Majalah Topik Edisi 02 Tahun V Februari 2011 by Majalah Topik

DARI REDAKSI

Jalan Buntu

apolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi--sebelum dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang keamanan staf ahli Kapolri--angkat bicara soal penyerbuan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, Banten, di depan Menko Polhukam Djoko Suyanto saat rapat membahas tersebut di Jakarta Senin, 7 Februari 2011. Menurutnya, sejak mengetahui kehadiran 15 anggota jamaah Ahmadiyah dari Jakarta pada Minggu, 6 Februari 2011, sekitar pukul 03.00 WIB, ke rumah Suparman ( pimpinan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik), aparat kepolisian sudah menasihati agar mereka segera meninggalkan rumah Suparman. Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Iskandar Zulkarnain Mirza Surya Sulsel dan Sulteng

: Darwis Kusi

Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Tapi mereka mengabaikan nasihat aparat tersebut. Bahkan, salah satu orang perwakilan dari mereka mengatakan, jika aparat bapak-bapak tidak sanggup menghadapi masa terebut, biarkan kami saja yang menghadapinya. Tak pelak, ketika bentrokan terjadi rumah Suparman dibakar massa dan tiga warga jamaah Ahmadiyah meregang nyawa, dan sedikitnya lima orang luka berat. Penyerbuan jamaah Ahmadiyah bukan kali ini saja terjadi. Data dari SETARA Institute menyebutkan, setiap tahun selalu saja ada penyerangan massa terhadap perkumpulan jemaah Ahmadiyah. Pada 2007 misalnya, terjadi 15 kasus, pada 2008 sebanyak 238 kasus, pada 2009 ada 33 kasus. Kekerasan terjadi di berbagai daerah, seperti Kuningan, Bogor, Tasikmalaya, dan Garut. Di beberapa negara, di antaranya Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Inggris, jemaah Ahmadiyah juga seringkali menjadi sasaran kemarahan warga. Pengikut Ahmadiyah sendiri, sejak tahun 1914, terbelah menjadi dua aliran, Qadian dan Lahore. Ahmadiyah Qadian berkeyakinan bahwa Ahmad adalah nabi dan AlMasih, serta semua orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi adalah kafir dan yang mengakuinya wajib dibaiat untuk masuk Ahmadiyah. Sedangkan Ahmadiyah Lahore menentang hal ini. Mereka tidak mengakui Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya pembaharu. Nabi terakhir tetap Muhammad SAW. Di Indonesia, Ahmadiyah kali pertama masuk pada 1924. Kala itu dua wakil Ahmadiyah yang bernama Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad datang ke Yogyakarta untuk menghadiri kongres ke-13 Muhammadiyah. Mereka dipersilakan bicara dan banyak yang tertarik kala itu. Barulah pada tahun 1925 perdebatan kesesatan Ahmadiyah muncul ke permukaan saat seorang ulama dari Sumatera Barat mendebat ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Beberapa puluh tahun kemudian, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang mengatakan bahwa Ahmadiyah telah keluar dari Islam atau murtad karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi Muhammad wafat. MUI juga menyerukan bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah agar bertobat. Selain itu, MUI mengatakan pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Beberapa lembaga ulama di beberapa negara juga mengeluarkan fatwa serupa. Di antaranya adalah Liga Dunia Muslim, Dewan Fatwa Arab Saudi, Akademi Fiqih Islam Mesir, Dewan Fiqih Islam Afrika Selatan, Fatwa Mufti Amerika Serikat Dr. Muzammil Siddiqi, Dewan Syariah Inggris, dan banyak lagi. Fatwa ini sepakat untuk mengeluarkan Ahmadiyah dari Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam. Toh, kendati MUI telah mengeluarkan fatwa, termasuk juga dikeluarkannya SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basit, masih berharap agar negara menjamin hak konstitusi pengikut Ahmadiyah termasuk hak dalam memeluk keyakinan yang berbeda dengan mayoritas. Jika tidak ada kata kesepemahaman, kata Basit, â&#x20AC;&#x153;Its ok, hidup masing-masing. Urusan keyakinan, urusan kami, urusan ketertiban, urusan polisi. Selesai.â&#x20AC;? Dari pernyataan Basit ini tersirat kesan bahwa JAI tetap akan melaksanakan ajaran yang disebarkan Mirza Ghulam Ahmad, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah mereka juga orang muslim? ]

RALAT: Edisi 01 Tahun V Januari-Februari 2011 pada berita ucapan selamat hari jadi DR Sinyo Harry Sarundajang ke 66 tertulis Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rahmat Mokodongan. Seharusnya tertulis Sekretaris Provinsi Sulut Drs Robby J Mamuaja. Demikian pemberitahuan ralat ini.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Semangat Memberantas Korupsi di KSB 38

COVER STORY

Ketua Tani Nelayan Andalan memperkirakan, produksi padi pada musim panen rendeng tahun ini turun 5-10 persen. Hal itu terjadi akibat penurunan produktivitas tanaman padi. Tak pelak, usaha tani pun mengalami kerugian. Sejumlah petani di beberapa daerah pun ada yang tak bisa menghindari jeratan hutang.

42 Elan Biantoro

Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP MIGAS

Unplanned shutdown Justru Harus Dihindari 50

Indonesia Berpotensi Geser Rusia

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Raker P3EI 2011

Menuju Visi Pembangunan Ekonomi 2025

Dewan Penyelamat Negara

“Negara Telah Gagal!” 58

UU Kejaksaan perlu Direvisi

‘Surga’ Kuliner di Semarang 76

Kemhan/TNI Menuju Opini Wajar Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA

Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) berbicara dengan Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) didampingi Jaksa Agung Basrief Arief (kanan) usai menyikapi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik-Banten, di Kementerian Polhukam Jakarta

Berseteru di Antara Keyakinan

Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basit meminta agar negara menjamin hak konstitusi pengikut Ahmadiyah termasuk hak dalam memeluk keyakinan yang berbeda dengan mayoritas. Bisakah umat mayoritas (Islam) begitu saja menerima keberadaan JAI?

uasana ruang rapat utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel, pada Senin, 14 Februari 2011 siang itu, hening sejenak tatkala Brigjen Agus Kusnadi menyambut jabatan tangan Brigjen Putut Eko Bayuseno. Sekelebat kemudian, riuh tepuk tangan dari petinggi Polri menyemaraki acara serah terima jabatan Kapolda Banten dari Brigjen Agus Kusnadi kepada Brigjen Putut Eko Bayuseno. Brigjen Putut sebelumnya menjabat Wakil Kapolda Metro Jaya. Brigjen Agus kemudian ditempatkan menjadi analis kebijakan utama bidang keamanan staf ahli Kapolri. "Serah terima jabatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kebutuhan, sebagai proses penyegaran dalam rangka meningkatkan dinamika operasional kepolisian khususnya dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang berat dan kompleks," ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam sambutan. Menurut Kapolri, sertijab merupa-

kan langkah strategis yang dilakukan kepolisian untuk merespon insiden yang terjadi di Cikeusik, Banten. "Ini adalah juga merupakan langkah strategis setelah berbagai pertimbangan khususnya mencermati perkembangan situasi yang terjadi di lapangan," jelas Timur. Tak hanya Brigjen Agus yang dianggap kurang sigap mencegah tragedi berdarah di Cikeusik, Banten, Ahad, 6 Februari 2011, sehingga tiga jamaah Ahmadiyah meregang nyawa. Direktur Intel dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Banten, Kombes Pol Des Aditiawarman juga dimutasi menjadi analis kebijakan madya Lemdikpol. Penggantinya yaitu AKBP Sudaryanto dari Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi. Nasib sama dialami Kapolres Pandeglang, AKBP Alex Fauzi Rasad yang dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) Staf Operasi (SOps) Polri. Ia diganti oleh AKBP Ady Soeseno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Analisis Dit Narkoba Polda Banten. "Mutasi ini karena adanya kesala-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

han sistem dalam Polda Banten," jelas Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2011. Entah, siapa yang paling bertanggung jawab dari tragedi di Cikeusik ini. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), orang yang memusuhi Ahmadiyah, atau aparat kepolisian yang kurang cekatan mengantisipasi pengamanan sehingga bentrokan berdarah ini bisa dicegah sedini mungkin. Berdasarkan laporan kronologis kejadian yang disampaikan Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi di depan Menko Polhukam Djoko Suyanto saat rapat membahas peristiwa tersebut di Jakarta Senin, 7 Februari 2011, tragedi itu berawal dari kedatangan 15 anggota jamaah Ahmadiyah dari Jakarta pada Minggu, 6 Februari 2011, Sekitar pukul 03.00 WIB, 15 anggota jamaah Ahmadiyah tersebut datang ke lokasi rumah atas nama Suparman selaku pimpinan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang.

TOPIK UTAMA Situasi tersebut kemudian direspon Kapolres Pandeglang dengan memerintahkan 30 personil polisi ditambah satu unit satuan intelkam dan reskrim ke Mapolsek Cikeusik, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekitar pukul 08.00 WIB Kapolsek Cikeusik AKP Madsupur dan Kepala Desa Umbulan datang ke lokasi keberadaan Ahmadiyah tersebut dan membujuk agar sekitar 20 orang jamaah Ahmadiyah segera meninggalkan rumah Suparman. Namun, kata Kapolda Banten, himbauan Kapolsek dan Kepala Desa Umbulan tidak dihiraukan oleh orang yang berada di rumah Suparman tersebut. Bahkan, salah satu orang perwakilan dari mereka mengatakan, jika aparat tidak sanggup menghadapi massa tersebut, biarkan mereka yang menghadapinya. Bentrokan jamaah Ahmadiyah dan warga terjadi pukul 10.45, saat sekitar 1.500 warga datang ke rumah tokoh Ahmadiyah, Suparman dengan membawa berbagai peralatan kayu, batu dan senjata tajam. Menurut Kapolda, pihak keamanan sudah berupaya mencegah warga agar tidak melakukan tindakan anarkis, namun warga tidak menghiraukan himbauan aparat keamanan dan mulai melakukan pelemparan ke arah rumah Suparman lalu jamaah Ahmadiyah melakukan balasan ke arah massa dengan lemparan batu. Akibat balasan tersebut, akhirnya massa secara bersama-sama melaku-

kan penyerangan, pengrusakan rumah Suparman, melakukan penganiayaan serta melakukan pembakaran dua unit kendaran roda dua dan dua kendaraan roda empat. "Karena kekuatan personil yang ada pada saat itu tidak memadai, sehingga kejadian yang berlangsung sekitar dua jam tersebut sulit untuk diatasi," kata Kapolda Banten sebagaimana dalam laporan kronologis tersebut. Akibat peristiwa itu, tiga orang yang diduga anggota jamaah Ahmadiyah meninggal dunia yakni, Roni yang terluka disekujur tubuh, kemudian korban lainnya atas nama Mulyadi namun belakangan diketahui bernama Chandra serta Tarno yang juga meninggal akibat mengalami banyak luka pada tubuhnya. Selain korban tewas, kejadian tersebut mengakibatkan lima orang luka berat. Peristiwa tersebut langsung mengundang reaksi diberbagai kalangan masyarakat hingga Presiden dan para menteri. Senin, 7 Februari 2011 malam, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menggelar rapat terbatas di Jakarta. Rapat membahas kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang terjadi 6 Februari. Rapat terbatas terkait Instruksi Presiden beberapa waktu lalu agar pemerintah menginvestigasi kasus ini. Hadir dalam rapat terbatas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Jak-

sa Agung Basrief Arief dan unsur Muspida Provinsi Banten serta Jawa Barat. Hasilnya, rapat terbatas mengeluarkan enam poin penting dalam menyikapi kasus tersebut. Pertama, pemerintah mengecam dengan keras setiap tindakan oleh siapapun kepada siapapun sesama warga negara Indonesia yang melakukan tindak kekerasan dan anarkis serta melanggar hukum, apapun yang melatarbelakangi. Kedua, kepada aparat Polri segera mencari dan mengungkap secara tuntas tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tiga orang dan luka berat enam orang. Ketiga, kepada semua pihak, baik dari warga Ahmadiyah dan pihak masyarakat lain harus tetap mentaati kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 (ada 12 butir kesepakatan) dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008. Keempat, kepada segenap warga Ahmadiyah agar memahami, mengikuti, dan mentaati kesepakatan bersama tanggal 14 Januari 2008 serta Keputusan Bersama tahun 2008. Kepada warga yang lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisihan ataupun permasalahan harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang ada di setiap daerah yang diketuai oleh Kejaksaan.

Sisa pembakaran kendaraan bermotor pasca penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA Kelima, kepada Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung segera melakukan evaluasi yang mendasar terhadap setiap permasalahan Ahmadiyah, agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Keenam, kepada aparat-aparat di pusat maupun daerah (Polri, pemerintah daerah), warga masyarakat, diminta bersama-sama untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap indikasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan atau tindakan anarkis. Kemudian ketujuh, menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu mewujudkan iklim sosial yang baik agar tidak menimbulkan konflik-konflik sosial atau pertikaian yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Rapat juga digelar Komisi VIII DPR dengan jajaran pengurus pusat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang merumuskan sejumlah poin terkait kontroversi Ahmadiyah. Salah satu poinnya, DPR akan mendorong pemerintah untuk menggelar dialog terus-menerus dengan melibatkan pengikut Ahmadiyah hingga ke akar rumput. "Kami tidak membuat kesimpulan, kami buat beberapa poin yang bisa dirumuskan dan tidak mengikat siapapun," ujar Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2011, tengah malam. Rapat dengar pendapat yang digelar hingga pukul 00.00 tersebut juga meru-

muskan bahwa kekerasan atas nama agama adalah suatu hal yang tidak dapat diterima. "Kekerasan atas nama agama kami tolak keras, kami berharap tidak terjadi lagi seperti itu, penegakan hukum harus dijalankan," kata Karding. Selanjutnya, Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung harus dijadikan acuan untuk ditaati, baik oleh Ahmadiyah maupun warga negara non Ahmadiyah. "Apapun alasannya, harus," tegas Karding. Dia melanjutkan, poin rumusan berikutnya, DPR mengakui dialog terusmenerus yang melibatkan Ahmadiyah memang dibutuhkan demi mengurai inti permasalahan. "Pilar kebangsaan, ini menjadi titik tolak kehidupan berbangsa bernegara, bersosial, beragaman, dan berkeyakinan," katanya. Untuk itulah DPR akan mendorong pemerintah memperbanyak dialog yang melibatkan Ahmadiyah. Sementara itu, Amir Nasional Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basit saat menutup kesempatan bicaranya meminta agar negara menjamin hak konstitusi pengikut Ahmadiyah termasuk hak dalam memeluk keyakinan yang berbeda dengan Mayoritas. JAI juga ingin negara memfasilitasi dialog-dialog yang melibatkan JAI hingga tingkat daerah. "Kalau (dialog) tidak dapat mempersatukan perbedaan, its ok, hidup masing-masing. Urusan keya-

Amir Nasional Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basit (kiri).

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

kinan, urusan kami, urusan ketertiban, urusan polisi. Selesai," tandasnya. Pernyataan Abdul Basit itu seakan meminta pengertian atau toleransi kepada orang non Ahmadiyah dalam melaksanakan ibadah berdasarkan ajaran Ahmadiyah. Pertanyaannya, bagaimana implementasi 12 butir kesepakatan bersama yang ditandatangani H Abdul Basit sendiri pada 14 Januari 2008? Apakah ia mengingkari perjanjian yang disaksikan oleh instansi pemerintah, tokoh agama tersebut? Seperti diketahui, ke-12 butir penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, yaitu: 1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasullah SAW, yaitu asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. 2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyin (Nabi penutup). 3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban

TOPIK UTAMA

Rapat Menkopolhukam membahas kekisruhan di Cikeusik.

mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat baiâ&#x20AC;&#x2122;at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah. Kami warga Jemaat Ahmadiyah menyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908). Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengaktifkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami

bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah. 9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun. 10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkaraperkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/ golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PBJAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi pelaksanaan 12 butir

kesepakatan itu kemudian akan dipantau selama tiga bulan, terhitung sejak ditandatangani 14 Januari 2008. Selanjutnya, pada 16 April 2008, Tim Pakem Pusat di Kejaksaan Agung RI telah mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB JAI tersebut. Ternyata, JAI tidak melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Atas inkonsistensi tersebut, dikeluarkan surat Nomor B-726/D/Dsp.5/ 04/2008 tanggal 23 April 2008 Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Pakem Pusat yang ditujukan ke Menko Polhukam, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, yang merekomendasikan dikeluarkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Undang Undang Nomor 1/ PNPS/1965, yang berisikan agar warga JAI diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam. Toh, SKB tersebut berjalan tak seperti yang diharapkan pemerintah. Lagilagi, penyerangan bahkan pembunuhan terhadap warga jamaah Ahmadiyah tak dapat dihindarkan, yang terakhir ini terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dan bukan tidak mungkin aksi serupa akan terjadi di kemudian hari, jika masingmasing pihakâ&#x20AC;&#x201D;JAI dan umat Islamâ&#x20AC;&#x201D; masih tak ada persamaan pemahaman. Perjanjian apa lagi yang akan dibuat pemerintah dengan JAI? ]Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA Edwin Pamimpin Situmorang SH MH JAM Intelijen Kejaksaan Agung

Ada Satu Kondisi yang Terjadi pada JAI

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA

ksi kekerasan yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepertinya terus terjadi. Hal ini karena JAI dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai ajaran yang sesat. Eskalasi kekerasan yang menimpa JAI tak pelak membuat pemerintah resah. Karena hal ini bisa mengancam sendi-sendi kehidupan toleransi umat beragama di Tanah Air. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur kehidupan beragama serta untuk mencegah aksi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah belum mampu mengatasinya. Kasus terakhir yaitu penyerangan yang dilakukan warga masyarakat kepada JAI di Cikeusik, Pandeglang, Banten, mengakibatkan tiga orang Jamaah Ahmadiyah meninggal. Sehingga hal ini menyebabkan wacana pencabutan SKB dan pembubaran Jamah Ahmadiyah makin mengemuka. Bagaimana pemerintah menyikapinya? Untuk membedahnya, Gaus Kaisuku dan Syarifudin dari Majalah TOPIK mewawancarai Edwin Pamimpin Situmorang SH MH, di ruang kerjanya, pada 20 Februari 2011. Seperti diketahui, selain sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung, Edwin juga menjabat Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Tim Koor Pakem), sementara ketuanya adalah Jaksa Agung. Badan ini dibentuk pada 1994 yakni untuk melaksanakan UU Kejaksaan, yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu aliran kepercayaan masyarakat dan pencegahan terhadap penodaan agama. Berikut petikannya: Jamaah Ahmadiyah sering menimbulkan keresahan di masyarakat yang implikasinya menimbulkan bentrokan fisik. Sebagai JAM Intel sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Koor Pakem, apa saja temuannya terhadap ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dan bersinggungan dengan agama tertentu? Begini, kebijakan pemerintah terkait penanganan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu kan sudah dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung dan Kementerian Dalam Negeri. SKB itu melalui suatu proses, ketika ada beberapa keresahan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 2008 atau tahun-tahun sebelumnya, kemudian dilakukan dialog antara pemerintah yang diwakili oleh Tim Koorpakem (Tim Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat) pusat. Tim Koorpakem pusat itu diketuai oleh Jaksa Agung dan JAM Intel sebagai wakilnya. Anggota tim Koorpakem terdiri dari berbagai unsur pemerintah terkait (Kementerian Agama, Kejaksaan, Kementerian Pariwisata dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri, Ke-

polisian dan TNI). Sebagai tindak lanjut pertemuan tim Koorpakem dengan JAI, kemudian dibuatlah 12 butir pernyataan oleh JAI. Dan pengurus JAI menyatakan akan mentaati ke-12 butir itu. Sesudahnya, tim dari Koor Pakem membentuk satuan tugas yang melakukan pengawasan di beberapa daerah. Ternyataâ&#x20AC;&#x201D;kemudian--disimpulkan bahwa JAI tidak sepenuhnya melaksanakan 12 butir itu. Terutama pernyataannya yang menyatakan bahwa masih ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, dan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Karena memang hasil pemantauan seperti itu, maka dilaporkan ke atas oleh Tim dari Koor Pakem. Hasilnya, pemerintah memberikan peringatan dan perintah kepada JAI dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengacu pada UU No 1/PNPS/1965. Dengan dikeluarkannya SKB, mempunyai makna pemerintah dalam penanganan JAI melaui pendekatan hukum. Peringatan dalam SKB sendiri lebih didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Oleh karena itu, perintah atau peringatan dalam SKB itu tidak hanya ditujukan untuk JAI, tetapi juga kepada warga masyarakat. Perintah kepada warga masyarakat dimaksudkan

Demo pembubaran ajaran JAI.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA

Demo pembubaran ajaran JAI.

untuk melindungi JAI dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan oleh warga masyarakat yang tidak setuju dengan JAI. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap warganya. Bunyi perintah atau peringatan dalam SKB itu disebutkan: kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia diperintahkan untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang yang bersangkutan mengaku sebagai seorang pengikut Islam. Jika dia bukan orang Islam, silahkan saja Ahmadiyah bikin agama tersendiri. Tapi dia kan masih mengucapkan diri sebagai orang Islam, lazim yang diyakini umat Islam pada umumnya. Tapi pemerintah yang mempunyai kewajiban melindungi warganya, juga memberikan perintah dan peringatan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman. Dengan demikian, masyarakat (di luar JAI) juga harus menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat dan tidak melakukan perbuatan tindakan melawan hukum terhadap penganut anggota dan atau anggota Jamaah Ahamadiyah. Jika dilanggar, tentu harus dilakukan penegakan hukum. begitu pula dengan JAI. Jadi berdasarkan UU Nomor 1 PNPS, jika SKB itu dilanggar, maka terhadap pengurus, anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia

harus dilakukan penegakan hukum. Dalam SKB itu dicantumkan bahwa Jamaah Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajarannya yang dianggap menyimpang di masyarakat. Pada kenyataannya, di lapangan Jamaah Ahmadiyah masih terus melakukan penetrasi penyebaran ajarannya. Tindakan tegas seperti apa yang mestinya diambil pemerintah, karena akar permasalahannya bisa ditarik dari sini? Dari peristiwa penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang-Banten, Menko Polhukam sudah memerintahkan agar tim terkait dikoordinasikan oleh Menteri Agama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SKB, yang telah dua tahun dibuat. Karena, seharusnya jamaah Ahmadiyah itu mengimplementasikan perintah atau peringatan dalam SKB tersebut. Dengan demikian, apakah selama dua tahun lebih ini pelaksanaan SKB itu sudah efektif atau tidak. Jika sudah efektif, mengapa masih terjadi kasus-kasus seperti ini, apa ada yang kurang? Misalnya, apakah kurang sosialisasi, kurang pembinaannya ataukah penegakan hukumnya. Yang kedua, jika tidak efektif, apa faktor-faktor penyebabnya? Inilah yang kita evaluasi. Karena, memang, di salah satu pasal dalam satu butir SKB itu mengatakan memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-lang-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

kah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Jadi sebenarnya ada komitmen dari aparat terkait untuk melakukan sosialisasi, tentunya kemudian jika ketentuan tersebut masih dilanggar, baru dilakukan penegakan hukum yang tegas. Nah, langkah-langkah inilah yang sedang dilakukan. Artinya Anda melihat bahwa selama ini penegakan hukum tidak tegas? Bukan masalah penegakkan hukumnya saja, tapi yang terutama adalah apakah SKB itu sudah efektif dalam dua setengah tahun ini. Dalam pandangan saya perlu penguatan implementasi dari SKB, karena saya melihat SKB ini belum maksimal efektifitasnya karena masih banyak diantara masyarakat termasuk di dalamnya aparat pemerintah yang berkewajiban menegakan SKB itu belum memahami secara benar. Kalau sebagian besar masyarakat belum memahami SKB bagaimana SKB itu bisa efektif. Oleh karena itu perlu sosialisasi SKB terhadap masyarakat termasuk kepada aparat pemerintah. Untuk itu dalam rangka penguatan SKB, perlu dirumuskan action plannya (rencana aksi) yang meliputi sosialisasi pembinaan dan penegakan hukum tentang waktu pelaksanaannya. Siapa yang bertanggung-jawab untuk melaksanakannya, khusus menyangkut pembinaan terhadap JAI sebagaimana diatur di dalam SKB. Maka perlu ditegaskan siapa sasarannya dari JAI. Menurut saya, sasaran pembinaan ini adalah grassroot/akar rum-

TOPIK UTAMA put dari JAI agar mereka mau kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu contoh kasus adalah penyimpangan ajaran Kristen yang terjadi di Manado, di mana ada pendeta dianggap oleh kalangan pemuka Kristen menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Bagaimana komentar Anda? Masalahnya di Manado itu kan hanya perbuatan perorangan, bukan suatu kelompok. Ini yang harus dibedakan. Seperti misalnya kasus di Temanggung, terjadi penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan, itu kan perbuatan perorangan. Sekarang, kasus-kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Begitu pula jika kita lihat dari sisi organisasi, tidak terlalu banyak. Justru yang paling banyak menyangkut Ahmadiyah. Apakah unsur dari masyarakat juga dilibatkan dalam Tim Koor Pakem? Semuanya dari unsur pemerintah, tidak ada dari masyarakat. Yang terkait seperti dari Departemen Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan Agung. Tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung. Tapi perlu diingat bahwa tim Pakem itu dalam rangka pengawasan, bukan pembinaan. Untuk pembinaan kembali kepada institusi yang berkompeten. Tim Koor Pakem ini kan dibentuk sudah lama. Lalu pengawasan seperti apa yang dilakukan dari tim ini karena masih ada saja aliran atau ajaran sesat di Indonesia? Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Tim Koorpakem dalam implementasinya dilakukan dalam bentuk pementauan terhadap aliran kepercayaan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dikoordinasikan di dalam rapat anggota dan kemudian hasilnya disalurkan kepada instansi yang berwenang sesuai tupoksinya masing-masing. Misalnya pembinaan itu menjadi tugas/ fungsi Kementerian agama, sedangkan tugas penegakkan hukum ada pada polri dan Kejaksaan. Khusus untuk Jamaah Ahmadiyah Indonesia, desakan dari masyarakat khususnya umat Islam agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah ini begitu kencang,

sebagai wakil dari Tim Koor Pakem, bagaimana Anda menyikapinya ? Jika ada aspirasi seperti itu, ya sahsah saja. Tapi apa pun itu (tuntutannya), karena kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya harus berdasarkan ketentuan hukum. Seluruhnya itu harus sesuai dengan landasan hukum. Jika ada landasan hukumnya, ya boleh saja. Karena ada pendapat bahwa, selama Jamaah Ahmadiyah masih tetap eksis seperti ini, maka kekerasan terhadap mereka terus terjadi, bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu yang sedang kita evaluasi sekarang. Makanya kita tunggu dulu hasil evaluasinya. Jangan sampai berandai-andai, kan begitu? Nanti, jika sudah ada hasil akhir tentunya akan disampaikan atau umumkan ke publik. Bagaimana dengan hasil rapat koordinasi Anda dengan Menkopolhukam menyangkut kasus Jamaah Ahmadiyah? Sudah diumumkan oleh Menteri Polhukam, Pak Joko Suyanto. Kan ada press releasenya, itulah hasilnya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Joko, itulah yang menjadi pegangan kita. Hasil rapat dengan Menkopolhukam sendiri ada tujuh butir yang dikeluarkan, salah satunya pemerintah mengecam dengan keras setiap tindakan oleh siapa pun yang menggunakan cara-cara kekerasan. Terakhir, Menteri Agama akan melaksanakan suatu forum dengan berbagai lapisan masyarakat. Bagaimana dengan ormas-ormas yang melakukan pelanggaran atau kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah? Itu kan sudah diatur, apakah pelanggaran pidana itu dilakukan oleh suatu ormasnya atau perorangan atau terhadap pribadi-pribadi yang menjadi subyek hukum. Jika ada tindakan kekerasan, tentu ada ketentuan hukum kita yang mengaturnya. DPR beberapa waktu lalu sudah melakukan rapat dengar pendapat para ahli hukum menyangkut revisi UU Kejaksaan, khususnya pasal 16. Nah poin-poin apa saja yang disodorkan oleh pihak JAM Intel untuk dimasukkan dalam perubahan itu? Begini, itu ada inisiatif dari DPR untuk revisi, saya belum tahu yang mana

saja, tapi kita sudah mendengar bahwa DPR sudah mengambil ininsiatif untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 16 tentang Kejaksaan. Jadi masih terlalu dini untuk mengomentari hal itu, apalagi menyangkut masalah subtansinya. Ya kita tunggu aja. Bukankah ada masukan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan kepada DPR dalam revisi UU Kejaksaan? Ohâ&#x20AC;Śtentu, kita kan sudah ada tim yang membahas itu, nanti baru kita diskusikan di sini. Karena pada akhirnya revisi UU Kejaksaan itu akan disampaikan juga oleh DPR kepada Presiden untuk melakukan pembahasan bersama. Karena itu kan harus ada persetujuan antara Presiden dan DPR. Bisa diberikan bocoran sedikit, apa saja materi atau poin-poin penting dalam pembahasan revisi UU Kejaksaan itu? Saya belum bisa menyampaikannya, yang pasti kejaksaan sudah memiliki konsep tentang hal itu. Menurut saya yang penting melalui revisi UU No 16 tahun 2004. Kejaksaan itu bisa semakin kuat dan mampu menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Tapi Anda kan sudah mempunyai gambaran tentang poin-poin apa saja yang akan direvisi? Gambaran sih sudah punya, tapi belum saatnya untuk disampaikan, karena menjadi sesuatu yang bulat tapi masih dibahas. Selain itu, hal ini kan bukan pendapat pribadi, tapi pendapat institusi sehingga belum bisa kita publikasikan. Menurut Anda, apakah rasio SDM yang ada di JAM Intel sudah sesuai dibanding dengan tugas yang harus diemban? Kalau mau jujur, rasio SDM-nya masih kurang. Tapi sekarang ini kita tidak mengejar kuantitas, tapi utamanya kualitas. Bagaimana dengan yang tersedia itu kita bisa meningkatkan kualitas intelektual juga integritasnya. Peningkatan kualitas intelektual dan integritas ini harus berbarengan. Karena itu, saya pikir dengan jumlah SDM yang mungkin terbatas, permasalahannya bisa diperkecil dengan peningkatan kualitas SDM. Senada dengan itu, revisi UU Kejaksaan itu bisa memberikan penguatan kepada lembaga Kejaksaan. ]

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA

Prof. DR. H. Ali Maschan Moesa, M.Si (Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi PKB)

Kekerasan Dalam Bentuk Apapun Harus Dituntaskan DPR mendukung pengintensifan diskusi membahas polemik Ahmadiyah. Dialog penting dilakukan untuk mencari titik temu sehingga kenyamanan dan kedamaian hidup bermasyarakat tercapai.

alam upaya menemukan solusi terhadap permasalahan terkait aliran Ahmadiyah di Indonesia, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 16 Februari 2011. Rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ini juga dihadiri Ketua LBH Jakarta Nurkholis dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Erna Ratnaningsih. Rapat dengar pendapat itu pun berhasil merumuskan sejumlah poin terkait kontroversi Ahmadiyah. Salah satu poin tersebut adalah DPR akan mendorong pemerintah untuk menggelar dialog-dialog secara terus menerus dengan melibatkan pengikut Ahmadiyah hingga ke akar rumput. Selain itu, rapat juga merumuskan bahwa kekerasan atas nama agama adalah suatu hal yang tidak dapat diterima. â&#x20AC;&#x153;Kita sudah sepakat, bahwa apa pun kekerasan harus dituntaskan. Siapa pun yang melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa, meskipun mengatasnamakan agama, harus dituntaskan,â&#x20AC;? demikian kata ang-

gota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Maschan Moesa. Bagaimanakah Komisi VIII memandang konflik yang terjadi terkait dengan keberadaan JAI ini? Berikut petikan wawancara Endang Dwintari dari Majalah TOPIK dengan Prof. DR. H. Ali Maschan Moesa, M.Si di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Beberapa waktu lalu Komisi VIII DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Ahmadiyah dan pihakpihak yang terkait. Dari pertemuan itu menghasilkan sejumlah poin dimana salah satunya adalah perlu dilakukannya dialog terus menerus dengan melibatkan pengikut Ahmadiyah hingga ke akar rumput. Sampai sejauhmana implementasi dari hasil rapat tersebut? Selama ini, memang, yang sudah kita sepakati itu (dilakukannya dialog). Tetapi, ada yang belum disepakati antara kita dimana ada sebagian yang menginginkan agar Ahmadiyah dibubarkan dan ada yang tidak. Kami dari Fraksi PKB termasuk dalam salah satu yang sampai sekarang ini tidak menginginkan

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Ahmadiyah dibubarkan. Karena esensinya itu berkaitan dengan keyakinan, dimana kalau wadahnya dibubarkan, belum tentu keyakinannya akan hilang. Selain itu, orang kan tidak bisa dipaksa. Dengan demikian, kalau kita terus menerus mengingatkan, seperti memberikan dakwah dengan cara-cara yang baik kepada mereka (Ahmadiyah), pada akhirnya mereka akan sadar sendiri. Kita sepakat, bahwa Ahmadiyah atau apa pun memang memiliki kesalahan yang sangat serius dimana mereka meyakini ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, sikap kita kepada orang yang salah itu tentu berbeda-beda. Dialog-dialog yang menjadi hasil rapat beberapa waktu lalu itu juga tidak akan selesai hanya dalam waktu satudua hari, karena ini menyangkut keyakinan. Oleh karena itu, Komisi VIII dan Pemerintah sebenarnya kan tidak bisa masuk dalam urusan keyakinan. DPR hanya mengurusi legislasi dan budgeting. Yang penting, bagaimana kerukunan umat beragama itu menjadi fokus dari Komisi VIII ini. Apalagi, kita juga sedang menyusun RUU mengenai keru-

TOPIK UTAMA kunan umat beragama atau apa pun itu namanya nanti. RUU, atau apa pun itu namanya nanti, terkait dengan peristiwa Cikeusik dan Temanggung beberapa waktu lalu? Sebenarnya tidak. RUU itu sendiri awalnya terkait dengan kasus Ciketing yang di paripurna beberapa waktu lalu diusulkan oleh beberapa anggota dewan berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri terkait tempat ibadah diminta untuk dicabut. Dari situlah kemudian Komisi VIII bersepakat, dari pada itu (SKB 3 Menteri) dicabut dan tidak ada aturan yang jelas, kita tidak masuk dalam soal keyakinan tapi kita mengatur bagaimana kalau ekses hubungan antara umat beragama, kita juga sempat melakukan studi banding ke Amerika Serikat terlebih dahulu, dan akhirnya menyepakati untuk dibuatnya sebuah undang undang yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Ditambah lagi, kasus Cikeusik, Temanggung, dan tempat lain. Sehingga, hal itu membuat kita lebih bersemangat lagi untuk membuat dan memberikan sebuah payung hukum, bagaimana kerukunan umat beragama ini tetap dijaga melalui undang undang. Termasuk SKB 3 Menteri yang terkait dengan Ahmadiyah, kami berharap, untuk jangan dicabut dulu. Sebab, kalau dicabut, nanti tidak akan ada lagi aturan yang bisa dijadikan pedoman pemerintah untuk menyelesaikan kasuskasus semacam itu. Sambil kita menyusun undang undangnya.

tersebut? RUU itu, intinya nanti, bagaimana harus menghargai semua perbedaanperbedaan, seperti hal mengenai kemajemukan dalam beragama, keyakinan, dan adat istiadat serta budaya. Sehingga, dengan demikian, undang undang itu menjamin hubungan antar keyakinan umat beragama yang berbeda itu tidak menjadi masalah, tetapi tetap dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Memang tidak mudah, karena sampai sekarang masih saja ada yang pro dan kontra.

“

Gambaran mengenai isi draft RUU

Karena esensinya itu berkaitan dengan keyakinan, dimana kalau wadahnya dibubarkan, belum tentu keyakinannya akan hilang.

dimana disebutkan bahwa agama dan keyakinan apa pun harus dipayungi selama masih ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa suatu kelompok dianggap menodai agama atau tidak, biarkan pengadilan yang memutuskan secara hukum. Jadi, kita fokusnya pada soal kerukunan, soal kemajemukan yang harus dijaga. Bukan tugas pemerintah dan DPR untuk mengambil ‘godam’ atau ‘palu’ dan memutuskan benar-tidaknya sebuah keyakinan atau agama. Dalam rapat mengenai Ahmadiyah beberapa waktu lalu juga sempat mengemuka usulan mengenai dibentuknya Panja Ahmadiyah dari beberapa anggota Komisi VIII. Tanggapan Anda? Sebenarnya, panjanya bukan Panja Ahmadiyah. Tetapi lebih kepada semacam empat pilar yang sekarang sedang disosialisasikan oleh teman-teman di MPR kepada umat beragama. Mungkin, dalam bentuk seperti itu. Hanya, sekali lagi mungkin, lebih spesifik education. Yang jelas, apa pun macam-macam agama dan keyakinan serta adat budaya yang ada, dasar kita harus tetap pada Pancasila yang berisi nilai-nilai yang coba untuk diyakini bersama, dilakukan bersama, dan diamalkan bersama. Komisi VIII juga nantinya akan meminta Menteri Agama untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran yang ada pada pembinaan umat beragama dalam APBNP. Karena, dari Rp 32 triliun hanya sekitar 3-4 persen dialokasikan untuk pembinaan umat beragama. Dan itu merupakan nilai yang kecil untuk sebuah hal yang besar. ]

”

Tidak khawatir jika undang undang tersebut nantinya dianggap untuk melindungi mereka (minoritas) yang berbeda dengan mayoritas, seperti yang terjadi di Cikeusik? Tidak. Kita bukan kapasitasnya melindungi atau tidak melindungi. Pemerintah itu harus kembali pada konstitusi

Pertemuan Jemaat Ahmadiyah bersama anggota DPR RI Komisi VIII.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK UTAMA

SIAPAKAH MIRZA GHULAM AHMAD? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, al-Masih al-Mauâ&#x20AC;&#x2122;ud alaihis salam, demikian namanya disebutkan. Nama yang asli hanyalah Ghulam Ahmad. Sedangkan "Hazrat" adalah kata penghormatan kepada dia oleh para pengikutnya. Kata "Mirza" melambangkan keturunan bangsawan dari Moghul. Adalah merupakan kebiasaan, dia suka menggunakan nama Ahmad agar lebih ringkas.

azrat Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh, yang merupakan paman Amir Tughlak Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand, dan mulai menetap disana. Tetapi pada abad ke 10 Hijriah atau abad ke 16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Beg beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khorasan ke India karena beberapa hal, dan tinggal di kawasan sungai Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km jauhnya dari sungai tersebut. Ia lahir di Punjab, India pada 13 Februari 1835 atau 14 Syawal 1250 H, pada waktu salat subuh hari Jumat, di rumah Mirza Ghulam Murtaza di desa Qadian. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang berkecukupan sebagai bayi kembar, namun kembarannya meninggal saat lahir. Dia dikabarkan selalu menghabiskan waktunya di masjid dengan mempelajari Al Qur'an dan pelajaran agamanya, Islam. Hal itu tidak sesuai dengan kemauan ayahnya yang ingin agar dia menjadi seorang pengacara atau seorang pegawai negeri. Dalam mempelajari hal-hal keagamaan, dia selalu berinteraksi dengan banyak orang Islam, orang non Islam, dan dengan misionaris Kristen yang selalu diajaknya berdiskusi. Ketika Ahmad berumur 40 tahun, ayahnya wafat. Waktu itu Ahmad me-

ngaku bahwa Tuhan telah berkomunikasi dengannya melalui wahyu. Sejak saat itu Ahmad banyak menulis untuk melawan apa yang menurutnya sebagai tulisan-tulisan anti Islam dari berbagai kelompok misionaris Kristen. Dia juga fokus dalam melawan berbagai dampak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Brahma Samaj. Selama periode ini dia sangat diterima oleh berbagai golongan Islam yang ada saat itu. Kematian Mirza Ghulam Ahmad Tidak sedikit para ulama yang menentang dan berusaha menasehati Mirza Ghulam Ahmad (MGA) agar ia bertaubat dan menghentikan dakwah yang

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

dibawanya itu. Namun, usaha itu tidak juga membuat pemimpin Ahmadiyah ini surut dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu keberatan yang dialamatkan kepada Pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad telah mengajukan sebuah doa untuk menantang (MubÄ halah) Maulvi Sanaullah yakni jika di antara mereka berdua salah satunya adalah orang yang sesat dan palsu. Saat itu Mirza Ghulam Ahmad berumur 62 tahun dan Maulvi Sanaullah yang berasal dari Amritsar adalah seorang muda berusia 29 tahun. Daftar nama para ulama yang diajak ber-mubahalah oleh MGA telah di lampirkan dalam buku Anjam-e-Aatham (1897).

TOPIK UTAMA Maulvi Sanaullah diam beberapa tahun lamanya tidak menanggapi tantangan tersebut. Setelah sekitar lima tahun lamanya, para pendukungnya mulai menekan dia untuk menanggapi mubÄ halah itu. Menanggapi hal itu Mirza Ghulam Ahmad kemudian menulis dalam buku Ijaz Ahmadi yang diterbitkan pada tahun 1902 sebagai berikut: "Saya telah melihat pemberitahuan Maulvi Sanaullah dari Amritsar yang mana ia menyatakan memiliki keinginan yang tulus suatu keputusan, bahwa ia dan saya seyogyanya berdoa sehingga salah seorang di antara kita yang berdusta akan menemui ajal semasa hidup orang yang benar." Tahun 1902 dan buku Ijaz Ahmadi diterbitkan pada bulan November di tahun yang sama. Menanggapi hal itu Maulvi Sanaullah menerbitkan sebuah buku berjudul Ilhamat Mirza (Wahyuwahyu Mirza), ia menulis: "Saya tidak pernah mendakwakan diri seperti Anda bahwa saya seorang Nabi, atau seorang Rasul, atau seorang anak Tuhan, atau seorang penerima wahyu. Saya tidak dapat, oleh karena itu, tidak berani untuk ikut dalam pertandingan semacam itu. Perkataan Anda bahwa jika saya mati sebelum Anda, Anda akan menyatakan bahwa itu adalah bukti kebenaran Anda dan jika Anda mati sebelum saya, maka siapakah yang akan pergi ke kuburan Anda untuk diminta pertanggung-jawabannya? Itulah sebabnya mengapa Anda mengemukakan tantangan yang konyol itu. Saya menyesal bagaimana pun juga, saya tidak berani ikut dalam kontroversi seperti itu dan kurangnya keberanian saya ini merupakan sumber kehormatan bagi saya dan bukanlah suatu sumber kehinaan." Banyak dari penentang Ahmadiyah membuat cerita mengenai penyebab kematian Mirza Ghulam Ahmad. Dikatakan oleh penentang MGA meninggal di kamar mandi akibat ratusan kali buang air besar karena sakit kolera. Memang benar MGA beberapa kali buang air besar karena sakit diare bukan kolera. Mirza Ghulam Ahmad wafat dengan tenang di atas peraduannya dan kepergiannya disaksikan oleh keluarga, sahabat dan kerabatnya pada tanggal 26 Mei 1908, pukul 10:30 pagi. Mirza Ghulam Ahmad wafat setelah 10 tahun ber-mubÄ halah dengan Maulvi Sanaullah, dan pada saat itu (1907) Maulvi pun menulis karangannya Ahlul Hadits, sebagai berikut:

"Al-Qur'an menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat kezaliman mendapat kelonggaran dari Tuhan. Sebagai contoh dikatakan: "Barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya" (19:76), dan: "Kami memberikan kelonggaran bagi mereka sehingga mereka dapat memperbanyak dosanya" (3:179), "Tuhan akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka" (2:16), dan: "Sebenarnya Kami telah memberikan mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan sehingga panjanglah umur mereka" (21:45)."

Dengan demikian Maulvi Sanaullah tidak hanya menolak tantangan Mirza Ghulam Ahmad untuk ber-mubÄ halah, melainkan ia telah mengemukakan suatu prinsip bahwa para pendusta, penipu, perusuh dan pemberontak diberikan umur yang panjang. Setelah mengetahui fakta mengenai sakit dan wafatnya Mirza Ghulam Ahmad, sekarang yang menjadi persoalan dari segi aqidah adalah: Apakah sakit diare akut yang menyerang isi perut MGA dapat dikategorikan sebagai penyakit yang diridhai oleh Tuhan atau tidak? ] (Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia)

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MMA saat panen raya di Jawa Tengah.

Menggenjot Produksi Padi dalam Bayangan Anomali Iklim Perkiraan terjadinya penurunan produksi akibat ancaman anomali iklim, bagaimanapun perlu diantisipasi sejak dini. Walau Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MMA, optimis produksi beras dalam negeri tahun ini surplus.

uku berjudul The Great Food Crisis of 2011 yang ditulis Presiden Earth Policy Institute Lester R Brown yang dipublikasikan di dalam Foreign Policy, cukup mengejutkan tentang terjadinya krisis pangan di beberapa negara, termasuk Indonesia pada 2011. Brown dan lembaganya merupakan otoritas yang dipercaya dunia dalam memprediksi krisis pangan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sudah barang tentu tulisan Brown yang dipublikasikan pekan pertama Januari langsung menjadi perhatian. Data-data yang diungkapkan Brown menyentak. Mengawali tahun baru, harga gandum tetap tinggi di Inggris. Kerusuhan akibat harga pangan yang melonjak terjadi di Aljazair. Rusia mengimpor komoditas biji-bijian untuk menjaga pasokan pangan bagi sapi hingga musim semi mulai. India masih sibuk dengan inflasi yang mencapai 18 persen. Masalah lainnya, China tengah memburu gandum dan jagung di pasar dunia. Harga pangan di China terus naik. Meksiko juga memburu jagung untuk mencegah kenaikan harga tortilla, ma-

kanan pokoknya. Puncaknya, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO membunyikan lonceng krisis pangan, menyusul lonjakan indeks harga pangan pada Desember tahun lalu. Indeks harga pangan dunia tahun lalu pada November mencapai 206 dan pada Desember menjadi 215, merupakan angka tertinggi selama ini. Dalam laporannya FAO menyebutkan beberapa negara dilaporkan akan terkena krisis pangan yang berat, seperti Indonesia, China, dan India. Harga pangan di Indonesia mengalami lonjakan dari sekitar Rp 6.000 menjadi di atas Rp 8.000 sejak akhir 2010. Harga pangan di China dilaporkan mengalami kenaikan 11,7 persen pada November lalu. India juga masih bergulat dengan harga pangan karena inflasi yang tinggi seperti disebut di atas. Tiga negara itu memang sudah membuat langkah. Indonesia telah membuat operasi pasar untuk menekan harga beras di pasar dalam negeri. Indonesia juga akan mengimpor 1,3 juta ton beras pada tahun 2011. Saat ini sudah masuk sekitar 500.000 ton. China tengah mencari akses impor berbagai

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

jenis komoditas pangan. India meneruskan larangan ekspor beras dan gandum. India juga membuat berbagai kebijakan fiskal untuk mengerem kenaikan harga pangan, seperti pembebasan pajak beberapa komoditas impor. Akan tetapi, sepertinya semua ini baru babak awal krisis pangan kali ini. Krisis pangan dunia yang lebih besar masih akan terjadi karena penyebabnya sangat kompleks. Penyebab krisis pangan kali ini merupakan gabungan dari berbagai hal, baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Brown menyebutkan, bila krisis pada waktu yang lalu terjadi karena persoalan cuaca dan temporer saja, namun sekarang sangat kompleks. Pada sisi konsumsi atau permintaan muncul masalah lonjakan jumlah penduduk, penggunaan komoditas pangan untuk bahan bakar, dan kesejahteraan yang meningkat yang berujung pada kenaikan permintaan komoditas pangan. Pemerintah Indonesia memang tidak langsung pasrah terkait terjadinya perkiraan krisis pangan pada tahun ini. Begitu pula dengan Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MMA, ia malah opti-

TOPIK EKSKLUSIF mis produksi beras dalam negeri akan surplus pada tahun ini. Sebagai rujukan, dengan melihat data tanam dan panen pada Januari saja sudah ada panen, dan Februari lebih banyak lagi. “Puncaknya nanti di Maret-April. Perkiraan produksi untuk musim tanam I (MT I), dari Januari sampai April mencapai 27, 202 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Sekarang kan baru tanam Okmar (OktoberMaret),” kata Mentan Suswono seraya menambahkan, “Kita telah menargetkan kenaikan produksi padi minimal 5 persen, diharapkan bisa mencapai 7 persen, karena target kita adalah 70,6 juta ton GKG.” Upaya mencapai target tersebut, jelas Mentan, dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan mulai dari benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian dari sisi on farm, Kementerian Pertanian telah berupaya menyiapkan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), sehingga petani bisa belajar bagaimana cara memupuk dan bercocok tanam yang baik dalam situasi kondisi iklim yang serba tidak menentu seperti saat ini. Kemudian, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dalam upaya pengendalian tanaman pertanian dari serangan hama. Ada pula Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk memberikan informasi kepada para petani bagaimana memilih tanaman yang tepat pada satu musim tertentu. Untuk program ekstensifikasi, Mentan menekankan, “Kita mau tidak mau perlu menambah areal lahan baru, mengingat konversi lahan ini begitu masif, tidak kurang dari 100 ribu hektar pertahun lahan produktif. Sementara kemampuan kita mencetak sawah masih di

bawah itu. Tahun ini agak sedikit besar, kita mempunyai target penambahan areal lahan 70 ribu hektar.” Lebih dari itu, lanjut Mentan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan supaya lahan-lahan terlantar agar segera difungsikan. “Menurut data BPS data lahan terlantar pada 2010 sekitar 7,3 juta hektar. Di samping kita juga akan memanfaatkan lahanlahan yang dialih fungsikan dari lahan kehutanan yang memang tidak memiliki fungsi konversi,” kata Mentan. Disinggung soal masih adanya import beras dari luar negeri, menurut Mentan bahwa import itu sesuatu yang berbeda, karena kaitannya dengan stok pangan di Bulog. Pada 2010, misalnya, Bulog memang tidak bisa menyerap dengan baik, sebagaimana yang ditargetkan. Hanya sekitar 50 persen dari target penyerapan dari dalam negeri. Kenapa? “Karena pada saat panen raya, produksi kwalitasnya di bawah standar,” jelasnya. Di sisi lain, pada saat kwalitasnya bagus, harganya di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Sehingga Bulog tidak beli juga, karena dia cuma dipatok pada satu harga. Oleh karena itu pada tahun ini, kata Mentan, Bulog tidak ada alasan lagi untuk tak menyerap hasil tani dari para petani. “Karena saya sudah mengeluarkan Permentan Nomor 5 yang memberi kelonggaran kepada Bulog bisa membeli di bawah kwalitas dan bisa juga di atas kwalitas, dari standar yang ada sekarang ini.” Sementara itu, dalam upaya mengantisipasi dampak anomali iklim, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan mulai tahun ini pemerintah kembali mendorong penerapan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. H. Fadel Muhammad.

program mina padi untuk meningkatkan produktivitas lahan padi sekaligus memacu produksi perikanan budidaya. Fadel Muhammad menyatakan selama enam tahun ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan benih gratis sebanyak 3 miliar benih, antara lain benih ikan Nila Super male YY. "Sistem mina padi ini adalah integrasi antara penanaman padi dengan pemeliharaan ikan budidaya. Dengan sistem ini petani selain melakukan panen padi juga memanen ikan. Program ini membantu petani tetap memperoleh pendapatan saat harga gabah sedang turun. Saya sudah bicara dengan Menteri Pertanian," ujar Fadel di Jakarta. Fadel menyatakan sistem mina padi merupakan salah satu upaya adaptasi dengan perubahan musim yang ekstrim saat ini. Dia mengatakan sistem mina padi kembali digalakkan karena terbukti meningkatkan produktivitas lahan, memacu kesuburan tanah dan air, sekaligus mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Menurut Fadel, para petani tinggal memilih jenis ikan budidaya yang tepat untuk diintegrasikan dengan lahan padinya. Jika Fadel membuat terobosan mina padi, Mentan Suswono juga tengah berupaya memanfaatkan pola tanam tumpang sari, salah satunya di lahan-lahan Perhutani. Karena Perhutani, menurut Mentan, mempunyai penguasaan lahan di Pulau Jawa sekitar 2,4 juta hektar. “Jadi, kita upayakan perluasan lahan itu bisa mencapai 500 ribu. Itu luar biasa jika luasan lahannya mencapai angka itu melalui pola tanam tumpang sari, seperti yang di lakukan di daerah Banyuwangi dengan tanaman kedelai. Produksinya mencapai 1,7 ton perhektar,” ujar Mentan. Mentan mengakui, bagaimanapun persoalan beras merupakan persoalan mutlak yang harus sediakan, mengingat bahwa bicara mengenai Ketahanan Pangan tentu saja harus mencapai tiga aspek, yaitu ketersediaan, kemampuan mengakses, dan dari aspek kontinuitasnya. Bicara ketersediaan, lanjutnya, sangat ideal jika ketersediaan itu bisa diperoleh dari dalam negeri sendiri. Apalagi FAO sudah memperingatkan pada seluruh negara terkait Food Security, agar setiap negara mengamankan pangannya masing-masing. Jadi Indonesia harus berusaha juga agar seluruh ketersediaan pangan ini dipenuhi oleh dalam negeri. ] Syarif/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MMA

Tak Ada Alasan Bulog Tak Menyerap Hasil Tani 22

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF

elihat kondisi ini, pemerintah mengambil langkah sigap. Tahun ini, pemerintah akan mengganti kerugian petani yang gagal panen. Penggantian diberikan dalam bentuk penggantian biaya produksi. Akan tetapi, mekanisme penggantian kerugian tersebut masih dirumuskan pemerintah. Lalu, seperti apa sebenarnya upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan komoditi pangan, berikut wawancara Syarifudin, Iwan Purnama dan Fotographer Adang dari Majalah TOPIK dengan DR Ir H Suswono di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, 23 Februari 2011. Program prioritas apakah yang ingin Anda wujudkan terkait pembangunan sektor pertanian di Tanah Air? Visi kami dalam pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Dalam lima tahun, pembangunan pertanian di arahkan untuk bisa mencapai empat target sukses. Pertama, Pencapaian swasembada dan swasembada

berkelanjutan. Kedua, Peningkatan diversifikasi pangan. Ketiga, Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Keempat, Meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mendukung empat target sukses ditetapkan tujuh gema revitalisasi. Yaitu, revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi Infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi teknologi dan industri hilir. Kabarnya panen sekarang telat karena terjadi anomali iklim, bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis pangan? Jika melihat data tanam dan panen, justru sekarang ini maju, artinya bulan Januari saja sudah ada mulai panen sebagian, Februari sudah lebih banyak lagi. Puncaknya nanti di Maret-April. Perkiraan produksi untuk musim tanam I (MT I), dari Januari sampai April mencapai 27, 202 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Sekarang kan baru tanam Okmar (Oktober-Maret). Baru-baru ini kami me-launching musim tanam I di Balai Besar Sukamandi dengan menanam beberapa varietas unggulan yang

Menteri Pertanian secara simbolis menanam pohon.

adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi, jika dilihat dari kondisinya, tahun ini lebih baik dibanding tahun 2010. Meskipun saat ini BMKG belum berani memastikan kondisi cuaca di Indonesia. Kita sendiri telah menargetkan kenaikan produksi padi minimal 5 persen, diharapkan bisa mencapai 7 persen, karena target kita adalah 70,6 juta ton GKG. Bagaimana cara mencapai target tersebut? Ada dua hal yang sedang kita lakukan, pertama dengan cara intensifikasi. Intensifikasi ini kita lakukan mulai dari benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Saat ini sudah kita siapkan benih yang tahan terhadap genangan, karena sebagian besar wilayah Indonesia masih banyak terdapat genangan air. Nama benih padinya Infara, kemudian ada benih padi yang tahan kering, yang dulu kita kenal padi Gogo, nama benihnya Infago. Lalu ada juga benih padi yang tahan terhadap hama wereng, khususnya wereng coklat, nama benihnya Infari 13. Ketiga benih ini sudah teruji, karena tahun lalu salah satu dari kajian mengapa produksi peningkatannya hanya 2,46 persen, itu akibat dari beberapa terserang hama. Tetapi, jika dilihat dari surplusnya, pada tahun 2010 masih surplus 4,1 juta ton. Kedua dari sisi on farm, kita telah berupaya menyiapkan Sekolah Lapang. Pertama, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Di sinilah petani bisa belajar bagaimana cara memupuk yang baik, cara bercocok tanam yang baik dalam situasi kondisi iklim yang seperti ini. Kedua, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), karena salah satu ancaman dari tanaman pertanian adalah serangan hama. Ketiga, Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk memberikan informasi kepada para petani bagaimana memilih tanaman yang tepat pada satu musim tertentu. Nah, ini adalah upaya-upaya agar meminimalisir terjadinya gagal panen. Kemudian pada pascapanen agar produksinya lost atau tidak banyak yang terbuang. Sebab saat ini lost kita masih sekitar 15 persen. Bayangkan jika kita bisa mengurangi 5 persen saja dari 37 juta ton beras, kira-kira 1,8 juta ton kita bisa menyelamatkan beras. Semua ini adalah upaya intensifikasi yang kita lakukan, sehingga perubahan iklim ini tidak

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF menjadikan kita pesimis. Sebab, tahun kemarin saja, akibat hujan yang terus menerus sepanjang tahun, masih ada tambahan perluasan areal tanam. Kenapa? Karena lahan-lahan yang semula merupakan lahan tadah hujan, yang semula hanya bisa panen satu kali, sekarang sudah bisa panen dua kali. Tapi di sisi lain ada lahan-lahan rawa (daerah pasang surut), memang ada genangan air sehingga tidak bisa menanam juga. Tapi relatif tambahan luasan areal tanam ada, cuma terkurangi karena ada serangan hama, sehingga produksi hanya meningkat 2,46 persen. Tapi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk, tentu saja masih mencukupi stok beras kita.

â&#x20AC;&#x153;

Kenapa kita surplus beras tapi masih import? Import itu sesuatu yang berbeda, karena kaitannya dengan stok pangan di Bulog. Bulog pada 2010, tidak bisa menyerap dengan baik, sebagaimana yang ditargetkan. Hanya sekitar 50 persen dari target penyerapan dari dalam negeri.

saya sudah mengeluarkan Permentan Nomor 5 yang memberi kelonggaran kepada Bulog bisa membeli di bawah kwalitas dan bisa juga di atas kwalitas, dari standar yang ada sekarang ini.

â&#x20AC;?

Kenapa? Karena pada saat panen raya, produksi kwalitasnya di bawah standar. Itu alasannya, sehingga Bulog tidak bisa membeli karena akan ada urusan hukum. Nah, pada saat kwalitasnya bagus, harganya di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Sehingga Bulog tidak beli juga, karena dia cuma dipatok pada satu harga. Itu yang menjadi kendala. Oleh karena itu pada tahun ini, Bulog tidak ada alasan lagi untuk tak menyerap hasil tani dari para petani, karena saya sudah mengeluarkan Permentan Nomor 5 yang memberi kelonggaran kepada Bulog bisa membeli di bawah kwalitas dan bisa juga di atas kwalitas, dari standar yang ada sekarang ini.

Cara lain untuk mencapai produksi 70,6 juta ton GKG? Yang kedua, adalah melalui ekstensifikasi. Kita mau tidak mau perlu menambah areal lahan baru, mengingat konversi lahan ini begitu masif, tidak kurang dari 100 ribu hektar pertahun lahan produktif. Sementara kemampuan kita mencetak sawah masih di bawah itu. Tahun ini agak sedikit besar, kita mempunyai target penambahan areal lahan 70 ribu hektar. Jadi itulah, konversi lahan itu masih cukup besar. Bahkan jika kita lihat dari data hasil audit lahan di Pulau Jawa yang dilakukan Kementerian Pertanian, menghasilkan sekitar 3,5 juta hektar areal sawah. Jika kita melihat data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada 2007, angkanya masih 4,1 juta hektar. Tapi perbandingan di BPN itu 1:25.000, kita sudah 1:5000. Namun, dibanding dengan BPS, hasil audit lahan kita di atas hasil audit BPS. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memastikan lahan kita masih tersisa berapa, dan dari data yang ada sudah kami ketahui. Pendataan ini untuk Pulau Jawa. Tahun ini akan dilakukan audit lahan di luar Jawa. Sehingga ke depan secara keseluruhan kita memiliki data yang valid untuk mengetahui berapa luas penambahan areal baru. Karena memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa salah satu dari program prioritas ini adalah surplus beras mencapai 10 juta ton lima tahun ke depan. Saya kira memang ideal jika kita bisa surplus beras 10 juta ton beras, karena relatif lebih aman. Sebab, kebutuhan kita ini 2,7 juta ton perbulan. Sementara jika surplusnya 4,1 juta ton kan terlalu kecil. Karena itu, Bapak Presiden juga menekankan supaya lahan-lahan terlantar agar segera difungsikan. Menurut data BPS data lahan terlantar pada 2010 sekitar 7,3 juta hektar. Di samping kita juga akan memanfaatkan lahanlahan yang dialih fungsikan dari lahan kehutanan yang memang tidak memiliki fungsi konversi. Di daerah mana saja penambahan lahan baru tersebut? Kita akan prioritaskan di daerah-daerah yang sudah ada irigasi sekundernya. Karena menurut data PU memang datanya sudah ada, yaitu irigasi primer maupun sekundernya sudah dibangun, tetapi belum ada cetak sawah. Ini yang

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

sekarang sedang kita koordinasikan dengan PU. Mudah-mudahan nanti bisa dapat data yang valid sehingga kita akan segera bisa mencetak sawah baru. Dan pencetakan sawah ini dengan syarat padat karya, jadi masyarakat sendiri yang membuat (mencetak sawah) tersebut. Dan ini biasanya hasilnya lebih bagus. Selain itu, kita juga dengan memanfaatkan pola tanam tumpang sari di lahan-lahan Perhutani. Karena Perhutani mempunyai penguasaan lahan di Pulau Jawa sekitar 2,4 juta hektar. Jadi, kita upayakan perluasan lahan itu bisa mencapai 500 ribu. Itu luar biasa jika luasan lahannya mencapai angka itu melalui pola tanam tumpang sari, seperti yang di lakukan di daerah Banyuwangi dengan tanaman kedelai. Produksinya mencapai 1,7 ton perhektar. Inilah upaya-upaya yang sedang dan terus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga persoalan beras merupakan persoalan mutlak yang harus kita sediakan, mengingat bahwa bicara mengenai Ketahanan Pangan tentu saja harus mencapai tiga aspek, yaitu ketersediaan, kemampuan mengakses, dan dari aspek kontinuitasnya. Bicara ketersediaan, sangat ideal jika ketersediaan itu bisa diperoleh dari dalam negeri sendiri. Apalagi FAO sudah memperingatkan pada seluruh negara terkait Food Security, agar setiap negara mengamankan pangannya masing-masing. Jadi Indonesia harus berusaha juga agar seluruh ketersediaan pangan ini dipenuhi oleh dalam negeri. Nah, definisi swasembada menurut FAO, apabila kebutuhan pangannya dipenuhi sebanyak 90 persen dari dalam negeri. Artinya, kita sudah swasembada. Maksudnya, apabila kita saat ini katakanlah karena situasi darurat Bulog sangat tipis, tidak menyerap secara optimal, sehingga dia tidak bisa operasi pasar karena stoknya tidak ada, sehingga satu-satunya jalan Bulog import beras. Dan pada 2010 hanya masuk beras dari luar kalau tidak salah antara 600 sampai 900 ribu ton. Dibandingkan dengan kita punya produksi 37 juta ton, import itu cuma sekitar 1,6 persen. Itu kan kecil sekali. Jika pada komoditi beras kita sudah swasembada, bagaimana dengan komoditi pertanian lainnya? Untuk beras dan jagung bisa dan sudah kita buktikan. Demikian juga telur dan daging unggas, serta daging kambi-

TOPIK EKSKLUSIF apakah juga terjadi rembesan. Tapi jika kita melihat dari harga pasar internasional masih di bawah kita tentunya sih tidak (terjadi rembesan) ya. Cuma ji-ka bicara soal rasa kan tidak bicara soal harga. Berapapun, jika cocok rasanya, dia akan membeli. Karena itu, untuk tahun ini kami akan melakukan membuat Mou (Memorandum of Understanding) dengan pihak kepolisian, paling tidak untuk mengamankan kemungkinan terjadinya penyelundupan. Karena apa? Kita lihat di pasar internasional saat ini volume yang diperdagangkan akan semakin tipis. Bahkan Thailand dan Vietnam sudah memberikan warning kemungkinan akan mengurangi eksport. Bahkan beberapa negara kemungkinan akan menyetop eksport. Karena itu, pastikan trendnya harga akan tinggi. Seperti sekarang ini untuk harga komoditi kedelai yang tinggi, malah bagus, sehingga petani lebih bergairah. Saat ini petani kedelai tidak bergairah, karena harganya kurang menarik.

ng/domba. Untuk komoditas lain seperti gula dan kedelai perlu tambahan lahan, sedang daging sapi perlu upaya lebih keras lagi dalam rentang waktu yang tersisa. Pengawasan penyaluran benih dan pupuk bersubsidi agar tidak tercecer kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk menerimanya? Sebenarnya untuk penyaluran pupuk kita mempunyai pola RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), supaya para petani yang berhak mendapatkan pupuk, mereka tinggal masuk dalam kelompok tani. Otomatis mereka akan mendapatkan pupuk tersebut, tentunya dengan harga pembelian sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Kedua, di setiap kabupaten/kota ada yang namanya KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida). Jika kemudian masih tercecer karena bupati setempatnya kurang peduli saja. Tapi contohnya

di Jawa Tengah, Gubernurnya cukup peduli, alhamdulillah boleh dikatakan tidak ada problem lagi soal pupuk. Begitu pula dengan benih. Kita juga menekankan agar benih ini betul-betul tepat waktu, jadi jangan setelah tanam benihnya baru datang. Sekarang, kasuskasus seperti ini saya jarang dengar lagi. Dulu, ketika masih menjadi anggota dewan (di DPR), saya sering mendengar kasus-kasus seperti ini. Jadi Anda bisa memastikan produksi beras kita meningkat, di tengah prediksi penurunan akibat anomali iklim? Indikatornya anda bisa cek ke Pasar Induk Cipinang, supplaynya hampir ti-dak pernah kurang dari 2.000 sepanjang tahun 2010. Hal ini menunjukkan supplaynya lancar dari daerah, tapi keluar pulaunya tinggi juga. Nah, ini yang sedang kita selidiki, apakah terjadi juga rembesan, ketika sudah sampai di Batam, misalnya,

Bagaimana kerjasama Kementerian Pertanian (sebagai fasilitator) dengan stakeholder untuk membantu usaha tani? Kerjasama dan koordinasi perlu terus ditingkatkan, termasuk dengan kalangan asosiasi dan organisasi petani. Untuk membantu pemasaran, misalnya, kita telah bekerjasama dengan lembaga Dekopin untuk lelang komoditas melalui mekanisme pasar. Dengan pemerintah daerah melalui pengembangan terminal agrobisnis dan pasar tani. Untuk permodalan kita gulirkan program pemberdayaan PUAP (diharapkan berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis), selain skema kredit bersubsidi seperti KUPS, KKPE, atau KUR. Untuk menekan impor, kita berusaha melakukan subtitusi bahan impor melalui program diversifikasi. Misalnya mengganti terigu dengan Mocaf. Kita telah mencoba sambungkan antara produsen (poktan) dan industri (Indofood). Reward seperti apakah yang Anda berikan kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan produksi sektor pertanian? Selain kita beri penghargaan tahunan kepada mereka yang bisa meningkatkan produksi lebih dari 5 persen, daerah tersebut tentu mendapat apresiasi dengan alokasi anggaran yang cukup memadai pada tahun-tahun berikutnya. ]

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Rekam Jejak DR. Ir. H. Suswono, MMA Nama Lengkap : DR. Ir. H. Suswono, MMA Agama : Islam Status Pernikahan : Menikah Istri : Hj. Mieke Wahyuni (Wiraswasta) Anak : 1. Anna Mariam Fadhilah, S.Si (Asisten Dosen IPB) 2. Adilah Ihsani (Mahasiswi IIUM-Malaysia) 3. Muhammad Usaid Gharizah (Mahasiswa IPB) 4. Sarah Nabilah (SMAN I Bogor) Ayah : H. Asyraf (Pensiunan PNS) Ibu : Hj. Suratni (Ibu Rumah Tangga) Jabatan di Legislatif: 1. DPR RI: • Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal (2009 – 2014) • Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal (2004 – 2009) • Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (2005 – 2009) • Anggota Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS DPR RI (2006) • Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, dan Pangan (2005 – 2009) 2. MPR RI: • Sekretaris Fraksi PKS MPR RI (2004 – 2009) • Anggota Tim Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MPR RI (2005 – 2009) • Anggota Tim Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan MPR RI periode 2004-2009 3. Pansus/Panja: • Panja RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • Panja RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Panja RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Pansus RUU tentang Pembangunan Perdesaan • Pansus RUU tentang Mineral dan Batubara Pendidikan Formal: • Program S3 Doktor Manajemen Bisnis IPB (2010) • Program S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB (2004) • Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB (1984) • SMA Negeri Slawi – Tegal (1979) • SMP Negeri Slawi – Tegal (1975) • SD Negeri Kalisapu – Tegal (1972)

Pelatihan Yang Pernah Diikuti: • Sekolah Kepemimpinan Tingkat Madya (SEPADYA) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) • Latihan Metodologi Penelitian Sosial UIKA (1985) • Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa IPB (1984) • Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Lanjutan HMI (1981) • Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar HMI (1979) • Latihan Kepemimpinan Pelajar Tingkat Dasar PII (1976) Piagam/Penghargaan Yang Dimiliki: • Penerima PKS Award sebagai 100 tokoh Muda Nasional (2008) • Penerima PKS Award sebagai Pencipta Nama dan Desain Logo Partai Keadilan (2008) • Lulusan Terbaik SEPADYA Angkatan I Kopertis Depdikbud (1988) • Pelajar Teladan Tingkat SLTA se Kabupaten Tegal (1978) Pengalaman Kerja: • Dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor (1984 – 2004) • Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Ibnu Khaldun (1987 – 1989) • Dosen Institut Pertanian Bogor (1984 – 1987) • Sekretaris Lembaga Pelayanan Pada Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun (1985 – 1986) • Asisten Dosen Institut Pertanian Bogor (1980 – 1983) • Guru Madrasah Aliyah Negeri Bogor (1980 – 1983)

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF Pengalaman Organisasi: • Ketua Wilda Jawa Tengah dan Yogyakarta DPP Partai Keadilan Sejahtera (2007 – sekarang) • Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (2002 – 2007) • Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (2002) • Ketua Departemen Pembinaan Organisasi DPP Partai Keadilan (2000 – 2002) • Wakil Sekjen Partai Keadilan (1998 – 2000) • Pendiri Partai Keadilan • Ketua HMI Cabang Bogor (1982 – 1983) • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan IPB (1980 – 1981) • Ketua Departemen Kaderisasi PII Daerah Tegal (1978 – 1979) • Ketua PII Komisariat Slawi (1976 – 1977) Pengalaman di Pemerintahan: • Tenaga Ahli Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI (1999 – 2001) • Anggota Tim Pemberantasan Illegal Logging (20002001) Aktivitas Sosial Masyarakat: • Ketua Dewan Pembina Yayasan Ummul Quro Bogor (2004 – sekarang) • Direktur PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Alam) Watch (2001 – 2004) • Ketua Yayasan Ummul Quro Bogor (2000 – 2004) • Sekretaris Yayasan Ummul Quro Bogor (1996 – 2000) • Kepala Perguruan Sholahuddin Bogor (1990 – 1996) Kunjungan ke Luar Negeri: • Menghadiri Kongres Mahasiswa Islam Australia di Sidney (1991) • Delegasi Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka memenuhi undangan GTZ di Jerman (2000) • Studi Banding Agribisnis MMA IPB di Thailand dan China (2002) • Delegasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI ke Malaysia dalam rangka advokasi permasalahan TKI di Malaysia (2004) • Sosialisasi Putusan MPR RI di Prancis dan Inggris (2007) • Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Belanda, Belgia, Mesir, Thailand, Philipina, dan Brasil (2006 – 2008) Buku/ Publikasi/Karya Tulis: • Buku Bangkitlah Petani dan Nelayan Indonesia, diterbitkan oleh Bening Publisher, Januari 2007 • Kelaparan dan Disfungsi Negara dimuat Harian Republika • Tambang di Hutan Lindung dimuat Harian Republika • Subsidi Pupuk dan Nasib Petani dimuat Harian Republika Beberapa Makalah dalam Seminar/Simposium: 1. Potret Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian Berdasarkan Fakta dan Kajian Lapangan,

disampaikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Yang Tangguh dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani, diselenggarakan oleh Departemen Pertanian RI, 14 Desember 2004 di Gedung Auditorium Gedung F Deptan – Jakarta. 2. Peran Legislatif Terhadap Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Tegal, disampaikan dalam Seminar Peran Legislatif Terhadap Peningkatan Daya Saing Kabupaten Tegal, diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Daya Saing Kabupaten Tegal, 17 Desember 2004 di Tegal. 3. Tinjauan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, disampaikan dalam Lokakarya Nasional Rehabilitasi Hutan, kerja sama PPH-Dephut-Poltrof IPB, 2 - 3 Februari 2005. 4. Tinjauan Terhadap Relevansi Undang-Undang Peternakan Dalam Mendukung Pembangunan Peternakan Nasional, disampaikan dalam Kajian Sehari Peternakan Nasional dengan tema “Menggagas Masa Depan Peternakan di Era Pemerintahan Baru”, BEM Fakultas Peternakan UNPAD, 26 Februari 2005 di Aula Dinas Peternakan Jawa Barat. 5. Pemberantasan Illegal Logging, disampaikan dalam Seminar Illegal Logging BEM Fakultas Kehutanan IPB, 19 Maret 2005 di Bogor. 6. Menuju Dokter Hewan Profesional yang Siap Terjun ke Masyarakat, disampaikan dalam Work Shop Keprofesian Dokter Hewan, BEM Fakultas Kedokteran Hewan UGM, 17 April 2005 di Ruang Konvensi FKH UGM Yogyakarta. 7. Peluang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Agribisnis di Kabupaten Tegal, disampaikan dalam Seminar Agribisnis Kabupaten Tegal, 18 April 2005. 8. Potret dan Strategi Pembangunan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, dan Kehutanan, disampaikan dalam Seminar Profesi Pertanian IPB, 24 Mei 2005. 9. Upaya Revitalisasi Pertanian Menuju Pembangunan Peternakan Yang Berdaya Saing, disampaikan dalam Dialog Nasional Revitalisasi Peternakan dalam Pembangunan Pertanian, BEM Fakultas Peternakan UGM, 1 Oktober 2005 di Auditorium Fakultas Peternakan UGM – Yogyakarta. 10. Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Pertambangan Pasca Perpu No. 1 Tahun 2004, disampaikan dalam Talk Show Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Pertambangan , TENDER-INDONESIA, 13 Oktober 2005 di Hotel Hilton – Jakarta. 11. Satu Tahun Kehutanan di Pemerintahan SBY-JK; Meneropongnya di Tahun 2006, disampaikan dalam Seminar Nasional Evaluasi Sektor Kehutanan, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fahutan UGM, 24 Desember 2005 di Yogyakarta. 12. Upaya Peningkatan Kualitas SDM di Era Otonomi Daerah, disampaikan pada Seminar Pendidikan, Ikatan Mahasiswa Tegal, Sabtu 28 Januari 2006 di Gedung KORPRI – Tegal. ]

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKSKLUSIF (RPJM) 2010-2014 dan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 di mana terdapat Empat Sukses Kementerian Pertanian, yaitu pertama, melestarikan swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta mewujudkan swasembada kedelai pada 2004. Kedua, pencapaian diversifikasi pangan. Ketiga, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor. Keempat, peningkatan pendapatan (kesejahteraan) petani. Pada 2010, memberikan pengalaman kepada kita bahwa pangan itu menjadi sangat penting dan strategis. Pengelolaan yang antisipatif perlu ditumbuhkan di masing-masing tingkatan, baik pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam mengamankan pangan nasional, terutama padi, jagung, dan kedelai, saya memprioritaskan tiga fokus. Pertama, mengamankan cadangan beras nasional bersumber dari pembelian dalam negeri. Kedua, mengamankan kebutuhan bahan baku jagung untuk pakan ternak. Ketiga, mengamankan kebutuhan bahan baku kedelai untuk industri tahu tempe. Inilah pemikiran yang sedang saya bangun, bersamaan dengan pemenuhan target nasional.

Ir Udhoro Kasih Anggoro MS Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Perlu Upaya Keras untuk Swasembada Pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 68,8 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2011. Namun, di sisi lain, petani masih banyak menghadapi kendala dalam menjalankan usaha taninya. Bagaimana memecahkan persoalan tersebut, berikut penjelasan Ir Udhoro Kasih Anggoro MS, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI kepada Syarifudin dari Majalah TOPIK di ruang kerjanya. Program prioritas apakah yang ingin Anda wujudkan terkait pembangunan sektor tanaman pangan di Tanah Air? Saya dilantik sebagai Dirjen Tanaman Pangan pada 1 November 2010. Artinya, ketika itu Renstranya (Rencana

Strategis) tentang kinerja Kementerian Pertanian dan Ditjen Tanaman Pangan sudah disusun dan ditetapkan. Pada dasarnya, program prioritas yang dicapai itu merupakan aktualisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 68,8 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2011. Upaya untuk pencapaian target produksi tersebut? Sebenarnya proyeksi sasaran produksi padi sebesar 68,8 juta ton GKG setara dengan 38,98 juta ton beras. Namun, sesuai dengan arahan Presiden pada 10 Januari 2011 di JCC, dalam acara Persiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011, menginstruksikan agar pencapaian produksi padi dapat diwujudkan sampai lima persen setiap tahunnya. Diharapkan sasaran produksi tahun 2011 sebesar 70,59 juta ton GKG atau setara dengan 40,22 juta ton beras dapat tercapai. Kita sendiri sudah yakin dengan strategi kita, karena padi, jagung, dan kedelai itu sudah merupakan produk suksesnya Pak Menteri Pertanian, yang disebut dengan empat sukses. Untuk mencapai sukses peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai ada empat strategi: peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta mengamankan produksi. Jika keempat strategis ini sudah bisa berjalan (secara berkesinambungan) dengan baik, maka

TOPIK EKSKLUSIF sasaran produksi padi, jagung, dan kedelai akan tercapai. Tentunya, dalam hal ini, harus ada kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Tanaman Pangan. Bagaimana dukungan ketersediaan lahan pertanian, alsintan, saprodi dan kebutuhan petani lainnya? Sebetulnya jika kita berbicara lahan, di Indonesia ini potensi lahan sangat besar. Ada sekitar 101 juta lahan yang cocok untuk pertanian, di mana areal yang sudah dimanfaatkan sebesar 47 juta hektar dan potensi pengembangan sebesar 54 juta hektar. Jika kita hitung secara sederhana kebutuhan lahan untuk mendorong berkelanjutan swasembada padi, jagung, dan kedelai secara konsisten (asumsi perkembangan teknologi biasabiasa saja) diperlukan lahan sebesar 3 juta hektar secara bertahap, sambil lahan-lahan eksisting saat ini dipelihara sehingga tidak alih fungsi. Menurut informasi yang saya peroleh, ada potensi lahan sekitar 7 juta hektar yang dapat dimanfaatkan. Memang, sarana produksi merupakan bagian yang sangat vital bagi petani, khususnya petani gurem. Perlindungan kepada petani melalui pemberian bantuan sarana produksi perlu untuk ditingkatkan, sambil memperkuat kapasitas petani tersebut dengan mengembangkan kawasan-kawasan pertanian tanaman pangan baru dengan melibatkan mereka. Inilah kebijakan (policy) yang perlu diperjelas. Kawasan-kawasan itu diharapkan sebagian dimiliki oleh BUMN, dan sebagian lagi oleh masyarakat swasta (PT maupun petani). Kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi petani itu banyak, dan harus segera diselesaikan. Misalnya mengenai benih dan pupuk, itu

kan harus tersedia dengan prinsip Enam Tepat : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu), dari lini III (produsen/distributor) sampai dengan lini IV (pengecer). Kemudian yang lainnya mengenai pembiayaan atau bantuan modal usaha tani. Sekarang memang sudah ada Kredit Ketahanan Pangan (KKP), tapi penyerapannya masih rendah, 20 plafon, dari total Rp 2,7 triliun, karena ada berbagai kendala. Nah, bedanya KKP untuk subsektor lain, yang paling tinggi penyerapannya itu subsektor Perkebunan. Subsektor Tanaman Pangan paling rendah, karena di Perkebunan itu ada penjaminnya, semisal PTP Gula. Sementara di Tanaman Pangan belum ada (penjaminnya). Karena itu, kami terus memperjuangkan agar ada penjamin untuk pelaksanaan Kredit Tanaman Pangan. Kendala berikutnya, dulu ada Kredit Usaha Tani (KUT) yang masih ada tunggakan cukup besar Rp 5,7 triliun. Tunggakannya dari petani? Bisa dari petani, atas nama petani, tetapi berdasarkan hasil evaluasi, KUT itu belum tentu digunakan oleh petani. Ada informasi dana tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini tentunya juga menjadi kendala untuk menyerap Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Berikutnya kita dihadapkan pada situasi perubahan iklim. Perubahan iklim ini, pertama secara alami peluang meningkatnya hama penyakit tinggi. Selanjutnya, panen pada bulan-bulan basah, petani kan harus kita bantu alat pengering (mesin pengering pertanian/mesin dryer). Nah, semua kendala tersebut harus kita selesaikan secepatnya. Seberapa optimis target produksi tanaman pangan tahun ini tercapai? Kita harus optimis. Jika kita di Tana-

man Pangan tidak optimis, bagaimana bisa meyakinkan pihak lain untuk optimis. Bagaimana Anda melihat efektivitas kinerja para penyuluh di lapangan? Secara insititusi Ditjen TP tidak menangani bidang penyuluhan, tapi kami dibantu oleh unit kerja bidang penyuluhan. Jika memakai prinsip satu desa satu penyuluh, jelas jumlah SDM penyuluh masih kurang banyak. Tapi jika prinsipnya itu wilayah kerja penyuluhan pertanian, hanya tinggal meningkatkan kinerjanya dan fasilitasinya. Sepengetahuan Anda, kinerja dan fasilitas pendukungnya memang masih kurang? Kita sekarang memang sedang mengevaluasi ulang. Kata kuncinya jika kendala-kendala itu ada di lapangan, mulai kendala yang dihadapi penyuluh bagian dari petugas lapangan termasuk pengamat organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman, pengawas hama penyakit, maka dari sana akan kelihatan. Tetapi sinyal-sinyal di lapangan mengatakan bahwa jumlah SDM penyuluh masih kurang termasuk juga kinerjanya perlu ditingkatkan. Kekurangan tersebut bisa dilihat dari mulai yang bisa jalan sangat baik sampai sangat tidak baik, semuanya itu ada di lapangan. Dan hal ini menjadi salah satu kendala utama untuk memperoleh atau mencapai target kinerja produksi itu tadi. Mungkinkah Indonesia kembali swasembada pangan? Kalau swasembada pangan mungkin kita perlu upaya kerja keras. Tetapi, jika swasembada produksi komoditas pangan pokok sebetulnya asal konsisten kita dapat wujudkan dalam tempo lima tahun. ]

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK OTONOMI

Kantor Baru, Semangat Baru

Mil Benny SH, MH bersama Isteri.

ada 28 Januari lalu, Law Office MIL BENNY, SH, M.H & ASSOCIATES” menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.721 A (belakang Plaza Telkom Costumer Service Area Sumsel) Palembang dan beralamat di Wisma Nugra Santana Building 14th Floor, Suite 1410 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220. Berkaitan dengan itu, sebelum secara resmi melakukan kegiatan di kantor barunya, Mill Benny melakukan syukuran dengan mengundang anak yatim. Dalam acara itu si empunya kantor memberikan santunan kepada anak yatim. Berdiri sejak tahun 1999 yang dilatar belakangi oleh terjadinya reformasi hukum di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Selatan pada khususnya sehingga banyak masyarakat atau para pencari keadilan yang membutuhkan jasa di bidang hukum sehingga Mil Benny yang sebelumnya adalah seorang entrepreneur yang bergerak di bidang general contractor merasa tertarik untuk memberikan pelayanan jasa di bidang hukum dengan mendirikan suatu kantor hukum. Sejak pertama kali berdiri pada 1999, kantor hukum beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Palembang. Kemudian pada 2001 sampai 2003 pindah alamat di Jl. Angkatan 45 Palembang. Setelah itu pada akhir 2003 sampai 2005, kantor hukum Mil Benny beralamat di Jl. Jenderal Sudirman (Depan Mapolda Sumsel) yang kemudian dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.1436 (Depan Pengadilan Negeri) Palembang.

“Dengan semangat dan kegigihan, syukur alhamdulillah kantor hukum kami dapat memiliki gedung sendiri yang terdiri dari tiga lantai dan diberi nama Graha ABENSI yang terletak di lokasi strategis yaitu Jl. Jenderal Sudirman No. 721 A (belakang Plaza Telkom Costumer Service Area Sumsel ) Palembang Telp.(0711) 353839, 372539 Fax.(0711) 372539 Palembang,” ujar Benny. Kantor Hukum yang beralamat di Palembang terdiri dari lima orang partner pengacara, terdiri dari tiga orang senior partner dan dua orang junior partner, dan empat orang karyawan adminstrasi. Sedangkan kantor hukum yang beralamat di Jakarta yang dirintis sejak 2004, terdiri dari empat orang partner dan dua orang karyawan administrasi. Mil Benny mengatakan bawah kantor hukumnya tidak hanya menerima atau menangani kasus-kasus hukum, tetapi lebih dari itu juga memberikan pelayanan jasa dalam arti yang seluasluasnya. Misalnya Jasa Konsultan pajak, Jasa Pembuatan Perusahaan, Jual Beli Perusahaan, Pembuatan atau pendaftaran Hak Merek dan Hak Paten di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jasa Contract Legal Drafting, Jasa Legal Opinion untuk Coorporates dan Jasa dibidang hukum lainnya yang tentunya dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme. Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan untuk menjadi seorang advokat, “Kantor hukum kami juga memiliki lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta kegiatan-kegiatan training lainnya dalam rangka meningkatkan

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

sumber daya advokat. Lembaga tersebut kami beri nama Pusat Pendidikan Hukum dan Bisnis (Law And Bussiness Education Centre),” papar Mil Benny. Adapun ruang lingkup pelayanan jasa hukum yang diberikan beberapa di antaranya : I. Bidang Non Ligitasi A. Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Kegiatan Ekonomi 1. Hukum Perusahaan. 2. Hukum Penanaman Modal/ Investasi dan Hukum Pasar Modal. 3. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual property rights). 4. Franchise, Leasing , Keagenan , Perwakilan dan Kantor Cabang. 5. Hukum Perbankan dan Leasing B. Aspek Hukum Agraria (Pembebasan hak atas tanah, Pensertefikatan Tanah, dan Pendaftaran Hak Tanggungan). C. Aspek Hukum Ketenagakerjaan (Pembuatan dan Pemeriksaan Perjanjian Kerja, Pembuatan dan Pemeriksaan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta penyelesaian perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial). D. Apsek Hukum Privat (Memberikan Jasa Konsultasi tentang sengketa perkawinan, perceraian, perwalian atas anak dan pembagian atas harta perkawinan (gono gini) dan Pembagian warisan, hibah dan wasiat). E. Aspek Hukum Publik ( Hukum Pidana dan Hukum Tata Usaha Negara)

II. BIDANG LITIGASI Advokat /pengacara di kantor MIL BENNY ,SH, M.H & ASSOCIATES dapat mewakili kepentingan hukum para klien didalam proses peradilan maupun praperadilan (penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam perkara pidana) dengan ruang lingkup sebagai berikut : A. Perkara Perdata B. Perkara Pidana C. Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) D. Sengketa Merek E. Sengketa Pajak F. Perkara Perdata Agama G. Sengketa Hubungan Industrial H. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ]

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK OTONOMI

Upacara peringatan HUT ke-8 Mukomuko.

HUT ke-8 Kabupaten Mukomuko

Tingkatkan Kesadaran dan Kepedulian dalam Membangun Kabupaten Mukomuko

abupaten Mukomuko saat ini sudah berusia delapan tahun, yang pada tanggal 25 Februari 2011 telah melaksanakan hari jadi kabupaten tersebut. Dalam rangkaian kegiatan panitia telah melaksanakan berbagai pertandingan olah raga antar instansi yang diikuti tingkat kecamatan dan desa. Untuk mengenalkan hasil kerajinan maupun unggulan yang ada di Kabupaten Mukomuko panitia juga melaksanakan pameran yang diisi oleh seluruh dinas instansi serta badan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sehari sebelumnya dilakasanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mukomuko dipimpin Ketua Dewan, Drs. Arnadi Pelam dan diikuti sejumlah anggota dewan lainnya. Dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Kabupaten Mukomuko dalam rangka

Kabupaten Mukomuko telah berusia delapan tahun. Bupati Drs. H. Ichwan Yunus, CPA, MM, mengajak semua elemen di Kabupaten Mukomuko bekerja sama, bahu membahu, membangun dan memajukan daerah ini. HUT Kabupaten Mukomuko ke delapan tahun 2011. Puncak peringatan hari jadi Kabupaten Mukomuko dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor bupati bertindak selaku pembina upacara Bupati Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Ichwan Yunus, CPA, MM. Sedangkan komandan upacara dipercayai Komandan Pos TNI AL Lettu (P) Syafran, pembacaan UUD 45 dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Drs. Arnadi Pelam. Dalam kata sambutannya Bupati Kabupaten Mukomuko Drs. H. Ichwan Yunus, CPA. MM mengatakan, secara

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

historis, Mukomuko merupakan daerah perjuangan eks-kewedanan yang memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang. Dalam perjuangan yang tiada henti tersebut, tidak sedikit hambatan, tantangan dan pengorbanan, baik moril maupun materil, bahkan keterlibatan emosional dalam kurun waktu perjuangan yang cukup panjang. Semuanya terakumulasi dalam sebuah bingkai perjuangan pemekaran Kabupaten Mukomuko. Masih menurut bupati, pembentukan Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tetang Pembentukan

TOPIK OTONOMI Kabupaten Mukomuko, maka ditetapkannya hari jadi Kabupaten Mukomuko setiap tanggal 25 Februari, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tetang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mukomuko. “Dengan semangat pembangunan yang dijadikan tema dalam perayaan HUT ini, di mana Kabupaten Mukomuko telah memasuki usia delapan tahun, bukan berarti perjuangan kita telah selesai sampai di sini. Akan tetapi justru kita menemui tantangan dan pengorbanan yang lebih besar lagi, dalam membangun Kabupaten Mukomuko ke depan lebih baik lagi,” kata Bupati Ichwan Yunus. Namun kunci dari semua itu, kata Bupati Ichwan Yunus, dibutuhkan suatu kearifan, kebesaran jiwa dan kebersamaan yang tinggi semua elemen masyarakat serta stakeholders yang ada dalam kabupaten “Kapuang Sakti Ratau Betuah“ ini. Di singgung sektor

Anggota Dewan Mukomuko.

Tamu Undangan acara HUT ke-8 Mukomuko.

Bupati Kabupaten Mukomuko, Ichwan Yunus.

pelayanan publik, bupati menuturkan, guna memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha di Kabupaten Mukomuko

dan kepastian birokrasi perizinan, yang tujuannya adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko membangun Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) yang sekarang sudah menjadi Kantor Peyanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sudah dapat memberikan pelayanan lebih dari 25 jenis perizinan. Pada sektor perhubungan udara, Bandara Mukomuko telah difungsikan lebih kurang berjalan selama satu tahun, dan telah melayani jadwal penerbangan reguler oleh pesawat Susi Air Lines setiap hari dengan rute Bengkulu–Mukomuko–Padang. Selanjutnya di bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera yang tertuang dalam program “Mukomuko Sehat“ pada tahun ini akan membangun gedung rumah sakit umum dan pembangunan rumah dinas dokter serta medis. Masih menurut bupati, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2008, dan tahun 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tema hari jadi Kabupaten Mukomuko tahun ini: “Melalui Peringatan HUT Kabupaten Mukomuko ke-8 Tahun 2011, Mari Kita Tingkatkan Kesadaran dan Kepedulian dalam Pembangunan di Segala Bidang untuk Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Terbebas dari Ketertinggalan pada Tahun 2015.“ ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK OTONOMI

Pemerintahan Daerah Harus Dibenahi

amun kewenangan yang begitu besar tidak jarang menimbulkan apa yang disebut “raja-raja” kecil yang cukup berkuasa. Sehingga fakta yang terjadi di lapangan, ada peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan desentralisasi di Indonesia tentu tidak sama dengan federalisasi seperti Amerika Serikat. Di negara kita, pemerintah mendesentralisasi sebagian wewenangnya kepada daerah untuk menjadi otonom melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Amerika, negaranegara bagian sudah memiliki otonomi sejak awal. Kemudian mereka bersepakat menyerahkan urusan-urusan tertentu untuk dikelola pemerintah federal. “Desentralisasi sejak awal dipandang sebagai pilihan tepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan potensi serta karakteristik daerah yang bervariasi. Perbedaan ini antara lain dalam aspek demografi yang terdiri atas berbagai etnis, sosial budaya, adat dan bahasa, keagamaan, dengan kondisi sosial-ekonomi, tingkat kemajuan, dan pola pikir yang berbeda-beda pula,” kata Gamawan. Selanjutnya dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan mendasar. Ini tecermin dalam berbagai aspek, seperti pembentukan daerah otonom, pembagian urusan, pengelolaan keuangan, pembentukan kelembagaan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengelolaan kepegawaian, dan penyampaian pelayanan umum. Salah satu implikasi yang menonjol adalah pembentukan daerah otonom. Saat ini jumlah daerah otonom di negara kita sudah mencapai 524, terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dalam kurun waktu yang relatif singkat (1999-2009), sekitar 10 tahun, jumlah daerah otonom bertambah 205 atau meningkat 64 persen. Dalam rangka implementasi otonomi daerah, dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini

Amien Rais.

Ketika Amien Rais melemparkan wacana negara federasi, banyak tokoh atau sebagian tokoh politik negeri ini meradang. Amien dituduh mau membuat negeri sebagai model negara seperti Amerika. Padahal hakekatnya justru memberikan kewenangan daerah dengan porsi yang lebih besar untuk mengelola daerahnya yaitu otonomi daerah. merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah— hasil revisi atas UU Nomor 22/1999—dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi menyangkut tiga elemen, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). “Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada seluruh daerah otonom. Kepala daerah telah diwajibkan menyampaikan laporannya.Tujuannya adalah agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam memberikan per-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

timbangan kepada Presiden RI dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini. Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah otonom yang baru berusia tiga tahun ke bawah. Tujuannya untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dari hasil evaluasi kinerja pada 2007 dan 2008 diketahui bahwa lebih-kurang 61 persen daerah otonom memiliki kinerja yang “baik”dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pelayan publik. Sedangkan 39 persen daerah otonom lainnya

TOPIK OTONOMI masih berada pada peringkat kinerja “sedang” dan “kurang”yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas. Perkembangan 57 daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun mengindikasikan 80 persen bermasalah. Ini terutama berkait dengan belum terlaksananya penyerahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D), pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pelayanan publik yang belum optimal. Adapun hasil evaluasi terhadap daerah otonom usia di atas 3 tahun (148 daerah) menunjukkan kemajuan kinerja dengan klasifikasi “sedang”.Terhadap kondisi kinerja daerah otonom baru dan daerah otonom secara keseluruhan, Presiden menyatakan diberlakukannya moratorium (jeda sementara). Dilihat dari aspek legalitas, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai jeda sementara pemekaran daerah.Tapi, secara konstitusional, keberadaan jeda sementara ini dapat dipahami dari amanat Pasal 5 ayat (1) maupun Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden ataupun DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Dalam mekanisme pengajuan dan pembahasan RUU itu, termasuk RUU Pembentukan Daerah Otonom, terdapat ruang untuk melakukan kesepakatan. Untuk itu, pemerintah memandang penting menyamakan kesepahaman dan membangun kesepakatan politik dengan DPR, guna melakukan jeda sementara pembahasan RUU Pembentukan Daerah Baru. Sebagaimana amanat Bapak Presiden RI pada 18 Agustus 2009 yang telah disampaikan di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI, diperlukan moratorium pemekaran daerah untuk melakukan evaluasi daerah pemekaran secara menyeluruh, konsisten, dan sungguhsungguh, serta menyusun Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Dalam desain besar penataan daerah terdapat beberapa elemen pokok sebagai berikut: 1. Penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan: a. Mengembangkan parameter pembentukan daerah persiapan berdasarkan parameter geografis, demografis, dan kesisteman. b.Membentuk daerah otonom baru melalui tahap pembentukan daerah persiapan dengan dasar hukum

peraturan pemerintah untuk jangka waktu transisi 3-5 tahun. b. Menyediakan fasilitas dan pendampingan profesional penyelenggaraan pemerintahan bagi setiap daerah persiapan selama dalam masa transisi. c. Mengajukan perubahan status menjadi daerah otonom bagi daerah yang layak berdasarkan hasil evaluasi dengan penyiapan RUU pembentukan daerah untuk dibahas bersama Pemerintah dan DPR-RI. 2. Penggabungan dan penyesuaian daerah otonom: a. Menerapkan pola insentif dan fasilitas khusus bagi penggabungan daerah otonom berdasarkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. b. Menyesuaikan cakupan fisik wilayah, penegasan batas wilayah, dan penetapan ibu kota daerah otonom sesuai parameter daerah otonom yang maju mandiri. c. Mengembangkan pola klasifikasi daerah otonom kota (kota pratama, kota madya, dan kota utama) berdasarkan jumlah penduduk, urusan pemerintahan, dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik. c. Menyiapkan alternatif pemekaran daerah otonom dengan memperkuat kecamatan sebagai pusat pelayanan publik dan mengendalikan kualitas proses pembentukan kecamatan. 3. Pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik tertentu: a. Mempertahankan kekhususan beberapa daerah otonom yang sudah ada, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota, Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Membuka kemungkinan kekhususan otonomi secara terbatas bagi daerah-daerah otonom tertentu atas dasar kepentingan strategis nasional, yaitu kawasan perbatasan antarnegara, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan konservasi alam. c. Merumuskan parameter khusus

pembentukan daerah otonom baru untuk wilayah tertentu atas dasar pertimbangan kepentingan strategis nasional. Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan sub-sub-sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menopang. Dengan demikian, jalannya pemerintahan nasional dengan sub-sistem pemerintahan provinsi, dan sub-sistem pemerintahan kabupaten/ kota, dapat bersinergi dan tidak saling menghambat. Selanjutnya, perlu menggeser orientasi pelaksanaan otonomi daerah dari sekadar membagikan kewenangan atau urusan pemerintahan (kewenangan wajib dan pilihan) menjadi memberikan kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan prinsipprinsip efisiensi dan efektivitas sehingga pelaksanaan urusan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. ] Gk/TI

Gamawan Fauzi.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK OTONOMI

engan berbagai alasan, baik itu menyangkut ekonomi ataupun persoalan birokrasi. Ada yang setelah lepas dari daerah induk justru makin mekar dalam arti terjadi efisiensi birokrasi maupun peningkatan ekonomi. Tapi tidak sedikit daerah yang harus layu sebelum berkembang, dalam arti terus menyusut pada daerah induk yang pada akhirnya jadi beban pemerintah pusat. Bahkan, ada juga ide pemekaran suatu daerah bukannya datang dari masyarakatnya tapi justru pada sebagian elite Jakarta untuk mengkapling kue pembangunan alias mengejar keuntungan ekonomi individu semata. Hal inilah yang membuat pemerintah melakukan moratorium pemekeran daerah. Tidak kurang dari 181 “proposal” pemekaran daerah kini menumpuk di meja Kementerian Dalam Negeri. Jumlah itu belum termasuk 33 usulan yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka semua ingin seperti 205 daerah lain yang sudah mengenyam status sebagai daerah otonomi tersendiri sepanjang 11 tahun terakhir. Kenapa gairah “pemekaran” (pembentukan daerah otonomi baru) itu demikian tinggi? Teorinya, pembentukan daerah otonomi akan menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif. Tujuan akhir tentu saja meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, pembentukan daerah otonomi baru juga menghidangkan kue yang menggiurkan —terutama— bagi para elite lokal. Maklum, seiring de-ngan terbentuknya otonomi, peme-

Pemekaran Daerah yang Tidak Mekar Sejak bola reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 lalu, semangat melakukan pemekaran daerah seperti tidak pernah berhenti. rintah pusat mesti mengucurkan dana pertimbangan bagi daerah. Para elite

Menuntut Pemekaran Luwu Sulsel

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

lokal itu tak sedikit yang berharap bisa ikut “mencicipi”-nya. Sepanjang satu dasawarsa terakhir, beberapa kisah sukses pemekaran sudah ditorehkan. Ada beberapa daerah yang dulunya gelap di tengah hutan kini menjadi terang benderang berkelimpahan energi. Yang dulu terisolasi kini sudah membebaskan dirinya dengan pembangunan jalan hotmix yang mulus dan lebar. Beberapa pemerintah daerah malah mampu membuktikan lebih efektif dengan menerapkan sistem-sistem pelayanan satu atap. Meski kemajuan-kemajuan itu belum pernah melampaui daerah induknya, sesuai dengan hasil studi Bappenas dan UNDP, setidaknya tujuan pemekaran, yaitu kesejahteraan yang meningkat, layanan publik yang semakin baik, dan akses ekonomi yang melebar, sudah didekati. Dus, tak semua daerah otonomi

TOPIK OTONOMI

Presiden SBY.

baru hasil pemekaran wilayah terpuruk karena kepemimpinan yang buruk atau pembentukannya yang “asal-asalan”. Masalahnya adalah —benar kata presiden— hanya sekitar 20 persen dari seluruh daerah hasil pemekaran yang berhasil mencatatkan kisah sukses itu (Ini angka sebelum pemerintah pusat melakukan moratorium setahun terakhir). Selebihnya, gagal mencapai tujuan hakiki pemekaran karena kemudian terjadi salah urus. Sebagian besar pemerintah daerah (baru) itu terbukti justru sibuk dengan proyek-proyek mercusuar sehingga lupa akan kesejahteraan masyarakatnya. Ada yang malah bertengkar sendiri, bersengketa tentang perbatasan, atau malah ada yang kebingungan karena baru menyadari 85 persen wilayahnya berstatus hutan lindung yang tidak bisa dipakai begitu saja. Richard Chauvel, profesor ilmu sosial dari Universitas Victoria, Australia, menyebutkan otonomi daerah di Indonesia sebagai proses politik yang rumit gara-gara pemekaran wilayah. Kontraproduktif, kalau membandingkannya dengan Jepang. Negara yang satu ini sebenarnya melakukan start desentralisasi yang sama dengan Indonesia, yakni pada

1999. Tapi, bedanya, begitu UndangUndang Desentralisasi diberlakukan, merger of municipalities diusung dan 375 undang-undang segera diselaraskan di Negeri Matahari Terbit. ”Paradigma yang dianut Jepang adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia

partisipasi masyarakat,” kata Eko Prasojo, guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah melontarkan janjinya untuk memperketat keran pemekaran wilayah. Dalam buku berisi desain besar otonomi daerah di Indonesia hingga 2025 yang sudah disusun kementeriannya, dia menyodorkan ide masa transisi kepada presiden.“ Jangan daerah baru lahir langsung otonom dengan modal cuma undang-undang. Padahal anggaran, organisasi, dan aset belum siap dan tidak jelas,” kata Pak Menteri. Hal seperti itulah yang menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi sudah semestinya ada 11 tahun lalu. ”Sehingga diskursus moratorium ini tidak perlu ada,” kata dia. Moratorium saat ini barangkali memang jalan terbaik setelah ”syahwat” pemekaran di banyak tempat tak diimbangi dengan kesiapan peraturan dan infrastruktur. Ratusan usulan pemekaran yang kini menumpuk di Kementerian Dalam Negeri dan parlemen boleh juga ditilik ulang atau dimatangkan, ketimbang setelah diwujudkan kelak malah membikin masyarakat lebih sengsara. Negeri ini sudah terlalu lama mengalami salah urus di banyak bidang. Saatnya kini mengendapkan dan merefleksikan kekisruhan itu, serta menyusun langkah lebih baik. ] Gk/TI

Otonomi masih menyisakan kemiskinan.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK OTONOMI

Semangat Memberantas Korupsi di KSB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, diharuskan menandatangani pakta integritas anti korupsi. Upaya mendorong perwujudan Good Corporate Governance (GCG).

khir-akhir, isu tata kelola perusahaan (good corporate governance) kembali menjadi perbincangan hangat baik di kalangan praktisi manajemen publik maupun perusahaan, tidak terkecuali dikalangan pimpinan pemerintahan. Setelah Presiden SBY menyatakan pelaksanaan good corporate governance (GCG) sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, terus mendorong perwujudan GCG. Salah satunya, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharuskan menandatangani pakta integritas anti korupsi sebelum dilantik dan menduduki jabatan baru atau dimutasi. Bupati Sumbawa Barat, Dr KH. Zulkifli Muhadli SH MM, di Taliwang, mengatakan pakta integritas itu wajib ditandatangani sebagai bukti komitmen pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas korupsi. KH Zulkifli mengemukakan, memang, penempatan pejabat oleh kepala daerah belum tentu menghasilkan sesuatu yang benar atau hasil yang baik. Demikian juga sebaliknya. â&#x20AC;&#x153;Namun setidaknya pemerintah sudah berusaha melakukan upaya yang menurut kami baik untuk perbaikan," kata Zulkifli Muhadli dalam sambutan pelantikan 13 pejabat struktural di lingkup pemerintah setempat. Beberapa petikan pakta integritas diantaranya bahwa pejabat pemerintah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan melakukan tindakan tercela korupsi, atau melibatkan diri dalam tindakan kolusi dan sejenisnya yang merugikan citra pemerintah. Selanjutnya, siap menerima sanksi apapun atau dicopot dari jabatan jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau melibatkan diri dalam kegiatan

merugikan keuangan negara dalam bentuk apapun. "Manusia biasa tidak luput dari kesalahan demikian juga pejabat pemerintah atau kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terpenting kita sudah berikhtiar untuk melakukan tindakan benar agar terhindar dari kesalahan yang lebih fatal dimasa akan datang," katanya. "Jabatan itu bukan milik pribadi tapi amanah. Jika jabatan dianggap amanah maka akan ikhlas menerima, jika tidak, maka pejabat tersebut termasuk orang tidak bersyukur," kata Zulkifli. Mutasi di era pemerintahan Bupati KH. Zulkifli Muhadli dengan Wakil Bupati Mala Rahman ini merupakan yang ketiga kalinya di tahun pertama jabatannya. Sebanyak 13 pejabat yang dilantik tadi terdiri dari eselon III, IV dan eselon II dengan berbagai pangkat dan ruang. Mereka sebagian menduduki jabatan baru dan mengisi kekosongan jabatan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) baru. Dr KH. Zulkifli Muhadli SH. MM â&#x20AC;&#x201C; Drs. H. Mala Rahman, merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) KSB 26 April 2010. Bagi KH.Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman, ini merupakan dapuk pimpinan kedua kalinya setelah sebelumnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati KSB periode 2005-2010. Kabupaten Sumbawa Barat sendiri ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru dari Kabupaten Sumbawa, sejak 20 November 2004. KH.Zulkifli Muhadli, SH MM dipercayakan masyarakat sebagai bupati atas kiprah dan pengabdiannya terhadap masyarakat KSB sejak tahun 1984 saat mendirikan Pondok Pesantren AlIkhlas Taliwang. Setelah usia pondok berumur 20 tahun, pada 1 Februari 2004 KH.Zulkifli Muhadli mendirikan Perguruan Tinggi

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Bupati Sumbawa Barat

DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. pertama KSB, yakni Universitas Cordova. Pondok pesantren yang memiliki jaringan kerjasama dengan Pondok Modern Gontor ini, telah melahirkan ribuan alumni yang kini tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Bahkan sampai ke luar negeri, seperti, Amerika, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, dll. Tujuan utama pendidikan di Pondok Al-Ikhlas adalah melahirkan ulama Ulil Albab (cendekiawan), Ulil Amri (ulama pemerintahan), dan Ulil Amwal (ulama pengusaha). Sedangkan Universitas Cordova, sejak didirikan tahun 2004 telah memiliki ijin operasional resmi dari Pemerintah Pusat sebagai universitas pertama yang ada di KSB. Kini, UNDOVA telah memiliki ribuan mahasiswa yang tersebar di berbagai fakultas, seperti Tekhnik Informatika, Ekonomi Islam, Pertambangan, Keguruan Ilmu Pendidikan, dll. Mahasiswa UNDOVA selain berasal

TOPIK OTONOMI

Kantor Bupati Sumbawa Barat.

dari KSB, juga menjadi tujuan belajar mahasiswa dari berbagai daerah sekitar, seperti Mataram, Dompu, Bima, Sumbawa Besar, dan beberapa kecamatan di Sumbawa Besar, seperti Alas Barat, Alas, Empang, Plampang, Lunyuk, Utan, dll. Selain pengabdian mendirikan lembaga pendidikan untuk generasi ummat, Kyai Zul, begitu ia biasa disapa rekan sejawatnya, juga dinilai masyarakat KSB memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat, buah pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Ketika itu Kyai Zul dipercayakan sebagai Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat menggantikan ketua sebelumnya

Tugu Bola Emas.

Drs. M. Nur Yasin. Pengabdian Kyai Zul bagi masyarakat KSB bukan hanya sampai di situ. Sosok santun, murah senyum dan dikenal sabar ini juga aktif mengabdi di tengah masyarakat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, dan dakwah seperti, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa, Tokoh Adat Sumbawa, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Taliwang, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Wilayah NTB, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia NTB, dll. Tokoh yang dikenal memiliki kecerdasan intelektual, emotional, spiritual ini selain berdakwah dan sebagai cendekiawan, juga aktif sebagai pengusaha di

antaranya memiliki usaha SPBU dan jasa transportasi BBM. Atas kiprah, prestasi dan pengabdiannya di tengah Masyarakat, pada Pilkada tahun 2010, masyarakat KSB kembali memberinya amanat untuk menjadi Bupati KSB untuk kedua kalinya. Pada periode sebelumnya, Kyai Zul bersama pasangannya Drs.Mala Rahman, telah menorehkan beberapa prestasi untuk KSB. Sejumlah penghargaan prestisius diterimanya selama menjabat sebagai bupati di antaranya dari Presiden RI, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, Museum Rekor Indonesi (MURI), dan lembaga lainnya baik dari dalam bahkan luar negeri. Sederet penghargaan ini diperoleh Kyai Zul atas prestasinya dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang dinilai pro rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti, Wajib Belajar 12 Tahun, Program Berbasis RT, Menanamkan Prinsip Dasar Peradaban Fitrah di KSB dengan Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Pendidikan Gratis Dari TK â&#x20AC;&#x201C;SMA Bagi Segenap Lapisan Masyarakat KSB, Subsidi Biaya Pendidikan 100 % bagi Mahasiswa KSB Kuliah di KSB dan Luar KSB, Membuka Akses Pendikan Hingga Ke Daerah Pelosok, Pengobatan Gratis di Puskesmas hingga Pengobatan Lanjut bagi Rakyat Miskin, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat hingga Daerah Terpencil, dan masih ada segudang torehan prestasi lainnya. ] Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KOLOM

Di Balik Gayus: Pertaruhan Nasib Bangsa Oleh Farhat Abbas

Perlu kita catat, sistem atau model pembukuan ini dipandang sebelah mata. Negara atau pemerintah--karena akumulasi kolusi yang terbangun-tidak pernah terdengar penindakan hukumnya. Maka, salah satu manfaat besar dari proses hukum Gayus saat ini adalah keharusan munculnya kesadaran bagi pemerintah dan publik untuk terus memonitor catatan pajak perusahaan papan menengah ke atas. Bahkan, lebih dari itu: tindakan hukum yang lebih tegas. Karena itu, tidaklah berlebihan jika kita dapat menggaris-bawahi, dari proses hukum Gayus, pemerintah dituntut kinerja maksimalnya untuk menggali potensi pajak dengan serius yang selama ini sudah dimanipulasi secara canggih dan mengakibatkan nilai pajak ratusan milyar menguap. Bukanlah tidak mungkin, totalitas nilainya puluhan trilyun jika kita cermati kecenderungan permainan pajak perusahaan level menengah ke atas.

egeri ini seperti dibikin terpana. Itulah proses hukum terhadap sosok PNS Direktorat Pajak-Departemen Keuangan Golongan IIIA, Gayus Holoan Tambunan. Bagaimana tidak? Seorang tersangka---yang mendekam di sel tahanan--bisa leluasa keluar, meski harus kembali lagi di balik jeruji besi itu. Tidak hanya demikian mudah menjenguk isteri di rumahnya, tapi dapat pelesiran di Tanah Air ini, bahkan ke luar negeri. Sungguh fenomenal sosok Gayus. Sebagian besar publik--secara simplistic--dapat membaca siapa di belakang Gayus. Meski tidak menuding batang hidungnya, tapi arahnya jelas: ia atau mereka yang menjaga "keselamatan dan kenyamanan"

Gayus adalah orang-orang yang punya kepentingan yang luar biasa strategisnya. Dalam sosotan pendek, kepentingan itu lebih terfokus ke ekonomi dan bisnis. Hal ini sejalan dengan peran Gayus sebagai petugas sekaligus konsultan pajak yang mampu "menyiasati" kontraksi nilai pajaknya. Setidaknya, ada dua sisi yang perlu kita soroti serius. Pertama, apa yang dilakukan Gayus sesungguhnya merupakan panorama penggarongan pajak yang sudah demikian mengkristal di kalangan perusahaan, terutama kelas menengah dan raksasa. Kristalisasi ini dan hal ini bisa dikatakan telah menjadi bagian dari model dan sistem pembukuan banyak perusahaan dapat kita cermati pada fenomena sistem ganda bahkan tripal pembukuan.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Andai panorama penggarongan Gayus--karena faktor tarik-menarik politik pragmatis--dipandang sepi atau sebelah mata dan setengah hati, maka satu implikasi yang pasti terjadi adalah keterbatasan pendapatan pajak, meski potensinya demikian besar. Sekali lagi, jika sikap politik ini yang muncul membiarkan panorama Gayus, maka dengan pedas kita dapat menyatakan, nasib bangsa senantiasa dibayangbayangi prospek buram, bahkan semakin terpuruk. Dana pembangunan lebih mengandalkan utang luar negeri dan ini sama dengan lagi menggali kuburan bagi generasi anak-cucu. Sementara itu, pendapatan dari migas pun tetap dibayang-bayangi kontraksi pajak. Satu hal lagi--sebagai aspek kedua yang perlu kita soroti lebih jauh--proses hukum Gayus bisa menimbulkan

TOPIK KOLOM pesimisme terhadap penegakan hukum. Setidaknya, publik semakin kuat menilai bahwa panorama penegakan hukum kita hanyalah main-main, masih sangat terbuka untuk dijual-belikan. Lebih dari itu, akan muncul persepsi di tengah masyarakat, siapapun yang kuat fulusnya, maka ia akan diperlakukan sangat istimewa di mata para penegak hukum, meski sang terdakwa diperas habis-habisan. Perlakuan istimewa ini sangatlah mungkin menjadi inspirasi "jika mau berkorupsi atau berkolusi" janganlah tanggung-tanggung. Semakin besar nilainya akan semakin istmewa perlakuannya. Sebaliknya, akan semakin menderita bagi sang terdakwa jika nilai korupsi atau kolusinya hitungan beberapa juta rupiah. Pembedaan perlakuan hukum itu menggambarkan nilai keadilan di Tanah Air ini semakin terkoyak. Realitas ini akan menambah ketidakpercayaan publik pada upaya dan komitmen penegakan hukum. Ketika proses hukum memasuki ke ruang persidangan, publik pun masih ragu apakah jajaran hakim mampu berdiri tegak di atas campur tangan para pengotor hukum. Sebagian aparatur penegak hukum masih mampu menjaga integritasnya sebagai hakim. Tapi, jumlahnya masih tetap terbatas. Hal

ini dapat kita baca pada tataran data: sekitar 7.000 hakim di Tanah Air ini tercatat nakal. Sementara itu, Komisi Yudislal (KY)--lembaga yang bertugas antara lain menertibkan hakim-hakim nakal--pun kini diperhadapkan kondisi yang masih diragukan. Landasannya sederhana: hakim KY yang tercatat punya integritas dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hukum selama ini harus tersingkir oleh sebuah rekayasa yang penuh kepentingan pragmatis. Pendek kata, dinamika penegakan hukum di Tanah Air ini semakin buram. Kondisinya semakin memburamkan sejalan dengan fenomena pemerasan terhadap siapapun yang tersangkut hukum, bahkan yang masih dalam tahap praduga. Fakta mencatat, atas nama reformasi, para penegak hukum memburu siapapun yang diduga menyalahgunaan jabatan, baik langsung ataupun melalui proses pembuatan kebijakan. Sikap mempungisme ini--meski atas nama reformasi--tetap menyalahi prinsip hukum bahkan nurani keadilan. Memang--dari sisi profesional seperti pengacara atau advokat--fenomena mumpungisme itu menjadi hikmah (blessing indisguise) tersendiri secara ekonomi. Kalangan profesional ini tak

sedikit yang kebanjiran kasus untuk membelanya. Tapi, kiranya bukan itu yang dikejar. Justru, yang perlu kita catat dengan penuh keprihatinan adalah bagaimana keadilan semakin terkoyak. Akhirnya, panorama Gayus--dari sisi hukum--harusnya dijadikan gerakan kesadaran yang kuat. Jadikanlah kasus Gayus yang sangat mempermalukan wajah hukum nasional ini sebagai gerakan nasional untuk mendobrak sistem penegakan hukum di Tanah Air ini. Jika kesadaran ini tidak muncul atau kasus Gayus dipandang sepi dari sisi hukum, maka nasib bangsa ini akan semakin dilumuri format hukum yang amburadul. Bukan hanya persoalan ketidakadilan, tapi hukum rimba meski bukan dalam bentuk siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Refleksi yang sangat dekat adalah wajah hukum kita demikian mudah direkayasa untuk kepentingan siapapun yang berkuasa, dari sisi ekenomi ataupun politik. Maka, di sasanalah kita akan semakin melihat nasib bangsa ini semakin merasna. Haruskah terjadi? Sungguh ironis jika jawabannya ya. Lalu, di manakah nuranimu.... Inilah pertaruhan. ] Penulis: advokat dan Ketua Umum LSM HAJAR Indonesia

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KORPORASI

Elan Biantoro

Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP MIGAS

Unplanned shutdown Justru Harus Dihindari Pemerintah menargetkan produksi minyak tahun 2011 sebesar 970.000 bph dan gas sebanyak 7.768 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

i tengah upaya mewujudkan pencapaian target migas tahun ini, pemerintah akan memperketat pengawasan penghentian produksi minyak dan gas bumi (migas) secara tak terduga (unplanned shutdown). Pengawasan ini terutama akan dilakukan terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang produksinya banyak. Apa tujuan dilakukan unplanned shutdown ini? Berikut penjelasan Elan Biantoro, Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) kepada Syarifudin dari Majalah TOPIK. Langkah-langkah apa saja yang

ditempuh BP Migas untuk mencapai target produksi minyak sebesar 970.000 bph dan gas sebesar 7.768 mmscfd? Tahun 2011 harus menjadi turning point untuk membuktikan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) bisa mencapai atau bahkan melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Lifting minyak bumi sebesar 970 ribu barel per hari, gas bumi sebanyak 7.768,99 miliar kaki kubik per hari, pengendalian cost recovery sebesar US$ 12,33 miliar, dan penerimaan negara sebanyak Us$ 26,554 miliar. Pesimisme berbagai kalangan yang selama ini mengatakan sektor strategis ini tidak pernah mencapai target APBN

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

harus dipatahkan. Namun, ada prasyarat untuk mencapainya. Salah satu yang paling utama adalah penghentian produksi secara tidak terduga (unplanned shutdown) ditekan seminimal mungkin melalui preventive maintenance program yang dijalankan secara konsisten. Selain itu, komunikasi proaktif dan koordinasi antara BPMIGAS dan kontraktor diintensifkan semaksimal mungkin sehingga berbagai permasalahan lapangan bisa segera diselesaikan sedini mungkin. BPMIGAS Emergency Center juga mesti dioptimalkan untuk menyelesaikan segala permasalahan emergensi dengan cepat dan tepat. Dari sisi produksi, BPMIGAS men-

TOPIK KORPORASI dorong kontraktor KKS untuk melakukan berbagai program terobosan agar target produksi bisa tercapai. Sementara, berbagai potensi peningkatan produksi dari lapangan harus sedini mungkin direalisasikan mengingat rencana program kerja dan anggaran (WP&B) 2011 sudah disetujui akhir Desember 2010, sehingga sudah bisa langsung bekerja. Kemudian, sistem reward and punishment akan diterapkan secara konsisten dan konsekuen untuk mendorong pencapaian target produksi. Dari target produksi migas tersebut, berapa kebutuhan migas untuk dalam negeri dan berapa untuk eksport? Untuk minyak, konsumsi sudah lebih besar ketimbang produksi. Saat ini, konsumsi sebesar 1,4 juta barel per hari, sedangkan produksi sekitar 950 ribu barel per hari. Untuk menutupi kekurangan, pemerintah, dalam hal ini Pertamina melakukan impor. Sedangkan untuk gas, kontrak pasokan gas bumi untuk domestik pada tahun 2011 mencapai 56,78 persen dari total kontrak atau sekitar 4.366 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Sisanya, sebesar 3.322 BBTUD atau 43,22 persen diperuntukkan untuk ekspor. Jumlah ini naik cukup signifikan ketimbang tahun 2010. Tahun lalu, realisasi pasokan gas untuk domestik sebanyak 4.342,71 BBTUD atau sekitar 50,18 persen. Sementara gas untuk ekspor sebanyak 4.311,58 BBTUD atau 49,82 persen. Dari mana sajakah kantong-kantong produksi migas itu diproduksi untuk membentuk pencapaian produksi migas 2011? Untuk mencapai target lifting minyak bumi, Chevron Pasific Indonesia yang beroperasi di Riau masih menjadi tulang punggung dengan produksi sekitar 370 ribu barel per hari atau 40 persen dari target nasional. Sedangkan untuk gas, produksi terbesar dihasilkan oleh Total E&P Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur. Berapa perbandingan produksi migas yang dihasilkan dari sumursumur tua dengan sumur-sumur yang masih muda (baru)? Sumur produksi yang sudah masuk kategori mature di Indonesia jumlahnya sekitar 92 persen, sisanya sumur-sumur baru yang belum lama diproduksikan.

Kondisi ini menyebabkan, penurunan alamiah produksi setiap tahunnya mencapai 12 persen. Untuk menutupi penurunan tersebut, kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang sudah diproduksi harus ditingkatkan. Syukurlah, biaya eksplorasi di WK Eksploitasi tahun 2011, yang dikeluarkan kontraktor kontrak kerja sama mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari rata-rata lima persen, menjadi sekitar 10 persen dari total pengeluaran kontraktor. Di tengah upaya mewujudkan pencapaian target migas tahun ini, pemerintah akan memperketat pengawasan penghentian produksi minyak dan gas bumi (migas) secara tak terduga (unplanned shutdown). Apa tujuan dilakukan unplanned shutdown ini? Unplanned shutdown justru harus dihindari untuk mengurangi potensi kehilangan produksi. Untuk menguranginya dilakukan preventive maintenance program yang dijalankan secara konsisten. Pada tahun 2010, terjadi 281 unplanned shutdown yang menyebabkan potensi kehilangan produksi sebesar 26.051 barel minyak per hari. Pengaruh seperti apakah yang dirasakan BP Migas terhadap pencapaian produksi migas 2011? Unplanned shutdown yang terjadi tahun 2010 hampir tidak akan mempengaruhi produksi tahun 2011. Yang harus dilakukan adalah bagaimana agar kejadian unplanned shutdown yang terjadi tahun lalu tidak terjadi lagi, atau minimal dikurangi. Pemerintah menargetkan investasi minyak dan gas sebesar 14,9 miliar dolar AS pada 2011. Angka itu turun dibandingkan target 2010 yang mencapai 15,9 miliar dolar AS. Bagaimana BP Migas menyikapi terjadinya penurunan investasi pada tahun 2011, karena di sisi lain BP Migas dituntut meningkatkan produksi migas? Menurunnya minat inevestor tidak lepas dari iklim investasi yang tidak kondusif. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BP Migas di lapangan dalam melaksanakan tugasnya? Sebabnya, beberapa kendala ma-

sih menghadang. Kendala ini bukan masalah teknis, tapi masalah non teknis. Contohnya, pembebasan dan penyerobotan lahan. Masalah yang dihadapi antara lain, harga tanah yang tidak realistis, sengketa kepemilikan lahan, tidak jelasnya batas-batas antar kabupaten/ kecamatan yang berdampak pada terhambatnya pengurusan ijin dan penerbitan surat tanah di daerah, serta tumpang tindih area operasi dengan perkebunan dan hutan. Lahan hanya satu dari banyak kendala yang muncul di daerah. Perijinan dan penolakan masyarakat menjadi masalah lain yang dihadapi. Tidak hanya di daerah, peraturan yang dikeluarkan instansi lain juga kerap menghambat operasional hulu migas. Misalnya, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak fasilitas produksi yang harus diperbaiki agar memenuhi standar lingkungan. Industri hulu migas tidak menolak, namun butuh waktu untuk menyesuaikan peralatan penunjang operasi dengan standar baku lingkungan yang baru tersebut. Tantangan lain, penerapan asas cabotage yang diamanatkan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Diharapkan, kapal kelas C seperti Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig, maupun Cable Laying Ship, dibebaskan dari penerapan asas tersebut. Upaya untuk memperbaiki kinerja seperti yang diharapkan? BPMIGAS dan kontraktor kontraktor kontrak kerja sama (KKS) tidak dapat berjalan sendirian. Pasalnya, banyak kendala yang muncul di daerah. Belum lagi, tumpang tindih regulasi. Industri hulu migas tidak bisa dibiarkan sendirian dalam menjalankan kegiatannya. Kendala dan tantangan yang dihadapi terlalu besar. Dengan dukungan instansi lain, selain lebih ringan, penyelesaiannya diharapkan menjadi le-bih cepat. Misalnya saja dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk permasalahan yang muncul di daerah. Kemudian Kementerian Kehutanan untuk membantu penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kehutanan. Target yang diberikan memang tidak mudah, tapi dengan dukungan semua pihak, BPMIGAS optimis target tersebut bisa dicapai. ]

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KORPORASI

PP Raih Kontrak Baru Senilai Rp 1,29 Triliun

T Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) perusahaan plat merah yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi mengawali tahun 2011 ini dengan baik. Betapa tidak, dalam bulan Januari ini saja perusahan yang berkode PTPP di lantai Bursa Efek Indonesia ini telah memperoleh empat kontrak baru senilai Rp 1,29 triliun. Keempat kontrak baru tersebut yang pertama adalah proyek konstruksi Jalan Raya Bypass Kawasan Industri Banggai Regency Sulawesi Tengah senilai Rp 242 miliar. Pemilik proyek jalan sepanjang 12 km ini adalah PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang merupakan konsorsium antara Mitsubishi, PT Medco dan PT Pertamina. Proyek kedua diperoleh dari sesama perusahaan plat merah, PT Jasa Marga. PTPP memperoleh proyek penambahan lajur ruas Simpang Susun Kebun Jerukâ&#x20AC;&#x201C; Tangerang dari Km 07 + 500â&#x20AC;&#x201C;Km 25+300 atau sepanjang 18,800 km senilai Rp 118 miliar. Proyek ketiga diperoleh dari PT Teras Nirwana Bali dalam pengerjaan proyek pembangunan Hotel The Terrace untuk paket pengerjaan struktur senilai Rp 43 miliar dan nantinya akan dilanjutkan dengan paket pekerjaan arsitektur dan mekanikal & elektrikal. Hotel yang akan dibangun PTPP yang berlokasi di Pecatu-Denpasar Bali ini akan memiliki 200 kamar dan dipersiapkan untuk menyambut penyelenggaraan APEC 2013 yang akan diselenggarakan di Pulau Dewata tersebut. Sementara proyek keempat adalah yang terbesar dengan nilai Rp 889 miliar adalah proyek Combined Cycle Power Plant (EPC) 120 MW. Direktur Utama PTPP, Musyanif menjelaskan, dengan diperolehnya kontrak-kontrak baru tersebut hingga Januari 2011 perseroan sudah mengantongi order book sebesar Rp 7,29 triliun di mana Rp 6 triliun merupakan carry over tahun 2010. Dengan diperolehnya kontrakâ&#x20AC;&#x201C;kontrak baru tersebut bukan berarti PP sudah berpuas diri. Untuk 2011 ini perseroan bahkan telah menargetkan order

Di tengah kerasnya persaingan di sektor konstruksi, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Persero di awal 2011 berhasil meraih kontrak baru bernilai triliunan rupiah. Bahkan perseroan ini sudah mengantongi order book senilai Rp 7, 29 triliun. Tentu ini suatu permulaan yang sangat baik. Apakah PP sudah merasa puas?

Dirut PT Pembangunan Perumahan (PP) Musyanif

book sebesar Rp 22 triliun, yang terdiri dari Rp 16 triliun dari kontrak baru dan Rp 6 triliun merupakan carry over. Komposisi perolehan kontrak dan pendapatan BUMN ini masih didominasi oleh proyek dari pemerintah dan sesama perusahaan plat merah. Untuk mendukung target kinerja tahun ini, PP juga mengincar proyekproyek dari BUMN infrastruktur di antaranya dari Pelindo, Angkasa Pura, Bukit Asam serta proyek-proyek EPC dari PLN. Karena itulah, PP menargetkan bisa meraup pendapatan Rp 8,4 triliun, atau naik 90% dari omzet tahun lalu. Untuk mencapainya, mereka akan lebih fokus menggarap sektor infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang jadi sasaran antara lain proyek pem-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

bangunan pembangkit listrik (power plant), pelabuhan, dan jalan. PP juga tengah membidik proyek PLN. Proyek ini terdiri dari pembangunan dua pembangkit listrik dan dua pelabuhan. Total nilai proyek tersebut sekitar Rp 5,7 triliun. Selain itu PP bersama Pelindo II juga membentuk perusahaan patungan untuk mengembangkan perairan daerah di utara Kalibaru, Jakarta, berikut fasilitasnya. Nilai investasinya mencapai Rp 3 triliun. Porsi PP dalam proyek tersebut sekitar 10%-20%. Sebenarnya, ini salah satu proyek yang tertunda. Seharusnya proyek ini digarap Desember 2010, tetapi tertunda jadi kuartal pertama 2011. Sementara dari sisi laba bersih PP tahun ini tampaknya akan semakin me-

TOPIK KORPORASI ningkat tajam. PP berharap bisa mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 66% sepanjang 2011. Optimisme ini didasari membanjirnya proyek yang sedang ditangani PP. Musyanif mengatakan, pihaknya memproyeksikan laba bersih tahun ini bisa mencapai Rp 335 miliar. Angka ini jauh lebih besar dari capaian laba bersih yang mereka peroleh tahun lalu yang sebesar Rp 201 miliar. Kinerja perusahaan pelat merah ini juga akan terdongkrak lantaran ada beberapa proyek yang diproyeksikan rampung tahun lalu, tetapi nyatanya baru bisa selesai tahun ini. Selain itu, PP tetap mencari kontrak baru. "Kami optimistis perolehan kontrak baru akan meningkat dua kali lipat dibandingkan di tahun 2010," pungkas Musyanif optimis. Sekilas PT PP PTPP (persero) Tbk adalah Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, properti dan infrastruktur. PTPP merupakan salah satu perusahaan konstruksi BUMN terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1953. Beberapa proyek besar telah berhasil dikerjakan oleh PT PP seperti Hotel Indonesia, Gedung MPR/DPR, Barelang Cable Stayed Bridge Tonton,

Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa gedung pencakar langit di daerah distrik utama bisnis di Jakarta. PTPP secara konsisten berhasil mempertahankan pertumbuhan laba per tahun sebesar 25%-30%. Pada akhir 2009, PTPP berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 163 miliar atau melonjak 33,61% dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2008 sebesar Rp 122 miliar. Perolehan tersebut melampaui target awal laba bersih perseroan tahun 2009, yakni sebesar Rp 148 miliar. Sedangkan estimasi Laba bersih tahun 2010 adalah Rp 201 miliar, rneningkat dibanding 2009. Per 5 Agustus 2010 saham PTPP bahkan te!ah masuk indeks "Kompas 100" setelah sebelumya masuk Morgan Stanley Composite Indeks (MSCI) yang dibuat oleh Morgan Stanley-fund manager internasional untuk daerah Asia Pacifik kecuali Jepang untuk sahamsaham pilihan. Penghargaan yang diterima PT Pembangunan Perumahan Sepanjang 2010. Penghargaan Emas dari Persatuan Insinyur Indonesia untuk kategori "Sustainable Engineering Award" atas presta-

sinya dalam menghasilkan proses pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mendukung penciptaan bumi yang berkelanjutan.Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Cabang Utama III, Hadjar Seti Adji. Menerima predikat â&#x20AC;&#x153;Sangat Bagusâ&#x20AC;? berdasarkan rating Infobank tahun 2010 dengan Kategori Industri Non-Keuangan yang Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2009. Malam penganugerahan tersebut diselenggarakan di Ballrom A-Thamrin Nine Complex, Jakarta pada Rabu, 14 Desember 2010. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Komisaris Infobank, Abdul Gani kepada Corporate Secretary PT PP (Persero) Tbk, Betty Ariana. Penghargaan sebagai Juara I dalam lomba Kinerja Proyek Konstruksi 2010, nama proyek Gading Nias Residence untuk kategori Bangunan Gedung lebih dari 15 lantai dari berbagai fungsi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto pada Jumat, 3 Desember 2010 di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta bersamaan dengan peringatan Upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Operasi PT PP (Persero) Tbk, Kiswodarmawan didampangi Project Manager Gading Nias Residence, Nur Hidayat. Piagam Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2010 untuk Kategori Teknologi Tepat Guna dengan judul "Kolam dan Taman Resapan Air pada proyek pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto pada 26 November 2010 di Balai Kartini, Jakarta dan diterima langsung oleh Direktur Operasi PT PP (Persero) Tbk, Bapak Kiswodarmawan di malam Anugerah Penghargaan Pekerjaan Umum (PU Award). Menerima penghargaan sebagai Pelopor Pengembangan SDM konstruksi dari Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI). Pemberian penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Turut hadir dalam perayaan itu, Sekjen PU, Agoes Widjanarko, Dirjen Bina Marga Djoko Muryanto dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Bambang Guritno. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Operasi, Kiswodarmawan. ] Amri / Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KORPORASI

Menneg BUMN bersama Dirut Garuda saat IPO.

“Jeruk Makan Jeruk”

PT Garuda Indonesia telah resmi mencatatkan diri di lantai bursa. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Initial Public Offering (IPO/penawaran publik perdana) Garuda (GIAA) beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pada 2010 BUMN yang melakukan penawaran saham perdana bisa dikatakan sukses khususnya dalam penyerapan saham yang ditawarkan baik oleh asing maupun lokal. Ya, BUMN seperti Bank BTN (BBTN), PTPP dan termasuk PT Krakatau Steel (KRAS) sahamnya diburu investor. Lalu mengapa saham satu-satunya maskapai penerbangan yang go public di Indonesia ini sepi peminat?

walnya pemerintah (baca menteri BUMN) sangat yakin bahwa Garuda akan mendulang sukses seperti perusahaan plat merah lainnya. Bahkan harga penawaran yang disebut analisis bursa terlalu tinggi tidak digubris, mereka tetap pede pada harga Rp 750 per lembar saham. Kenyataannya pada IPO itu saham Garuda terjun bebas. Seperti diketahui dari sekitar 6.337.738.000 saham yang ditawarkan hanya 3.327.331.275 yang diserap pasar. Sisanya lebih dari tiga miliar lembar saham harus diserap underwriter. Memang, bukan hanya persoalan harga yang mahal saja yang membuat harga saham Garuda ‘terjun’ bebas. Ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab. Teguh Hidayat, analisis saham independen dalam tulisannya mengatakan, selain harga saham yang termasuk

mahal, waktu penyelenggaraan IPO Garuda (GIAA) dinilainya tidak tepat. Dikatakannya, Garuda melakukan penawaran saham perdana di saat kondisi pasar mulai “istirahat” setelah terus menerus menguat sejak September 2010. Seharusnya, kata Teguh, IPO Garuda digelar pada Oktober-November lalu, di mana saat itu IHSG lagi tinggi-tingginya. Pada periode tersebut, memang banyak perusahaan yang menggelar IPO. Mereka memanfaatkan momen pasar yang sedang bullish (tren naik). Hasilnya, perusahaan-perusahaan yang pandai memanfaatkan momentum itu sukses menjaring dana sebesar-besarnya dari masyarakat sepanjang September–Desember 2010 lalu. Tapi, sayangnya, lanjut Teguh, IPO BUMN yang digelar ketika itu malah Krakatau Steel (KRAS), yang secara fundamental jauh lebih baik dari Garuda.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Dia menegaskan seharusnya Garuda yang menggelar IPO lebih dulu, baru kemudian IPO KRAS . Sebab, jelas Teguh, masa bullish di pasar tidak pernah bertahan lama. Karena selalu akan ada masa harga-harga saham akan kembali ke level normalnya. Jika IPO Garuda dilakukan sekarang, maka sangat terlambat, masa bullish pasar sudah berlalu. Antisipasi pasar lesu dengan mengurangi jumlah saham yang dilakukan Kementerian BUMN menunjukan pemerintah tidak memiliki tenaga ahli yang mengerti konsep sederhana soal bullish dan bearish. Alasan lain IPO GIAA yang dilakukan sekarang ternyata kinerja keuangan masih rugi. Dengan pendapatan Rp 12,7 triliun, cukup besar dengan aset Rp 14,2 triliun. Tapi laba usahanya ternyata minus Rp 290 miliar, alias rugi. Meski masih bisa mencatat laba bersih sebesar Rp 195 miliar, namun angka terse-

TOPIK KORPORASI but terutama diperoleh dari pendapatan kurs mata uang asing sebesar Rp 131 miliar, dan pendapatan luar biasa sebesar Rp 184 miliar, yang notabene bukan pendapatan yang nyata (hanya di pembukuan). Sementara Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta dalam pernyataan tertulisnya medio Februari lalu mempertanyakan, untuk apa Garuda Indonesia melakukan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, IPO GIAA lebih banyak diserap oleh perusahaan emisi yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Dia menyebutkan fakta tersebut sama saja dengan “jeruk makan jeruk”. Belum lagi investor ritel yang terpaksa harus menerima kerugian. Lebih lanjut dia menilai, kerugian yang ditimbulkan dalam IPO GIAA ini sebesar Rp 4,65 triliun. Hitungan itu didasari atas kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah saat ini sebanyak 75,58 persen atau setara dengan 25,7 miliar lembar saham plus angka pembelian saham Garuda oleh PT Jamsostek sebesar Rp 210 miliar. Arif mengatakan Menteri BUMN harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami negara karena pemerintah memaksa dilakukannya IPO Garuda. Selain itu, pemerintah cq Menteri Negara BUMN juga tidak menghiraukan Surat DPR No PW 01/5972/DPR RI/XI/2009 tentang Persetujuan Privatisasi PT Garuda Indonesia (Persero) yang dinyatakan dalam poin b.3 bahwa privatisasi terhadap Garuda Indonesia memerhatikan situasi dan kondisi pasar yang tepat, harga dan jumlah lembar saham yang dilepas sesuai dengan tahapan yang dipilih, sehingga diperoleh nilai penjualan saham yang optimal. “Atas dasar tersebut, untuk menghindari dan meminimalisir potensi kerugian keuangan negara ke depan, kami memandang bahwa Proses IPO BUMN sudah selayaknya diatur dalam aturan tersendiri dan tidak disamakan dengan perseroan terbatas lainnya. Proses IPO BUMN harus merujuk kepada Pasal 33 UU UUD 1945,” kata Arief. Sementara pemangku kepentingan PT Garuda Indonesia Tbk tak melihat kesalahan dan kegagalan dalam IPO meski sebagian keuntungan yang diraup Garuda harus ditambal oleh penjamin

emisi. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai perwakilan pemilik saham Garuda menganggap bagian penting dari masuknya perusahaan ini ke bursa adalah pundi-pundi Garuda bertambah sebesar Rp 3,3 triliun. Meskipun underwriter yang juga merupakan bagian dari BUMN harus mengalami kerugian. "Semua terserap sebagaimana dilaporkan underwriter," ujar Mustafa di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, beberapa waktu lalu. Mustafa mengakui, rencana penawaran saham perdana (IPO) Garuda sebelumnya memang melalui proses yang berliku. Namun, dengan tekad dan semangat seluruh manajemen dan pemegang saham akhirnya maskapai penerbangan internasional melaju ke lantai Bursa Efek Indonesia. “Selaku pemegang saham kita mengharapkan harga yang terbaik," ujarnya. Selain itu, kata Mustafa, tak ada pelanggaran sepanjang proses penentuan harga saham hingga penawaran kepada investor. "Yang penting semua proses dan prosedur terpenuhi." Mustafa beralasan, penurunan harga saham PT Garuda Indonesia (Persero) karena merespon kondisi pasar global yang melemah. Selain itu, pencatatan sahamnya merupakan bagian dari bisnis perusahaan sehingga harus siap dengan risiko. Mustafa menambahkan dibutuhkan waktu selama enam bulan ke depan agar Garuda mendapatkan harga penetrasinya. Bagaimanapun situasinya dengan IPO ini, upaya Garuda untuk memper-

oleh dana segar telah terpenuhi. Tak kurang dari Rp 3,3 triliun rupiah dana yang berhasil masuk ke kocek maskapai penerbangan international ini. Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar melihat mengalirnya dana segar ke pundi-pundi perusahaan yang dipimpinnya merupakan sebuah pencapaian yang baik. Bagi Garuda yang terpenting adalah rekening perusahaan menjadi gemuk . Lain lagi dengan para underwriternya. Terkait dengan sepinya peminat saham Garuda Danareksa bersama PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritasnya terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menyerap sisa saham Garuda yang tidak laku. Akibatnya, Kementerian BUMN akan meng-evaluasi kondisi keuangan tiga perusahaan sekuritas milik pemerintah yang menjadi underwriter IPO Garuda . Dengan “tidak suksesnya” IPO Garuda tentu bisa menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan milik pemerintah agar lebih berhati-hati. Jika selama ini setiap perusahaan plat merah yang menggelar IPO sahamnya laris bak ‘kacang goreng’, kali ini jauh dari harapan. Menteri BUMN yang merupakan sebagai wakil pemegang saham pemerintah hendaknya berlaku arif, tidak terburu-buru untuk mencatatkan diri di lantai bursa. Masih banyak cara lain untuk mendapatkan dana segar selain IPO. Jangan sampai ada anggapan IPO menjadi modus baru bagi oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi,yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KORPORASI

una menunjang peningkatan kinerja perseroan dalam pengangkutan batu bara, di tahun kelinci ini PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyiapkan dana Rp 2,7 triliun untuk memperbesar kapasitas dermaga dan pelabuhan yang dimiliki. Menurut Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto, dana sebesar Rp 2,7 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2013 untuk memperbesar kapasitas dermaga dan pelabuhan yang dimiliki perseroan. Khusus tahun ini, PTBA menyisihkan sekitar Rp 550 miliar untuk proyek tersebut. Lebih lanjut Achmad menjelaskan, sumber pendanaan Rp 550 miliar tersebut sudah termasuk dalam anggaran belanja modal (capex) PTBA tahun ini yang totalnya mencapai Rp 1,8 triliun. Dermaga dan pelabuhan yang akan diperbesar kapasitasnya oleh PTBA adalah Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan, yang semuanya berlokasi di Sumatera. Kertapati misalnya jika saat ini mempunyai kapasitas 2 juta ton akan ditingkatkan hingga mencapai 2,7 juta ton. Sedangkan untuk Pelabuhan Tarahan akan ditingkatkan hingga 20 juta ton dari kapasitas saat ini sekitar 12 juta ton. â&#x20AC;&#x153;Peningkatan kapasitas kemampuan Pelabuhan Tarahan akan menjadi 20 juta ton per tahun,â&#x20AC;? kata Achmad Sementara kemampuan sandar kapal di Pelabuhan Tarahan juga akan ditingkatkan. Saat ini kapal hanya sekitar 80.000 DWT akan ditingkatkan hingga 150.000 DWT. Selain itu PTBA juga berencana meningkatkan daya angkut batu bara melalui kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. Direktur Utama Sukrisno menyebutkan, bahwa pihaknya sudah memesan enam lokomotif dan 240 gerbong. Tahun ini PTBA menargetkan kapasitas daya angkut kereta apinya mencapai 13,5 juta ton atau meningkat 25% dari kemampuan tahun lalu yang sebesar 10,8 juta ton. Pada 2014, perseroan berharap mampu mengangkut 22,7 juta ton batu bara melalui jalur kereta api. Untuk 2011, kata Sukrisno, PTBA optismistis pendapatannya bisa di atas Rp 10 triliun dengan laba bersih yang diperkirakan bisa tembus ke angka Rp 3 triliun. PTBA pun yakin harga batu bara di pasaran bisa kembali meningkat yang pada akhirnya bisa mengerek pendapatan perseroan.

Dirut PTBA, Sukrisno.

PTBA Targetkan Pendapatan Rp 10 Triliun Tahun ini, bisnis di sektor tambang batu bara diprediksi akan lebih baik dari tahun kemarin. Harga minyak yang terus melambung mengangkat batu bara menjadi sumber energi alternatif bagi banyak industri. Sehingga bisnis batubara tetap menjanjikan. Perusahaan-perusahaan tambang batu bara harus jeli untuk memanfaatkan peluang yang ada. Bagaimana dengan PTBA? Tidak hanya sampai di situ saja. Pada 2011 ini, PTBA berencana mengakuisisi dua perusahaan tambang. Hal itu salah satu bentuk ekspansi anorganik perseroan. Sukrisno mengungkapkan, selain melakukan pengembangan di sejumlah tambang yang dimilikinya, tahun ini perseroan juga tengah mengincar pengambilalihan sejumlah perusahaan tambang. "Dananya diambil dari alokasi capex tahun ini," ujarnya. Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto menambahkan, saat ini perseroan tengah melakukan uji tuntas

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

(due diligence) terhadap beberapa perusahaan batu bara lokal. "Tahun ini kita akuisisi minimal dua perusahaan batu bara," jelasnya. Namun Achmad masih belum mau menjelaskan, perusahaan mana yang akan diakuisisi. Yang pasti, kata Acmad, perusahaan-perusahaan itu punya konsesi di Kalimantan. PTBA menargetkan menjadi pemilik mayoritas di kedua perusahaan yang diinginkan PTBA itu. Terkait adanya informasi yang menyebutkan PTBA mengambil alih lahan milik rakyat yang berada di Darmo Kabu-

TOPIK KORPORASI paten Muaraenim, Achmad membantah. Menurutnya, tidak benar PTBA membeli lahan tersebut. Yang terjadi, jelas Achmad, PTBA melakukan penambangan di lahan di mana IUP-nya dimiliki PTBA. Di samping itu aksi lain yang akan diprodusen perusahaan batu bara plat merah pada 2011 adalah membidik tender pemasok untuk dua pembangkit listrik yang berlokasi di Sumatera Selatan. Pembangkit listrik tersebut milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Setiap pembangkit memiliki kapasitas 2x300 megawatt (MW) dan 2x150 MW. Total nilai investasi di kedua proyek ini mencapai US$ 1,17 miliar. "Kami memang ikut dua tender pembangkit listrik," ujar Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto seraya menjelaskan, proyek tersebut tinggal menunggu keputusan dari PT PLN (persero). Proyek pembangkit tersebut bagian dari proyek pembangkit listrik 10.000

MW. Di kedua pembangkit tersebut, PTBA berperan sebagai pemasok batu bara. Untuk memenangi tender itu, PTBA bergabung ke dalam dua konsorsium. Sumber Topik menyebutkan, PTBA ikut bergabung dalam konsorsium yang digawangi PT Astra International Tbk (ASII). Namun Achmad enggan mengomentari kabar tersebut. Sebelumnya, Grup Astra membentuk konsorsium yang mengincar dua proyek pembangkit listrik di Sumatera. Selain menggandeng investor lokal, konsorsium ini melibatkan perusahaan asing. Astra ingin menjadi mayoritas di konsorsium tersebut. Proyek pembangkit listrik Sumatera dijadwalkan dimulai pada tahun ini. Jika berhasil memenangi tender tersebut, PTBA akan memenuhi kebutuhan dananya dengan kas internal. Per 30 September 2010, PTBA mencatatkan kas dan setara kas senilai Rp 4,84 triliun.

Salah satu alat transportasi hasil tambang Batubara yang digunakan PTBA.

PTBA terbilang agresif menyuplai batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Tahun ini, PTBA harus menambah pasokan batu bara ke PLN sebanyak 1,5 juta ton. Dengan penambahan itu, total pasokan batubara PTBA ke pabrik â&#x20AC;&#x2DC;setrumâ&#x20AC;&#x2122; nasional tersebut mencapai 9,5 juta ton. Pada tahun lalu PTBA menjual 8 juta ton batu bara ke PLN. Manajemen PTBA memperkirakan produksi batu bara sepanjang 2011 akan bertambah 9% dibandingkan produksi di 2010. Untuk penjualan, PTBA memasang target pertumbuhan sebesar 7%. PTBA menyiapkan belanja modal sepanjang tahun ini senilai Rp 1,8 triliun. PTBA akan menggunakan dana internal untuk memenuhi kebutuhan capital expenditure (capek) tersebut. Sebagian besar belanja modal 2011 akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek PTBA, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Banjarsari serta pembangunan jalur kereta api sepanjang 308 kilometer. Proyek terakhir itu digarap oleh anak perusahaan PTBA, Bukit Asam Trans Pacific Railway (BATR). PTBA akan menggunakan pinjaman bank untuk membeli 20% saham BATR. Dengan pembelian itu, porsi kepemilikan PTBA di BATR naik menjadi 30%. Total dana yang dibutuhkan PTBA untuk menambah kepemilikan di BATR US$ 320 juta. Sukrisno mengungkapkan, sekitar 85% dari kebutuhan biaya pembelian saham ditutup dengan pinjaman bank. Saham BATR yang akan diambil alih PTBA saat ini dimiliki oleh Rajawali Corporation. Pemegang saham BATR yang lain saat ini adalah China Railway Engineering dengan porsi kepemilikan 10% dan Rajawali Corporation (80%). Jalur kereta api sepanjang 308 kilometer itu menghubungkan Bangko Tengah ke Lampung, untuk mengangkut batu bara. Aksi yang akan dilakukan PTBA ini tidak lain dimaksudkan agar kinerja perseroan yang akan semakin membaik. Dengan membaiknya perekonomian dunia saat ini, permintaan batu bara tentu akan semakin tinggi. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprediksi harga komoditas batu bara dunia akan naik pada kisaran US$110120 per ton pada tahun ini. Dengan volume penjualan yang meningkat serta dibarengi harga batu bara yang bergerak naik, target pendapatan Rp 10 triliun yang dipatok PTBA bukan suatu hal yang sulit untuk dicapai. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKBIS

Indonesia Berpotensi Geser Rusia

Menneg BUMN (empat dari kiri) saat konferensi pers BUMN Outlook 2011.

Pada 2009, banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah khususnya pada triwulan pertama. Bahkan, Jepang dan Eropa masih mengalami pertumbuhan negatif hingga triwulan keempat. Sementara, hampir semua negara di Asia justru mengalami pertumbuhan PDB yang positif pada kuartal keempat 2009. Dan pada kuartal ketiga 2010 PDB hampir di semua negara membukukan pertumbuhan yang positif. Bagaimana dengan Indonesia?

eperti banyak negara di Asia, Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang positif, bahkan dikatakan perekonomian Indonesia mulai masuk pada siklus kenaikan tujuh tahunan, di mana pendapatan entitas bisnis diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Selain itu production utilization index Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat sejak penurunan terakhir pada 2009. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai Indonesia akan meng-ungguli Malaysia dan Thailand dan berpotensi menggeser Rusia dari golong-an 4 negara berpengaruh yakni Brasil, Rusia, India dan China (BRIC). “Muncul keyakinan bahwa Indonesia layak menggeser posisi Rusia dalam jajaran ekonomi BRIC. Mudah-mudahan bisa berubah nama menjadi BICI, Brazil-India-Cina-Indonesia,” kata Mustafa dalam acara Outlook BUMN 2011 yang diadakan di kantor BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta akhir Januari lalu. Mustafa menambahkan, Production Utilization Index Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat sejak adanya

penurunan yang terakhir pada tahun 2009. “Indonesia juga dirasa akan terus tumbuh selama 7 tahun ke depan serta didukung dengan Indonesia yang memiliki sektor ekonomi yang paling kuat pada bidang pertambangan, perkebunan, dan otomotif,” jelas Mustafa. Seperti diketahui, salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan. Baik yang dapat diukur langsung besarannya secara kuantitatif seperti pajak, Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PSO, kontribusi akitivitas capex, market, BEI, dan lain-lain. Pada 2010 total kontribusi pembangunan kontribusi BUMN mencapai lebih dari Rp 1.400 triliun. Sementara kontribusi pada pembangunan yang besarannya tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti mendorong citradinamika, pertumbuhan UMKM seperti KUR juga sangat signifikan. Secara, lanjut Mustafa, keseluruhan kinerja keuangan BUMN diperkirakan akan tumbuh lebih dari 10 persen,

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

kecuali belanja modal dan belanja operasional. Untuk 2011 ini, Kementerian BUMN menargetkan penerimaan negara dari laba dalam bentuk deviden sebesar Rp 27,5 triliun. Selain itu, hampir seluruh sektor dimana BUMN berkiprah menunjukkan tren positif. Sektor energi seperti tahun sebelumnya diharapkan mengalami pertumbuhan terbesar dengan target laba mencapai Rp 42,11 triliun. Sementara, sektor industri strategis tahun ini akan digenjot pertumbuhannya agar bisa memproleh laba sebesar Rp, 1,4 triliun atau naik 85 persen dari laba sebelumnya yang hanya memperoleh Rp 960 miliar. Di sektor perbankan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan laba bersih perbankan BUMN dapat mencapai angka Rp24,06 triliun atau naik 20% dari prognosa laba bersih 2010 yang sebesar Rp 20,05 triliun. Tidak hanya laba, pemerintah pun menggenjot angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa tumbuh hingga 116,09% selama 2011 dibanding pencapaian 2010 yang sebesar Rp17,228 triliun. "Target KUR naik menjadi Rp20

TOPIK EKBIS triliun. Tetapi untuk angka final nanti masih akan ditetapkan dalam Rakor Menko Perekonomian," kata Mustafa. Target penyaluran KUR tersebut sebagian besar akan ditopang oleh bank BUMN. Penyaluran kredit bagi usaha rakyat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ditargetkan naik menjadi Rp10 triliun dibandingkan pencapaian KUR 2010 sebesar Rp9,880 triliun. Bank plat merah lain PT BNI Tbk (BBNI) ditargetkan mampu menyalurkan KUR sebesar Rp2,5 triliun atau naik dari tahun lalu yang sebesar Rp1,631 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ditargetkan bisa menyalurkan Rp3 triliun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya Rp2,1 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ditargetkan bisa menyalurkan KUR sebesar Rp 800 miliar atau naik Rp710 miliar dibandingkan pencapaian sebelumnya. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) juga ditargetkan bisa naik menjadi Rp350 miliar atau naik dari sebelumnya yang sebesar Rp245 miliar. Terakhir Bank Syariah Mandiri (BSM) ditargetkan bisa menyalurkan Rp600 miliar dibandingkan pencapaian sebelumnya yang sebesar Rp452 miliar. Di sisi lain BUMN Perbankan selain membutuhkan penguatan modal, policy yang dibutuhkan adalah dividen untuk pay out rasio. Salah satu alternatif yang disampaikan Menteri BUMN adalah trade off dividen dan pajak. Walaupun dampak pengurangan ini dirasakan nilai pajaknya namun dari total itu secara relatif dividen pay out rasio dibandingkan dengan sektor riil. Dari sektor asuransi pada 2010 mengalami penurunan dalam perolehan laba bersih. Deputi Bidang Keuangan dan Jasa Kementerian BUMN, Parikesit Suprapto mengatakan, salah satu penyebab menurunnya laba sektor asuransi adalah karena kinerja PT Askrindo. Seperti di ketahui pada 2010 Askrindo merupakan BUMN yang mengalami kerugian terbesar yakni mencapai Rp 224,5 miliar. Kerugian yang diderita oleh Askrindo disebabkan oleh kinerja investasi yang tidak optimal. Selain itu, berkaitan dengan penyaluran KUR di antara dua BUMN Askrindo dan Jamkrindo, beban Askrindo secara pembukuan lebih berat dari Jamkrindo. Untuk Askrindo ada dana yang dicadangkan sedangkan Jamkrindo ada syarat penjaminan. Ke depan, kata Parikesit, akan ada sharing agar ada pembagian beban antara kedua BUMN tersebut.

Di sisi lain, sebagai pelaksana program pemerintah dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) BUMN juga memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Total dana yang dijalankan pemerintah dalam bentuk PSO tak kurang dari Rp 201,3 triliun. BUMN yang mendapat penugasan tersebut antara lain, PLN, Bulog, LKBN Antara, Pelni, Pusri, Pertamina dan PT KAI. Dalam pelaksanaan PSO ini Kementerian BUMN berkoordinasi dengan kementerian teknis, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR. Ke depan, bersama pemangku kepentingan terkait pelaksanaan PSO ini akan memperhitungkan margin keuntungan sesuai dengan UU No 19/2002 pasal 66, dan dibayarkan tepat waktu. Selain PSO, Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan perusahaan plat merah juga memberikan kontribusi besar. Program PKBL adalah salah satu bentuk komitmen nyata BUMN dalam pengembangan kemitraan berupa kredit lunak dan pendampingan bagi UMKM yang belum bankable agar tumbuh dan berkembang. Program Bina Lingkungan adalah hibah yg disalurkan khususnya kepada bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana umum dan BUMN peduli. Total dana kemitraan yang disalurkan pada 2011 adalah Rp 2,052 miliar. Sedangkan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp 965 miliar. Dengan persentase pertumbuhan akumulasi dana PKBL pada 2011 mencapai 23 persen, sedangkan pertumbuhan mitra binaan mencapai 6,6 persen.

Dari 142 BUMN yang ada saat ini, belum semua berhasil memproleh keuntungan, beberapa di antaranya bahkan menjadi ”pasien” Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Berbagai masalah yang menyebabkan BUMN “sakit” ini terus dicarikan jalan agar dapat kembali sehat. Kementerian BUMN mencatat ada 14 BUMN yang masuk dalam program restrukturisasi, yang akan dilakukan PPA tahun ini. Berdasarkan data yang disampaikan dalam 'Outlook BUMN 2011', sejumlah perusahaan milik negara tersebut di antaranya PT Kertas Kraft Aceh, PT Boma Bisma Indra, PT Dirgantara Indonesia, PT BP, Perum PFN, PT INSAN, PT Primissima, PT PAL, PT IKI, PT Waskita Karya, PT VTP, Djakarta Lloyd, PT MNA, dan PT Survey Udara Penas. "Kami sudah melakukan restrukturisasi Merpati, penyertaan modal kepada Waskita Karya, memberikan dana talangan kepada KKA, dan lainnya. Secara total, jumlah dana yang dicairkan sampai sekarang belum bisa disampaikan karena masih bergerak terus," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Achiran Pandu Djajanto. Di tengah eforia pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian meningkat, sudah sepantasnyalah BUMN menjadi motor penggerak. Dengan penguasaan pasar di beberapa sektor, kontribusi BUMN pada pertumbuhan ekonomi 2011 tentu bisa lebih baik. Kerja keras dan penerapan GCG menjadi syarat mutlak agar BUMN benar-benar menjadi penopang utama perekonomian nasional. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK EKBIS

Antara Tembakau dan Kesehatan

â&#x20AC;&#x153;M

erokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan & janinâ&#x20AC;?. Kalimat ini sudah sangat sering kita temui. Ya, karena kalimat itu, sesuai aturan pemerintah memang harus dicantumkan pada setiap iklan rokok maupun kemasan rokok itu sendiri. Tujuan pemerintah sangat jelas, untuk mengingatkan kita betapa rokok sangat tidak baik bagi kesehatan. Efektifkah peringatan itu? Jika ditanyakan kepada para perokok, jawabannya beragam. Ada yang mengatakan rokok sama sekali tidak berpengaruh pada kesehatan mereka. Ada yang beralasan, ada yang tidak merokok tapi justru mengidap kanker. Ibu yang tidak merokok justru mengalami gangguan dalam kehamilannya. Intinya, peringatan tersebut bisa dikatakan sama sekali tidak membuat mereka menghentikan kebiasaan mereka untuk merokok. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi produksi rokok. Khususnya rokok kretek yang disebutkan memiliki kadar nikotin sangat tinggi. Untuk menutup pabrik rokok tentu saja hal yang sangat riskan bagi pemerintah. Selain akan menyebabkan â&#x20AC;?ledakanâ&#x20AC;? pengangguran juga berdampak berkurangnya pendapatan negara. Sekadar informasi, pendapatan negara hanya dari cukai rokok pada 2010 sebesar Rp 56 triliun. Itu belum termasuk pajak. Meskipun demikian pemerintah tetap berupaya untuk mengurangi masyarakat mengkonsumsi rokok. Yang terbaru adalah adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Produk Tembakau. RPP ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Kesehatan. Namun, baik UU Kesehatan peraturan pelaksananya justru terkesan fokus dan hanya mengatur masalah tembakau dan produk turunannya. Hal ini membuat petani tembakau merasa khawatir, sumber mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun temurun akan menghilang karena tidak dibutuhkan lagi oleh industri kretek. Untuk bertahan hidup para petani tembakau sangat tergantung dari hasil penjualan tembakau kepada industri rokok.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti RPP Tembakau ditengarai merupakan pesanan pihak asing yang didukung industri farmasi multinasional yang ingin merebut pangsa pasar rokok kretek di Indonesia. Kampanye anti-tembakau dan rokok hanya berlatar belakang perang dagang yang didukung asing. Benarkah?

Apa lagi hal yang sangat mereka kuasai selama ini adalah membudidayakan tanaman tembakau. Karena itu, para petani tembakau secara bulat menolak RPP tembakau. Tidak cukup sampai di situ saja, mereka bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Kesehatan. Mereka beranggapan UU Kesehatan dan RPP Tembakau bertujuan untuk mematikan usaha petani tembakau. Kalangan petani berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih adil, khususnya terkait produksi rokok. Sebetulnya, para petani tembakau maupun kalangan industri rokok tidak berkeberatan adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat terkait distribusi atau penjualan rokok. Namun tidak seperti yang tertuang dalam UU Kesehatan dan RPP Tembakau yang justru ingin memusnahkan rokok kretek dari bumi Indonesia. Seluruh petani di daerah-daerah yang merupakan sentra tanaman tembakau seperti, Temanggung dan Trenggalek secara bulat memang menolak RPP Tembakau. Mereka beranggapan aturan ini dibuat untuk menghilangkan

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

rokok kretek yang merupakan warisan budaya dan hanya bisa dibuat di Indonesia. Karena itu mereka berharap pemerintah tidak mematikan industri rokok kretek yang selama ini menjadi tumpuan penjualan tembakau. Terkait hal ini, para petani tembakau mengaku akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk menentang regulasi yang mematikan usaha budidaya tembakau. Koordinator Masyarakat Bangga Produksi Indonesia (MBPI) yang juga Menteri Perindustrian KIB Jilid I Fahmi Idris mengatakan, kampanye anti-tembakau dan rokok merupakan permainan asing. Parahnya, pesanan asing ini diakomodasi pemerintah tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dan latar belakang terkait. Di antaranya isi UU Kesehatan dan RPP Tembakau yang memang tidak proporsional atau merugikan pemangku kepentingan di sektor tembakau, khususnya petani dan pekerja di industri rokok. Menurut Fahmi, regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan pesanan pihak asing yang didukung industri far-

TOPIK EKBIS masi multinasional yang ingin merebut pangsa pasar rokok kretek di Indonesia. Jadi, kampanye anti-tembakau dan rokok hanya berlatar belakang perang dagang yang didukung asing. Produk asing yang masuk ke Indonesia seperti tembakau tanpa asap memang tidak bisa menggeser pangsa pasar rokok kretek. "Ini sudah jelas, karena alasan yang disampaikan pemerintah tidak searah dengan kepentingan masyarakat. Jelas ini mengandung sesuatu yang tersembunyi yang ternyata tidak lebih merupakan permainan internasional yang melihat potensi triliun rupiah dari pasar rokok kretek," kata Fahmi. Belum lagi RPP ini bergulir, seratusan pengusaha rokok berskala kecil di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terancam bangkrut. Sepanjang Januari-Februari 2011 ini saja sebanyak 10 perusahaan ditutup akibat kenaikan pita cukai dan harga tembakau. Kondisi perusahaan rokok kecil semakin tidak menguntungkan akibat kenaikan pita cukai sejak Januari 2011. Jika sebelumnya Rp 906 per pack, saat ini

Tembakau kering.

meningkat menjadi Rp 1.088 per pack. Selain itu kenaikan harga tembakau di kawasan Tulungagung dan Trenggalek semakin memperparah keadaan. Jika sebelumnya harga tembakau untuk rokok kelas menengah ke bawah dihargai Rp 28.000 per kilogram, saat ini harganya melambung sampai menyentuh angka Rp 43.000 per kilogram. Sementara menaikan harga jual rokok bukan merupakan pilihan, karena hal itu akan mempengaruhi pasar. Untuk harga rokok yang diproduksi oleh PR skala kecil ini rata-rata dibandrol Rp 3.000 per pack. Dengan situasi yang serba sulit tersebut Perusahaan Rokok (PR) skala menengah dan kecil terpaksa melakukan berbagai upaya agar usahanya tetap eksis. Sejumlah PR mulai melakukan pengurangan secara besar-besaran untuk menghindari gulung tikar. Selain pengusaha, keterpurukan ini juga berdampak pada pendapatan para buruh linting. Penghasilan mereka berkurang drastis akibat penurunan kapasitas produksi yang diberlakukan manajemen. Hal ini semakin menghimpit

beban ekonomi mereka yang hanya mendapatkan upah Rp 7.000 per 1.000 batang rokok. Dengan jam kerja selama delapan jam perhari upah yang mereka dapatkan tak lebih dari Rp 17.000 perhari. Meski penghasilannya sangat kecil, umumnya para buruh ini bisa memahami kondisi yang dialami perusahaan. Sebab tak sedikit rekan-rekannya yang terpaksa dirumahkan untuk mengurangi beban pegawai. Berdasarkan data BPS saat ini, untuk tenaga kerja langsung, jumlah pekerja di industri rokok hanya sekitar 300 ribuan se-Indonesia. Sedangkan petani tembakau berjumlah 500 ribuan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menolak jika RPP Tembakau ini dibuat untuk menyengsarakan petani tembakau. Hal ini disampaikan Staf Khusus Menkes Bidang Politik dan Kebijakan Kesehatan Bambang Sulistomo ketika menemui delapan anggota DPRD Temanggung di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta. Ketika politisi daerah sentra tembakau itu mempertanyakan perkembangan RPP Tembakau yang disebut merugikan petani. Pemerintah, kata Bambang, sama sekali tidak bermaksud untuk menyengsarakan petani tembakau. Tapi Kemenkes harus mengurangi penyakit yang timbul dari tembakau karena biaya untuk mengatasi penyakit-penyakit akibat tembakau itu tinggi sekali. Menurut Bambang, biaya untuk mengobati penyakit-penyakit yang timbul akibat tembakau jumlahnya tiga kali lebih besar dari pada jumlah cukai yang didapat rokok itu sendiri. Oleh karena itu, Kemenkes melakukan langkah-langkah untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau tersebut seperti kanker, serangan jantung. Dia menegaskan, Kemenkes tidak akan melarang apa-apa di dalam industri, tetapi hanya ingin mencegah penyakit yang timbul akibat rokok. Di satu sisi, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyakit yang ditimbulkan rokok tentu perlu kita apresiasi. Namun di sisi lain, kepentingan masyarakat yang terlibat dalam industri ini juga seyogyanya perlu diperhatikan. Kita berharap, kiranya, RPP Tembakau atau aturan lain yang akan dikeluarkan pemerintah merupakan winwin solution, sehingga para petani tidak merasa dirugikan akibat aturan pemerintah. ] Amri/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK PARLEMEN

Usulan Hak Angket Mafia Perpajakan Kandas di Tengah Jalan Setelah sempat menjadi isu yang memanaskan suhu perpolitikan tanah air selama beberapa waktu, akhirnya ‘perjalanan’ usulan Hak Angket Mafia Pajak oleh sejumlah anggota DPR RI kandas di tengah jalan.

erbeda dengan Hak Angket Century yang ‘manis’ di awal, usulan Hak Angket Mafia Pajak yang digelindingkan sejumlah politisi DPR gagal dipertahankan. Pasalnya, hak istimewa anggota dewan itu gugur di rapat paripurna setelah melewati proses voting yang cukup ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut. Adapun sebanyak 264 anggota DPR menerima penggunaan usulan itu. Fraksi yang menolak hak angket yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra. Sementara, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, dan dua anggota Fraksi PKB yakni Lili Wahid dan Effendy Choirie menerima usulan hak angket. Voting dilakukan secara terbuka melalui sebuah proses yang cukup panjang.

Seperti halnya ‘perjalanan’ usulan Hak Angket Century beberapa waktu lalu, ‘perjalanan’ pengajuan usulan Hak Angket Mafia Pajak pun mengalami suhu yang cukup memanas, khususnya menjelang sidang paripurna pembahasan hak angket mafia pajak. Suasana sidang saat itu, bisa dikatakan, berlangsung cukup sengit karena peta kekuatan di dewan hampir berimbang. Beberapa partai yang berkeras mendukung pengajuan usulan hak angket tersebut, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura sejak awal harus berhadapan dengan rekan-rekan sejawat lainnya, yaitu Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra. Pertarungan semakin seru, layaknya sebuah pertandingan sepak bola, manakala dua partai belum menunjukkan sinyal pasti, apakah mendukung atau menolak pengajuan usulan hak angket mafia pajak, menjelang

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

sidang paripurna. Kedua partai itu adalah PPP dan Gerindra. Berbagai kalkulasi dan prediksi pun sempat mewarnai ‘perjalanan’ pengajuan usulan Hak Angket Mafia Pajak. Seperti prediksi pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Widjaja bahwa pertarungan akan sengit dalam pemungutan suara dikarenakan peta kekuatan yang ada nyaris berimbang. Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan Hanura telah resmi menyatakan sikapnya untuk mendukung hak angket. Jika digabungkan, katanya, suara yang terkumpul adalah 275 dari total 560 suara. Sementara, dari kubu berlawanan, yakni Partai Demokrat, PKB, dan PAN total suara yang bakal diperoleh jika digabungkan adalah 222 dari 560 suara. Yang menarik menurut Yunarto, ke mana suara PPP dan Gerindra? Keduanya, jika digabungkan akan mendapatkan suara 63. Jumlah yang cukup menentukan hasil keseluruhan pemungutan suara. Hingga menjelang dimulai sidang paripurna, sikap kedua partai tersebut sempat belum jelas. Gerindra sempat mendukung hak angket di awal, namun pada detik-detik terakhir ada perubahan dimana seluruh anggota Fraksi Gerindra memutuskan untuk menolak usulan hak angket mafia pajak. Sementara, PPP baru mengeluarkan keputusan resmi saat paripurna telah digelar. Pengambilan keputusan atas Hak Angket Mafia Perpajakan berlangsung berlarut-larut. Sebelum sampai pada pengambilan keputusan melalui voting yang baru efektif dilakukan pada malam hari, DPR telah menggelar pandangan fraksi yang sarat interupsi sejak Selasa (22/02) pagi. Empat fraksi, yakni Demokrat, PAN, PKB dan Gerindra sepakat menolak, empat fraksi sepakat menerima dan satu fraksi kemudian meminta lobi. Lobi pun digelar pada sorenya, namun tetap gagal mencapai mufakat sehingga dilanjutkan dengan voting. Voting pun tidak langsung menuju ke menerima atau menolak. Pimpinan DPR

TOPIK PARLEMEN

Anas Urbaningrum

Ketua Umum Partai Demokrat

muncul dengan dua opsi, yakni opsi DPR memiliki atau menolak Hak Angket dan opsi bila Hak Angket ditolak, perlu rapat komisi gabungan. Anggota Fraksi PKS Fachri Hamzah yang menginterupsi sidang paripurna meminta tidak perlu ada ‘bunga-bunga’ lain selain opsi menerima atau menolak. “Keputusan kami, kita setuju atau tidak. Dinamika komisi silahkan saja, mau Hak Angket atau tidak, tidak perlu bunga-bunga,” kata Fachri atas tawaran ini. PDI Perjuangan, Golkar, dan Hanura juga berpendapat sama. Langsung saja pada opsi menerima atau menolak. Dan akhirnya, voting pun dilangsungkan dengan pilihan sederhana itu, menerima atau menolak Angket. Kegagalan angket di tingkat paripurna, ternyata, sudah diprediksi sejak awal. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai kegagalan usulan Angket Mafia Perpajakan bukti akal sehat mengedepan. Ia pun tidak terlalu terkejut atas hasil voting di paripurna karena sudah sesuai perhitungan Demokrat sejak awal, bahwa lebih banyak anggota dewan yang berpikir jernih dan rasional mengenai tidak perlu masalah perpajakan ditarik ke ranah politik berupa angket di DPR. “Hasil voting sudah sesuai hitungan kami sejak awal. Alhamdulillah, akal sehat lebih mengedepan. Sekarang, langkah penting yang harus dilakukan adalah aparat penegak hukum bekerja makin keras untuk membongkar kasus mafia pajak. Tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah segera diproses hukum secara tegas, keras dan adil,” katanya seperti dilansir Vivanews.com. Anas juga meminta agar DPR mampu memastikan penegakan hukum ter-

hadap para mafia pajak berjalan dengan baik. DPR dan partai-partai mendorong dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap para mafia pajak. “DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif,” tegas Anas. Bergulirnya usulan Hak Angket Mafia Perpajakan di gedung wakil rakyat akhir-akhir ini tak urung berimbas pada keharmonisan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai-Partai Koalisi pendukung pemerintah. Perselisihan, kalau tak mau dikatakan perpecahan, muncul seiring ‘perjalanan’ usul angket mafia pajak DPR. Partai Demokrat sempat memperingatkan partai koalisi untuk menolak angket mafia pajak. Bahkan, partai pendukung penuh pemerintah ini mengancam akan memberlakukan evaluasi total di internal koalisi yang tergabung dalam Setgab Koalisi. “Cuma ada dua pilihan, diterima atau ditolak. Kalau koalisi mendukung angket mafia pajak, tentu, ada konsekuensinya. Jika berlanjut, tentu, koalisi akan mengadakan evaluasi terhadap koalisi atau Setgab. Ini menjadi momentum evaluasi Setgab,” ujar Wasekjen DPP PD Saan Mustopa beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Golkar dan PKS adalah dua partai yang masuk dalam jajaran partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Setgab. Bahkan, Ketua Setgab Harian dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Sejumlah kader kedua partai itu pun duduk dalam jajaran menterimenteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Yunarto juga memprediksi bahwa keputusan akhir usulan Hak Angket Mafia Perpajakan yang bergulir di DPR akan menjadi momentum untuk perubahan

konstelasi politik dan tata ulang koalisi. Bahkan, keputusan sidang paripurna terkait Hak Angket Mafia Perpajakan juga akan berimbas pada reshuffle kabinet. Setidaknya, kata Yunarto, terhadap menteri-menteri yang berasal dari partai yang ‘membangkang’. “Barisan koalisi seperti Golkar dan PKS tentu saja akan mendapatkan posisi baru. Bisa saja lebih dipinggirkan. Dan PKS, kemungkinan, bakal mendapat hukuman ini karena posisi tawarnya tidak terlalu kuat seperti Golkar,” tuturnya. Tampaknya, perubahan konstelasi politik, khususnya di tubuh Setgab, mulai terasa pasca ditolaknya usulan Hak Angket Mafia Perpajakan. Sekretaris Setgab Syarif Hasan menyampaikan terima kasih atas dukungan PKB, PAN, PPP, dan Gerindra. Bagi mereka yang berjasa, Syarif menegaskan, akan ada reward. Namun, bagi mereka di koalisi yang tidak sejalan, yakni PKS dan Golkar, akan ada hukuman. “Kalau reward and punishment itu ada. Tapi, yang memberikan Ketua Koalisi, Pak Presiden SBY,” kata Syarif usai menyaksikan jalannya voting terbuka di Gedung DPR Senayan. Syarif mengakui, Demokrat merasa terganggu dengan posisi PKS dan Golkar. Namun, tentu, semua harus tetap berjalan walau ada gangguan. Syarif yang juga Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM ini juga tak menampik jika akan ada perubahan dalam komposisi di Setgab. “Komposisi Setgab dinamis, bisa ditambah, bisa dikurangi,” ujarnya. Bagaimana ‘panggung’ perpolitikan tanah air selanjutnya pasca ditolaknya usulan Hak Angket Mafia Perpajakan? Bagaimana posisi dan nasib partai koalisi yang bersebrangan dengan Setgab? ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Foto: repro-http://dpd.go.id/

TOPIK POLITIK

Deklarasi Dewan Penyelamat Negara (DEPAN).

sai sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Anti Mafia (Geram) yang dimotori sejumlah akademisi, kini muncul Dewan Penyelamat Negara (Depan). Gerakan moral ini didukung oleh tokohtokoh dari berbagai kalangan, seperti Effendy Choirie (anggota DPR RI dari Fraksi PKB), Lili Wahid (anggota DPR RI dari Fraksi PKB), Bambang Soesatyo (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar), Rieke Dyah Pitaloka (anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan), Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI), Poppy Dharsono (anggota DPD RI), Arbi Sanit (pengamat politik), Fuad Bawazier (Ketua DPP Partai Hanura), Imam Addaruqutni (Ketua Umum Partai Matahari Bangsa), Permadi (politikus Gerindra), Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, Yasril Ananta Baharuddin, Justiani, Rahmad Hidayat, Hatta Taliwang, Putu (Asosiasi Pendeta Indonesia), dan lain-lain. Gerakan moral yang dideklarasikan pada 10 Februari 2011 di Gedung DPR RI, Jakarta, ini dibentuk dalam rangka upaya menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kegagalan negara, dalam hal ini pemerintah, dalam melindungi rakyatnya. “Ini adalah Deklarasi Dewan Penyelamat Negara untuk menyelamatkan Indonesia dari negara yang gagal,” kata Effendy Choirie, yang menjadi salah satu motor gerakan ini. Menurut Effendy, gerakan ini adalah gerakan moral dari para tokoh dan masyarakat. Mereka bergabung dengan gerakan ini, tanpa membawa

Dewan Penyelamat Negara

“Negara Telah Gagal!” Sejumlah gerakan yang berawal dari rasa kekecewaan terhadap kinerja pemerintah belakangan hadir ditengah upaya penegakan hukum. nama partai, komisi, dan jabatan. “Kita menginginkan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya. Ditambahkannya, untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang negara gagal, Dewan Penyelamat Negara menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menyiapkan tunastunas baru kepemimpinan nasional. Kepemimpinan baru ini dipersiapkan secara masif untuk mengisi struktur kepemimpinan pada 2014 mendatang. “Kita membutuhkan pemimpin yang berani bersikap menegaskan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya,” tegas Effendy. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Rieke Dyah Pitaloka, Dewan Penyelamat Negara berpendapat bahwa Indonesia adalah negara kaya dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah ruah. Namun, semua potensi itu belum didayagunakan pemerintah

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Empat cita-cita nasional ini merangkum empat inti kebutuhan dasar warga negara yang hingga saat ini, Depan menilainya, gagal dipenuhi Pemerintah, yakni keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kewibawaan/harga diri di mata bangsa-bangsa lain. “Negara gagal menjamin keamanan rakyat dan membebaskan mereka dari rasa takut serta gagal melindungi hak setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain atas nama keyakinan yang terjadi belakangan ini

Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

TOPIK POLITIK

Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Permadi menyampaikan orasinya saat deklarasi Dewan Penyelamat Negara (Depan) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2)

Fuad Bawazier juga menyampaikan orasinya saat deklarasi Dewan Penyelamat Negara (Depan).

menunjukkan merosotnya wibawa Pemerintah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri,” demikian isi pernyataan. Depan juga menganggap pemerintah gagal melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan minimal dengan terus membiarkan ketimpangan distribusi ‘kue’ pembangunan nasional. ‘Kue’pembangunan nasional selama ini, menurut Depan, hanya dinikmati oleh 20 persen kelompok teratas dari struktur piramida ekonomi nasional, tapi gagal menarik 40 persen lapis terbawah dari jurang kemiskinan. Pem-

bangunan memusat di kota-kota besar dan sedikit sekali menjangkau kawasan desa dan pedalaman. “Postur APBN terus dibiarkan ‘bias kota’ sehingga gagal menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.” Meski Depan mengakui telah terjadi pembangunan di sektor ekonomi, namun hal itu tidak dinikmati sebagian besar warga negara karena pertumbuhan ekonomi tidak berangkat dari sektor penghasil barang (tradable) seperti pertanian dan manufaktur, melainkan bertumpu pada sektor nontradable yang kurang menyerap tenaga kerja. Rata-

rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam empat tahun terakhir tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai sehingga tingkat pertumbuhan gagal mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Suara keras dilontarkan mantan politisi PDI Perjuangan Permadi. Dalam pidatonya yang penuh semangat, Permadi menyerukan revolusi untuk meng-ubah wajah negeri ini. Sebab, menurutnya, kondisi pejabat mulai di daerah hingga pusat semuanya korupsi. “Anggota DPRD di tingkat I dan II korupsi. Anggota DPR dan DPD tidak memiliki legitimasi karena korupsi. Menteri, Presiden korupsi. Polisi, jaksa korupsi. Pajak, imigrasi apalagi. Semua korupsi,” serunya lantang. Oleh karena itu, Permadi yang dikenal sebagai peramal ini menegaskan, bahwa tidak ada jalan lain untuk membenahi negara ini kecuali dengan revolusi seperti di Mesir. Wakil Ketua DPD, Laode Ida, mengatakan bahwa gerakan moral ini sebuah langkah konkrit untuk menuju perbaikan. Dikatakannya, letak permasalahan bangsa Indonesia ada pada leadership atau kepemimpinan. Ratusan daerah di Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah. “Presiden bukan faktor tunggal penentu segalanya. Ini persoalan leadership. Ini sebuah sistem dan kultur di dalamnya,” tandas Laode. Tak berbeda jauh dengan rekanrekannya, anggota DPD dari Jawa Tengah, Poppy Dharsono, mengatakan bahwa masalah utama di negeri ini adalah korupsi. Karenanya, kata Poppy yang juga pengusaha, korupsi harus dituntaskan, karena membawa kemiskinan dan kebodohan. Masalah hukum yang bersih harus ditegakkan, katanya. “Tanpa penegak hukum yang baik dari yudikatif, maka hukum tidak bisa ditegakkan,” ujarnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, yang juga turut hadir, menilai banyak gerakan yang belakangan muncul tidak begitu efektif dalam perbaikan kinerja pemerintah. Gerakan masyarakat ini dinilainya hanya mampu mengontrol kekuasaan dari luar. “Tidak begitu jelas apa yang mereka lakukan. Mereka baru menyampaikan perasaan kecewa, ada keinginan memperbaiki. Negara ini begitu ruwet, tidak ada satu pun yang bisa memperbaiki,” ujar Arbi. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

foto: haryanto/presidensby.info

TOPIK NASIONAL

Presiden SBY saat menyampaikan arahan pada pembukaan Raker Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) di Istana Bogor, Senin (21/2) pagi.

Raker P3EI 2011

Menuju Visi Pembangunan Ekonomi 2025 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan ketersediaan pangan sebagai program prioritas nasional. Pemerintah pun menargetkan surplus persediaan beras nasional. Presiden pun meminta agar surplus beras dari swasembada bisa berkembang dalam waktu 5-10 tahun.

ekhawatiran akan krisis pangan, khususnya beras menjadi salah satu bahasan utama dalam Rapat Kerja Program Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (P3EI) yang kembali digelar pada 21-22 Februari 2011di Istana Bogor. Presiden menargetkan surplus beras tiap tahun mencapai minimal 10 juta ton. Karena itu, pemerintah memiliki sejumlah rencana, seperti membuka sejumlah lahan baru untuk persawahan, membangun food estate, perbaikan benih dan pupuk, teknik tanah dan penyuluhan, serta gerakan lawan hama. Sejumlah penelitian dan pengembangan pun disiapkan untuk menunjang teknologi pertanian. Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah teknis terkait dengan stabilisasi harga pangan. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar dan memberantas penimbunan bahan pa-

ngan yang menyebabkan ketidakstabilan harga. Selain masalah pangan, khususnya beras, Raker P3EI juga membahas mengenai rencana dan implementasi program pemerintah 2011 menuju visi pembangunan ekonomi 2025. Visi pembangunan 2025 memfokuskan diri dalam pertumbuhan ekonomi yang dibagi menjadi enam sektor, yakni pertanian, kelautan, pertambangan, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan. Visi ini juga menyasar delapan program utama dan 18 aktivitas ekonomi. Sejumlah instruksi, paparan dan komitmen pun mengemuka dalam raker yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur se-Indonesia, dan para pimpinan BUMN. Menyinggung kinerja ekonomi Indonesia di tahun 2010, Presiden SBY

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

mengakui belum mencukupi, meskipun bisa dikatakan membaik. Pemerintah, katanya, masih akan mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, lebih memeratakan pembangunan, dan meningkatkan ekonomi lebih tinggi lagi. â&#x20AC;&#x153;Masih menjadi pekerjaan rumah kita. Ekonomi daerah juga mesti makin bergerak dan di atas segalanya, pemerataan dan keadilan sosial ekonomi makin terjamin,â&#x20AC;? tutur Presiden SBY. Ditambahkannya, walaupun pemerintah telah dan sudah menjalankan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), namun ada keperluan dan urgensi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi 5-10 tahun ke depan. Dan, agar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu dapat berlangsung secara efektif di tahun-tahun mendatang, maka diperlukan

TOPIK NASIONAL Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengkritik sejumlah program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ini, katanya, disebabkan banyak program yang tidak disiapkan dengan baik, dari segi perencanaan ataupun regulasi. Diungkapkannya, banyak sekali komitmen yang telah dijalankan, baik Kementerian atau pun swasta, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan. SBY mencontohkan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang hingga kini masih mampet. Itu juga disinyalir terjadi di beberapa titik. “Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu,” ujar SBY. Karena itu, SBY meminta dibuat rencana yang detail. “Di atas kertas sesuai dengan jumlah yang pasti. Baik isi, siapa yang akan melakukan apa, dengan sasaran seperti apa,” rincinya. Sedangkan, kepada BUMN, SBY berharap dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pembangunan. BUMN diminta menjalankan praktek bisnis secara profesional dan kompetitif. Secara gamblang, Presiden menyebutkan lima ‘penyakit’ penghambat

foto: haryanto/presidensby.info

sebuah rencana induk atau master plan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku bisnis. Rencana induk ini diberi nama Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) dan berbeda dari rencana induk lain, karena ada sasaran yang jelas serta dibuat sesederhana mungkin. Lengkap dengan runutan waktu yang jelas, tanggung jawab yang jelas, investasi yang jelas kegunaannya, dan hasil yang jelas. “Saya minta konkret dan sasarannya jelas,” Presiden menegaskan. Dalam rencana induk tersebut, ada enam koridor pusat ekonomi baru yang kini sedang disiapkan pemerintah, yakni Sumatera dan Jawa Barat bagian utara, bagian utara Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan bagian timur Jawa plus Jawa dan Nusa Tenggara. Pemerintah berharap, gubernur di wilayah-wilayah terkait dapat fokus membangun masing-masing wilayahnya dan berperan aktif memberi informasi kepada calon-calon investor yang telah melakukan penjajakan dan berminat melakukan investasi. Hal itu dinilai penting untuk membangun kesepahaman antarpelaku, baik swasta, BUMN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

foto: haryanto/presidensby.info

Raker P3EI diikuti menteri-menteri ekonomi, gubernur, dan pimpinan BUMN.

Suasana peserta Raker P3EI saat Presiden SBY memberikan arahan.

realisasi investasi, yakni birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana yang diputuskan karena seringkali keputusan yang diambil dalam rapat kabinet tidak berlanjut dengan baik di kementerian disebabkan keputusan itu ternyata bukannya dilaksanakan malah didiskusikan ulang oleh jajaran di bawah menteri, pemerintah daerah yang seringkali memiliki kepentingan tersendiri sehingga keputusan program yang baik tidak bisa berjalan, investor ingkar janji dan gagal melaksanakan proyek pembangunan, regulasi di daerah yang menghambat tapi tidak cepat diperbaiki oleh jajaran teknis terkait, dan proses politik yang dirasakan tidak sehat khususnya di daerah. Di hari kedua atau terakhir, raker menghasilkan sejumlah proyek dan investasi dari BUMN sebesar Rp 835,6 triliun dan menyerap 6,6 juta tenaga kerja sepanjang periode 2011-2014. Dalam laporannya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan sejumlah proyek dalam enam koridor, diantaranya pembangunan rel kereta di Bandar Lampung yang menyerap investasi Rp 15 triliun dan enam ribu tenaga kerja, proyek jalan tol Trans Jawa dan Lingkar Jakarta senilai Rp 28,3 triliun dan menyerap 100 ribu tenaga kerja, dan pembangunan jaringan optik di Papua dan Maluku Utara senilai Rp 21,79 triliun. “Dari keseluruhan rekapitulasi kontribusi BUMN terhadap proyek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia, investasinya mencapai Rp 835,6 triliun, serapan tenaga kerja pada periode 2011-2014 sekitar 6,6 juta orang,” papar Hatta. Sementara itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar beserta para pejabat eselon I Kementerian Negara BUMN dan para wakil BUMN menyampaikan komitmen BUMN terhadap kebijakan P3EI kepada Presiden SBY dan peserta raker. “Dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, dengan ini kami menyampaikan kebulatan tekad,” kata Mustafa menyampaikan komitmen BUMN yang disambut tepuk tangan peserta raker. Raker P3EI yang digelar selama dua hari itu pun ditutup Presiden SBY dengan memberikan pesan bagi peserta rapat, “Jangan pernah berhenti untuk berpikir dan bertindak guna lebih memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat.” ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK NASIONAL

i balik peringatan ke-65 HPN, alangkah baiknya insan pers merenung sejenak dan berpikir tentang kehidupan dunia jurnalistik itu sendiri. Apakah pers sudah sesuai dengan etika atau misi sebagai institusi yang membuat rakyat (pembaca) melek informasi? Apakah pers sudah memiliki kebebasan untuk bersikap

independen dalam menyampaikan fakta sebenarnya? Serta, apakah sudah ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang terlibat dalam jurnalistik? Tiga pertanyaan itu sangat penting untuk menguji perjalanan pers (Jambi Ekspres Online, 11 Februari 2011). Pada era reformasi yang sudah bergulir lebih dari dua belas tahun, pers

Antara Kemerdekaan Pers dan Ancaman Kekerasan Pemilihan tema ‘Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat’ dalam peringatan ke-65 Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2011 ini memiliki arti penuh makna bagi insan pers Indonesia. Maklum, ancaman kekerasan masih meng’hantui’ wartawan saat menjalankan profesinya.

Margiono, Ketua Umum PWI Pusat.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

termasuk yang ikut merasakan perubahan. Reformasi telah memberikan ruang kebebasan berekspresi yang sangat luas dan transparan. ‘Pintu’ yang selalu ditutup pada era Orde Baru kini terbuka lebar. Suasana pers Indonesia jauh lebih bebas dibanding Malaysia yang masih dalam kontrol pemerintah. Apalagi dibanding sejumlah negara di kawasan Timur Tengah yang pemerintahnya berkuasa dengan absolut. Tapi, apakah dunia pers kita sudah on the right track? Sesuai dengan rel sebagai jurnalistik yang profesional? Dunia kewartawanan Indonesia harus mengakui dengan jujur bahwa pada era reformasi kualitas pers kita tetap menjadi persoalan pelik. Banyaknya pihak (baca sumber berita) yang merasa dirugikan oleh produk pers menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang harus dibenahi. Dihapusnya SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers) membuat industri pers muncul seperti cendawan pada musim hujan. Sayang, booming tersebut tidak diikuti peningkatan kualitas. Semakin ramainya jumlah koran dan majalah ternyata tidak linier dengan peningkatan kualitas wartawan dalam memahami etika pers. Seharusnya, kebebasan pers yang kini ’’dinikmati’’ para jurnalis itu diiringi sikap semakin profesional dengan produk yang semakin kualitas. Kebebasan ekspresi semestinya dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang akan berguna bagi rakyat yang kemudian disajikan dalam koridor etika. Bukan kebebasan yang membuat pers terlena, sehingga kebablasan dalam berekspresi. Juga, bukan kebebasan pers yang membuat para jurnalis menjadi superior, apalagi menjelma menjadi ‘hakim’ bagi publik. Akibatnya, pers tidak lagi menjadi ‘lampu’ milik rakyat, tapi telah menjadi ‘pedang’ bagi orang yang membelokkan tujuan pers itu. Tapi, juga harus diberi catatan, tidak semua pers terjebak dalam etika yang gelap. Masih banyak media yang tetap menjaga profesionalitas serta berupaya menjaga mutu. Namun, kelompok tersebut juga harus tetap bekerja keras untuk menjaga sikap profesionalnya. Sebab, upaya membenahi kualitas dan membawa pers dalam koridor profesional itu merupakan tugas semua insan pers. Di sisi lain, pemerintah harus mampu memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja media. Keterancaman

TOPIK NASIONAL

wartawan menunjukkan tren meningkat. Pada 2010, misalnya, jumlah kekerasan terhadap wartawan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat peningkatan kekerasan terhadap wartawan dari 37 menjadi 47 kasus. Juga, ada empat jurnalis yang meninggal berkaitan dengan tugas-tugasnya. Naiknya grafik kekerasan tersebut menempatkan Indonesia di mata internasional sebagai negara yang rawan bagi para pemburu berita. Committeeto Protect Journalist (CPJ) menyebut Indonesia sebagai salah satu di antara lima negara yang tidak nyaman bagi para jurnalis. Tentu, Kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte tak sekadar berucap ketika menyebut ‘pena lebih tajam dari pedang’. Pedang yang notabene adalah senjata tajam digambarkan masih kalah tajam dibandingkan dengan pena yang dilekatkan pada jurnalis dan media pers . Media digambarkan seolah bisa menjadi ‘pedang pembunuh’. Media juga punya peran mengangkat dan menjatuhkan nama seseorang (Rakyat Merdeka. co.id, 18 Juli 2010). Karena tajamnya pena jurnalis, sangat mungkin banyak pihak yang kemudian menyimpan bara amarah tersembunyi akibat tulisan-tulisan mereka. Bahkan, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebut wartawan sesungguhnya punya musuh. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki musuh. Ironisnya, cara orang-orang yang tak suka dengan tulisan wartawan kadangkala mengambil jalan yang kasar. Entah orangnya yang di’sikat’ atau kan-

tor medianya yang 'digranat'. Ini adalah bentuk intimidasi dan teror terhadap kebebasan pers. Banyak kasus kekerasan yang dialami wartawan. Ada yang hanya sekadar mengalami luka-luka di tubuh sampai ada yang harus meregang nyawa. Badan Perlindungan Media Global yang berkedudukan di Jenewa pada awal Mei 2010 lalu melansir sebuah data tentang wartawan yang tewas karena profesi mereka. Tercatat ada 42 wartawan di seluruh dunia yang tewas pada tahun ini. Di Indonesia, kasus terbunuhnya wartawan bukan hal baru. Pada 16 Agustus 1996, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin tewas di Yogyakarta. Wartawan RCTI Ersa Siregar meninggal pada 29 Desember 2003 di Aceh. Pada 1 Februari 2009, wartawan Radar Bali, Anak Agung Prabangsa juga tewas. Tak hanya itu, Dewan Pers juga saat ini meminta agar kematian Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi, Alfrets Mirulewan diselidiki. Mirulewan ditemukan tewas mengambang di dekat Pelabuhan Pantai Nama, Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Jumat 17 Desember 2010 dinihari. "Kami sudah meminta pada MMC (Maluku Media Center) untuk melakukan investigasi awal," kata Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti di Gedung Dewan Pers, Jumat 17 Desember 2010. Informasi yang diperoleh Dewan Pers, Frets tewas hanya selang dua hari setelah melakukan liputan soal kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di Pulau Kisar. "Informasi mengatakan, Alferts baru saja meliput pembongkaran

BBM di Pelabuhan Kisar," ungkap Bambang seraya menambahkan, setiap jurnalis yang meninggal harus diusut sampai tuntas penyebab kematiannya. Bila tidak dilakukan investigasi dengan cepat, Bambang khawatir nanti kasusnya keburu hilang. "Sampai kapan pun akan kita permasalahkan sampai tuntas," tukas Bambang. Langkah tepat dilakukan Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, membuat Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Menurut Margiono, hal ini sudah direncanakan sejak empat Kapolri lalu. ''Intinya, akan ada MoU yang menyatakan bahwa apabila ada masalahmasalah yang terkait jurnalistik dimohon dikonsultasikan dan dibicarakan dulu dengan Dewan Pers,'' Margiono menjelaskan. Margiono juga menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada sekitar 900 media di Indonesia, baik cetak maupun elektronik. Dari 900 media, yang sehat benar hanya 10 persen, yang baik 20 persen, cukup 30 persen, kurang 30 persen, dan yang buruk sekali 30 persen. ''Yang baik sekali yaitu yang mempekerjakan wartawan secara profesional dan meraih untung besar,'' kata Margiono. Oleh ka-rena itu, lembaga pers selalu berkonsentrasi untuk memperbaiki profesionalisme wartawan. Memang, wartawan juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Namun, penyelesaiannya haruslah menjunjung tinggi norma-norma HAM, tidak dengan cara-cara kekerasan. Di sini jelas butuh perhatian dan perlindungan pemerintah. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK NASIONAL

Bambang Harymurti Wakil Ketua Dewan Pers

Kami (Dewan Pers) Merasa â&#x20AC;&#x2DC;Gagalâ&#x20AC;&#x2122; Setiap 9 Februari, para jurnalis memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Peringatan itu merupakan hal rutin yang tahun ini memasuki ke-65. Bagaimana perwajahan pers di Tanah Air hingga saat ini, Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, memberikan gambaran kepada Syarifudin dari Majalah TOPIK dalam kesempatan wawancara di ruang kerjanya di Dewan Pers. Berikut petikannya. Insan pers pada 9 Februari 2011 telah memperingati Hari Pers Nasional ke-65. Poin penting apa saja yang disampaikan Dewan Pers dalam peringatan HPN tersebut? Sebetulnya di HPN-nya sendiri PWI lebih sebagai tuan rumah. Mereka sangat menekankan dari ratifikasi Piagam Palembang yang ditandatangani 18 pimpinan perusahaan pers dalam peringatan ke-64 HPN di Palembang, tahun lalu. Dalam ratifikasi Piagam Palembang tersebut disusun standar kompetensi wartawan, perusahaan pers, kode etik jurnalistik, serta standar perlindungan wartawan. Tujuan dari ratifikasi itu supaya masyarakat tahu media terkait tersebut (standarnya) seperti apa. Dulu, Pak Dahlan, Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) mengibaratkan perusahaan media itu seperti perusahaan restoran, yang memiliki kelas-kelas tertentu. Ada restoran bintang lima sampai kaki lima. Dan semuanya, menurut Dahlan, boleh hidup. Masing-masing restoran itu pun memiliki standar harga makanan yang berbeda-beda. Tapi, walaupun kelas mereka beragam, tetap yang namanya restoran punya persyaratan minimal, misalnya makanannya tidak boleh beracun. Begitu pula dengan perusahaan media, ada yang kelas bintang lima, dan menengah ke bawah, tetapi tetap dia

harus punya syarat minimal. Jika sudah menjadi perusahaan media, dia harus menggaji wartawannya, ada persyaratan gaji, wartawannya pun harus tahu kode etik jurnalistik. Misalnya, jika wartawannya itu kena pelaporan dari nara sumber dan harus memuat hak jawab, maka harus dilayani. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih tenang dan lebih mendukung kemerdekaan pers. Dalam penyajian beritanya pun media harus memberikan berita yang sehat kepada masyarakat. Jangan memberikan berita yang â&#x20AC;&#x2DC;beracun.â&#x20AC;&#x2122; Maksudnya berita beracun? Sekarang kan banyak yang mengaku media, ternyata dia hanya muncul pada saat menjelang pilkada untuk mendukung salah satu kandidat, tetapi pemberitaan media itu menjelek-jelekkan lawannya. Bahkan, ada juga media yang menyajikan berita bohong, hingga sebagai sarana memeras orang. Kabarnya Undang Undang Pokok Pers No 40 Tahun 1999 mau direvisi? Kami di Dewan Pers perpandangan, tentu UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 itu belum ideal. Tetapi, kita selalu melihat UU ini dibuat pada saat euforia demokrasi kemerdekaan pers. Kita juga melihat jika UU ini direvisi, satu sisi bisa menjadi lebih baik, sisi lain menjadi lebih buruk. Karena itu, kita sangat berhati-hati. Jika

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

kita yakin iklim politik DPR maupun pemerintah ini baik untuk meningkatkan kwalitas kemerdekaan pers Indonesia, tentu kita setuju untuk dilakukan upaya revisi. Tetapi jika menganggap revisi ini bakal membahayakan kemerdekaan pers, lebih baik tidak usah. Penekanan poin-poin yang tidak membahayakan pers Indonesia itu seperti apa? Contohnya, sekarang ini saya diajak untuk membuat peraturan di DPR tentang prosedur peliputan. Saya melihat dalam peraturan, misalnya ada aturan yang ini lebih untuk kepentingan birokratis ketimbang kemerdekaan persnya. Saya sih tidak anti peraturan. Tetapi peraturan itu semangatnya justru untuk mempertinggi semangat kemerdekaan pers, kita tentu mendukung. Untungnya di era internet sekarang ini kita bisa lihat peraturan di negara-negara lebih maju dalam mengatur wartawan di parlemen. Contoh lain, dulu malah dibuat UU Pemilihan Umum (UU No 10 Tahun 2008) yang menyebutkan Dewan Pers bisa membredel media-media yang dinilai tidak layak untuk diterbitkan. Kita tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Menurut saya yang pintar untuk membredel media itu adalah masyarakat. Karena, sejak zaman Soeharto, cuma berapa media yang dibredel, mungkin tidak sampai 200 media. Namun, da-

TOPIK NASIONAL lam tempo berapa tahun setelah reformasi, lebih dari 2.000 media dibredel masyarakat. Dalam penyajian suatu berita, media harus memperhatikan keseimbangan berita (cover both sides). Lalu, sejauh mana media harus ‘melindungi’ nara sumbernya itu, bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dari suatu pemberitaan? Cover both sides itu kan bagian dari kode etik jurnalistik bahwa pemberitaan itu harus berimbang. Berimbang itu bukan dalam artian diukur dengan penggaris harus dikutip sepanjang lima senti meter. Bukan seperti itu. Tetapi, esensinya setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan versinya dia tentang suatu kejadian, karena tidak ada yang menguasai kebenaran absolut. Jadi, biarlah masyarakat yang menimbangnya. Wartawan yang baik tentu wartawan yang bisa meminimalkan subyektivitasnya. Karena tidak mungkin orang itu subyektivitasnya nol. Tetapi justru lebih baik dia tahu punya subyektivitas, maka secara sadar dia melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak subyektivitasnya pada pemberitaan yang akan dipublikasikan. Itu kan ukuran profesionalitas juga. Sebatas apa media tersebut harus melindungi nara sumber, bila tulisan yang dipublikasikan tersebut digugat pihak-pihak tertentu? Sebetulnya, yang harus kita lihat lebih dulu, agar jangan pernah melupakan, kenapa wartawan seolah-olah mempunyai hak untuk bertanya dan sebagainya. Karena dia bertanya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan publik. Hanya, kadangkadang wartawan saking asyiknya, dia lupa, dia bertanya bukan untuk kepentingan publik, tetapi untuk kepentingan yang lain. Ya, ketika dia melakukan itu, dia sudah berhenti sebagai wartawan. Sudah tidak berhak dia menyampaikan dirinya sebagai wartawan. Sebab apa yang didapat wartawan akan disampaikan ke publik.

da pakar hukum pun tergantung pakar hukum yang mana juga ya. Jadi, pendapatnya masih berbeda-beda. Dan hal ini bisa menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Itu juga menjadi salah satu titik lemah dari UU Pers ini, dia kurang memberi kepastian hukum. Sebetulnya, dari sudut hukum, saya melihatnya sangat jelas. Jika kita melihat Pasal 50 KUHP, mengatakan: ‘barang siapa menjalankan amanat undang undang tidak dapat dipidana’. Sebagai contoh, algojo itu kan kerjaannya membunuh orang. Tapi, karena dia menjalankan amanat undang undangnya, dia tidak dipenjara. Contoh lain, seorang dokter bedah jika membedah pasiennya sesudahnya pasiennya mati, harus dilihat dulu kasusnya. Tidak langsung dipersoalkan akibat proses pembedahan itu pasiennya mati atau tidak. Ketika dokter itu membedah, apakah dia mengikuti prosedur profesional yang sudah diatur atau tidak. Jika dokter tersebut sudah memenuhi prosedur, lalu pasiennya mati, itu memang risiko dari pembedahan. Dokter itu tidak bisa dipidana, walaupun jelas-jelas dia menggunakan pisau, merobek perut orang, sehingga menyebabkan kematian. Kendati demikian, bukan berarti dalam menjalankan undang undang itu dia semena-mena. Makanya ada Stan-

dar Operating Prosedure (SOP), dan ada kode etiknya. Jadi, jika dokter melanggar SOP, dia bisa dipidana. Begitu pula dengan wartawan. Jika dia sudah menjalankan prosedur kode etik masih dibawa ke pidana, ya tidak akan kena. Karena dia hanya menjalankan amanat Undang Undang Pers. Bagaimana Anda melihat banyaknya organisasi kewartawanan saat ini? Menurut saya tidak apa-apa, organisasi kewartawanan itu bermunculan. Seperti partai politik saja, kan banyak sekarang ini. Tapi, apakah parpol itu nantinya boleh ikut pemilu atau tidak. Tentunya parpol itu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu pula dengan organisasi kewartawanan, harus memenuhi syarat yang ditentukan. Bagaimana Anda mewakili Dewan Pers melihat masih adanya ancaman bahkan pembunuhan terhadap insan pers? Kami di Dewan Pers masih sangat prihatin dan merasa ‘gagal’ juga, karena tahun lalu Indonesia masuk dalam lima negara paling bahaya untuk wartawan. Karena mereka mencatat ada tiga wartawan yang diduga dibunuh karena pekerjaannya. Kita berharap pelakunya ditangkap dan menjalani hukuman sesuai dengan tindakannya itu. ]

Bagaimana penyelesaian penanganan perkara bagi insan pers yang sedang tersangkut masalah hukum, apakah diselesaikan secara lex spesialis atau lex generalis? Hal ini memang masih menjadi perdebatan, sebab jika kita tanyakan kepa-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK HUKUM

Agenda Pembaruan di MA Mahkamah Agung (MA) melakukan langkah-langkah pembaruan dalam rangka reformasi peradilan. Ini sebagai wujud komitmen dan konsistensi MA dalam melakukan perubahan di lembaganya.

alam rangka merealisasikan Cetak Biru Reformasi Peradilan yang diproyeksikan untuk jangka waktu 25 tahun (2010-2035), Mahkamah Agung (MA) akan memprioritaskan lima hal untuk periode lima tahun ke depan. Lima prioritas itu adalah pembatasan perkara kasasi, pemberlakuan sistem kamar dan perubahan manajemen perkara, restrukrisasi organisasi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan. Demikian dikatakan Ketua MA Harifin A Tumpa dalam sidang pleno terbuka penyampaian Laporan Tahunan MA 2010 di Gedung MA, Kamis, 24 Februari 2011. Acara ini dihadiri seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan pimpinan MA, serta sejumlah pimpinan lembaga eksekutif, legislatif, dan duta besar negara-negara sahabat.

Harifin menuturkan rencana mewujudkan sistem kamar sangat penting. Sistem ini, lanjutnya, dapat memfasilitasi penanganan perkara sesuai kompetensi hakim, pengurangan disparitas putusan, peningkatan kualitas putusan, dan memudahkan pengawasan putusan. â&#x20AC;&#x153;Jika dibutuhkan, masing-masing kamar dapat diadakan sub-sub kamar terutama pada perkara yang mensyaratkan adanya hakim adhoc, seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan HAM. Insya Allah, tahun ini, sistem kamar ini akan kita mulai,â&#x20AC;? janjinya. Harifin berharap pelaksanaan sistem kamar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perkara. Namun demikian, kata Harifin, efektivitas sistem kamar ini juga harus diikuti dengan pembatasan upaya hukum kasasi karena volume perkara akan terus meningkat.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Dalam rangka itu, MA juga terus mengoptimalkan pembatasan kasasi yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya, perkara yang ancaman pidananya kurang dari setahun atau perkara praperadilan tidak bisa diajukan kasasi. â&#x20AC;&#x153;Perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formal, terlambat mengajukan kasasi tak bisa dikasasi. Tentunya nanti harus ada kriteria seperti perceraian, warisan, harta gono-gini tidak perlu sampai kasasi, tetapi ini harus diatur dalam undang-undang,â&#x20AC;? paparnya. Selama 2010, sebanyak 13.480 perkara masuk ke MA, ditambah tunggakan perkara tahun 2009 sebanyak 8.835 perkara. Dengan demikian, perkara yang ditangani MA selama 2010 sebanyak 22.315 perkara. Dari jumlah itu, yang berhasil diputus selama 2010 ada sekitar 13.891 perkara, sehingga sisa perkara yang kini sedang berjalan ber-

TOPIK HUKUM jumlah 8.400 perkara. “Jumlah perkara tahun 2010 adalah tertinggi dalam sejarah MA.” Terkait pembaruan manajemen perkara, MA juga sudah menempuh langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Salah satunya dengan menerbitkan SK KMA No 138 Tahun 2009 yang mengatur jangka waktu penanganan perkara selama satu tahun. Kebijakan ini didukung dengan diterbitkannya SEMA No 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam rangka peningkatan layanan informasi publik di pengadilan, MA telah berupaya membangun sistem publikasi putusan, sistem informasi perkara, dan sistem kepaniteraan. MA juga telah menerbitkan SK KMA No 1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. “Di pengadilan tingkat pertama dan banding, MA berupaya selalu melakukan pemetaan website dan meja informasi untuk menekan interaksi antara para pihak berperkara dengan aparat. Kini, 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki meja informasi,” ungkap Harifin. Dalam rangka peningkatan akses masyarakat pencari keadilan, MA juga telah menerbitkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di empat lingkungan pengadilan. Namun, ke depan akan dirumuskan tata cara pengisian Posbakum, pengaturan pemberian (kompensasi)

Ketua KY Eman Suparman.

Ketua MA Harifin A Tumpa.

jasa advokat, dan tata cara pemberiannya. Berdasarkan SK KMA No 191 Tahun 2010 tertanggal 17 Desember 2010, MA meresmikan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya, pada semester pertama tahun 2011 ini akan dioperasikan 12 Pengadilan Tipikor di daerah lain. “MA berharap pada semester kedua 2011, seluruh Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia bisa dioperasikan,” harapnya. MA menyadari untuk menunjang

percepatan pelaksanaan kebijakan itu, peran pengawasan sangat penting. MA juga tidak menutup mata bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan aparat peradilan. Terbukti, sepanjang 2010, 33 hakim dihukum berat, 13 hakim dihukum sedang, dan 64 dihukum ringan. Dari 33 hakim itu, empat lima orang hakim di antaranya telah diberhentkan secara tidak hormat lewat sidang Majelis Kehormatan Hakim. “Totalnya seluruh pegawai di lingkungan pengadilan yang dikenai sanksi disiplin berat, sedang, dan ringan berjumlah 223 orang,” jelasnya. Dimintai komentarnya, Ketua KY Eman Suparman menyoroti tren kenaikan jumlah perkara kasasi yang diterima MA. Menurut Erman, antisipasi kondisi seperti ini adalah dengan menambah jumlah hakim agung baru. Saat ini, MA memang faktanya masih membutuhkan tambahan personil hakim agung. “MA juga sudah mengirim surat permintaan agar KY melakukan seleksi hakim agung untuk mencari 10 orang hakim agung baru,” kata Eman. Karena itu, KY akan segera menindaklanjuti permintaan itu yang nantinya akan disesuaikan dengan sistem kamar yang akan dioperasikan tahun ini. “Sistem kamar ini sudah saatnya MA mewujudkannnya dalam waktu cepat karena setiap perkara apapun harus ditangani secara profesional. Saat rekrutmen nantinya akan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan,” ujar Erman. ] Gk/hkm-ol

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK HUKUM

Kapolsek Rumpin Aniaya Warga

Supandi, Ketua RW Kampung Banjar Pinang Sentul.

Malang nian nasib yang dialami Supandi. Bermaksud ingin menjemput salah seorang warganya yang diamankan aparat kepolisian, pria yang menjabat Ketua RW di Kampung Sentul ini malah dianiaya Kapolsek Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Supandi pun minta keadilan hukum.

alam itu, tanggal 27 Desember 2010, sekitar pukul 20.30 Wib, Supandi menerima telepon dari Kapolsek Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kompol Drs Nundun Radiawan. Dari balik telepon itu, Kompol Nundun memerintahkan agar pria kelahiran Bogor 19 Juli 1963 ini segera datang ke kantor Polsek. Sebagai warga yang baik, apalagi Supandi menyandang jabatan Ketua RW di Kampung Banjar Pinang Sentul, Bogor, mengamini perintah suara petugas kepolisian dari balik teleponnya itu. Supandi sendiri tidak mengetahui perihal pemanggilan dirinya ke kantor Polsek. “Katanya sih ada yang mau dibicarakan,” ujar Supandi menirukan perintah Kapolsek Rumpin, Kompol Nundun. Dengan cekatan ia pun melesat pergi ke

kantor Polsek. Setibanya di Polsek, warga RT 002, RW 12 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ini langsung bertemu dengan Kompol Nundun. Kapolsek lantas menggandeng Subandi menuju ruanganya. “Di ruang Kapolsek itu, rupanya sudah ada dua petugas provost,” kata Supandi. Seakan tak ingin membuang-buang waktu, Kompol Nundun langsung meminta Supandi agar menjelaskan terjadinya penangkapan gas LPG di Kampung Sentul. Dengan lugas Supandi menjawab bahwa ia tidak mengetahui terjadinya penangkapan tersebut. “Saya bilang tidak tahu nangkapnya hari apa dan kejadiannya jam berapa,” aku Supandi. Kemudian Kompol Nundun kembali bertanya, “Kok kamu memberikan uang kepada anggota?”

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Supandi menjadi bingung ketika disinggung soal pemberian uang kepada anggota tersebut. Secara spontan Supandi bertanya, “Berapa Pak?” Kapolsek itu mengungkapkan uang yang diduga diberikan Supandi kepada anggota kepolisian itu sebesar Rp 29 juta. Di tengah kebingungannya itu, Supandi kembali bertanya siapa orangnya yang mengatakan dirinya telah memberikan uang sebesar Rp 29 juta itu. Kapolsek Kompol Nundun secara tegas mengatakan, “Ada, Pak Haji, nanti orangnya saya telepon.” Lantaran dianggap masih tak mau mengaku, Kapolsek Kompol Nundun terus mendesak Supandi sambil membentak-bentak. Tapi, lagi-lagi Supandi keukeuh mengaku tak pernah memberikan uang kepada petugas terkait terjadinya penangkapan gas LPG di kampungnya itu. Kapolsek pun memerintahkan Supandi untuk bersumpah di atas Al Quran jika memang benar ia tidak melakukan tindakan tersebut. “Saya pun berani disumpah di atas Al Quran, karena demi Allah saya tidak melakukan hal tersebut,” tegas Supandi. Namun, walaupun sudah berani bersumpah di atas Al Quran, Supandi tetap saja dibilang berbohong oleh Kapolsek. Lebih dari itu, entah lantaran kesal tidak mau mengakui perbuatannya itu, Kapolsek Kompol Nundun melayangkan ‘bogem mentah’ (menonjok) ke muka dan kening Supandi. Tak hanya itu, Kapolsek itu juga menjambak rambut lelaki yang juga berprofesi sebagai wiraswasta tersebut. Walau merasakan sakit yang teramat sangat, namun karena ia merasa tidak melakukan seperti apa yang telah dituduhkan Kapolsek itu, Supandi tetap mempertahankan pengakuannya, “Saya tidak pernah memberikan uang kepada anggota kepolisian!” Sebaliknya, Kapolsek itu tidak begitu saja mempercayai bantahan Supandi. Kapolsek itu lantas menggeser posisi duduknya, ke samping Supandi. Ia meletakkan kedua kakinya ke bangku, kemudian tangannya menoyor-noyor kepala Supandi. “Hayo, ngaku sia, ngaku sia (kamu)!” sambil tangannya menoyor-noyor kepala Supandi. Penganiayaan itu pun terhenti, se-

TOPIK HUKUM iring anjuran dari provost yang ikut menyaksikan kejadian tersebut di ruang Kapolsek. Toh, desakan Kapolsek Kompol Nundun belum berhenti. Ia kemudian memanggil salah seorang anggotanya dari Reskrim, Iptu Sujawo untuk dihadapkan dengan Supandi. Setelah diinterogasi di hadapan Iptu Sujarwo, Supandi tetap tidak berubah pikiran, tetap membantah telah memberikan uang kepada petugas. Ternyata Iptu Sujarwo mengamini pengakuan Supandi bahwa ia juga tidak pernah diberikan uang oleh Supandi. Dalam suasana tegang tersebut, rupanya Supandi pun tak tahan ingin buang air kecil. Ia pun meminta izin ke toilet kepada Kapolsek. “Ketika hendak menuju toilet, Kapolsek mengikuti saya sambil menakut-nakutin, udah saya jeblosin saja kamu ke penjara. Kemudian saya bilang, silahkan saja Pak, jika memang saya terbukti bersalah,” tutur Supandi. Selepas dari kamar kecil, rasa pusing yang teramat sangat akibat penganiayaan itu, menghentikan langkahnya di samping kursi yang bertengger di samping pintu masuk toilet Polsek itu. “Saya duduk karena pusing terkena pukulan itu. Lantas saya memohon izin untuk pulang. Pak Kapolsek bilang, “Ngapain pulang. Kamulah yang telah membuat saya pusing,” cerita Supandi tatkala ia memohon diizinkan kembali ke rumahnya. Hati kecil Supandi pun bertanya, “Saya musingin apa?” Tatkala waktu menunjukkan pukul 12.30 siang, Supandi kembali meminta agar diperbolehkan pulang ke rumahnya. Kapolsek bilang, “Ya sudah sana pulang, kalau diperlukan kembali kamu harus datang.” Yang langsung dijawab kesiapan dirinya datang ke kantor Polsek bila sewaktu-waktu dipanggil Kapolsek. Pada malam harinya, Supandi ingin mengobati luka lebam di kepalanya akibat penganiayaan Kapolsek siang itu. Semula ia pergi ke puskesmas, namun pihak puskesmas tidak bersedia menangani. Kemudian ia pergi ke Rumah Sakit Selaras di BSD, Tangerang. Namun pihak RS menjelaskan malam itu tidak ada dokter jaganya. Esok harinya, tanggal 28 Desember 2010, sekitar pukul 13.00 Wib, Supandi bersama anaknya Agus, memberanikan diri melaporkan perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan Kapolsek Kompol Nundun Radiawan ke Mabes

Polri. Di Mabes, laporan pengaduan penganiayaan terhadap dirinya itu ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bagian Pelayanan Pengaduan. Surat laporan penganiayaan dengan Nomor: LP/358/XII/2010/YANDUAN tanggal 28 Februari 2010 itu ditandatangani KA Tim II Sentra Pelayanan Propam, AKP Eddy Salfian. “Setelah memberikan pelaporan penganiayaan, saya pergi ke RS Cibinong untuk pemeriksaan visum. Setelah divisum baru lapor ke Polres Bogor,” imbuh Supandi yang berharap meminta keadilan atas tindakan semena-mena yang dilakukan Kapolsek Kompol Nundun. “Seharusnya polisi itu kan mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi kenapa sampai memukul saya. Saya menuntut agar kasus ini dibawa ke ranah hukum,” tukas Supandi.

Supandi mengakui dalam penangkapan gas LPG itu ada warganya yang ditangkap. Sebagai Ketua RW di Kampung Banjar Pinang Sentul, ketika diminta seorang petugas kepolisian untuk menjemput warganya yang tertangkap itu, ia pun menuruti saja. “Karena dia kan warga saya, diperintahkan petugas untuk dijemput, ya saya jemput pulang. Selanjutnya saya tidak tahu,” papar Supandi yang saat ini masih menunggu tindak lanjut penanganan penganiayaan yang dilakukan Kapolsek Rumpin tersebut. Mirisnya lagi, ungkap Supandi, ia pernah diancam oleh Kapolsek Kompol Nundun bahwa selama dirinya masih menjabat Kapolsek Rumpin, Supandi tidak akan bisa mencari nafkah secara tenang, karena segala kegiatan usahanya akan dihalang-halangi. ] Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK HUKUM

UU Kejaksaan perlu Direvisi

ntuk menguatkan institusi Lembaga Kejaksaan, maka perlu adanya revisi tentang UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. UU ini perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan para Pengamat Hukum, di gedung DPR. Menurut Dimyati, pembaharuan UU tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimyati mengatakan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan perubahanperubahan tersebut. Menurutnya, dalam

DPR mewacanakan akan merevisi UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Ke depan, diharapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus lebih bebas dan independen. menyusun RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ini, ada beberapa hal yang perlu diatur dan disempurnakan, antara lain bagaimana mewujudkan reformasi Kejaksaan RI agar sesuai dengan dinamika hukum dan tuntutan masyarakat. Selain itu, bagaimana kedudukan Kejaksaan RI sebagai lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman khususnya bidang penuntutan dalam mewujudkan intregated criminal justice system dan fungsi, tugas dan wewenang apa saja yang harus dimiliki Kejaksaan RI diatur dalam RUU ini. Tentunya, kata Dimyati, masih banyak hal-hal lainnya yang perlu disempurnakan dan masukan-masukan dari Pengamat Hukum ini sangat diperlukan untuk menambah penyempurnaan dari RUU dimaksud. RUU tentang Perubahan atas Un-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

dang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan pembahasannya masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011. Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah mengatakan perlu adanya pemisahan fungsi teknis dan fungsi administratif dalam tubuh Kejaksaan. Menurut Andi, Jaksa Agung yang diangkat harus dari jaksa karir, karena orang inilah yang mengerti betul seluk beluk permasalahan di Kejaksaan. Andi juga mengingatkan, sebaiknya menyusun UU sesuai dengan kebutuhan, kepentingan nusa dan bangsa, bukan melihat keadaan sekarang. Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah Chairul Huda mengatakan, dia sependapat adanya pemisahan antara fungsi teknis dengan fungsi administratif, sehingga

TOPIK HUKUM jaksa hanya mengurusi hal-hal teknis. Dengan demikian, kata Huda, bangunan kejaksaan akan berubah dalam arti tidak perlu ada Kejaksaan Tinggi, tetapi cukup Kantor Wilayah Kejaksaan. Karena sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan itu adanya di Kejaksaan Negeri. “Di sini perlu jaksa-jaksa yang hebat, bukan jaksa terbaik adanya di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Menurut Huda, sekarang agak aneh, jaksa pada Kejaksaan Agung bisa melakukan penuntutan, seolah-olah kekuasaannya itu seluruh Indonesia. Padahal mestinya terikat dengan kekuasaan kehakiman. “Jadi, di sinilah yang harus diperkuat supaya tidak dipusingkan dengan hal-hal administratif,” tambahnya. Huda menambahkan, jenjang jabatan di Kejaksaan sekarang berdasarkan jenjang jabatan struktural, seperti Kepala Seksi, Kepala Bagian dan jenjang berikutnya. Sebenarnya, jenjang bagi seorang jaksa itu sederhana, dimulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Asisten Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda, dan Jaksa Agung. “Inilah sebenarnya jenjang untuk jadi jaksa,” katanya. Dalam hal ini, jenjang karir seorang jaksa berdasarkan jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Dia juga sependapat, bahwa Jaksa Agung harus dari jaksa karir, tidak bisa Jaksa Agung itu orang yang bukan jaksa, sehingga sudah terlatih dari bawah. Jangan sampai ada Jaksa Agung yang belum pernah menangani perkara sekali pun dia diangkat jadi jaksa. Jadi, katanya, banyak hal yang

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Dimyati Natakusumah.

harus diperkuat posisi jaksa sebagai pemegang kekuasaan dalam teknis penuntutan. Jaksa Agung juga perlu diberikan kewenangan secara eksplisit untuk melakukan penyidikan. Ketika diberikan kewenangan penyelidikan harus diatur juga bagaimana check and balancenya. Menyinggung rekrutmen jaksa harus orang yang khusus direkrut sebagai jaksa. Sekarang ini, katanya, banyak jaksa yang tadinya lulusan SMA dan melanjutkan kuliah malam di Fakultas Hukum yang kemudian jadi jaksa. Menurutnya, ini akan menjadi problem. Seharusnya, rekrutmen itu betul-betul orang yang direkrut untuk menjadi jaksa dengan persyaratan yang cukup ketat untuk bisa masuk ke dalam corps itu. Sehingga dari awal mereka paham dan profesional di bidang pekerjaannya. Sementara itu, menurut Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel), Edwin Pamimpin Situmorang untuk

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Rudi Satrio.

masalah revisi UU Kejaksaan merupakan wewenang DPR. Kejaksaan Agung masih menunggu langkah yang diambil oleh DPR. “Kita sudah mendengar bahwa DPR sudah mengambil ininsiatif untuk melakukan revisi terhadap UU Kejaksaan Pasal 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jadi saya masih terlalu dini untuk mengomentari hal itu, apalagi menyangkut masalah subtansinya. Ya kita tunggu aja,” ujar Edwin. Selanjutnya dikatakan bahwa sebenarnya sudah ada tim dari Kejaksaan yang akan membahas masalah revisi UU Kejaksaan itu. “Kita kan sudah ada tim yang membahas itu, nanti kemudian baru kita diskusikan di sini. Karena pada akhirnya revisi UU Kejaksaan itu akan disampaikan juga oleh DPR kepada presiden untuk melakukan pembahasan bersama. Karena itukan harus ada persetujuan antara presiden dan DPR,” ujarnya. Sementara, menurut Huda, yang terpenting lagi harus dihindari Jaksa Agung masuk dalam kancah tarik menarik kepentingan politik. Pertimbangan teknis ini harus terlepas dari kekuasaan eksekutif dan juga bukan menjadi tarik menarik kepentingan politik dalam parlemen. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Rudi Satrio mengatakan, kondisi yang ada sekarang menunjukkan masih lemahnya SDM di Kejaksaan terutama di level-level kejaksaan. Menurutnya, dipoles sedikit saja orang sudah bisa menjadi jaksa. “Untuk menangani korupsi, lingkungan hidup, masalah perbankan dan lain-lain tidak cukup hanya dengan pengalaman, tapi harus pendidikan yang secara khusus untuk bidang-bidang tersebut,” ujarnya. ] Gaus/Daycom

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK HANKAM

Kemhan/TNI Menuju Opini Wajar Sejak menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro terus melakukan terobosan dalam hal reformasi birokrasi di lingkungan departemennya, khususnya menyangkut laporan pengelolaan keuangan.

ementerian Pertahanan sepertinya sangat terobsesi untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Semangat untuk mendapat pengakuan itu diwujudkan dengan melakukan kegiatan review laporan keuangan yang dilaksanakan sejak Desember 2010 dan ditutup Januari 2011 lalu. Kegiatan ini, diharapkan, membawa hasil positif bagi perkembangan kemajuan laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Selain itu juga, usaha-usaha yang telah dilaksanakan bersama dapat mengantar Kemhan/ TNI menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak hanya tahun ini saja tetapi pada tahun-tahun berikutnya. Harapan tersebut disampaikan Sekjen Kemhan Marsma TNI Eris Herryanto MA, saat menutup kegiatan Review Laporan Keuangan Kemhan dan TNI T.A. 2010, Senin, 31 Januari 2011,di kantor Kemhan, Jakarta. Acara penutupan review tersebut selain dihadiri Irjen Kemhan Laksma TNI Gunadi MDA juga dihadiri pejabat eselon I di lingkungan Kemhan/TNI, Kepala Staf Satker, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Anggaran, Kepala Badan Logistik serta perwakilan dari BPK dan BPKP. Kegiatan Review Laporan Keuangan merupakan perwujudan dari amanat UUD RI 1945 ayat 5 (2) dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 (2) dan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta PP No.8

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

tahun 2006 pasal 33 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) harus direview oleh Aparat Pengawas Internal sebelum dikirim ke Menteri Keuangan. Adapun temuan dan masukan dari tim review yang harus segera ditindaklanjuti, menurut Sekjen adalah, pertama di Bidang Anggaran yang meliputi pembuatan laporan pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan hindari kesalahanâ&#x20AC;&#x201C; kesalahan yang selama ini sering terjadi yaitu kesalahan pada pengelompokan sumber anggaran, jenis dana, program serta kegiatan. Selain itu, hindari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu penggunaan anggaran belanja operasional (Belanja Barang/52) digunakan untuk pembelian aset (Belanja Modal /53) dan laksanakan rekonsiliasi antara badan anggaran secara vertikal, periodik dan berjenjang. Yang kedua di Bidang Keuangan, agar segera dibuat System Operational Procedure (SOP) tentang penanganan

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

dan pengamanan terhadap dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan lintas waktu sehingga terjadi keseragaman dalam pelaksanaannya. Dan tidak lupa untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang diupayakan untuk dibangun dari Badan Keuangan Tk. IV (Pekas/Bandahara Penyalur). Ketiga, yaitu SIMAK-BMN dimana data saldo awal SIMAK-BMN harus tetap konsisten pada saldo awal tahun lalu yang sudah audited. Selanjutnya Sekjen menegaskan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dalam pencatatan mutasi BMN baik mutasi tambah maupun kurang, lakukan Stock Opname persediaan sesuai ketentuan agar data yang disajikan menjadi valid serta lakukan rekonsiliasi antara badan logistik secara vertikal dan periodik. Disamping itu, Sekjen menyampaikan untuk segera menyempurnakan kelemahan-kelemahan pada sistem aplikasi Simak-BMN dan segera menerbitkan Surat Keputusan/Surat Perintah Komandan Satuan kepada personel

TOPIK HANKAM

Rapat review laporan keuangan Kementerian Pertahanan.

yang ditugaskan untuk melaksanakan penatausahaan SIMAK-BMN serta melakukan kapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian Kemhan dan TNI bertekad secara terus menerus mengupayakan perbaikan Laporan Keuangan khususnya dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini mengingat jumlah, jenis, spesifikasi teknis BMN sangat banyak dan tempatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta pemahaman dari para pelaksana di lapangan yang masih sangat beragam. Oleh karenanya, kegiatan penatausahaan BMN yang nantinya menghasilkan suatu laporan BMN yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan khususnya pada neraca dan catatan atas laporan keuangan, haruslah dilaksanakan dengan cermat, cepat, dan akurat secara terpadu dan menyeluruh mulai dari tingkat Satuan Kerja (Satker) sampai dengan tingkat Unit Organisasi maupun Kemhan. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Kemhan selaku tuan rumah kegiatan review menyatakan review lebih tertuju pada upaya membantu menyelaraskan laporan keuangan agar lebih berkualitas dan memadai. Oleh karena itu review bertujuan untuk mendorong agar laporan keuangan yang akan disajikan lebih transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan Irjen, kegiatan review bukan merupakan pekerjaan yang ringan, namun dengan tekad yang kuat dalam rangka mewujudkan opini BPK Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), berbagai kendala dapat dilalui. Lebih lanjut, Irjen menyatakan bahwa sasaran review laporan keuangan kali ini adalah Laporan Keuangan Kemhan TA. 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel, maka terdapat empat pilar utama yang berkompeten yaitu Badan Anggaran, Badan Keuangan,

Badan Logistik dan Inspektorat Jenderal sebagai Badan Pengawas. Ketiga Badan Pelaksana Anggaran, Keuangan dan Logistik tersebut dituntut bekerja optimal dan profesional sesuai bidang masing-masing serta secara periodik melakukan rekonsiliasi secara terpadu dan menyeluruh. Sedangkan Inspektorat Jenderal sebagai Badan Pengawas berkewajiban untuk mensinergikan kinerja ketiga badan tersebut. ] Gaus/dmc

Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

INFO PRODUK

Huwaei Memperkenalkan

Tablet Ideos S7

uwaei memperkenalkan tablet Android pertamanya di Indonesia, yang bernama Ideos S7. Mengusung sistem operasi paling muktakhir, Ideos 7 menyasar pasar menengah ke bawah, dengan harga kurang dari Rp.3 juta. Dijelaskan oleh Marketing Director Huawei Device Indonesia Riadi Sugihtani, tablet Huawei Ideos S7 dibanderol dengan harga Rp.2,9 juta. Menurutnya, kendati murah tablet ini mengusung komponen yang tidak 'murahan'. Sebut saja ukuran layar 7 inci, dengan dimensi 209x108x15,5 mm. Sehingga format video pun dapat berjalan dengan maksimal. Fitur yang ditawarkan di antaranya HD Video, HiFi, audio player, Hi-speed Web Browsing, dan dapat digunakan untuk menelepon.

Head of Device Management PT XL Axiata Agung Wijanarko. Secara keseluruhan tablet Huawei menggunakan sistem operasi Google Android 2.1, mendukung 3D games, H.264, MPEG4, 8 GB memori internal, web 2.0, MP3, PCM, AMR, AAC, JPEG, BMP, PNG, GIFF, TIFF, dan UI Emotion widget. Aplikasi utama SMS/MMS, email client, contact managemen, HD video & audio player, web browser & appropriate plug ins, RSS Feeds, widget engine and management, kalender, photo album, remote upgrade and management, dan document to go office reader. ] Adang Sumarna

"Untuk Fitur tersebut didukung sistem operasi Android 2.1 dengan dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon QSD 8250 1 GHz," terang Riadi, di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011. "Tambahan lainnya, Ideos S7 memiliki spesifikasi WiFi 802.11 b/g/n, bluetooth 2.1, dual Hi-Fi speaker, mic, micro USB data, 3,5 mm stereo audio jack, micro SD up to 16 GB, dock jack, SIM card slot, sensor gravitasi, optical track pad, auto light sensor, kamera 2 MP di belakang dan 0,3 MP kamera depan, berat 500 gram, dan baterai Li-ION 3.7V 2.200 mAh," jelasnya. Untuk memperluas layanan, tablet ini akan dibundling dengan operator PT XL Axiata. XL sengaja turut menjual tablet, karena saat ini pangsa pasar tablet semakin luas. "Tahun 2011 adalah tahunnya tablet PC oleh karena itu pihaknya ingin secara optimal terjun dalam bisnis tersebut. Ideos S7 ini adalah tablet PC termurah di Indonesia saat ini, kami melihat peluang di mana perkembangan bisnis ke depan tidak melulu suara dan SMS tetapi bisnis data," kata

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

INFO PRODUK

Layar Fleksibel ala

Canon EOS 60D

anon mengumumkan seri terbaru dari Canon yaitu EOS 60D. Dirancang untuk para fotografer yang meningkatkan keahlian mereka di tingkat berikutnya dengan kinerja yang lebih tinggi, dengan layar LCD vari-angle untuk memudahkan pengguna dalam mengambil dari semua sudut dan didukung oleh video Full High Definition (HD). EOS 60D menggunakan sensor 18 MP PAS-C. Canon’s DIGIC 4 teknologi yang kuat cepat memproses informasi foto yang diambil dari output sensor CMOS empat-channel, menyediakan reproduksi warna yang berbeda, serta pengambilan gambar kecepatan tinggi di dalam semburan 5.3fps 58 file JPEG resolusi penuh. ISO 100-6400 dapat dimaksimalkan hingga12.800 dengan penggunaan 9 titik fokus. EOS 60D fitur sistem metering iFCL Canon, pertama kali diperkenalkan dengan pada EOS 7D, dengan sensor Dual-Layer sebuah zona 63. Sebuah vari-sudut lebar monitor LCD baru 7.7 cm memiliki rasio aspek 03:02 dan resolusi dot k 1.040, memberikan fleksibilitas dan memungkinkan fotografer untuk melihat detail gambar yang luar biasa. Untuk dukungan video, Canon EOS 60D menawarkan ukuran 1920×1080p HD dengan berbagai frame rate yang dapat dipilih oleh pengguna, termasuk 30, 25 dan 24fps, serta 720p video pada 60 dan 50fps. Port HDMI terintegrasi kompatibel dengan Consumer Electronics Control (HDMI-CEC), yang memungkinkan video dan gambar yang akan dilihat pada setiap TV HD-siap kompatibel dan dikontrol melalui remote TV. "Rasakan kenyamanan dan kemudahan yang dihadirkan oleh kecanggihan fitur Canon EOS 60D, dan temukan sudut-sudut pemotretan baru yang sulit atau bahkan tak dapat dilakukan sebelumnya, dengan LCD vari-angle yang fleksibel ini," kata Merry Harun, Direktur Divisi Canon, PT Datascrip. ] Adang Sumarna

EOS 60D (Canon) DSLR • SENSOR: 18-megapixels (5,184 x 3,456-pixels) • VIEWFINDER: Eye-level pentraprism, 3in LCD (1.04 million dots) • LENS: EF-S 18-55mm (35mm equivalent) f/3.5 (wide) - f/5.6 (telephoto) • SHUTTER SPEED: 1/8,000sec – 1/60sec • ISO RANGE: 100 to 6,400, ISO expansion to 12,800 • SHOOTING MODES: Auto, Program, Aperture and Shutter Priority, Manual, Bulb exposure • VIDEO MODE FORMAT: MPEG4, H.264; 1080p at 30fps, 720p at 60fps • BATTERY: Lithium-ion • STORAGE: SD/SDHC/SDXC memory card • INTERFACE: USB 2.0, HDMI mini out, video output (PAL/NTSC), external microphone (3.5mm stereo mini jack) • OTHER FEATURES: Creative filters, Auto Correction of Lens Peripheral illumination, RAW image processing • DIMENSIONS (W x H x D): 144.5 x 105.8 x 78.6mm • WEIGHT: 675g (body only)

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK RAGAM

Mengenal Kanker Leher Rahim Kanker leher rahim merupakan penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di negara berkembang. Penelitian pada 13 laboratorium Patologi Anatomi di Indonesia menempatkan kanker leher rahim di urutan pertama diantara kanker pada wanita.

engingat tidak ada tandatanda awal karena â&#x20AC;&#x2DC;perjalananâ&#x20AC;&#x2122; penyakit ini berlangsung secara sembunyi, sehingga diagnosis sering ditemukan pada waktu pasien dalam keadaan stadium lanjut. Sekitar 70-80 persen kanker leher rahim ditemukan pada waktu sudah terjadi penyebaran. Sekitar 350.000 kasus baru per tahun terindentifikasi pada negara-negara berkembang. Apa Yang Dimaksud dengan Leher Rahim? Alat kelamin wanita terdiri dari beberapa bagian, yaitu kelamin bagian luar (vulva), liang senggama (vagina), leher rahim (serviks), badan rahim (korpus uterus), saluran telur (tuba fallofii), dan indung telur (ovarium). Leher rahim merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Panjang leher rahim kira-kira sepertiga dari panjang rahim secara keseluruhan, dan mempunyai saluran di dalamnya yang menghubungkan rongga di dalam badan rahim dan liang senggama. Tubuh manusia dibentuk oleh selsel yang aneka ragam. Sel-sel dari alatalat tubuh seperti jantung, paru, usus, kulit dan sebagainya bentuknya tidak sama tetapi mempunyai sifat yang sama yaitu dapat membelah diri. Dari satu sel membelah menjadi dua sel, dari dua sel

menjadi empat, dari empat menjadi delapan, dan seterusnya. Pada keadaan normal, jika semua sel-sel rusak atau mati, sel-sel tersebut segera diganti oleh sel-sel baru yang sama dengan sel sebelumnya. Pada penyakit kanker, sel-sel membelah diri secara tidak beraturan, ada yang perlahan, ada yang cepat. Selsel yang baru ini berbeda bentuk dan fungsinya. Biasanya, sel-sel baru membentuk benjolan yang lazimnya disebut tumor. Jika tumor tersebut telah mencapai besar tertentu, ia dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan cara Infiltrasi yaitu sel-sel kanker menyusup ke jaringan sekitarnya dan merusak ke jaringan sekitarnya yang sehat, dan melalui pendarahan atau getah bening dimana ia akan menyebar ke tempat-tempat yang jauh dari asalnya. Di tempat yang baru, sel tersebut akan tumbuh membentuk tumor baru yang disebut metastasis. Pada penyusupannya sel-sel kanker ke dalam jaringan yang sehat atau terjadinya metastasis disebut proses keganasan. Karena itu, kanker disebut juga tumor ganas. Kriteria wanita yang mempunyai resiko mendapat kanker leher rahim diantaranya wanita dengan riwayat ke-

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

luarga yang menderita kanker leher rahim, wanita dengan tingkat ekonomi rendah, wanita yang memakai obatobat pemicu ovulasi, wanita yang tidak merawat kebersihan alat kelaminnya, wanita yang mempunyai banyak anak (multipara), wanita yang sering bergantiganti pasangan, wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia muda (di bawah 15 tahun), dan wanita yang mempunyai suami beresiko tinggi pembawa virus HPV. Pada stadium dini, gejala-gejala kanker leher rahim tidak terlihat. Maka, lebih dari 70 persen penderita tumor rahim ditemukan sudah dalam stadium lanjut. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara lain pendarahan sesudah bersenggama, keputihan terus menerus, nyeri pinggul, gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, berat badan menurun, dan lemah atau kurang darah akibat perdarahan. Maka hal ini biasanya menunjukkan bahwa kanker sudah lanjut. Penyebab Kanker Leher Rahim Penyebab kanker leher rahim belum diketahui secara pasti. Tetapi, diduga bahwa sejenis virus (Human Papilloma Virus) memegang peranan penting atas penyakit ini. Virus ditularkan melalui

TOPIK RAGAM hubungan seksual dengan pria yang mengidap infeksi virus ini. Sebaliknya, si pria dapat pula terjangkit infeksi virus tersebut setelah melakukan hubungan seksual dengan wanita yang terinfeksi HPV. Dengan demikian, wanita yang melakukan hubungan seksual dengan pria yang terinfeksi HPV beresiko mendapat kanker tersebut. Oleh karena itu, kanker leher rahim sering juga dikatakan sebagai penyakit akibat hubungan seksual. Kanker leher rahim bukan penyakit keturunan dan tidak menular. Virus ini bila masuk ke leher rahim dan menempel dalam struktur kromosom inti sel, berpotensi menjadi kanker ganas. Virus ini tidak bekerja sendirian, ada beberapa faktor pendukung, yakni inti sel leher rahim yang ditempeli virus HPV itu harus dalam usia muda, dan adanya infeksi atau kuman lain dalam leher rahim, misalnya keputihan. Tanpa ada faktor pendukung, meskipun leher rahim kemasukan virus, tidak akan menderita kanker. Proses timbulnya kanker leher rahim memerlukan waktu yang cukup lama. Sejak seorang wanita terinfeksi virus HPV hingga menderita pra-kanker, memerlukan waktu sepuluh tahun. Kemudian, dari pra-kanker menjadi kanker memerlukan waktu sekitar lima tahun. Hingga kini, belum ada obat-obat khusus yang bisa mengatasi kanker leher rahim. Pengobatan yang ada saat ini, bila kanker masih dalam stadium dini, dilakukan operasi mengangkat leher rahim dan organ-organ sekitarnya yang terkena penyebaran kanker, seperti rahim atau

organ sekitar panggul. Jika kanker ditemukan pada stadium lanjut, pengobatan yang dilakukan dengan cara radiasi dan kemoterapi. Kanker rahim yang ditemukan dalam stadium lanjut kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil. Sebaliknya, bila ditemukan secara dini (pra-kanker), angka keberhasilan pengobatannya cukup tinggi, yakni hingga seratus persen. Bila ditemukan pada stadium I (berkisar di mulut rahim), angka keberhasilan pengobatan 80 persen. Stadium II (kanker sudah menyebar ke vagina dan daerah panggul), angka keberhasilan pengobatan 60 persen. Kanker stadium III (kanker sudah menyebar ke daerah panggul dan vagina bagian bawah), angka keberhasilan pengobatan 25 persen. Kanker stadium IV (kanker sudah menyebar sampai paru dan getah bening), angka keberhasilan pengobatan dibawah sepuluh persen. Bila penyakit ditemukan pada tingkat pra-kanker, maka dapat dilakukan pengobatan yang sederhana, yaitu dengan merusak jaringan tersebut dengan kauter, bedah beku. Sinar laser atau membuang sebagian dari leher rahim dengan operasi kecil. Pada dysplasia berat atau kanker stadium 0 dimana fungsi reproduksi sudah tidak diperlukan lagi, maka dapat dilakukan pengangkatan rahim. Semua pengobatan pada kanker stadium ini akan memberikan kesembuhan seratus persen. Pada kanker leher rahim maka pilihan pengobatan dapat berupa operasi, radiasi, obat anti kanker, atau kombinasi satu atau lebih dari ketiga jenis pengobatan tersebut.

Kanker leher rahim stadium dini sering tidak menimbulkan gejala atau tanda yang khas. Namun demikian, kanker stadium dini dapat dideteksi dengan suatu pemeriksaan yang dikenal dengan nama Tes Pap atau dikenal Pap Smear. Pada pemeriksaan ini dilakukan usapan pada leher rahim dengan alat khusus yang dibuat dari batang kayu atau plastik. Kemudian usapan ini dioleskan ke atas potongan kaca dan diwarnai dengan pewarnaan khusus untuk selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini sangat sederhana, tidak sakit dan memakan waktu tidak lebih dari sepuluh menit serta relatif murah. Bila ditemukan kelainan pada Pap Smear maka untuk pemastian diagnosis akan dilakukan prosedur selanjutnya dengan mengambil sedikit jaringan leher rahim. Keberhasilan program ini telah terbukti di beberapa negara, seperti Finlandia dan Amerika Serikat, dimana kejadian kanker rahim menurun secara drastis. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan kanker leher rahim dapat dilakukan dengan menghindari faktor penyebab dan faktor resiko. Tak perlu takut dengan perkataan kanker, tetapi timbulkanlah keyakinan bahwa jika ditemukan dalam tingkat yang dini, penyakit masih dapat disembuhkan. Setiap wanita yang telah melakukan hubungan seksual mempunyai resiko untuk menderita kanker leher rahim. Oleh karena itu, Pap Smear dilakukan segera setelah ada aktifitas seksual, tidak peduli usia wanita pada saat itu. Pemeriksaan ini bukan hanya sekali seumur hidup. Karena tubuh terus berubah sepanjang hidup, masih ada kemungkinan sewaktu-waktu mendapat kanker leher rahim. Pemeriksaan dilakukan setiap dua kali berturut-turut dan bila negatif, maka pemeriksaan berikutnya paling sedikit setiap tiga tahun sampai berumur 65 tahun. Akan tetapi, pada wanita resiko tinggi terkena kanker leher rahim harus diperiksa setiap tahun. Pap Smear dapat dilakukan di rumah sakit dengan biaya terjangkau. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memakai pengaman (kondom) bila berhubungan seks dengan pria beresiko tinggi pembawa virus HPV, tidak berganti-ganti pasangan, tidak banyak melahirkan, tidak menikah dalam usia muda, dan menjaga kebersihan organ intim. Segera periksa ke dokter bila ada keluhan, misalnya keputihan di luar kebiasaan. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KULINER

‘Surga’ Kuliner di Semarang Sepanjang sejarahnya, Semarang sudah dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang berpengaruh di Pulau Jawa sejak berabad-abad silam. Banyak pedagang dari berbagai negara datang melalui kota pelabuhan ini. pedagangpedagang dari Gujarat, India, Eropa, Cina, Timur Tengah dan Melayu pernah menyambanginya. Ada banyak motif, misalnya untuk berdagang, mencari rempahrempah hingga misi penyebaran agama.

ekam jejak peninggalan bangsa-bangsa asing masih jelas terlihat di penjuru Kota Semarang. Mulai dari Kawasan Kota Lama yang merupakan peninggalan bangsa Eropa, kawasan Pekojan atau biasa disebut Kampung Koja yang merupakan basis masyarakat muslim India. Selain itu, ada juga Kampung Melayu yang merupakan pusat kegiatan masyarakat Melayu Arab, dan Kawasan Pecinan di Gang Lombok yang didominasi warga keturunan Tionghoa. Kedatangan bangsa asing itu juga membawa pengaruh terhadap budaya lokal melalui proses akulturasi budaya. Mulai dari arsitektur bangunan, tata kota, kesenian tradisional hingga makanan. Salah satu hasil perkawinan budaya ini menghasilkan seni kuliner blasteran yang tampil dengan bentuk dan cita rasa yang unik dank has. Banyak sekali tempat makan di Semarang yang menyajikan menu hasil kawin silang yang sudah melegenda. Contoh masakan atau penganan hasil kawin silang yang terkenal di Semarang, misalnya Lunpia yang merupakan ‘hasil perkawinan’ seni kuliner CinaJawa. Galantin (galantine), dan Kroket (produk silang Indo-Belanda). Sementara itu, di kawasan Pekojan dan Kampung Melayu, masyarakat muslim lebih menyukai menyantap bubur sambal dan kurma saat berbuka puasa yang merupakan perpaduan budaya lokal JawaTimur Tengah. Selain itu, Semarang juga mempunyai makanan dengan selera tradisional yang menggoda, misalnya Soto Semarang, Nasi Pecel, Nasi Ayam, Jamu Jun, Wedang Sekoteng, Wedang Ronde, Wedang Kacang, Ganjel Rel, dan lainlain. Keanekaragaman seni budaya yang tertuang dalam seni kulinernya itu tak jarang membuat Semarang dijuluki

dengan ‘Surganya Kuliner’. Lumpia Atau masyarakat biasa menyebutnya Lumpia. Lumpia atau lunpia Semarang adalah makanan sejenis rollade yang berisi tumisan rebung muda, telur, daging ayam atau udang merupakan jajanan yang berasal dari tradisi turun temurun keluarga keturunan Tionghoa. Konon, makanan ini pertama kali dibawa masuk ke kota Semarang pada 1930 oleh seorang pemuda Tionghoa bernama Jwa Dayu. Lunpia Gang Lombok atau Warung Siem adalah lunpia yang paling tersohor di Semarang. Ada dua jenis lunpia yang bisa dipesan di sini, yakni lunpia basah dan lunpia kering (lunpia yang sudah digoreng). Lunpia disajikan dengan saus kental yang ditaburi cacahan bawang putih, cabe rawit, dan bawang muda. Wingko Babat Sejenis kue terbuat dari kelapa, beras ketan dan bahan-bahan lainnya. Tak banyak yang tahu kalau wingko ini sebenarnya berasal dari Jawa Timur. Tetapi, karena wingko yang terkenal berasal dari Semarang menyebabkan banyak orang yang mengira bahwa wingko juga berasal dari kota ini. Saat ini, wingko mempunyai citarasa yang lebih beraneka ragam, seperti coklat, durian, nangka, dan lainlain. Makanan ini dapat dibeli di pusat jajanan tradisional di jalan Pandanaran, Stasiun Tawang, Stasiun Poncol dan pusat penjualan Wingko Babat di Jalan Cendrawasih. Bandeng Presto Mulai diperkenalkan pada 1970-an dan awalnya berasal dari Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena kelezatannya, bandeng Juwana

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Lumpia.

Wingko Babat.

Bandeng Presto.

TOPIK KULINER

Soto Semarang.

Tahu Gimbal.

Roti Ganjel Rel.

Jamu Jun.

ini berhasil mendominasi pasar bandeng presto Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Bandeng Presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan panci bertekanan tinggi, biasanya disebut presto. Cara ini dilakukan untuk membuat duri ikan bandeng tersebut menjadi lunak sehingga enak untuk dimakan dan tahan lama jika disimpan dalam lemari es. Biasanya dihidangkan dengan sambal terasi dan nasi hangat. Deretan toko bandeng presto yang berjejer sepanjang Jalan Pandanaran atau Mataram kiranya akan cukup memuaskan rasa penasaran Anda akan kelezatan kuliner khas kota Semarang ini. Soto Semarang Setiap daerah memiliki sajian soto dengan ciri khas masing-masing. Soto Semarang, rasa dan penyajiannya hampir mirip dengan Soto Kudus. Nasi dan kuahnya dicampur, walaupun sekarang juga banyak yang menyajikannya secara terpisah. Berisi nasi, bihun atau soun, tauge, irisan telur rebus, bawang daun, daging ayam, dan taburan bawang goreng yang disiram dengan kuah bening. Soto Semarang bisa ditambahkan dengan makanan lain, seperti sate ayam, sate kerang, sate telur puyuh, tahu, tempe, serta perkedel kentang. Roti Ganjel Rel Kedengarannya memang lucu dan aneh. Dinamakan Ganjel Rel karena roti ini bentuknya menyerupai ganjel rel yang berwarna kecoklatan. Roti ini sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu dan sudah jarang ditemui. Rasanya manis, berwarna coklat, dan di atasnya ditaburi wijen. Jenis penganan ini dapat

diperoleh di daerah Jalan Labuhan Halmahera di Semarang. Tepatnya di belakang gedung PGRI Jalan DR Cipto. Jamu Jun Dinamakan Jamu Jun karena jamu ini ditempatkan dalam jun semacam gentong (wadah air dalam gerabah). Jamu yang berasal dari Demak ini dibuat dari campuran air, tepung beras, tepung ketan, santan, gula jawa, gula pasir, daun pandan dan 18 jenis rempah yang disebut sariwangi batanget. Adapun bahan rempah-rempahnya antara lain jahe, serai, merica, dan kayu manis. Seperti halnya Roti Ganjel Rel, Jamu Jun sekarang sudah jarang ditemui. Sekarang ini Jamu Jun banyak disajikan menggunakan mangkuk. Sebagai penyedap, ditambah dengan bubuk merica, selo (bubuk putih dari bahan herbal), serta bola-bola kecil berwarna coklat yang dinamakan â&#x20AC;&#x2DC;krasikanâ&#x20AC;&#x2122; (dibuat dari campuran parutan kelapa, jahe, gula merah, dan tepung ketan). Moaci Semarang Kue berbentuk bulat kenyal terbuat dari tepung ketan dengan isian kacang dan dilumuri tepung pada bagian luarnya. Moaci Semarang yang terkenal adalah Moaci Gemini. Kelebihan kue Moaci Gemini karena rasanya yang lebih gurih di lidah dan taburan atasnya bervariasi, salah satunya adalah wijen. Masih banyak lagi sajian khas kota Semarang yang bisa dinikmati para pecinta kuliner. Belum pas rasanya kalau belum berkunjung dan mencicipi sendiri aneka sajian kuliner khas kota yang terkenal dengan Lawang Sewunya ini. ] Endang

Moaci Semarang.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Suami Kurang Gairah

Dokter yang baik, saya mempunyai masalah dalam perkawinan saya. Usia saya dengan suami terpaut 18 tahun, dan saya isteri yang ke-5, secara sah urutan yang ke tiga. Yang saya ketahui dia sangat mencintai isterinya yang pertama, berhubung isterinya menghianati dia dengan bercumbu dengan lelaki lain maka mereka bercerai. Mengenai istri keduanya karena sangat galak maka bercerai pula, setelah itu dia mempunyai pacar cukup cantik tapi berhubung suami saya pindah kekota lain maka mereka berpisah. Jarak usia mereka dengan suami saya sekitar 4-6 tahun, kecuali saya. Yang ingin saya tanyakan adalah : 1. Mengapa suami saya selalu berpendapat apa yang saya lakukan atau kenakan tudak bagus/ baik di depan mata dan hatinya? 2. Mengapa dia tidak tertarik utuk berhubungan intim dengan saya, selalu saya yang minta dan kami melakukannya tanpa dengan bercumbu dahulu, saya sangat kecewa. 3. Perkawinan kami sudah 2 tahun dan kami baru mempunyai bayi, ini merupakan bayinya yang pertama kali di dalam usianya yang

ke-45 tahun. Dan akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mencapai klimaks pada saat bersenggama. Sedangkan kami berhubungan intim pada saat bayi sedang tidur. 4. Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak selalu memulai untuk berhubungan intim, sedangkan menurut saya dia tidak impoten? Demikian pertanyaan saya, mohon dokter mau menjawab pertanyaan saya ini, agar saya menemukan jalan keluarnya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Amanda Jawab: Hal yang Anda katakan itu memang sering terjadi pada pasangan yang mempunyai perbedaan umur banyak. Dengan perbedaan itu si laki merasa dia adalah yang paling tahu, paling pintar dan paling mengerti, sehingga akan menganggap isteri yang lebih muda harus mengikuti apa yang dikatakannya. Untuk memperbaiki keadaan ini tentu saja tidak mudah dan bisa segera tapi harus secara bertahap dilakukan dan intensif. Artinya jika Anda merasa apa yang engkau kerjakan benar jangan hanya mendengar apa katanya tapi coba bicarakan dari hati kehati dan tentu saja tidak dengan nada melawan, kalau perlu dengan nada manja dan merayu seperti pada saat berpacaran. Kemungkinan besar suami Anda yang dikatakan lebih tua tersebut memang tidak impoten tetapi telah kecapean dan letih menghadapi isteriisterinya yang lain. Itulah salah satu risiko mempunyai suami yang isterinya lebih dari satu. Suatu cara yang terbaik yang dapat dilakukan adalah Anda harus dapat lebih agresif memang. Misalnya dengan teknik perangsangan yang dapat membangkitkan gairahnya. Misalnya saja saat dia datang ke rumah Anda telah

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

dalam keadaan rapi dan berpakaian seksi. Tidak perlu Anda yang mengajak dia, karena bila bergairah melihat Anda tentu dia yang akan segera mengajakmu bermain duluan. Saya tidak akan banyak memberi tahu dulu cobalah dengan yang saya katakan di atas saja dulu. Nanti segera kasih kabar kepada saya untuk selanjutnya. OK.

Suntik KB Kapan Bereaksi?

Dokter, saya ingin bertanya, dalam waktu berapa hari kah suntikan KB sudah bereaksi pada seorang wanita? Dan sampai berapa harikah masih bereaksi? Misalnya pada tanggal 1 April disuntik untuk satu bulan, maka mulai tanggal berapa sampai tanggal berapakah hormon suntikan itu masih bereaksi? AS-Bandung Jawab: Suntikan KB itu selalu dimulai pada saat seorang wanita habis mendapatkan menstruasinya. Itu berguna untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang terjadi. Jadi waktunya tidak bisa kapan saja di antara dua menstruasi. Lalu sejak disuntik itu berarti wanita tersebut sudah terlindungi dari kemungkinan kehamilan karena hormon di dalam tubuhnya sudah dikontrol oleh obat yang ada disuntikan tersebut. Dan waktu yang efektif dari suntikan adalah sampai tiga bulan. Itulah sebabnya setiap tiga bulan sekali wanita yang ingin ber-KB dengan suntikan harus mengulangi suntikannya agar selalu terlindung. Tetapi bila melakukan suntikan tanpa aturan dan seenaknya saja misalnya kapan perlu langsung melakukan suntikan, jelas faktor kegagalannya akan juga besar. Artinya terjadinya kehamilan juga menjadi besar kemungkinannya. Di samping itu

TOPIK KONSULTASI

bila tidak teratur melakukannya dapat mengganggu kestabilan hormon-hormon lainnya yang ada di badan.

Sunat

Saya ingin tanya, apakah saya perlu di sunat (sekarang 22 tahun). Apakah kulit penis saya kupas, maka bagian dalam terasa agak sakit (pada kepala penis/tidak bisa dikontak langsung). Hal tersebut bukan karena infeksi atau penyakit. Karena sehari-harinya pun, kepala penis saya selalu tertutup kulit. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal tersebut akan mengganggu di perkawinan kelak? Ataukah saya perlu disunat? Karena saya takut saya tidak akan bisa coitus karena begitu penetrasi maka kulit penis saya terkupas dan kepala penis saya jadi sakit. Terima kasih. Bram Jawab: Memang benar keadaan seperti yang engkau alami itu perlu segera ditangani agar supaya tidak timbul kesulitan di kemudian hari. Terutama bagi orang barat saat ini mereka lebih mementingkan sircumsisi ini demi kesehatan. Makanya setelah dewasa mereka mereka selalu melaksanakannya. Dan perlu diketahui bahwa kulit kepala yang tidak bisa terbuka ini, apa lagi ditambah dengan menempelnya kulit tersebut ke kepalanya akan merangsang dan mempermudah terjadinya kanker pada

kepala penis. Juga karena kotoran akan banyak terkumpul di daerah kepala yang tidak bisa terbuka ini dan tentu saja akan sulit untuk membersihkannya sehingga kotoran yang terkumpul ini (smegma) akan jadi pemicu untuk terbentuknya kanker. Jika dari segi kesehatan sircumsisi ini memang sangat dianjurkan. Dalam melakukan hubungan seks kadangkadang kulit yang tak dapat terbuka akan sangat mengganggu kelancaran hubungan, karena timbulnya rasa nyeri karena tertariknya kulit tersebut. Anjuran saya segera saja lakukan sircumsisi, atau mau mencoba dengan laser?

Gagal Perbesar Penis dengan Vacum

Dok, saya pria umur 24 tahun, pernah mencoba memakai alat vacum untuk memperbasar penis. Itu berlangsung selama 2 bulan. Saya beli alatnya berupa tabung. Setiap saya pakai dalam waktu 30 menit penis saya memang menjadi besar. Tapi besarnya karena bengkak, tapi setelah sembuh bengkaknya, kembali mengecil. Terus saya pikir itu tidak ada manfaatnya. Lalu saya berhenti. Nah sekarang saya perbanyak olah raga yaitu bulu tangkis. Dan barang itu sekarang sudah saya hancurin. Dok dengan olah raga dapatkah membantu?

Lalu bagaimana menurut dokter akan hal itu. Terima kasih. Udin-Jakarta Jawab: Mengapa sejak awal sudah saya bilang bahwa pada orang yang telah melewati usia puber akan amat sulit untuk melakukan terapi memperbesar penis dan memperpanjangnya. Karena pada saat itu pertumbuhan alat kelamin telah berhenti. Jadi sebenarnya sudah tidak ada gunanya. Yang penting kalau usianya sudah lewat adalah tidak lagi memikirkan untuk memperbesar lagi tetapi menjaga agar tetap perkasa dan kuat itulah yang penting agar dapat selalu memuaskan pasangan. Selain itu juga perlu belajar posisi dan teknik yang baik agar dapat memuaskan tersebut. Perlu diketahui juga bahwa efek samping dari pompa vakum itu kalau salah penggunaannya sangatlah berbahaya yaitu dapat terjadi pendarahan pada penis akibat pecahnya pembuluh darah di sekitar daerah itu. Nah, jika sudah begitu pasti fungsinya akan terganggu. Maka sebaiknya hati-hati.

Hormon yang Mempengaruhi Alat Kelamin

Dokter, saya ingin tanya, sebenarnya hormon apa sich yang mempengaruhi alat kelamin baik pria dan wanita? Dan bahan makanan apa saja yang mempengaruhi kerja hormon tersebut? Terima kasih dokter. Sangha-Jakarta Jawab: Ada berapa hormon yang ada di dalam tubuh manusia baik itu wanita maupun pria seperti hormon estrogen, prog-resteron dan testosterone. Tetapi bila ia seorang pria tantunya tidak semua hormon itu yang berkembang, dan kecenderungannya adalah lebih kepada hormon tertentu. Demikian pula sebaliknya. Pada saat saat tertentu pada wanita juga akan berpengaruh hormon tertentu yang akan mengakibatkan timbulnya atau terjadinya menstruasi setiap bulannya. Jelas?! ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK WISATA Salah satu

Lawang Sewu.

sudut Kot

a Tua Sem

Gereja Blenduk.

Pabrik rokok di Kota Lama Semarang.

Wisata Kota Tua Semarang Memasuki Kota Semarang, tepatnya di Jalan Jenderal Suprapto, kita seakan memasuki sebuah kawasan kota tua tempo dulu. Bangunan-bangunan tua tempo dulu berdiri begitu anggun dan menawan. Yap, Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan kawasan bangunan-bangunan tua bersejarah warisan pemerintah kolonial Belanda. Kawasan ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu daya tarik Ibukota Jawa Tengah tersebut.

erdasarkan literatur sejarah, pada abad ke-18, Semarang memiliki suatu kawasan kota tua yang dulunya disebut Oude staadt. Pada masa itu, jalur pengangkutan lewat air sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan adanya sungai yang mengelilingi kawasan ini yang dapat dilayari dari laut sampai dengan daerah Sebandaran di kawasan Pecinan. Semarang memang merupakan contoh menarik sebagai daerah pantai yang dirancang pemerintah kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang dibangun di wilayah bagian utara. Sedangkan wilayah selatan yang merupakan daerah berbukit-bukit dirancang sebagai kawasan hunian dan peristirahatan.

Kota Tua sendiri memiliki sekitar 80 bangunan tua yang sebagian besar dibangun pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terletak di wilayah bagian utara. Dari ketinggian bukit-bukit di bagian selatan, kita bisa menikmati keindahan Kota Tua dengan latar belakang Pelabuhan Tanjung Mas dan Laut Jawa. Kerlap-kerlip lampu kota dan lampu pelabuhan terlihat indah di malam hari. Pada masanya, Pemerintah Hindia Belanda membangun benteng di sekitar kota lama. Benteng ini dinamai Benteng Vijhoek. Memiliki luas sekitar 31 ha, kawasan kota lama terpisah dari lingkungan sekitar, dan dijuluki Little Nederland. Kawasan ini pun menjadi â&#x20AC;&#x2DC;saksi bisuâ&#x20AC;&#x2122; penjajahan Belanda di Indonesia masa itu. Pada akhir 1990-an, Pemerintah

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

Kota Semarang merevitalisasi kawasan Kota Lama dengan memperbaiki dan membenahi jalan, drainase dan membuat polder untuk mengendalikan rob (rembesan air laut ke daratan). Ruang terbuka di sekitar polder tepat di depan Stasiun Kereta Api Tawang juga digunakan untuk rekreasi, pentas apung maupun tradisi â&#x20AC;&#x2DC;dugderanâ&#x20AC;&#x2122; menjelang datangnya bulan puasa. Bangunan-bangunan tua penuh kisah itu dibiarkan tetap berdiri meski waktu telah berjalan sekian puluh tahun. Sebagian memang sudah tampak kusam dan tak terurus, tapi sebagian lagi sudah diperbaiki dan dipergunakan sebagai kantor. Seluruh bangunan mengadopsi gaya arsitektur Eropa abad 18 dan 19, namun banyak juga perpaduan arsitek-

arang.

TOPIK WISATA tur Eropa dengan arsitektur Jawa dan Cina. Setiap bangunan yang berada dalam blok-blok terpisah itu tidak memiliki halaman, pintu langsung berada di pinggir jalan. Blok-blok tersebut dihubungkan oleh jalan-jalan kecil yang saat ini dilapisi paving block. Sejumlah bangunan tua dan tempat yang layak dikunjungi saat bertandang ke Kota Tua Semarang ini antara lain : Gereja Blenduk Sebuah gereja Protestan yang merupakan salah satu bangunan tua yang masih tegak dan tampak rapi di kawasan Kota Tua. Disebut Gereja Blenduk karena bentuk kubahnya yang dalam bahasa Jawa disebut Blenduk (menggembung). Sampai sekarang, tidak ada satu pun yang mengetahui nama asli dari gereja Protestan ini. Menurut catatan, gereja ini dibangun pada abad ke-17 dan telah mengalami tiga kali renovasi, yaitu pada tahun 1753, 1894, dan terakhir tahun 2003. Setiap renovasi diabadikan melalui tulisan di atas batu marmer yang terpasang di bawah altar gereja. Meski telah tiga kali direnovasi, ciri khas bangunan yang mengadopsi gaya arsitektur Eropa klasik yang anggun dan aristokrat tak pernah dirubah. Gereja Blenduk memiliki denah octagonal atau segi delapan beraturan dengan ruang induk di tengah, tepat di bawah kubah. Di bagian atas gereja, tepatnya di balkon, masih terlihat organ (orgel) peninggalan jaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sayang, orgel atau organ ini sudah tidak bisa difungsikan lagi sebagai pengiring saat jemaah gereja bernyanyi. Lawang Sewu Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan tua yang juga menjadi ikon Kota Semarang. Lokasinya berdekatan dengan monument Tugu Muda di salah satu sudut kota. Bangunan monumental dan tua ini didesain mengikuti kaidah arsitektur morfologi bangunan sudut yaitu dengan menara kembar model gotik di sisi kanan dan kiri pintu gerbang utama dan bangunan gedung memanjang ke belakang yang mengesankan kokoh, besar dan indah. Menurut catatan sejarah, gedung kuno ini dibangun pada tahun 1903, dan selesai atau diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1907. Lawang Sewu adalah gedung megah bergaya art deco yang berciri-

kan eksklusif dan berkembang pada era 1850-1940 di benua Eropa. Bangunan ini merupakan salah satu karya dua arsitek Belanda ternama saat itu, yakni Prof. Jacob F. Klinkhamer dan B.J Queendag. Awalnya digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api Belanda atau dikenal dengan nama Nederlandsch Indishe Spoorweg Naatschappij atau dikenal NIS. Oleh masyarakat setempat bangunan ini disebut Lawang Sewu yang berarti pintu seribu yang mengisyaratkan bahwa bangunan tersebut memiliki banyak pintu. Tahun 1945, tepatnya 8 September, terjadi pertempuran hebat antara Angkatan Muda Kereta Api Indonesia yang berusaha merebut bangunan ini dari tangan Kempetai dan Kido Butai Jepang. Untuk mengenang jasa-jasa mereka yang gugur dalam pertempuran lima hari tersebut, di depan Lawang Sewu dibangun sebuah tugu peringatan. Kini, setelah era kemerdekaan, gedung tua dan bersejarah itu diambil alih oleh PT KAI, setelah sebelumnya sempat dijadikan kantor Kodam Diponegoro dan Kanwil Perhubungan Jawa Tengah. Bukan hanya cerita sejarah masa lalu, Lawang Sewu juga dipercaya menyimpan berjuta cerita misteri dan mistis. Penampilannya yang gelap dan kusam semakin menyiratkan kesan misteri dan mistis itu. Pecinan atau Chinatown Sejak era reformasi, eksistensi kaum Tionghoa kian diakui dan bisa dibilang Semarang adalah kota berpenduduk Cina terbesar di Indonesia. Kuil Tay Kak

Sie (Gang Lombok) yang bercat merah menyala sangat menarik untuk dikunjungi. Kuil yang dibangun pada sekitar 1772 ini berada di gang kecil sepanjang sungai di Jalan Pekojan. Pasar Cina yang dibuka pada 07.00-16.00 wib juga dikenal dengan Pasar Gang Baru, merupakan paduan unik pasar tradisional pribumi dengan Tionghoa. Kuil Tiongkok lainnya adalah Gedung Batu (Kuil Sam Po Kong). Kuil termasyhur ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Didirikan untuk mengenang Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari Dinasti Ming yang berjasa dalam penyebaran agama dan ilmu kemasyarakatan. Ruang utama kompleks kuil ada di dalam semacam gua yang terbuat dari batu, di dalamnya terdapat patung Sam Po Kong yang banyak dikunjungi peziarah baik kaum etnis Cina maupun muslim. Masih banyak lagi bangunan tua bersejarah dan tempat-tempat menarik lain di kota Semarang yang pantas dikunjungi. Semarang memang sangat menarik untuk ditelusuri. Selain wisata kota dan bangunan bersejarah, kota Semarang juga memiliki sejumlah lokasi wisata kuliner yang tak bisa terlewatkan begitu saja. Seperti Pasar Semawis di Pecinan yang menyajikan aneka masakan khas kota yang terkenal dengan Lumpia dan Bandeng Prestonya ini. Deretan warung kaki lima siap memanjakan lidah para wisatawan yang ingin bersantap masakan khas kota Semarang. Belum lagi restoran legendaris, Toko Oen yang menyajikan aneka penganan ala Eropa tempo dulu. Tertarik berwisata ke Kota Semarang? ] Endang

Suasana di Gang Lombok.

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK SELEBRITI

enyanyi Indah Dewi Pertiwi selalu berusaha membuat kejutan dalam setiap video klipnya. Setelah tampil enerjik dalam video klip lagu 'Hipnotis', kini penyanyi berambut panjang ini ingin kembali membuat kejutan dalam single terbarunya. Sejak akhir Januari lalu, penyanyi yang pernah berduet dengan Sandhy Sandhoro itu berada di New York untuk latihan tari modern. Artis yang dikenal dengan sebutan IDP ini menggandeng koreografer asal Amerika Serikat, Luam Keflezgy, dalam lagu berjudul 'Gerakan Badanmu'. Sosok Keflezghy tidaklah asing dalam dunia koreografi lantaran pernah kerjasama dengan penyanyi top Amerika semisal Rihanna, Kanye West, Ciara, dan Nelly Furtado. IDP berlatih ke Amerika bukan karena penari di Indonesia tidak bagus. Melainkan, ingin menambah pengalaman serta memperkaya gerakan tari. IDP sendiri tak begitu asing dengan gerakan-gerakan tari lantaran belajar di United Dance Works (UDW). "Kita latihan sebanyak tujuh kali pertemuan, pertemuan pertama dan kedua, saya berlatih enam jam. Pertemuan berikutnya hanya tiga jam, " ucap IDP saat ditemui di Hotel Grand Kemang, Kemang, Jakarta Selatan, akhir Februari 2011 lalu. Dalam penggarapan single tersebut, penyanyi asal Bogor, Jawa Barat ini juga sekaligus menggelar audisi pencarian bakat anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan dan minat di dunia tari bertajuk 'Hipnotis Flexi Dance Terror'. Pagelaran ini untuk membentuk group dance pribadi dan mendukung aksi panggungnya. ''Aku juga ingin berbagi ilmu dan pengalaman bersama para peserta. Karena aku sendiri masih awal belajar ngedance ya," ungkap IDP. ] Adang Sumarna

Indah Dewi Pertiwi

Berlatih Hingga ke Amerika 82

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011

TOPIK SELEBRITI

Film Hollywood Tak Lagi Beredar di Indonesia?

asyarakat pencinta film-film asing, khususnya Hollywood, terpaksa tidak dapat lagi menikmati aksi-aksi keren dari para aktor-aktris Hollywood kesayangannya lagi dikarenakan produsen film Hollywood menghentikan peredaran filmnya ke Indonesia mulai 17 Februari 2011. Keputusan itu diambil karena mereka tidak setuju dengan bea masuk retribusi yang ditetapkan pemerintah di awal tahun. Sehingga, banyak yang khawatir, masyarakat tidak akan bisa lagi menonton film bermutu, bioskop gulung tikar, dan pada gilirannya memukul industri film nasional. Dua tokoh yang berkecimpung di dunia perfilman nasional pun angkat bicara, yakni actor kawakan Deddy Mizwar dan sutradara film Hanung Bramantyo. Menurut Deddy, meski sudah diblok pihak produsen/eksportir film Amerika, Motion Picture Association of America (MPAA), bukan berarti masyarakat tidak akan bisa lagi menyaksikan film-film berkualitas. “Bioskop tidak akan mati. Masyarakat tenang saja karena masih ada film impor lainnya yang tak kalah bagus,” katanya seperti dikutip dari Vivanews.com.

Aktor kelahiran 5 Maret 1955 ini menegaskan, film-film impor di Indonesia tidak hanya bergantung pada MPAA saja. Masih ada film-film lain dari Eropa atau Hollywood lain yang masih bisa disaksikan di bioskop, katanya. “Yang kita cari film impor yang Deddy Mizwar bagus dan bermutu. Kita tidak anti film impor. Masih ada film-film Hollywood lain, juga film Eropa atau Asia,” ujarnya. Yang dimaksud Deddy dengan ‘film Hollywood lain’ adalah film-film Hollywood yang berkategori independen, di luar MPAA. Dia mencontohkan satu diantaranya adalah film ‘The King’s Speech’. Sementara itu, sutradara muda Hanung menyatakan kekhawatirannya jika tak ada film impor maka bioskop-bioskop lokal tak mempunyai pendapatan yang akhirnya berimbas pada penutupan. Meskipun demikian, suami dari aktris Zaskia Mecha ini bisa memahami sebagian pihak yang melihat penarikan tersebut dapat berdampak positif bagi industri perfilman tanah air. Namun, ada satu hal yang ditekankannya, yakni mengenai kualitas. Menurutnya, beberapa film berkualitas di Indonesia tidak banyak muncul dalam waktu berdekatan. “Sebenarnya bisa saja (positif), tapi persoalannya, siap tidak Indonesia membuat karya dengan kualitas seperti Hollywood?” tanyanya. Sejauh ini, menurut Hanung, film-film berkualitas seperti Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi, hanya muncul satu tahun sekali. “Persoalannya adalah kita belum mempunyai infrastruktur sebaik mereka,” tandas Hanung. ] Endang

Hanung Bramantyo

Majalah TOPIK | Edisi 02 | Tahun V | Februari-Maret 2011