DARI REDAKSI
Sekadar Berjaga-jaga
I Pemimpin Umum
: Iwan Purnama
Penasehat Hukum
: Mil Benny SH, MH
Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris
: Susi Pujiastuti (Echa)
Manager Iklan
: Budi Herman
Pemimpin Redaksi
: Syarifudin
Redaktur
: Endang Dwintari R
Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis
: Andi Edward Amdari
Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :
Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Budi Herman Susi Pujiastuti Endang Dwintari R
Redaksi :
Nurul Hakim Mirza Surya Ahmad Sofyan
Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan
: Edo Fernando S.Com, SH
Bengkulu
: Budi Raharjo
Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id
nformasi pencaplokan wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat oleh Malaysia, membuat Komisi I DPR-RI gerah. Komisi Pertahanan dan Luar Negeri ini beraksi dengan memanggil menteri luar negeri, menteri pertahanan, panglima TNI, dan kepala badan nasional pengelolaan perbatasan (BNPP) yang dijabat menteri dalam negeri.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, panggilan komisi kepada Menhan terkait lemahnya kontrol keamanan di daerah perbatasan. Hal ini tampak dari sedikitnya aparat dan sarana serta prasarana. Bahkan, ungkap Mahfudz, informasi yang diterimanya menyebutkan alat komunikasi tentara kita itu pakai HP, dan providernya dari Malaysia. Persinggungan antara Indonesia dengan Malaysia memang bukan pada kasus pencaplokan Camar Bulan dan Tanjung Batu saja. Kasus serupa juga sering terjadi, dan nyatanya pihak keamanan kita hanya tenang-tenang saja, walau pada akhirnya dilakukan pengerahan kekuatan militer di daerah Indonesia yang sedang berkonflik dengan Malaysia. Ya, ibaratnya sekadar berjaga-jaga sajalah. Tengok saja sikap yang ditempuh Panglima Kodam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Geerhan. Ia lebih memilih bersifat normatif, mengamankan wilayah NKRI sesuai aturan. “Apa yang telah menjadi wilayah NKRI ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengamankannya,” kata Geerhan usai Upacara Penerimaan Kembalinya Yonif 641 dari tugas di kawasan perbatasan, Selasa, 4 Oktober 2011. Memang, soal pengamanan wilayah NKRI tak hanya menjadi tanggung jawab militer. Ini juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia dengan masing-masing perannya. TNI juga mempunyai perannya sendiri untuk mengamankan wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan berlaku. “Tentunya kita saling memahami peran itu,” kata Geerhan. Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH sendiri mempertanyakan ke pusat tentang MoU Semarang terkait Camar Bulan itu. MoU yang dimaksudkannya itu, yakni kesepakatan antara Indonesia-Malaysia di Semarang pada 1978. Dalam kesepakatan itu telah ditentukan mengenai tapal batas kedua negara bertetangga ini. Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. Dalam Traktat London ada kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda dalam pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada Watershed. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. Pada MoU di Semarang, beberapa pihak menilai, isinya merugikan Indonesia, karena pengukuran hanya mengambil garis lurus dari patok A 88 ke patok A 156. Sedangkan titik perbatasan melengkung. Sehingga lengkungan seluas 1.499 hektar yang seharusnya milik Indonesia, menjadi milik Malaysia. Informasi menyebutkan, pada 1990 terjadi gelombang besar yang mengikis Pantai Camar Bulan menyebabkan abrasi sepanjang 60 meter. Hingga sekarang, jarak bibir pantai di tapal batas patok A 102 Indonesia-Malaysia di lokasi itu tinggal 750 meter lagi. Jika tidak terjadi kesalahan dalam MoU itu mungkin kawasan Camar Bulan masih luas. Masingmasing pihak berupaya menangani masalah tersebut, seperti yang dilakukan masyarakat Dusun Camar Bulan yang mempertahankan tapal batas sekarang dengan membuka lahan. Kemudian lahan itu ditanami untuk pertanian dan perkebunan. Yang jadi pertanyaan, di mana kekuatan pertahanan keamanan negara kita pada saat Malaysia terus mengusik keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Presiden tak henti-hentinya menaikkan anggaran untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas SDM TNI beserta alutsistanya. Tengok saja dalam RAPBN tahun 2012, anggaran pertahanan kita naikkan dari Rp 47,5 triliun pada 2011 menjadi Rp 64,4 triliun di tahun 2012. Bisa dibayangkan betapa mubazirnya jika anggaran yang besar itu hanya dipergunakan untuk latihan dan latihan militer atau memberantas pengganggu ke amanan di dalam negeri, seperti pelaku teroris. Bukankah ada kejahatan yang lebih besar bergentayangan di wilayah perbatasan Indonesia? ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
3
Topik Indeks Topik Utama Lagi, Anggaran TNI Ditingkatkan
08
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono SE: Agar Pertahanan TNI Memiliki Efek Penggetar 12 Karya Bhakti Pangkostrad BERSAMA Walikota Jakarta Pusat
21
Topik Ekslusif
COVER STORY
12
Tentara itu di masa damai kerjanya berlatih, pembekalan latihanlatihan yang diberikan kepada prajurit sebenarnya dipersiapkan untuk perang. Lalu bagaimana siapnya? Melalui pembinaan personil dan latihan yang baik, penyiapan alutsista yang baik dan memadai, pada saatnya dibutuhkan untuk perang, mereka semuanya sudah siap dan mahir menggunakan alutsista yang dimiliki.
4
24
Koperasi Harus Mengedepankan Profesionalisme
26
Rekam Jejak: Keluarga yang Harus Mengikuti Jadwal Saya
32
Topik Otonomi TP Sriwijaya Ibarat Raksasa Perkasa Sedang Tidur 34 Pernak-Pernik Road to SEA Games XXVI Palembang 36 Ir H Alex Noerdin: Persoalan SEA Games Sudah Selesai
38
Jimly Asshiddiqie: Kita Sudah Dipenjara oleh Sistem Modern
40
Regional Champions 2011 & Peraih Predikat Terbaik Investasi
44
Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)
Agar Bisa Bersaing, Revitalisasi Koperasi Wajib Dilakukan
Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.
Topik Korporasi
Topik Hukum
PT Pelindo II : Pelabuhan Sorong Terbaik di Pacifik
46
PT Bio Farma Antisipasi Wabah Polio
48
Pelindo III Siap Berbenah Diri
49
Topik Ekbis
Peradi Harusnya Menjadi Komisi Negara
62
Berkelahi Terus, Kapan Penegakkan Hukum Dilaksanakan?
64
Tinggalkan Persoalan-persoalan Pribadi
66
Gugatan Mentah Sebaiknya Ditolak
68
Topik Hankam TNI Gelar Pengobatan Massal di Koja
70
Pejabat MONUSCO Kunjungi Satgas Kizi TNI di Kongo
71
Topik Niaga Penguatan Ketahanan Pangan dengan GP3K 50 Dampak Psikologis Pasca BI Rate Turun 6,5% 52
Topik Politik Partai Politik Sarang Peraup Dana APBN
54
Malaysia Mencaplok Indonesia Meradang
56
Honda Raih Tiga Penghargaan di Ajang ICSA 2011 72 Apple Luncurkan iPhone 4S
73
Topik Ragam 74 Topik Kuliner 76 Topik Konsultasi
78 79
Topik Wisata 80 Topik Selebriti Julia Perez Divonis Tiga Bulan Penjara
82
Konser Silaturahmi Maher Zain Untuk Indonesia
83
Topik Nasional Nasib Hutan di Sisa Kepemimpinan SBY
58
e-KTP Kunci Sukses Demokratisasi
60 Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
5
TOPIK UTAMA
Lagi, Anggaran TNI Ditingkatkan Pada 5 Oktober 2011, Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 66 tahun. Usia yang sudah sangat matang, untuk seukuran manusia. Dus, bagi institusi TNI, seharusnya sudah matang dan profesional, baik dari sisi personel dan alutsistanya. Bagaimana ‘perwajahan’ TNI hingga saat ini?
B
agaimanapun, keberadaan pasukan TNI (AD,AU, dan AL), menjadi garda terdepan, dalam hal penjagaan keamanan dari ancaman serangan negara lain yang mencoba mengusik keutuhan NKRI. Walau, kekuatan rakyat sipil juga sangat menentukan untuk ikut membela negeri ini dari serangan militer dari negara lain. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono pun punya impian serta cita-cita ingin TNI ke depan menjadi TNI yang professional, tangguh, modern, solid, berwawasan kebangsaan, serta mencintai dan dicintai rakyat. Karena itu, di acara peringatan HUT ke-66 TNI tahun 2011, digunakan sebagai refleksi sekaligus renungan atas seluruh pengabdian dan kinerja TNI kepada masyarakat, bangsa dan negara, dengan segala dinamika dan pasang surutnya. Bagi TNI, kata Panglima TNI, keterpaduan dan peningkatan profesionalisme serta keberadaannya bersama rakyat adalah kunci kekuatan TNI dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan negara. “Dengan kebersamaan dan kemanunggalan TNI dan rakyat, dapat diyakini
8
akan menjadi daya tangkal yang maha dahsyat guna menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI,” kata Panglima TNI. Panglima TNI juga mengungkapkan keseriusannya untuk menuntaskan reformasi di tubuh TNI. Prioritasnya adalah merencanakan program berbasis kinerja, melanjutkan proses administrasi program remunerasi, mengedepankan transparansi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program di TNI. Kemudian, meningkatkan kesadaran untuk memegang teguh netralitas dan tidak berpolitik praktis, meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan latihan, serta meningkatkan hubungan silaturahmi dengan purnawirawan dan keluarga besar TNI. Lebih jauh Panglima TNI mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi TNI ke depan adalah pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista. “Pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemampuan pertahanan dengan fokus dan prioritas kekuatan pertahanan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
atau minimum essential force,” jelas Laksamana TNI Agus Suhartono. Panglima TNI menekankan bahwa postur dan struktur yang dikembangkan ke depan, bercirikan peningkatan profesionalisme TNI. Profesionalisme TNI diwujudkan dalam komitmen untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis, keterlibatan dalam kegiatan bisnis, serta memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan perang (OMSP). Dalam konteks ini, fokus pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan alutsista menjadi agenda mendesak baik di TNI AD, AU, dan AL. Sependapat dengan Panglima TNI, Pangkostrad Letjen TNI A.Y. Nasution mengatakan pentingnya TNI didukung alutsista yang kuat dan modern. Pangkostrad lantas mendeskripsikan jika Indonesia ingin melakukan perundingan dengan negara yang sedang bersengketa, jika di belakangnya tidak dibackup alutsista yang canggih dan modern, bisa-bisa negara yang diajak berunding itu tak gentar berhadapan dengan Indonesia. “Jadi begini ya, orang itu kalau mau berunding tapi tidak dibackup senjata di belakangnya, orang yang diajak
TOPIK UTAMA berunding tidak akan takut. Tapi jika orang tersebut berunding dibelakangnya dibackup corong senjata yang besarbesar, barulah enak berundingnya. Sehingga dia tidak dianggap remeh oleh lawan berundingnya. Peningkatan senjata-senjata canggih dan modern ini agar kita mempunyai posisi tawar tinggi dalam perundingan-perundingan menyangkut bangsa kita dengan negaranegara lain,” papar Pangkostrad. Pada bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya di acara HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap mengungkapkan bahwa sejarah mencatat, selama 66 tahun mengemban tugas menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, TNI telah berhasil dibangun. Dari kekuatan tentara dengan struktur organisasi dan perlengkapan sederhana, menjadi organisasi militer yang modern dengan kelengkapan alutsista yang makin canggih, sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan perang modern. Dalam kurun waktu itu pula, TNI telah berperan penting dalam arus sejarah yang dinamis. Jika di masa lalu, TNI pernah dikritisi karena keterlibatannya yang terlalu dalam di ranah sosial-politik, kini TNI tampil sebagai komponen utama pertahanan negara yang makin profesional. TNI telah kembali pada tugas dan fungsi utamanya sesuai amanat konstitusi.
Di era transformasi ini, kata Presiden SBY, TNI telah menunjukkan kepatuhannya dalam mengikuti kebijakan politik negara, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan penghormatan kepada hak asasi manusia, serta patuh pada hukum nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Di sisi lain, “Reformasi internal TNI juga telah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. TNI telah memberikan komitmen terbaiknya dalam mengawal dan memelihara kedaulatan negara,” kata Presiden SBY. Mengingat peran penting dan strategis TNI, pemerintah, kata Presiden, memberikan perhatian yang besar pada pembangunan kekuatan TNI. Kebutuhan anggaran pertahanan terus kita tambah, untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum, minimum essential force. Tambahan anggaran itu difokuskan pada modernisasi alutsista, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. “Itulah bagian dari komitmen pemerintah, untuk membangun TNI yang profesional, modern dan kapabel, serta makin meningkat kesejahteraannya,” ujar Presiden SBY. Presiden juga memberitahukan bahwa di tahun 2012 mendatang, dukungan anggaran untuk kepentingan pertahanan negara kita tingkatkan secara signifikan. “Dalam RAPBN
tahun 2012, anggaran pertahanan kita naikkan dari Rp 47,5 triliun pada 2011 menjadi Rp 64,4 triliun di tahun 2012, atau naik lebih dari 35 persen. Dengan dukungan anggaran yang makin besar itu, kita lanjutkan peremajaan, modernisasi, serta kualitas pemeliharaan dan kesiapan alutsista TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” urainya. Dengan dukungan anggaran yang makin besar itu pula, pemerintah, kata Presiden akan melanjutkan peningkatan daya tempur dan kemampuan pertahanan TNI di ketiga angkatan. Menurutnya, upaya modernisasi, pengembangan, penggantian serta pemeliharaan alutsista, sangat penting untuk mewujudkan postur TNI dengan kemampuan penangkalan yang tinggi, dan kemampuan melaksanakan tugastugas operasional yang efektif. “Pada tahun-tahun mendatang, anggaran pertahanan negara akan terus kita perbesar, agar postur militer kita makin kuat, sehingga misi penegakan kedaulatan negara dan penjagaan keutuhan wilayah dapat kita laksanakan dengan berhasil,” kata Presiden memastikan. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengintruksikan kepada Panglima TNI, agar pengadaan alutsista yang makin modern perlu disertai dengan pengembangan doktrin dan organisasi TNI. Pada saat yang sama, dituntut pula adanya kesiapan SDM yang selaras dengan perkembangan teknologi dan peperangan modern Abad-21. Sehingga pada saatnya nanti, kesemuanya itu, baik modernisasi alutsista, doktrin, organisasi, maupun SDM TNI, harus diuji dalam latihanlatihan, termasuk latihan gabungan TNI, serta penugasan secara berkelanjutan, untuk mewujudkan postur TNI dengan kemampuan penangkalan dan penindakan yang tinggi. Instruksi juga diberikan Presiden kepada Menteri Pertahanan dan menteri terkait, agar meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, dalam membangun kekuatan pertahanan negara yang makin tangguh, makin modern, dan makin mandiri. “Berikan dukungan pada modernisasi alutsista bagi TNI!” imbau Presiden SBY. ] Syarif/Gaus
Sukhoi TS-3002, Salah satu unit support yang dimiliki TNI.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
9
TOPIK UTAMA
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono SE
Agar Pertahanan TNI Memiliki Efek Penggetar Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono punya cita-cita. Dia ingin TNI ke depan menjadi TNI yang professional, tangguh, modern, solid, berwawasan kebangsaan, serta mencintai dan dicintai rakyat. Bagaimana mewujudkan cita-citanya itu?
B
diyakini akan menjadi daya tangkal yang maha dahsyat guna menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI,” kata Panglima TNI.
“Dengan kebersamaan dan kemanunggalan TNI dan rakyat, dapat
Panglima TNI juga mengungkapkan keseriusannya untuk menuntaskan reformasi di tubuh TNI. Prioritasnya adalah merencanakan program berbasis kinerja, melanjutkan proses administrasi program remunerasi, mengedepankan transparansi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program di TNI. Kemudian, meningkatkan kesadaran untuk memegang teguh netralitas dan tidak berpolitik praktis, meningkatkan
agi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono SE, peringatan HUT ke-66 TNI tahun 2011, digunakan sebagai refleksi sekaligus renungan atas seluruh pengabdian dan kinerja TNI kepada masyarakat, bangsa dan negara, dengan segala dinamika dan pasang surutnya. Bagi TNI, kata Panglima TNI, keterpaduan dan peningkatan profesionalisme serta keberadaannya bersama rakyat adalah kunci kekuatan TNI dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan negara.
10
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
profesionalisme melalui pendidikan dan latihan, serta meningkatkan hubungan silaturahmi dengan purnawirawan dan keluarga besar TNI. Lebih jauh Panglima TNI mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi TNI ke depan adalah pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista. “Pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemampuan pertahanan dengan fokus dan prioritas kekuatan pertahanan atau minimum essential force,” jelas
TOPIK UTAMA Laksamana TNI Agus Suhartono. Panglima TNI menambahkan, ukuran kemampuan yang menjadi arah pembangunan jangka panjang adalah kemampuan pertahanan yang dapat menjamin kedaulatan negara, keselamatan bangsa, serta keutuhan wilayah NKRI. Cakupannya meliputi wilayah darat, pulau-pulau kecil terluar, wilayah yuridiksi laut, hingga meliputi zona ekonomi ekslusif Indonesia dan landas kontinen, serta ruang udara nasional. “Dalam masa damai, arah pembangunan pertahanan adalah mewujudkan kemampuan pertahanan yang memiliki efek penggetar (effect deterrence) yang disegani di tingkat regional serta mendukung posisi tawar Indonesia dalam ajang diplomasi,� Panglima TNI menegaskan. Sementara dalam kerangka yang utuh, lanjutnya, sistem dan strategi pertahanan negara secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan ini untuk mencapai kemampuan mengatasi ancaman dan memiliki efek penggetar. Menyoal postur dan struktur pertahanan Matra Darat, Panglima TNI mengatakan, terus diarahkan untuk memberi effect deterrence yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan darat, serta mampu mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan kondisi medan dan topografis Indonesia yang beragam. Dalam menghadapi dan mengatasi ancaman nyata, kekuatan matra darat mampu melakukan pergerakan cepat antar wilayah dan antar pulau dalam kerangka Operasi Tri Matra Terpadu.
nyata serta memberi dukungan dan kompabilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara dalam kerangka Operasi Tri Matra Terpadu. Sedangkan postur dan struktur Matra Udara, jelas Laksamana TNI Agus Suhartono, diarahkan untuk memberi affect deterrence yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan udara dengan kemampuan manuver dan jelajah yang tinggi. Dalam menghadapi ancaman nyata, postur dan struktur matra udara mampu mengatasi ruang udara nasional dan keseluruhan teritorial Indonesia. Selain itu, juga mampu melampaui kebutuhan minimal penjagaan ruang udara nasional, memulai pemanfaatan ruang angkasa, mampu melaksanakan operasi dan memberikan dukungan dalam kerangka Operasi Tri Matra Terpadu. Panglima TNI menekankan bahwa postur dan struktur yang dikembangkan ke depan, bercirikan peningkatan profesionalisme TNI. Profesionalisme TNI diwujudkan dalam komitmen untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis, keterlibatan dalam kegiatan bisnis, serta memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan perang (OMSP). Dalam konteks ini, fokus pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan alutsista menjadi agenda mendesak.
panglima TNI kemudian mencontohkan, sampai tahun 2014, diharapkan Kostrad menambah satu Divisi Linud, satu Yon Armed, dua Brigif, dan dua Yonif. Di beberapa Kodam juga dibangun satuan tempur setingkat Brigade dan Batalyon. Begitu pula dengan Matra Laut, dalam kurun waktu tersebut, dibangun menjadi tiga armada dan tiga Pasmar. Kemudian Matra Udara juga membentuk empat Skadron berbagai pesawat dan helikopter, serta tiga satuan Radar dan tiga Detasemen Khusus, serta mengembangkan Paskhas dan pembentukan Lanud. Terkait pengembangan alutsista, dikatakan Panglima TNI, diarahkan dengan strategi akuisisi alat teknologi tinggi dengan effect deterrence dan pemenuhan kebutuhan dasar operasional secara efektif dan efisien dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi dalam negeri. “Termasuk industri pertahanan nasional dalam prinsip berkelanjutan,� imbuhnya. Laksamana TNI Agus Suhartono pun berharap sekaligus bercita-cita impian TNI ke depan menjadi TNI yang professional, tangguh, modern, solid, berwawasan kebangsaan, serta mencintai dan dicintai rakyat. Sehingga mampu menjamin tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. ] Syarif/Gaus
Untuk postur dan struktur Matra Laut, dikatakan Panglima TNI, diarahkan untuk memberi effect deterrence yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan laut dengan kemampuan yang melingkupi dan mengatasi luasnya wilayah laut nusantara, daik di permukaan dan di bawah permukaan. Dalam menghadapi ancaman nyata, postur dan struktur matra laut mampu menghadapi dan mengatasi ancaman
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
11
TOPIK UTAMA
Pangkostrad Letjen TNI A. Y. Nasution:
Kalau Mau Damai, Harus Siap Berperang!
R
atusan tentara tengah berbaris tegap. Hampir seluruh wajah mereka dicoreng warna hitam, sementara tangan kanannya dengan kekar menggenggam pisau komando militer, terlihat angker bagi orang sipil yang melihatnya. Rupanya para tentara dari Kostrad itu sedang bersiap-siap unjuk kebolehan di acara peringatan HUT ke-66 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada 5 Oktober 2011. Ketika pada gilirannya tentara itu masuk ke area lapangan beraspal, mereka langsung memperagakan aksi bela diri Yong Moodo. Bela diri ini berasal dari Korea, yang baru dikembangkan di Indonesia selama tiga tahun. “Walau baru tiga tahun dikembangkan di sini, tapi atlet tentara kita sudah
12
mendapatkan juara dunia. Sekarang, semua pasukan Kostrad punya kemampuan bela diri Yong Moodo,” kata Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI A.Y. Nasution kepada Syarifudin, Iwan Purnama, Budi Herman, dan fotografer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK dalam sesi wawancara khusus, beberapa hari sebelum pelaksanaan peringatan HUT ke-66 TNI. Memang, Pangkostrad menjelaskan bahwa Kostrad sebagai satuan Balakpus terbesar di jajaran TNI khususnya TNI Angkatan Darat, memiliki tugas pokok dan peran yang sangat strategis dalam sistem pertahanan nasional matra darat, baik sebagai satuan penangkal maupun penindak bagi setiap ancaman terhadap
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
kedaulatan NKRI saat ini. Lantas, seperti apa sebenarnya “perwajahan” Kostrad saat ini, baik dari sisi kekuatan pasukan, dukungan alutsista, dan peran strategis lainnya di bidang kemasyarakatan. Berikut petikan wawancaranya :
Kostrad ketika dipimpin Pak Soeharto begitu “membumi.” Seiring bergulirnya waktu, posisi Kostrad kurang ‘menggema.’ Pendapat Anda?
Keberadaan Kostrad itu sesuai zamannya, ketika Kostrad dipimpin Pak Harto beliau mengukir sejarah terhadap bangsa Indonesia. Karena banyak keputusan-keputusan penting yang harus diambilnya menyangkut kepentingan dan kelangsungan bangsa dan negara ini.
TOPIK UTAMA Saat ini keberadaan Kostrad pun tetap eksis seperti dulu namun situasinya yang berbeda di mana keamanan negara relatif stabil, sehingga pasukan Kostrad tidak perlu tampil namun setiap saat siap bergerak, kami selalu siap!
Apakah ‘membuminya’ peran strategis Kostrad hanya dapat diukur dari tuntutan zaman. Bukankah setiap Panglima Kostrad mampu mengharumkan nama Kostrad? Saya kira, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pada masanya, seseorang memang bisa muncul karena situasi yang memungkinkan. Di samping kita akui sosok kepemimpinan Pak Harto begitu kuat, beliau bisa mengambil suatu keputusan yang bijak, cepat, namun penuh pertimbangan. Tapi saya kira, siapapun Panglima Kostrad di sini jika dihadapkan pada situasi genting, dia akan mengambil langkah-langkah yang tentunya akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dan, dari 34 orang yang pernah menjabat Panglima Kostrad hingga saat ini, semuanya tentu berusaha mengharumkan nama kostrad, punya kelebihan dan kekurangan masing–masing. Keadaan/situasi dan kondisi yang berkembang dan berlaku saat itu yang mendorong seorang Panglima mengambil suatu langkah dan keputusan penting.
Bisa dijelaskan tugas pokok Kostrad?
Tugas pokok Kostrad bertugas membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan tingkat strategis sesuai dengan
kebijaksanaan panglima TNI. Sekarang ini kostrad banyak melaksanakan tugas tugas operasi militer selain perang seperti antara lain: mengerahkan personil dan berbagai peralatannya untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat seperti kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di mana TNI bersama masyarakat melaksanakan pembangunan di desa, juga ikut mengirimkan pasukan dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dll. Situasi yang dihadapi Kostrad sekarang berbeda dengan waktu dulu. Sekarang ini tugas-tugas seperti itulah yang lebih menonjol dibanding tugas untuk bertempur. Kalau terjadi kerusuhan, katakanlah ada pengerahan dan aksi masa secara besar besaran, Kostrad tidak serta merta ‘bergerak’, karena menyangkut kamtibmas itu merupakan tugas kepolisian mengatasinya sampai dengan pengerahan satuan Brimob, dan juga masih ada pasukan kodam bila diperlukan bantuan untuk mengatasinya, sementara posisi Kostrad dalam penanganan masalah seperti ini berada di posisi terakhir. Kita membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang. Kostrad itu memiliki lambang Cakra, dalam sejarah perwayangan cakra adalah senjata pamungkasnya Kresna. Kalau senjata Cakra ini sudah dilemparkan, maka selesailah
masalahnya. Artinya, jika dia (Cakra) sudah turun tangan, maka semua masalah harus dapat terselesaikan. Begitulah kira-kira deskripsinya. Sesuai namanya Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, namun pengertian cadangan di sini, posisinya bukan seperti cadangan pemain di sepak bola, yang lebih lemah, justru lebih kuat. Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat/Kostrad Setiap Saat Siap Bergerak (S3B), siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan termasuk tugas tempur, dan begitu ‘dimainkan’ untuk menyelesaikan suatu masalah, maka semua harus tuntas!
Ada aturan lain selain harus mengikuti garis komando?
Mengikuti garis Komando itu yang utama, aturan yang lain ya berpedoman kepada sapta marga dan sumpah prajurit serta 8 wajib TNI. Garis komando tegak lurus, tentu saya mengikuti semua perintah-perintah dari pimpinan atasan. Sejak dahulu sampai sekarang setiap perintah harian yang dikeluarkan baik oleh panglima TNI maupun Kasad yang pertama bunyinya selalu yang berkaitan dengan hal peningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga yang harus dilakukan oleh setiap prajurit. Menjadi tugas utama pula bagi setiap unsur pimpinan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME atas semua prajurit bawahannya. Karena tantangan tugas yang dihadapi prajurit sangat berat, risiko tinggi. Kalau keimanannya tidak kuat, ketabahannya tidak tinggi, serta tidak ikhlas dan sabar, maka setiap diberi tugas tak akan
Panglima Kostrad saat uji coba alat tempur.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
13
TOPIK UTAMA
Tekad bulat bersama mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
terselesaikannya dengan baik. Belum lagi ada pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa menggoyahkan keimanan dan loyalitasnya dalam menjalankan tugas, padahal dia harus patuh dan taat kepada pimpinan. Prajurit yang baik adalah prajurit yang dekat dengan Tuhannya. Kalau dia dekat dengan Tuhannya maka prajurit itu akan patuh dan taat kepada pimpinannya, dia pasti jujur dan takut melakukan pelanggaran.
Sebagai Panglima Kostrad, apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kudeta di negeri ini. Apakah Anda akan mengambil sikap lebih mengutamakan keselamatan dan kepentingan negara di atas segalanya atau mengikuti perintah pimpinan?
Kita ini kan ada jalur komandonya, jalur komando tegak lurus, itulah yang kita ikuti. Jadi perintah dari atasanlah yang akan saya laksanakan. Saya tidak bisa bergerak atas kemauan diri sendiri. Tentara ini kalau tidak ada jalur komandonya, dia akan menjadi pemberontak. Jadi, mulai dari satuan prajurit paling bawah: regu, pleton, kompi, batalyon dst sampai tingkat yang lebih tinggi, semua pada satu jalur komando yang tegas dan jelas. Sebagai kotama operasional, Kostrad berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, sedangkan sebagai kotama pembinaan, berkedukan
14
langsung di bawah Kasad. Jadi tidak ada pasukan dari kesatuan TNI yang lepas sendiri-sendiri. Yang utama tentu mengedepankan kepentingan dan keselamatan negara, perintah dari pimpinan pasti akan selaras dengan itu.
Bagaimana dengan keadaan alutsista di Kostrad sekarang ini?
Alutsista sedang dibenahi dan akan dimodernisasi. Kostrad baru saja menerima meriam 105 buatan Korea Selatan untuk kekuatan satu batalyon Armed. Jarak capai capai senjata ini lebih kurang 13 KM untuk menggantikan meriam kita yang sudah tua. Di samping itu juga direncanakan meriam artileri 155 dengan daya jangkau tembak 40 Km. Alat-alat persenjataan seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh TNI/ Kostrad. Karena begini, kalau orang mau damai, maka dia harus siap-siap berperang. Tentara itu di masa damai kerjanya berlatih, pembekalan latihanlatihan yang diberikan kepada prajurit sebenarnya dipersiapkan untuk perang. Lalu bagaimana siapnya? Melalui pembinaan personil dan latihan yang baik, penyiapan alutsista yang baik dan memadai, pada saatnya dibutuhkan untuk perang, mereka semuanya sudah siap dan mahir menggunakan alutsista yang dimiliki.
Menurut Panglima, alutsista yang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
ada di Kostrad sudah memadai?
Kita masih terus minta agar alutsista di Kostrad dilengkapi serta dimodernisasi. Dan semua itu sudah tertuang dalam Renstranya TNI. Menurut rencana, Kostrad sebentar lagi akan mendapatkan Panser yang beratnya sampai 60 ton. Jadi begini ya, orang itu kalau mau berunding tapi tidak dibackup senjata di belakangnya, orang yang diajak berunding tidak akan segan. Tapi jika orang tersebut berunding dibelakangnya dibackup moncong senjata yang besar-besar, barulah enak berundingnya, dan tidak dianggap remeh. Peningkatan senjata-senjata canggih dan modern ini selain memodernisasi alutsista yang ada juga berdampak terhadap posisi tawar tinggi dalam perundingan antara bangsa kita dengan negara lain.
SDM tentara kita sudah siap menggunakan senjata modern ini? Tentu siap! Namun tetap diperlukan pendidikan dan latihan yang memadai serta terus menerus untuk lebih menguasai alutsista modern tersebut.
Lalu, apa sebenarnya tugas seorang Panglima Kostrad?
Tugas Panglima Kostrad secara umum ada dua. Pertama, mengendalikan
TOPIK UTAMA seluruh komandonya agar mampu melaksanakan dan mencapai tugas pokoknya. Termasuk juga tugas tugas yang diberikan oleh pimpinan di atasnya. Tugas kedua, yaitu bagaimana Pangkostrad itu tetap mampu memelihara dan mempertinggi moril, disiplin, semangat dan kemampuan teknis komandonya untuk mencapai nilai tempur yang setinggi tingginya dan juga mensejahterakan prajurtitnya. Dua tugas itulah yang harus saya laksanakan, dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya saya memaksakan para prajurit untuk melaksanakan tugas-tugasnya saja tanpa didukung peningkatan kesejahteraannya juga tidak baik. Memang, kesejahteraan itu tidak menyangkut persoalan materi saja. Perhatian, pujian, dan reward juga bagian dari kesejahteraan yang kami berikan. Dan yang paling penting adalah latihan, karena latihan merupakan kesejahteraan yang paling tinggi dan paling hakiki bagi prajurit. Kenapa? Dengan latihan yang baik dan benar, maka akan menghindarkan seorang prajurit dari risiko dalam medan pertempuran. Kalau prajurit itu sudah terlatih dengan baik, ketika berangkat ke medan pertempuran dengan kepercayaan diri yang kuat atas kemampuan yang dimilikinya, diiringi doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maka dia sudah siap menghadapi ancaman bahaya dan resiko dari pertempuran itu sendiri. Oleh karenanya latihan Itulah sesungguhnya kesejahteraan yang paling tinggi bagi kami.
Berapa jumlah pasukan yang bisa langsung siap diturunkan untuk mengamankan negara bila dalam situasi genting? Pada dasarnya seluruh pasukan Kostrad siap digerakkan kapan saja. Mengenai jumlahnya tentu tergantung dari situasi macam apa yang akan dihadapi.
Antisipasi gejolak di daerah perbatasan?
Jika terjadi gangguan keamanan Negara khususnya gejolak di perbatasan, maka pasukan Kostrad siap diterjunkan dalam waktu relatif singkat di daerah sasaran. Kita
mempunyai brigade-brigade yang berkemampuan untuk lintas udara, yang disebut Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigif Linud). Brigif Linud 17 markasnya di Cijantung dengan batalyon tersebar di Bandung, Karawang dan Cilodong. Brigif 18 markasnya di Jabung Malang dengan batalyon tersebar di Madiun dan Mojosari dan di Jabung sendiri ditambah Brigif Linud 3 dengan tiga batalyonnya terpusat di Makassar. Semua pasukan Linud tersebut bermarkas dekat dengan bandara dengan tujuan untuk dapat dengan cepat digerakkan dan diterjunkan ke seluruh wilayah nusantara. Di Kostrad ada pasukan yang disebut dengan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat). Tugasnya adalah melakukan penindakan awal terhadap ancaman potensial maupun faktual bersenjata, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah mengembangnya ancaman dalam waktu yang relatif cepat serta untuk memberi ruang dan waktu kepada komando yang lebih tinggi atau Komando Operasi yang dibantu untuk mengambil tindakan menentukan. Jadi begitu terjadi gangguan keamanan di suatu wilayah, kemudian kita diperintahkan, maka dalam waktu relatif singkat pasukan PPRC siap diterjunkan. Itulah nanti, di acara peringatan Hari Nusantara yang akan dilangsungkan dari tanggal 13-15 Desember di Dumai, Provinsi Riau, pasukan Kostrad akan melakukan latihan gabungan dengan diterjunkan di daerah sasaran di Dumai.
Bagaimana keberadaan pasukan elite di Kostrad?
Pasukan elite kita namanya Pasukan Pengintai Tempur. Pasukan ini dibentuk pada tahun 2002 tugasnya antara lain melakukan pengintaian. Pengintaian ini kan syaratnya harus senyap. Nah, itulah kemampuan mereka, menyusup ke sasaran melakukan pengintaian dengan senyap. Setelah menyusup ke sasaran, mereka juga punya kemampuan menghancurkan dan membunuh musuh di sasaran. Atau dia bisa juga memberikan informasi kepada satuan yang lebih besar tentang gambaran kekuatan lawannya. Pasukan ini mempunyai jadwal latihan lebih
khusus, dan punya ketahanan fisik yang lebih dibanding pasukan yang lain, serta punya kemampuan jejalah patroli yang tinggi, artinya mampu melaksanakan proli jarak jauh. Pasukan ini juga bisa diterjunkan di air termasuk bisa melakukan penghadangan dari dalam air tanpa terlihat oleh musuhnya. Jadi, pasukan ini bisa bertahan selama satu hari satu malam di dalam air dengan samaran yang sangat baik dan sulit diketahui musuh. Dia juga bisa membunuh senyap dengan alat tradisonal sumpit (sipet), di mana di ujung senjata yang ditiupkan dari sumpit itu diberi racun mematikan. Mereka juga tahan terhadap serangan ular, karena memang sering digigit ular berkali-kali. Ular pun takut sama mereka (Panglima tersenyum).
Dalam situasi seperti apa pasukan itu harus melangkah mundur dan sebatas mana dia harus terus bertempur?
Dalam doktrin atau terori kita, tentara tidak mengenal istilah mundur. Yang ada adalah “pemindahan ke belakang�. Contohnya begini, bila ketika kita sedang bertempur/bertahan, pasukan lawan lebih besar dan kuat, maka jika pasukan kita sudah tidak kuat lagi menahannya dilakukanlah gerakan pemindahan ke belakang secara bertahap. Barisan yang paling depan pindah ke belakang, barisan lapis kedua membackup. Yang pindah ke belakang itu mengambil lagi posisi posisi untuk bertahan dan menjebak musuh, demikian seterusnya, bertempur terus sampai musuh dapat dihancurkan.
Apakah dari kuantitas pasukan di Kostrad sudah memadai?
Kuantitas pasukan Kostrad sudah cukup namun alut (alat utama) pendukungnya yang masih kurang. Contohnya, kalau kita mau terjun, pesawat angkut pasukan yang beroperasional cuma ada 10 artinya hanya mampu mengangkut pasukan Linud satu batalyon. Padahal jika terjadi ancaman di dua trouble spot yang berbeda, kita harus mengerahkan pasukan lebih dari dua batalyon sementara pesawat angkut Hercules yang dimiliki Angkatan udara terbatas untuk itu.
Belum lama ini Indonesia
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
15
TOPIK UTAMA bersinggungan dengan negara tetangga. Bahkan ada kesan Indonesia tidak berani berperang dengan negara tetangga itu karena alutsistanya tidak memadai. Komentar Panglima?
Siapa bilang tidak berani? Kalau pasukan Kostrad setiap saat siap bergerak dan siap bertempur dengan alutsista yang ada! Tapi kan masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kami bergerak, antara lain perundingan dll. Perang adalah jalan terahir apabila jalur diplomasi dan perundingan gagal. Karena jika sudah terjadi peperangan, risiko dan kerugiannya sangatlah besar. Tapi kembali lagi saya katakan, kalau kita berunding itu di belakangnya dibackup ‘moncong’ senjata yang besar dan canggih, maka kita akan enak berundingnya.
Sekarang kita ingin tahu motto hidup seorang Letjen TNI A. Y. Nasution....
Motto hidup saya adalah “Lakukan yang terbaik dan Tetap Semangat”!! Kenapa motto hidup saya seperti itu? Saya fikir kalau ingin selalu berhasil dalam melaksanakan tugas maka lakukanlah yang terbaik, apapun tugas yang kita terima harus kita kerjakan sebaik mungkin dan dengan semangat ! Karena, tak ada dalam sejarah pertempuran di mana pun di belahan bumi ini yang dimenangkan oleh orangorang yang tidak semangat. Semua sejarah pertempuran yang ada selama ini selalu dimenangkan oleh prajuritprajurit yang semangat dan disiplin! Soal semangat ini, saya punya keyakinan bahwa semangat yang ditanamkan dalam diri prajurit, memegang peranan sangat penting. Karena dengan semangat inilah kita dapat menyelesaikan persoalanpersoalan yang berat. Dan semangat ini perlu dibangun untuk melakukan suatu hal yang terbaik. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan: “Santai sajalah, yang penting semuanya bisa terlaksana dengan baik.” Tidak ada itu! Orang yang bekerja keras saja belum tentu berhasil, apalagi yang bekerja dengan santai. Karena hidup ini keras, tantangannya berat, jadi tidak boleh santai, semua harus kerja keras dan semangat. Jangan
16
ingin menjadi nomor dua, harus menjadi yang pertama dan terbaik. Semangat itulah yang saya bangun kepada prajurit-prajurit di Kostrad, you’re the best, kaulah prajurtit-prajurit pilihan dan terbaik sekarang ini di Kostrad.
Apakah motto hidup Panglima juga diterapkan di lingkungan keluarga, khususnya kepada putera-puteri Anda?
Ya, saya juga menanamkan kepada kedua puteri saya motto tersebut. Alhamdulillah puteri saya yang pertama, Aulia Rosa Nasution, SH.MHum. Lulus terbaik dan termuda dan sekarang sedang menyelesaikan program Doktor (S3) nya di usia 29 tahun. Puteri ke dua Almira Rosa Nasution, SE lulus dengan baik lebih cepat dari kakaknya, memilih menjadi guru piano, mereka memiliki banyak talenta yang lainnya. Begitu juga yang saya tanamkan kepada cucu-cucu saya bahwa dia dalah yang terbaik, sejak usia dini mereka gemar membaca buku dan berlatih renang, belajar musik dan belajar mengaji.
Orang Sumatera Utara biasanya mendambakan keturunan anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan marganya….
itulah adalah idealnya setiap lakilaki orang Batak. Orang tua saya dulu bilang,” Sebaiknya ada anak laki-laki.” Tapi, karena saya ini ikut mensukseskan program Keluarga Berencana, maka saya dan isteri memutuskan cukup punya dua anak saja, laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau orang Batak zaman dulu kan sampai menceraikan isterinya kemudian menikah lagi untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki (Panglima kembali tersenyum). Tapi saya tidak menganut prinsip itu. Bagi saya, tidak ada persoalan jika di dalam Tarombo (silsilah garis keturunan orang Batak-Red), nama saya tidak ada kelanjutan penerusnya. Kan masih banyak anak saudara laki laki saya yang meneruskan marga. Walau anak saya keduanya perempuan, alhamdulillah cucu saya tiga orang semuanya laki laki.
Selama menjadi tentara, pernah tidak pihak keluarga merasa keberatan ketika Anda ditugaskan di suatu tempat atau daerah?
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Tidak pernah. Isteri saya tetap ikut ke manapun saya ditugaskan kecuali tugas operasi. Jadi, tidak pernah saya tinggalkan keluarga saya. Keluarga saya selalu mau ikut kemanapun saya ditugaskan. Wong, di Aceh saja saat darurat militer dia ikut, sampaisampai isteri sayapun ikut mengalami penghadangan dengan ledakan bom. Saya kan pernah ditugaskan di Aceh sebagai Komandan Korem cukup lama 3 tahun ketika daerah itu masih kacau sampai diputuskan darurat militer hingga terjadinya bencana tsunami, saya dan isteri masih di sana.
Ada kisah berkesan lainnya, misalnya ketika di medan pertempuran kekurangan suplay logistik makanan ?
Sering, apalagi ketika ditugaskan di Timtim. Saya kira, semua prajurit mengalami hal yang sama seperti saya. Saya sendiri tiga kali ditugaskan di Timtim. Ketika kali pertama ditugaskan di Timtim, saya masih bujangan, jadi tidak begitu mengalami kesulitan, tidak ada beban untuk memikirkan keluarga. Ketika kembali diterbangkan ke Timtim, saya melatih pasukan pasukan langsung di sana, pasukan tersebut adalah satuan infanteri yang ditugaskan melakukan operasi. Pasukan ini yang kembali dari cuti, waktu itu penugasan di sana selama tiga tahun dan setiap tahunnya mendapat cuti operasi dan kembali lagi bertugas. Nah, sebelum bertugas itulah mereka kembali dilatih. Kemudian, pada tugas yang ketiga kalinya di Timtim, saya sudah menjadi Wakil Komandan Batalyon, jadi sudah pada posisi yang mengatur pasukan sehingga tidak ada yang berat. Justru yang berat itu ketika saya ditugaskan di Aceh.
Bagaimana ceritanya?
Saya pernah dibom oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika itu kendaraan yang saya tumpangi bersama sopir, isteri dan ajudan. Kami dihadang oleh kelompok GAM dengan bom rakitan yang ditanam di pinggirjalan. Bom rakitan itu berlaraskan pipa tiang listrik dan bahan peledaknya dicampur gotri, baut, dan paku yang dipasang di kiri-kanan jalan. Biasanya, mereka hanya memasang satu bom, karena dengan satu bom saja sudah dapat memakan korban yang banyak. Tapi kejadian yang saya alami, dia
TOPIK UTAMA untuk persahabatan dengan mengutamakan kebersamaan, jadi bukan hasil tembakannya yang diutamakan. Pada waktu yang lalu saya memang selalu ikut dalam tim Perwira Tinggi TNI AD di event lomba tembak. Walaupun saya tidak meraih predikat yang utama dalam tim itu. Kalau untuk event kejuaraan renang, saya pernah meraih juara kedua antar seluruh Perwira Tinggi TNI AD di Pekan Olahraga Angkatan Darat tahun 2006. Ketika itu saya masih menjabat Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat.
Serah terima Jabatan Pangkostrad dari Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada Letjen TNI AY Nasution
pasang sampai tiga bom yang besar besar. Karena kelompok GAM itu ingin bagaimana saya bisa mati! Bersyukur Tuhan masih melindungi kami, karena yang meledak hanya satu bom saja dan mengenai kendaraan pengawal di depan saya. Kedua bom yang lain ternyata tidak meledak. Kendaraan pengawal yang kena ledakan bom tersebut sampai terjungkal berlanjut dengan kontak tembak yang seru antara pengawal taktis di belakang saya dengan kelompok GAM tersebut. Isteri saya sampai sampai tiarap dalam mobil dan gemetar karena ketakutan.
Sikap apa yang Anda lakukan setelah mengetahui kedua bom itu tidak meledak? Saya perintahkan sopir untuk segera meninggalkan daerah penghadangan tersebut. Karena itu sudah prinsip, di dalam suatu pertempuran apabila kita sudah dihadang, maka sebenarnya senjata musuh sudah menghadap ke arah kita semuanya. Bahkan kadang-kadang sudah dikunci mengarah ke tempat penghadangan dari kiri dan kanan jalan. Karena itu, saya perintahkan sopir saya untuk tancap gas, meninggalkan daerah penghadangan itu. Sopir saya lantas menzig-zag mobilnya, dan berhasil keluar dari serangan kelompok GAM.
Setelah lolos dari serangan bom itu, di waktu lain kami mengalami beberapa
kali kejadian yang membahayakan, isteri saya shock, dan sering mengeluh sesak nafas seperti sakit jantung. Hasil rontgen di rumah sakit menyatakan klep jantungnya ada yang bocor, dan harus makan obat. Ternyata dokter salah diagnosa karena setelah selesai penugasan di Aceh dia bisa sehat kembali, rupanya isteri saya stress berat karena beberapa kali mendengar suara tembakan dan ledakan bom. Itulah kejadian yang paling berkesan bagi saya, karena di dalam situasi darurat seperti itu, isteri tetap ikut dengan saya. Saya sendiri sebetulnya sangat khawatir terhadap keselamatannya. Kejadian lainnya yang sangat menyedihkan adalah ketika terjadi tsunami di Aceh, karena sangat banyak prajurit saya bersama keluarganya meninggal. Bencana tsunami seperti itu semoga tidak terulang kembali, karena begitu memiriskan hati, di mana saya melihat banyak korban jiwa tentara maupun masyarakat, laki maupun perempuan, anak anak maupun orang tua, berserakan begitu banyaknya akibat bencana tsunami tersebut.
Dalam Lomba Tembak AARM21/2011, digelar lomba tembak antara pimpinan Angkatan Darat Asean. Apakah Anda juga ikut dalam nomor cabang tembak ini? Seberapa besar meraih target juara? Tidak seperti itu, persisnya menembak secara berkelompok yang sifatnya
Khusus untuk lomba menembak dengan senjata laras panjang (senapan) antar Perwira Tinggi TNI AD yang dilangsungkan di Cilodong pada tahun 2007, saya meraih juara ketiga. Saya sendiri pernah menjadi pelatih menembak sewaktu bertugas sebagai pelatih di Pussenif Bandung.
Terkait event SEA Games XXVI, peran serta seperti apakah yang diberikan Kostrad dalam pengembangan atlet-atlet Indonesia di ajang olahraga berskala internasional ini?
Sumbangsih Kostrad dalam mengangkat nama Indonesia di dunia internasional dapat dilihat dari cabang olahraga menembak. Karena atlet Kostrad dalam beberapa kali lomba menembak tingkat Asean sering meraih juara I. Bahkan ketika mengikuti perlombaan menembak yang dilangsungkan di Australia yang diikuti beberapa negara lainnya, kita meraih juara. Untuk menembak, atlet-atlet kita sangat menonjol di kawasan Asean maupun di negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Di samping itu, olahragawan Kostrad juga cukup berprestasi di cabang bela diri Yong Moodo. Olahraga bela diri ini adalah gabungan dari cabang olah raga bela diri karate, yudo, dan ju jitsu. Walau baru tiga tahun dikembangkan di sini, tapi atlet tentara kita sudah mendapatkan juara dunia. Sekarang, semua pasukan Kostrad punya kemampuan bela diri Yong Moodo. Nanti, di acara HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap, tanggal 5 Oktober 2011, akan tampil 300 tentara untuk menunjukkan kebolehannya dalam bela diri Yong Moodo. ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
17
TOPIK UTAMA
Rekam Jejak Letjen TNI A.Y. Nasution
Menghormati Perbedaan untuk Menjaga Kebersamaan
M
enelusuri jejak perjuangan orang tua merupakan kebahagiaan tersendiri bagi seorang anak, apalagi perjuangan itu penuh dengan duka, air mata bahkan darah. Itulah penelusuran yang dilakukan oleh seorang A.Y. Nasution yang ketika itu masih menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI berpangkat Mayor Jenderal. Kini, setelah mendapat amanah menjabat Panglima Kostrad, pangkat A.Y. Nasution dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Pengangkatan Letjen TNI A.Y. Nasution sebagai Pangkostrad menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Penetapan tersebut melalui Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/584/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.
Pangkostrad Lentjen TNI A.Y. Nasution sedang memeriksa kesiap siagaan pasukan.
A.Y. Nasution, begitu ia biasa disingkat panggilan namanya, adalah anak seorang pejuang Medan Area dan pejuang kemerdekaan di Labuhanbatu Sumatera Utara yakni Kolonel Infanteri M. Nurdin Nasution. Pada zamannya Nurdin Nasution adalah Komandan Resimen III yang bermarkas di Marbau.
yang membawa A.Y. Nasution mengunjungi Tugu Juang 45 di Lobusona, pada 9 Juni 2011 lalu. Di sini A. Y. Nasution disambut oleh para pejuang yang tersisa saat ini, antara lain Bahari Hasibuan mantan Komandan Kodim, ketua DPRD dan saat ini sebagai ketua DHD 1945 Labuhanbatu.
Pada masa itu, Nurdin Nasution bersama pejuang lainnya bahu-membahu mengusir Belanda dari seluruh bumi Ika Bina En Pabolo dengan pusat pemerintahan pada masa itu di Lobusona. Pada tahun 1968–1969, Nurdin Nasution kembali lagi ke Labuhanbatu sebagai Komandan Kodim, di mana sebelumnya menjabat Bupati Tapanuli Selatan selama 9 tahun dari tahun 1960 hingga 1968 untuk pertama kalinya dan tahun 1970 hingga 1974 selama 5 tahun untuk yang kedua kalinya.
Pada kesempatan itu, Bahari Hasibuan yang diberikan kesempatan menjelaskan perjuangan mereka bersama Nurdin Nasution. Bahari mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. “Inilah mungkin yang menginspirasi Mayjen Nasution datang ke gedung juang ini,” kata Bahari Hasibuan bersemangat walau kelihatan telah sepuh.
Jejak perjuangan orang tuanya inilah
18
Sementara A.Y. Nasution mengatakan, “Kita sebagai generasi penerus wajib menghargai Tugu Perjuangan ini. Demikian pula kita berikan penghargaan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
yang setinggi-tingginya kepada para pejuang yang telah berjuang dengan air mata dan darah demi mempertahankan bangsa dan negara.” A.Y. Nasution menilai, keikhlasan para pejuang dengan rela berkorban tanpa memandang untung rugi merupakan kegiatan yang tidak ternilai harganya. Mereka berjuang dan berkorban tanpa pamrih dengan semboyan apa yang bisa saya berikan kepada negara bukan apa yang diberikan negara kepada dirinya. Pada bagian lain A.Y. Nasution mengatakan bahwa kebersamaan dengan tidak membedakan warna kulit dan agama dengan memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang tua dan kasih sayang kepada yang muda merupakan karakter bangsa kita yang tidak ternilai harganya. “Namun saat ini dapat kita lihat, bahwa kebersamaan dan penghormatan kepada pemimpin serta orang
TOPIK UTAMA yang lebih tua sudah memudar dari anak bangsa kita. Ini mendandakan, bahwa karakter bangsa kita sudah mulai memudar,” ungkap pria yang memiliki gelar Mangaraja Endar Muda ini. Terkait tugasnya sebagai Pangkostrad, Letjen TNI A.Y. Nasution menyatakan bahwa Kostrad sebagai satuan Balahanpus terbesar di jajaran TNI khususnya TNI Angkatan Darat, memiliki tugas pokok dan peran yang sangat strategis dalam sistem pertahanan nasional matra darat, baik sebagai satuan penangkal maupun penindak bagi setiap ancaman terhadap kedaulatan NKRI saat ini. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kostrad tersebut, menurutnya, diperlukan pembangunan kekuatan fisik dan nonfisik yang seimbang, melalui pembinaan kemampuan tempur satuan dan pembinaan moral serta semangat juang prajurit. Oleh karenanya, kegiatan pembinaan tradisi satuan dan pelestarian nilai-nilai keprajuritan penting untuk dipertahankan sebagai bagian dari kegiataan pembinaan satuan guna menghadapi perkembangan dinamika sosial di era
globalisasi saat ini. “Melalui kegiatan ini diharapkan akan tumbuh semangat kebersamaan, rasa kebanggaan satuan dan jiwa korsa satuan sesama prajurit Kostrad sehingga dapat mewarisi semangat dan nilai-nilai luhur yang telah dibangun oleh para pendahulu kita,” tegas Pangkostrad. Disinggung soal perjalanan kariernya di kemiliteran, Letjen TNI A.Y. Nasution memaparkan, kali pertama ia ditugaskan sebagai Danton dan Danki Yonif 521 di Kediri Jawa Timur, kemudian Danki pula di Yonif 516 di Pulau Madura, lalu Kasi Intel Yonif 516 di Surabaya, lantas ke Bandung sebagai pelatih di Pusat Kesenjataan Infanteri. Setelah dari Bandung, ia ditugaskan ke Pulau Sumbawa sebagai Kasdim, lalu ke Singaraja-Bali sebagai Wadanyon 741, kemudian ke Tokyo selama tiga tahun. Pulang dari Tokyo, mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung lantas menjadi Danyonif 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul-Jember, selanjutnya di Kota Jember sebagai Kepala Staf Brigif 9 Kostrad, terus ke Malang sebagai Asop Divisi 2 Kostrad. Sehabis mengikuti pendidikan Sesko ABRI di Bandung lantas menjadi Asisten Operasi di Kodam I/BB Medan.
“Setelah itu saya ditugaskan sebagai Asop Kostrad di Jakarta selama dua tahun, baru menjadi Danrem di Lhokseumawe Aceh selama tiga tahun. Dari Aceh saya mendapat promosi bintang menjadi Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad di Cilodong, setelah itu menjabat Kepala Dinas Jasmani AD di Bandung, lalu menjabat Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad di Malang, barulah setelah itu menjadi Pangdam di Papua. Setelah itu, saya diangkat sebagai Komandan Pusat Teritorial AD di Jakarta tak lama kemudian menjabat sebagai Aster Panglima TNI, barulah kini saya ditugaskan sebagai Pangkostrad,” tuturnya panjang lebar. ] Syarif/Iwan P/Budi Herman
Isteri : Hj. Hanum Siregar Anak : 1. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum 2. Almira Rosa Nasution, SE Menantu: 1. Kapten INF Iqbal Lubis 2. Kapten INF Wira Muharromah Cucu: 1. M.Farzah Asyraf Lubis 2. M.Arya Ammar Shadqi 3. M.Ridzwan Arfa Bhadrika
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
19
TOPIK UTAMA
Karya Bhakti Pangkostrad BERSAMA Walikota Jakarta Pusat
D
alam rangka peringatan HUT ke-66 TNI tahun 2011, Panglima Kostrad Letjen TNI A.Y. Nasution bekerjasama dengan Walikota Jakarta Pusat DR H Saefullah MPd menggelar Karya Bhakti di areal Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2011. Sedikitnya 1.000 personel Kostrad dikerahkan dalam karya bhakti pada pagi itu. Pemilihan lokasi Karya Bhakti di tempat tersebut, dilatarbelakangi cakupan wilayah Pembinaan Teritorial Makostrad dan terbatasnya tenaga yang dapat dipekerjakan oleh pengurus masjid, khususnya pada bagian sungai yang melintas areal Istiqlal. Di areal masjid terbesar di Asia Tenggara yang diarsiteki oleh Ir. Silaban, Pangkostrad dan Walikota Jakarta Pusat menanam pohon Tanjung sebagai wujud partisipasi Letjen TNI A.Y. Nasution dan DR H Saefullah MPd terhadap program penghijauan nasional. Gereja Katedral juga merupakan sasaran karya bhakti prajurit Kostrad yang berdekatan dengan Istiqlal.
20
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
TOPIK UTAMA
“Pemilihan sasaran ini untuk menjaga keseimbangan dan kebersamaan antara umat penganut agama dalam mengimplementasikan Pancasila,� kata Pangkostrad. Dengan peralatan sederhana, prajurit Kostrad mampu menyelesaikan sasaran karya bhakti dengan baik dalam tempo tiga jam. Lebih dari itu, Pangkostrad dan Walikota Jakarta Pusat juga turun ke kali areal Istiqlal dengan menggunakan perahu karet, memantau pelaksanaan karya bakti tersebut. Pada acara tersebut, turut hadir mendampingi Paskostrad antara lain para Asisten dan Kabalak Kostrad. Sementara Walikota Jakarta Pusat DR H Saeullah MPd turut menyambut pelaksanaan karya bhakti prajurit kostrad. Karena, selain membantu Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam penanganan kebersihan, juga sebagai wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat. Hal senada disampaikan oleh pihak manajemen Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral. Bahkan mereka berharap ke depan kegiatan karya bhakti Kostrad bukan yang terakhir. ] Syarif/Puspen Kostrad
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
21
TOPIK SOSOK wilayah Jakpus yang sedemikian kompleks, seorang walikota harus cerdas dan visioner dalam mencari solusinya. Dengan demikian, segala problem masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. Toh, Walikota Jakarta Pusat kelahiran Sungai Kendal, Rorotan, Jakarta Utara 11 Februari 1964, ini tak tinggal diam. Tak hanya Taman Monas yang dibersihkan, tapi juga disasarkan ke beberapa tempat yang dinilainya harus harus dibenahi dan dirapikan. Sebut saja misalnya pelaksanaan Karya Bhakti yang bekerja sama antara Pemkot Jakarta Pusat dengan Kostrad di areal Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, pada Jumat, 30 September 2011. Lebih dari itu, Walikota Jakarta Pusat ini juga sedang merealisasikan programprogram di bidang lainnya, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta Pusat. Apa saja program Saefullah, berikut petikan wawancanya dengan Majalah TOPIK.
Dr H Saefullah MPd (Walikota Jakarta Pusat):
Pengentasan 69 RW Kumuh di Jakarta Pusat
A
da pesan penting disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr Ing. H Fauzi Bowo kepada Dr H Saefulloh MPd usai melantik mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, DKI Jakarta (2009-2010) ini sebagai Walikota Jakarta Pusat, 4 November 2010. Gubernur Fauzi Bowo meminta Walikota Jakpus yang baru saja menggantikan posisi Sylviana Murni ini agar merapihkan Taman Monas. Sebab, kata Fauzi Bowo, Taman yang berlokasi
22
persis di depan Balai Kota dan di depan Istana Merdeka tersebut selama ini banyak menjadi incaran pedagang Kaki-5. Tak hanya itu, Gubernur Fauzi Bowo juga mengungkapkan bahwa wilayah Jakpus merupakan wilayah yang sangat kompleks permasalahannya. Mulai dari pedagang Kaki lima, lalu lintas yang padat, penyandang sosial yang cukup tinggi, hingga masalah banjir. Menurut Gubernur, untuk membenahi persoalan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Apa entry point yang diperoleh Pemkot Jakarta Pusat dengan dilaksanakannya Karya Bhakti bersama Kostrad? Pelaksanaan kerjasama Karya Bhakti antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat dengan Kostrad merupakan salah satu kerjasama yang dibangun sebagai implementasi keanggotaan TNI dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi warga Jakarta Pusat. Bentuk kerjasama tersebut dikemas dalam bentuk gerakan kebersihan lingkungan, seperti membersihkan saluran/aliran sungai di sekitar Masjid Istiqlal beberapa hari lalu. Gerakan kebersihan ini sangat mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat Jakarta Pusat, khususnya warga Kecamatan Sawah Besar. Selaku pimpinan wilayah, saya berharap kerjasama Karya Bhakti Pangkostrad beserta seluruh anggota Kostrad dapat ditingkatkan di kemudian hari, mengingat arti positif bagi kedua pihak, baik TNI maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Keuntungan TNI, khususnya Kostrad, adalah lebih mendekatkan keberadaan TNI/
TOPIK SOSOK Kostrad ke masyarakat. Sedangkan bagi Pemerintah Kota Jakarta Pusat kegiatan Karya Bhakti ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat Jakarta Pusat melalui kebersihan lingkungan. Jakarta Pusat sebagai wilayah strategis, karena banyak simbol negara sehingga perlu tercipta suasana keamanan yang kondusif. Bagaimana Anda membangun sinergitas dengan pihak keamanan, tak terkecuali dengan Kostrad? Sinergitas yang dibangun antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Kostrad selain bersama-sama menjaga lingkungan sekitar Ring I (Istana Negara dan sekitarnya) sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara rutin dilakukan pula olahraga bersama di Lapangan Monas yang melibatkan para anggota Kostrad dalam kegiatan-kegiatan rutin, khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran hidup berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Baik melalui sosialisasi tentang Kamtibmas kepada masyarakat maupun dalam bentuk sosialisasi lainnya. Bisa dijelaskan program Anda untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta
Pusat? Program pengentasan kemiskinan yang sudah ada seperti pembinaan RW Kumuh, transmigrasi, pembukaan lapangan pekerjaan melalui pelatihan keterampilan ataupun pembinaan seperti budaya ikan hias dan ikan konsumsi. Adakah kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program tersebut? Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mau mengubah nasibnya, seperti keinginan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Apabila kita cermati, program transmigrasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta Pusat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena, dengan mengikuti transmigrasi warga akan mendapatkan lahan dan lapangan pekerjaan. Berapa besar anggaran yang Anda alokasikan untuk program pendidikan? Sesuai aturan yang berlaku otonomi untuk Provinsi DKI Jakarta berada di tingkat provinsi, sehingga keberadaan kebijakan alokasi anggaran pendidikan berada pada tingkat provinsi. Namun demikian, sebagai informasi, sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI
Biodata:
Nama : Dr. H. Saefullah, MPd Tempat / tanggal lahir : Sungai Kendal, Jakarta Utara, 11 Februari 1964 Nama isteri : Hj. Rusmiati, Sag Nama anak : 1. Fatwa Arifah (Kelahiran 29 Januari 1986) 2. Islah Muttaqien (Kelahiran 15 November 1988) 3. Mutia Khaerani (Kelahiran 10 November 1995) 4. Muhammad Syaifurrahman (Kelahiran 15 November 2005) Pendidikan: 1. SD Tambun, Rengas, Bekasi, 1975 2. SMP Syahid Jakarta, 1979 3. SPG 4 Jakarta, 1982 4. IKIP Muhammadiyah Jakarta (S1), 1988 5. Universitas Negeri Jakarta (S2), 2000 6. Universitas Padjajaran Bandung (S3), 2009 Pengalaman jabatan: 1. Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat (2003-2004) 2. Kepala Subdinas SLTP, DKI Jakarta (2004-2008) 3. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar, DKI Jakarta (2008) 4. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, DKI Jakarta (2009-2010)
Jakarta telah mengalokasikan sebesar 27% dari APBD DKI Jakarta yang sekitar Rp 31 triliun untuk biaya pendidikan. Dan hal ini telah melampaui amanat undang undang yang mengalokasikan 20% dari APBN/APBD. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu program yang dicanangkan tidak berjalan dengan maksimal? Terlaksananya suatu program hanya dapat dilaksanakan apabila semua elemen yang berperan dalam program tersebut berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Misalnya dalam program kebersihan lingkungan, program ini akan melibatkan beberapa Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) yang saling terkait satu sama lain. Di sinilah salah satu tugas Walikota Jakarta Pusat dalam mengkoordinasikan SKPD yang akan melaksanakan program tersebut. Di samping itu, ada faktor lain, yaitu peran serta masyarakat yang ikut mendukung program Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Maka, apabila semua elemen ini dapat berjalan sesuai dengan tupoksi kegiatan, saya yakin dan percaya semua program di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat dapat terlaksana sesuai rencana. Sektor apa saja yang paling dominan menyumbang pendapatan Kota Administrasi Jakarta Pusat? Dari perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Program andalan yang sedang Anda gulirkan ke masyarakat? Rencana Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk mengentaskan RW Kumuh yang berjumlah 69 RW pada tahun 2012 sudah dimulai sejak tahun 2010. Sebanyak 22 RW Kumuh dientaskan pada tahun 2010, tahun 2011 sebanyak 22 RW, dan pengentasan terakhir pada 2012 sebanyak 25 RW Kumuh. Bagaimana dengan target penghargaan Adipura di 2012? Kita terus berupaya untuk meraih kembali penghargaan Adipura 2011/2012, khususnya untuk program lingkungan hidup. Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat terus membenahi ruang terbuka hijau serta membenahi kawasan-kawasan kumuh, termasuk juga lingkungan pasar akan kami tertibkan. ] Syarif/Gaus
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
23
TOPIK EKSKLUSIF
Agar Bisa Bersaing, Revitalisasi Koperasi Wajib Dilakukan Koperasi dan UKM sebagai pelaku usaha, memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional, khususnya dalam rangka merealisasikan agenda pembangunan pemerintah, yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
K
operasi dan UKM yang secara riil memberikan kontribusi nyata sebagai sumber pendapatan, perluasan lapangan kerja, serta membangun penguatan kondisi perekonomian lokal dan nasional, harus menjadi fokus pembangunan. Dalam kaitan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UKM. Menteri Negara Koperasi dan UKM, DR Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA, mengatakan, secara kuantitatif, usaha koperasi dan UKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Lebih dari 20 persen selama dua tahun
24
terakhir ini. Data terakhir sebelum Kementerian Koperasi dipimpin Sjarifuddin menyebutkan jumlah koperasi di Indonesia di kisaran angka 150 ribuan. Kini, di bawah kepemimpinan pria kelahiran Palopo ini, koperasi bertambah menjadi 186 ribu koperasi dan 907 unit UKM. Pertumbuhannya yang cukup signifikan. Menurut Sjarifuddin Hasan, pertumbuhan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjuk trend positif. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan kebijakan yang betul-betul kondusif. Kebijakan yang betul-betul merangsang agar arah iklim pertumbuhan baik secara kuantitas maupun kualitas tetap terjaga. Selain itu, kemen-
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
terian juga memberikan fasilitas kepada mereka (pelaku UKM dan Koperasi) dalam bentuk pendampingan, baik dalam hal mengakses, dalam hal produksi dan seperti pemasaran produk. �Kalau kita tetap concern terhadap hal itu, maka akan banyak pengusahapengusaha UKM baru yang bermunculan. Nah, tentunya, banyak programprogram yang kita lakukan, gerakan ‘Masyarakat Sadar Koperasi’ kita intensifkan, gerakan kewirausahaan nasional juga kita sebarluaskan dan kita dorong supaya mereka lebih mau untuk menjadi wirausaha,� ujar Sjarifudin Hasan. Terkait usulan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tentang revitalisasi
TOPIK EKSKLUSIF koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik. Bahkan Sjarifuddin Hasan menyatakan pihaknya akan memprogramkan dan membentuk tim penyuluh koperasi untuk merespon usulan revitalisasi koperasi yang disampaikan oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ia menyatakan, penyuluh koperasi akan memegang peranan, dalam hal sosialisasi koperasi, termasuk mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif. Sebenarnya, tujuan utama revitalisasi, dijelaskan Sjarifuddin Hasan, adalah supaya kita lebih siap lagi menghadapi persaingan. Koperasi harus siap bersaing. Koperasi juga harus siap terbuka terhadap pengaruh global. Koperasi juga harus menyiapkan manajemen yang bagus. Tanpa manajemen yang bagus, bagaimana koperasi bisa meningkat. Koperasi juga harus terbuka dalam hal bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Selain itu koperasi itu juga harus fleksibel dalam hal mengantisipasi pasar. Akselerasinya juga harus betul-betul sesuai dengan keinginan pasar. “Jadi, dengan demikian, saya menginginkan, koperasi itu harus betul-betul sama dengan institusi pelaku ekonomi lainnya, bahwa dia itu harus betul-betul sejajar. Misalnya, perusahaan-perusahaan swasta yang sudah betul-betul orientasinya ke pasar. Itu juga koperasi harus siap berlaku demikian. Yang penting, bahwa hasil yang diperoleh koperasi itu adalah untuk kepentingan anggotanya,” papar Sjarifuddin Hasan. Lebih lanjut Sjarifuddin Hasan mengatakan revitalisasi ini jangan diartikan dengan meminta uang dari pemerintah. Melakukan revitalisasi itu tidak berarti memberikan uang. Tetapi, mindset atau pemikiran yang harus berubah. Harus ada kemampuan. “Kita tingkatkan sumber daya manusianya. Kita tingkatkan kesiapannya untuk bersaing. Kita siapkan kemampuan dia untuk mandiri, dan kita siapkan manajemennya agar dia betul-betul bisa menghasilkan output yang lebih besar,” jelasnya seraya menegaskan, “Itu yang namanya revitalisasi. Jadi revitalisasi koperasi harus berpola pada revitalisasi manajemen di lingkungan koperasi. Di sisi lain, meskipun anggaran melalui APBN dari tahun ke tahun untuk pemberdayaan koperasi dan UKM masih terbatas, tetapi program tersebut dinilainya perlu untuk direalisasikan se-
bagai salah satu agenda dalam revitalisasi koperasi "Saya tidak pernah pesimistis dalam mengembangkan koperasi sekalipun anggarannya masih terbatas, yang penting anggaran tersebut kita bisa manfaatkan tepat sasaran dan terdeliver secara cepat," katanya Dia berpendapat, ada banyak kesempatan bagi koperasi untuk berkembang saat ini di mana pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan yang memihak termasuk memberikan kesempatan untuk berusaha bagi koperasi di level usaha yang sama dengan swasta. Ia menambahkan, jika koperasi tidak mampu mengadaptasi dinamika era globalisasi, maka koperasi akan tertinggal di belakang pelaku usaha lain. Namun, Menkop menjamin pihaknya siap memberikan dukungan bila pelaku koperasi memerlukan bantuan. Agar koperasi kita lebih berkembang menurut Sjarifuddin Hasan, pertama, kita merubah mindset. Koperasi atau jiwa kewirausahawan itu akan lebih bagus kalau dibuka, kemudian profesionalisme di dalam hal mengelola koperasi juga kita dorong supaya diberikan transparansi, saling check and re-check, saling ada feedback di antara pengurus, pengawas, dan anggota. “Itu harus kita tumbuh kembangkan. Artinya, secara prinsipnya, manajemen itu harus ada,” katanya menegaskan. Dia juga menghimbau, agar ada pembatasan jumlah pengurus maupun masa kepengurusan. Jangan ketua koperasi itu dipegang hanya oleh satu orang secara terus menerus saja. Yang pada akhirnya hanya akan membuat lebih banyak kelemahan atau mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan kepengurusan koperasi dibatasi menjadi maksimal 20 orang agar terjadi transformasi regenerasi di lingkungan koperasi dan mengupayakan pengawasan dilakukan secara lebih transparan dengan tingkat partisipasi anggota yang semakin tinggi. Selain itu, dilakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota koperasi. Yang tak kalah penting skema pelatihan juga semakin ditingkatkan. Apalagi, tahun depan Kementerian Koperasi akan mempunyai gedung pelatihan sendiri. Ini betul-betul harus dimanfaatkan secara maksimal. Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat kualitas koperasi. Tentunya, pembiayaan juga
didorong. Kementerian juga memiliki dana bergulir yang semakin berfungsi, meskipun masih ‘terbatas’. ‘Terbatas’nya dana tersebut dikarenakan, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, dijelaskan Sjarifuddin Hasan, sebenarnya hanya menstimulasi atau mendorong dan memfasilitasi saja. Kalau mereka (para pelaku koperasi dan UMKM) sudah lancar, bisa diarahkan ke pihak perbankan. Tak hanya sampai di situ, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Revisi undang-undang ini tidak lain sebagai upaya menggenjot penguatan koperasi di Indonesia. Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki mengatakan, nantinya revisi UU Koperasi ini salah satunya mengatur modal permanen koperasi. Untung menjelaskan, koperasi sebagai badan hukum harus mempunyai kekayaan yang terpisah. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan, sehingga saat anggotanya pergi, koperasi tidak langsung gulung tikar. Dia berharap koperasi ke depannya bisa menguasai aset daerah dan nasional sehingga secara tidak langsung turut menyerap tenaga kerja. Untung mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi sekarang ini masih sangat kecil. Berdasarkan catatannya, jumlah anggota koperasi baru sebesar 12% dari total penduduk Indonesia yang berkisar 234 juta jiwa. Jika dibandingkan jumlah anggota koperasi di negara lain seperti Amerika Serikat, misalnya, negara adi daya ini, masyarakatnya yang menjadi anggota koperasi 20% dari dari total penduduk. Sementara di Singapura sudah mencapai 50%. Karena keanggotaannya yang bersifat terbuka koperasi berpotensi untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya koperasi masih bisa berkembang lebih baik. Segala upaya yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan segala aspek dalam diri koperasi harus kita dorong agar koperasi bisa ambil bagian dalam peningkatan perekonomian nasional. Tak bisa dipungkiri, jika dikelola dengan manajemen yang baik koperasi, maka bisa memainkan peranan yang lebih baik lagi di masa mendatang. ] Amri/Endang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
25
TOPIK EKSKLUSIF
DR Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA (Menteri Negara Koperasi dan UKM)
Koperasi Harus Mengedepankan Profesionalisme Keberadaan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. “Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Diharapkan tingkat pengangguran yang masih berkisar 6,8 persen, ke depan, semakin kita turunkan. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi minimal lima persen pada tahun 2014,� demikian dikatakan Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan beberapa waktu lalu dalam sebuah pameran di Jakarta.
26
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
TOPIK EKSKLUSIF
S
elain mengurangi pengangguran, sektor Koperasi dan UMKM juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Sjarifuddin menyebutkan, angka kemiskinan yang masih berkisar 12,49 persen dari jumlah penduduk nasional, dapat diturunkan. “Akan dapat kita lebih turunkan lagi sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2014 menjadi delapan persen,” kata Sjarifudin menargetkan. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia, khususnya koperasi. Salah satunya adalah dengan mengedepankan asas profesionalisme. “Profesionalisme dalam mengelola koperasi kita dorong supaya diberikan transparansi, saling check and recheck, saling ada feedback di antara pengurus, pengawas, dan anggota. Itu harus kita tumbuh kembangkan. Pokoknya, secara prinsipnya, manajemen itu harus ada di koperasi,” tandas Sjarifuddin yang juga politisi dari Partai Demokrat ini. Terkait dengan peran serta Koperasi dan UMKM dalam rangka mengentaskan dan mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, termasuk pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Endang Dwintari, Khairul Amri, dan fotografer Adang Sumarna dari Majalah TOPIK berkesempatan mewawancarai langsung Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin
Hasan di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana Anda melihat kondisi Koperasi dan UMKM, sebelum dan sesudah kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM? Pertama-tama, saya perlu menegaskan mengenai kedudukan Koperasi dan UMKM, dalam pembangunan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha, memiliki peran penting terlebihlebih dalam rangka merealisasi agenda pembangunan pemerintah, yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Koperasi dan UMKM yang secara riil memberikan kontribusi nyata sebagai sumber pendapatan, perluasan lapangan kerja, serta membangun penguatan kondisi perekonomian lokal dan nasional, harus menjadi fokus pembangunan. Dalam kaitan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM. Mendasarkan pada kedudukan strategis tersebut, sejak kepemimpinan saya sebagai Menteri Negara Koperasi dan UMKM telah meletakkan dasar pengembangan koperasi tumbuh menjadi pelaku usaha yang maju, dengan tetap menjaga jati dirinya. Mendorong pertumbuhan koperasi secara kuantitatif, dan juga kualitatif. Secara kuantitatif, usaha koperasi
dan UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sekali. Lebih dari 20 persen selama dua tahun terakhir ini. Sebelum saya di sini, ada sekitar 150 ribuan, sekarang naik menjadi 186 ribu koperasi dan 907 unit UKM. Sangat luar biasa pertumbuhannya. Banyak faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan ekonomi kita juga kan bagus. Tahun 2010 sekitar 6,1, sedangkan 2009 sekitar 4,5 persen, sekarang 6,5 persen. Mudah-mudahan akhir bulan ini (September 2011) bisa mencapai 6,7 persen. Ini kan juga yang merangsang sampai ada gairah untuk melakukan aktivitas perekonomian melalui koperasi. Dari sisi pertumbuhan juga luar biasa. Sekarang itu hampir mencapai kurang lebih Rp 35 triliun. Sangat luar biasa, dari sisi kemampuan kapasitas financial, dan itu juga mungkin, karena kita mempunyai program gerakan ‘Masyarakat Sadar Koperasi’ yang dicanangkan pada Hari Koperasi 2010 lalu. Kemudian, kebijakan pemerintah dalam hal kemudahan untuk orang mendapatkan akses pembiayaan. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, promosi-promosi gratis. Kita sudah mempunyai gedung pemasaran sendiri yang menampung produk-produk koperasi dan UKM, belum lagi eksibisi yang kita lakukan secara rutin. Semua ini secara kumulatif merangsang, tentunya, koperasi. Dan, syukur alhamdulillah, jumlah koperasi juga
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
27
TOPIK EKSKLUSIF semakin meningkat. Kalau dikatakan cukup, memang, belum cukup. Kita masih memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan. Mudahmudahan ini bisa semakin tumbuh lagi. Iklim usaha yang kita bentuk inilah yang sangat mendorong. Sehingga ekonomi kita bagus melalui koperasi. Bagaimana potensinya di daerah? Ya, memang di daerah masih memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya di daerah, di pusat atau Pulau Jawa juga banyak. Karena pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi, begitu pula di luar Pulau Jawa, meskipun masih banyak handycap atau kesulitan yang diperoleh. Tetapi kita dampingi terus mereka. Faktor-faktor apa saja yang harus dibenahi dalam meningkatkan koperasi dan UMKM di Indonesia? Kita tidak mengatakan kalau (era) sebelumnya itu jelek. Sebelum saya (menjabat menteri) juga bagus. Sekarang ini kita perbaiki lagi. Semua memberikan kontribusi. Yang sudah bagus, kita perbaiki agar lebih bagus lagi. Yang lebih bagus, kalau bisa, lebih bagus lagi. Jadi, keberhasilan yang kita capai hari ini merupakan akumulatif dari era kepemimpinan sebelum saya. Mengenai faktor-faktor dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM, secara sistematis didekati melalui pengelompokan peran pemberdayaan, mengacu pada peran pemerintah,
28
terutama yang tertuang dalam Undang Undang RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara garis besar, ada dua pilar pemberdayaan, yakni: pertama, menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundangan dan kebijakan. Peraturan perundangan dan kebijakan tersebut meliputi aspek: pendanaan, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Kedua, mendorong pengembangan usaha. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan mendayagunakan dunia usaha serta masyarakat, melakukan pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan disain serta teknologi. Program terbaru dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM? Pertama, kita merubah mindset, koperasi atau jiwa kewirausahawan itu akan lebih bagus kalau dibuka, kemudian profesionalisme di dalam hal mengelola koperasi juga kita dorong supaya diberikan transparansi, saling check and re-check, saling ada feedback di antara pengurus, pengawas, dan anggota. Itu harus kita tumbuh kembangkan. Pokoknya, secara prinsipnya, manajemen itu harus ada. Saya juga menghimbau, kalau bisa ada pembatasan dalam kepengurusan. Jangan ketua koperasi itu dipegang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
hanya oleh satu orang secara terus menerus saja. Yang pada akhirnya hanya akan membuat lebih banyak kelemahan atau mudharatnya daripada manfaatnya. Betul-betul kita harus mendorong dan mengedepankan profesionalisme. Skema pelatihan juga semakin kita tingkatkan, apalagi, tahun depan kita mempunyai gedung pelatihan yang sekarang dalam tahap penyelesaian. Sehingga secara rutin kita dapat melakukan pelatihan-pelatihan di sana. Ini juga merupakan salah satu upaya kita memperkuat kualitas koperasi. Tentunya, pembiayaan juga kita dorong. Kita memiliki dana bergulir yang semakin berfungsi, meskipun masih ‘terbatas’. ‘Terbatas’nya dana tersebut dikarenakan, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM itu sebenarnya, hanya menstimulasi atau mendorong dan memfasilitasi saja. Kalau mereka (para pelaku koperasi dan UMKM) sudah lancar, kita arahkan ke pihak perbankan. Pemerintah tahun ini menargetkan dapat mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Hingga saat ini, sudah berapa triliun yang disalurkan ke kalangan koperasi dan UMKM? Saya tidak secara spesifik untuk koperasi berapa dan UMKM berapa. Karena (KUR) ini untuk semua. Yang jelas, itu (KUR) bermanfaat untuk koperasi, bermanfaat juga untuk rakyat biasa. Kita lihat secara keseluruhan.
TOPIK EKSKLUSIF Tetap, cannel-nya melalui koperasi, koperasi simpan-pinjam, atau ventura. Kita juga bisa lewat dana bergulir. Kriteria apa saja yang harus dipenuhi Koperasi dan UMKM yang ingin mendapatkan KUR? Pertama, bisnisnya harus ada. Kedua, bisnisnya itu harus betulbetul menguntungkan atau feasible. Jangan hanya membuat bisnis tapi bangkrut. Itu saja. Lainnya tidak ada. Tapi, memang, ada kriteria umum bagi koperasi dan UMKM yang ingin mendapatkan atau mengakses KUR, yakni : pertama, UMKM dan Koperasi tersebut mengajukan KUR untuk usaha produktif. KUR tidak diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif. Kedua, UMKM dan Koperasi tersebut usahanya dinilai layak oleh Bank Pelaksana KUR. Layak dalam artian memiliki prospek menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut sebagian digunakan untuk mencicil KUR dan pengembangan usahanya. Ketiga, UMKM dan Koperasi tersebut belum bankable (belum dapat memenuhi persyaratan teknis perbankan, misalnya soal agunan). Bagi UMKM dan Koperasi yang sudah bankable diarahkan ke kredit komersial biasa. Keempat, UMKM dan Koperasi tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/ atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Dan kelima, UMKM dan Koperasi memiliki identitas diri (KTP dan sebagainya) dan identitas usaha (lokasi usaha, ijin usaha, data perkembangan usaha, dan sebagainya). Masing-masing Bank Pelaksana memiliki aturan sendiri. Misalnya ada Bank Pelaksana yang untuk menilai perkembangan usaha minimal enam bulan dan ada yang minimal satu tahun. Untuk kredit komersial biasa menggunakan periode minimal dua tahun berusaha. Informasi yang kami terima, untuk mendapatkan kredit dari Rp 5 juta – Rp 20 juta, calon debitur tidak perlu memberikan agunan. Kenyataannya, masih ada lembaga pelaksana seperti bank, yang masih memasukkan syarat tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan ini? Saya sudah banyak juga menerima
informasi seperti itu. Tapi, sekali lagi, ini hanya karena sosialisasi yang masih kurang menyeluruh diterima. Saya sendiri melihat, itu adalah hal yang lumrah. Bahwa ada informasi yang belum sampai, ada ketidaktahuan kebijakan. Negara ini kan negara yang besar, bukan negara yang kecil. Kalau negara kita sama dengan Malaysia, misalnya, sudah selesai persoalan. KUR itu sendiri baru ada sekitar empat tahun (diluncurkan tahun 2007, red). Dan, ternyata, keberhasilan KUR ini cukup bagus. Targetnya tercapai. Bayangkan, baru bulan September 2011, sudah hampir Rp 22 triliun, sekarang ini Rp 21,9 triliun. Sementara target dari pemerintah untuk tahun ini adalah Rp 20 triliun. Itu kan berarti sudah melebihi target. Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga tadinya targetnya hanya Rp 2 triliun, sekarang sudah mencapai Rp 2,7 triliun, hampir Rp 2,8 triliun. Semua sudah melampaui target. Artinya, program ini banyak yang berhasil. Bahwa ada satu atau dua informasi yang belum sampai karena memang, negara kita adalah negara besar. Tetapi, itu tidak perlu terjadi. Caranya adalah sosialisasi tidak pernah berhenti. KUR sendiri sebenarnya tidak perlu ada agunan? Ya, kalau sampai Rp 20 juta, tidak perlu ada agunan. Yang penting, usahanya feasible sekali dan jelas. Begitu pula persyaratan dasarnya yang harus jelas juga, seperti alamat, nama perusahaan, pengurus, dan penanggungjawabnya. Dalam KUR sendiri ada dua jenis agunan, yakni Agunan Pokok yang merupakan kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai, dan Agunan Tambahan yang sesuai dengan ketentuan masingmasing Bank Pelaksana. Untuk KUR Mikro (maksimum sampai dengan Rp 20 juta), yang paling utama adalah agunan pokok. Apabila usahanya dinilai layak, UMKM dan Koperasi dapat memperoleh KUR. Tidak wajib meminta agunan tambahan. Dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan Bank Pelaksana, adanya permasalahan agunan ini (maksudnya adalah agunan tambahan) dapat terjadi
apabila Bank Pelaksana KUR masih belum meyakini sepenuhnya tentang kelayakan usaha UMKM tersebut, sehingga diperlukan agunan tambahan. Kalau usahanya sudah diyakini layak, agunan tambahan tidak diwajibkan. Bagaimana sistem Jamkrindo dan Askrindo sebagai lembaga penjamin dari Pemerintah dan LPDB bila terjadi kredit macet dari debitur? Dalam program KUR, lembaga penjamin adalah PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. LPDB bukan lembaga penjamin. Bank pelaksana KUR dapat mengajukan klaim kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo apabila pengembalian kredit kepada Bank Pelaksana macet. Perincian ketentuan penjaminan kredit oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrindo tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Pembinaan apa saja yang sedang dan telah dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UMKM dalam upaya memunculkan UMKM baru, dan menjaga eksistensi yang sudah ada selain pemberian modal dari KUR? Pertama, kita menciptakan kebijakan yang betul-betul kondusif. Kebijakan yang betul-betul merangsang arah iklim itu bagus. Kedua, kita memberikan fasilitas kepada mereka dalam bentuk pendampingan, baik dalam hal mengakses, begitu pula dalam hal produksi, seperti pemasaran. Kita damping semua itu. Dengan demikian, kalau kita tetap concern terhadap hal itu, maka akan banyak pengusaha-pengusaha UMKM baru yang bermunculan. Nah, tentunya, banyak program-program yang kita lakukan, gerakan ‘Masyarakat Sadar Koperasi’ kita intensifkan. Gerakan kewirausahaan nasional juga kita sebarluaskan dan kita dorong supaya mereka lebih mau untuk menjadi wirausaha. Kemudian, kita yakinkan kepada mereka bahwa kalau mereka sudah membuat suatu produk, kita harus bisa memastikan dalam hal pemasaran produk akan didampingi. Semua itu perlu pendampingan. Yang jelas, kita akan bantu dalam aksesnya, proses produksi, pemasaran, sampai proses manajemennya. Kalau kita bantu
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
29
TOPIK EKSKLUSIF secara sistematis dan konsekuen, saya pikir, akan muncul para wirausahawan baru. Yang jelas, kita (pemerintah) hanya memfasilitasi, mendorong dan merangsang mereka untuk berbuat. Kalau masih ada yang belum merasakan manfaatnya itu, ya, wajar-wajar saja. Karena, memang, luar biasa banyak jumlahnya. Bayangkan, ada sekitar 53,8 juta unit UMKM yang ada di Indonesia yang harus betul-betul dibina terus. Dukungan apa saja yang telah dan akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membantu kalangan UMKM yang ingin go-international? Kita mengajak mereka untuk ikut serta dalam setiap pameran yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ada unsur pembinaan di situ. Kita ajak mereka untuk melakukan promosi, sehingga mereka bisa mempromosikan barangbarang atau produknya di luar negeri. Setiap event yang ada di luar negeri, kita selalu mengusahakan agar ada UMKM yang bisa dibawa ke sana. Dengan begitu, mereka bisa lebih eksis ke pasar global dengan lebih mudah. Hanya, yang seringkali saya ingatkan, kalau sudah memasuki pasar global, harus betul-betul secure kemampuannya. Jangan sampai begitu berangkat (ke luar negeri) dan dapat order, justru tidak dapat mensuplai. Hal ini harus sangat diperhatikan. Ada program khusus untuk eksibisi ke luar negeri, misalnya setahun berapa kali? Tergantung permintaan dari luar negeri. Biasanya seperti itu. Untuk 2011 ini? Pada tahun 2011 ini, Kementerian Koperasi dan UMKM memfasilitasi 140 UMKM potensial untuk mengikuti event pameran yang berskala internasional, baik yang diselenggarakan di luar negeri maupun di dalam negeri, seperti International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA), Trade Expo Indonesia (TEI), SMESCO Festival dan World Batik Summit 2011. Bagaimana dengan pembiayaan bagi mereka yang ikut serta dalam
30
eksibisi ke luar negeri? Kita mempunyai anggaran tersendiri. Tapi, ada juga beberapa kewajiban yang harus mereka penuhi jika ikut serta dalam eksibisi ke luar negeri. Lembaga mikro, seperti koperasi dan UMKM, ini disebutkan terbukti dapat mengentaskan kemiskinan. Bagaimana tanggapan Anda? Memang benar. Melalui usaha mikro, kecil, dan menengah ini sangat menyerap tenaga kerja. Bayangkan, hanya dengan bantuan sekitar Rp 20 juta, ada industri kecil yang bisa menyerap tenaga kerja 20 sampai 30 orang. Ini betul-betul sangat luar biasa. Itu baru salah satu contoh. Karena apa? Karena masyarakat di tingkat bawah ini juga paling tinggi atau banyak, sehingga kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi bisa dijamin dari pasarnya yang betul-betul sangat signifikan sekali. Jadi, produk yang dihasilkan memang betul-betul masal, untuk kepentingan rakyat banyak juga. Sehingga, UMKM itu semakin meningkat. Bayangkan saja, jika satu home industry saja bisa menyerap empat sampai lima orang tenaga kerja, bagaimana kalau ada 53,8 juta unit UMKM, kira-kira empat sampai lima orang bisa terserap, sudah berapa juta tenaga kerja kita bisa terserap. Kalau boleh dikira-kira, sekitar 97 persen tenaga kerja bisa terserap melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini. Kalau penyerapan tenaga kerja tinggi, secara otomatis, angka kemiskinan pun bisa berkurang. Baru-baru ini dibuka program micro finance. Harapan Anda terhadap program ini? Micro finance ini, memang, suatu bisnis yang paling banyak menjadi sasaran market para perbankan. Karena disadari bahwa micro finance ini turn overnya cepat sekali. Karena turn overnya cepat, sehingga, diperkirakan pasti kemampuan bayar atau kembalinya kredit itu sangat menjanjikan. Sehingga, rata-rata memang Non-Perfoming Loan (NPL) untuk micro finance itu kecil sekali. Dan pasarnya pun begitu banyak atau luas. Sehingga, jurusan micro finance management di Unpad (Universitas
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Padjajaran) itu sangat bagus sekali untuk menunjang UMKM. Dampak pasar bebas, khususnya ACFTA, terhadap pertumbuhan koperasi dan UMKM di Indonesia? Terasa sekali sih tidak. Ada yang merasakan dampaknya, ada yang tidak. Memang, pasar bebas, khususnya ACFTA, ini mempunyai manfaat dan dampaknya. Kita juga mendapatkan peluang di situ tinggi sekali. Jadi, memang, di dunia perdagangan itu bersinergi. Harus ada sharing, tukarmenukar. Apa yang kita peroleh di sana kita dapat, apa yang mereka inginkan didapatkan mereka di sini. Harus begitu. Dan kondisi itu tidak bisa kita cegah. Persaingan memang harus kita siap hadapi. Karena pasar di luar negeri juga besar. Begitu pula di dalam negeri. Intinya, kita harus siap dan mampu menciptakan persaingan di tengah pasar bebas ini. Tapi, tetap saja kepentingan pasar dalam negeri harus didahulukan? Kita tetap mendorong para pelaku UMKM ini supaya market di dalam negeri ini betul-betul bisa di-maintance oleh mereka. Mereka harus bisa menguasai market di dalam negeri, karena besar. Tetapi, kalau ada opportunity di luar, kenapa tidak kita dorong untuk mereka mengambil opportunity itu. Berarti para pelaku UMKM ini hingga saat ini tidak menghadapi kendala dalam menghadapi pasar bebas, khususnya ACFTA? Hingga saat ini, belum. Tetapi, kita harus tetap bisa mengantisipasi, jangan sampai itu (pasar bebas) merugikan kita. Dalam menghadapi era pasar bebas saat ini, di sektor mana saja yang mampu bersaing hingga saat ini? Kita paling unggul di sektor kerajinan. Produk-produk pertanian kita juga bagus. Kedua sektor itulah yang membuat kita lebih unggul. Yang lain, seperti garmen, kita sedikit kalah. Untuk sektor jasa, kita juga bisa dikatakan lebih unggul. Ada upaya untuk merevitalisasi koperasi. Apa sebenarnya tujuan dari revitalisasi tersebut? Sebenarnya, tujuan utama adalah
TOPIK EKSKLUSIF supaya kita lebih siap lagi menghadapi persaingan. Koperasi itu kan juga harus siap bersaing. Koperasi juga harus siap terbuka terhadap pengaruh global. Koperasi juga harus menyiapkan manajemen yang bagus. Tanpa manajemen yang bagus, bagaimana koperasi bisa meningkat. Koperasi itu juga harus terbuka dalam hal bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Koperasi itu juga harus fleksibel di dalam hal mengantisipasi pasar. Akselerasinya juga harus betul-betul sesuai dengan keinginan pasar. Jadi, dengan demikian, saya menginginkan, koperasi itu harus betul-betul sama dengan institusi pelaku ekonomi lainnya, bahwa dia itu harus betulbetul sejajar. Misalnya, perusahaanperusahaan swasta yang sudah betulbetul orientasinya ke pasar. Itu juga koperasi harus siap berlaku demikian. Yang penting, bahwa hasil yang diperoleh koperasi itu adalah untuk kepentingan anggotanya. Itu saja. Bagaimana dengan dananya itu sendiri? Itulah yang saya katakan. Harus perlu direvitalisasi juga pandangan seperti itu. Kalau kita mengeluarkan atau melakukan program, langsung saja orang menghitung uangnya. Itu juga salah. Akibatnya, dia berpikir, kalau melakukan revitalisasi sama dengan meminta uang dari pemerintah. Itu sangat salah. Melakukan revitalisasi itu tidak berarti memberikan uang. Tetapi, mindset atau pemikiran yang harus berubah. Harus ada kemampuan. Kita tingkatkan sumber daya manusianya, kita tingkatkan kesiapannya untuk bersaing, kita siapkan kemampuan dia untuk mandiri, kita siapkan manajemennya agar dia betul-betul bisa menghasilkan output yang lebih besar. Itu yang namanya revitalisasi. Di tengah kesibukan Anda, baik sebagai menteri, politisi, dan pengusaha, bagaimana mengelola hubungan dengan keluarga? Kalau berbakti dengan negara itu adalah sebuah pilihan. Jadi, keluarga yang harus mengikuti jadwal saya. Manakala kita berbicara mengenai negara, berarti yang menjadi prioritas adalah kepentingan negara. Kalau
untuk keluarga, bagi saya, yang penting adalah kualitasnya yang lebih diperbaiki. Tidak hanya kepada isteri, tetapi juga anak. Berikan pengertian kepada anak bahwa ayahnya adalah seorang menteri. Kalau dia sudah mengerti bahwa ayahnya adalah seorang menteri, secara otomatis dia akan tahu tugas-tugas ayahnya. Apakah untuk anak seusia puteri Anda, Ziankha Amorette (Zian), bisa menerima konsep Anda tersebut? She’s growing up too fast. Dia tumbuh (pemikiran) sangat cepat sekali, tidak sesuai dengan usianya. Karena, mungkin, kita juga memperlakukannya tidak sebagai anak kecil lagi. Kita berusaha berkomunikasi dengannya apa adanya. Saya arahkan supaya dia lebih produktif di usianya yang belia. Kalau pas ketemu, biasanya, saya ajak dia ke toko buku. Akhirnya, dia lebih senang kalau diajak ke toko buku dibanding tempat lain, seperti mal. Dibandingkan ibunya yang selalu mengajarkan kedisiplinan, saya lebih kooperatif dalam mendidik dia. Itu
saya lakukan supaya dia lebih terbuka kepada saya. Memang, harus seperti itu. Harus ada yang saling menutupi. Bagaimana dengan posisi Anda sebagai menteri dengan posisi di partai politik di Partai Demokrat, apakah tidak saling berbenturan? Politik itu kan arahnya ke kekuasaan. Saya pikir, justru lebih pas, karena politik itu memang arahnya ke kekuasaan. Jadi, waktu kita mendapatkan amanah, tentu, sangat sinergi. Partai untuk rakyat, begitu pula posisi menteri di pemerintahan juga untuk rakyat. Artinya, ketika Anda mengambil keputusan saat berada di posisi Menteri tidak mendahulukan kepentingan partai atau golongan? Tentu saja tidak, karena bisa dipisahkan. Artinya, manakala itu dibutuhkan untuk kepentingan negara, maka kepentingan partai atau golongan dan pribadi harus diletakkan di bawah. Bukan terbalik. Nah, kalau itu tetap kita pegang, Insya Allah, tidak berbenturan. Aman-aman saja. ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
31
TOPIK EKSKLUSIF
Rekam Jejak DR Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA
P
Keluarga yang Harus Mengikuti Jadwal Saya
residen RI Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih Sjarifuddin Hasan, atau yang akrab disapa Sjarief Hasan, sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Terpilihnya mantan anggota Komisi XI DPR RI periode 2004–2009 ini sebagai Meneg Koperasi dan UKM tidaklah mengejutkan karena rekam jejak karir dan latar belakang pendidikannya terbilang baik. Sjarief menghabiskan masa sekolahnya hingga bangku menengah atas di Makassar. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (Unkris) sampai meraih gelar Master Manajemen. Jejak pendidikannya tidak berhenti sampai di
situ. Ia melanjutkan studi di California State University untuk Magister Business. Jejak karir Sjarief dimulai ketika ia bergabung di perusahaan berpengaruh, PT United Tractors. Di perusahaan itu, Sjarief sukses membuktikan dirinya sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab dan komitmen tinggi. Ia bertahan di perusahaan yang sama hingga enam tahun lamanya sampai kemudian pindah ke PT Baritha Multi Recon sampai 1985. Sjarief kemudian beralih ke PT IFC Jakarta. Di perusahaan itu, ia bertahan hingga 15 tahun sampai tahun 1990. Karirnya berlanjut di PT Mesa Aparasa sampai detik ini. Ia pun dikenal sebagai salah satu pengusaha yang gigih dan berkomitmen tinggi. Sjarief yang juga pernah duduk di Panitia Anggaran DPR RI periode yang sama menikah dengan Ingrid Maria Palupi Kansil, atau akrab disapa Ingrid Kansil, presenter dan pemain sinetron yang kini menjadi anggota DPR RI periode 2009–2014. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang puteri, Ziankha Amorette Fatimah Hasan. Perbedaan usia yang cukup jauh tidak menjadi penghalang pasangan yang juga politisi dari Partai Demokrat ini dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan, kehidupan rumah tangga keduanya berjalan dengan harmonis. Kesibukannya, baik sebagai Meneg Koperasi dan UKM di Kabinet Indonesia Bersatu II dan politisi Partai Demokrat,
32
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
seringkali membuat Sjarief tidak memiliki waktu banyak untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Bagi pria yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Jepang ini, berbakti kepada negara adalah sebuah pilihan. Manakala dirinya dituntut untuk berbakti pada negara, maka kepentingan negaralah yang menjadi prioritas. “Keluarga mau tidak mau harus mengikuti jadwal saya. Yang jelas, bagi saya, kalau untuk keluarga maka yang penting adalah kualitas yang lebih diperbaiki manakala kita bertemu,” tutur Sjarief yang juga menjabat sebagai Sekretaris pada Sekretariat Gabungan (Setgab)Partai-Partai Politik Koalisi ini. Sjarief pun berupaya senantiasa memisahkan antara kepentingan negara, partai, dan pribadi atau keluarga. “Politik itu kan arahnya ke kekuasaan. Saya pikir, justru lebih pas, karena politik itu memang arahnya ke kekuasaan. Jadi, waktu kita mendapatkan amanah, tentu, sangat sinergi. Partai untuk rakyat, begitu pula posisi menteri di pemerintahan juga untuk rakyat. Manakala itu dibutuhkan untuk kepentingan negara, maka kepentingan partai atau golongan dan pribadi harus diletakkan di bawah. Bukan terbalik. Nah, kalau itu tetap kita pegang, Insya Allah, tidak berbenturan. Aman-aman saja,” papar pria yang menerapkan sistem kooperatif dalam membina hubungan dengan puteri tercintanya, Zian. Dengan terpilihnya Sjarief Hasan sebagai Meneg Koperasi dan UKM, masyarakat berharap agar UKM dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi agar bisa go internasional. Dan, masyarakat juga berharap, kebijakankebijakan uamg dibuat Meneg Koperasi dan UKM berpihak pada ekonomi rakyat. ] Endang
TOPIK EKSKLUSIF
Biodata Menkop UKM
Syarifuddin Hasan Nama Lengkap : Tempat/Tanggal Lahir : Agama : Pekerjaan : Nama Isteri : Nama Anak : Kegemaran :
DR Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA Palopo, 17 Juni 1946 Islam Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos 1. Riefan Avrian, SE 2. Zenitha Camelia, S.Sos 3. Ryan Ikram, B.A., Mark 4. Ziankha Amorette Membaca dan olahraga
PENGALAMAN ORGANISASI: Organisasi Politik/Sosial: 1. Tim Sukses Pusat SBY – Boediono, Koordinator Wilayah DKI Jakarta, Banten & Jawa Barat (mulai 2009) 2. IPSI Bogor, Penasehat (2009 – sekarang) 3. Yayasan Pendidikan Bina Ummat, Penasieat (2007 – sekarang) 4. DPP Partai Demokrat, Ketua (2001 – 2005) dan Wakil Sekjen (2005 – 2010) 5. Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Sekretaris (2003 – 2004) 6. Komite Anti Narkotika Indonesia (KANI), Ketua (2002 – sekarang) 7. Yayasan Pendidikan ASIA, Penasehat (2001 – sekarang) 8. HMI Sulawesi Selatan, Anggota Pengurus (1967 – 1969) 9. Ikatan Pelajar SMA se-Sulselra, Ketua I (1964 – 1967) PENGALAMAN KERJA 1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (2009 – 2014) 2. DPR RI, Anggota/Ketua Fraksi Partai Demokrat (2004 – 2009) 3. Majalah FIVE, Penasehat (2006 – sekarang) 4. PT Mesa Cipta Pratama, Komisaris Utama (1998 – 2004)
5. 6. 7. 8.
PT Baby Atlantic, Direktur Utama (1994 – 2000) PT Insan Fajar Cakrawala, Komisaris (1985 – 2004) PT Barita Multi Recon, Direktur Utama (1979 – 1985) PT United Tractors, Instruktur Service Manager (1973 – 1975) dan Expert Staff Divion Manager (1975 – 1979)
RIWAYAT PENDIDIKAN: A. Pendidikan Formal 1. Strata 3 Doktor Jurusan Ekonomi, Universitas Persada Indonesia YAI (2007) 2. Strata 2 Magister Management Jurusan Marketing, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (2001) 3. Strata 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1996) 4. Strata 2 Master of Business Administration Jurusan Marketing, California State University Fulerton, USA (1993) 5. Diploma of Heavy Equipment Jurusan Engineering, Maruma Tractors & Equipments Tokyo, Japan (1973) 6. Fakultas Teknik Jurusan Engineering, Universitas Hasanuddin, Makasar (2 tahun) 7. SMA Negeri Jurusan Matematika, Makasar (1967) 8. SMP Negeri Jurusan Umum, Makasar (1964) 9. PGA Negeri Jurusan Pendidikan Guru Agama, Makasar (1965) 10. SDN Negeri, Makasar (1959) B. Pendidikan Non Formal 1. DPP Partai Demokrat, Pelatihan Kader (2009) 2. Marketing of Management, OTC Jakarta (1990) 3. Minaut, LPPM, Jakarta (1976) 4. Komatsu, Tokyo, Japan (1975) 5. Supervisor of Management, LPPM, Jakarta (1975) 6. Sumitomo Machinary, Jakarta (1974) 7. Tadano Machinary, Jakarta (1973) 8. Advanced Japanese Course, Osaka, Japan (1971) 9. Cummins Engine, Tokyo, Japan (1971) 10. Computer of Management, Tokyo, Japan (1970) 11. Advanced English Course, Makasar (1965) ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
33
TOPIK OTONOMI
TP Sriwijaya Ibarat Raksasa Perkasa Sedang Tidur Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya diklaim sebagai paguyuban terbesar di Asia Tenggara. Paguyuban bertujuan membangun dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan daya fokus wilayah Sumbagsel (Belajasumba).
K
ursi-kursi di ruangan Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Minggu siang, 2 Oktober 2011, itu dipadati para tokoh, pejabat, serta masyarakat dari Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Rupanya hari itu sedang dilangsungkan acara halal bihalal paguyuban Tenaga Paguyuban (TP) Sriwijaya, dari pukul 10.00-14.00 Wib. Nampak hadir di acara itu antara lain Ketua Umum DPP TP Sriwijaya, Ir H Herry Bakti Singayuda Gumay MM, Ketua Dewan Pembina TP Sriwijaya, H Zawawi Sulaeman, Ketua Dewan Penasihat TP Sriwijaya, Prof DR Jimly Asshidiqie SH, tokoh masyarakat Sumbagsel, Prof Harun Al Rasyid, Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, Gubernur Bangka Belitung, Ir Eko Maulana Ali, para anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Sumbagsel, serta perwakilan Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Gubernur DKI Jakarta, dan tentunya para pengurus daerah TP Sriwijaya dari 11 provinsi. Adapun tema yang diangkat pada acara halal bihalal kali ini yaitu: ‘Melalui halal bihalal kita tingkatkan silaturahmi untuk memajukan pembangunan di Sumatera Bagian Selatan/Belajasumba.’ Ketua Umum DPP TP Sriwijaya, Ir H Herry Bakti Singayuda Gumay MM, dalam sambutannya mengemukakan bahwa TP Sriwijaya pada Februari 2011 telah menggelar Mubes ke X yang melahirkan kepengurusan baru, termasuk terpilihnya Herry Bakti sebagai Ketua Umum DPP TP Sriwijaya untuk periode 2011-2016. Sebelumnya, jabatan Ketua TP Sriwijaya dijabat
34
oleh alm. Syarifuddin Alambai. Jika ditilik dari masa pelantikannya, kepengurusan baru di bawah pimpinan Herry Bakti ini baru berumur tujuh bulan. TP Sriwijaya sendiri, tutur Herry Bakti, didirikan sejak 19 Agustus 1968 oleh tentara pelajar Sumatera Bagian Selatan sebagai tanggung jawab ex tentara pelajar atau pelajar pejuang Sumatera Bagian Selatan dalam upaya mengkoordinasikan semua profesi yang dimiliki, khususnya di wilayah Sumbagsel. Tujuannya, yaitu untuk membangun dan mewujudkan citacita kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 daya fokus wilayah Sumbagsel (Belajasumba). Sejak didirikannya TP Srwiwijaya, “ Berarti umur paguyuban kita ini sudah berumur 43 tahun. Ibarat kalau seorang pemuda, umur 43 sedang energik dan potensial,” kata Herry Bakti yang juga menjabat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pada kenyataannya, lanjut Herry Bakti, setelah 43 tahun berdiri, paguyuban
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Ir H Herry Bakti Singayuda Gumay MM Ketua Umum DPP TP Sriwijaya
ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Karena, ada lima provinsi yang dinaungi TP Sriwijaya. “Ini ibarat raksasa perkasa yang sedang tidur. Karena itu,
TOPIK OTONOMI mulai hari ini, marilah kita bangunkan ‘raksasa’ itu. Sehingga TP Sriwijaya diakui eksistensinya,” seru Herry Bakti. Salah satu cara mengeksiskan TP Sriwijaya, disebutkan Herry Bakti, yaitu dengan bersatu untuk berbuat, bertindak, untuk memajukan masyarakat Sumatera Bagian Selatan. Herry Bakti lantas mengajak semua yang bernaung di wadah paguyuban TP Sriwijaya ini agar menjadi tauladan bagi provinsi lain di Indonesia untuk semakin memperkokoh ketahanan dan keutuhan NKRI, sesuai dengan visi dan misi TP Sriwijaya. Adapun visi TP Sriwijaya yaitu: menjadikan Tenaga Pembangunan Sriwijaya sebagai mitra pemerintah dan komunitas daerah di Sumbagsel (Belajasumba) dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumbagsel khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Sementara misinya: pertama, meningkatkan komitmen semangat dan amanat perjuangan tentara pelajar Sumatera Selatan.Kedua, mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga menjadi mitra pemerintah yang berkualitas. Ketiga, mengelola SDA di daerah Sumbagsel secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kepemimpinan generasi yang akan datang. Keempat, meningkatkan lapangan kerja, mencegah pengangguran. Kelima, meningkatkan silaturahmi sesama warga Sumatera Bagian Selatan. Dan keenam, melestarikan dan
mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat se-Sumbagsel. “Dengan power silaturahmi ini kita bangun bersama-sama dengan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, melalui organisasi paguyuban terbesar ini untuk memberdayakan dan mensinergikan kekayaan SDA dan SDM serta kultur, kesenian dan historis Kerajaan Sriwijaya yang pernah jaya, mendunia, dan popular pada abad ke-7 saat itu,” ajak Herry Bakti kepada semua undangan yang hadir di acara itu. Menurutnya, dengan adanya TP Sriwijaya diharapkan dapat menjadi mitra atau partner pemerintah ke lima provinsi untuk turut serta berpartisipasi membangun masyarakat Sumbagsel. Sehingga ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Belajasumba. Dengan demikian, masyarakat diyakini Herry Bakti akan menerima keberadaan atau eksistensi organisasi paguyuban TP Sriwijaya tersebut. Herry Bakti juga menyebutkan bahwa SDA dan SDM wilayah Sumbagsel sangat potensial, dapat dijadikan peluang besar untuk membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakat Belajasumba. Lebih jauh dikatakan Herry Bakti, seiring dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka sistem pemerintah disentralisasikan,
yang diwujudkan dalam bentuk pemerintah otonomi daerah, yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan aspiratif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya saja, sergahnya, betapa baiknya undang undang yang dibuat jika pelaksanaannya pada kepala daerah tidak melaksanakannya, maka akan terjadi wajah muram MDGS di Indonesia (Milenium Development Goals). “Di sinilah peran organisasi LSM termasuk TP Sriwijaya untuk turut berpartisipasi dan berbuat demi kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah Belajasumba,” kata Herry Bakti. Sementara itu, Gubernur Alex Noerdin dalam kata sambutannya mengajak TP Sriwijaya memberikan kontribusi yang konkrit. “Jangan hanya selama ini kita halal bil halal terus menerus, tapi di bawah kepemimpinan Pak Herry Bakti S Gumay (Ketua TP Sriwijaya-red). Mari bergabung dengan kami di Sumbagsel, mari bergabung dengan kami di Palembang, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disupport, dukung Sumatera Selatan, dukung Sumatera Bagian Selatan,” Alex mengajak semua yang tergabung dalam paguyuban TP Sriwijaya untuk berpartisipasi. Alex juga mengundang semua masyarakat Sumsel yang ada di Jakarta untuk datang ke Palembang. Di sana, kata Alex, mereka bisa melihat dari dekat kemajuan dan perkembangan Kota Palembang yang menurutnya sangat maju dengan pesat. ] Syarif/Gaus K
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
35
TOPIK OTONOMI
Pernak-Pernik Road to
SEA Games XXVI Palembang
D
itetapkannya Palembang sebagai tempat pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan perhelatan olahraga internasional SEA Games XXVI dari tanggal 11-22 November 2011, sempat memunculkan kekhawatiran banyak kalangan. Pasalnya, beberapa venue di kawasan Jakabaring Sport City, masih dalam tahap pengerjaan, sementara pelaksanaan SEA Games sudah di depan mata. Toh, Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin, merasa optimis semua dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditargetkan. Nah, berikut kami informasikan sekelumit momen-momen penting di tengah persiapan Palembang sebagai tuan rumah: pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan SEA Games XXVI 2011. Pangdam II Sriwijaya: SEA Games Sukses Harga Tanah Naik
Kodam II Sriwijaya bersama dengan TNI akan all out untuk mengamankan even SEA Games XXVI yang menurutnya menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel. “Jika perhelatan ini sukses, nama Palembang juga akan diuntungkan, perekonomian masyarakat akan ikut terangkat, harga tanah nanti pasti ikut naik,” kata Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI S Widjonarko di sela peringatan puncak peringatan HUT ke-66 TNI di lapangan Makodam II Sriwijaya, Rabu, 5 Oktober 2011. Pangdam menegaskan, jajaran Kodam akan siap membantu mensukseskan SEA Games XXVI
36
pada November nanti. “Apapun yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan SEA Games ini akan kita lakukan,” Widjonarko menegaskan. Di samping itu, Pangdam juga menyatakan Kodam II Sriwijaya telah siap dalam pengamanan SEA Games di berbagai lini. “Sumsel saat ini kondusif dan akan aman selama penyelenggaraan SEA Games,” tegas Pangdam. Alex Noerdin: Venue Renang, Menembak, dan Atletik Selesai pada 15 Oktober Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin menjamin tiga venue SEA Games yang tengah dalam tahap penyelesaian di Jakabaring Sport City Palembang, masing-masing venue renang, menembak dan atletik akan rampung dikerjakan pada 15 Oktober mendatang.“Ini jaminannya saya sebagai Gubernur Sumsel,” katanya memastikan. Jaminan Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin itu diungkapkannya menjawab wartawan usai mengikuti Rakor persiapan pelaksanaan SEA Games di Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011. Rakor yang berlangsung pukul 19.15 hingga pukul 22.00 WIB itu dipimpin Menteri Koordinator Kejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dihadiri antara lain, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menteri Pekerjaan Umum
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Joko Kirmanto, Menegpora Andi Malarangeng, Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin, Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Walikota Solo Joko Widodo, Ketua KONI/KOI Rita Subowo dan Ketua Inasoc Rahmat Gobel serta beberapa perwakilan Kementerian terkait.
Menkokesra: Tidak Perlu Mengundur Jadwal Sementara Menkokesra Agung Laksono kepada wartawan usai memimpin Rakor mengatakan, keragu-raguan sementara pihak akan pelaksanaan SEA Games yang tinggal beberapa hari lagi, agar jadwalnya diundur tidak perlu terjadi. “Yakinlah pelaksanaan SEA Games akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu 11 November 2011 mendatang,” katanya optimis. Karena itu, sergahnya, tidak perlu ada keragu-raguan akan pelaksanaan SEA Games ke 26 ini, karena semua persiapan masih berjalan sesuai dengan jadwal, termasuk persiapan venue, baik yang ada di Palembang maupun di Jakarta, yang saat ini tengah memasuki masa finishing. Menurut Agung, untuk pembukaan dan penutupan tetap berlangsung di Palembang dan di Palembang akan mempertandingkan 22 cabang olahraga, sedangkan di DKI Jakarta 21 cabang. Dalam Rakor persiapan SEA Games ini selain membahas sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses pemberdayaan ekonomi rakyat, juga dibahas masalah keamanan serta
TOPIK OTONOMI penanggulangan asap akibat kebakaran hutan yang bisa mengganggu pelaksanaan SEA Games. Menegpora: Tinggal Tahap Finishing Sementara Menegpora Andi Malarangeng mengatakan, semua persiapan termasuk penyelesaian pembangunan venue berjalan dengan baik dan saat ini baik venue yang ada di Palembang maupun Jakarta tinggal tahap finishing saja. “Ini artinya tidak perlu ada yang diragukan,” tegas Andi Malarangeng.
Menurut Andi, menyangkut masalah keamanan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan Rakor dengan Polri dan Kemenbudpar karena menurutnya SEA Games ini selain sebagai ajang olahraga tingkat Asia Tenggara juga dapat juga dijadikan sarana promosi budaya dan pariwisata yang akan dihadiri ribuan orang, baik atlet, official maupun penggembira. Oleh sebab itu, persiapan ini juga harus dimatangkan. Muddai: Tolak Penyelenggaraan SEA Games Diundur Usulan Komisi X DPR RI untuk menunda pelaksanaan SEA Games Palembang tak diindahkan oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel Muddai Madang. Menurutnya, mau tidak mau pelaksanaan SEA Games harus sesuai dengan jadwal, yakni 11 November 2011 mendatang. “Itu bukan usulan dari komisi X tapi pertanyaan. Yang pasti kita sudah siap melaksanakan SEA Games pada 11 November mendatang,” tegasnya, saat ditemui usai menghadiri rapat panitia SEA Games di ruang rapat Bina Praja Sumsel, 5 Oktober 2011. Muddai menerangkan, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda
pelaksanaan SEA Games di Provinsi Sumsel. Apalagi, saat ini Sumsel terbilang sangat siap menjadi tuan rumah penyelenggara even bertaraf internasional tersebut. “Kita sudah sangat matang, nah kalau sampai diundur empat bulan, bukan lagi matang tapi mutung,” katanya. Kendati demikian, tak dipungkiri Muddai, banyak persoalan yang menghambat pelaksanaan SEA Games di Provinsi Sumsel mulai dari faktor alam hingga permasalahan teknis yang terjadi selama pembangunan venues yang dipusatkan di Jakabaring Sport City (JSC). Menyikapi kejadian tersebut, Muddai menuturkan, setidaknya satu minggu sekali KONI Sumsel bersama instansi terkait akan melakukan rapat koordinasi SEAG dengan Gubernur Sumsel, ini dilakukan mengingat mepetnya waktu pelaksanaan SEAG yang tak sampai satu bulan lagi. “Karena itu, persiapan kita harus matang. Jadi seminggu sekali kita lakukan rapat,” tuturnya. Selain itu, untuk menyukseskan opening SEAG di Sumsel, Pemprov Sumsel, kata Muddai, berencana menggelar gladiresik opening SEA Games yang segera dilakukan dalam watu dekat ini. “Nah, untuk waktu tepatnya saya juga kurang tahu, tapi perkiraan minggu keempat Oktober atau awal November,” bebernya.
Untuk diketahui, sebelumnya Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketua Utut Adianto, menyarankan Menpora untuk menunda pelaksanaan SEA Games di Palembang selama empat bulan. Adapun opsi yang ditawarkan Utut antara lain, menggunakan venuevenue olahraga yang ada di Jakarta. Sedangkan opsi kedua ditawarkan untuk penyelesaian venues di JSC. “Opsi ketiga yakni menunda selama empat bulan. Kalau ditunda empat bulan nanti rumput sudah hijau, semua sudah siap. Kemenpora mau minta
tambahan dana pun kami usahakan,” ujar Utut belum lama ini.
Boediono: Tinjau Venue di Palembang Wakil Presiden Boediono sekitar pukul 09.45 meninjau Jakabaring Sport City, Palembang, Senin, 10 Oktober 2011. Wakil Presiden ingin melihat dari dekat kesiapan Sumatera Selatan dan Palembang menggelar SEA Games XXVI November nanti. Boediono didampingi Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo, Ketua Harian Inasoc Pusat Rahmat Gobel dan Ketua Inasoc Sumsel Muddai Madang. Rombongan kemudian masuk ke Stadion Gelora Sriwijaya. Di situ Boediono mendengarkan paparan Gubernur Sumsel Alex Noerdin soal kesiapan 22 venue SEA Games di Palembang. Pemaparan itu tertutup untuk pers. Wapres Boediono, selama bebeberapa menit sempat juga meninjau Gelora Sriwijaya dari tribun VVIP. Dari Gelora, rombongan meninjau veneu Aquatic Centre, atletik, stadion tenis, kemudian ke Wisma Atlet yang dibangun PT Duta Nugraha Indah. Beberapa venue yang disambangi Boediono masih dalam proses pengerjaan. Rombongan kemudian ke lapangan menembak, serta Gedung Serbaguna Jakabaring yang dialihfungsikan untuk cabang olahraga angkat besi dan gulat. Selanjutnya Wapres dan rombongan bersantap siang di Griya Agung, Palembang. Gubernur Alex Noerdin menyatakan bahwa pelaksanaan SEA Games tidak akan diundur. Sea Games, kata Alex, bukan olahraga provinsi. Tapi ajang internasional di mana 11 negara Asia Tenggara berpartisipasi. “Jatuh nama bangsa apabila pelaksanaan SEA Games tidak sesuai yang ditetapkan. Sekali kita tekadkan, pelaksanaan SEA Games harus sesuai dan jadi,” Alex menegaskan. ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
37
TOPIK OTONOMI
T
idak perlu lagi ada kekhawatiran event SEA Games ke XXVI yang akan dilaksanakan pada bulan November 2011 di Palembang tidak berjalan sesuai rencana. Yang justru menjadi pikiran ke depan adalah apa yang harus dilakukan seusai acara ini. Masyarakat tidak perlu percaya pada berita TV dan berita Koran, tapi lihat dengan mata kepala sendiri. Begitu optimiskah Gubernur Sumsel Alex Noerdin?
“Tahun ini ada dua even internasional, pertama di Belitung yaitu Sail Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Kedua adalah SEA Games ke XXVI yang dilaksanakan pada tanggal 11-22 November 2011 yang diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara. Kami mengundang, silahkan melihat komplek Jakabaring sport city. Jangan percaya berita Koran, jangan percaya berita TV tapi lihat dengan mata kepala sendiri, Insya Allah selesai dan terlaksana dengan baik,” beber Alex. Baginya Sumatera Selatan sudah tidak memikirkan SEA Games lagi karena persoalan SEA Games sudah akan selesai dan diridhai oleh Allah SWT dan terlaksana dengan baik. Yang sekarang perlu dilihat adalah pion SEA Games, bagaimana setelah SEA Games. Alex mengatakan, pada awalnya presiden minta (tempat wisma atlet Jakabaring-red) menjadi pusat pembinaan olahraga regional Asia Tenggara. Terakhir pada kunjungan Presiden yang ke dua pada bulan juli 2011 beliau minta didirikan sekolah tinggi olahraga bertarap internasional. Sehingga menjadi laboratorium olahraga untuk mendidik dan menyiapkan atlet-atlet handal yang bertarap internasional. “Saya kira kita harus main cepat, kita kembangkan menjadi sport university/universitas olahraga dengan enam fakultas. Kita undang konsultan internasional yang biasa merancangnya, mendesain satu komplek olahraga dan kita bayar dengan bantuan dari pihak ke tiga. Kalau dengan APBD atau APBN itu bisa masuk tahun 2012. Alhamdulillah sekarang sudah diusulkan ke Mendiknas, su-
38
Ir H Alex Noerdin:
Persoalan SEA Games Sudah Selesai dah diusulkan ke DPR-RI, kalau masuk, sekarang Alhamdulillah Panggar/panitia anggaran sudah membahas APBN 2012,” ujar Gubernur Sumsel. Selanjutnya dikatakan kalau nanti program ini masuk dalam APBN 2012 tender bulan Desember, maka tahun ini efektif 1 Januari sudah mulai kerja. Sehingga diharapkan delapan bulan selesai yaitu bulan Agustus. Dengan asumsi bulan sembilan tahun ini juga dua fakultas sudah menerima mahasiswa baru dari asia tenggara yang full boarding system menggunakan satu blok dari wisma atlet yang sangat terkenal. Tempat tersebut dinamakan wisma atlet Wisma Nazaruddin. Ini sekolah tinggi olahraga. Sebenarnya masih ada lagi program jangka panjang yang ia buat yang harus didukung oleh seluruh provinsi se Sumbagsel tapi belum dibuka ke masyarakat. “Kalau dibuka sekarang, karena saingan kita ini 10 provinsi Sumatera. Tapi kalau kita bergabung lima provinsi mendukung ini, Insya Allah. Belum dibuka sekarang barangkali nanti dalam pertemuan TP Sriwijaya yang akan datang. Saya mengajak TP Sriwijaya memberikan kontribusi yang konkrit. Jangan hanya selama ini kita halal bil halal terus menerus, tapi di bawah kepemimpinan Pak Harry Bakti
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
S Gumay (Ketua TP Sriwijaya-red), mari bergabung dengan kami di Sumbagsel, mari bergabung dengan kami di Palembang, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disupport, dukung Sumatera Selatan, dukung Sumatera Bagian Selatan,” kata Alex sambil mengajak Ketua TP Sriwijaya untuk berpartisipasi. Dirinya juga mengundang semua masyarakat Sumsel yang di Jakarta untuk datang ke Palembang. Agar masyarakat bisa melihat dari dekat kemajuan dan perkembangan Kota Palembang yang menurutnya sangat maju dengan pesat. “Kalau ongkos barangkali bisa sendiri-sendiri. Sekarang volume penerbangan Palembang-Jakarta 24 kali sehari, bulan depan ditingkatkan menjadi 30 kali sehari. Penerbangan langsung Palembang-Singapura, PalembangKuala Lumpur akan ditambah frekuensinya menjadi seminggu 4 kali. Kalau datang ke Palembang rasakan sendiri, pempek habis, songket habis, hotel penuh, tiket pun demikian. Itu salah satu dampak positif dari pembangunan SEA Games ini yang sebenarnya cuma sasaran antara. Sasaran utamanya ada lagi, tapi kalau diceriterakan di sini terlalu panjang,” kata Ketua Golkar Sumatera Selatan ini. ] Gaus K/Syarif
TOPIK OTONOMI
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
39
TOPIK OTONOMI ada salahnya tempat penyelenggaraan di pindahkan ke tempat lain. “Kalau memang tidak selesai apa boleh buat harus dipindah ke tempat lain dong,” tutur tokoh masyarakat Sumsel ini. Menurutnya, persoalannya bukan hanya pada ketidakmampuan panitia, tapi juga ada pada permasalahan manajemen. Manajemen yang ada di pemerintahan saat ini terlalu kaku, tidak cocok sebetulnya untuk negara yang masih kuyup seperti sekarang. Kita menggunakan standar-standara atau proses-proses yang berlaku di negara barat, termasuk standar korupsinya. Akan tetapi undang-undang, peraturanperaturan yang dibuat mengikuti standar modern. Akibatnya kita tidak memperhitungkan institusional sportnya. Kebanyakan masalahmasalah perencanaan yang kita buat itu tidak diimbangi oleh pemahaman yang tepat mengenai institusional sport.
Prof. DR. Jimly Asshiddiqie (Tokoh Masyarakat Sumsel)
Kita Sudah Dipenjara oleh Sistem Modern
P
erhelatan SEA Games ke XXVI di Palembang tinggal beberapa hari lagi. Namun penyelesaian sarana dan prasarananya masih menimbulkan pertanyaan banyak kalangan. Bahkan ada wacana diundur atau bila perlu dipindahkan ke Jakarta yang disuarakan oleh salah satu anggota DPR-RI. Tapi bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Jimly Asshiddiqie optimis SEA Games bisa terlaksana dengan baik. Andaipun sampai pada hari H-nya panitia belum menyelesaikan semua venue yang ada, kesalahannya bukan pada ketidakmampuan panitia penyelenggara
40
semata, tapi lebih pada kakunya sistem manajemen yang berlaku saat ini. “Saya sudah keliling di situ (Jakabaring). Jadi dalam hati saya begini, selesai nggak ini barang (pembangunan venues-red). Cuma dari panitianya yang sering saya tanya katanya pembangunannya dikebut Insya Allah selesai,” kata Jimly Asshiddiqie di sela-sela acara Halal bihalal TP Sriwijaya di Jakarta. Jimly juga tidak keberatan bila pada hari H pelaksanaan sementara pembangunan sebagian venue belum selesai sesuai rencana, maka tidak
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
“Akibatnya ada gap antara kemampuan kapasitas pelaksanaan dengan ide yang dituangkan dalam program. Di programnya terlalu muluk, ideal tapi kapasitasnya nggak nyampe. Ini salah satu contoh termasuk misalnya institusional sport, itu termasuk soal peraturan. Buktinya kita tiba-tiba sudah di ujung jalan harus membuat perpres untuk memungkinkan tidak ada tender. Itu menggambarkan bahwa tidak ada institusi sport yang dirancang sejak semula. Karena itu kita harus evaluasi keseluruhan sistem kerja pemerintahan kita sehingga jangan terlau kaku juga,” kritik Jimly. Bagaimana tidak kaku kalau untuk proyek senilai 100 juta harus dilakukan dengan mengikuti tender. Seharusnya, sergah Jimly, tidak seperti itu, biar perputaran roda perekonomian bisa berputar dengan cepat. Adanya kekhawatiran jika tidak dilakukan dengan pola seperti itu maka justru akan menimbulakan korupsi ditepis oleh Jimly karena tidak adanya manajemen yang berangkat dari rasa saling percaya. “Saya rasa begitu. Misalnya minimal kalau tidak salah proyek dengan nominal Rp 100 juta harus pakai tender. Padahal 100 juta itu gaji satu bulan, masa harus tender. Tender itu dengan
TOPIK OTONOMI asumsi kita tidak percaya. Jadi kalau manajemen berbasis ketidakpercayaan, ya susah karena kita saling curiga. Tapi kan mestinya kita membangun sistem kerja berbasis kepercayaan, ini kebalik. Untuk itu internal kontrol harus diefektifkan. Nah, ini internal kontrol tidak jalan lalu semua mengandalkan KPK, itu nggak bisa, nggak akan efektif,” papar Jimly.
hasilnya lalu sesudah itu kita jadikan ini momentum untuk pembangunan berkelanjutan. Olahraga itu bagi saya sangat penting,” tukasnya. Baginya keuntungan yang didapat dari pelaksanaan SEA Games di Palembang, pertama, Palembang menjadi pusat perhatian dunia, berarti Palembang punya potensi untuk menjadi atraktif. Berarti dia harus mengadakan atraksi, atraksi di bidang kebudayaan, atraksi di bidang ekonomi supaya banyak yang datang menjadi sumber kemajuan. Jadi ini yang harus disadari oleh masyarakat Belaja Sumba khususnya Sumatera Selatan.
“
Karena itu, kata Jimly, harus ada perbaikan sistem kerja, sistem administrasi keuangan. Pendek kata, institusional configuration/ konfigurasi kelembagaan pemerintahan, administrasi pemerintahan harus dievaluasi ulang supaya semua program bukan hanya kasus SEA Games dapat berjalan sesuai jadwal tanpa ada masalah. Ini ada yang sesuai jadwal tapi terlibat korupsi. Korupsinya kadang-kadang bukan karena korupsi by great karena orang itu rakus tapi karena sistemnya, karena administrasinya saja, tapi negara jadi rugi. Ada aturan yang dilanggar kemudian ada kickback, tetap itu termasuk korupsi. Maka dalam jangka menengah ini harus diperbaiki.
Tapi khusus untuk SEA Games dirinya percaya bahwa acaranya sendiri akan sukses. Cuma ini soal venue saja, sehingga bisa pindah tempat pelaksanaan. Walaupun begitu ia tetap berharap bahwa Palembang masih siap meski harus disadari pasti ada kekurangan. “Sudah selesai pembangunan sarananya tapi masih bau cat. Jadi dari segi kenyamanan olahraga karena masih bau cat bisa saja orang klaim kalah gara-gara bau cat. Tapi nggak apa-apa, bagi kita bukan soal menang kalah sekarang, yang penting kita bisa sukses menyelenggarakan SEA Games. Karena memang sebenarnya bukan jadwalnya Indonesia untuk menjadi tuan rumah,” katanya. Menurut Jimly, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games saat ini karena ketidakmampuan salah satu negara peserta (Kamboja) untuk menjadi tuan rumah. Jadi tentu masyarakat Asia Tenggara akan maklum juga kalau ada kekurangan. “Tapi kita tidak usah dulu bicara kekurangan itu yang penting kita beres dulu bisa terlaksana apapun
Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games saat ini karena ketidakmampuan salah satu negara peserta (Kamboja) untuk menjadi tuan rumah. Jadi tentu masyarakat Asia Tenggara akan maklum juga kalau ada kekurangan.
Jimly lantas mencontohkan keberadaan TP Sriwijaya yang terdiri dari orangorang elite Sumsel, yang seyogyanya ikut berpikir ke situ. Bagaimana memanfaatkan momentum untuk memenej, menghimpun resources sumberdaya ekonomi maupun sumberdaya kebudayaan untuk kemajuan Sumsel.
Dukungan
Adanya partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi modal besar untuk membangkitkan semangat kebersamaan untuk mensukseskan penyelenggaraan SEA Games di Palembang pada bulan November 2011 nanti. “Kalau masyarakat Palembang itu antusias sekali. Pengusaha-pengusaha pun digerakkan oleh Pak Alex Noerdin (Gubernur Sumsel-red) dan lumayan mereka bergerak semua. Tinggal
kita dari luar, dari dalam semuanya berpartisipasi. Yang penting orang jadi demam SEA Games dulu. Bandingkan dengan Sail Belitung, siapa yang dengar, bagaimana mau menarik perhatian. Bandingkan dengan Sail Banda. Sail Banda itu gaungnya ke mana-mana, pesertanya dari luar negeri banyak sekali yang datang. Jadi ini kurang kampanye sehingga dari segi atraksi itu penting untuk menarik perhatian dunia. Orang itu bukan hanya perhatian tapi sebahagian dari perhatian itu mungkin sekian puluh persen dia bawa uang, bawa modal, bawa belanja,” papar Jimly. Sebagai tokoh masyarakat Sumsel, dirinya tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya dari Sumsel untuk mempraktikkan semangat dan manajemen gotongroyong yang kelihatannya menjadi produk langka yang hampir hilang dari jiwa bangsa Indonesia saat ini. “Saya sebagai penasihat hanya memberikan nasihat saja. Hanya menjadi “provokator” dalam hal memberi dorongan. Saya lagi merumuskan untuk menggerakkan manajemen gotong-royong. Kita kembalikan tradisi bangsa kita. Kalau gubernur Bengkulu sudah setuju untuk membangun rel kereta api, daripada kesulitan membangun dengan sistem modern bikin gotong-royong. Tugasin camat dan kepala-kepala desa, nanti TNI mohon maaf nggak terlalu banyak kesibukan suruh jadi mandor,” ujarnya dengan nada serius. Ia yakin hal itu bisa terealisasi. “Kalau hanya untuk membangun rel kereta api sepanjang 200 km bisa, Sumsel keseluruhan bisa. Saya yakin Pulau Jawa ini bisa kita bangun dengan double track. Tidak perlu pakai tendertender internasional yang begitu mahal. Kita ini sudah di penjara oleh sistem modern, padahal kita ini masyarakat masih kampungan, masih tradisional. Maka cara kita memenej urusan jangan semuanya mengandalkan ukuranukuran modern. Kita menggunakan local system, kita menggunakan juga tradisi manajemen kita yang kaya, seperti gotong-royong begitu,’ tutup Ketua Dewan Penasehat Presiden ini semangat. ] Gaus K/Syarif
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
41
TOPIK OTONOMI
Tak ada Kata Berhenti Mewujudkan Cita-cita Bangsa Danrem 041 Gamas Bengkulu, Kolonel Infantri M Sofwat Nasution bertindak selaku inspektur upacara memperingati hari ulang tahun ke66 Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2011. Acara dilangsungkan di halaman Makorem 041 Gamas Bengkulu.
D
alam amanatnya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Agus Suhartono SE yang disampaikan Danrem 041 Gamas Bengkulu, Kolonel Inf M Sofwat Nasution mengatakan, kita patut bersyukur, dalam usianya yang ke-66 tahun ini, TNI tampil dengan postur yang semakin solid dan
42
profesional, serta berkemampuan untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya dalam rangka mengibarkan Sang Merah Putih di seluruh penjuru Tanah Air yang kita cintai. TNI lahir dari pangkuan rakyat di tengah kancah perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
dan negara. Karena itu, TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional Indonesia. Menurut panglima, TNI tidak akan pernah berhenti dalam berjuang mewujudkan cita-cita bangsa. TNI akan membela kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Perkembangan zaman telah pula menuntut prajurit
TOPIK OTONOMI TNI menjadi tentara profesional. Sebagai tentara profesional ini, segenap prajurit TNI berupaya untuk terus– menerus meningkatkan kinerja dan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Adapun tema yang diusung dalam memperingati hari ulang tahun ke-66 TNI tahun ini yaitu: “Dengan keterpaduan dan profesionalisme TNI bersama komponen bangsa siap menjaga dan menegakkan kedaulatan serta keutuhan NKRI.“ Tema ini merefleksian niat, tekad dan semangat seluruh keluarga besar TNI untuk berbuat dan berkarya dengan lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berkapasitas. Di samping itu, tema ini dapat dimaknai sebagai komitmen dan upaya TNI untuk meningkatkan seluruh komponen bangsa dan setiap warga negara agar memiliki tanggung jawab dalam pembelaan negara. Sesuai dengan amanah konstitusi, TNI mengemban tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan sebagai manifestasi dari peran international, TNI mengemban tugas pemeliharaan perdamaian di berbagai wilayah konflik di dunia. Di samping itu TNI juga melaksanakan berbagai tugas untuk membantu masyarakat
mengatasi kesulitan atau kedaruratan tertentu, seperti bencana alam. Mencermati tantangan tugas TNI ke depan yang semakin tidak ringan, pada hari yang bersejarah ini pula, Panglima TNI mengingatkan kembali amanat Panglima Jenderal Sudirman tanggal 17 Agustus 1948, yang mengatakan, “Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi.“ Masih menurut Panglima TNI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dengan posisi geografis yang amat strategis, tentu memerlukan sistem pertahanan
yang tangguh dan didukung oleh tentara yang kuat dan profesional. Sementara untuk peningkatan kesejahteraan prajurit, pada RAPBN 2012, pemerintah telah menaikkan anggaran pertahanan yang signifikan dari anggaran di tahun sebelumnya. Upaya ini penting mengingat keberadaan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit yang makin meningkat dalam rangka mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Panglima TNI juga mengajak seluruh prajurit TNI di mana saja berada selalu berpegang teguh pada Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Memperingati hari ulang tahun ke-66 TNI tahun 2011 di halaman Makorem 041 Gamas Bengkulu, dimeriahkan dengan tarian daerah, mulai tarian dari Aceh hingga Irian Jaya. Tampak para undangan sangat antusias menyaksikan tarian yang ditampilkan pada hari ulang tahun ke-66 TNI tersebut. Hadir memperingati hari ulang tahun ke-66 TNI tahun 2011, Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah. SAg, MPd yang diwakili Sekretaris Daerah, Drs. H. Asnawi A Lamat, MSi, Kapolda Bengkulu, Brigjend Polisi Burhanudin Andi, SH, Kajati Bengkulu, Herman Rahmat, SH, serta para bupati dan walikota se-Provinsi Bengkulu. ] Budi Raharjo
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
43
TOPIK OTONOMI
P
emerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai “Regional Champions 2011” atau daerah terbaik bidang investasi tahun 2011. Pemberian penghargaan tersebut bukanlah diberikan secara cuma-cuma. Ada sejumlah kriteria sehingga Kalimantan Barat dinyatakan berhak memperoleh penghargaan tersebut, diantaranya terlihat dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang terus meningkat sejak tahun 2009 dari 4,76 persen menjadi 6,89 persen pada 2011. Selain itu, tingkat pengangguran juga turun dari 11,07 persen pada 2008 menjadi 8,5 persen pada 2011. Sedangkan untuk nilai investasi, tahun 2008 rencana investasi tercatat sebesar Rp 43 triliun untuk penanaman modal dalam negeri dengan realisasi Rp 5 triliun. Angka tersebut terus meningkat menjadi Rp 53 triliun untuk rencana investasi pada Semester I 2011, realisasinya Rp 9 triliun. Sementara, untuk penanaman modal asing, rencana investasi pada 2008 sebesar 2,4 miliar dolar AS dengan realisasi 786 juta dolar AS. “Untuk Semester I Tahun 2011, rencana investasi 9 miliar dolar AS, realisasinya 1,284 miliar dolar AS,” tutur Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)Kalimantan Barat, Drs Yoseph Alexander, M.Si. Adapun investasi yang paling diminati di sektor perkebunan berupa pengembangan dan industri pengolahan, industri sawit dan karet. Di sektor kelautan dan perikanan, berupa perikanan tangkap dan budi daya; sektor pertambangan pembangunan smelter atau chemical grade alumina Mempawah dan eksplorasi batu bara; pengembangan kawasan pangan serta peternakan. Selain itu, dukungan infrastruktur dalam rangka mendorong investasi di Kalimantan Barat menjadi salah satu indikatornya, diantaranya pembangunan jalan lintas Kalimantan, Jembatan Tayan, pengembangan pelabuhan, bandar udara, pemenuhan kebutuhan listrik serta pembangunan jalan kereta api. Di bidang perizinan, juga telah dibentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dan ini sudah terbentuk di
44
Regional Champions 2011
Peraih Predikat Terbaik Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diyakini dapat memicu peningkatan pelayanan, pemerataan, dan mendorong peningkatan investasi di daerah. tingkat provinsi, serta kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. “Sekarang Kalimantan Barat juga tengah dalam tahap Implementasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Berupa pelatihanm penyiapan ruangan, serta peralatan pendukung,” ujar Alex seraya menambahkan, bahwa saat ini ada lima daerah yang sudah mengimplementasikan SPIPISE, yakni Kabupaten Kubu Raya, Sintang, Pontianak, Kota Pontianak dan Singkawang. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalimantan Barat, M Ridwan, mengatakan, penghargaan sebagai “Regional Champions 2011” merupakan bentuk dari kerja keras gubernur beserta seluruh jajaran di lingkungan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Pemprov Kalimantan Barat. “Itu juga menunjukkan bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah yang aman, tepat dan menguntungkan untuk berinvestasi,” kata Ridwan.
Sulsel Raih Predikat Terbaik Bidang Investasi
Selain Kalimantan Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk dalam daftar tujuh provinsi terbaik bidang investasi atau “Regional Champions 2011”. Pelaksana tugas BKPM Daerah Sulsel Irman Yasin Limpo menjelaskan, penetapan tersebut disampaikan melalui surat BKPM RI bernomor 502/A1/2011 yang diterima Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kamis, 29 September 2011.
TOPIK OTONOMI Ditambahkan Irman, sebagai “Regional Champions 2011” Sulsel akan dipromosikan oleh Pemerintah Pusat dan BKPM sebagai salah satu wilayah terbaik untuk berinvestasi di Indonesia kepada calon investor. Pusat pun, katanya, akan memprioritaskan pengalokasian infrastruktur, anggaran penunjang terkait investasi serta menambah dana konsentrasi peningkatan pelayanan investasi. Hingga pertengahan 2011, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulsel mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun atau mendekati realisasi PMDN 2010 senilai Rp 3,2 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) telah mencapai 80 juta dolar AS. Berdasarkan pencapaian realisasi itulah, BKPM menempatkan Sulsel di posisi lima besar setelah Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarat, dan Jawa Barat. “Dengan masuknya Sulsel menjadi provinsi terbaik berinvestasi di Tanah Air, kita optimis iklim investasi dan penanaman modal kita akan semakin bagus ke depannya,” tutur Irman. Terpilihnya Sulsel juga tak lepas dari suksesnya pemaparan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tentang potensi dan kesiapan penanaman investasi pada penjurian “Regional Champions 2011” di kantor BKPM pada Selasa (20/9). Pemaparan dilakukan bergantian bersama gubernur sembilan provinsi lainnya yang masuk dalam nominasi, yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Dalam pemaparannya, gubernur menjelaskan, Sulsel melakukan inovasi percepatan pelayanan investasi dengan pendelegasian wewenang pengelolaan dan penerbitan izin investasi dari gubernur ke kepala BKPMD. Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah calon investor yang masuk. Sulsel juga merupakan provinsi pertama yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13/2009 tentang Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan investasi dan penanaman modal berbasis elektronik berjaringan yang mencakup 14 kabupaten di Sulsel.
dinilai pada tingkat provinsi akan dilihat bagaimana mereka melakukan pelayanan satu pintu. Seperti di BKPM terdapat sekitar 16 instansi yang melimpahkan kewenangannya dalam pelayanan investasi melalui program PTSP. “Melalui PTSP, investor tidak usah ke instansi yang mereka butuhkan lagi. Cukup di BKPM. Begitu juga di daerah, investor tidak perlu ke sana ke mari, tetapi cukup di investasi daerah. Jadi, di daerah harus terjadi pelimpahan kewenangan dari instansi terkait terhadap investasi daerah, sehingga memudahkan investor,” tutur Azhar.
Dorong Peningkatan dan Pemerataan Investasi
Lebih lanjut dikatakan Azhar, Program Regional Champions Tahun 2011, diawali dengan pembagian kuesioner kepada seluruh provinsi di Indonesia dan dilanjutkan verifikasi data oleh Tim BKPM. Sepuluh nominator tersebut adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebagai catatan, tahun lalu, Regional Champions ditetapkan untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Penghargaan “Regional Champions 2011” diberikan dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal nasional yang kondusif di seluruh Indonesia. Daerah yang berhasil memberikan pelayanan terbaik dengan sendirinya akan menjadi daerah menarik bagi investasi. Melalui cara seperti itu, akan terjadi pemerataan, dalam arti bahwa investasi tidak mayoritas di daerah tertentu yang lebih unggul seperti selama ini. “Investasi tidak lagi hanya didominasi daerah di Jawa, tetapi menyebar ke daerah yang terdorong meningkatkan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sendirinya daerah berupaya meningkatkan berbagai pendukung investasi, seperti infrastruktur,” ujar Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, MM Azhar Lubis. Ditambahkan Azhar, daerah yang
Penghargaan terhadap provinsi terbaik dalam investasi diharapkan dapat mendongkrak kinerja pelaksanaan PTSP, dan SPIPISE. PTSP yang melibatkan 16 instansi di bawah koordinasi BKPM merupakan percepatan pengembangan investasi. “Penilaian meliputi bagaimana daerah melaksanakan PTSP, karena dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal nasional yang kondusif, daerah seharusnya seirama dengan pusat. Bila terjadi perbedaan, PTSP belum efektif di daerah tersebut. Inilah yang senantiasa diperbaiki,” tandas Azhar. BKPM, dalam peningkatan kinerja PTSP dan SPIPISE salah satunya dengan terus mengedepankan komunikasi dan pengukuhan daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi sebagai Regional Champion. Tahun lalu, BKPM telah mengimplementasikan PTSP – SPIPISE di 33 provinsi dimana target dalam kurun tiga hingga lima tahun dapat direalisasikan di 497 kabupaten dan kota. ] Endang/Bbs
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
45
TOPIK KORPORASI
PT Pelindo II :
Pelabuhan Sorong Terbaik di Pacifik
K
inerja Pelindo II pada 2010 dan 2011 ini semakin baik. Indikasinya antara lain terlihat dari laba bersih perusahaan. Jika tahun lalu laba bersih yang dibukukan mencapai Rp 1,26 triliun, tahun ini diprediksi akan tembus Rp 2 triliun. Pada semester pertama tahun ini Pelindo II sudah membukukan laba bersih sebesar Rp 970 miliar. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II R.J Lino, saat ditemui TOPIK di Kementerian BUMN, medio September lalu, biasanya pada semester kedua laba bersih lebih bagus dari semester pertama. Lino mengatakan, laba bersih ini didukung dari pelabuhan Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, dan car terminal yang cukup tinggi. Di sisi lain PT Pelindo II juga makin agresif mengembangkan sayapnya dengan mengembangkan maupun membangun pelabuhan baru. Misalnya untuk Kali Baru, tak tanggung-tanggung Pelindo II menganggarkan belanja modal sebesar Rp 3 triliun–Rp 4 triliiun, sedangkan Sorong masing-masing sebesar Rp 500 miliar dalam rentang
46
Investasi pembangunan pelabuhan di Sorong ditafsir senilai Rp 1 triliun. Pembangunan tidak melakukan reklamasi karena dibangun di lahan kosong sehingga tidak memerlukan biaya besar. Dan Pelabuhan di Sorong ini diharapkan menjadi pelabuhan terbaik di Pacific. waktu dua tahun. PT Pelindo II juga kemungkinan menggarap terminal di Batam dan Sumatra Utara . Lino mengatakan, penampungan mobil mencapai 60 ribu hingga 70 ribu mobil setahun di Sumatera. Pembangunan car terminal ini juga akan dilakukan di Sulawesi Selatan sekitar 40 ribu mobil setahun, Jawa Timur sekitar 150 ribu, Sumatera Selatan sekitar 60 ribu, dan Sumatra Utara sekitar 60 ribu dalam setahun. Lino mengisahkan, pada periode tahun 2007-2008 Pelabuhan Tanjung Priok kondisinya agak berantakan. Padahal volume di Tanjung Priok pada saat itu cuma 3,8 juta TEUs . Sementara saat ini kepadatannya sudah mencapai 6 juta. Artinya kondisi Priok saat ini, dari sisi keteraturan jauh lebih baik dari tiga tahun lalu. Walaupun dengan beban volume hampir dua kali lipat.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Tetapi, kata Lino, tetap saja ada batasnya, kalau Kali Baru tidak segera dibangun akan jadi masalah. Karena akan berdampak pada investor asing. Jika kondisi Tanjung Priok masih seperti sekarang akan sulit bersaing dengan pelabuhan lain. “Jika ingin mengalahkan Indonesia jangan bangun Tanjung Priok. Tidak ada investor yang mau datang ke sini. Padahal 70 % ekspor-impor di luar migas dan minning dilakukan melalui Priok,� ujar Lino. Jadi pembangunan Pelabuhan Kali Baru, selain memilki nilai ekonomis yang tinggi juga mempunyai nilai strategis. Kiprah Pelindo II tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga tengah bersiap untuk membangun beberapa pelabuhan lain, termasuk di Sorong. Pertanyaannya kenapa Sorong? Bukankah Sorong merupakan daerah terpencil?
TOPIK KORPORASI Ada jawaban menarik dari Rj Lino soal rencana pembangunan Pelabuhan di belahan Timur Indonesia itu. Pada awalnya, kata Lino, saat pertama kali digagas pembangunan Pelabuhan Sorong pada saat retreat di Bogor banyak orang yang mengatakan dia nekat. Karena volume Sorong saat itu hanya sekitar 25 ribu TEUs pertahun. Namun Lino berkeyakinan bahwa pembangunan Pelabuhan Sorong sangat diperlukan dan mendesak. Terutama untuk minimalkan biaya logistik dari Indonesia bagian timur. Paling tidak 50% biaya logistik akan bisa dihemat. Sebagai catatan, logistik performa indeks Indonesia nomor 75, jauh jika dibanding negeri tetangga seperti Singapura yang berada di posisi nomor dua. “Kita juga masih di bawah Malaysia dan Thailand,” imbuh Lino. Lino menilai, peringkat indeks logistiks Indonesia masih menempati posisi 75 dikarenakan belum transparannya informasi terkait barang-barang yang dikirim eksportir. Menurut Lino, sekarang ini logistik kita terpisah-pisah, sehingga jaminan bagi costumer yang ingin mengirim barangnya ke suatu alamat, itu tidak ada. Jika dia kirim barang ke Indonesia, masuk lewat pelabuhan, maka jadi blackbox. Karena itu Lino menekankan, hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi, berbeda dengan negara-negara lain yang sudah canggih dalam pengaturan sistem logistiknya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses ekspor-impor di Indonesia masih terbilang tinggi, sekitar 24% dari GDP. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 15% atau Jepang yang hanya 10%. "Terkait dengan cost, itu logistic cost kita kurang lebih sekitar 24% sedangkan Malaysia 15%, Amerika dan Jepang sebesar 10%," ujar Lino.
hari, Rotterdam 1,1 hari dan Singapura kurang dari 1 hari. Dengan penguatan konektivitas nasional melalui Indonesia Logistics Community Services (ILCS) diharapkan dapat membantu penurunan biaya logistiks dan mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung pencapaian tiga objektif konektivitas nasional secara serempak seperti menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah terpencil. Di sinilah peran Sorong sebagai pelabuhan transshipment sangat diperlukan sebagai penghubung pusat dan daerah terpencil. Pada bagian lain, investasi pembangunan pelabuhan juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp 1 triliun. Pembangunan ini tidak mahal karena tidak melakukan reklamasi dan dibangun di lahan kosong sehingga tidak memerlukan biaya besar. Dan pembangunan pelabuhan di Sorong ini diharapkan menjadi pelabuhan terbaik di Pacific. “Barang dari Papua Nugini, Kalidonia dan dari utara Australia itu bakal dikirim ke Sorong, karena di situ itu lokasinya sangat besar lagi, sehingga tidak perlu dryer porter lagi. kedalamannya mencapai 20 meter, lahannya hutan kosong, jadi tidak perlu ada reklamasi jadi tinggal bangun terminal saja oleh karena itu murah,” tutur Lino. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik sebesar 50%. Pihaknya akan
melakukan tender awal tahun depan. Pembangunan pelabuhan di Sorong ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk rakyat Papua.”Kalau tidak dibangun kasihan rakyat Papua karena biaya mahal,” kata Lino. Dalam membangun Sorong Pelindo II juga mengajak lima perusahaan kontainer yang mempunyai 95% market share di Indonesia untuk bekerja sama. Sehingga yang akan menggunakannya pun sudah jelas. Nah, kalau mereka yang pakai itu potensi transhipment kontainer yang menggunakan Pelabuhan Sorong bisa mencapai 700 ribu TEUs per hari. “Di sorong itu akan kita bangun satu pelabuhan yang panjangnya 500 meter, artinya kita bicara bukan 25 ribu lagi tapi 700 ribu, dan perusahaan besar antusias menyambut rencana pembangunan pelabuhan ini. Bahkan mereka tanya kapan dilaksanakan,” papar Lino. Rencananya Sorong akan dijadikan sebagai West Pasisifik Half Port. Barang yang dari New Guena, Kalidonia , termasuk yang dari utara Australia seperi Darwin, akan transit dulu ke Sorong. Artinya barang dari Australia yang mau ke Paris, Jepang maupun ke China akan singgah dulu di Sorong, begitu juga sebaliknya. Pembangunan pelabuhan di Sorong akan dimulai tahun depan. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan paling lambat selesai dalam waktu dua tahun. ] Amri
Di sisi lain, masa jeda (dwelling time) barang di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Dwelling time barangbarang impor itu bisa 5,5 hari. Hal ini membuat Indonesia tidak kompetitif jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki dwelling time sekitar 1,2
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
47
TOPIK KORPORASI
P
ersiapan diri yang dilakukan PT Bio Farma (Persero) tersebut terkait dengan peringatan dini yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada 20 September 2011 mengenai wabah polio di Cina yang diduga berawal dari Pakistan. Demikian disampaikan staf ahli Kementerian Kesehatan dr Triono Sundoro, Phd, di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Adapun persiapan diri menghadapi outbreak (wabah) polio yang dilakukan PT Bio Farma (Persero) melalui keunggulan vaksin polio yang telah memiliki Prakualifikasi WHO yang baru saja diperbaharui. Menurut Direktur Pemasaran Bio Farma, Sarimuddin Sulaeman, mutu vaksin polio buatan PT Bio Farma telah terjamin dari sisi kualitas dan keamanan, sehingga produk ini telah dipercaya untuk digunakan di 110 negara. Polio adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus liar polio yang dapat menimbulkan kelumpuhan, bahkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan pada masa Mesir Kuno yang digambarkan orang-orang sehat dengan kaki layu berjalan dengan tongkat. Vaksin Polio sendiri pertama kali ditemukan oleh Jonas Salk yang kemudian dikembangkan oleh Albert Sabin. Wabah (outbreak) polio pertama kali terjadi di Eropa pada awal abad ke-19. “Bio Farma merupakan perusahaan vaksin nasional yang mampu memenuhi kebutuhan vaksin polio di dunia. Pasokan vaksin polio dari Bio Farma ke dunia telah mencapai 1,4 juta dosis per tahun. Vaksin produksi Bio Farma telah diekspor ke beberapa negara Islam, seperti Iran, Nigeria, Pakistan, Mali, dan Burkino Faso, khusus untuk 2011,” tutur Sarimuddin. Sebagai langkah preventif menghadapi kemungkinan mewabahnya virus polio, Kementerian Kesehatan kembali mengadakan kampanye polio dan campak. Imunisasi polio tambahan akan diberikan kepada semua bayi dan balita berusia 0 sampai 59 bulan. Sedangkan imunisasi campak tambahan akan diberikan pada bayi dan balita berusia
48
PT Bio Farma
Antisipasi Wabah Polio Perusahaan vaksin nasional, PT Bio Farma (Persero) telah mempersiapkan diri bila penyakit polio yang saat ini mewabah di Cina menyebar ke Indonesia. 9–59 bulan. Para bayi dan balita harus tetap mendapatkan imunisasi tambahan untuk mencegah penyakit polio dan campak, meski mereka telah mendapatkan imunisasi lengkap. PT Bio Farma pun mendukung program tersebut dengan menyediakan stok produksi vaksin polio untuk bayi dan balita yang berlangsung pada 18 Oktober–18 November 2011 di 17 provinsi. Adapun ke-17 provinsi tersebut adalah Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan untuk provinsi lainnya, program ini telah dilakukan pada 2010.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia ini menargetkan minimal 95 persen bayi dan balita memperoleh imunisasi secara maksimal. Adapun jumlah dari sasaran untuk polio mencapai 15,2 juta anak dan campak mencapai 13,1 juta anak. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Pendistribusian tentu sesuai dengan permintaan dari masing-masing dinas kesehatan provinsi. Nanti provinsi yang menyalurkan ke daerah,” jelas Manajer Public Relation PT Bio Farma, N Nurlela. Pelaksanaan kegiatan imunisasi polio dan campak tersebut diantaranya melalui pos imunisasi, posyandu, puskesmas, bidan, dokter anak, klinik, maupun rumah sakit terdekat. ] Endang
TOPIK KORPORASI
P
elabuhan Indonesia (Pelindo) III berencana mengucurkan Rp 1,2 triliun hingga Rp 2 triliun untuk pengembangan infrastruktur fasilitas pelabuhan serta pembelian alat untuk bongkar muat peti kemas di Tanjung Perak, Surabaya. Diharapkan, penambahan fasilitas untuk handling peti kemas ini dapat mencegah penumpukan barang di terminal pelabuhan. Ke depan, handling atau penanganan peti kemas domestik akan dikonsentrasikan di Terminal Nilam. Adapun Terminal Jamrud akan dikonsentrasikan untuk handling curah. Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto mengatakan, tahun 2011 ini, Pelindo III juga berencana melakukan peralihan arus barang di beberapa terminal. Hal itu dilakukan, katanya, mengingat arus peti kemas, khususnya domestik, mengalami kenaikan yang cukup besar. Ditambahkan Edi, volume bongkar muat peti kemas secara umum meningkat. Hal tersebut ditandai oleh beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III, seperti di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dimana mengalami peningkatan sebesar
33 persen, sementara Terminal Peti Kemas Semarang mengalami kenaikan sebesar 7,8 persen. Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB) dimana arus peti kemasnya juga mengalami kenaikan 17 persen dan Pelabuhan Tenau Kupang yang juga mengalami hal yang sama sebesar 10,5 persen. Selain itu, lanjut Edi, pelabuhan yang mengalami peningkatan atau kenaikan volume bongkar muat peti kemas adalah Pelabuhan Bagendang Sampit yang naik 10 persen. Dikatakan Edi, nilai investasi ini untuk mendorong peningkatan layanan bongkar muat peti kemas, terlebih lagi volumenya yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Untuk investasi peralatan dan pengembangan layanan bongkar muat peti kemas, antara lain untuk sejumlah pelabuhan di bawah Pelindo III, pada 2011 naik sekitar 30 persen dari nilai investasi 2010 yang hanya Rp 722 miliar. “Manajemen Pelindo III serius mengembangkan layanan peti kemas. Karena tren arus bongkar muat peti kemas meningkat. Begitu juga dengan perluasan container yard, termasuk pengembangan dermaga multipurpose
Manajemen Pelindo III berencana mengembangkan layanan bongkar muat peti kemas di sejumlah pelabuhan yang dikelola perusahaan BUMN, khususnya yang berada di kawasan Indonesia Timur.
Pelindo III
Siap Berbenah Diri
menjadi fokus bagi peningkatan volume peti,” tutur Edi. Tercatat arus peti kemas selama semester I – 2011 di lingkungan PT Pelindo III mencapai 1,46 juta boks. Jumlah tersebut setara dengan Jumlah tersebut setara dengan 110 persen dari anggaran yang ditetapkan sebanyak 1,32 juta boks. Jumlah tersebut terdiri dari terminal konvensional dan terminal petikemas. Untuk terminal konvensional terealisasi sebanyak 766,330 boks atau 122 persen dari anggaran yang ditetapkan sebanyak 626,985 boks. Terealisasinya jumlah tersebut, kata Edi, dikarenakan di cabang Tanjung Perak cukup signifikan melayani pelayaran ke wilayah Timur sehingga berimbas pada meningkatnya arus peti kemas di cabang Lembar dan Maumere. Adapun untuk arus di terminal peti kemas terealisasi sebanyak 695.865 boks atau 100 persen dari anggaran yang ditetapkan, yakni sebanyak 696.366 boks. Edi merinci, beberapa terminal yang menyumbang jumlah tersebut adalah Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Di TPKS ini terealisasi sebanyak 129.126 boks atau sekitar 113 persen dari anggaran yang ditetapkan sebanyak 113.957 boks. Sementara itu, untuk volume arus barang, sampai dengan semester I – 2011, telah terealisasi dalam satuan ton sebanyak 46,13 juta ton atau 91 persen dari anggaran yang ditetapkan sebanyak 50,65 juta ton. “Ketidaktercapaian arus barang dalam satuan ton ini, utamanya, disebabkan karena menurunnya arus curah kering/ batubara di Banjarmasin yang hanya mencapai 5,79 juta ton (30 persen) dari anggaran 19,16 juta ton,” ucap Edi. Ke depan, Manajemen Pelindo III berencana mengembangkan layanan bongkar muat peti kemas di sejumlah pelabuhan yang dikelola perusahaan BUMN itu, khususnya yang berada di kawasan Indonesia Timur. Adapun beberapa pelabuhan yang akan dikembangkan layanan peti kemasnya tersebut berada di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Maumere dan Waingapu, dan di Nusa Tenggara Barat Lembar (Lombok) serta Badas (Sumbawa). ] Endang/Ant
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
49
TOPIK EKBIS
Penguatan Ketahanan Pangan dengan GP3K
M
enindaklanjuti Inpres nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi berbasis nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim, di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Lapangan Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu dilaksanakan acara Pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang dilaksanakan hari Rabu, 28 September 2011. Sebagai bentuk dukungan positif, disela-sela kesibukannya Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menyempatkan untuk menghadiri acara pencanangan tersebut. Turut hadir pula pada kesempatan tersebut para pejabat Perum Perhutani unit III Jawa Barat Banten, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para Muspida Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, para Tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Diawal sambutannya, Bupati Tasikmalaya mengucapkan terimakasih karena menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat pencanangan GP3K se-Jawa Barat, sehingga bisa menjadi pemacu bagi khususnya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih fokus dalam membangun sektor pertanian terutama
Untuk mengamankan pangan nasional, pemerintah meluncurkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Sebagai operator pelaksananya, Kementerian BUMN menunjuk empat perusahaan sebagai operator, yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Sriwidjaja beserta anak perusahaannya, dan PT Perhutani. tanaman pangan dalam rangka ketahanan, kemapanan dan keamanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk memanfaatkan lahan Perhutani namun harus dengan mengikuti aturan yang ada.
Selanjutnya disampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan melalui pendekatan GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa). Strategi ini dilakukan mengingat sebagian besar wilayah dan penduduk Kabupaten Tasikmalaya berada di pedesaan, sehingga perencanaan pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di pedesaan.
Di akhir acara, dilaksanakan pula simbolis penanaman padi oleh Bupati Tasikmalaya serta para pejabat yang hadir pada kesempatan tersebut.
Pada kesempatan yang sama Direktur Pengelola SDH dan PHR menyampaikan bahwa program GP3K merupakan pengembangan dari program intensifikasi diareal tumpangsari di kawasan hutan kemudian dengan pertimbangan optimalisasi produksi diputuskan untuk dicoba di luar kawasan hutan. Disampaikan juga bahwa Perhutani memberi kesempatan kepada
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.
50
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Sementara itu, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lumajang bersama Konsorsium BUMN yang terdiri dari Perum Perhutani, PT. Inhutani, PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Holding menyelenggarakan sosialisasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Pendopo Kabupaten Lumajang, Rabu, 5 Oktober 2011, pagi. Sosialisasi ini digelar, setelah sepekan Perum Perhutani mencanangkan GP3K di Kecamatan Candipuro. Dalam kegiatan sosialisasi yang diprakarsai Pemkab Lumajang ini, hadir DR H Sjahrazad Masdar, MA Bupati
TOPIK EKBIS jagung, bisa dipacu melalui GP3K. Kegiatan ini juga akan berhasil, apabila didukung oleh semua pihak pemangku kepentingan, baik di hulu, on farm maupun hilir.
Bupati Lumajang, DR.H Sjahrazad Masdar MA
Lumajang, jajaran Muspida, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kepala UPT Pertanian Se-Kabupaten Lumajang, HKTI dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Dalam kesempatan membuka kegiatan sosialisasi ini, DR H Sjahrazad Masdar, MA Bupati Lumajang berharap agar GP3K yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara petani dengan konsorsium 6 BUMN ini, benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani. ”Petani seringkali dihadapkan pada persoalan sulitnya mendapatkan pupuk dan bibit. Persoalan itu jangan sampai terjadi. Saya akan bekerja keras agar Lumajang tidak akan terjadi kelangkaan pupuk dan bibit,“ demikian kata Masdar ketika memberikan sambutannya. Untuk itu, Bupati Lumajang menginstruksikan kepada Ir Paiman Kepala Dinas Pertanian bersama jajarannya, termasuk ke tingkat petani, untuk mendukung penuh pelaksanaan GP3K. “Seluruh jajaran harus berupaya keras melalui gerakan ini, selain dapat meningkatkan produksi pangan, juga menjadikan Lumajang pemasok bahan pangan, utamanya beras di Jawa Timur,” urai Masdar. Harapan agar terjadi peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan dengan komoditas utama berupa padi, kedelai dan
perhektar, yang berarti ada kenaikan 1 ton,” kata Ir Nur Falakih, MM.
“Tidak hanya petani yang menjadi obyek kegiatan ini. Tapi, Pemkab Lumajang juga harus berkoordinasi dan bersinergi dengan 6 BUMN sebagai pelaksana GP3K,” tegas Masdar seperti dikutip Suarasurabaya.net.
Tahun lalu, lanjutnya, produksi padi di Jawa Timur turun, karena adanya iklim ekstrim. Bahkan turunnya angka produksi padi merata di seluruh Indonesia. Sampai-sampai, untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia, pemerintah harus impor dari luar negeri yang memicu kenaikan harga.
Pada kesempatan itu pula, Bupati Lumajang juga menyampaikan, jika setiap warga masyarakat harus bangga sebagai petani. Hal ini disampaikan, bahwa jasa petani tidak bisa dikesampingkan begitu saja. ”Kita ini makan dari petani. Dan, sekarang kita harus betul-betul memperhatikan para pertani, karena negara ini sangat berpotensi. Agar, kita tahu bagaimana cara untuk mengembangkan lahan supaya menjadi produktif,” bebernya.
Menghadapi musim depan, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 yang mengamanatkan kepada semua pihak, untuk mensukseskan GP3K ini. Di mana, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi Tahun 2011 ini, akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lumajang dengan luas lahan 2.861,4 hektar yang akan ditanami palagung, yang terdiri dari padi, kedelai dan jagung.
Diceritakan Bupati, dirinya ketika menjabat sebagai Mantri Polisi di Kecamatan Kunir puluhan tahun lalu, pernah mencoba menjadi petani. ”Saya sewa lahan satu hektar, ternyata gagal karena hanya dapat dua ton lantaran kebanyakan yang ngasak. Tidak mudah jadi petani itu, dan saya akui tidak berbakat menjadi petani. Saya coba beternak, gagal juga. Berkebun, lumayan bisa dan menguntungkan,” urai Bupati Masdar.
GP3K sendiri dilatarbelakangi pula oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia sebaiknya memiliki surplus 10 juta ton beras untuk mengamankan pangan nasional. Pencapaian yang memang tidak mudah, namun juga bukan tidak bisa dilakukan. “GP3K merupakan bagian dari ketahanan pangan, bagian dari P2BN, Peningkatan Produksi Beras Nasional. Gerakan ini memang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan,” jelas Udhoro Kasih Anggoro, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Selain padi, program ini pun mencakup jagung, kedelai, dan sapi.
Sebelumnya, Ir. Nur Falakih, MM Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Kantor Pertanian Propinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan, jika produksi beras di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2011 ini, masih berada di urutan ke 12 di seluruh Jawa timur. Dengan jumlah produksi gabah kering giling mencapai 393.402 ton dengan angka produktivitas gabah perhektar berada di urutan Ke 28 di Jawa timur. ”Untuk produksi beras rata-rata di Jawa Timur mencapai 59,29 Kwintal, sedangkan untuk Kabupaten Lumajang baru mencapai 54,77 kwintal saja. Makanya dengan adanya GP3K ini, kami sangat berharap agar Lumajang ke depan bisa menaikkan angka produksi gabah dari 6 ton perhektar menjadi 7 ton
Sesuai dengan namanya, GP3K melibatkan korporasi, yang dalam hal ini adalah BUMN sebagai pelaksananya. Saat ini, Kementerian BUMN menunjuk empat perusahaan sebagai operator, yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Sriwidjaja beserta anak perusahaannya, dan PT Perhutani. Keempat perusahaan ini ditugaskan melakukan pendampingan sejak awal tanam hingga panen pada 570 ribu hektar lahan sawah. Per 17 September 2011, realisasi lahan tanam padi seluas 348.661 ha atau 61,17% dari target program. ] Syarif/Mirza
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
51
TOPIK EKBIS
Dampak Psikologis Pasca BI Rate Turun 6,5% Setelah selama delapan bulan ditahan di 6,75%, Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan BI Rate 25 bps menjadi 6,5%. Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, keputusan BI tersebut memberikan dampak psikologis pada capital outflow.
R
apat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,5%. “Secara psikologis, memang ada pengaruhnya. Sangat mudah dihitung, tinggal menghitung apakah 6,5% itu reasonable, menarik atau terlalu rendah," kata Darmin dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2011. Namun, sergah Darmin, jika BI rate dipertahankan 6,75% terlalu tinggi di tengah inflasi yang 4,5% sampai 4,6%. “Kecuali kalau kita memperkirakan inflasi tahun depan lebih tinggi lagi. Policy rate saat ini reasonable, memang ada pengaruh psikologisnya," tegasnya. Darmin juga menjelaskan bahwa
52
langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Ke depan, kata Darmin, Dewan Gubernur BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global, menempuh respon suku bunga, serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut. Pada bagian lain, Dewan Gubernur BI juga terus mewaspadai tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global, serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiskal di Eropa dan AS. Perhatian terutama ditujukan pada dampak
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
jangka pendek melalui jalur financial berupa lemahnya saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio (capital reversals) oleh investor global dari emerging economies, termasuk Indonesia. Sementara itu, kinerja perekonomian global, dikatakan Darmin, terindikasi melemah seperti tercermin pada perlambatan kegiatan produksi dan penjualan ritel yang disertai dengan tingkat keyakinan konsumen yang melemah di negara maju dan koreksi sejumlah harga komoditas internasional. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai mereda, meski inflasi negara emerging markets masih relatif tinggi. Sehingga terjadi pergeseran respon kebijakan moneter ke arah netral atau akomodatif. Ke depan, secara keseluruhan Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Sementara di sektor keuangan, lanjutnya, tingginya ekses likuiditas global dan persepsi risiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negaranegara emerging economies, termasuk
TOPIK EKBIS Indonesia. Baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio. Untuk sektor perbankan, Darmin menilai fundamental ekonomi dan perbankan nasional tetap kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Disebutkan Darmin, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 diperkirakan akan lebih tinggi, terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi. Sehingga secara keseluruhan tahun 2011 dapat mencapai 6,6%. “Sejauh ini, dampak gejolak ekonomi global lebih dirasakan di pasar keuangan. Sementara sektor riil relatif belum terpengaruh,” kata Darmin. Namun, perekonomian global yang melemah diperkirakan akan mempengaruhi kinerja ekonomi domestik pada tahun 2012, baik melalui dampaknya pada pasar keuangan maupun terhadap kegiatan perdagangan internasional. Darmin juga memperkirakan stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik, sebagaimana tercermin pada tingginya risiko kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8%, dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5 %. Lebih lanjut dikatakan Darmin, pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2012 diperkirakan berada di sekitar 6,5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat dan investasi yang meningkat. “Namun, ekspor akan menghadapi tekanan,”
ujarnya seraya menambahkan, secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diperkirakan akan tumbuh dengan baik. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian, dikatakan Darmin, terus berlanjut. Tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,8% (yoy) hingga akhir September 2011. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendorong fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dengan mendorong ke arah pertumbuhan kredit produktif, sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.
NPI Diperkirakan Surplus
Pada kesempatan itu, Darmin Nasution juga menjelaskan terkait Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2011 yang diperkirakan
kembali surplus setelah mengalami tekanan akibat terjadinya aliran modal keluar pada triwulan sebelumnya. “Secara keseluruhan tahun 2011, NPI diperkirakan akan tetap surplus yang cukup besar. Surplus NPI ini diperkirakan akan tetap berlangsung pada 2012, terutama didukung oleh surplus transaksi modal dan financial yang terus meningkat. Baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung,” jelas Darmin panjang lebar. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir September 2011 tercatat sebesar 114,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut, kata Darmin, lebih dari cukup untuk mendukung ke stabilan nilai tukar rupiah. Darmin mengakui, nilai tukar rupiah pada triwulan III-2011 mengalami tekanan, khususnya pada bulan September 2011. “Pada triwulan III-2011, nilai tukar rupiah melemah 2,42% (ptp) menjadi Rp 8.790 per dolar dengan volatilitas yang meningkat,” kata Darmin. Namun, lanjutnya, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar mata uang negara kawasan. Tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya faktor risiko global akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Selain itu, meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi pembayaran impur turut menekan nilai tukar rupiah, guna mendukung terpeliharanya kestabilan makroekonomi. ] Rif/Mirza
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
53
TOPIK POLITIK
P
artai politik saat ini menjadi mesin korupsi yang ganas. Parpol juga menjadi broker proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di kementerian dan lembaga negara. Rendahnya akuntabilitas keuangan parpol menjadi gejala awal institusi itu menjadi mesin korupsi yang ganas. Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Teten Masduki mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menginformasi bahwa parpol menjadi mesin korupsi yang sangat ganas. Menurut Teten, keuangan parpol yang tidak bisa diaudit menjadi gejala ada sumber-sumber keuangan mereka yang mencurigakan, bahkan kemungkinan diperoleh secara ilegal. “Laporan keuangan parpol yang tidak dapat diaudit ini hanya sebuah gejala di mana mereka tidak mau ketahuan sumber-sumber keuangannya dari mana dan dipakai untuk apa. Nah, inilah yang kami curigai sumbernya dari dana-dana korupsi,� kata Teten.
54
Partai Politik Sarang Peraup Dana APBN Dengan power politik yang begitu kuat saat ini, partai politik yang sejatinya sebagai instrumen demokrasi berubah menjadi wadah untuk meraup dana masyarakat lewat APBN untuk kepentingan kelompoknya. Di sisi lain akses untuk mengaudit penggunaan dana tersebut sangat sulit. Teten mengatakan, saat ini sulit mendorong akuntabilitas keuangan parpol. Penyebabnya parpol juga tidak ingin diketahui mendapatkan sumbersumber dana illegal, seperti dari praktik korupsi. “Mendorong akuntabilitas keuangan parpol ini susah dijalankan karena akan terlihat sumber-sumber dana illegal,� katanya. Kalaupun saat ini keuangan parpol yang bersumber dari APBN bisa diaudit, kata Teten, hal itu hanya pada biaya rutin, seperti pengeluaran untuk sekretaris kantor hingga gaji pegawai.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Menurut dia biaya untuk kegiatan politik, seperti kampanye diperoleh parpol dari aktivitas state capture atau persekongkolan bisnis dan politik untuk menyedot dana publik lewat proyekproyek pembangunan di kementerian dan lembaga. Sekretaris Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Tarkosunaryo mengatakan, keuangan parpol belum bisa diaudit. Menurutnya, dari laporan audit akuntan publik untuk dana kampanye saja sudah jelas terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat parpol pas-pasan. Laporan
TOPIK POLITIK dana kampanye parpol dibuat hanya satu atau dua lembar dan tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Akuntan publik , kata Tarkosunaryo, biasanya hanya melakukan audit terhadap dana kampanye secara terbatas. “Kalau tidak ada pembatasan, tidak mungkin akuntan publik mau mengaudit dan menyatakan tidak ada masalah. Sekarang dana kampanye bisa diaudit akuntan publik karena sudah ada perjanjian, apa saja yang akan diaudit,� katanya. Buruknya keuangan parpol, ujar peneliti Indonesia Corruption Watch Apung Widadi, sebenarnya tercermin dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi parpol, seperti Nazaruddin, hingga ada dugaan mafia anggaran di DPR. Selama ini parpol cenderung mengabaikan laporan keuangan yang akuntabel meskipun sebagian dana mereka berasal dari APBN.
Hancurnya Citra
Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan citra positif politisi di mata masyarakat hancur, merosot drastis. Selama enam tahun sejak survei yang sama dilangsungkan pada tahun 2005, LSI menemukan penurunan mencapai angka 21 persen. LSI mencatat tahun 2011 ini, hanya 23,4 persen yang menganggap positif citra politisi. Sisanya, sebanyak 51,3 persen menyatakan buruk atau sangat buruk dan 25,3 persen memilih tidak
tahu atau tidak menjawab. Di tahun 2005, 44,2 persen responden menilai kerja politisi masih relatif baik. "Banyak responden menyatakan politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era Orde Baru," ujar peneliti LSI, Ardian Sopa, saat menggelar konferensi pers "Badan Anggaran DPR dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik" di kantor Lingkaran Survei Indonesia, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu, 2 Oktober 2011. Survei sendiri diadakan pada tanggal 5-10 September 2011 dengan responden sebanyak 1.200 orang. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling (acak), dengan wawancara tatap muka langsung dengan kuesioner dan margin of error 2,9 persen. Selain itu, survei juga dilengkapi riset kualitatif melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan analisis media. Ardian menjelaskan jenis korupsi di era Reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru berbeda. Hal itu terutama di enam tahun terakhir, adanya pemain baru yang powerful, yaitu oknum lintas partai yang di Badan Anggaran DPR. "Seiring dengan menguatnya aneka partai di era reformasi, menguat pula oknum multi partai itu dalam memainkan anggaran negara. Oknum di Badan Anggaran DPR ini dipercaya menjadi hulu dari jaringan korupsi yang melanda aneka kementerian saat ini," katanya. Politisi yang dimaksud dalam riset tersebut terbatas pada tokoh yang dipilih rakyat dalam pemilu seperti anggota dan pimpinan DPR, DPRD, gubernur, walikota, bupati dan presiden. Termasuk, pengurus atau anggota partai politik, serta para menteri yang umumnya banyak yang berasal dari partai politik. Menurut LSI, penurunan tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, diproses dan
Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia.
ditahannya kepala daerah, anggota DPR dan mantan anggota DPR, menteri dan mantan menteri untuk kasus korupsi, dalam jumlah yang tak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. "Dari politik daerah, ada 125 kepala daerah jadi tersangka, terdakwa atau terpidana masalah korupsi, seperti mantan Gubernur Kaltim Suwarna dan mantan Bupati Kukar Syaukani," katanya. "Di tingkat politik pusat, sebanyak 19 anggota DPR dan mantan anggota DPR sudah ditahan dalam kasus cek pelawat Miranda Goeltom. Wakil rakyat ini dianggap melakukan korupsi secara berjamaah, berkomplot bersama-sama. Kini sedang diproses pula oknum dari Badan Anggaran DPR oleh KPK," ujar Ardian. Kedua, munculnya pemain baru yang powerful dalam mafia jaringan korupsi, oknum di Badan Anggaran DPR. "Diyakini oknum di DPR ini menjadi hulu dari persekongkolan politisi tingkat tinggi untuk melakukan kejahatan," ucap Adrian. Ketiga, berbeda juga dengan era sebelumnya, saat ini berkembang media sosial seperti Twitter, Facebook, milis, grup BlackBerry Messenger. "Suka atau tidak mayoritas pemain social media ini adalah pribadi yang bebas, dan cenderung kritis terhadap keadaan," katanya. ] Gk/VN/Kmps
Apung Widadi, peneliti Indonesia Corruption Watch.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
55
TOPIK POLITIK
Malaysia Mencaplok Indonesia Meradang Hubungan dua negara serumpun kembali memanas. Pemicunya apa lagi kalau bukan ulah Malaysia yang kembali berulah dengan mencaplok wilayah teritorial Indonesia. Ini terkait patok perbatasan di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diklaim sebagai wilayahnya. dengan alasan pulau tersebut masuk wilayah Malaysia. Sehingga menurut Hasanuddin Indonesia kehilangan 1.400 hektar tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. Untuk diketahui, Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.
G
ubernur Kalbar, Cornelis, sejak dua pekan lalu sudah mengungkapkan kegelisahannya atas pencaplokan wilayah tersebut, yang luasnya sekitar 1.499 hektar. Di Tanjung Datu, sekitar 80 ribu meter persegi lahan di pantai juga dicaplok. "Sebagai gubernur, saya tak akan menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Malaysia. Kita harus tetap mempertahankan tanah itu," demikian ditegaskan Cornelis, yang keyakinannya soal kepemilikan Camar Bulan mengacu pada Traktat London 1824 yang jelas memasukkan Camar Bulan sebagai wilayah Indonesia. Adalah anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin yang pertama kali meledakkan masalah ini. Pada saat kunjungan Komisi I DPR ke daerah perbatasan di Kalimantan Barat, Hasanudin mendapat keluhan dari masyarakat di perbatasan pulau Camar Bulan kalau mereka diusir oleh tentara patroli kerajaan Malaysia
56
Di antara isi perjanjian mencakup batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershead. Maksudnya, yang menjadi tanda pemisah adalah aliran sungai atau gunung, deretan gunung, dan batas alam dalam bentuk punggung pegunungan. Yang jadi persoalan, ada kesepahaman antara Indonesia-Malaysia yang dihasilkan dari pertemuan Kinabalu (1975) dan Semarang (1978) yang memasukkan Camar Bulan sebagai wilayah Malaysia, tepatnya di patok batas A 88 sampai patok A 156. Akibat MoU itu, garis perbatasan yang semula merupakan garis lurus, berubah menjadi cekung ke dalam wilayah Indonesia. Malaysia ngotot mempertahankan Camar Bulan dengan mengacu pada MoU tersebut, yang sejatinya belum diratifikasi. Kasus Camar Bulan ini menjadi tanda tanya besar, mengapa Indonesia melunak dan mengikuti kemauan Malaysia dalam pertemuan di Semarang 1978? Apakah pemerintah ketika itu memahami betul kondisi lapangan di Camar Bulan, dengan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
sejumlah bukti otentik yang menunjukkan kepemilikan RI atas wilayah tersebut, atau justru melunak akibat tekanan atau kepentingan politik sehingga mengorbankan kedaulatan negara? Persoalan tapal batas di Camar Bulan bukanlah "bom waktu" satu-satunya yang mengindikasikan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap wilayah perbatasan. Tak hanya dengan Malaysia, RI masih punya sejumlah masalah perbatasan dengan enam negara lainnya, yakni Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Thailand, dan India. Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia menunjukkan betapa lemahnya pemerintah dalam menjaga kedaulatan. Satu di antara pertimbangan badan arbitrase internasional ketika memutuskan Sipadan-Ligitan masuk wilayah Malaysia adalah negara itu sudah lebih lama melaksanakan kegiatan pembangunan di sana, termasuk mengentas masyarakatnya. Sementara Indonesia hanya mengklaim, tapi tidak mampu menunjukkan bukti keberadaannya di wilayah tersebut. Sehingga ada kekhwatiran, Camar Bulan akan benar-benar lepas. Saat ini, ibaratnya dusun itu sudah ada di genggaman Malaysia melalui MoU Semarang 1978, dan Indonesia mencoba merebutnya kembali dengan mengacu pada Traktaat London 1824. Pada kondisi saat ini, Malaysia sudah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan Camar Bulan, di antaranya menggerakkan pasukan Rela untuk menjaga wilayah perbatasan tersebut. Menurut informasi dari warga di sana, sedikitnya 3.000 anggota pasukan Rela bertugas di wilayah yang dicaplok tersebut.
TOPIK POLITIK Sangat disayangkan, kita tersadar Camar Bulan dicaplok setelah 33 tahun. Dan, sudah terlambat kalau baru sekarang kita menggerakkan sekitar 170 kepala keluarga atau sekitar 700 jiwa di sana untuk beraktivitas di kawasan sengketa. Pemerintah pusat pun kini seolah lepas tangan.
salah wilayah kita dicaplok negara lain."
Namun, pengamat militer dan pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswati Pramodhawardani menilai masalah ini hanya soal teknis semata. Menurut dia, ada masalah lebih mendasar yang perlu dibenahi pemerintah menyikapi masalah tapal batas ini.
Selain itu, dia juga mendesak agar dibuat grand design penyelesaian batas negara yang bersifat jangka panjang dan saling terhubung satu sama lain.
"Semua bermuara pada pemahaman NKRI. Kita perlu membenahi cara pandang terhadap ruang kehidupan bernegara NKRI," kata Jaleswari. Dia menilai langkah penyelesaian tapal batas negara RI selama ini hanya bersifat jangka pendek dan sangat reaktif. "Tidak pernah memecahkan persoalan," katanya. Peneliti LIPI ini menegaskan, jika pemerintah memandang NKRI adalah harga mati, maka implementasinya harus bersesuaian. "Artinya, tak boleh sejengkalpun tanah Indonesia diambil negara lain," tegasnya. Hal ini kemudian diterjemahkan dengan memastikan batas negara dan menjaganya dengan ketat. "Kita kan tidak, terus saja berkutat dengan ma-
Jaleswari menegaskan, jika Indonesia tidak ingin terus dirongrong persoalan ini di masa depan, sejumlah kementerian yang terlibat harus duduk bersama. "Tidak bekerja sendiri-sendiri dan tumpang tindih," katanya.
Belum Ada Kesepakatan
Sementara itu Kementerian Luar Negeri menyatakan belum ada kesepakatan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan Pantai Datu, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, wilayah itu masih berada dalam tahap perundingan antara kedua negara.
dirundingkan dengan Malaysia," kata dia. Namun, kata dia, bukan berarti batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia tidak jelas. Menurut dia, Indonesia telah memiliki klaim tentang batas-batas perairan itu. "Kita punya klaim, cuma belum ada kesepakatan dengan Malaysia," kata dia. Sementara itu, lanjut dia, perbatasan darat di Camar Bulan telah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, Tene mengaku belum bisa memastikan apakah benar-benar telah terjadi pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia. "Oleh karena itu, kita saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari instansi yang menangani perbatasan di sana," kata dia.
"Untuk perbatasan darat sudah ada kesepakatan perbatasan, kemudian untuk Tanjung Datu itu terkait perbatasan laut masih dalam perundingan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michele Tene.
"Kita tunggu laporan itu, ada dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan ada aspek dari aparat keamanan juga,". Menurutnya, jika dalam laporan itu memang terdapat bukti pelanggaran, maka pemerintah secara resmi bisa mengajukan protes ke pemerintah Malaysia. "Kita tunggu dulu hasil verifikasinya," kata dia.
Menurut dia, ada tiga komponen dalam perjanjian batas wilayah laut, yaitu batas landas kontinen, laut wilayah, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selama ini, baru ada kesepakatan terkait batas landas kontinen yang dibuat pada 1969. "Untuk laut wilayah dan ZEE masih
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta patok batas antara Indonesia dan Malaysia tidak sesuai dengan Traktat London tahun 1824. Dia mengaku mendapatkan data garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia berubah. ] Gk/Vn
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
57
TOPIK NASIONAL
Nasib Hutan di Sisa Kepemimpinan SBY Presiden mengajak dunia bisnis berpikir inovatif untuk menciptakan keseimbangan antara memperoleh manfaat ekonomi dan memastikan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan global.
I
ndonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia. Luas hutan tersebut dulu mencapai 113 juta hektar dan terus berkurang drastis akibat kebodohan oknum-oknum tertentu yang selalu haus uang dengan membabat dan menggunduli hutan demi mendapat keuntungan yang besar tanpa melihat dampak bagi lingkungan global. Tak dipungkiri, keberadaan hutan amat penting. Jika tidak ada hutan, kita semua akan bernapas di udara tercemar dan hidup di dunia yang jauh lebih panas. Hutan menyimpan keanekaragaman hayati dan hewani "Yang paling penting, jika bukan karena manfaat yang hutan berikan, maka cara hidup kita, rakyat kita, perekonomian
58
kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita akan jauh lebih miskin," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kunci pada Konferensi Hutan Indonesia, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 27 September lalu. Konferensi bertemakan 'Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Tuntutan Makanan, Serat, Bahan Bakar, dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang (REDD+)'. Presiden SBY mengingatkan, enam bulan lalu, di tempat yang sama, ia berbicara di hadapan Konferensi Bisnis Lingkungan atau konferensi B4E. Presiden mengajak dunia bisnis berpikir inovatif untuk menciptakan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
keseimbangan antara memperoleh manfaat ekonomi dan memastikan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan global. Dalam Konferensi Hutan Indonesia yang diselenggarakan oleh Centre for International Forestry Research (CIFOR) tersebut, Presiden menyatakan bahwa tiga tahun terakhir masa jabatannya akan didedikasikan untuk mengamankan hutan hujan tropis negerinya. “Saya akan melanjutkan kerja saya dan mendedikasikan tiga tahun terakhir masa jabatan saya sebagai Presiden untuk terus mendukung dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan hutan di Indonesia. Kalau bukan manfaat yang diberikan oleh hutan kita, maka cara hidup, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan kita pastilah akan menjadi jauh lebih miskin,� demikian disampaikan Presiden. Presiden mengungkapkan, dia tidak ingin menceritakan kepada cucunya, Almira, bahwa semasa hidupnya, khususnya kini sebagai Presiden RI, tidak dapat mengamankan hutan Indonesia dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. “Saya tidak ingin menceritakan kepadanya kisah sedih tentang harimau, badak, dan orangutan yang akhirnya punah seperti dinosaurus,�
TOPIK NASIONAL tandas Presiden Yudhoyono. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% -41% dengan bantuan internasional telah menempatkan Indonesia di garis terdepan upaya global terkait perubahan iklim. Hutan Indonesia tidak hanya berperan penting di arena global dalam mengurangi laju perubahan iklim karena banyaknya jumlah karbon yang tersimpan di dalamnya, namun hutan juga penting untuk membantu Indonesia beradaptasi dengan iklim yang berubah. Secara global, pembukaan hutan menyumbangkan 20% emisi gas rumah kaca dunia, namun di Indonesia proporsinya mencapai 85%, yang membawa Indonesia menjadi penyumbang gas rumah kaca tertinggi di dunia. Tujuan Konferensi Hutan Indonesia: Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Kayu, Energi, dan REDD+ ini adalah untuk menyediakan kesempatan bagi para peserta yang hadir, yang mencapai 900 peserta dimana lebih dari separuhnya adalah para tokoh dari berbagai sektor, untuk secara terbuka mendiskusikan tantangan dan kesempatan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola hutannya secara lestari dan merupakan wadah kerjasama antara pihak publik dan swasta dalam menemukan arah pembangunan yang lestari. Turut hadir pula dalam koferensi ini Erik Solheim, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia, di mana Norwegia telah menandatangani Letter of Intent dengan pemerintah Indonesia terkait dukungan sebesar US$ 1 miliar untuk pencapaian target tersebut. “Saya kira Konferensi Hutan Indonesia berupaya mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan membawa pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil dan dunia akademis untuk duduk bersama. Saya harap kita akan menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama memetakan masa depan yang lebih hijau” tutur Erik Solheim. Sementara Direktur Jenderal CIFOR, Frances Seymour mengungkapkan bahwa selama 18 bulan terakhir
ini telah ada banyak perbincangan mengenai masa depan hutan Indonesia, terutama dengan diumumkannya moratorium ijin pembukaan hutan dan lahan gambut. Sebagian kalangan bisnis, kata Frances, khawatir bahwa moratorium tersebut akan membatasi pertumbuhan ekonomi, sementara beberapa pemerhati lingkungan kecewa karena sempitnya moratorium dan banyaknya pengecualian di dalamnya. Frances lantas menekankan, “Namun ikrar Presiden dalam pembukaannya mendapat sambutan hangat dan dukungan luas pada konferensi ini, ada beberapa peluang untuk “samasama menang” dalam mempersatukan pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan ditetapkannya tahun 2011 sebagai tahun Hutan Internasional oleh PBB, kami berharap konferensi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemetaan jalan menuju masa depan yang tidak hanya menjaga hutan dan iklim namun juga mendukung pembangunan yang setara dan lestari bagi Indonesia, sebuah tujuan yang kami percaya dapat tercapai.” Pada bagian lain, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan global, kebutuhan akan pangan, serat, dan energi akan meningkat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, jelas Hadi Daryanto, hutan tanaman adalah alternatif yang paling ideal untuk menjawab persoalan
perubahan iklim. Dalam pembangunan hutan, kata Hadi Daryanto, tanaman bisa dimanfaatkan lahan di sela tegakan pohon untuk ditanam berbagai tanaman pangan. Jenis tumbuhan untuk hutan tanaman juga bisa dipilih yang merupakan tanaman pangan, seperti sukun dan sagu. Untuk menjawab kebutuhan energi, bisa dipilih jenis tanaman yang menghasilkan bahan bakar nabati, misalnya nyamplung. Kayu yang dihasilkan dari hutan tanaman, terang Hadi Daryanto, juga bisa diolah menjadi wood pellet yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengalokasikan 9,1 juta hektar hutan terdegradasi yang masih terbuka untuk investasi baru hutan tanaman yang dikelola perusahaan dalam skema hutan tanaman industri (HTI). Selain itu, sebanyak 5,5 juta hektar lainnya dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman skala kecil yang dikelola masyarakat dalam skema hutan tanaman rakyat (HTR). Semoga keseriusan Presiden SBY memperhatikan keberadaan hutan Indonesia, berjalan linier dengan dukungan pihak-pihak terkait, tak terkecuali masyarakat. Sehingga kita tak serta merta memetik keuntungan ekonomi dari hasil hutan, tapi juga memperhatikan pelestariannya. ] Syarif/Tedy/Gaus
Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
59
TOPIK NASIONAL
e-KTP
Kunci Sukses Demokratisasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, setiap warga negara harus sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) paling lambat akhir tahun 2011. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, NIK harus terimplementasi dalam waktu lima tahun sejak UU berlaku.
melaporkan pelaksanaan rekomendasi KPK tentang e-KTP kepada Presiden SBY. “Telah kami laporkan kembali kepada Presiden dengan surat Mendagri 28 September 2011 tentang laporan dan penjelasan terhadap rekomendasi KPK,” jelasnya. Lebih lanjut dipaparkan Doni, untuk menghilangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda maka Kemendagri menggunakan pemindai sidik jari (biometrik). Sementara untuk pengawasan tender proyek senilai Rp 6,6 triliun itu, Kemendagri juga telah menggandeng Lembaga Kebijakan Pengawasan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana rekomendasi KPK.
U
ntuk mengejar target itulah, berbagai upaya terus dilakukan, baik dalam hal penambahan perangkat, perbaikan, perangkat, maupun melakukan konsultasi dengan pihak lain semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal penambahan dan perbaikan perangkat, dilakukan Kemendagri dalam rangka peningkatan mutu layanan bagi masyarakat. Diharapkan, dengan penambahan dan perbaikan perangkat, maka target pendataan penduduk bisa diselesaikan tepat waktu, yakni akhir 2011. Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menilai, program e-KTP merupakan kunci sukses demokratisasi. Menurutnya, hasilnya bisa dipakai sebagai basis data pemilih dalam Pemilu 2014 maupun pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Sebab itu, pemerintah diminta lebih serius menyukseskan program pendataan penduduk melalui sistem online tersebut. “Karena ini (e-KTP)
60
membantu kita menciptakan demokrasi yang sehat. Kenapa demikian? Kan ketahuan jumlah pemilih yang sebenarnya,” kata Marzuki beberapa waktu lalu. Sementara itu, terkait dengan enam rekomendasi KPK perihal proyek e-KTP, Kemendagri mengirim utusan untuk menemui pimpinan KPK pada 5 Oktober 2011 . Juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenek, menyatakan, bahwa dirinya dan Kepala Biro Hukum Kemendagri Yuhdan Arif diutus Mendagri Gamawan Fauzi menemui Wakil Ketua KPK, M Jasin. Di hadapan M Jasin, dua pejabat Kemendagri itu membeberkan progres pelaksanaan rekomendasi KPK. “Kami sudah klarifikasi, Alhamdulillah, dapat dipahami oleh Pak Jasin bahwa enam rekomendasi KPK kepada Kemendagri sejatinya telah kami laksanakan semua,” tutur Reydonnizar kepada wartawan. Menurut birokrat yang akrab disapa Doni itu, Mendagri juga sudah
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Sementara untuk evaluasi proyek, Kemendagri juga telah membentuk tim evaluasi. “Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim supervisi yang keanggotaannya terdiri dari Kemendagri, Polri, dan BPPT,” tandas Doni. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, M Jasin menyatakan, KPK sampai dua kali mengirim surat ke Presiden perihal diabaikannya rekomendasi KPK tentang e-KTP oleh Kemendagri. Enam rekomendasi yang diabaikan itu antara lain, pertama, perlunya dilakukan penyempurnaan grand design e-KTP. Kedua, Kemendagri diminta menyempurnakan aplikasi sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia. Caranya dengan melakukan percepatan migrasi non-SIAK ke SIAK. Rekomendasi ketiga, agar Kemendagri memastikan terjadinya jaringan pendukung komunikasi data online atau semi online diantara kabupaten/kota. Keempat, KPK meminta Kemendagri melakukan pembersihan data kependudukan, dengan penggunaan
TOPIK NASIONAL biometrik sebagai media verifikasi sehingga dihasilkan NIK tunggal. Kelima, basis realisasi e-KTP adalah database kependudukan yang benarbenar bersih dan sudah ada jaminan NIK tunggal. Adapun rekomendasi keenam, pengadaan e-KTP harus dilakukan dengan cara lelang elektronik dan hendaknya dikawal ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPPP). Sebelumnya, pada awal tahun 2011 ini, Mendagri Gamawan Fauzi juga pernah mendatangi kantor KPK. Dia meminta KPK mengawasi jalannya proyek pengadaan Single Identity Number (SIN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang kini lebih dikenal dengan proyek e-KTP. Saat itu, Gamawan meminta KPK membantu mengawasi dari awal sehingga tidak terjadi dugaan korupsi dalam pengadaan barang e-KTP. Sebab, nilai proyek ini sangat besar, sekitar RP 6,6 triliun.
Apakah e-KTP?
e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No 23 Tahun 2006 tentang Adminduk). Dengan demikian, seseorang tidak akan memiliki identitas ganda, dan berbagai polemik terkait data kependudukan akan sirna. Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata,
DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena biayanya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik lain; bentuknya dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores; dan unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar. Selain tujuan yang hendak dicapai, e-KTP juga diharapkan bermanfaat, antara lain sebagai identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dan dapat digunakan sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Proyek e-KTP sendiri dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTPnya. Beberapa diantaranya digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas
Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia.
(misalnya oleh para teroris), dan lain sebagainya. Kartu identitas elektronik, sebenarnya, telah banyak digunakan di negaranegara Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol, dan Swedia, di Timur Tengah yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan Cina. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengklaim bahwa e-KTP yang akan diterapkan di Indonesia akan lebih unggul dibanding e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di Negeri Panda itu, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan menggunakan sistem UID (Unique Identification), yang di Indonesia disebut dengan NIK. “UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,� ujar Gamawan. Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik di Indonesia dilengkapi dengan biometrik dan chip. ] Endang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
61
TOPIK HUKUM
Peradi Harusnya Menjadi Komisi Negara Perseteruan penjang antara Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia cukup menyita energi sebagian besar para advokat negeri ini. Masing masing mengklaim institusinya yang paling berhak dan legal sebagai wadah berhimpunnya para advokat. Jalan keluarnya? masyarakat jelas juga dengan derajat kebebasannya masing-masing. Mau seratus, dua ratus ormas silahkan tapi dia ada standarisasi, yang membuat standarisasinya negara yang diwakili oleh komisi.
M
enurut Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, jalan keluarnya adalah, ke depan Peradi itu harus diubah lagi, dia harus dibikin menjadi Komisi Negara saja. “Jadi Peradi itu kelemahannya adalah dia berfungsi sebagai ormas. Nah ketika dia hakikatnya berdiri sebagai ormas maka sulit mencegah orang lain berfikir adanya ormas yang berbeda. Karena ada prinsip freedom of asosiation dijaminan konstitusi kita. Oleh karena Peradi itu liklap dia, dalam arti agak banci. Di satu segi dia dibentuk dengan undang-undang karena itu dia lembaga negara. Di lain segi sifat keorganisasian itu kayak ormas, maka di masa depan ini harus diperbaiki, caranya kita jadikan saja (Peradi-red) sebagai komisi negara,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dikatakan Jimly bahwa wadah baru itu misalnya Komisi Advokat Indonesia, namanya KAI. Fungsinya hanya urusan sertivikasi, mengurusi perijinan dan pemecatan, tiga hal itu saja. Selebihnya serahkan bebas kepada ormas untuk mengadakan pendidikan segala macam. Sehingga peran negara jelas melalui komisi ini. Sedangkan peran
62
Namun, pandangan Jimly ditolak Yan Apul SH, advokat senior sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Karena baginya hal itu tidak cocok karena hilang independensinnya, sebab sudah tentu Komisi ini akan dibayar oleh negara. Padahal sifat organisasi advokat itu harus steril dari campur tangan pemerintah. “Saya kira ide itu tidak cocok, karena kalau Komisi Negara harus dibiayai oleh negara. Padahal pekerjaan advokat adalah membela yang bayar, kan begitu? Jadi bisa pihak sana dibela oleh teman yang lain, sementara di sini oleh teman juga. Semua itu profesi yang dilakukan dan dia (advokat-red) mendapat bayaran. Jadi tidak cocok Peradi menjadi Komisi Negara. Kalau pemerintah mau membuat komisi untuk membela pemerintah boleh saja,” beber Yan Apul. Untuk itu Yan Apul mengatakan bahwa seharusnya para advokat juga tidak membuat sesuatu yang aneh-aneh. Sebab organisasi Peradi dan KAI adalah dua organisasi yang besar. Sementara pihak pemerintah sudah berpihak pada Peradi, maka seharusnya semua advokat juga harus mengikutinya. Sehingga persoalannya tidak berlarutlarut sehingga dapat bekerja dengan baik. “Apakah kita harus hancurin juga Peradi, kan tidak. Untuk itu harus diteruskan. Supaya hal ini bisa betulbetul membantu penegakan hukum. Tapi kalau berkelahi terus, kapan penegakan hukum bisa dilaksanakan,” kritik Yan Apul.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Menurutnya, usaha untuk meleburkan dua organisasi ini memang agak sulit karena masing-masing pihak keras memegang prinsipnya. Karena pengacara itu punya chemical tidak sama, yang satu air, satunya lagi minyak, sehingga bagaimana menyatukannya. Buktinya sudah ada Peradi tapi masih muncul juga KAI, Ikadin, dan lainnya. Padahal dibilang wadah tunggal, jadi biarkan saja. Kalau Peradi sudah dibantu oleh pemerintah, ya itu saja yang dibesarkan. Senada dengan Yan Apul, Ketua DPC Peradi Palembang, Sumatera Selatan, H. Bambang Hariyanto,SH,MH, mengatakan, kalau untuk urusan organisasi advokat sebagaimana diatur undang undang dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi advokat Peradi sebagai wadah tunggal. Apalagi yang terakhir dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu semakin menegaskan bahwa memang sikap penegak hukum di Republik ini sama sebetulnya, baik di MA, MK termasuk juga pihak kepolisian dan kejaksaan, mereka hanya mengakui organisasi Peradi. “Oleh karenanya kami sangat yakin bahwa persoalan ini pelan-pelan pasti selesai. Selesai dengan cara seperti apa? Mereka menganggap ada pengakuan yang kuat dari pemerintah maupun penegak hukum juga dari anggota, itu yang paling penting,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, pengurus Peradi di tingkat DPC Sumsel setiap saat melayani kawan-kawan eks KAI yang meminta untuk diverifikasi. Artinya, jelas Bambang, mereka sudah tidak mengakui lagi organisasi mereka dan sudah pindah dari KAI. Artinya pelan-pelan pasti masalah itu akan selesai. Kalau masih
TOPIK HUKUM ada yang berseteru, itu hanya segelintir orang, petinggi-petinggi organisasi, mereka ada kepentingan pribadi. “Inilah jalan keluar yang diberikan oleh MA kemarin ketika ada pembicaraan antara KAI dan Peradi agar kita juga mengakomodir advokat-advokat dari KAI. Bagi kita tidak ada persoalan, sepanjang mereka memenuhi syarat sebagai advokat. Artinya sepanjang mereka taat pada hukum proses magang, terakhir barulah kita uji,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, yang mereka lakukan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi bukan Peradi yang buat persyaratan ini, tapi karena UU mengatakan demikian. “Bagi sebagian orang melihat profesi advokat ini harus banyak dan dipermudah. Sementara ini advokat menurut UU sebagai penegak hukum. Kalau kita bicara masalah penegakan hukum, maka kita pasti bicara soal kualitas, ya kualitasnya harus profesional. Untuk mencapai advokat profesional, maka harus ditumbuhkan lewat proses pendidikan yang jelas dan terukur, termasuk juga mengikuti proses magang kemudian juga lewat ujian,” tambah Bambang. Bagi Bambang perseteruan antara KAI dan Peradi ini sebenarnya sudah
selesai dengan adanya putusan dari MA dan MK, bahkan antara Otto dan Indra Sahnun Lubis sudah ketemu dan duduk bersama. “Bagi kita langkah ini kan sudah dilakukan. MA sudah memfasilitasi dan saya juga berkeyakinan petinggi-petinggi di Peradi juga tidak keberatan sepanjang mereka mau duduk bersama untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan profesi, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan Peradi selalu membuka diri. Kenapa saya berani mengatakan Peradi membuka diri? Karena memang memberikan ruang menerima verifikasi seluas mungkin,” paparnya. Sehingga, lanjutnya, jangan sampai ada kesan bahwa ketika Peradi diakui MA dan pemerintah Peradi menutup diri. “Tidak, kita juga merangkul mereka. Artinya pasti para petinggi Peradi juga berkeinginan untuk melakukan dialog yang sehat, untuk kepentingan penegakan hukum di Republik ini. Sebab semakin cepat ini proses semakin baik, karena penegakan hukum membutuhkan organisasi profesi advokat yang kuat. Yang hanya mungkin dilakukan kalau petinggi-petinggi advokat mempunyai visi yang kuat dan luas bahwa mereka adalah penegak hukum yang harus setara dengan penegak hukum yang lain, seperti kejaksaan, kepolisian,
kehakiman,” jelasnya. Sementara itu KAI justru menyayangkan pernyataan pihak Peradi yang mengklaim Peradi merupakan satu-satunya wadah advokat Indonesia. “Pernyataan saudara Otto Hasibuan adalah kebohongan publik, sangat menyesatkan dan hanya penafsiran sepihak,” ujar Koordinator Tim Advokat DPP KAI Erman Umar. Erman menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara de fakto bahwa organisasi advokat yaitu Peradi dan KAI. Kedua organisasi ini pun harus membentuk satu wadah advokat yaitu Peradi dan KAI dalam dua tahun setelah putusan. Apabila belum bersatu, maka masing-masing pihak bisa mengajukan gugatan di peradilan umum pembubaran organisasi advokat untuk melaksanakan kongres bersama para advokat Indonesia. “Karena itu, pernyataan Otto yang menyebut Peradi sebagai satu-satunya wadah advokat adalah keliru dan menyesatkan. Tidak sesuai dengan fakta yuridis dalam pertimbangan hukum putusan MK,” ujarnya. Jalan panjang masih berliku. ] Gaus/Syarif/Hakim/Iwan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
63
TOPIK HUKUM Mantan Ketua MK Jimlly Asshidiqie dalam satu kesempatan wawancara dengan Majalah TOPIK mengatakan bahwa sebaiknya Peradi tidak menjadi wadah tunggal advokat, tapi dijadikan statusnya sebagai komisi negara, apa komentar Anda? Saya kira itu tidak cocok, karena kalau komisi negara harus dibiayai oleh negara. Kalau sudah seperti itu berarti harus memihak kepada negara. Padahal pekerjaan advokat adalah membela yang bayar, kan begitu? Jadi bisa pihak sana dibela oleh teman lain sementara yang di sini oleh teman juga. Semua itu profesi yang dilakukan dan dia mendapat pembayaran. Jadi nggak cocok Peradi menjadi komisi negara. Kalau pemerintah mau membuat komisi untuk membela pemerintah boleh saja.
YAN APUL SH:
(Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia)
Berkelahi Terus, Kapan Penegakan Hukum Dilaksanakan?
P
ersoalan yang membelit Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya mencapai titik kulminasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan Peradi sebagai satusatunya wadah profesi advokat. Namun bukan berarti sudah selesai. Pihak KAI masih terus melakukan perlawanan dengan alasan menentang konsepsi wadah tunggal karena menurut KAI secara faktual tidak ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kalau para insan praktisi hukum ini terus berseteru, bagaimana penegakan hukum di negeri dapat berjalan secara maksimal. Untuk
64
mengetahui hal ini lebih jelas, Gaus Kaisuku dan Syarifudin dari Majalah TOPIK mewawancarai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Yan Apul SH, di kantornya. Berikut petikannya:
Sebagai seorang advokat, bagaimana Anda melihat perseturuan dua organisasi advokat Peradi dan KAI yang tidak ada titik temunya?
Hal ini sudah selesai dengan putusan MK. Tiga keputusan MK yang mengkonfirmasi bahwa Peradi adalah wadah tunggal organisasi Advokat di Indonesia. Jadi tidak ada masalah sebenarnya.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Sebagai seorang advokat senior dan juga Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), bagaimana Anda melihat wajah penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya sudah ada kemajuan. Karena sebetulnya pada waktu Presiden SBY mengumumkan political will untuk penegakan hukum, itu sudah berjalan dengan bekerjanya KPK. Sebelum SBY kan Ibu Megawati sudah mulai memikirkan tentang KPK tetapi belum terlaksana. Jadi setelah Pak SBY menjadi Presiden dia mengatakan bahwa dirinya mempunyai tekad, mempunyai politicall will untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi. Walaupun sekarang masih carut marut tentang pemberantasan korupsi tapi kan sudah jalan, sudah banyak terungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu bahwa anggaran kita (untuk masyarakat-red) dipotong di jalan dengan cara-cara seperti yang kita baca dan lihat di media cetak dan elektronik, di mana masyarakat melakukan demonstrasi sebagai ekspresi kekecewaan. Kalau menurut saya kemajuan di bidang penegakan hukum sudah hebat, walau orang mengatakan bahwa SBY itu orangnya ragu-ragu dan sebagainya. Saya tidak menganggap dia raguragu tapi justru dia bagus. Cuma yang namanya penegakan hukum itu baru berhasil, kita lihat di Australia
TOPIK HUKUM memakan waktu 25 tahun. Sementara pemerintahan SBY baru berjalan enam tahun masih ada sembilan belas tahun lagi yang harus ditunggu. Sebab kalau sekarang ini yang namanya pemberantasan korupsi, temannya banyak yang bisa kena. Sehingga tidak bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Penegakan hukum itu tidak seperti membalikan tangan. sudah baguslah sekarang, karena sudah banyak yang masuk penjara karena korupsi. Cuma orang tidak puas barangkali karena tidak seperti membalikan tangan.
Anda mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak mudah seperti membalikan tangan, sehingga harusnya kita memulai dari mana?
Mulailah dari atas, dan kita sudah mulai dari atas. Nah, sekarang kalau sudah mulai dari atas, dan sudah digembargemborkan oleh media massa, kan itu sudah berpengaruh sampai ke manamana, bahkan luar negeri juga melihat bahwa kita sudah berjalan dalam hal penegakan hukum. Yang masalah sekarang adalah pada level bawah ini yang belum, padahal paradigma sudah berubah yaitu kita harus memberantas korupsi, bukan hanya yang besar tapi juga dari bawah. Ini masih banyak, ada polisi, jaksa, hakim maupun pengacara yang belum mengerti. Jadi kita mestinya bergandengan tangan bersama-sama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Empat unsur yang disebutkan di atas sebagai pilar utama penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi di Indonesia. Anda melihat empat pilar ini sudah berjalan maksimal? Belum‌! Kan saya bilang, sudah bagus tapi belum berjalan maksimal karena masih banyak yang belum selesai. Contohnya, belum apa-apa sudah berkelahi, saya melihat gembar gembornya besar tapi majunya hanya sedikit. Misalnya seperti Cyrus Sinaga (mantan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Antasari Azhar-red) dirinya merasa hanya menjalankan tugas kenapa dikuyu-kuyu (diobokobok-red). Tapi sekali lagi sudah ada kemajuanlah. Tidak mesti orang Indonesia ini semuanya masuk penjara karena mereka itu masih merupakan
teman dari para koruptor juga. Jadi tidak mungkin semuanya sekaligus dibersihin.
Kalau seperti itu, sudah seperti mafia dong?
Sudah, kan dari dulu sudah seperti itu. Justru yang kita harapkan adalah untuk 25 tahun yang akan datang adalah anak-anak SMP yang sekarang ini bisa menjadi menteri, jadi penegak hukum.
Jika seperti itu Anda mau mengatakan bahwa generasi yang ada saat ini sudah tercemar sehingga tidak bisa lagi dipercaya khususnya dalam upaya penegakan hukum?
Jangan katakan tercemarlah seolaholah tidak ada lagi orang baik. Bukan tercemar, tapi sudah tali temali. Mungkin dia tidak ada hubungan apa-apa tapi family masih dibiarin juga. Kalau dia ikut bolehlah dibilang tercemar, tapi kalau dia tidak ikut ? Dan dia juga konsen supaya saudara jangan terjerumus ke situ. Jadi kita ini belum tegas, tapi tidak apa-apa, ini juga sudah maju.
Anda mengatakan bahwa penegakan hukum sekarang sudah agak bagus dengan adanya instrumen yang namanya KPK. Tapi menjadi suatu anomali karena para komesioner KPK sendiri terlibat persoalan hukum. Apa komentar Anda?
Sama urusannya, ya akhirnya bicara kawan-kawan, kawan-kawan lagi. Ini kan persoalan teman saja. Teman mau naik kalau dia tidak suka celananya ditarik supaya dia jangan naik. Itu soal lumrah, soal biasa itu. Seperti Bambang Widjojanto, dirinya itu kan sulit untuk menjadi ketua KPK, karena dia betulbetul bersih. Dan sekarang bukan waktunya untuk dia menjadi ketua KPK, tunggulah mungkin presiden yang ke tiga atau ke empat. Tapi dia harus mencalonkan diri terus sehingga dari situ kita tahu ukurannya. Orang pada takut kalau dia menjadi ketua KPK karena nanti dibabat habis.
Penguasa juga takut?
Semua takut!Jadi belum zamannya, tapi dia tidak boleh putus asa.
Berarti di mata Anda, dalam
upaya penegakan hukum di Indonesia hanya Bambang Widjojanto yang punya kredibilitas begitu?
Dia hanya salah satu.
Kendala dalam penegakan hukum saat ini Anda melihat batu sandungannya di mana?
Di masyarakat, di pemerintahan, di tubuh penegak hukum banyak temantemannya juga. Ada teman yang membantu, ada teman yang menginjak, ada yang menonjok, jadi macammacam. Sehingga tidak berjalan mulus upaya penegakan hukum. Jadi nanti kalau anak-anak SMP yang sekarang sudah besar, di mana mereka tidak mengalami hal yang seperti sekarang ini, tidak ada lagi teman-teman yang berselingkuh lagi dalam hal penegakan hukum. Sehingga semua satu pikiran dalam memberantas korupsi. menegakkan hukum baru berhasil.
Kembali ke persoalan Peradi dan KAI, sebagai seorang advokat senior, Anda melihat tidak ada kebingungan di lingkungan advokat?
Kita tidak bisa membuat sesuatu yang aneh-aneh lagi. Sebab mereka itu adalah dua organisasi yang besar. Satu Peradi dan satu lagi KAI. Sementara pemerintah sudah di pihak Peradi mengapa kita tidak memihak ke situ. Apakah kita harus hancurin juga Peradi, teruskan supaya ini nanti betul-betul bisa membantu penegakan hukum. Tapi kalau berkelahi terus kapan penegakan hukum bisa dilaksanakan.
Kenapa kedua organisasi ini tidak dilebur saja menjadi satu, apa kendalanya? Karena pengacara itu dia punya chemical tidak sama, satu air satu minyak, bagaimana menyatukannya.
Bukan karena faktor kepemimpinan seorang Otto Hasibuan?
Entah apapun namanya, tapi memang chemicalnya nggak cocok. Buktinya, sudah ada Peradi tapi masih ada juga KAI, ada Ikadin, semuanya ada. Padahal kita bilang wadah tunggal, jadi lebih baik biarkan. Kalau ini sudah dibantu oleh pemerintah, ya itu saja yang kita besarkan. ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
65
TOPIK HUKUM
S
ilang pendapat keberadaan wadah tunggal antara Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) nyatanya ikut “menyibukkan” kalangan advokat Palembang, Sumatera Selatan. Lebih-lebih kalangan advokat junior, sempat dihantui kegalauan begitu mengetahui senior-seniornya di kedua asosiasi advokat tersebut saling baku hantam, melayangkan gugatan, yang mempertahankan egosentrisnya masing-masing. Dan mengenyampingkan persoalan keutuhan dan rasa kebersamaan sebagai sesama advokat. “Memang pada awalnya para advokat junior ada kebimbangan. Tapi terakhir, setelah kita lakukan penjelasan lewat media, kita undang mereka lewat berbagai pertemuan, mereka akhirnya mengerti,” kata Ketua DPC Peradi Palembang, Sumsel, H. Bambang Hariyanto, SH MH yang ketika diwawancari Majalah TOPIK didampingi Mil Benny SH MH, dan Bahrul Ilmi Yakup, SH MH. Bagaimana Bambang menyikapi persoalan tersebut, berikut penuturannya kepada Nurul Hakim dan Iwan Purnama:
Beberapa waktu lalu MA memutuskan Peradi sebagai organisasi advokat yang sah. Dari sisi hukum, bisakah KAI mempersoalkannya kembali. Misalnya melalui upaya Peninjauan Kembali (PK)?
Jadi begini ya, menurut kami kalau urusan organisasi advokat sebagaimana undang-undang, sebenarnya sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi advokat Peradi sebagai wadah tunggal. Apalagi yang terakhir dengan adanya putusan MK. Dan itu semakin menegaskan kepada kita bahwa memang sikap penegak hukum di Republik ini sama sebetulnya, baik di MA, MK termasuk juga pihak kepolisian dan kejaksaan, mereka hanya mengakui organisasi Peradi. Oleh karenanya kami sangat yakin bahwa persoalan ini pelan-pelan pasti selesai. Selesai dengan cara seperti apa? Ya karena mereka menganggap ada pengakuan yang kuat dari pemerintah
66
(Dari Kiri) BAHRUL ILMI YAKUP, SH, MH. CGL, - H. BAMBANG HARIYANTO, SH, MH, - MIL BENNY, SH, MH.
H. Bambang Hariyanto, SH, MH (Ketua DPC Peradi Palembang-Sumsel)
Tinggalkan Persoalanpersoalan Pribadi maupun penegak hukum juga dari anggota, itu yang paling penting. Nah sampai saat ini, kami di tingkat DPC Peradi Sumsel setiap tahap melayani kawan-kawan eks KAI yang meminta untuk diverifikasi. Artinya apa? Mereka sudah tidak mengakui lagi organisasi mereka, dan sudah pindah dari KAI. Itu yang saya katakan, pelan-pelan pasti selesai.
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
Kalau masih ada yang berseteru, itu hanya segelintir orang, petinggipetinggi organisasi. Mereka ada kepentingan pribadi. Tapi di tingkat anggota tidak ada persoalan. Hingga sat ini, sekretaris kami di DPC Peradi Sumsel, setiap hari melayani verifikasi. Karena memang kita memberikan ruang dan waktu agar mereka diverifikasi. Dan sebelum 5 November 2011, kami juga akan
TOPIK HUKUM melaksanakan ujian khusus untuk advokat eks KAI.
untuk diverifikasi. Artinya clear kan persoalannya.
termasuk pemberantasan korupsi, kan begitu?
Inilah jalan keluar yang diberikan oleh MA kemarin ketika ada pembicaraan antara KAI dan Peradi agar kita juga mengakomodir advokat-advokat yang dari KAI. Bagi kita tidak ada persoalan, sepanjang mereka memenuhi syarat sebagai advokat. Artinya sepanjang mereka taat pada hukum, kemudian mengikuti pelatihan, proses magang, terakhir barulah kita uji.
Sudah berapa persen yang sudah melakukan verifikasi?
Menurut pandagan Anda, apakah perseteruan ini ada unsur Indra Sahnun itu tidak simpatik terhadap Otto pada kepemimpinan yang kedua?
Kita lakukan langkah-langkah itu karena sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kita bukan buat-buat persyaratan ini, karena UU mengatakan harus demikian. Bagi sebagian orang melihat profesi advokat ini harus banyak, harus massal, dan dipermudah. Sementara ini kan advokat menurut UU sebagai penegak hukum. Kalau kita bicara masalah penegakan hukum, maka kita pasti bicara soal kualitas, ya kualitasnya harus profesional. Untuk mencapai advokat profesional, maka harus ditumbuhkan lewat proses pendidikan yang jelas dan terukur, termasuk juga mengikuti proses magang kemudian lewat ujian. Itu yang kita lakukan sekarang. Berkaitan dengan itu, Presiden juga telah mengamanatkan kepada Peradi yang intinya tidak ada persoalan di suatu tempat tidak ada advokat karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai advokat. Itulah pentingnya suatu kualifikasi. Jadi, kalau memang di suatu tempat tidak ada advokat, kita drop dari kabupaten lain. Jadi Presiden mengamanatkan, jangan pernah diturunkan grade untuk menjadi advokat ini. Jangan dipermudah bagi advokat yang tidak memenuhi kualifikasi. Sebab, cara seperti ini rawan sekali. Oleh karena itu, kita konsisten dengan pola recruitment yang sesuai dengan UU, sesuai dengan harapan masyarakat, yang ingin tegaknya hukum secara baik, lewat proses yang benar pula. Itu yang mesti dilakukan. Jadi kembali kepada pertanyaan awal bahwa kami berkeyakinan bahwa persoalan ini pasti akan selesai. Karena kami merasakan di lapangan, tidak ada perseteruan. Semua sudah kembali, semua sudah mendaftar
Kalau di Palembang ini tidak terlalu banyak jumlah kawan-kawan dari KAI. Jadi sudah hampir semuanya. Saya yakin lama-lama jadi seratus persen. Hanya cuma soal waktu, mungkin masih malu atau masih risih. Biarlah yang di Jakarta, Pak Indra (Indra Sahnun Lubis) melakukan upaya hukum, mau lapor polisi, saya tidak yakin bahwa itu akan diikuti anggotanya. Buktinya anggotanya sudah ramai-ramai ikut verifikasi. Jadi tertutuplah ruang untuk mereka melakukan upaya-upaya hukum, karena memang tidak produktif.
Sikap seperti apa yang harus ditempuh Otto Hasibuan dan Indra Sahnun Lubis agar bisa duduk bersama-sama untuk memecahkan persoalan ini? Bagi kita, langkah ini kan sudah dilakukan. Jadi MA sudah memfasilitasi dan saya juga berkeyakinan petinggipetinggi di Peradi juga tidak keberatan sepanjang mereka mau duduk bersama untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan profesi, bukan untuk kepentingan pribadi. Peradi kan selalu membuka diri. Kenapa saya berani mengatakan Peradi membuka diri? Karena memang memberikan ruang menerima verifikasi seluas mungkin. Sampai hari ini. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa ketika kita diakui MA dan pemerintah, kita menutup diri. Tidak, kita juga merangkul mereka. Artinya pasti, para petinggi Peradi juga berkeinginan untuk melakukan dialog yang sehat, untuk kepentingan penegakan hukum di Republik ini. Sebab semakin cepat ini proses semakin baik, karena penegakan hukum membutuhkan organisasi profesi advokat yang kuat. Yang hanya mungkin dilakukan kalau petinggi-petinggi advokat mempunyai visi yang kuat dan luas bahwa mereka adalah penegak hukum yang harus setara dengan penegak hukum lain, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman. Sehingga kita akan bisa berperan nyata dalam proses penegakan hukum di Republik ini,
Saya tidak bisa menilai secara pribadi. Tapi yang jelas menurut saya, ini ada kaitannya memang ada sikap pribadi masing-masing mereka. Tapi sikap seperti apa itu saya tidak tahu. Harapan kita, Pak Indra punya pandangan luas, berjiwa besar untuk melihat ini ke depan. Sebab, jika persoalan ini lebih cepat selesai, maka akan lebih baik buat negara Republik ini. Harapan kita, ya tinggalkanlah persoalan-persoalan pribadi. Kita lihat bahwa ini bukan persoalan pribadi, tapi persoalan bangsa.
Akibat munculnya konflik Peradi dengan KAI, pengaruh seperti apa yang akan dirasakan advokat junior?
Pertama, kalau untuk advokat junior memang awalnya ada kebimbangan. Tapi terakhir, setelah kita lakukan penjelasan lewat media, kita undang mereka lewat berbagai pertemuan, mereka akhirnya mengerti. Bahwa inilah proses untuk menjadi advokat. Kita tidak mempersulit. Ini memang proses, yaitu harus ada pendidikan dan pelatihan. Pada akhirnya mereka mengerti, bahwa menjadi advokat memang harus melalui jenjang-jenjang proses ini. Nah, kebimbangan ini hanya di tingkat awal. Terakhir setelah mereka lakukan verifikasi, saat ini sudah tidak ada lagi keraguan dalam diri mereka. Jadi mereka sudah menyatakan diri menerima fakta ini: bahwa Peradi adalah organisasi yang sah, yang diakui oleh pemerintah maupun penegak hukum lain. Pernyataan pertama dari hakim itu biasanya, kalau mereka tidak tanya soal kartu Peradi atau KAI, biasanya mereka akan tanya berita acara sumpah. Berita acara sumpah sesuai dengan UU Advokat Pasal 4 adalah sumpah yang dilaksanakan di PT dan mereka tidak miliki, dan itu melanggar UU. Kalau sudah ditanya itu, mereka pasti mundur. Itu juga yang mendorong kenapa mereka melakukan verifikasi. ]
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
67
TOPIK HUKUM
Gugatan Mentah Sebaiknya Ditolak Sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 2872 K/Pdt/1998 dan No. 720 K/Pdt/1997, maka gugatan yang mengandung cacat hukum, kurang pihak, dan obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.
A
pril lalu, empat orang warga Kembangan, Jakarta Barat yakni Lisa Kurniawaty, Umyati, Saroni, dan Saroji digugat secara perdata oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebut saja PTI. Perusahaan penyewaan transmisi telepon seluler itu menganggap keempatnya telah bertindak cidera janji (wanprestasi), sehingga menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Registrasi No. 348/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Barat tertanggal 7 April 2011. Para tergugat berturut-turut dinyatakan sebagai tergugat I, II, II, dan IV. Dalam surat gugatan PTI menyatakan bahwa tergugat I menolak untuk mentaati perjanjian sewa menyewa, sedangkan tergugat II, III, dan IV dinyatakan sebagai pihak yang menyerahkan hak dan kewajiban hukum atas perjanjian sewa kepada tergugat I yang menjamin agar tergugat I mentaati perjanjian sewa. Menghadapi gugatan semacam itu, pihak tergugat (Lisa dkk) tidak tinggal diam, sehingga melalui kuasa hukum mereka yaitu Hartono Tanuwidjaya SH dari kantor hukum HTP di Jakarta melakukan upaya hukum dengan mengajukan jawaban atas gugatan. Dalam surat jawaban yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2011 Hartono secara tegas dan keras menolak semua dalil gugatan PTI. Menurut Hartono, gugatan yang diajukan PTI nyata-nyata kurang pihak (plurium litis consorsium) dan kabur (obscuur libel). Dinyatakan gugatan cacat formil, karena penggugat tidak mengikutsertakan penyewa awal (PT.
68
Hutchison). Dan pasalnya pula, bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa antara penyewa awal dengan pihak yang menyewakan tempat tidak tercantum larangan untuk menjual tanah tempat sewa kepada pihak lain. “Oleh karena terbukti gugatan itu mengandung cacat formil, maka sudah selayaknya gugatan itu ditolak. Juga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dinyatakan bahwa selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima,� terang Hartono. Dalam eksepsinya itu, Hartono menyatakan pula, bahwa dalil petitum yang dimohonkan penggugat pada butir 6 dan 8 dalam surat gugatan, maka gugatan penggugat (PTI) adalah kabur. Butir 6 menyatakan bahwa uang sewa sebesar Rp 156 juta atas perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sewa menyewa tempat untuk pemasangan dan penempatan base transceiver station sistem telekomunikasi seluler GSMUMTS No. PKS.01.007/SI/HCPT/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang diajukan oleh penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum kepada tergugat I. Butir 8 menyatakan, menghukum tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.1 juta setiap hari keterlambatannya dalam
Majalah TOPIK | Edisi 53 | September 2011
Hartono Tanuwidjaya SH, kuasa hukum Lisa Kurniawaty, Umyati, Saroni, dan Saroji.
melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini. “Petitum pada butir 6 dan 8 itu sama sekali tidak didukung serta diuraikan terlebih dahulu ke dalam dalil posita gugatan penggugat, sehingga gugatan itu semestinya dinyatakan obscuur libel. Sesuai Yurisprudensi MA RI No. 720 K/ Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan, petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima,� papar Hartono di kantor HTP Jalan Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat. Hartono berharap kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara tersebut untuk menolak gugatan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia terhadap Lisa dkk serta menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan adanya bukti-bukti yang telah jelas dan nyata. ] Nurul Hakim
TOPIK HANKAM
TNI Gelar Pengobatan Massal di Koja
D
alam rangka peringatan ke-66 Hari TNI tahun 2011, TNI menggelar pengobatan massal di Islamic Centre Cilincing - Kec. Koja Jakarta Utara, Rabu, 28 September 2011. Dalam pengobatan gratis ini, tercatat 1.000 pasien yang terdiri dari pengobatan umum 600 orang, gigi 250 orang, khitanan 100 orang, katarak 25 orang dan bibir sumbing 25 orang. Selain itu juga diserahkan bantuan berupa 15 kursi roda dari Yayasan Dian Mandiri, kacamata bagi warga yang berobat sebanyak 1000 buah. Kegiatan ini juga diselingi dengan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada para pemuda yang tinggal di sekitar Koja. Menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Tetty Agus Suhartono, kegiatan ini sebagai upaya memperkokoh rasa kebersamaan dan kekeluargaan guna mempererat tali silaturahim antar anggota Dharma Pertiwi, TNI dan masyarakat khususnya warga Cilincing Kec. Koja, Jakarta Utara. Dengan pengobatan ini diharapkan dapat mempercepat proses kesembuhan semua warga yang saat ini sedang sakit. "Semoga lekas sembuh sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dan adikadik sekalian yang sedang sakit cepat sehat dan dapat beraktivitas kembali," kata Ketua Umum Dharma Pertiwi. Dalam pengobatan massal tersebut, melibatkan berbagai pihak mulai tim Kesehatan TNI hingga Walikota Jakarta Utara. Hadir pada kesempatan tersebut Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Lukman Sofyan mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Kesehatan Kodam Jaya (Kakesdam Jaya) Kolonel Ckm Dr. Untung, serta ibu-ibu Dharma Pertiwi. ] Syarif/Teddy
70
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
TOPIK HANKAM
K
unjungan demi kunjungan telah dilaksanakan oleh pejabat dari Ibukota Kongo (Kinshasa), kali ini dilakukan oleh pejabat MONUSCO yaitu Deputy Chief of Staff Operation Support (DCOS) Kolonel Latief (Pakistan Army) dan Deputy Force Engineer Letnan Commander (Mayor Navy) Mahmud (Bangladesh). Kunjungan ke Satgas Kizi TNI Konga XX-H di bawah pimpinan Letkol Czi Widiyanto selaku Dansatgas, diterima langsung Wadansatgas Mayor Czi Bambang Iswandaru di Bumi Nusantara Camp Dungu, Senin (10/10/2011). Kunjungan ini tidak diterima Dansatgas, karena sedang melaksanakan dinas luar.
Mahmud mengadakan peninjauan ke lokasi pekerjaan jalan Dungu-Duru dan Camp lokasi kerja serta menyempatkan diri mengunjungi Batalyon Maroko dan Camp Jordan Spicial Force di sekitar Runway Dungu. Menurut Kolonel Latief, pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Satgas Kizi TNI di Kongo sangat bagus dan berkualitas terbaik dibandingkan dengan kontingen dari negara lain. Hal tersebut disampaikan setelah
melakukan kunjungan ke lokasi kerja dan beberapa kontingen Zeni lain dibawah Monusco. Diakhir kunjungan tersebut Wadansatgas Mayor Czi Bambang Iswandaru berkesempatan untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui penyerahan baju batik, jam tangan, poster gambar Pulau Komodo, Gunung Bromo dan Candi Borobudur serta booklet wisata Indonesia. ] Rif/Mabes Puspen TNI
Setelah menerima paparan dari Pasiops Satgas Lettu Czi Dili Eko Setyawan, tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Kizi TNI dalam membangun jalan Dungu-Duru serta kendala di lapangan. Selanjutnya bersama Wadansatgas dan beberapa perwira staf, Kolonel Latief dan Mayor
Pejabat MONUSCO Kunjungi
Satgas Kizi TNI di Kongo
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
71
TOPIK NIAGA
Honda Raih Tiga Penghargaan di Ajang ICSA 2011
P
roduk-produk Honda kembali berjaya dalam ajang The 13th Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2011. Honda City, Honda Jazz dan Honda CR-V kembali meraih prestasi sebagai yang terbaik untuk kepuasan pelanggan dengan menerima ICSA pada tahun ini. Secara total, Honda meraih 3 dari 5 penghargaan kategori otomotif di ajang ini. Pada tahun ini, Honda City berhasil mengulang prestasinya dengan meraih Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2011 untuk kategori medium class sedan. Penghargaan ini merupakan yang kedelapan kalinya yang diraih oleh Honda City sejak tahun 2003 lalu. Honda City berhasil meraih nilai kepuasan pelanggan tertinggi
72
dengan total nilai 4.313. Honda Jazz menerima penghargaan untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut di ajang ini. Kali ini Honda Jazz berhasil meraih nilai kepuasan pelanggan tertinggi di kelas mobil Mini MPV dengan total nilai 4.277. Sementara itu, Honda CR-V untuk keempat kalinya sejak tahun 2008 berhasil mengungguli model lain di kelasnya dan meraih penghargaan ICSA 2011 untuk kategori mobil SUV. New Honda CR-V ini meraih total nilai 4.295. “Penghargaan ini menunjukkan bahwa konsumen sangat puas baik dari segi pelayanan maupun after sales servis dari Honda. Kami menjadi semakin terpacu untuk terus meningkatkan
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
kepuasan pelanggan di masa yang akan datang dengan selalu meningkatkan kualitas pada setiap produk baru yang kami luncurkan,� ungkap Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor. “Yang lebih membanggakan adalah bahwa Honda City kembali meraih gelar ICSA untuk kedelapan kalinya meskipun telah cukup lama berada di pasaran. Selain itu, produk-produk baru Honda juga telah terbukti memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan keberhasilan Honda Jazz dan Honda CR-V meraih penghargaan tahun ini. Bagi kedua produk tersebut, penghargaan ini sekaligus mengimbangi prestasinya penjualannya yang cukup baik pada tahun ini,� tambah Jonfis. ] Mirza
TOPIK NIAGA
S
eri terbaru iPhone, iPhone 4S baru saja diluncurkan. Peluncuran produk terbaru keluaran Apple ini seakan membantah semua prediksi yang menyebut bahwa iPhone 5, iPhone 4S ini memiliki bentuk dan kemampuan yang hampir sama dengan iPhone4. Namun, tentu saja, dengan sejumlah perbaikan. Perbaikan terutama dilakukan di ‘tubuh’nya. Upgrade dilakukan dengan memasang chip Apple A5 terbaru dan 1GB RAM. Kamera pun ditingkatkan menjadi 8 MP, lensa improvisasi, dan 1080 p HD video. Perubahan signifikan lain adalah fitur perintah suara, ‘Siri’. Dengan menggunakan ‘Siri’, pengguna iPhone 4S dapat berinteraksi, seperti menanyakan cuaca, dan ‘Siri’ akan memberikan jawaban secara mendetail.
dihadirkan Apple memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibanding iPhone 4. Kecepatannya bisa mencapai 14,4 Mbps, yang tentu saja, tergantung juga dengan jaringan operator. iPhone 4S dapat berjalan di jaringan GSM dan CDMA dengan menggunakan chip yang sama. Kualitas suara pun semakin ditingkatkan, dengan perbaikan antena. Apple sendiri mulai menjual iPhone 4S di Amerika Serikat mulai 7 Oktober lalu. Harga yang dibandrol adalah US$ 199 untuk model 16 GB, US$ 299 untuk model 32 GB, dan US$ 399 untuk 64 GB. ] Endang
Apple Luncurkan
Meski masih menggunakan HSDPA dan belum Long Term Evolution (LTE), iPhone 4S yang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
73
TOPIK RAGAM
World Batik Summit 2011
Batik Sebagai Warisan Budaya Dunia World Batik Summit 2011 diharapkan bisa membentuk forum bagi perajin dan industri batik di seluruh dunia.
T
ak bisa dipungkiri, batik adalah salah satu karya besar bangsa Indonesia dan saat ini telah diakui oleh dunia. Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Budaya (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) pun menetapkan karya tersebut sebagai warisan dunia asal Indonesia. Bila pada 1990-an hingga awal 2000-an batik seolah-olah mati suri dan orang malu memakainya. Saat ini, batik kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bahkan, pegawai negeri sipil diwajibkan mengenakan busana batik pada hari Jumat.
batik sebagai salah satu karya besar bangsa Indonesia di pentas dunia, Pemerintah Indonesia pun menganggap perlu menyelenggarakan even batik besar, yakni World Batik Summit, yang berlangsung 28 September sampai 2 Oktober 2011 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.�World Batik Summit diharapkan dapat membangun antusiasme batik secara internasional dan mendukung perajin dan penggemar batik di seluruh dunia. Dengan begitu, dapat terjalin ikatan yang kuat diantara negara-negara penghasil batik dengan penggemarnya,� kata pendiri Yayasan Batik Indonesia, Dipo Alam, saat pembukaan World Batik Summit.
Dalam upaya lebih memperkenalkan
Saat ini, batik tidak hanya dikenakan
74
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
oleh orang Indonesia. Masyarakat negara-negara tetangga pun mulai menggunakan dan memproduksinya. Bahkan, pada pertemuan pemimpin negara di ASEAN pun selalu ada sesi para pemimpin negara yang mengenakan batik. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya mengatakan, bahwa upaya untuk mengembangkan dan melestarikan batik merupakan satu hal yang sangat penting bagi Indonesia, bukan hanya dalam konteks sebagai warisan budaya dunia yang bersifat tak benda, tetapi juga dalam dimensi yang lebih lengkap yang meliputi aspek ekonomi, budaya, lingkungan, dan diplomasi. Kepala Negara pun berharap, agar ajang bertaraf internasional ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan melestarikan dan mengembangkan
TOPIK RAGAM Marie Elka Pangestu yang juga hadir, menuturkan, bila memperhitungkan produk turunannya, ekspor batik mencapai USD 69 juta pada tahun 2010 lalu. Negara tujuan ekspor mencakup Amerika Serikat (AS), Belgia, dan Jepang. Ada pun di dalam negeri, konsumen batik mencapai 72,86 juta orang. Pada 2025, pemerintah berharap, batik tidak hanya menjadi tradisi yang hidup di masyarakat Indonesia, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. “Batik juga sejalan dengan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil survei, hampir seluruh pembatik adalah perempuan,” ucap Marie.
batik serta membangun dan memperkuat kerja sama dan kemitraan di atara semua pemangku kepentingan, termasuk dengan negara sahabat. “Satu lagi saya titip, bahwa semua yang kita lakukan ini akhirnya harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, termasuk peningkatan penghasilan perajin batik,” SBY menegaskan. Di bagian lain sambutannya, Presiden juga menyatakan, bahwa diplomasi merupakan salah satu aspek utama batik yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Hal itu, katanya, lantaran batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Kepala Negara menegaskan, seluruh warga negara Indonesia harus bangga karena dunia internasional telah mengakui keindahan batik sebagai produk budaya. “Saya cinta batik, saya suka batik, dan saya suka dan sering memakai batik,” ujarnya. Presiden pun meminta semua pihak berupaya membuat batik sebagai salah satu produk budaya yang melekat dengan nama Indonesia. Dengan demikian, tambahnya, semua orang langsung ingat Indonesia jika membicarakan batik. “Kita harus jadi duta bangsa,” ucapnya. Khusus di bidang atau aspek ekonomi, batik terus menjadi primadona bagi perkembangan industri kreatif di Tanah Air. Hal itu ditandai dengan semakin
meningkatnya penjualan batik dari Rp 2,9 triliun pada 2006 menjadi Rp 3,9 triliun pada 2010. Nilai ekspor batik pun melonjak 56 %, dari USD 16,3 juta pada 2006 menjadi USD 22,3 juta pada 2010. Presiden mengajak kalangan industri batik untuk terus meningkatkan produksi karena pasar masih terbuka lebar. Presiden pun mengingatkan, di samping menyumbang nilai ekspor yang besar, industri batik perlu terus didorong karena bersinggungan langsung dengan kelompok masyarakat kecil dan menengah. Dari 55.000 unit usaha batik yang ada di Indonesia, sebanyak 99 % dijalankan oleh kelompok mikro dan menengah. Berdasarkan data 2010, jumlah tenaga kerja di industri batik mencapai 916.783 orang. “Ini (industri batik) kalau terus bisa ditingkatkan akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ujar Presiden. Dari dimensi budaya, batik menjadi istimewa karena indah, sangat khas Indonesia, mengandung seni yang tinggi serta menjadi identitas bangsa. Ada pun dari aspek lingkungan, meski batik bisa merusak lingkungan lantaran zat pewarnanya, namun, hal ini justru harus mendorong kalangan ilmuwan untuk menemukan zat pewarna ramah lingkungan yang bahan-bahannya sudah ada di hutan Indonesia. Sementara itu, Menteri Perdagangan
Dalam cetak biru batik, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan daya saing produk batik agar kompetitif di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan akan menjalin kerja sama untuk dapat merevitalisasi standarisasi batik, menyusun kebijakan pelabelan, memfasilitasi pusat informasi batik yang terintegrasi dan terpercaya, serta membuat forum komunikasi batik. Ketua Panitia World Batik Summit, Doddy Soepardi menuturkan, World Batik Summit 2011 merupakan tindak lanjut pengukuhan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO pada 2009. Perwakilan UNESCO, Prof Hubert Gijzen, yang turut hadir, menjelaskan, pengukuhan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia hanyalah salah satu dari banyak sekali warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. “Pengukuhan ini merupakan salah satu dari empat yang dipunyai Indonesia dalam daftar tersebut, bersama wayang dan keris yang dikukuhkan tahun 2008 dan juga angklung yang dikukuhkan tahun lalu,” ungkapnya. World Batik Summit 2011 sendiri diikuti sekitar 1.000 delegasi nasional dan internasional dari berbagai kalangan antara lain perajin, desainer, kolektor, dan pecinta batik. Dari luar negeri tercatat sekitar 117 peserta dari 11 negara ambil bagian dalam pertemuan yang mengambil tema “Indonesia: Global Home of Batik” ini. ] Endang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
75
TOPIK KULINER
Siomay Telor
Siomay Udang
Siomay Goreng
Siomay, Dim Sum
Ala Indonesia
Siapa tak kenal salah satu jenis dim sum ini. Ya, siomai atau siomay adalah cemilan yang masuk dalam kategori dim sum. Dalam bahasa Mandarin, makanan atau cemilan ini disebut shaomai, sementara dalam bahasa Katon disebut siu maai. Kulit siomai serupa dengan kulit pangsit. Makanan ini konon berasal dari Mongolia Dalam.
D
alam resep masakan Cina, siomai adalah daging babi cincang yang dibungkus kulit yang tipis dari tepung terigu. Walaupun demikian, siomai juga dibuat dari udang, daging kepiting, atau daging sapi. Makanan satu ini berbentuk silinder, dan di atasnya diberi hiasan seperti telur kepiting, parutan wortel, atau kacang polong. Setelah dimatangkan dengan cara dikukus, siomai disantap dengan cuka atau kecap asin.
76
Dalam masakan Indonesia terdapat berbagai jenis variasi siomai berdasarkan daging untuk isi, mulai dari siomai ikan tenggiri, ayam, udang, kepiting, atau campuran daging ayam dan udang. Bahan untuk isi dicampur dengan sagu atau tapioka. Selain itu, siomai juga tidak lagi dibungkus dengan kulit dari tepung terigu. Telur ayam dan sayuran seperti kentang, peria, dan kubis dengan isi atau tanpa isi juga dihidangkan di dalam satu piring
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
bersama-sama siomai. Di Indonesia siomai biasanya dihidangkan setelah disiram saus kacang yang dibuat dari kacang tanah yang dihaluskan dan diencerkan dengan air. Bumbu untuk saus kacang antara lain cabai, gula pasir, bawang putih, garam dapur, dan cuka atau jeruk limau. Ketika disajikan, siomai bisa diberi tambahan kecap manis, sambal botol, atau saus tomat.
TOPIK KULINER Siomay Bandung Bandung identik dengan jajanan enak bernama siomay dan batagor. Siapa pun tak akan membantahnya. Masuknya cemilan ini ke Indonesia, khususnya Bandung, dikarenakan para pedagang dari Cina yang sejak lama menetap di Nusantara yang sudah pasti membawa kebiasaan makannya juga. Awalnya, siomay dihidangkan di keluarga Cina pendatang. Meski dari mereka kebanyakan melakukan perkawinan campur dengan warga pribumi, namun kebiasaan memasak siomay ini tetap dipertahankan. Dari masakan rumahan, lama kelamaan siomay dijajakan di pasar dan warung. Dari situlah cemilan satu ini dikenal oleh masyarakat luas. Lalu, kenapa Bandung jadi terkesan sebagai pusatnya siomay di Indonesia? Konon, pada tahun 1980-an, di Semarang digelar perayaan Cap Go Meh oleh perkumpulan peranakan Cina. Mereka mengadakan lomba masak masakan Cina yang bebas divariasikan. Pemenang untuk masakan siomay adalah seorang ibu keturunan Cina dari Bandung. Kemungkinan besar, sejak itulah Bandung menjadi terkenal dengan kelezatan siomaynya. Kini, siomay sudah menjadi makanan rakyat Indonesia yang disuka segala kalangan. Ada yang namanya siomay Ninja, yaitu siomay yang dijajakan abang-abang keliling dengan sepeda. Ada juga siomay gerobak, atau warung
Siomay Pink
Siomay Bandung pangkalan, bahkan merambah ke mal, restoran, dan food court. Banyak juga produsen siomay yang menggunakan sistem waralaba atau franchise.
Siomay Pink Siomay identik dengan sepeda atau gerobak. Namun, di tangan bapak satu ini, siomay menjadi cemilan yang tidak hanya sekedar cemilan belaka. Lihat saja, dengan penampilan yang serba pink, cemilan ini menjadi lebih menarik. Adalah Sriyono, pedagang siomay keliling yang berani tampil nyentrik. Bagaimana tidak, seluruh tubuhnya beratribut pink alias merah muda. Dari topi, kaos ketat, kacamata,
celana pendek, kaos kaki, dan sepatu. Semua serba pink. Dipilihnya warna pink yang identik dengan kelembutan dan kasih sayang ini bukanlah tanpa alasan. Yono, sapaan akrab Sriyono, memilih warna pink untuk mengingat anaknya yang pernah hidup terpisah, tapi kini sudah dipertemukan kembali. Selain untuk mengingat anaknya, warna pink dipilih Yono untuk menarik perhatian pembeli. Sukses yang diraih Yono sekarang bukanlah tanpa perjuangan. Ia merupakan seorang mantan miliander pemilik Siomay Senayan yang kembali menjadi seorang pedagang siomay keliling. Kejayaan dan kekayaan pernah dirasakannya ketika masih menjadi pemilik Siomay Senayan. Namun, permasalahan keluarga menyebabkannya harus rela melepas semua kejayaan dan kekayaannya itu. Tidak hanya itu saja, Yono pun sempat merelakan kedua puterinya diambil sang mantan isteri. Untuk kembali bangkit, dan berharap dapat bertemu dengan kedua puterinya, ia pun menarik perhatian pembeli dengan cara berpenampilan eksentrik, yakni menggunakan atribut serba berwarna pink. Kini, berkat kegigihannya, usahanya kembali bangkit. Tidak hanya menggunakan sepeda saja, beberapa lokasi di Jakarta pun menjadi tempat usaha siomaynya yang diberi label ‘Siomay Yo Pink’. ] Endang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
77
TOPIK KONSULTASI
KONSULTASI
Seks
DAN KELUARGA
Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR seks. Segeralah untuk berobat, sebelum keadaan ini bertambah buruk. Perlu saya beritahu bahwa ini adalah salah satu gejala yang mengarah kepada frigiditas yang kurang lebih sama seperti impoten pada laki-laki. Yang pasti keadaan seperti ini tidak terlampau sulit ditangani bila segera berobat pada saat awal, dan biasanya akan sembuh dengan segera.
Amankah Berhubungan Ketika Istri Hamil Tidak Puncak Malah Geli
Dokter, saya adalah pasangan pengantin baru, usia saya 26 th dan istri saya 24 th. Yang ingin saya tanyakan adalah: mengapa pada saat melakukan hubungan dengan istri saya, yaitu pada saat saya mulai melakukan pemanasan dan istri saya sudah terangsang penuh, pada saat saya melakukan coitus istri saya merasakan nikmat, tapi setelah beberapa saat istri saya tidak merasakannya lagi tetapi malah merasakannya lagi tetapi malah merasakan geli yang katanya seperti orang digelitik sehingga tidak dapat mencapai orgasme. Hal itu terjadi berulang kali sehingga sampai saat ini istri saya belum pernah mendapatkan orgasme. Saya merasa kasihan pada istri saya tersebut. Mohon jawabannya segera ya dok.. sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Adrian-Bgr Jawab: Anda harus mulai berhati ini adalah gejala yang kurang baik untuk kehidupan
78
Pak dokter, saya pria berusia 28 tahun. Pertanyaan saya: apakah berbahaya melakukan hubungan sex bila istri sedang hamil. Dan bagaimana bila sampai mengeluarkan sperma si vagina istri yang sedang hamil. Dan bagaimana posisi yang baik bila berhubungan sex bila istri sedang hamil apakah suami harus di atas atau di bawah ? begitu aja dok. Peter-Jakarta Jawab: Melakukan hubungan seks selama istri hamil adalah dianjurkan, karena pada saat hamil itu apalagi pada saat hamil masih muda biasanya hormonal di dalam tubuh si wanita mulai bertambah akibat nafsu seks alias libidonya akan makin meningkat. Nah kalau tidak dilampiaskan apa jadinya. Iya khan? Yang penting sewaktu melakukannya jangan terlampau kasar dan akan lebih baik lagi kalau dicari posisi yang menguntungkan untuk si wanita dan tidak mengganggu kehamilannya seperti posisi doggy (posisi wanita menungging dan si laki masuk dari belakang) atau bisa juga posisi female superior yaitu si wanita yang ada diatas tapi dia tidak terlampau aktif dan yang aktif adalah si laki. Atau dapat juga
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
dengan posisi menyamping dimana keduanya saling berhadapan muka atau si pria dari belakang (muka-punggung). Dalam berhubungan dengan wanita hamil tentunya tidak ada masalah lagi dengan sperma mau keluar di luar atau di dalam tidak ada hubungannya dengan kehamilan jadi tidak apa-apa (tidak ada masalah). Dalam berhubungan apalagi kalau memang kehamilan yang ada bermasalah (mudah keguguran tentunya dalam berhubungan sebaiknya berhati-hati artinya jangan kasar dan melakukannya dengan lemah lembut. Bila melakukan oral boleh boleh saja.. tidak ada masalah. Apalagi bila melakukannya dengan cara 69 yaitu si pria ke wanita dan sebaliknya sekaligus sehingga tercapai kepuasan kedua belah pihak. Sperma yang tertelan tidak akan masuk kedalam rahim lagi. Tentunya sperma itu masuknya ke usus dan tidak akan menimbulkan masalah apa-apa.
Tidak Nikmat, Malah Sakit Pak Dokter, saya baru saja menikah dan selama berhubungan dengan suami saya tidak pernah terlalu terangsang dan akibatnya selain saya sendiri yang mengalami sakit ketika berhubungan suami saya pun merasakan perih ketika berhubungan. Sewaktu kami masih pacaran setiap bercumbu rasanya saya selalu terangsang, tapi sekarang setelah menikah setiap berhubungan (maaf, ketika kelaminnya masuk ke vagina saya) saya tidak merasakan kenikmatan, akibatnya cairan yang saya hasilkan sedikit dan suami saya merasa kesakitan. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya agar saya dapat terangsang dan dapat merasakan kenikmatan ketika berhubungan.
TOPIK KONSULTASI Demikian pertanyaan saya, semoga dokter dapat membantu memecahkan masalah saya. Terima Kasih. Clara-Jakarta Jawab: Memang hal seperti ini adalah biasa untuk pasangan baru dan belum pengalaman. Nantipun sebentar lagi kalau sudah tambah pengalaman akan tahu mana yang terbaik untuk kalian berdua. Carilah waktu dan tempat yang tenang dalam melakukan kalau di tempat yang tidak menyenangkan dan dalam keadaan terburu-buru. Bila pembasahan vagina masih terasa kurang atau memang sedikit cairan yang ada dapat saja dibantu dengan pelincir atau pelicin seperti misalnya baby oil atau vaselin sehingga akan membantu hubungan selanjutnya. Tentunya ini hanya tehnik bantuan, nantinya setelah terangsang penuh tentu cairan vagina akan membanyak dengan sendirinya.
Sehabis Hubungan Sering Pipis Dok, saya cewek umur 29. Kenapa ya setiap sehabis berhubungan saya selalu kepengan pipis? Bisa bolak balik kebelakang deh. Sedangkan kalau tidak berhubungan tidak seperti itu. Satu lagi, apabila berhubungan cara doggie style,
apakah berbahaya? Karena suami saya sering mengeluh penisnya sakit sesudahnya. Terima kasih atas jawabanya ya Dok. Terima Kasih. Dwi-Sydney Jawab: Memang kadang-kadang pada wanita yang baru mengalami hubungan seks sering kejadian seperti ini terjadi. Hal itu sebenarnya tidaklah apa-apa, itu terjadi karena masih kecilnya liang vagina dan biasanya karena bentuknya menekuk ke depan sehingga pada saat penetrasi sering menekan kearah kandung kencing sehingga akan menyebabkan hal seperti itu (jadi pengin sering kencing atau gangguan lainnya yang berhubungan dengan kebiasaan kencing). Apalagi bila saat berhubungan dilakukan dengan agak keras atau cepat. Itulah sebabnya ada baiknya untuk menganjurkan suami kamu agar lebih perlahan saat melakukannya dan jangan terlampau keras dalam menekan. Apalagi bila dilakukan dengan cara doggy tentunya keluahan kamu akan makin terasa karena dengan demikian maka kandungan kencing akan makin tertekan. Dan memang keluhan juga dapat terjadi pada penis pria, apalagi yang ukurannya panjang karena dengan posisi itu bentuk vagina menjadi lebih pendek. Anjuran saya cobalah semua posisi dan lakukan dengan santai dan tidak kasar. Pilih posisi mana yang menyenangkan untuk kamu berdua.
Libido Meningkat, Tidak Ada penyaluran Saya pria berumur 27 tahun dengan tinggi badan 67 kg, bekerja pada sebuah perusahaan perbankan asing di Jakarta sejak 3 tahun yang lalu. Di Jakarta saya mengontarak pavilion di daerah Cireundeu, Ciputat. Hobi saya angkat besi dan itu dilakukan rutin satu minggu sekali selama kurang lebih 2 jam. Gini Dok, libido saya rasanya berlebihan sekali sejak 5 tahun belakangan ini, sehingga saya keder dibuatnya, saya mudah sekali terangsang dan rasanya meledak-ledak, padahal rutinitas saya sehari-hari sangat padat dan melelahkan. Dok, saya nggak tahu harus menyalurkannya ke mana, karena saya belum nikah, dus saya tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan, itu karena saya pernah mengalami patah hati 6 tahun yang lalu. Saya juga nggak pernah berani “jajan� diluar, meski rasanya saya mampu untuk itu, gimana nih dok solusinya dan apakah saya termasuk hyperseks? Eagle70-Jakarta Jawab: Saya rasa tidak ada masalah dengan kesehatanmu. Memang dengan cara hidup yang teratur, cukup makan makanan yang bergizi ditambah dengan olahraga yang teratur tentu saja vitalitasmu menjadi sangat prima. Dan itu tentu saja baik dan jangan malah berfikir yang tidak-tidak. Dalam keadaan seperti itu tubuh kita akan mengatur polanya sendiri jadi tidak perlu engkau pikirkan. Misalnya kantung sperma mu memang sudah penuh karena produksinya yang bagus, maka sperma yang sudah penuh tersebut nantinya akan keluar secara otomatis, itulah makanya hal seperti itu disebut dengan mimpi basah. Atau kalau memang sudah tidak bisa tertahan lagi pada suatu saat dapat saja engkau salurkannya dengan cara msturbasi. Tidak apa-apa dan tidak akan menimbulkan masalah asal tentu saja jangan dilakukan berlebihan. ]
Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
79
TOPIK WISATA
Pulau Komodo. Siapa yang tak kenal pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara ini? Sesuai namanya, Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo.
P
ulau Komodo merupakan sebuah kawasan taman nasional, yang disebut dengan Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo tepatnya berada di sebelah barat Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi NTT, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Taman Nasional Komodo terdiri dari tiga buah pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta 26 buah pulau besar atau kecil lainnya. Taman nasional seluas 132.572 hektar yang ditetapkan sebagai kawasan pelestarian hutan oleh Menteri Kehutanan ini pada awalnya dibentuk atau didirikan dengan tujuan melindungi dan melestarikan spesies komodo yang unik dan langka.
panjang rata-rata dua sampai tiga meter dan berat mencapai 165 kg, atau 100 kg saat perut kosong. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme pulau, yakni kecenderungan meraksasanya tubuh hewanhewan tertentu yang hidup di pulau kecil. Penyebabnya, lantaran tidak adanya mamalia karnivora di pulau tempat hidup komodo serta laju metabolismenya yang kecil. Karena besar tubuhnya, komodo menduduki posisi predator puncak yang mendominasi ekosistem tempatnya hidup. Komodo ditemukan pada 1910. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang cukup mengerikan membuat hewan satu ini populer di kebun binatang. Habibat komodo di alam bebas mengalami penyusutan dan karenanya International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia. Meski penampilannya menyeramkan, komodo bukanlah hewan pemburu yang aktif. Mereka merupakan hewan predator yang sabar. Di alam liar, komodo biasanya memburu mangsa yang lemah atau sudah terluka. Mereka hanya butuh satu gigitan untuk melumpuhkan mangsanya. Setelah mengintai mangsanya, terkadang hingga berharihari, komodo akan memakan mangsanya yang tengah sekarat.
Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara. Oleh penduduk setempat, komodo kerap disebut dengan ora. Komodo memiliki
Taman Nasional Pulau Komodo
Habitat ‘Dinosaurus’ Terakhir di Muka Bumi 80
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
TOPIK WISATA Taman Nasional Pulau Komodo tidak hanya memiliki komodo sebagai daya tarik tersendiri. Panorama savana dan pemandangan bawah laut merupakan daya tarik yang potensial. Wisata bawah laut, misalnya memancing, snorkeling, diving, kano, atau pun bersampan. Sementara di daratan, potensi wisata alam yang bisa dilakukan adalah pengamatan satwa, hiking, dan kemping. Mengunjungi Taman Nasional Pulau Komodo dan menikmati pemandangan alam yang sangat menawan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Memiliki sebelas buah gunung atau bukit dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Satalibo (kurang lebih 735 meter dpl). Kondisi alam yang kering dan gersang, padang savana yang luas, sumber air yang terbatas, dan suhu yang cukup panas, merupakan habitat yang disenangi binatang purba sejenis Komodo (Varanus komodoensis). Ya, sebagian besar taman nasional ini merupakan savana dengan pohon lontar (Borassus flabellifer) yang paling dominan dan khas. Beberapa tumbuhan yang ada di Taman Nasional Komodo antara lain rotan (Calamus sp.), bambu (Bambusa sp.), asam (Tamarindus indica), kepuh (Sterculia foetida), bidara (Ziziphus jujube), dan bakau (Rizhopora sp.). Selain satwa khas Komodo, di taman nasional ini juga terdapat rusa (Cervus timorensis floresiensis), babi hutan (Sus scrofa), ajag (Cuon alpines javanicus), kuda liar (Equus gaballus), kerbau liar (Bubalus bubalis), dua jenis penyu, sepuluh jenis lumba-lumba, enam jenis paus, dan duyung yang sering terlihat di perairan laut Taman Nasional Pulau Komodo. Tidak hanya itu saja, sebanyak 259 jenis karang dan seribu jenis ikan seperti barakuda, marlin, ekor kuning, kakap merah, baronang, dan lainlain, serta biota laut lainnya dapat dinikmati di wisata lautnya. Karena keunikan dan kelangkaannya, pada 1986 organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu, dan Budaya (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) mengakuinya sebagai Situs Warisan Dunia. Diharapkan, dengan adanya pengakuan tersebut, habibat komodo sebagai “dinosaurus terakhir di muka bumi� dapat dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Untuk mencapai Pulau Komodo, dapat melalui rute pesawat terbang dari Kupang (ibukota NTT) ke kota Ende di Pulau Flores. Dari Ende, perjalanan dilanjutkan dengan minibus ke Labuhan Bajo yang memakan waktu sepuluh jam. Dari Labuhan Bajo, perjalanan diteruskan dengan menggunakan speedboat ke Pulau Komodo dengan lama perjalanan sekitar dua jam atau sekitar empat jam dengan kapal kayu. Tertarik dan penasaran? ] Endang
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
81
TOPIK SELEBRITI
Julia Perez
Divonis Tiga Bulan Penjara
P
edangdut Yuli Rachmawati alias Julia “Jupe” Perez divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan selama enam bulan. Pelantun tembang dangdut ‘Belah Duren’ ini dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (11/10), dalam kasus penganiayaan rekan seprofesinya di film ‘Arwah Goyang Karawang’, Dewi Persik alias Depe. Dalam amar keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, S Donatus, Jupe dinyatakan terbukti
secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, kekasih dari Gaston Castano ini tak harus meringkuk di dalam sel, kecuali jika ia melakukan tindak pidana selama menjalani masa percobaan enam bulan tersebut. “Hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali atas putusan berkekuatan tetap,” kata Donatus. Artinya, selama enam bulan masa percobaan, Jupe tidak diperkenankan melakukan tindak pidana. Jika dalam enam bulan ia kembali melakukan tindak pidana, maka ia akan langsung dikenai
hukuman tiga bulan penjara. Sebelumnya, Jupe dituntut enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasusnya sendiri berawal ketika Jupe dan Depe terlibat pertengkaran di film berjudul ‘Arwah Goyang Karawang’. Depe mengaku dicakar Jupe. Tidak terima atas perlakuan Jupe, Depe pun melaporkannya ke pihak berwajib dengan tuduhan penganiayaan ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Usai persidangan, Jupe tak banyak bicara. Ia mengaku kaget atas keputusan tersebut. Saat ditanya tentang langkah hukum selanjutnya, Jupe tak bisa berkomentar banyak. Ia hanya berkata, “Mudahmudahan, suatu saat akan indah pada waktunya.” Pengacara Jupe, Kartika, menyatakan akan pikir-pikir terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut. “Kami akan bahas dulu langkah apa yang akan kami lakukan dengan tim pengacara. Kalau tim memutuskan banding, kita akan banding,” tuturnya. ] Endang
82
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
TOPIK SELEBRITI
Konser Silaturahim Maher Zain
untuk Indonesia
S
etelah sukses menggelar konser di Bandung (6/10) dan Surabaya (8/10), penyanyi religi asal Swedia, Maher Zain mengguncang publiknya di Jakarta (9/10). Istora Senayan pun menjadi riuh oleh gegap gempita para fans yang mendengar alunan suara penyanyi yang sukses membawakan lagu beraliran R&B dengan nafas dan lirik Islami ini. Maher pun tak tampil sendiri. Ia ditemani vokalis grup band Padi, Fadli, dan penyanyi berdarah Palestina, Irfan Makki. Konser yang bertajuk “Konser Silaturahmi Untuk Indonesia” dibuka dengan penampilan Fadli yang membawakan dua buah lagu ‘Peristiwa Subuh’ dan ‘We Will Not Go Down’. Irfan Makki pun memperoleh kesempatan tampil usai Fadli dengan membawakan beberapa lagu, salah satunya cover Michael Jackson ‘You Are Not Alone’. Usai menyaksikan penampilan kedua penyanyi, penonton pun dibuat histeria dengan penampilan sang idola, Maher Zain. Membawakan tembangtembang pamungkasnya, Maher seakan mampu membius para penggemarnya malam itu, seperti ‘Allahu Akbar’, ‘The Choosen One’, ‘Hold My Hand’, ‘Ya Nabi Salam Alaika’, ‘Thank You Allah’, ‘I Believe’, ‘Always Be There’, ‘Baraka Allah Lakuma’, ‘For The Rest of My Life’, ‘Awaken’, ‘Subhana Allah’, ‘Open Your Eyes’, ‘Ya Nabi’, dan tak lupa tembang pamungkas ‘Insya Allah’ sebagai lagu penutup konser. Selama konser berlangsung, tak henti-henti ratusan penggemar ikut menyanyikan lagulagu bernuansa Islami yang dibawakan pria kelahiran 16 Maret 1981 itu. Meski beberapa saat sebelumnya Jakarta sempat diguyur hujan yang cukup deras, namun itu tak menyurutkan para penggemar Maher larut dalam suasana konser. Maher Zain, musisi peraih 10 platinum award itu memang ‘nafas baru’ dalam musik Islami. Walaupun dirinya sendiri mengaku bukan seorang yang religius, namun Maher berhasil menyampaikan pesan moral agama melalui lagu. “Saya ingin bikin musik yang memiliki pesan untuk kebaikan dunia,” pungkasnya. ] Wawa
Majalah TOPIK | Edisi 54 | Oktober 2011
83