan Barat yang lebih kepada tugas-tugas bidang penyidikan (Reserse). Kemudian saya masuk ke dunia Brimob selama beberapa tahun dan sempat menjadi Komandan Batalyon Brimob lalu

Dansat Brimob. Setelah itu saya menjadi Kapolres, yang hingga saat ini telah lima kali menjadi Kapolres. Dan di antara celah-celah menjabat Kapolres ini saya pernah di Densus selama beberapa tahun. Jadi tipikal tugas yang saya hadapi memang berbeda-beda. Misalnya, pada saat saya di Brimob, di situ lebih kepada kepemimpinan lapangan. Saat di Densus, lebih kepada kemampuan intuiting kita, misalnya dalam penyelidikan, penangkapan, serta menganalisa datadata yang terkait dengan teroris. Di Densus, saya juga memberikan informasi kepada dunia internasional tentang penanganan terorisme di Indonesia dalam bentuk presentasi-presentasi, dan seminar-seminar. Kemudian, pada saat saya menjadi Kapolres, di Polres yang kita pimpin, pendekatannya juga beda-beda. Pada saat menjadi Kapolres di Sulawesi Selatan, saya lebih banyak menangani kejahatan konvensional, seperti perampokan, pencurian, itu pendekatannya lebih kepada penegakan hukum dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian, pada saat menjadi Kapolres Metro Tangerang dan Kapolres Jakarta Pusat, beda lagi. Di Tangerang kita lebih banyak melakukan penugasan yang lebih banyak kemitraan kepada masyarakat, kemudian bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik. Tapi pada saat saya di Jakarta Pusat, saya lebih kembali kepada kepemimpinan lapangan dalam menangani unjuk rasa. Anda tadi mengatakan di Jakarta Pusat banyak objek-objek vital. Lalu,

foto: Istimewa

Keinginan lain itu misalnya? Kita berkeinginan ikut berperan dalam melaksanakan apa yang kita sebut smart recruitment polisi, yaitu bagaimana solusi cerdas mencari bibit-bibit unggul polisi. Mungkin ini yang agak ekstrim dan mungkin cenderung tidak populis. Karena tidak ada pembedaan siapapun yang mau menjadi polisi. Jadi, silahkan mendaftar, mengikuti test, yang lulus mengikuti diklat. Tetapi, kita mengambil pola-pola, di mana kita mendata setiap sekolah (SMU), kita ambil katakanlah 15 siswa terbaik. Dari 15 siswa terbaik ini, misalnya ada dua siswa menggunakan kaca mata tebal, atau mungkin ada yang cacat fisik, maka kita ambil nomor berikutnya, 16 dan 17, sehingga kita tetap bisa mendata sebanyak 15 orang setiap

sekolah. Kemudian kita ikuti perkembangan pada saat akhir sekolah, kita akan memberikan semacam surat saran kepada orangtua siswa. Dalam surat saran itu kita katakan bahwa anak saudara dalam pengamatan kami selama satu tahun mempunyai prasarat akademis yang memadai untuk mengikuti pendidikan Polri pada tahun tertentu. Kemudian di situ kita sebutkan bahwa kami menyarankan anak saudara mau mendaftar, tetapi surat itu bukan merupakan jaminan kelulusan. Karena anak tersebut harus mengikuti berbagai macam test, seperti test akademis, kesehatan, dan lain-lain. Dengan cara seperti itu, kita tidak bermaksud untuk membatasi siswa yang begitu tamat SMU dan memenuhi syarat boleh mendaftar menjadi polisi. Tetapi kita mencoba memberikan masukan kepada siswa yang mempunyai prestasi secara akademisi. Kita harapkan bahwa nanti output polisi yang keluar dari pendidikan tahun tertentu mempunyai kualitas, minimal kualitas akademisi yang mumpuni.

Turun langsung berbincang dengan peserta aksi unjuk rasa.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

penanganan khusus seperti apa yang telah dilakukan Polres Jakarta Pusat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Pusat? Kita mempunyai protap untuk masing-masing objek vital. Misalnya untuk di Istana Negara, kita mempunyai protap penanganan apabila terjadi unjuk rasa. Kemudian apabila terjadi kriminal di lingkungan Istana, kita juga memiliki protap penanganannya. Begitu pula protap pengamanan di gedung DPR/MPR, apabila ada unjuk rasa yang berdampak anarkisme, kita mempunyai rute-rute escape tertentu, kita punya titik-titik dimana kita harus mendorong massa. Sementara untuk protap yang terkait dengan kepentingan asing, kedutaan misalnya, maka kita membangun kerjasama dengan pihak kedutaan. Minimal pada level manajemen keamanan dari kedutaan atau pimpinan lokal staf atau bahkan sekretaris kedutaan besar. Sehingga apa-apa yang mereka khawatirkan tentang situasi negara, situasi ibukota, kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, serta bisa bekerjasama apabila ada sesuatu di dalam lingkungan kedutaan, karena, itu berlaku hukum internasional. Langkah-langkah persuasif seperti apa yang diberikan agar demontrasi itu tidak berlangsung anarkis? Alhamdulillah, selama satu tahun memimpin Kapolres Jakarta Pusat tidak ada unjuk rasa yang berdampak anarkisme. Pendekatan yang kita lakukan adalah kita melaksanakan tugas dengan proporsional dan profesional. Artinya, saya selalu katakan kepada kelompok-kelompok yang melakukan unjuk rasa terutama pada korlap-korlap bahwa saya sangat membedakan mana itu tindakan kriminal, dan mana unjuk rasa. Unjuk rasa adalah hak masyarakat untuk melaksanakan hak demokrasinya, sehingga kita akan amankan jalannya unjuk rasa tersebut. Tetapi bisa saja unjuk rasa itu berubah menjadi kriminal. Artinya unjuk rasa itu berbuntuk pada tindakan anarkis, misalnya membakar mobil orang atau merusak fasilitas umum, maka saya tidak ragu-ragu mengenakan pasal-pasal yang sangat berat, misalnya Pasal 170 KUHP atau pasal tentang penganiayaan berat. Sehingga pada saat terjadi unjuk rasa dan di situ terjadi tindakan kriminal, maka yang saya tangani adalah tindakan kriminalnya. Sekarang kita juga punya protap tentang pena-

foto: Dok. Pribadi

TOPIK SOSOK Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Hamidin, memberikan pengarahan sebelum terjun kelapangan menghadapi aksi unjuk rasa didepan gedung MPR/DPR-RI

nganan anarkisme, kalau kita terpaksa harus melumpuhkan seseorang dengan melepaskan tembakan, maka akan kita lakukan langkah tersebut. Bisa dijelaskan satuan-satuan tugas yang ada di Polres Jakarta Pusat sesuai dengan tugas mereka masingmasing? Satuan tugas di Polres Jakarta Pusat agak berbeda dengan Polres lain. Pertama, kita mempunyai delapan Polsek, dan tiga di antara Polsek itu sebenarnya setara dengan Polres di luar Jawa. Karena Kapolresnya harus berpangkat AKBP yang sudah Sespim. Sementara di luar Jawa, yang sudah AKBP kemudian sudah Sespim biasanya menjadi Kapolres. Kemudian, dari sisi anggota, jumlahnya hampir 2.000 personil. Untuk petugas lalu lintas, kita juga mempunyai tim Sabara, dan ke depan, karena organisasi kita ini baru, akan ada jabatanjabatan baru yang sudah masuk dan sekarang sudah kita tata penempatanpenempatannya. Dari 2.000 personil ini, apakah sudah sesuai dari rasio jumlah pasukan, kualitas, dan sarana penunjangnya? Jadi untuk personil, itu relatif. Karena begini, di Jakarta Pusat kalau dibilang kekurangan personil, ya memang kekurangan. Karena masyarakat yang dilayani oleh Polres Jakarta Pusat dalam satu kegiatan, jumlahnya bisa tidak

sebanding dengan petugas yang ditugaskan di situ. Misalnya aksi unjuk rasa yang berjumlah 8.000 orang, sedangkan anggota yang bisa diturunkan hanya 300 orang, itu kan tidak sebanding. Tapi, kalau situasi normal, maka jumlah petugas cukup, dan jika tidak normal, jumlah pasukan tidak cukup. Jadi, relatif, tergantung situasi kegiatan pengamanan yang ada di Jakarta Pusat. Namun, apabila kekurangan personil, kita akan meminta bantuan dari satuan atas, Polda Metro Jaya. Anda tadi mengatakan ada bentrokan antar warga, sebenarnya Kamtibmas dari Polres Jakarta Pusat sudah berjalan dengan baik atau memang ada permasalahan lain? Benturan antar warga, itu terjadi di daerah-daerah tertentu. Setelah kita perhatikan, misalnya di daerah Johar ada Rivoli, Baladewa, atau Kota Paris, daerah-daerah itu rentan terjadi bentrokan antar warga. Setelah coba kita dalami memang daerah ini memang daerah yang masih relatif kumuh, sehingga banyak permasalahan sosial di sana. Anak-anak di daerah ini pun pada malam hari banyak berkeliaran di jalan atau nongkrong di warung-warung, sehingga pergesekan sosial masih banyak di daerah-daerah seperti ini. Bahkan banyak pelaku kejahatan yang kita cari justru berasal dari daerah seperti ini. Kemudian, pada saat unjuk rasa, banyak

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SOSOK masyarakat di daerah ini yang ikut-ikutan bergerak melaksanakan unjuk rasa, sehingga permasalahannya banyak. Lalu bagaimana menanganinya? Dengan melakukan tindakan tegas. Dalam beberapa bulan terakhir, siapapun yang kedapatan membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya, maka langsung kita tahan untuk kemudian diproses secara hukum. Langkah ini untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum. Upaya-upaya pengamanan seperti ini kita lakukan terus, dan dalam waktu dekat titik-titik yang mudah terjadi persinggungan antara masyarakat akan pasang CCTV (Closed Circuit Television). Jadi selama satu bulan bisa kita rekam, sehingga apabila terjadi perkelahian kita bisa identifikasi siapa yang menjadi provokatornya.

foto: Dok. Pribadi

Dari tugas-tugas yang berat ini, lalu bagaimana Anda membagi waktu antara tugas sebagai Kapolres dengan keluarga? Sebenarnya masalah waktu ini adalah bagaimana seni kita mengatur. Misalnya, kalau mau dilihat dari aktivitas, maka olahraga pun tidak akan sempat. Tetapi, apapun namanya, saya curi waktu di celah-celah kesibukan saya untuk bisa melakukan olahraga. Begitu pula dengan waktu istirahat. Kalau seandainya kita sedang menangani unjuk rasa, misalnya di depan Istana, hari itu ada delapan elemen unjuk rasa, saya harus membagi dari delapan itu mana yang paling mempunyai risiko tinggi terjadi anarkisme, maka saya mencari

Kombes. Hamidin menunjukan poster bergambar tersangka pelaku pengeboman JW Marriot & Ritz Carlton di Kuningan serta membagikan poster tersebut kepada warga di halaman Polres Tangerang, saat masih menjabat sebagai Kapolres Tangerang.

aksi demonstrasi yang paling ringan. Misalnya unjuk rasa itu akan dilaksanakan dari jam satu sampai jam dua siang, maka pada jam itu saya gunakan untuk istirahat. Di mana saya cari tempat istirahat? Di tempat yang tidak jauh dari Istana atau memarkir mobil di bawah pohon, lantas saya tidur di mobil. Itulah seninya. Kemudian, masalah olahraga, saya juga melihat pada sore hari kegiatan mana yang kosong, yang tidak banyak menyita tenaga dan perhatian saya, maka saya cari tempat fitnes untuk berolahraga. Begitupula hubungan dengan keluarga, juga tidak ada masalah. Rumah saya tidak terlalu jauh, sehingga manakala saya ingin makan siang bersama anak-anak yang kebetulan lagi ada di rumah, maka anak-anak saya undang ke kantor atau saya mencari di mana tempat penugasan yang relatif cukup dekat. Tapi, begitu saya tengah makan siang bersama anak-anak lalu ada kejadian, maka akan saya tinggali anak-anak untuk menangani masalah tersebut. Reward (penghargaan) seperti apa yang Anda berikan kepada anggota yang berprestasi? Sebaliknya, punishment (sanksi) yang diberikan kepada anggota yang melanggar kedinasan? Yang jelas kita menempatkan anggota pada proporsinya. Siapa yang berprestasi kita berikan reward, dan hampir tiap bulan pada tanggal 17, pada saat upacara, kita memberikan reward kepada anggota. Tetapi, yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran disi-

plin, atau melanggar pidana, sudah beberapa anggota yang dipecat. Bahkan dalam waktu dekat ada beberapa anggota yang sedang diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat. Dalam rangka semangat reformasi birokrasi, bagaimana Anda meminimalisir keberadaan para markus di lingkup Polres Jakarta Pusat? Markus itu sebenarnya sangat tergantung kepada anggota itu bekerja profesional atau tidak. Ketika dia bekerja secara profesional, maka markus itu tidak akan masuk. Dalam artian, perkara itu kita tangani apa adanya, apabila kita mengalami kekurangan kita gelar lagi, kalau perlu Polda Metro Jaya kita undang, kemudian kita lakukan kontrol. Jadi setiap berkas-berkas yang masuk ke Polres, itu berjenjang dari mulai penyidik, Kanit, Kasat, sampai Wakapolres ikut membahas masalah ini. Sehingga kita harapkan memang tidak ada markus-markus yang akan berkeliaran di sini dan alhamdulillah kita punya kawan banyak tapi belum ada yang markus. Selama memimpin Polres Jakarta Pusat, penanganan perkara apa saja yang paling menyita perhatian Anda? Penanganan kasus itu tentunya yang paling menarik perhatian orang banyak atau perhatian pimpinan. Tapi kasuskasusnya tidak terlalu berat ya, seperti dulu ada kasus artis dan sebagainya. Kemudian ada pula kasus yang dilaporkan ke sini tetapi bukan pada proporsi kita, seperti kasus anggota DPR Misbakhun. Tapi penanganannya kita dorong ke Polda, dan Polda lalu mendorong ke Mabes Polri. Tapi pada awalnya tentu menyedot pemikiran kita, karena kasus ini berdampak besar khususnya kepada masyarakat luas. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan perkaraperkara tersebut? Kendala secara umum, ya hampir sama di tempat lain bahwa sumber daya manusia di Polres Jakarta Pusat ini sangat bervariasi. Sehingga kita harus senantiasa memberikan penyegaranpenyegaran kepada anggota, kemudian setiap minggu kita selenggarakan anemanem, kita koreksi terus karena pendapat orang banyak kadang-kadang jauh lebih baik daripada pendapat perorangan, misalnya penyidik. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SOSOK

foto: Dok. Pribadi

Rekam Jejak Kombes Pol Hamidin Riwayat Pendidikan Umum:

Identitas Pribadi: Nama Tempat tanggal lahir Pangkat Suku Isteri Anak

: Drs Hamidin : Muara Siban, 17 Oktober 1962 : Kombes Pol : Palembang : Julachmi SE (43 Th) : 1. Reyhandyatama (20 Th) 2. Rayfarreldwia (18 Th) 3. Javiermanzo Nabil (14 Th) 4. Bizzarro Pharsa Ajayaka Nabil (4,8 Th)

Dikjur/Latkatpuan: 1. Palan Reserse UDPAL 2. Daspa Brimob 3. FBI-Crime Scene Procesing & Collection of Crime Scene Evidence 4. FBI-Crisis Management on Hostage Negotiation (Old Toewn Alexanderia Washington DC) 5. CIA-Counter Terrorism and Inteligence Analysis 6. Gray PSI (Procurement Services International for Communication and Computer Equipment) Salesbury United Kingdom. 7. Dikjab Danyon Brimob 8. AFP-ACTIP II Advanced Caunter Terrorism Investigation Prog II (Sydney Australia) 9. Cranfield University UK, The Resilience Center Britis Table Top Exercise 10. ABCD-AFP Training for South East Asia Bomb Data Center Working Group (Sutera Harbour Kina Balu Malaysia)

1. 2. 3.

SD SMP SMA

Pendidikan Polri: 1. 2. 3.

AKPOL Tahun 1987 PTIK Tahun 1994 SESPIMPOL Tahun 2002

11. NTOA-Wisconsin US, National Tactical Officer Association Annual Conference Course 12. TTPOA-Austin, Amarillo Texas Tactical Police Association Conference Course 13. NPA-Japan Tokyo, International Terrorism Investigation Kecakapan Bahasa: 1. Inggris (Aktif) 2. Palembang (Aktif) 3. Jawa (Aktif) Jenjang Kepangkatan: 1. Letda Pol 18 Juli 1987 2. Lettu Pol 1 Oktober 1990 3. Kapten Pol 1 Oktober 1994 4. Mayor Pol 1 Oktober 1998 5. Ajun Komisaris Besar Polisi 26 Juni 2002 6. Komisaris Besar Polisi 1 Juli 2007

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SOSOK Riwayat Jabatan: 1. Pamapta Polresta Pontianak Kalbar 1 Okt 1987 s/d 6 Juni 1998 2. Kapolsekta Ketapang Kalbar 6 Juni 1988 s/d 13 Maret 1990 3. Wakapolsektif Entikong 13 Maret 1990 s/d 30 Januari 1991 4. Kapolsektif Entikong Kalbar 30 Januari 1991 s/d 30 Juni 1992 5. Kanit PDBAG Serse Ek Dit Serse Polda Kalbar 30 Juli 1991 s/d 30 Juli 1993 6. Kasat Serse Polres Sambas 13 Maret 1993 s/d 1 Sept 1994 7. PTIK 1 Juli 1996 s/d 17 Juni 1996 8. Pus Brimob 1 Juli 1996 s/d 17 Juni 1997 9. Kasi Ops Men I, 1 Sept 1999 s/d 1 Mei 1999 10. Dan Yon A Sat Brimobda Jatim, 1 Sept 1999 s/d 1 Mei 1999 11. Danyon B Sat Brimobda Jatim, 1 Mei 2000 s/d 1 Nov 2000 12. Dansat Brimobda Sulut, 1 Nov 2000 s/d 7 Maret 2002 13. Kabag Sabhara Polda Sulsel, 7 Maret 2002 s/d 6 Sept 2002 14. Kapolres Bantaeng, 6 Sept 2002 s/d 6 Maret 2003 15. Kapolres Luwu Utara, 6 Maret 2003 s/d 17 Juni 2003 16. Kapolresta Gowa, 7 Juni 2004 s/d 17 Jan 2006 17. Pjs Kasubden Inv Densus 88 At, 17 Jan 2006 s/d 14 Sept 2006 18. Kanit Negoisasi Subden Tindak Densus 88 AT, 14 Sept 2006 s/d 15 Juni 2007 19. Penyu TK III Dir I Kamtramnas Bareskrim Polri, 15 Juni 2007 s/d 23 Okt 2008 20. Kasubden Tindak Densus 88 AT , 23 Okt 2008 s/d 27 Jan 2009 21. Kapolres Metro Tangerang, 27 Des 2009 s/d 20 Nov 2009 22. Kapolres Metro Jakarta Pusat, 22 Nov 2009 s/d sekarang Tanda Jasa: 1. Satya Lencana 8 Tahun 2. Satya Lencana Seroja 3. Dwija Sistha 4. Satya Lencana 16 Tahun Riwayat Penugasan Dalam Negeri: OPS TATOL II di Timor Timur 1. Memimpin CRT Polri Melakukan Raid Terhadap Para Pelaku Terorisme Poso 2. Operasi Naratiwat Thailand, Bersama Special MBranch Thai Royal Police Melakukan Investigasi Pelaku Teroris yang Diduga Terkait Terorisme Antar Negara Indonesia dan Thailand 3. Pembicara Delegasi Polri di Jajaran Departemen of Security and Intelligent of Royal Thailand 4. Westin Resor Bali, Delegasi RI Polri dalam Sub Regional Meeting on CT 5. Delegasi RI Polri dalam Sub Regional Working Group Meeting on Counter Terrorism Intelligence and Information Sharing Asia-Eusopol 6. Pembicara Dalam Seminar Asosiasi Psychology Asia 7. Delegasi RI Dalam Informal Consultation on Draft Terms of and Guiding Principles for Asean Convention on Caonter Terrorism Manila Reference 8. Pembicara RI Dalam Sharing Information on Homegrown Terrorism in Indonesia 9. pembicara Pada Konsultasi Ambasador RI Timur Tengah 10. Subtantial Contribution to The First BDC on Case

Management and Intelligence System CMIS 11. Delegasi Indonesia APEC Australia 2007 Security Conference 12. Investigasi Anak Tersangka Terorist Philipina Dulmatin Alias Joko Pitono 13. Pembekalan Terhadap Tim Anti Teror Philipina Shanglahi Task Force Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Tsk Zulkifli Alias Doni Oprasio dan Muhammad Faiz. 14. Delegasi RI dalam Annual Conference of National Tactical Officer Association (NTOA) US 15. Sharing Information atas Penangkapan Sulaiman Bin Abdul Ganukapa 16. Peserta International Seminar Renseigenement, Finansement et Enquete Scip French 17. Peserta dalam Asean Meeting on Convention 1267 18. Delegasi dalam Asean Regional Forum International Scurity Group and Defence Organation Dialogued 19. Delegasi Polri dalam Konferensi Asosiasi TTPOA (Texas Tactical Police Asociation) 20. Sebagai Pembicara Kelompok Ahli Program Deradicalisa Polri Bersama Para Akademisi dari International Peace Institute dan Norwegian Foreign Ministry dalam Konferensi â&#x20AC;&#x153;Leaving Terrorism Behind Individual and Colective Disengagement From Violent Extremistmâ&#x20AC;? 21. Anggota Delegasi Polri pada Sub Commision A Bidang Terorisme dalam 28 Asean Apol Regular Meeting 22. Perwakilan RI Pembicara RI dalam Seminar on International Terrorism, JICA Center Japan 23. Sebagai Delegasi Polri-NCB Interpol Indonesia dalam 77th General Assembly Interpol 24. 24. Sebagai Delegasi Polri dalam Menindaklanjuti MoU Kepolisian Vietnam dan Polri 25. 25. Pembicara RI dalam 60 th Aniversary of Borber Management Between Indonesia and Philipine ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KORPORASI

foto: Humas Kemen BUMN

KKA Siap Beroperasi (Lagi)

PT Kertas Kraft Aceh (KKA) menandatangani LoI dengan PT Semen Gresik, PT Batubara Bukit Asam, Perum Perhutani, dan PT PPA, disaksikan menteri Negara BUMN Mustafa Abu Bakar.

Indonesia sampai saat ini memang belum memilki pabrik kertas yang khusus untuk memproduksi kantong semen. Dengan beroperasinya PT KKA yang merupakan produsen kertas kraf (kantong semen) paling tidak pemerintah akan mendapat beberapa keuntungan. Misalnya pemenuhan kantong semen domestik tidak lagi hanya mengandalkan dari impor saja. Bagaimana kesiapan PT KKA?

erdasarkan data Kementerian BUMN, perusahaan plat merah yang masih masuk dalam daftar BUMN merugi sampai 2010 adalah, PT Kertas Kraft Aceh yang merugi senilai Rp 46,223 miliar (selama semester I-2010), PT PAL Indonesia senilai Rp 73,913 miliar (selama semester I-2010),PT Dirgantara Indonesia senilai Rp 29,209 miliar, PT Industri Sandang Nusantara, PT Asuransi Kredit Indone-

sia senilai Rp 80,626 miliar, PT Pelni senilai Rp 68,958 miliar, PT Balai Pustaka senilai Rp 11,986 miliar (selama semster I-2010), PT Kertas Leces senilai Rp 55,656 miliar, PT Perkebunan Nusantara XIV senilai Rp 117,397 miliar, dan Perum Bulog. Sampai akhir 2010, proses penyelamatan BUMN yang â&#x20AC;?sakitâ&#x20AC;? atau merugi terus diupayakan oleh kementerian BUMN. Pada medio Desember 2010 giliran PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang akan diselamatkan. Empat perusahaan plat merah, yaitu PT Semen Gresik, PT Batubara Bukit Asam, Perum Perhutani, dan PT PPA berkomitmen untuk menyelamatkan perusahaan yang memproduksi kantong semen ini. PT KKA dan keempat BUMN itu telah menandatangani Pernyataan Minat Bersama (letter of Intent) dalam rangka pengoperasian kembali PT KKA . Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, PT Semen Gresik Tbk yang merupakan pengguna utama hasil produksi PT KKA bersedia menjadi offtaker atas produk kertas kraft yang akan diproduksi oleh PT KKA. Bahkan PT SMGR mempertimbangkan akan memasok kebutuhan dana yang mendesak

untuk PT KKA jika kondisi perusahaan ini belum memungkinkan untuk memperoleh pinjaman dari perbankan. Dana pinjaman ini dapat melalui PT SMGR sendiri atau melalui anak perusahaannya. Sementara PT Bukit Asam (Persero) Tbk akan memasok batubara kepada KKA untuk bahan bakar boiler-nya. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menyanggupi keinginan Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk memberi pasokan batubara ke PT KKA. Mustafa Menjelaskan, rencananya batubara tersebut akan dipakai untuk menggantikan gas yang biasa digunakan sebagai bahan bakar operasional KKA. "Selama ini kan operasionalnya dari gas. Tapi sampai sekarang menunggu lama tidak ada pasokannya. Jadi kita ganti pakai batubara yang diambil dari Bukit Asam," tutur Mustafa beberapa waktu lalu. â&#x20AC;&#x153;Secara prinsipnya kita sudah sanggupi," ujar Sekretaris Perusahaan PTBA, Achmad Sudarto saat dihubungi TOPIK melalui telpon selulernya terkait pasokan batubara ke PT KKA. Namun, Achmad Sudarto belum

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KORPORASI

foto: Amri/red. Majalah Topik

dapat memastikan berapa volume batubara yang akan diangkut ke bumi Aceh tersebut. Pasalnya, perseroan bersama PPA masih belum melakukan pertemuan lanjutan untuk membicarakan detail pasokan emas hitam ini. "Detailnya belum. Mereka mau berapa, kita dapat berapa, harus memberi keuntungan keduanya," ujarnya. Di lain pihak Perum Perhutani juga akan memberikan kontribusi berupa kontrol terhadap supply bahan baku pinus untuk PT KKA. Dari sisi pendanaan, PT KKA tampaknya tidak akan mengalami kesulitan. Selain PT Semen Gresik telah menyanggupi secara korporasi untuk membantu, pemerintah melalui PPA bahkan bersedia menggelontorkan bantuan modal sebesar Rp 154,45 miliar. Selain bantuan modal PPA juga akan mengucurkan dana untuk operasional pabrik sebesar Rp 1,1 miliar per bulan. "Bantuan dana akan diberikan untuk jangka waktu tiga hingga enam bulan sampai KKA bisa melaksanakan kerjasama operasi (KSO). Dana pra-KSO ini mencapai Rp 3,3 miliar hingga Rp 6,6 miliar tergantung seberapa cepat mitra bisa diperoleh dalam tiga hingga enam bulan," jelas Mustafa. Selain itu PT PPA berperan dalam mengupayakan restrukturisasi dan revitalisasi PT KKA dan mengupayakan perolehan kontrol terhadap supply bahan baku kayu pinus. Rencana pemerintah ini mendapat tanggapan positif dari Anggota komisi VI DPR RI, Edhy Prabowo. Menurut

Edhy Prabowo

Edhy PT KKA adalah salah satu industri strategis yang seharusnya memang mandapat perhatian lebih. Dengan beroperasinya KKA yang akan memproduksi kertas paling tidak pemerintah akan mendapat beberapa keuntungan. Misalnya pemenuhan kantong semen. Selama ini pemenuhan kebutuhan kantong semen harus didatangkan dari luar negeri. Dan kita ( Indonesia), kata Edhy ,sampai saat ini memang belum memilki pabrik kertas yang khusus untuk memproduksi kantong semen. Dengan beroprasinya PT KKA ini kebutuhan akan kantong semen domestik bisa dipenuhi. Artinya kita bisa mengurangi devisa kita lari keluar negeri. Lebih lanjut Edhy menuturkan bahwa kebutuhan rata-rata kantong semen di Indonesia sekitar 200 ribu ton per tahun. Sementara kemampuan produksi maksimal KKA sekitar 125 ton per tahun. “Cukup signifikan,” katanya. “Jadi KKA ini adalah perusahaan yang strategis yang wajib untuk duhidupkan,” kata Edhy. Terkait terhentinya operasional KKA, menurut Edhy, akibat kekurangan pasokan bahan baku. Kekurangan bahan baku ini disebabkan adanya moratorium penebangan hutan baik untuk Hutan Tanamna Industri (HTI) maupun Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Sehingga KKA tidak ada yang mensuplai bahan baku (pohon pinus) yang mengakibatkan KKA terhenti operasionalnya. Lebih lanjut Edhy menuturkan, selain merupakan industri strategis KKA juga juga dapat memberikan kontirbusi yang besar bagi masayarakat Aceh sendiri khususnya untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara . “Kedua daerah tersebut memiliki hutan pinus yang sangat luas. Bahkan kata Edhy, tanpa ditanam pun pohon pinus di sini tumbuh secara alami. “Dengan Pabrik berada di sana (NAD) serta bahan baku yang melimpah saya pikir KKA akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan untuk daerah NAD khususnya, dan Indonesia secara umum,” lanjutnya. Hingga saat ini moratorium penebangan hutan sendiri belum dicabut oleh Gubernur NAD, meskipun secara lisan gubernur NAD telah memberikan komitmen untuk mem-back up beroperasinya PT KKA ini. Selain itu terhentinya opearsional KKA selam ini tidak hanya semata-mata

karena kekurangan bahan baku tetapi juga karena manejemen PT KKA sendiri tidak cepat tanggap dalam menyikapin permaslahan yang ada. Pada kesempatan itu Edhy juga menekankan agar Manegement PT KKA sekarang ini harus betul-betul menerapajn prinsip Good Corporate Governounce (GCG). “Manajemen PT KKA sekarang cukup bagus namun tidak solutif,” pungkas Edhy. Kekhawatiran Edhy soal belum tersedianya bahan baku untuk KKA ternyata telah di antisipasi pemerintah. Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjamin pasokan bahan baku untuk KKA. Untuk saat ini menteri mengakui bahwa bahan baku yang tersedia cukup untuk 50 persen dari total kapasitas produksi. “Jika ingin beroperasi 100 persen bahan baku akan kita impor,” kata Mustafa. Dia juga menjelaskan ada bupati di sana (NAD) menawarkan untuk memakai hutan rakyat, sehinga bahan baku akan bisa terpenuhi. ‘Kalau tidak ada aral PT KKA akan beroperasi kembali akhir 2012 atau paling lambat awal 2013,” pungkas Mustafa. Setelah KKA diselamatkan, maka tinggal delapan lagi BUMN “sakit”, dua di antaranya adalah Jakarta Loyd dan Balai Pustaka. Menteri BUMN menargetkan pada 2012 tidak lagi ada BUMN yang merugi. Ia mengatakan, Kementerian BUMN akan terus mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah lain untuk bersama-sama menyelamatkan BUMN yang sakit tersebut. Seperti yang dilakukan keempat BUMN terhadap PT KKA . Sekilas PT Kertas Kraf Aceh PT KKA (Persero) didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong semen di dalam negeri dan disisi lain ikut serta dalam menunjang peningkatan ekspor non migas. BUMN yang didirikan tahun 1983 di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh yang bergerak di bidang industri pembuatan kertas kraft dengan kapasitas produksi terpasang 135.000 ton per tahun, yang menghasilkan kertas kantong Semen (kertas kraft) dengan bahan baku utama berupa kayu pinus. Operasi pabrik PT KKA periode 2005-2009 berada dalam pasang surut gangguan produksi hingga akhirnya pabrik tersebut harus berhenti operasi terhitung mulai akhir Desember 2007 sampai saat ini. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KORPORASI

Tingkatkan Pelayanan AP I Gandeng TNI AL Bandar Udara International Juanda Surabaya merupakan salah satu bandara udara yang sibuk di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir lonjakan penumpang yang terjadi pada mengakibatkan over capacity di bandara ini. Bagaimana PT Angkasa Pura I mengatasi persoalan ini?

disaksikan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Dirjen Perhubungan Darat serta pejabat teras Mabes TNI AL. Dalam PKB disebutkan AP I akan menggunakan dan membangun eks terminal dan Apron selatan bandara lama Juanda untuk pengembangan Terminal Bandar Udara Juanda. Lahan seluas 35.000 m2 rencananya akan dipergunakan untuk membangun Terminal 2 diharapkan mampu menampung setidaknya 4 juta penumpang per tahun. Sementara Apron Eksisting Terminal 2 juga dapat menampung 14 pesawat sekelas B 737.

foto: Amri/red. Majalah Topik

alam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna Bandara International Juanda Surabaya, pada 22 Desember 2010 Angkasa Pura I (persero) menggandeng TNI AL untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bandara ini. Jalinan kerjasama yang diikuti penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama tersebut dilangsungkan di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PKB kemudian dilakukan Direktur Utama Angkasa Pura I (AP I) Tommy Soetomo dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Soeparno

Selain itu, PKB ini juga bertujuan untuk mengatur tata cara umum pemanfaatan tanah dan fasilitas TNI AL yang berlokasi di sebelah selatan landasan pacu Bandara Internasional Juanda, juga merupakan langkah awal yang ditempuh oleh dua institusi ini (TNI AL dan AP I) dalam upaya aktif mendukung pemerintah menyukseskan pembangunan nasional. Di sisi lain, AP I secara langsung akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan jasa, sarana dan prasarana transportasi udara. Sedangkan TNI AL mendukung upaya tersebut dengan memberikan jaminan keamanan dari segala ancaman yang mungkin timbul. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dalam sambutanya mengatakan bandara pada saat ini tidak saja berfungsi sebagai tempat berangkat dan

Penandatanganan kesepakatan kerjasama pemanfaatan bandara lama Djuanda antara AP I dengan TNI AL.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Amri/red. Majalah Topik

TOPIK KORPORASI

Dirut AP I, Tommy Soetomo.

mendaratnya pesawat, naik turunnya penumpang, barang (kargo) dan pos. Namun bandara telah menjadi suatu kawasan yang begitu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di sekitar. Karena itu, Mustafa menekankan, penataan ruang dan kawasan menjadi sangat penting bagi daerah-daerah di sekitar bandara. Dalam melakukan pengelolaan bandara yang baik tentunya harus didasarkan pada usaha yang efektif dan efisien. Selain itu Mustafa mengatakan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bandara tentunya hal yang mutlak dan wajib dilakukan oleh operator agar terjadi kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung dibandara tersebut. Rencana PT AP I melakukan kerjasama dengan pihak TNI AL dalam rangka memanfaatkan eks Terminal Lama guna menunjang kelancaran arus penumpang di Bandara Juanda Surabaya,menurutnya merupakan langkah yang tepat. Tentunya dengan melakukan demolize pada beberapa fasilitas yang ada agar standar pelayanan terhadap pelanggan tetap dapat dipenuhi oleh PT AP I. KASAL Laksamana TNI Soeparno, yang ditemui usai penandatanganan mengatakan sebagai bagian dari institusi pemerintah TNI AL berperan serta dengan memberikan dukungan penuh kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk menunjang kemajuan pembangunan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Soeparno menegaskan pemanfaatan lahan dan fasilitas TNI AL oleh AP I

ini tidak akan mengurangi fungsi utama dari Pusat Penerbangan TNI AL, bahkan sebaliknya, pemanfaatan dan penggunaaan aset tersebut justru akan meningkatkan kemampuan bandara dalam rangka mendukung kepentingan militer. Sementara itu Dirut PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi Bandar Internasional Juanda saat ini sudah melampaui kapasitas kemampuannya dalam mengakomodasikan arus lalu lintas yang membawa penumpang maupun berbagai barang komoditi lainnya. Sebagai acuan, proyeksi Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (International Air Transport Association /IATA) pertumbuhan penumpang internasional (CAGR=Compound Annual Growth Rate) di Asia Pasifik adalah sebesar 5,8%. Untuk Real GDP diproyeksikan akan tumbuh sekitar 5,7% per tahun dan untuk sektor perhubungan udara biasanya akan tumbuh satu setengah kali dari real GDP sehingga apabila hitungan optimistis maka pertumbuhan akan mencapai 11,4%. Data yang dikonsolidasikan dari IATA, PATA, Garuda, dan Angkasa Pura I, pertumbuhan trafik market penumpang internasional CAGRnya diproyeksikan 8% dan untuk penumpang domestik CAGRnya diproyeksikan 12%. Karena itu, kata Tommy, AP I berupaya untuk menyiapkan fasiltas prasarana bandara untuk mendukung pertumbuhan pengguna bandara tersebut. Menurutnya, Bandara Internasional Juanda yang diresmikan pada November 2006 tersebut dirancang untuk menampung 6,5 juta penumpang per tahun. Sementara jumlah penumpang per November 2010 ini saja sudah mencapai 11,139 juta lebih per tahun dengan tingkat pertumbuhan penumpang rata-rata 8 % dalam lima tahun terakhir. “Dengan dibangunnya kembali Terminal 2 Juanda ini diharapkan merupakan quick win untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya kapasitas pada Terminal 1 Juanda,” terangnya. Tommy menambahkan pembangunan Terminal 2 Juanda dianggarkan Rp 400 milyar dan diharapkan proses pembangunannya selesai sekitar sebelas bulan sejak selesainya seluruh perizinan, termasuk izin dari Kementerian Keuangan sebagai pemilik aset negara. Terminal 2 nantinya akan didedikasikan untuk seluruh penerbangan internasional

dan maskapai Garuda Indonesia. ”Dana pembangunan Terminal 2 ini dialokasikan dari dana internal perusahaan,” imbuh Tommy. Tak hanya sampai disitu,selain meningkatkan fasilitas Bandara International Juanda Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara di bagian timur Indonesia juga berencana melakukan ekspansi untuk pengembangan bandara lainnya, seperti Bandara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara Sepingggan, Balikpapan. Untuk perluasan dan pengembangan kedua bandara tersebut AP I sudah menyiapkan dana sebesar Rp 2,4 triliun. "Total investasi untuk pengembangan terminal baru Ngurah Rai sebesar Rp 1,944 triliun. Sisanya untuk Bandara Sepinggan," jelasTommy. Disisi lain dengan pertumbuhan penumpang yang terus meningkat tentu akan berdampak pada pendapatan dan laba Perusahaan platmerah pengelola bandara ini. Tahun ini perusahaan memproleh laba sebesar Rp 570 miliar. Sementara untuk tahun depan AP I menaikan target labanya menjadi Rp 620 miliar . “Laba itu masih berasal dari sejumlah bandara yang kami kelola seperti Juanda Surabaya, Ngurah Rai Denpasar dan beberapa bandara lain," ujarnya Dari sisi pendapatan AP I mematok target kenaikan untuk tahun 2011 menjadi Rp 2,5 triliun atau naik 8,8 % dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,2 triliun. Pada kesempatan yang sama Deputy Direktur Perencanaan AP I Yudhaprana menjelaskan, untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai Denpasar, terbagi dalam empat tahap.” Saat ini sudah diselesaikan tahap pra kualifikasi,”kata Yudha. Yudha menambahkan, dana pengembangan bandara yang menelan biaya hampir Rp 2 triliun ini ditargetkan selesai pada 2013 dan dananya berasal dari dana internal Capital Exenditure (capex) tahun 2011. Setelah proyek pengembangan diselesaikan, secara otomatis akan meningkatkan kapasitas penumpang di bandara Pulau Dewata ini. peningkatan penumpang akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, jika saat ini kapasitas penumpang di bandara ini sebanyak 10 juta penumpang maka dengan selesainya pengembangan ini kapasitas bandara akan menjadi 25 juta penumpang pada 2025. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKBIS

Pembatasan BBM Bersubsidi Rawan Penyimpangan Pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya digulirkan per Maret 2011 sekilas terlihat seperti kebijakan yang pro rakyat. Namun, kebijakan tersebut disinyalir bermuatan unsur politis, juga terkesan seperti kenaikan harga BBM yang disembunyikan. Terlebih lagi kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan masalah baru. Apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengelimir ekses yang akan terjadi?

pertengahan Desember lalu. Sekarang ini, menurut Evita, terdapat sekitar 70 % orang yang tidak berhak telah menikmati BBM bersubsidi. â&#x20AC;&#x153;Tidak benar kalau pembatasan BBM subsidi yang rencananya akan dimulai Maret 2011 menambah beban orang miskin,â&#x20AC;? ujar Evita.

foto: Amri

omisi VII DPR RI yang membidangi Energi akhirnya menyetujui pengendalian BBM bersubsidi pada rapat kerja antara Komisi Energi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh. Meskipun telah menyetujui, Komisi VII memberikan catanan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait harus mampu menyajikan kajian komprehensif terlebih dahulu pada Januari 2011. Sebanyak tujuh fraksi di Komisi VII DPR menyetujui kebijakan pembatasan BBM subsidi ini. Hanya Fraksi PDIP yang menolak dan Fraksi Partai Gerindra tidak hadir. Namun, beberapa fraksi memberikan catatan kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Fraksi Partai Golkar, misalnya, meminta pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu dengan pertimbangan independen sebelum pelaksanaan pembatasan BBM dilakukan. Keputusan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pelat hitam, menurut rencana, mulai diterapkan pada akhir Maret 2011. Diputuskan pula, secara bertahap, konsumsi BBM bersubsidi jenis premium di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dikurangi. Kebijakan pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bertujuan agar subsudi yang diberikan pemerintah kepada mas yarakat kurang mampu betul-betul tepat sasaran. Hal ini disampaikan Direktur Minyak dan Gas Kemenetrian ESDM Evita H Legowo kepada wartawan

BBM bersubsidi akan tetap diberikan kepada kendaraan umum, bus, angkutan kota, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga serta perahu motor nelayan. Sedang untuk kendaraan ber plat hitam, mobil pemerintah tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi tetapi harus menggunakan Pertamax. Wilayah Jabodetabek yang dinilai paling siap akan menjadi daerah pertama pembatasan BBM bersubsidi ini. Baru kemudian disusul dareah lain secara bertahap. Dengan pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan secara bertahap pemerintah dapat menghemat anggaran. Dan yang diperoleh dari hasil penghematan anggaran yang nantinya akan dialokasikan untuk pengadaan kendaraan umum yang lebih baik.

Aktivitas salah SPBU di Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK EKBIS

Pengamat Migas, DR Kurtubi.

Namun keputusan pemerintah yang telah disetujui DPR ini ternyata mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Baik mereka yang terkena langsung dampak keputusan ini maupun pengamat bidang periminyakan mendesak DPR RI untuk membatalkan rencana ini. Mereka beranggapan keputusan ini akan menimbulkan masalah baru. Pengamat perminyakan DR Kurtubi ketika dihubungi TOPIK melalui telepon selulernya berpendapat, kebijakan ini merupakan menaikan harga BBM secara terselubung dan sangat berlebihan. Rakyat dilarang membeli premium seharga Rp 4500 per liter. Karena tidak ada altenatif lain, mereka terpaksa membeli BBM non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Artinya pemerintah akan memberlakukan harga pasar bebas dan menyerahkan harga BBM kepada para “pemain” sesuai dengan harga pasar dunia. Tidak lagi diatur oleh pemerintah karena tidal lagi bisa dibeli oleh rakyat. Otomatis BBM yang mereka beli adalah BBM dengan harga yang pasar dunia. Hal ini menurut Kurtubi tidak ada dasar hukumnya. Karena Pasal 28 UU Migas No 22 Tahun 2001 yang menyatakan harga BBM diserahkan ke pasar dunia telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kata Kurtubi, memperlakukan harga pasar kepada kendaraan pribadi di Indonesia tidak ada dasar hukumnya. Lebih lanjut Kurtubi mangatakan kebijakan ini juga rawan kebocoran-kebocoran dimana kendaraan umum yang berplat kuning, seperti angkutan kota,

bus dan sepeda motor berpeluang untuk menjual kembali karena disparitas harga yang tinggi. Artinya sama saja dengan mendorong mereka untuk mencari nafkah dengan menjual kembali BBM yang bersubsidi itu. Keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi tidak akan tercapai. Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan mampu untuk mengontrol 50 juta kendaraan yang ada sekarang ini. Di samping itu Kurtubi juga mengatakan, kebijakan ini menandakan ketidakmampuan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang kian tinggi. Kebijakan ini hanya memindahkan konsumsi ke BBM yang harganya lebih mahal kepada masyarakat. Menurut Kurtubi kebijakan ini bukan solusi yang benar dan tidak visioner. Bahkan dia meminta sebaiknya kebijakan ini dibatalkan, dan bukan hanya diundur sampai Maret 2011 mendatang. Lebih lanjut Kurtubi menyatakan, seharusnya pengaturan konsumsi BBM lebih difokuskan pada pemakaian bahan bakar gas yang ramah lingkungan dan harganya lebih terjangkau. Pemerintah seharusnya sejak awal berkonsentrasi pada pengalihan konsumsi energi dari BBM ke gas. Jadi bukan mencari mekanisme yang lain, seperti pelarangan sepihak yang berjangka pendek ini. Kurtubi berpendapat seharusnya pemerintah menaikkan harga premium secara bertahap menuju premium bersubsidi ke angko nol. Harga subsidi pada angka nol dapat terjadi bila harga jual sama dengan harga pokok. Jadi kebijakan yang benar, kata dia bukan de-

ngan melarang orang membeli premium tetapi dengan menaikkan harga premium secara bertahap sampai harga jual sama dengan harga pokok. Memang lebih mahal tetapi tetap lebih murah dari harga internasional. “Kalau diserahkan kepada harga internatsional kasihan rakyat, karena harga akan selalu berubah,” jelas Kurtubi. Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Romahurmuziy mengatakan, keputusan ini sangat riskan. Karena dengan disparitas harga yang ada akan memberikan celah untuk pedagang nakal bermain di pasar gelap. Menurutnya pasar gelap itu sangat mungkin terjadi. Karena disparitas harga bukan lagi menjadi persaingan antar perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing seperti Petronas dan Shell tetapi antara SPBU-SPBU dengan pedagang eceran. Untuk itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyarankan agar Pemerintah membuat perkiraan kebutuhan BBM bersubsidi angkutan umum di tiap-tiap kabupaten yang diperinci sampai tingkat SPBU. Setelah itu, langkah pencegahan yang dapat diambil Pemerintah adalah monitoring via Satuan Tugas (Satgas) Pengawasaan Penggunaaan BBM bersubsidi secara berkala. "Untuk tahap awal dilakukan seminggu sekali. Ketika terjadi penyimpangan dari estimasi bulanan atau harian Satgas langsung bisa melakukan tindakan," paparnya. Selanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme pengendalian konsumsi BBM bersubsidi kepada angkutan umum secara elektronik atau manual. Hal ini untuk memastikan pengguna angkutan umum tidak melakukan “tour” dari satu SPBU ke SPBU lainnya guna menimbun BBM bersubsidi. Langkah yang harus di lakukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran seperti ini adalah memberikan peringatan keras. Bila melakukan pelanggran lagi, maka jangan beri ampun cabut izin SPBU yang bersangkutan. Hal ini berlaku juga terhadap angkutan umum. Cabut juga izinnya. Jika pemerintah tetap akan memberlakukan kebijakan ini perhatian pada aspek pengawasan menjadi sangat penting agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaannya. Bagi trader yang menjual BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak harus diberi sanksi keras. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKBIS

Menggali Peluang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2011

foto: Istimewa

Bank Dunia dalam laporan triwulanannya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Salah satu faktor yang mendasari revisi tersebut adalah faktor cuaca yang tidak normal sehingga mengganggu pasokan pangan dalam negeri. Namun pemerintah tetap yakin laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga sesuai target.

walnya Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2010 bisa mencapai 6%. Namun, adanya gangguan cuaca yang berdampak pada pasokan pangan dalam negeri membuat Bank Dunia menurunkan proyeksinya menjadi 5,9%. Dalam laporan triwulananya Bank Dunia menanyebutkan, selama triwulan ke tiga 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat. Pada umumnya perlambatan ini disebabkan oleh faktorfaktor domestik, misalnya gangguan yang berhubungan dengan cuaca terhadap sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian mengalami gangguan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada menurunnya pasokan produksi pertanian untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu hal ini membuat harga komuditas meningkat yang akhirnya berdampak pula terhadap harga bahan pangan domestik. Hal ini memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan inflasi pada November 2010. Persoalan tersebut, menurut Bank Dunia tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga menjadi tren secara global di mana harga bahan pangan dunia meningkat akibat naiknya permintaan dari pasar-pasar kekuatan ekonomi baru, terutama China, serta ekspansi moneter Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang mendorong harga-harga komoditas non-energi naik. Selain itu Bank Dunia juga mengingatkan akan risiko yang akan dialami dengan derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Jika Indonesia mampu memanfaaatkan dengan baik, maka perekonomian akan terdongkrak naik. Namun sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan secara optimal dikhawatirkan akan membawa risiko pembalikan arus dengan cepat yang tentu saja akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Dalam laporan tersebut ekonom utama Bank Dunia di Indonesia Shubham Chaudhuri juga menegaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memaksimalkan kesempatan yang muncul akibat tingginya aliran modal yang masuk dan harga komoditas di samping mengelola risikonya. Meskipun demikian, Bank Dunia masih melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat. Untuk proyeksi 2011, Bank Dunia memperkirakan tren positif di bidang investasi dan konsumsi swasta akan terus terjaga

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

sehingga ada penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 6,2%. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), inflasi pada November 2010 tercatat 0,6% (month-on -month) naik cukup signifkan dari infalsi pada oktober 2010 yang sebesar 0,06%. Inflasi November sebagaian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok, terutama beras. Namun untuk tahun 2011 Bank dunia memperkirakan tren positif bagi Indonesia dalam investasi dan penguatan konsumsi swasta akan berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2010. Pada 2001 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan naik mencapai 6,2% atau belum mencapai target pemerintah yang mematok pada angka 7%. Untuk mencapai pertumbuhan 7% seperti yang di inginkan pemerintah, Bank Dunia berpendapat masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia terutama melakukan invesatasi prasarana dan kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. APBN 2011 yang baru disahkan menurut Bank Dunia merupakan suatu langkah positif. Dengan peningkatan alokasi belanja modal dan upaya-upaya tambahan untuk menangani rintangan lambatnya pencairan anggaran belanja dapat memberikan nilai tambah untuk mencapai target pertumbuhan seperti yang diinginkan. Jika Bank Dunia merevisi sedikit proyeksi pertumbuhan tahun ini, maka pemerintah sebaliknya. Pemerintah tetap optimistis laju pertumbuhan ekonomi akan terjaga sesuai target karena pada triwulan IV/2010 diperkirakan bakal terjadi akselerasi sehingga capaiannya akan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III/2010 yang hanya 5,8%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, laju pertumbuhan bisa meningkat sebesar 0,3% pada triwulan IV/2010 dibandingkan triwulan sebelumnya. “Kita harapkan bisa lebih tinggi dari triwulan III lalu. Bank Indonesia (BI) juga sudah melakukan prediksi. Saya yakin bisa, katakanlah di atas 6%. Harapan kita bisa mencapai 6,1%,”ujar Armida. Optimisme tersebut didasarkan atas berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mulai bergerak naik. Armida juga mengatakan

foto: Istimewa

TOPIK EKBIS

tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini yang menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Sementara dari sisi belanja pemerintah, penyerapan anggaran juga akan terdongkrak pada triwulan IV/2010. “Penyerapan anggaran kan sudah dipush,”kata dia. Namun, Armida mengakui sulit untuk mencapai target menekan inflasi pada level 5% plus minus 1%. Tekanan inflasi yang mencapai 5,9% pada November 2010 diprediksi akan lebih besar atau melewati target pemerintah. Armida menyebutkan, tekanan inflasi secara keseluruhan untuk tahun 2010 bisa menembus angka 6%. Terlepas dari itu, lanjut Armida, jika seluruh capaian dan target pemerintah dapat terealisasi, maka secara otomatis Indonesia berhasil menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi nasional di tengah belum pulihnya perekonomian global. Momentum pertumbuhan yang terjaga positif, imbuh dia, akan memberikan optimisme dalam memasuki tahun 2011. Pemerintah menginginkan agar laju pertumbuhan ekonomi tahun depan terakselerasi lebih tinggi, dengan target 6,4% yang ditetapkan dalam APBN 2011. Tantangannya, lanjut Armida, adalah menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya tekanan inflasi yang disebabkan ketidakpastian kondisi perekonomian global. “Bicara soal pertumbuhan, maka tantangan dan hambatan yang ada harus diperhatikan.Target inflasi kita tahun 2011 kan 5,3%,”paparnya. Hal ini juga disampaikan Armida kepada seluruh perwakilan Bappeda provinsi dalam konsultasi nasional per-

encanaan yang digelar pada pertengahan Desember 2010 lalu. Armida meminta agar pemerintah daerah juga turut serta memperhatikan kondisi perekonomian global dan dampaknya terhadap Indonesia. Persoalan pangan dan energi disebutnya sebagai fokus untuk tahun 2011 yang harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa tingkat perekonomian Indonesia kini berada pada peringkat 16 besar di dunia. Dengan itu, menurut Hatta, prospek perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dari target yang ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Hatta menjelaskan, berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2010 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,5 persen pada 2011. Meski demikian, kata Hatta, pembangunan ekonomi yang cukup berhasil tersebut tampaknya belum berdampak positif terhadap tingkat angka kemiskinan di seluruh wilayah RI. Untuk itu, Hatta berharap agar tugas ini harus dijalankan oleh semua pihak. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah. Dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa sebetulnya kita bisa membuat perekonomian Indonesia tumbuh seperti yang terjadi pada negara India, China, atau Brazil. Tinggal bagaimana kita mengorganisir segala potensi yang ada. Dengan kerja keras semua pihak, kita bisa berharap negeri yang kaya raya ini mampu bersaing secara global yang pada akhirnya cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. ] Amri/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKBIS

Secara umum bagai mana Anda melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010? Kalau saya lihat secara umum pertumbuhannya hampir sama seperti pada tahun sebelumnya. Saya tidak melihat banyak penambahan, tidak banyak investasi yang terjadi. Hal ini disebabkan pada 2008-2009 itu kan terjadi kirisis moneter. Dan dampaknya akan dirasakan hingga pada 2011. Jadi menurut Anda secara umum pertumbuhan ekonomi di 2010 ini tidak signifikan? Tidak, bahkan pada 2010 justru terjadi ketidakpastian karena beberapa persoalan. Persoalan pertama adalah karena negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, yang merupakan lokomitif dunia sedang menghadapi kendala di dalam negerinya masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kedua, persoalan yang timbul karena faktor iklim dan minyak juga akan jadi kendala besar buat kita. Karena hal ini berdampak kepada kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, gula, terigu, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan inflasi yang tinggi. Menurut Anda kebijakan pemerintah belum pada track yang benar? Kalau saya melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah satu pun belum ada yang jadi. Pembangunan infrastruktur kita sangat lambat. Misalnya soal listrik, pemerintah menjanjikan pada 2010 ini akan memasok 10.000 MW, nyatanya yang terealisir hanya 2.000 MW, yang akan datang baru akan bertambah 3.000 MW lagi. Jadi bagaimana orang mau melakukan pengembangan usaha

foto: Surya/Redaksi MajalahTopik

emerintah tetap optimistis laju pertumbuhan ekonomi pada 2010 akan terjaga sesuai target. Pemerintah mengklaim tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini yang menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan ekonomi nasional,mulai dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor. Akan tetapi, kalangan pengusaha justru pesimis target tersebut bisa tercapai. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan para pelaku usaha, Khairul Amri dari Majalah TOPIK mewancarai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi. Berikut petikannya.

Sofjan Wanandi:

Pemerintah Jangan Hanya Obral Janji atau berinvestasi kalau listrik tidak ada, gas juga tidak cukup tersedia. Intinya infrastruktur kita macet semua. Selain itu masalah utama kita sekarang ini adalah soal tanah. Undang undang soal infrastruktur tanah ini dijanjikan tahun ini akan selesai, tapi kenyataannya drafnya saja belum sampai ke DPR. Saya pikir yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pada 2010 itu adalah pengusaha bukan pemerintah. Pemerintah yang selama ini ikut sebagai lokomotif tahun ini justru tidak berbuat apa-apa. Menurut saya, pemerintah hanya bicara politik saja. Artinya kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia di 2010 ini masih jauh dari harapan para pelaku usaha? Sangat jauh dari harapan kita, waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari terobosan-terobosan pada sektor ekonomi justru kisruh. Birokrasi kita masih tetap menghambat, malah kalau dengan otonomi daerah seperti sekarang ini lebih mempersulit kita (pelaku usaha). Karena lebih banyak aturan yang yang harus kita hadapi. Beberapa waktu lalu bank dunia

merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mereka menurunkan proyeksi dari 6% menjadi 5,9%. Apakah menurut Anda hal ini merupakan indikasi bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tercapai? Saya bisa bilang tidak akan tercapai. Tahun depan pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia akan tumbuh 6,4% dengan segala alasannya itu, kalau dengan cara kerja tetap seperti sekarang ini target pemerintah tidak akan tercapai. Menurut saya malah bisa turun. Bagaimana pelaku usaha mau berinvestasi kalau lahan tidak tersedia, listrik tidak ada. Pemerintah seperti tidak memiliki sense of urgent di bidang ekonomi. Padahal sebenarnya sekarang ini panglimanya bagaimana memperbaiki ekonomi, mencari terobosan-terobosan baru. Ini birokrasi malah menghambat. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk ikut dalam Free Trade Area (FTA), menurut Anda menguntungkan atau justru merugikan perekonomian kita? FTA ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan kita, karena ketidaksiapan kita. Sebelumnya peme-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKBIS rintah menyatakan kesiapan kita dalam arti menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah untuk menyongsong FTA ini. Tapi ternyata pemerintah tidak bisa menyelesaikan PR yang terkait dengan FTA ini. Karena itu momentum yang seharusnya dapat menarik investor masuk, mereka tidak jadi masuk ke Indonesia. Bagaimana dengan sektor riil? Menurut Anda apakah kebijakan pemerintah sudah banyak membantu pelaku usaha di sektor ini? Sekarang saya lihat lebih banyak mengganggu dari pada membantu. You bisa lihat sendiri kalau birokrasinya mengganggu terus. Orang-orangnya ribut terus, belum lagi korupsinya. Saya tidak melihat kalau kita (pelaku usaha) ini dibantu. Anggaran belanja yang sudah ada saja tidak bisa dihabiskan. Bagaimana kita bisa berharap dengan kondisi seperti ini, ada duitnya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Padahal anggaran itu bisa menggerakkan sektor riil.

foto: Istimewa

Pemerintah mengklaim arus modal asing yang masuk ke Indonesia sangat besar dan berperan dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia, tanggapan Anda ? Menurut saya itu baru rencanarencana saja, belum terealisasi. Mereka bisa saja mengklaim arus modal asing yang masuk cukup besar. Mereka (pemodal asing) masuk juga lihat-lihat dulu, bagaimana iklim investasi itu sendiri. Dan pemerintah tidak bisa meyakinkan mereka. Meskipun mereka sudah mengantongi izin dari pemerintah belum tentu mereka akan melaksanakan. Jadi menurut Anda modal asing yang masuk cukup signifikan ke Indonesia hanya klaim sepihak dari pemerintah? Modal asing yang banyak masuk itu di capital market kita, hot money. Bukan untuk investasi. Jadi tidak menyentuh sektor riil. Kalau di negara lain memberikan bunga yang lebih besar dari kita, dana itu mereka tarik lagi. Karena sekarang ini bunga untuk penempatan dana jangka pendek di negara kita lebih menarik dari negara-negara dikawasan Asia Pacifik. Kalau yang betul-betul yang ingin berinvestasi, dana luar yang masuk masih sangat sedikit.

Pemerintah menargetkan hingga 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mencapai 7,7%, Anda optimis target ini bisa di capai? Kalau pemerintah bisa menyelesaikan pekerjan rumah yang saya katakan tadi, saya optimis bisa tercapai. Indonesia dengan segala potensi sumber daya alamnya adalah negara yang kaya. Untuk mencapai itu sebenarnya bukanlah hal sulit. Sayangnya pemerintah tidak bisa melakukan pekerjaan rumah yang bisa menarik investor untuk berinvestasi di negara kita. Pekerjan rumah yang harus segara diselesaikan oleh pemerintah Indonesia? Pertama adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi investor. Kedua adalah mengenai infrasruktur, terutama ketersedian pasokan listrik dan gas. Ketiga, adalah masalah tanah dan tata ruang. Keempat, masalah ketenagakerjaan termasuk dengan UU No 13 Tahun 2003 yang menuai kontroversi, karena merugikan pekerja dan pengusaha. Dan kelima debirokratisasi. Birokrasi kita yang menimbulkan hight cost ini betul-betul dikoordinasikan dengan baik. Koordinasi antar departemen maupun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dengan baik. Itu saja yang diminta oleh pelaku usaha. Kalau kelima PR ini bisa diselesaikan pemerintah, saya yakin pertumbuhan ekonomi 7-8% dapat terealisasi. Ekonomi kita harus tumbuh paling tidak 6,7% agar dapar menampung tenaga kerja yang terus bertambah. Kalau pertumbuhan (ekonomi) kita di bawah itu, maka pengangguran akan terus bertambah. Apalagi inflasi kita juga tinggi,sekitar 6%. Selaku pelaku usaha, apa harapan Anda kepada pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di 2011? Harapan saya adalah pemerintah itu menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama. Kemudian pemerintah harus menyelesaikan PR-nya. Jangan hanya janji janji saja, tapi direalisasikan. Dan yang paling penting SBY harus berani membuat terobosan-terobosan, agar kredibilitas pemerintah tidak terus menurun sehingga berdampak negatif di mata para investor. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK EKBIS

Terjerat Kontrak Leasing Persaingan bisnis leasing kendaraan bermotor yang semakin ketat, mendesak dilakukannya terobosanterobosan jitu untuk menarik konsumen dalam ikatan kontrak kerjasama. Sayangnya, perjanjian kontrak tersebut riskan terjadinya ketersinggungan antara konsumen dengan pihak leasing.

enyut bisnis yang terjadi di Kota Metropolitan Jakarta sangat terasa. Berbagai industri dan pusat bisnis tumbuh di kota ini. Maka tak heran jika perputaran dana yang terjadi di Jakarta jauh lebih cepat dibanding kota-kota lain di Indonesia. Ini juga yang mengantarkan berbagai perusahaan baik level lokal, nasional sampai internasional tumbuh dan berkembang di Jakarta. Termasuk perusahaan pembiayaan atau leasing kendaraan bermotor. Semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang mencari peruntungan di Jakarta membuat persaingan di sektor bisnis ini kian ketat. Pelbagai program ditawarkan pihak leasing, terutama lewat tim marketingnya, untuk menarik minat konsumen membeli produk-produk kendaraan di perusahaan tersebut. Bahkan ada juga leasing yang berani menawarkan jasa kredit motor tanpa uang muka. “Kredit

motor tanpa uang muka ini biasanya untuk jenis motor yang produksinya banyak, tapi kurang dimininati konsumen,” kata seorang mantan surveyor, sebut saja namanya Irfan, di salah satu perusahaan leasing di Jakarta. Ifran sendiri ketika itu ditargetkan agar mampu menjual 30 unit sepeda motor setiap bulan. “Ya, minimal saya harus mampu menjual 25 unit motor setiap bulan,” imbuhnya seraya menambahkan ia harus berjibaku mencari klien agar mau membeli atau mengkredit motor dari perusahaan tempatnya bekerja. Salah satunya, Ifran menawarkan layanan kemudahan tanpa uang muka. Layanan kemudahan seperti ini bisa saja menggugah konsumen untuk menjalin kontrak kerjasama kredit motor. Seperti halnya ketertarikan Ibu Darsih, yang tak lain mertua Ifran, menjalin kontrak kerjasama kredit motor dengan pihak Fara Finance cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebetulan ketika

itu putera bungsu Darsih, Ryan, belum memiliki kendaraan. Janda beranak empat ini pun menandatangani kontrak kerjasama pengkreditan motor selama tiga tahun, dengan uang muka sebesar Rp 300 ribu, medio Maret 2009. Selang berjalan delapan bulan, Darsih tak menemui hambatan berarti dalam pembayaran cicilan kredit motornya itu, sebesar Rp 500 ribu lebih. Namun, memasuki bulan kesembilan (November 2010), ia mulai menemui kendala. Sebab, katanya, putera bungsunya yang bekerja di sebuah restoran baru mendapat gaji dari kantornya per tanggal 29 setiap bulannya. Melihat kondisi seperti itu, sang kolektor (penagih cicilan), pun tak tinggal diam. Dia terus menagih cicilan kredit motor tersebut kepada Darsih. Atas pengakuan Darsih, ia lantas meminta kebijaksanaan kepada pihak Fara Fincance agar cicilan tersebut dibayarkan setiap tanggal 29, dari semula setiap tanggal 2 awal bulan yang sudah ditentukan. “Bersyukur, pimpinan Fara Finance menerima permohonan saya,” ujar Darsih seraya menambahkan ia lantas membuat surat pernyataan akan membayar tunggakan cicilan tersebut untuk dua bulan, yang akan dibayar pada tanggal 29 Desember 2010. Tapi apa yang terjadi kemudian? Rupanya pimpinan kolektor perusahaan finance tersebut, yang belakangan dike-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK EKBIS

Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo. “Anehnya, ketika saya ingin menebus motor itu, pihak Fara Finance membebankan saya harus membayar tunggakan bulan November dan Desember 2010, ditambah pembayaran empat bulan ke depan,” ungkap Darsih seraya menahan kesedihannya. “Dari mana saya harus membayar uang sebanyak itu,” tanyanya penuh kebingungan. Ia pun lantas memasrahkan nasib sepeda motor anaknya itu “lepas” lantaran tak mampu memenuhi permintaan pihak Fara Finance. Dalam perkara kontrak kerjasama seperti ini, memang sangat riskan terjadinya ketersinggungan antara pihak konsumen dengan perusahaan leasing. Kasus bentrokan yang terjadi di Ruko Cempaka Mas, Kamis, 12 Desember 2010, misalnya. Pemicu bentrokan di ruko tersebut diduga akibat sikap arogan pihak leasing yang menarik kendaraan konsumen secara paksa. Seperti diberitakan, Kamis itu di Kawasan Ruko Cempaka Mas, bentrokan terjadi antara kelompok pria berpakaian yang bertulis Forum Betawi Rempug (FBR) dan ormas kepemudaan. Diduga bentrokan dipicu oleh penarikan unit mobil yang cicilannya belum dilunasi. Polisi menyita puluhan senjata tajam setelah berhasil membubarkan bentrokan.

Namun pihak leasing PT Oto Multiartha membantah telah menurunkan paksa penumpang mobil APV, yang diakui Front Betawi Rempug (FBR) sebagai anggotanya. Pihak leasing menyatakan, mobil bernopol B 1689 VFB itu disita secara baik-baik. "Kami bawa mobil itu baik-baik dari kantornya di Jakarta Selatan," kata seorang karyawan freelance PT Oto Multiartha, Efendi Saragih kepada wartawan. Menurut Efendi, penumpang mobil itu sendiri menandatangani surat penyitaan yang diberikan leasing. "Dia tanda tangani kok suratnya, berarti kita meminta baik-baik," katanya. Efendi menjelaskan, kreditur mobil APV tersebut adalah Iwan. Mobil yang dikredit oleh Iwan itu sudah menunggak selama 6 bulan. "Sesuai perjanjian, kalau nunggak, kita sita barangnya," cetusnya. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan banyak leasing yang menerapkan kontrak secara sepihak sehingga mengeksploitasi konsumen kendaraan. "Kebanyakan kontrak yang dibuat leasing tidak fair. Ketika kontrak itu diberikan kepada yang lemah mereka cenderung dieksploitasi," kata Ketua Harian YLKI Sudaryatmo seperti dikutip detikcom. Klausul kontrak antara pihak konsumen dan leasing menyebutkan bila konsumen tiga kali berturut-turut

menunggak pembayaran kendaraan, maka pihak leasing berhak untuk menarik paksa kendaraan itu. Di sisi lain, konsumen tidak memiliki kuasa menanggapi tuntutan tersebut. Celakanya, kata Sudaryatmo, beberapa leasing menerapkan pembebanan biaya penarikan kepada konsumen. “Bahkan biaya itu bisa melampaui biaya tunggakan karena biaya penarikan tidak tercantum dalam klausul. Yang jadi masalah lagi leasing menggunakan pihak ketiga saat penarikannya," tutur Sudaryatmo. "Bagi konsumen lebih baik membayar tunggakan daripada membayar biaya penarikan," imbuhnya. Dia menambahkan, selama ini tidak ada lembaga negara terkait yang mengawasi kontrak yang tidak sinergi antara konsumen kendaraan dan pihak leasing. Bapepam LK hanya mengawasi kegiatan usaha lembaga leasing dan tidak memiliki kewenangan mengawasi klausul yang tertera dalam perjanjian tersebut. "Di kita belum ada yang mengawasi kontrak itu, kalau di luar negeri ada lembaga kehakiman yang mengawasinya," jelas Sudaryatmo. YLKI sendiri mengaku banyak menerima aduan terkait tindakan leasing yang semena-mena menarik kendaraan konsumennya. "Kalau kaitannya dengan hak itu susah, karena terkait dengan kontrak," ujarnya. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

tahui bernama Maringan tidak menyetujui kesepakatan tersebut. Buntutnya, Selasa pagi, 21 Desember 2010, ketika Ryan baru saja memarkirkan motornya di area kantornya, tiba-tiba ia dihadang seorang pria yang tak dikenalnya. Pria itu lantas memperlihatkan surat tugas dari Fara Finance untuk menarik motor Ryan.

TOPIK NASIONAL Peringatan Hari Ibu Ke-82

Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Kaum Perempuan “… ribuan kilo, jarak yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan walau langkah kaki penuh darah-penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan Tak mampu ku membalas…Ibu”

ibu dalam membesarkan dan mendidik buah hatinya. Ya, 22 Desember seakan menjadi hari yang sangat spesial bagi kaum perempuan, khususnya para ibu, di negeri khatulistiwa ini. Sesungguhnya, peranan seorang ibu tidak hanya menjadi bahan ingatan dan renungan pada tanggal itu saja. Setiap anak di belahan bumi mana pun, khususnya Indonesia, haruslah senantiasa menjadi bahan renungan setiap saat dan setiap waktu. Tahun ini, peringatan Hari Ibu ke-82 pada 22 Desember 2010 dipusatkan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini In-

foto: Istimewa

epenggal syair yang dipopulerkan penyanyi kawakan Iwan Fals ini, kiranya, menjadi gambaran bagaimana kasih seorang ibu tak’kan pernah padam. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, ia berusaha memberikan kasihnya yang abadi kepada anak-anaknya, meski harus bersimbah peluh dan darah. Bagaimana dengan kita, anak-anaknya? Mampukah kita membalas segala apa yang telah dikorbankan sang ibu? Setiap tahun, setiap anak di Indonesia diingatkan akan peran seorang

donesia Indah (TMII), Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa para ibu wajib ikut bertanggungjawab membangun nilai, watak dan perilaku baik anak-anak Indonesia menuju karakter bangsa yang bermoral, tangguh dan unggul. “Tidak boleh diserahkan kepada lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, dan jalur formal semata. Lebih banyak kebersamaan antara para ibu, orang tua dibandingkan kebersamaan mereka dengan para guru di sekolah-sekolah,” ujar Presiden SBY. Ditambahkan Presiden SBY, dalam hal pembangunan karakter bangsa dan budi pekerti yang baik ini, pertama-tama menjadi tanggung jawab dan kewajiban para ibu dan orang tua. Hal lain yang juga menjadi peran ibu dan orang tua adalah upaya untuk mendidik dan membangun perilaku hidup sehat menuju masyarakat yang sehat. Artinya, pengenalan akan hidup sehat, kiranya, diberikan pada anak-anak sedini mungkin. Secara lebih luas, Presiden menegaskan, bahwa ada dua agenda penting yang akan menjadi tanggung jawab dan peran bagi kaum perempuan, organisasi, dan lembaga perempuan di Indonesia. Pertama, pastikan anak-anak menyayangi dan memperlakukan dengan baik lingkungan alam yang ada di negeri ini. “Teruskan memasyarakatkan katakata bijak, lingkungan sehat, masyarakat

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK NASIONAL

sehat, lingkungan baik, masyarakat aman, menjadi nilai, perilaku, bagian dari kehidupan kita,” tutur Presiden yang juga berharap agar kaum perempuan meneruskan gerakan kaum perempuan tanam dan pelihara pohon, bagian dari gerakan nasional satu miliar pohon tiap tahun di Indonesia. Karena naluri seorang ibu adalah naluri menanam dan memelihara dan bukan menebang dan merusak. Oleh karena itu, tepat dan patut kaum ibu menjadi pelopor untuk anak cucu melakukan gerakan menanam dan gerakan memelihara pohon. Kedua, berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, diharapkan agar gerakan kaum perempuan, aktivis perempuan juga ikut membantu, mendorong, dan membimbing kaum ibu mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilaksanakan banyak tempat. Dalam aktivitasnya, menurut Presiden SBY, menjamah untuk membantu dan mendorong gerakan UMKM, misalnya dalam industri rumah tangga, kerajinan tangan, usaha perhiasan, batik dan tenun, warung dan restoran, makanan dan minuman, serta pelatihan kaum perempuan tumbuh dan berkembang di Indonesia. “Kalau kita terus dorong komunitas perempuan dalam usaha UMKM itu, maka sejarah menunjukkan, begitu juga di negara ini akan lebih sukses lagi pengembangan koperasi UMKM di negeri ini,” jelas Presiden. Selain itu, Presiden SBY juga berharap, agar terus mendorong dan melibatkan kaum perempuan dalam menjalankan program-program pro rakyat, misalnya PNPM mandiri. “Saya ingin komunitas perempuan diajak untuk memikirkan dan memilih apa saja yang harus dimajukan,” tegas Presiden.

Program lain yang hendaknya melibatkan perempuan adalah ikut serta menjalankan KUR yang telah menyediakan anggaran 500 triliun selama 5-10 tahun dengan jaminan pemerintah. Keterlibatan kaum perempuan itu diharapkan agar dana mengalir dengan baik dan banyak lagi UKM yang mendapatkan akses dari KUR. Kalau hal tersebut dijalankan, Presiden yakin akan banyak lagi bisnis dan usaha tumbuh dan menarik lapangan pekerjaan. “Kalau lapangan kerja tercipta, pengangguran berkurang, punya pendapatan. Akhirnya hidupnya makin baik, kemiskinan berkurang,” tandas Presiden. Peringatan Hari Ibu kali ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu didukung oleh enam organisasi perempuan, yakni SIKIB, KOWANI, Tim Penggerak PKK, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita Persatuan, serta dari kementerian lembaga terkait lainnya. Melalui peringatan Hari Ibu ke-82 yang mengangkat tema “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki untuk Membangun Karakter Bangsa dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bermartabat” ini dapat dilihat bahwa perempuan Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air dapat menikmati hasil pembangunan, berperan serta secara aktif di seluruh bidang pembangunan, dan merupakan agen perubahan bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagai mitra sejajar. Peringatan Hari Ibu kali ini juga merupakan momentum untuk mengevaluasi dan mengapresiasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Dalam sambutannya, Menteri Ne-

gara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari mengatakan, tema peringatan Hari Ibu kali ini mengacu pada komitmen Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki serta mencapai kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan anak. Ini sesuai dengan komitmen di dalam Tujuan Pembangunan Milenium yang perlu dicapai pada tahun 2015. “Upaya-upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga harus menjadi agenda utama penegakan hak azasi perempuan,” ujar Linda yang juga menekankan bahwa peran perempuan dalam mendukung masalah gizi kurang dan buruk juga penting dalam menciptakan SDM berkualitas sebagai salah satu cita-cita bangsa. Kemeriahan Hari Ibu tahun ini tidak hanya diperingati di Jakarta saja, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, peringatan Hari Ibu dikemas dalam sebuah acara bertajuk “Seribu Anak Cium Kaki Ibu”. Kegiatan yang digelar di Gedung Korpri Sumenep, Jalan Dr Cipto, ini pun berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam kategori peserta terbanyak dalam melakukan mencium kaki ibu. Sebelumnya, di Tangerang juga ada acara sungkem atau cium kaki yang diikuti peserta 985 anak. Di Jakarta, tepatnya di PN Jakarta Barat, sebanyak 158 ibu-ibu yang berdomisili di Jembatan Besi, Tambora, beramai-ramai datang dengan membawa tumpeng berukuran sedang. Gunungan nasi berwarna kuning dengan aneka lauk seperti telur dadar dan ayam goreng itu diberikan kepada PN Jakarta Barat yang terletak di Jalan S Parman, Jakarta Barat, sebagai ungkapan rasa terima kasih telah mengurus akte kelahiran gratis. “Ini salah satu bentuk dukungan kita karena kita diberikan kemudahan mengurus akte kelahiran anak secara gratis. Acara ini juga karena bertepatan dengan Hari Ibu, makanya kita berikan tumpeng,” kata salah seorang ibu, Ana, seperti dikutip dari situs detikcom. Kiranya, peringatan Hari Ibu yang setiap tahun digelar tidak hanya sekedar acara seremonial semata. Diharapkan, peran dan serta kaum perempuan, khususnya para ibu, dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang handal, bermartabat, dan berjiwa nasionalis. Bukankah sebuah bangsa besar akan terwujud melalui tangan seorang ibu sejati? ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

foto: Istimewa

TOPIK NASIONAL

Hj Melani Leimena Suharli (Wakil Ketua MPR RI)

“Saatnya Kebangkitan Kaum Perempuan” Jadikan Hari Ibu sebagai momentum kebangkitan kaum perempuan Indonesia untuk dapat menentukan hidupnya sendiri.

i era keterbukaan dan kesetaraan gender, kaum perempuan saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Sekarang ini, perempuan tidak hanya berdiam diri saja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Perempuan

sekarang ini bisa memilih ingin menjadi apa saja, menjadi ibu rumah tangga, berkarir, berusaha, atau berpolitik. Kebangkitan kaum perempuan, khususnya di Indonesia, itu menjadi sorotan tersendiri bagi Melani Leimena Suharli. Kebangkitan kaum perempuan dimana

mereka sekarang ini sudah dapat memilih untuk menjadi apa saja sesuai kehendak dan kemampuannya. Sehingga, bagi Melani yang saat ini menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua MPR RI, Hari Ibu yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 22 Desember merupakan momen kebangkitan bagi kaum perempuan untuk dapat menentukan hidupnya sendiri. Melani pun memaknai Hari Ibu dalam tiga sisi, sebagai seorang ibu, isteri, dan perempuan Indonesia yang kini duduk di parlemen. Sebagai seorang ibu, ia harus mampu mengayomi anak-anak dan keluarganya. Ibu bisa menjadi seorang ‘pahlawan’ jika berhasil mempersembahkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas kepada bangsa dan negara. Sebagai seorang isteri, memiliki peran mendampingi suami agar senantiasa melangkah atau berjalan di ‘jalan yang lurus’ dalam pekerjaannya. Artinya, seorang isteri tidak membangkitkan keinginan suami untuk melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum, seperti melakukan tindak korupsi. “Kalau isteri selalu mengingatkan suami, secara otomatis pun suami akan merasa bahwa apa yang telah diberikannya kepada isteri dan keluarga sudah mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum, seperti korupsi. Jadi, di sini peran isteri sangat penting dalam mendampingi suami pada kondisi apa pun, baik susah maupun senang,” tutur politisi dari Partai Demokrat ini. Bagi Melani, saat ini sudah tidak ada lagi yang tidak mungkin dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan dinilainya telah cukup berhasil dan mengalami kemajuan di setiap lini. Kesempatan bagi kaum perempuan Indonesia saat ini sudah ada dan sangat terbuka. “Kita sudah pernah memiliki Presiden seorang wanita. Menteri kesehatan yang sejak zaman orde baru lalu selalu dipegang kaum pria, sekarang, pada zamannya Presiden SBY dijabat kaum perempuan dua kali. Untuk beberapa posisi penting di perusahaan BUMN, seperti Pertamina yang tidak pernah ada cerita dipimpin seorang perempuan, tapi sekarang perempuan yang memegang posisi penting itu. Jenderal pun sekarang sudah ada yang perempuan,” ujar wanita kelahiran Jakarta, 27 Januari 1951 ini. Disinggung mengenai nasib para Tenaga Kerja Wanita (TKW) kita yang bekerja di luar negeri dan kerap me-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL penganiayaan yang dialami sejumlah TKW dan TKI kita di luar negeri itu dikarenakan kurangnya akses komunikasi dengan pihak luar. Karenanya, menurut saya, kalau tidak moratorium berhenti dulu, harus dipastikan terlebih dahulu orang atau pekerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri bisa melakukan komunikasi dengan kita. Dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyalur tenaga kerja kita dengan perusahaan penerima tenaga kerja kita di negara penerima,” tandas Penasehat Fraksi Partai Demokrat periode 2010-2014 ini lebih lanjut. Berbagai kesibukan dan aktifitas, baik sebagai seorang ibu, seorang isteri, wanita pengusaha, dan wakil rakyat, Melani tak merasakan hal itu menjadi beban berat yang harus ditanggungnya. Sebuah pekerjaan, katanya, bisa menjadi berat tapi juga bisa menjadi ringan. Tergantung bagaimana kita memulainya, ujarnya. Ia pun mengaku berusaha selalu menikmati, berpikir positif, dan senang setiap melakukan pekerjaanpekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. “Memang, terkadang, ada saja masalah dan cobaan yang datang. Tapi, itulah dinamika kehidupan dimana semua pasti ada solusinya. Cobaan itu akan datang terus, tapi pasti ada solusinya. Dan kita harus menikmati semua pekerjaan yang diberikan. Memang melelahkan, tapi, kalau kita menikmatinya, maka kelelahan itu tidak akan terasa,” tambah pengagum sosok Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini. Melani mencontohkan apa yang sedang dilakukan dirinya dan jajaran pimpinan MPR RI lainnya. Saat ini me-

reka sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Melani tak menampik jika pada awalnya apa yang sedang dilakukannya itu dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Namun, ujar Melani, dirinya terus menekankan bahwa upaya mensosialisasikan keempat pilar bangsa itu tak boleh berhenti dan harus terus menerus dilakukan. Melani melihat, keempat pilar bangsa tersebut sudah mulai dilupakan oleh bangsa Indonesia, khususnya para generasi muda sekarang. Membandingkan pidato Presiden AS Barack Obama di Kampus Universitas Indonesia (UI) saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, Melani pun mengungkapkan keprihatinan sekaligus keharuannya. Haru lantaran Presiden AS yang akrab disapa Barry itu memuji pluralism di Indonesia, prihatin karena justru keberagaman itu mulai luntur di Tanah Air sendiri. “Pernyataan Presiden AS Barack Obama bahwa spirit Bhineka Tunggal Ika bisa dibawa ke dunia menunjukkan kepeduliannya terhadap pilar negara kita. Bagaimana dengan kita yang justru pemilik pilar negara itu tetapi tidak peduli. Sebagai anak bangsa, kita semua harus me-revitalisasi dan merektualisasi sila-sila Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” papar Melani yang tak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk para pejabatnya, agar ikut mensosialisasikan dan mengimplementasikan empat pilar bangsa ini. ] Endang

foto: Istimewa

ngalami tindakan kekerasan serta penganiayaan, Melani mengaku merasa prihatin dan miris. Acapkali, katanya, usai membaca berita-berita mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap TKW Indonesia di luar negeri, ibu tiga anak ini tidak bisa memejamkan mata. Dirinya pun senantiasa membayangkan apa yang telah dialami dan diterima para TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karenanya, putri dari tokoh pahlawan nasional Johanes Leimena ini menyarankan agar segera dilakukan moratorium atau pengkajian ulang terhadap pengiriman para TKW dan TKI ke luar negeri. “Harus pula dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pengiriman-pengiriman TKW dan TKI oleh perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri, karena saat ini masih banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berstatus ilegal. Harus dicegah sekuat mungkin pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang ilegal itu,” tegas istri dari Drs H Muhammad Suharli ini. Menurut Melani yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini, masih banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya TKW, yang mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan oleh majikannya, lebih dikarenakan kurang dan tidak adanya komunikasi antara pekerja Indonesia yang mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan dengan pihak atau dunia luar. Semestinya, komunikasi harus tetap terjalin antara pekerja dengan keluarga dan perusahaan penyalur tenaga kerja yang telah mengirimnya ke luar negeri. “Banyak peristiwa atau kasus kekerasan dan

Saat pengangkatan Wakil Ketua MPR-RI.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL

Rekam Jejak Hj Melani Leimena Suharli Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Jabatan di Perusahaan Jabatan di Dewan

: Hj Melani Leimena Suharli : Jakarta/27 Januari 1951 : 1. STIE Ganesha 2. STIA YAPPAN : 1. Komisaris Utama PT Al Amin Universal 2. Direktur Utama PT Lendra Keraton 3. Komisaris PT Manasik Prima : 1. Wakil Ketua MPR RI (2009-2014) 2. Dewan Pertimbangan KPP-RI (2009-2014) 3. Penasehat Fraksi PD (2010-2014)

foto: D

ok Prib

adi

Organisasi Profesi : 1. Ketua IWAPI DKI (1998-2002) 2. Sekjen DPP IWAPI (2002-2007) 3. Sekjen INKOWAPI (Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia) (2002-2004) 4. Ketua Komite Tetap Pariwisata KADIN DKI (2003-2008) 5. Wakil Ketua Komite Timur Tengah â&#x20AC;&#x201C; KADIN Indonesia (2006-2008) 6. Anggota Dewan Pertimbangan â&#x20AC;&#x201C; KADIN DKI (2008-2013) 7. Wakil Ketua I Komtap Bidang Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup KADIN Indonesia (2009-2013) 8. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPD ASITA (Asosiasi Travel) DKI Jakarta (2008-2012) 9. Wakil Ketua Kompartemen Perhubungan HIPPI (2009-2010) 10. Wakil Bendahara AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI) (2007-2012) 11. Penasehat DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) (2009-2014) 12. Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (2010-2015) Organisasi Politik : 1. Wakil Sekjen Partai Demokrat (2006-2007) 2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (2007-2010) 3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (2010-2015) Penghargaan : 1. Anugerah Citra Kartini Indonesia (2003) 2. Bakti Koperasi dari Departemen Koperasi (1999) 3. Wanita Pembangunan dari Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita (1998) : Drs H Muhammad Suharli : 1. Kompol H Suhandana Cakrawijaya, SIK 2. H Ali Muhammad, SE., AK 3. Hj Lendra Kraton, S.Sos, M.Eng

foto: Dok Pribadi

Nama Suami Nama Anak

Bersama keluarga.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL

Sejarah Peringatan Hari Ibu Menurut Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Hari Ibu bagi bangsa Indonesia lebih dilihat dari perspektif sejarah dan perjuangan kaum perempuan kemerdekaan Indonesia, yaitu semangat untuk mengubah bangsa menjadi lebih baik dan sekaligus menandai gerakan emansipasi. â&#x20AC;&#x153;Itulah cikal bakal dari gerakan perempuan Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu Nasional,â&#x20AC;? tegas Presiden SBY. Bagaimana sejarahnya?

elongok sejarahnya, Hari Ibu diawali dari bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, di gedung yang kemudian dikenal sebagai Mandalabhakti Wanitatama di Jalan Adisucipto. Dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Organisasi perempuan sendiri sudah ada sejak 1912, diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad ke19 seperti M Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, RA Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain. Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah se-Nusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Berbagai isu yang saat itu dipikirkan untuk digarap adalah persatuan perempuan Nusantara; pelibatan perempuan dalam perjuangan melawan kemerdekaan; pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perdagangan anak-anak dan kaum perempuan; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan sebagainya. Tanpa diwarnai gembar-gembor kesetaraan gender, para pejuang perempuan itu melakukan pemikiran kritis dan aneka

upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa. Penetapan tanggal 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Peringatan 25 tahun Hari Ibu pada tahun 1953 dirayakan meriah di, tak kurang dari, 85 kota Indonesia, mulai dari Meulaboh sampai Ternate. Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga kini. Misi diperingatinya Hari Ibu pada awalnya lebih untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Dari situ pula tercermin semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama. Di Solo, misalnya, 25 tahun Hari Ibu dirayakan dengan membuat pasar amal yang hasilnya untuk membiayai Yayasan Kesejahteraan Buruh Wanita dan beasiswa untuk anak-anak perempuan. Pada waktu itu panitia Hari Ibu Solo juga mengadakan rapat umum yang mengeluarkan resolusi meminta pemerintah melakukan pengendalian harga, khususnya bahan-bahan makanan pokok. Pada tahun 1950-an, peringatan Hari Ibu mengambil bentuk pawai dan rapat umum yang menyuarakan kepentingan kaum perempuan secara langsung. Satu momen penting bagi para wanita adalah untuk pertama kalinya wanita menjadi menteri adalah Maria Ulfah di tahun 1950. Sebelum kemerdekaan Kongres Perempuan ikut terlibat dalam pergerakan internasional dan perjua-

ngan kemerdekaan itu sendiri. Tahun 1973 Kowani menjadi anggota penuh International Council of Women (ICW). ICW berkedudukan sebagai dewan konsultatif kategori satu terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa. Bagaimana dengan Hari Ibu saat ini? Menurut tokoh feminis Tanah Air, Nursyahbani Katjasungkana, Hari Ibu kini identik dengan lomba memasak, memakai sanggul hingga menyetrika. Padahal, Hari Ibu berawal dari gerakan politik perempuan yang berjuang mendapatkan kemerdekaan RI hingga bisa berkiprah dalam percaturan politik nasional dan internasional. Semua berubah setelah orde baru berkuasa, kata Nursyahbani dalam perbincangannya dengan detikcom. Ketika dibawah kepemimpinan Bung Karno, Hari Gerakan Perempuan Indonesia direduksi sebagai Hari Ibu sehingga terhegemoni oleh konsep patriarkhi. Seiring munculnya orde baru, perempuan semakin terhegemoni lewat UU dan kebijakan pemerintah. Seperti dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan dimana Ibu ditempatkan sebagai ibu rumah tangga. Peran perempuan pun juga semakin dikerdilkan melalui organisasi PKK, yakni mencari pekerjaan yang selaras dengan hakikat ibu rumah tangga. Sehingga, pada masa itu, perempuan lebih banyak bekerja di sektor pendidikan yang selaras dengan peran ibu rumah tangga, yaitu mendidik anak. Di era reformasi, mantan anggota DPR ini melihat tidak ada bedanya antara pemaknaan Hari Ibu di waktu lalu dengan sekarang. Meski secara kuantitas anggota perempuan di DPR meningkat, dari 63 menjadi 109, namun secara kualitas menurun. Sedikit dari mereka yang memahami persoalan-persoalan perempuan, katanya. Alhasil, kini Hari Ibu masih dipresentasikan dengan lomba memasak. Atau dalam iklan, Hari Ibu dihadirkan melalui sosok perempuan yang merawat keluarga dengan harmonis. Menyambut pulang suami dan mengantar anak ke sekolah. â&#x20AC;&#x153;Permasalah perempuan dan ibu masih banyak, mulai dari trafficking,kemiskinan, angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya,â&#x20AC;? papar Nursyahbani. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL

KALEIDOSKOP 2010 Sepanjang tahun 2010, tercatat beberapa peristiwa penting di Indonesia. Berikut peristiwa tersebut: JANUARI 2010

Bachtiar Chamsyah. Mantan Menteri Sosial itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kemensos sejak Februari silam. 12 Februari. Mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dalam perkara pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Majlis Hakim menyatakan 6 tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terpenuhi. MARET 2010

Unjuk rasa penolakan ACFTA 2010.

1 Januari. Pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 2010 mulai diberlakukan. ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas, Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. 8 Januari. Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Batam berakhir sudah. Ditutup dengan pesta kembang api di Harbour Bay. Hatta Rajasa secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum, menggantikan Soetrisno Bachir, mengalahkan Dradjad H. Wibowo. 28 Januari. Masa bakti 100 hari kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)â&#x20AC;&#x201C;Boediono berakhir, yang diikuti aksi demo berbagai elemen di daerah. FEBRUARI 2010

Rapat Paripurna Ricuh.

2 Maret. Rapat paripurna Pansus Centurygate kisruh, membuat Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menuai banyak kecaman. Pasalnya, Marzuki melakukan tindakan yang dianggap mengabaikan aspirasi anggota DPR. Marzuki menutup rapat tersebut secara sepihak. 5 Maret. Tiga orang pejabat di lingkungan Departemen Luar Negeri (Deplu) dicopot karena tersangkut korupsi tiket perjalanan diplomat yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp 1,8 miliar. 21 Maret. Ketua Komisi II DPR dari Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu meninggal dunia karena serangan jantung usai bermain Golf di Lapangan Golf Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu.

Deklarasi Partai Nasional Demokrat.

1 Februari. Organisasi masyarakat Nasional Demokrat dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta. Inisiator Nasional Demokrat, Surya Paloh membawakan pidato politiknya di hadapan belasan ribu pendukungnya. 5 Februari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 Makassar.

27 Maret. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, menobatkan KH Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU periode 2010-2015. Said

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL Aqil berhasil menyisihkan pesaingnya, Slamet Effendy Yusuf, dalam pemilihan yang berlangsung pukul sejak 20.00 Wita ini.

14 April. Terjadi bentrokan antara Satpol PP dan warga dalam upaya pembongkaran kompleks makam tokoh masyarakat Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama "Mbah Priok". Bentrokan ini mengakibatkan sedikitnya 15 orang terluka dan belasan kendaraan roda dua dan empat dibakar massa.

Mantan Kabareskrim Susno Duaji (kanan)

29 Maret. Mantan Kabareskrim Susno Duaji datang ke Komisi III DPR-RI. Ia meminta perlindungan hukum atas langkahnya membeberkan makelar kasus dan keterlibatan petinggi Polri dalam penggelapan pajak Rp 25 miliar. 31 Maret. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU itu dinilai bertentangan dengan konstitusi. APRIL 2010 6 April. Mantan Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono, dijadikan tersangka oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi pembangunan proyek sistem komputerisasi untuk pelayanan terhadap pelanggan atau program Costumer Information System (CIS) dan Rencana Induk Sistem Informasi (RISI) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. KPK menduga ada kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 45 miliar.

Syamsul Arifin.

20 April. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBD Langkat tahun 2000-2009 yang merugikan negara sebesar Rp 31 miliar. 26 April. Anggota DPR Mukhamad Misbakhum ditahan oleh penyidik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Misbakhun ditahan polisi setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen Bank Mutiara (d/h Bank Century) di Mabes Polri. MEI 2010 1 Mei. Dirut WIKA Bintang Perbowo PT Wijaya Karya (persero) Tbk mengatakan, WIKA akan ai merambah industri aspal untuk menggenjot pendapatan tahun 2010. BUMN ini siap memproduksi aspal buton dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun yang direncanakan mulai pertengahan tahun 2011. 10 Mei. Komisi XI DPR akhirnya memilih Halim Alamsyah sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Siti Fadjrijah. Halim mengalahkan kedua pesaingnya yaitu Krisna Wijaya dan Perry Warjiyo.

Kongres III PDI-P di Bali.

8 April. Kongres III PDI Perjuangan di Bali, kembali menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Seluruh peserta sidang menyetujui Mega kembali memimpin partai ini hingga 2015 mendatang, sehingga istri Ketua MPR Taufiq Kiemas ini secara aklamasi terpilih. 12 April. Mantan Kepala Bareskrim, Komjen (Pol) Susno Duadji, ditangkap petugas Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta. Susno ditangkap dengan tuduhan melanggar disiplin internal Polri. Susno sendiri ketika itu seharusnya berangkat ke Singapura untuk berobat.

Anas Urbaningrum.

23 Mei. Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015 setelah mengungguli calon lainnya Marzuki Alie pada Kongres II partai itu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu malam.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL JUNI 2010 1 Juni. RUU Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat Singapura akhirnya disahkan menjadi UU. 3 Juni. Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tengku Hasan Tiro meninggal dunia pada pukul 12.12 Waktu Indonesia Barat.

12 Juli. Tiga mantan anggota DPR RI, Azwar Putra, Hilman Indra, HM Fachri Andi Leluasa, divonis Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) empat tahun penjara karena terlibat kasus alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan di Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan. 22 Juli. Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution secara aklamasi dipilih oleh Komisi XI DPR menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). AGUSTUS 2010

Cirus Sinaga.

10 Juni. Dua petinggi kejaksaan, Cirus Sinaga dan Poltak Manullang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri terkait kasus penggelapan dan pencucian uang pajak yang diduga dilakukan oleh Gayus Tambunan. 17 Juni. Edhie Baskoro ditetapkan sebagai Sekjen Partai Demokrat. 26 Juni. Gempa berkekuatan 6,2 Skala Ricther merusakan tiga Ruko di wilayah Taman Sari, Kota Tasikmalaya. 30 Juni. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menerangkan, selama bulan Juni, realisasi subsidi BBM mencapai Rp 9 triliun atau mencapai sekitar 10 persen dari total subsidi BBM tahun ini sebanyak Rp 89 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari alokasi dana APBN untuk Kementerian ESDM di tahun 2009.

Jody Haryanto

2 Agustus. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis mantan Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat, Jody Haryanto selama satu tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai Artha Theresia, menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan tandatangan direksi dan komisaris PT Eurocapiral Peregrine Securitas (EPS) dalam proses penggadaian Rekening perusahaan itu di PT Bank Central Asia.

JULI 2010 1 Juli. Hari jadi ke-64 Polri di Kepolisian Daerah Jawa Timur diiringi pembubaran tujuh Polwil, antara lain Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Madura, Polwil Bojonegoro, Polwil Besuki, Polwil Madiun dan Polwil Kediri. Bersamaan dengan itu tiga Polres di Surabaya mengalami likuidasi, yakni Surabaya Timur, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan.

Abu Bakar Baâ&#x20AC;&#x2122;asyir.

10 Agustus. Polisi resmi menetapkan Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir sebagai tersangka. Polisi menjerat Ba'asyir dengan UU Terorisme.

Din Syamsuddin.

7 Juli. Din Syamsuddin kembali menjadi orang nomor satu untuk memimpin PP Muhammadiyah periode 2010-2015.

18 Agustus. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, menyebut seseorang yang melakukan korupsi adalah "kafir". Bahkan kedua organisasi Islam modern dan tradisional itu perlu menjelaskan konsep bersamanya itu dalam sebuah buku. Buku itu kini telah terbit dengan judul "Koruptor itu Kafir", Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)."

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK NASIONAL SEPTEMBER 2010 2 September. Setelah hampir dua jam diperiksa tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan, Edy Sofyan Nur, langsung dijebloskan ke rutan Salemba cabang Kejaksaaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta. 27 Oktober. Mas Penewu Suraksohargo biasa disapa Mbah Maridjan meninggal dunia akibat awan panas dari letusan Gunung Merapi. Jenazah Mbah Maridjan ditemukan dalam posisi sedang sujud di dekat rumahnya. NOVEMBER 2010 1 November. Setelah dinyatakan hilang, 26 relawan termasuk dua wartawan ANTV telah ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelumnya, dua wartawan stasiun televisi ANTV, Dwi Anggia dan Cecep diduga tersesat saat hendak meliput ke Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.

Komjen Pol Jusuf Manggabarani, yang ditugaskan menyelidiki kasus kematian tahanan Polsek Biau oleh Kapolri.

6 September. Tim penyidik Mabes Polri menetapkan tiga anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus kematian tahanan Polsek Biau Sulawesi Tengah, Kasmir Y Timumun yang kemudian mengakibatkan kerusahan massa. Ketiganya adalah Bripda MB, Briptu S dan Bripda AR. Ketiganya dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian hingga menyebabkan kematian. 15 September. Detasemen Khusus 88 Anti Teror resmi memisahkan diri dari Bareskrim Mabes Polri. Basriet Arief bersama Presiden SBY

OKTOBER 2010

26 November. Presiden SBY melantik mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Basrief Arief sebagai Jaksa Agung di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Hendarman Supandji. DESEMBER 2010

Erwin Arnada.

Christian Gonzales melawan dua pemain Filipina.

9 Oktober. Erwin Arnada mantan pemimpin Redaksi Majalah Playboy ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Erwin Arnada menyerahkan diri ke Kejari Jaksel setelah sempat dua hari tidak memenuhi panggilan kejaksaan. 20 Oktober. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala

19 Desember. Gol tunggal Christian Gonzales akhirnya membawa Indonesia lolos ke babak final Piala AFF 2010. Indonesia unggul agregat 2-0 atas Filipina. Indonesia bertemu Malaysia di final Piala AFF. 20 Desember. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. ]

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK PARLEMEN

Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Menkunham Patrialis Akbar (kanan).

RUU Partai Politik

Upaya Memberangus Parpol Gurem? Pasca disahkan dan disetujuinya Rancangan Undang Undang (RUU) Partai Politik menjadi Undang Undang oleh DPR RI, sejumlah partai gurem menolak dan mengajukan gugatan.

ejumlah partai politik di luar parlemen menolak Undang Undang tentang Partai Politik yang baru disetujui untuk disahkan DPR beberapa waktu lalu. Mereka pun berniat untuk melakukan fusi dan sepakat untuk mengajukan uji materi atas Revisi Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional FPN ini sepakat melakukan fusi dim awal 2011. Sekjen FPN, Didik Supriyanto, mengungkapkan bahwa 12 parpol yang tergabung dalam FPN telah mencapai kata sepakat untuk melakukan fusi. “Kami mengadakan pertemuan. Dari 17 anggota FPN, 12 parpol hadir dalam pertemuan, dan kami sepakat untuk mengadakan fusi,” paparnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun ke-17 parpol tersebut antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai

Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Pelopor, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lima parpol yang belum menyepakati untuk melakukan fusi hingga berita ini diturunkan antara lain PBR, PNBK, PPRN, PMB, dan PKPI. Lebih lanjut dikatakan Didik, bahwa langkah fusi yang dilakukan parpol-parpol kecil ini dalam rangka untuk mempersiapkan Pemilu 2014 mendatang. Ia mengakui, fusi ini untuk menghindari pembubaran parpol dari pelaksanaan RUU Parpol yang telah disetujui DPR. “Sesuai UU, verifikasi dilakukan Januari sampai Juli. Itu mengharuskan kami untuk melakukan langkah cepat,” kata Didik yang juga Sekjen PDP ini.

Terkait rencana untuk mengajukan uji materi atas Revisi Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), dikatakan Sekjen PPD Ratna Ester Lumbantobing, akan tetap dilakukan. Saat ini, tambahnya, pihak FPN tengah mempersiapkan tim kuasa hukum. “Kami tetap ajukan ke MK. Ini jelas melanggar prinsip demokrasi dalam konstitusi,” tegasnya. Dasar diajukannya uji materi atau judicial review ke MK karena UU Parpol yang baru dinilai mengorbankan parpol gurem dan parpol menengah di parlemen. Kekecewaan terhadap parpol anggota koalisi pun diungkapkan parpol-parpol yang tergabung dalam FPN. Mereka dianggap tidak mengerti betapa susahnya sebuah parpol lolos verifikasi. “Harusnya kita lebih cerdas agar tujuan membasmi tikus tapi tidak mengorbankan rumah,” ungkap Ketua Umum PDS Deni Tumewu. Ketua Umum PDP Roy BB Janis pun mengakui bahwa gugatan ke MK dilakukan karena pihaknya tak diajak bicara

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK PARLEMEN dalam memutuskan UU Parpol tersebut. Janis pun mengibaratkan mereka dipaksa naik ring dengan tangan terikat. “Ya, babak belur,” ucapnya. Seperti diketahui, sebelumnya, DPR telah menyetujui untuk disahkannya RUU mengenai Perubahan atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang Undang dalam sidang paripurna. RUU Partai Politik mulai dibahas pada pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR pada 25 November 2010. Pada rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar 30 November 2010 disepakati 101 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri pun mampu menyelesaikan seluruh pembahasan DIM dan menu-

gaskan panitia kerja (panja) membahas enam DIM. Proses di Panja juga berlangsung cepat, yakni hanya melalui empat kali pembahasan pada tanggal 1, 2 dan 8 Desember 2010. Pada 9 dan 10 Desember 2010, draft RUU sudah masuk ke Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk selanjutnya disahkan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri dan Menkumham pada 13 Desember 2010. Berdasarkan UU ini, syarat pendirian sebuah partai politik dilakukan paling sedikit 30 orang yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dari tiap provinsi. Namun, yang didaftarkan sebagai pendiri di notaries paling sedikit 50 orang mewakili seluruh pendiri partai. Partai politik juga harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/

kota pada provinsi dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam UU juga disebutkan bahwa setiap parpol wajib memiliki kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum. AD/ART partai dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik. Namun, perubahan tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan. Untuk rekruitmen bakal calon anggota parlemen atau DPR, UU ini masih mengakomodasi semangat tindakan khusus sementara dengan memberikan kuota paling sedikit 30 persen terhadap perempuan. UU Parpol baru juga memuat aturan untuk membentuk Mahkamah Partai Politik yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa di internal partai itu sendiri. Susunan mahkamah ini harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Proses penyelesaian konflik internal juga harus diselesaikan paling lambat 60 hari dengan putusan bersifat final dan mengikat secara internal. “Jadi, sengketa internal partai tidak lagi diselesaikan oleh pengadilan. Sebab, selama ini, sengketa rawan intervensi terhadap partai tersebut. Mahkamah Parpol diberikan waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan sengketa dan bersifat mengikat berkenaan dengan kepengurusan,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo. Ditambahkan politisi dari PDI Perjuangan ini, bahwa partai politik akan diverifikasi 2,5 tahun sebelum pemungutan suara dilakukan yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, jika partai tidak bisa memenuhi persyaratan pada verifikasi ini, maka partai tersebut tidak bisa mendapatkan badan hukum dan otomatis tidak bisa ikut dalam Pemilu. Waktu 2,5 tahun, menurut Ganjar, adalah untuk memberikan kesempatan kepada partai politik baru untuk mensosialisasikan diri. Selain untuk mendapatkan badan hukum, verifikasi dilakukan juga untuk memastikan mengenai kesiapan dan keseriusan partai politik tersebut. “Saya tidak bisa bayangkan kalau partai politik itu lahir hanya enam bulan sebelum pemilu. Itu kan kasihan dia tidak punya waktu untuk persiapan pemilu,” tutur Ganjar. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK HUKUM sepertinya dia punya agenda sendiri. Sebagai seorang advokat dan juga putra dari H.Abbas Said, saya menganggap ini suatu resiko dan tantangan,” papar

Farhat yang merupakan salah satu pengurus HIPMI DKI. Bagi Farhat, terpilihnya Abbas Said sebagai salah satu komesioner KY tidak foto: Gaus Kaisuku/dok MajalahTopik

amun pelantikan anggota Komisi Yudisial kali ini mendapat penolakan dari koalisi LSM, di antaranya Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya terhadap salah satu anggota komisi, Abbas Said mantan Hakim Agung. Alasanya, koalisi khawatir jika KY diketuai Abbas akan bernasib sama seperti KPK saat dipimpin oleh Antasari Azhar. Namun alasan koalisi dibantah oleh Farhat Abbas, pengacara muda yang juga putera Abbas Said. Baginya ICW dan KPP pernah meminta dalam proses seleksi anggota KY agar DPR tidak diintervensi. Tapi justru sekarang yang terjadi sebaliknya, KY justru diintervensi. Untuk itu dirinya mengharapkan agar jangan ada muatan-muatan lain dari individu-individu yang ada di ICW dan KPP yang mengatasnamakan LSM untuk menolak Abbas Said. Karena penolakan ini bukannya menjadi peringatan bagi anggota komisioner KY tapi justru masuk pada domain pribadi. Bila ini yang terjadi justru sangat berbahaya. “Dari awal ICW dan KPP minta DPR tidak intervensi atau harus fair. Terus sekarang ICW dan KPP intervensi KY agar menolak Abbas Said. Di sini ada satu orang yang mengatasnamakan KPP, namanya Asep Rahmat Fajar yang ternyata setelah kami selidiki, adalah sekretaris Pak Busyro Muqoddas. Dia mendapat gaji dan diangkat sebagai staf ahli di Komisi Yudisial (KY), dan juga aktif di LSM. Di sini yang namanya jejaringan sosial, kita anggap salah kaprah. KY selama ini yang merupakan lembaga tinggi negara digunakan sebagai sarana LSM. Bukannya memperbaiki citra nama KY tapi justru merusak. Dari awal memang

Farhat Abas SH:

“Rugi Sekali Abbas Said Keluar dari MA untuk Melemahkan KY” Komisioner Komisi Yudisial (KY) telah dilantik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Desember 2010 lalu. Melalui proses panjang, terpilih tujuh anggota komisioner lembaga penjaga gawang para prilaku hakim di Indonesia ini. Ekseptasi masyarakat terhadap anggota Komisi Yudisial yang baru sangat besar, demi memperbaiki prilaku hakim nakal yang telah mengakibatkan tercorengnya wajah peradilan dan korps hakim.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK HUKUM terlepas dari komitmennya dalam penegakkan hukum. “Sebenarnya beliau lebih suka jadi Hakim Agung, jabatan mulia yang mempunyai kekuasaan dan prestise di lembaga tertinggi di bidang yudikatif. Jadi buat apalagi di Komisi Yudisial,” kata Farhat. Farhat menegaskan bahwa masuknya Abbas Said ke KY tidak mempunyai motivasi apa-apa, selain untuk perbaikan hukum. Mantan Hakim Agung ini terpilih sebagai anggota KY dan anggota lainnya melalui proses panitia seleksi (Pansel) yang sangat sulit. Dari calon yang mendaftar sebanyak 400 orang, yang terpilih hanya 7 orang. Farhat lantas mencontohkan negara Eropa seperti Belanda, kedudukan KY itu ex officio dengan jabatan Ketua Mahkamah Agung. Walaupun begitu Abbas Said tidak ditunjuk Hakim Agung otomatis jadi anggota Komisi Yudisial tapi tetap melalui tahapan seleksi. Sehingga menurut Ketua LSM Hajar Indonesia ini, harus disadari bahwa KY adalah lembaga peradilan yudikatif bukan lembaga politik. “Kalau memang ada di antara anggota komisioner lainnya yang menganggap ini sebagai ranah politisi, dia bukan mengawasi hakim, silahkan mengawasi DPR dan eksekutif. Kalau hakim itu bagaimana dia menjaga kehormatan hakim,” kata Farhat. Berkaitan dengan alasan penolakan KPP dan ICW karena Abbas Said selaku hakim Agung saat itu bersama 30 Hakim Agung yang lain pernah mengajukan yudicial review terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Kewenangan KY. Selain itu koalisi LSM khawatir jika terpilih jadi ketua KY Abbas Said dapat membonsai institusi itu dari dalam, adalah alasan yang terlalu terlalu mengada-ada. Karena hal itu sudah terbantahkan dalam klarifikasi saat fit and proper test di DPR. “Itu kan semua sudah terbantahkan saat klarifikasi Abbas Said di DPR, dimana melalui perjalanan panjang mulai dari pansel. Said Abas adalah hakim yang banyak menangani perkara, karena kemampuan dan keahliaanya. Masalah perkara harus ditarik sebagian bukan karena Pak Abbas tidak menyelesaikan, karena perkara misalnya 500 ditangan pak Abbas, kan tidak mungkin satu hari 500 perkara ditangani. Karena satu majelis itu ada tiga orang, jadi kalau tertundanya di pak Said Abbas itu tidak mungkin,” tuturnya.

Kemudian kalau hanya 7 laporan orang tidak senang, Farhat menilainya sedikit sekali. Karena sudah ribuan bahkan mungkin sudah belasan ribu perkara dia tangani, dan Abbas Said belum pernah dipanggil KY. “Harusnya untuk melihat karya-karyanya selama menjadi Hakim Agung, lembaga independen maupun yang lainnya tinggal ke pengadilan minta putusan-putusan karya pak Abbas Said,” ujar suami artis Nia Daniati. Selanjutnya dikatakan, masalah uji materi itu hak siapa saja. Karena di sini Abbas Said bukan berbicara sendiri secara pribadi tapi berbicara atas nama lembaga. Seluruh Hakim Agung termasuk Ketua Mahkamah Agung memberi kuasa saat itu, dan mereka yang mengajukan uji materi itu sampai sekarang masih jadi Hakim Agung. Saat itu yang menjadi Ketua Majelis dalam uji materi itu adalah Prof. Dr. Jimly Assidiqi, yang merupakan bosnya Taufiqurohman Syahuri (saat ini komisioner KY). Taufiqurrahman selalu katakan bahwa Said Abas itu resistensi kalau memimpin. Sehingga menurut Farhat, kalau seperti itu, begitu selesai pelantikan Komisioner KY nanti periksa saja Jimly Assidiqi. Karena Jimly adalah orang yang menjadi Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi saat itu. (Saat pengajuan yudicial review UU No 22 tahun 2004 menyangkut KY). Padahal saat itu mereka (KY) dibiayai oleh MA, tapi malah mereka minta Hakim Agung dikocok ulang. Hal inilah yang membuat para Hakim Agung minta agar dibatasi dulu kewenangannya. “Kalau mengenai prilaku dan martabat hakim silahkan, tapi kalau mengenai isi makna putusan jangan sembarangan. Ini belum apa-apa, baru tahap laporan, mereka (KY) sudah panggil wartawan, diumumkan seolah mereka (MA) penjahat, ini kan masalah etika saja,” pungkasnya. Bahkan Farhat mengungkapkan ia mendengar, yang tidak dimintapun dikabulkan sama Jimly. Jadi ini merupakan trik mereka untuk menjatuhkan orang tua (Said Abas) yang tidak ambisi, jujur, dan sederhana dan orang tua yang tidak punya masalah selama di MA. Selama karier, kata Farhat, Abbas Said sangat menjaga kehormatannya. Lebih jahatnya lagi, ungkapnya, sebuah berita seolah-olah ada email dari Bismar Saragih pengawas Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa

apabila memilih Abbas, dijanjikan 500 juta satu orang. Tapi itu justru dibantah oleh orang KY. Langkah itu sebenarnya merupakan pencitraan negatif. “Mereka anggap membuat kita kaget, tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mengklaim tetapi mereka membuat satu bantahan, ini kan rekayasa. ICW kenapa tidak memberikan kesempatan Abbas bekerja dulu, hargai keputusan DPR. ICW malah kerjanya mempermalukan orang saja, alasanya karena bapaknya Farhat, memangnya saya kenapa? Saya punya LSM Hajar Indonesia lebih galak dari ICW, tidak ada yang biayain, tidak pernah ada kompromi,” kata pengacara muda ini. Sementara di mata pengamat Hukum Tatanegara dari Universitas Indonesi DR. Margito, penolakan terhadap Abbas Said oleh kalangan LSM merupakan hal yang biasa saja dalam kehidupan bermokrasi di Indonesia. “Saya kira itu soal biasa saja. Publik punya hak untuk menilai, jadi saya kira itu soal biasa saja, bagus sebagai sebuah daya kritik, sebagai sebuah peringatan itu bagus. Untuk kritik yang seperti itu bagus. Hal itu paling tidak berfungsi sebagai kompas dan peringatan, saya kira tidak saja oleh pak Abbas tapi bagi semua komisioner KY yang lain. Penilaian-penilaian yang sama suatu waktu nanti muncul dan ditujukan kepada komisioner yang lain. Jadi bagi saya positif, pak Abbas harus jadikan itu sebagai kompas bagi beliau hari ini dan esok,” ujarnya. Namun Margito juga mengingatkan bahwa jika alasan penolakan kalangan LSM terhadap Abbas Said salah satunya karena pernah mengajukan uji materi terhadap UU No 22 Tahun 2004 sepertinya terlalu berlebihan. Karena uji materi terhadap satu produk UU merupakan hak publik yang dijamin oleh undang undang. “Hak untuk menguji/ melakukan yudicial review, itu kan konstitusional, ada dalam Undang Undang Dasar. Setiap warga negara yang menggunakan haknya untuk menguji UU yang dianggap tidak senapas dengan keyakinan mereka soal biasa saja, bukan hal yang istimewa. Jadi itu merupakan hal yang biasa saja. Bagi saya bagus-bagus saja, itu sebagai kompas. Yudicial review itu hak konstitusi, dan hak itu digunakan oleh orang yang punya hak itu kan hal biasa saja, bukan sesuatu yang terlarang, tapi wajar-wajar saja,” jelas Margito. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK HANKAM

Mengapa Sukhoi Jadi Pilihan?

Sukhoi SU-27 Ub.

Kebutuhan TNI terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) sangat diperlukan. Selain untuk menjaga negara kesatuan, juga dapat disegani oleh negara tetangga.

ntuk memperkuat postur pertahanan RI, khususnya angkatan udara, pemerintah kembali membeli pesawat super canggih Sukhoi dari Rusia. Pemerintah akan menambah enam pesawat Sukhoi dari yang sudah ada saat ini 10 pesawat, sehingga menjadi satu skuadron atau 16 buah pesawat. Penambahan pesawat menghabiskan dana US$200-300 juta (sekitar Rp2,7 triliun) ini, akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Cuma sayangnya, pembelian ini tidak satu paket dengan missilnya yang biasa melekat pada setiap pesawat tempur. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, pembelian pesawat tersebut terpisah dari missilnya. Untuk perlengkapan senjata di pesawat, bisa dibeli terpisah dan tidak harus buatan Rusia, seperti rudal buatan China. Meski tidak menggunakan misssil China, namun ia menjamin sistem komputasi yang dimiliki Sukhoi dapat digunakan walau bukan buatan Rusia. Ia mencontohkan, dua pesawat Sukhoi yang

berhasil melakukan seluruh uji coba bom latih P-100 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. “Itu dengan (rudal) buatan dalam negeri sudah biasa,” katanya di Istana Negara, Selasa, 28 September 2010. Menhan menuturkan, yang terpenting dari kontrak pembelian pesawat itu adalah rak untuk senjata. Namun sayangnya, Purnomo tak bisa merinci berapa penghematan dari pembelian pesawat tanpa senjata tersebut. “Ini seperti kalau membangun rumah, yang di depan memakai kayu mahal, untuk yang belakang tidak,” ujarnya. Saat ini, pembelian Sukhoi tambahan tengah diproses. Dia juga telah berbicara dengan Dubes Rusia. “Karena kita mengikuti proses di birokrasi,” kata Purnomo. Keunggulan Sukhoi Pesawat Sukhoi Su-27Ub adalah jenis latih tempur, Su-27Ubm upgrade standar Su-27Ub latih, Su-27Ib jenis fighter-bomber dan untuk berbagai misi diberi kode “Super-Flanker” Su-27M.

Untuk tiap-tiap tipe pesawat tempurnya, militer Rusia memberi kode tunggal plus penambahan akhiran pada nomor untuk menunjukkan tujuan misi. Misalnya, Su-27Ub adalah jenis latih tempur, Su-27Ubm adalah upgrade standar Su-27Ub latih, Su-27Ib adalah jenis fighter-bomber dan untuk berbagai misi diberi kode “Super-Flanker” Su27M. Ada juga Su-30KI, sang penempur varian Su-27 yang diupgrade Sukhoi OKB agar berkemampuan jelajah jauh, di samping peningkatan instrument avionic dan daya gempurnya. Flanker Su-30KI bukan satu-satunya model. Sukhoi masih punya sederet Flanker. Su-30M twin seat Multirole Fighter, Su-32FN side-by-side Patrol Fighter (penghancur kapal selam), Su33 Shipborne Fighter (versi penghuni kapal induk), Su-34 Tactical Bomber, dan generasi terakhir Su-35 serta Su-37 hight manoevrability Multirole Fighter. Sedangkan Su-30KI, sang penempur varian dari Su-27 yang diupgrade agar berkemampuan jelajah jauh di samping peningkatan instrument avionic dan daya gempurnya. Unggul dari F-15 Pesawat tempur Sukhoi tipe Su27 disebut juga Flanker merupakan rival berat dari pesawat AS F-15 Eagle, F-14 Tomcat. Pesawat berawak satu ini

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK HANKAM memiliki kehebatan dalam penyergapan udara. Dalam satu uji tanding yang dilakukan pada 1992 antara Flanker melawan Eagle menunjukkan hasil bahwa Flanker mampu mengungguli kebanggaan Barat ini. Keunggulan ini karena Su-27 diproduksi dengan menggunakan bentuk integral dengan sayap dan badan pesawat yang membentuk bingkai aerodinamis tunggal. Penampang memanjangnya dalam wujud sayap terjang udara memastikan efisiensi aerodinamika tinggi dan koefisien menaiki tinggi selama maneuver. Untuk meningkatkan data maneuver, pesawat dirancang secara statis dengan stabilitas tiruan yang disediakan oleh sistem. Dalam sebuah mock air battle di kandang laga AS, Flanker Su-27 Rusia berhasil membuntuti F-15 versi kursi ganda (twin seat). Namun Eagle sendiri tidak mampu melakukan hal serupa dalam dogfight bergengsi itu. Dengan panjang 21 meter dan rentang 14,5 meter, Flanker mampu menampung beban sampai dengan 6.000 kg missil dan bom termasuk AA-10 (Alamo). Senjata lain yang mampu ditampung adalah missil air-to-air AA-11 (Archer), missil udara ke udara FAB-100 serta satu canon GSh301 30 MM. Kapasitas bahan bakar internal sebanyak 6.350 kg dan bila mendapat tambahan 1.600 kh mampu menjangkau 126 km. Pesawat tempur yang berbobot 30.000 kg ini mampu melesat dengan kecepatan 2,35 mach karena didukung oleh dua mesin LYULKA AL-31F 12.550 kg. Dengan daya dorong sebesar itu

Sukhoi SU-37 Super Flanker.

Menhan, Purnomo Yusgiantoro di atas Sukhoi.

Flanker mampu menjangkau tempur 1.500 km untuk pertempuran, 1.800 km dalam radius jelajah dan 4.000 km maksimum jelajah. Fasilitas lain yang dimiliki adanya sejumlah sensor Radar Flash Dance, IRST dan sensor TV, RWR, Bombsight balistik. Ia menjadi andalan negara-negara bekas persemakmuran Soviet serta Belarus, RRC, dan Ukraina. Su-30 yang Fleksibel Tipe pesawat Su-30K lebih hebat dari generasi sebelumnya Su-27. Pesawat ini bisa terbang dua kali kecepatan suara. Mampu menjangkau 3.000 kilometer atau 1.800 mil dalam tarung udara atau tiga kali dibanding kemampuan F-16 tanpa harus mengisi ulang bahan

bakar di udara. Su-30K ini disebut-sebut memiliki maneuver yang tidak bisa dilakukan oleh F-16. Sukhoi-30 berbasis Su-27 Flanker. Su-27 Flanker sendiri adalah pesawat tempur yang dianggap sebagai tulang punggung kekuatan udara Rusia. Pesawat ini dimulai dibuat oleh Pemerintah Komunis Uni Soviet pada awal 1980-an untuk menandingi program pesawat tempur F-15 bikinan AS. SU-27 adalah pesawat tempur yang sangat efektif, kuat dan tangguh. Selain Su-30, varian lainnya adalah Su-35 serta Su-37 super flanker. Su-30 memiliki rentang sayap dengan 14,7 m serta panjang badan 21,93 m. Secara fisik, kelihatannya tidak beda dengan Su-27 Flanker. Pesawat ini memiliki senjata Kanon 30 mm dengan teknologi fly-by-wire. Pesawat ini bisa melaju sampai lebih dari 2.125 km/jam. Su-30 ini adalah pesawat tempur dengan dua seat. Konsep double seat ini sendiri cukup popular pada Perang Teluk 1991. Pembagian kerja antara dua pilot sering digambarkan dengan kata-kata, â&#x20AC;&#x153;front sear files, back seat firesâ&#x20AC;? (kursi depan menerbangkan, kursi belakang menembak). Pesawat tersebut terbukti sebagai pesawat yang mempunyai jangkauan tempur luas dan tahan lama. Dia memiliki 12 muatan senjata yang bisa ditingkat menjadi 14. Senjata yang dibawa bisa merupakan kombinasi udara ke udara, udara ke darat maupun antiradar. Pesawat ini bisa digunakan untuk intersepsi undara, pertarungan di udara, pukulan menusuk dan berperan sebagai antiradar. ] Gaus/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK RAGAM

Afif Syakur

Musa

Ane Avantie

Ali Charism

Dina Midiani

INTERTWINE dalam

Fashion Tendance 2011 dan Anniversary ke 17 APPMI

eragaman budaya Nusantara yang tersaji dalam helaianhelaian kain tenun berpadu dengan unsur-unsur kecenderungan mode masa depan. Keharmonisan pun didapat melalui proses saling keterkaitan antara kain tradisional, motif-motif atau ragam hias dan tekstur digabungkan dengan apa yang akan berlaku pada kecenderungan mode berikutnya. â&#x20AC;&#x153;Intertwineâ&#x20AC;?, itulah tema yang diangkat dalam rangkaian perhelatan Fashion Tendance 2011 yang digelar Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI)

beberapa waktu lalu di Jakarta. Kain tenun Tarutung dari Sumatera Utara, tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur (NTT), batik pesisir khas Cirebon, tenun Bali, kain Ulap Doyo dari Kalimanta Timur, dan Songket Palembang dari Sumatera Selatan menjadi inspirasi para desainer yang tergabung dalam APPMI dalam merefleksikan apa yang akan menjadi trend mode di tahun 2011 mendatang melalui hasil-hasil karya yang penuh kreatifitas dan inovatif. Tujuh desainer busana muslim, yakni Anne Rufaidah, Dian Pelangi,

Fenny Mustafa, Hanni Hananto, Ida Royani, Najua Yanti, dan Nieta Hidayani menampilkan busana-busana muslim yang menjadi trend 2011. busanabusana ready to wear hsdil karya Anastasia, Etty Bachetta, Fank Fank, Handy Hartono, Ian Adrian, Jazz Pasay, dan Poppy Dharsono turut memeriahkan dan memukau para tamu undangan yang hadir di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. Pada sesi terakhir, desainer Agnes Budhisurya, Alisa Listiawaty, Defrico Audy, Hengky Kawilarang, Lailawati Nahrawi, dan Marga Alam menampilkan busana-

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK RAGAM Jeany Ang

Lenny Agustin

Alisa Listiawaty

Eni Ming

Ane Rufaidah

busana evening wear yang penuh dengan keanggunan dan kemewahan. Meskipun diadakan setiap tahun, namun Fashion Tendance 2011 kali ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Anniversary ke 17 APPMI. APPMI merupakan sebuah asosiasi para perancang Tanah Air yang tersebar hampir di seluruh Nusantara, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung, Bali, DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Padang, Medan, Makassar, dan Banda Aceh. Terbentuk pada 22 Juli 1993 atas prakarsa beberapa tokoh penting mode, antara lain Pia Alisjahbana, Poppy Dharsono, Peter Sie, Iwan Tirta (alm), dan Harry Darsono, APPMI berupaya menjadi wadah bagi pengembangan potensi perancang mode daerah untuk membangun setiap potensi budaya lokal ke dunia mode dan industri yang lebih besar. “Kami memiliki pemikiran, bahwa untuk menjadi komoditi penting, mode itu tidak boleh hanya dikuasai oleh sekelompok elitis saja. Mode harus dibangun sebagai industri besar yang menyebar, tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta saja. Masyarakat Indonesia harus

Deden Iswanto

Harry Ibrahim

Etty Baheta

tahu dan melek mode,” ungkap Ketua Umum APPMI, Taruna K Kusmayadi. Mengambil tajuk “Celebrating”, perayaan Anniversary ke 17 APPMI ini pun menampilkan karya 17 perancang yang tersaji dalam sebuah fashion show. Garis rancangan yang ditampilkan tidak mengacu pada sebuah tajuk, tetapi lebih kepada penampilan beragam karya perancang dalam sebuah ekspresi. Ke-17 perancang tersebut adalah Afif Syakur, Ali Charisma, Anne Avantie, Dina Midiani, Eny Ming, Ferry Sunarto, Harry Ibrahim, Lenny Agustin, Jeanny Ang, Malik Moestaram, Misan, Musa Widyatmodjo, Oka Diputra, Putu Aliki, Rudy Chandra, Sofie, dan Taruna K Kusmayadi. Pada kesempatan itu, diberikan penghargaan kepada Poppy Dharsono (Penasehat APPMI) yang telah berjasa menjadi inisiator dalam pembentukan dan keberadaan APPMI, Musa Widiatmodjo, Jadin C Jamaluddin, dan Raizal Rais. Juga peluncuran produk-produk baru Sari Ayu yang menjadi trend warna terbaru seri kosmetiknya yang tergabung dalam tema “Exotica Indonesia, The Colors of Asia”. ] Endang

Ferry Sunarto

Malik M

Misan

Agnes Budhisurya

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KULINER

Strawberry Café

The Unique Café for Nongkrong

Siapa tak kenal buah stroberi? Rasanya, hampir semua orang, baik orang tua maupun anakanak mengenal dan menyukai buah berwarna merah yang bentuknya mungil dengan sensasi rasa asamnya. Bagaimana rasanya kalau buah stroberi dijadikan berbagai jenis makanan dan minuman?

dalah Strawberry Café yang mempelopori berdirinya restoran atau kafe dengan sajian menu utama buah stroberi. Berbagai jenis makanan dan minuman diracik sedemikian rupa dengan sentuhan kreatifitas, membuat kafe yang berdiri pada tahun 2004 ini banyak dikunjungi, khususnya oleh para anak muda di Jakarta. Berawal dari hobi dan kecintaan sang pemilik sejak kecil, Putra Priyadi, terhadap buah stroberi membuatnya bermimpi mempunyai kafe dengan sajian menu utama buah stroberi. Mimpi itu akhirnya terwujud. Sesuai motto yang diambil, ‘The Unique Café for Nongkrong’, Strawberry Café mengambil target market anak-anak muda dan eksklusif muda yang senang hangout. Pemilihan lokasi pun disesuaikan dengan target market tersebut, yakni di daerah-daerah yang dekat dengan tempat anak-anak muda nongkrong dan kampus. Maka dipilihlah Tanjung Duren di kawasan Jakarta Barat dan Gandaria di kawasan Jakarta Selatan sebagai lokasi berdirinya Strawberry Café.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KULINER Apa sajakah menu yang disajikan di kafe yang dihiasi pernak-pernik berbentuk stroberi dengan nuansa layaknya hutan stroberi ini? Ada sekitar ratusan jenis makanan dan minuman yang ditawarkan, namun yang menjadi andalan di kafe yang buka hingga pukul 12 malam ini antara lain Strawberry in Paradise (nasi goreng stroberi dengan taburan buah stroberi, bawang goreng dan kerupuk diatasnya), Spaghetty Strawberry (spaghetti dengan irisan daging sosis, taburan keju, dan potongan stroberi), Initial S (juice stroberi dengan taburan cokelat meisis dan buah stroberi. Ditempatkan di dalam dua buah gelas yang ditumpuk dimana gelas yang paling bawah terdapat seekor ikan kecil sebagai hiasan. Saat disajikan, pemesan diberikan kejutan berupa kembang api yang dinyalakan diatas minuman ini), Strawberry Volcano (sesuai dengan namanya, terdapat kepulan asap ketika minuman baru disajikan, dan dibawah gelas yang ditumpuk juga terdapat ikan kecil yang sedang berenang), dan Strawberry Chocolate Flambe (makanan penutup berupa stroberi yang dipadukan dengan cokelat cair. Cara penyajiannya meniru chocolate fountain, yaitu piring dan gelas disusun agar cokelat bisa mengalir seperti air terjun. Sesuai namanya, yaitu flambé, cokelat yang dicampur rum ini dibakar hingga muncul nyala api selama beberapa detik). Salah satu menu andalan, Surabi Super Supreme menjadi langganan Istana Negara setiap ada acara-acara besar di sana, khususnya peringatan 17 Agustus. Penyajian dan nama beberapa menu yang unik memang menjadi daya tarik kafe ini. “Kita menyajikan makanan atau minuman kepada para pengunjung yang dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Kami harus menyajikannya dengan cara yang luar

biasa. Sehingga, membuat tamu yang datang ke sini memiliki pengalaman yang tak terlupakan dan membuat mereka untuk datang kembali ke sini,” tutur Putra saat ditemui di kafenya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Selain sajian menu utama yang khas buah stroberi, Strawberry Café juga memiliki keunikan dan daya tarik lain yang tak dimiliki kafe-kafe atau restoran lain, yaitu permainan atau games. Ada sekitar 500 jenis permainan yang bisa digunakan pengunjung secara gratis dan sepuas-puasnya. Semuanya langsung diimpor dari Amerika, mulai dari monopoly, uno stacko, crosstrack, Sudoku, blokus, sampai jumanji. Yang jelas, di kafe yang akan segera di-franchise-kan ini tidak hanya menyajikan berbagai aneka saji menu khas buah stroberi, tapi juga hiburan melalui game-gamesnya. “Selain bersantap, pengunjung juga bisa bermain games gratis sepuas-puasnya, karena kita bukan hanya restoran atau kafe saja, tapi juga tempat hiburan. Tempat hiburan, dalam arti, taman bermain. Dan ini yang menjadi salah satu daya tarik kita, selain sajian menu utamanya yang serba stroberi,” ujar lulusan manajemen perhotelan Universitas Pelita Harapan ini. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Kapan masa subur itu?

Pak Dokter saya mempunyai masalah pada siklus menstruasi saya, bulan November ini saya belum mendapatkan menstruasi biasanya saya mendapatkan sekitar tiap minggu pertama. Perlu dokter ketahui saya tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun kecuali suami saya menggunakan kondom. Setiap berhubungan suami selalu memakai kondom kecuali sehabis menstruasi sampai hari ketiga setelah selesai menstruasi. Selama 4 tahun saya melakukan cara tersebut dan hasilnya bisa menunda kehamilan. Saya merasa cemas berhubungan, saya sudah mempunyai 2 orang anak, tapi saya masih takut ber KB, seperti pemasangan spiral dll. Yang ingin saya tanyakan apakah berhubungan setelah menstruasi bisa mengakibatkan kehamilan, karena menurut majalah yang pernah saya baca seminggu setelah menstruasi subur sedangkan sebelumnya 1-6 hari belum subur. Atas bantuan dan pertolongan dokter saya ucapkan banyak terima kasih. Eti

Jawab: Tentu saja kamu tak perlu khawatir akan hamil kalau kamu pakai kondom. Yang penting diperiksa adalah mutu dari kondom yang dipakai itu baik, tidak bocor dan tidak mudah robek. Dan satu lagi yaitu cara memakainnya yang benar. Itu saja sebenarnya kuncinya. Kalau kamu pakai kondom itu juga sekarang ini banyak sekali variasi dari kondom yang ditujukan untuk menambah kepuasan dari si wanita seperti bentuk kondom yang bergerigi, menonjol-nonjol, bergelombang bahkan sekarang ini sudah ada kondom yang punya aroma rasa strawberi, apel dll. Mengenai menstruasi, kalau mens kamu memang teratur setiap bulannya akan mudah untuk mengetahui kapan masa subur dan kapan masa tak subur. Tapi kalau masa menstruasi tak teratur akan menjadi agak sulit untuk mengaturnya tapi biasanya sih seminggu pertama sesudah menstruasi itu adalah masa tak subur dari wanita.

Suami WNA yang Dingin

Saya wanita, berusia 25 tahun, sudah empat bulan yang “living together” dengan seorang expatriate (WNA) berusia 21 tahun lebih tua, namanya T. Kehidupan seks kami sangat tidak imbang. Mungkin karena usia saya masih muda, sedang T sudah tidak begitu bergairah lagi dengan seks (paling banyak selalu membantu T mengerjakan tugas-tugas kantor yang selalu dibawa ke rumah. Itupun dengan sangat terpaksa, karena saya sebenarnya sudah sangat capek dan jenuh dengan kerjaan saya sendiri di kantor daro pagi hingga petang. Tidur pun tidak pernah kurang dari jam 12 malam, paginya bangun dalam keadaan letih.

Saya sangat ingin lepas dari kehidupan terlalu mencintai T. Saya sudah mencoba “jalan” dengan laki-laki lain, tapi saya tidak bergairah dengannya. Tapi kalau dengan T , saya selalu ingin dipeluk, dicium, atau “tidur” dengannya. Sayangnya hal ini tidak pernah saya dapatkan. Saya dengar dari teman kalau kehidupan seks orang ‘sono’ lebih hot dibanding lokal. Ternyata hal itu hanya isapan jempol belaka. T orangnya care dan cukup romantic (sering beri hadiah, makan berdua di tempat romantis, kasih bunga tiap weekend) tapi hanya sebatas itu saja, tidak berlanjut ke hal yang saya ‘inginkan’. Sekarang saya ditinggal pergi selama dua bulan ke Amrik. Saya merasa terlepas dari belenggu besi, tapi di sisi lain saya sangat merindukan T. Biarpun tiap malam T selalu call, tapi itu tidak cukup bagi saya. Tolong dok, saya mesti berbuat apa? Apakah benar tindakan saya kalau memutuskan hubungan dengan T. Karena sebenarnya saya merasa berdosa dengan apa yang telah saya lakukan selama ini (saya Islam). Honey Jawab: Tampaknya hidup kalian sekarang ini tidak berimbang, terutama dalam kehidupan seks. Karena faktor usia yang cukup jauh itu tentu saja akan sangat berpengaruh. Dan saya yakin kamu pasti akan senang dengan dia karena orang bule biasanya memang lebih care pada pasangannya, dan selalu romantic. Tetapi tentu saja hal itu bukan segalanya. Kalau kamu mau kehidupan seks yang normal tentu saja sebaiknya mencari pasangan yang tidak terlalu terpaut jauh. Walaupun bagaimana hal itu pasti akan saling berhubungan. Memang bisa saja misalnya kamu tetap dengan si bule itu, tapi kamu mencari kepuasan seks dengan yang lain. Tetapi sampai kapan hal seperti

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK KONSULTASI itu akan kamu kerjakan? Bukankah tidak enak kalau terus menerus seperti itu kamu lakukan sampai kamu tua.

Bagaimana mengatasi ejakulasi dini?

Saya lelaki umur 22 tahun dan mempunyai masalah ejakulasi dini, apakah anda bisa memberi saran untuk mengatasinya? Apakah ada obat yang bisa membantu mengatasinya? Kalau ada saya harap dokter bisa memberikan rekomendasi tentang obat apa yang baik (tidak mengandung efek samping yang negatif). Dan apakah bisa berhasil dengan baik? Terimakasih sebelumnya. Rusli-Bekasi Jawab: Untuk dapat hasil baik tentu saja ada baiknya untuk diperiksa lebih dahulu agar dapat diketahui apa penyebabnya, barulah setelah tahu penyebabnyadipersiapkan tehnik pengobatannya. Kalau tidak tahu penyebabnya tentu saja tidak mudah untuk mengobatinya. Apalagi bila pengobatan yang dilakukan hanya kira-kira atau cobacoba. Yang baik tentu saja diperiksa oleh ahlinya yang benar, jadi tidak setiap dokter itu ahli dalam seksologi.

Bahayakah seks oral dan anal?

Saya ingin menanyakan masalah hubungan seksual dengan istri saya, kami berdua sering melakukan seks anal dan seks oral. Yang ingin saya tanyakan, apakah seks semacam itu berbahaya atau tidak untuk dilakukan, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. RR-Palembang Jawab: Pada prinsipnya sebenarnya apapun yang dilakukan dalam melaksanakan hubungan antara pria dan wanita adalah sah-sah saja yang penting selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kedua belah pihak. Dengan menjaga kebersihan berarti kesehatan kita pun tetap terjaga. Dalam agama Islam dianjurkan kepada pasangan yang akan melakukan hubungan untuk membersihkan terlebih dahulu tubuh kita dari segala yang kotor (dalam arti mandi bersih). Sehingga dengan tubuh yang bersih tersebut kita akan aman dari berbagai penyakit dan tentu saja tidak perlu khawatir dengan berbagai bahaya.

Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam foreplay, tehnik ataupun berbagai variasi adalah disukai dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak ada pemaksaan, sehingga dengan demikian segala hal yang dilakukan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak tanpa rasa terpaksa. Dan segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh kedua belah pihak tentu saja jauh dari bahaya.

Buah zakar kiri turun seperti lepas

Saya mau menanyakan tentang buah zakar/pelir saya. Buah pelir saya yang kiri turun sekali seperti lepas dari pegangannya. Yang mau saya tanyakan apakah ini normal atau tidak. Dan bila tidak, kemana saya harus berobat? Apakah ini berbahaya dan harus dioperasi? Terima kasih. Steve-Jakarta

Jawab: Memang hampir pada semua lakilaki, besar dari biji pelir (buah zakar) itu tidak selalu sama. Bisa lebih besar yang kiri atau yang kanan. Tapi hal itu tidaklah masalah yang penting keduanya dapat berfungsi dengan baik yaitu menghasilkan sperma. Untuk dapat memastikan apakah keduanya berfungsi dengan baik tentu saja sebaiknya dilakukan pemeriksaan oleh yang ahli baru dapat diketahui. Sedang untuk mengetahui kesuburannya sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK WISATA

Museum Wayang Jakarta

Wayang Indonesia Sebagai Karya Agung Budaya Dunia Unik dan antik. Itulah gambaran pertama kali kala mata memandang gedung tua yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 27, Jakarta Barat, ini.

useum Wayang menyimpan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan kulit, maupun bahan-bahan lain. Selain wayang dalam negeri, museum yang pada awalnya bernama De Oude Hollandsche Kerk (Gereja Lama Belanda) ini juga mengoleksi wayang-wayang dari luar negeri, seperti dari Republik Rakyat Cina dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang menyimpan lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput yang lebih dikenal dengan wayang suket,wayang intan, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber dan gamelan. Umumnya, boneka-boneka yang menjadi koleksi di museum ini adalah boneka-boneka yang berasal dari Eropa, meskipun ada juga yang berasal dari

beberapa negara non-Eropa, seperti Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Sekilas, memang, tak ada yang menarik dari museum satu ini. Namun, bagi mereka yang mencintai seni budaya tradisional, khususnya dalam hal keunikan dan keantikannya, maka Museum Wayang bisa menjadi salah satu alternatif berwisata. Selain lokasinya yang mudah dijangkau, para pengunjung yang ingin melihat dan menikmati koleksi-koleksi wayang yang ada tidak perlu mengerutkan dahi lantaran harga tiket masuknya yang mahal. Wayang, secara etimologi berasal dari kata â&#x20AC;&#x2DC;bayang-bayangâ&#x20AC;&#x2122;. Awalnya, wayang ini digunakan untuk melakukan komunikasi dengan roh leluhur

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK WISATA atau nenek moyang, dan perantaranya disebut dalang. Namun akhirnya berkembang menjadi sebuah sarana hiburan, pendidikan, media informasi maupun ajaran moral. Museum Wayang yang terletak satu area dengan Museum Fatahillah dan berdekatan dengan Museum Bank Indonesia (BI), Museum Bank Mandiri serta Museum Keramik ini diresmikan oleh Gubernur Jakarta saat itu, yaitu Ali Sadikin pada 13 Agustus 1975. Museum ini sebelumnya disebut sebagai Museum Batavia yang dibuka pada tahun 1939 oleh Gubernur Jenderal Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Gedung ini dibangun pada tahun 1912 bergaya Neo Renaissance dan pada tahun 1938 sempat dipugar dan disesuaikan dengan gaya rumah Belanda saat itu. Gedung ini bukan merupakan bekas gedung gereja Belanda, karena gedung gereja tersebut sudah runtuh akibat gempa. Tetapi, memang, berdiri di atas tanah bekas bangunan Gereja Belanda Baru atau De Nieuw Hollandsche Kerk (1736) dan Gereja Belanda Lama atau De Oude Hollandsche Kerk (1640-1732). Saat memasuki gedung museum, para pengunjung akan disambut oleh sepasang ‘Ondel-ondel’, yaitu kesenian tradisional Betawi. Selain wayang, seluruh perlengkapan seputar perwayangan juga dipajang di museum ini, mulai dari alat penerangan untuk wayang kulit, untuk membuat bayangan di belakang layar yang disebut Lampu Blencong, juga ada alat musik pengiring seperti gamelan, panggung yang biasa dipakai untuk panggung boneka, dan lain-lain.

Di tengah gedung di lantai dasar terdapat taman yang disebut dengan Taman Museum Wayang. Di taman ini terdapat beberapa prasasti peninggalan Belanda, diantaranya Jan Pieterszoon Coen tahun 1634. Juga terdapat Ruang Punakawan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti seminar, sarasehan, pergelaran, pertunjukan mini, dan lain-lain. Secara berkala, Museum Wayang menampilkan pertunjukan pada pukul 10.00-14.00 setiap hari Minggu ke-2 (Pergelaran Wayang Golek) dan hari Minggu terakhir (Pergelaran Wayang Kulit). Di lantai bawah dekat pintu keluar, terdapat kios yang menjual berbagai cinderamata berupa wayang golek, wayang kulit, buku pewayangan, gantungan kunci, pajangan, dan aneka barang lainnya. Tidak hanya diakui dan dikagumi oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai warisan budaya Nusantara, wayang Indonesia pun telah diakui oleh United Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tanggal 7 November 2003 di kota Paris, Perancis, sebagai “Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity”. Pengakuan ini telah membuktikan bahwa Wayang Indonesia telah diakui sebagai “Karya Agung Budaya Dunia”. Kiranya, kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga hati dan berupaya semaksimal mungkin menjaga warisan budaya leluhur bangsa tersebut. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SELEBRITI

Ramalan Ki Kusumo di Tahun 2011

Tahun Kelinci Kayu: Tahun Keberuntungan Tahun 2010 telah berlalu. Apa sajakah yang akan terjadi di tahun 2011, khususnya di kalangan artis Indonesia? Simak ramalan salah satu peramal kondang Indonesia, Ki Kusumo. ahun 2011 adalah tahun kelinci dengan unsur kayu yang dimaknai sebagai tahun perbaikan. Dalam mata batin paranormal KiKusumo, meski kondisinya tak sebaik tiga tahun silam, namun di tahun 2011 akan ada banyak kejutan. â&#x20AC;&#x153;Perekonomian Indonesia perlahan berubah membaik. Banyak peluang usaha yang tadinya mati bisa bangkit kembali. Investasi makin terbuka karena banyak investor masuk. Akan terjadi pembaharuan dalam sisi usaha konvensional maupun modern. Hanya saja, perlu diwaspadai, karena sifat kelinci yang kadang ceroboh bisa berakibat fatal dan menimbulkan masalah besar, yaitu membuat keuangan melemah,â&#x20AC;? papar KiKusumo yang juga menafsirkan bahwa tahun kelinci kayu merupakan tahun keberuntungan.

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011

TOPIK SELEBRITI

Ki Kusumo mengingatkan agar orang yang memiliki Shio Ayam dan Shio Kambing, pada tahun 2011 nanti agar berhati-hati apabila ingin memulai dan melakukan bisnis. Karena orang pada dua shio tersebut diramalkan akan mengalami kesialan, yakni menjadi korban penipuan. Meski pada tahun ini sangat bagus untuk memulai usaha orang bershio lain. “Waspadadan selalu berhati-hati kuncinya bagi orang yang bershio Kambing dan Ayam dalam memulai ataupun melakukan bisnis,” ujar KiKusumo seperti dikutip Tribunnews.com. Terkait dengan dunia artis, KiKusumo mengungkapkan, bahwa gonjangganjing yang selama ini ada di tahun 2010, seperti perseteruan antar selebritis, kasus narkoba yang menyangkut selebritis dan juga kasus kawin cerai, akan sedikit terjadi di tahun 2011 mendatang. “Dunia artis kita adem-ayem, perceraian dan pernikahan datar-datar saja. Sementara, kasus kriminal artis berkurang, atau hanya ada beberapa kasus yang muncul, namun membuat heboh masyarakat luas,” lanjutnya. Untuk dunia hingar bingar hiburan, Ki Kusumo melihat akan terjadi perubahan dari pola kehadiran pendatang baru. Dimana, katanya, biasanya para pendatang baru akan langsung melejit pada tahun

sebelumnya pada saat me-launching dan me-release suatu album atau film. Namun, untuk tahun ini, tambah Ki Kusumo, hal itu tidak berlaku mengingat tahun ini merupakan tahunnya orang-orang lama. “Tahun ini para orang-orang lama yang dulunya terkenal lalu menghilang akan kembali bersinar, bahkan pamornya akan terang benderang, laku, dibandingkan para pendatang baru,” ungkapnya. Tidak hanya dunia artis dan usaha yang diramalkan paranormal satu ini. Ki Kusumo juga meramalkan masih terjadinya konflik-konflik antarsuku di Indonesia. Pergesekan antar institusi besar seperti pada tahun 2010 ini (KPK vs Polri) akan kembali terjadi pada tahun 2011 mendatang. “Institusi besar akan berseteru lagi, namun saya tidak akan menyebutkan institusinya. Institusi mana pun yang berakibat akan sangat parah,” tandasnya. Disinggung mengenai suhu politik Tanah Air, menurut KiKusumo, akan banyak terjadi orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi daripada partai dan golongan. “Di bidang politik, saya melihat akan kembali terjadi pergesekan sangat kuat, dimana beberapa kubu, baik yang selalu berteriak “A, B, C, D”, dalam mengeluarkan kebijakan yang akhirnya tidak sampai ke bawah dan terealisasi,” tambah Ki Kusumo. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 12 | Tahun IV | Desember 2010-Januari 2011