Majalah Topik Edisi 03 Tahun V Maret 2011 by Majalah Topik

MAJALAH TOPIK - Edisi 03 - Tahun V - Maret-April 2011

FOKUS PEMERATAAN PEMBANGUNAN HINGGA PELOSOK DESA

DARI REDAKSI

Mimpi Buruk

impi Diko dan Tama ingin membeli tanah di Bogor seluas 3.000 meter kandas sudah. Sebab, uang yang ada di rekening Tama sebesar Rp 125 juta dan rekening Diko Rp 40 juta untuk membeli tanah tersebut akan disita oleh negara. Lebih dari itu, mimpi indah mereka berubah total menjadi mimpi buruk, lantaran keduanya juga masuk dalam daftar tersangka. Mirisnya lagi, keponakan Tama dan Diko, bernama Rinald ikut merasakan mimpi buruk tersebut gara-gara petugas BNN yang bekerja sama dengan PPATK menemukan uang sebesar Rp 185 juta di rekeningnya. Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Iskandar Zulkarnain Mirza Surya Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Terseretnya kedua kakak beradik beserta seorang keponakannya itu berujung pangkal dari terungkapnya bisnis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Nusakambangan. Ketiganya memang bukan warga binaan atau pegawai Lapas Nusakambangan. Tama dan Diko tak lain adalah anak kandung Marwan Adli, Kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan. Sementara Rinald tak lain adalah cucunya Marwan. Apa hubungannya penyitaan uang di masing-masing rekening mereka dengan kasus narkoba di LP Nusakambangan? Semua itu bermula dari penangkapan Hartoni, salah satu napi di Nusakambangan oleh Polres Cilacap, pada Februari 2011. Saat itu, kepolisian melalui Polda Jawa Tengah merilis bahwa Hartoni ditangkap karena kepemilikan narkoba golongan I, sabu-sabu seberat 380 gram. Kemudian BNN bekerja sama dengan kepolisian kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan mengusut aliran dana dari Hartoni. Setelah penyelidikan, kepolisian dan BNN yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana ke rekening Diko, Tama, dan Rinald. Aliran ini terjadi Januari lalu. Semula Marwan membantah telah menerima setoran bisnis narkoba yang dilakukan Hartoni. Namun, temuan aliran dana ke rekening Diko, Tama, dan Rinald, akhirnya mematahkan bantahan Marwan. “Waktu saya tangkap, dia (Marwan) ngaku tidak terima (setoran). Tapi, kita dapati dia pakai rekening anak dan cucunya. Apa itu bukan si Raja Tega? Bayangkan, orang yang dia sayangi, justru dimanfaatkan,” kata Benny J Mamoto, Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberantasan BNN. Tak pelak, Marwan pun ditangkap aparat kepolisian. Usut punya usut, ternyata ada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus bisnis narkoba di Lapas Nusakambangan. Kesembilan orang itu adalah Kalapas Marwan Adli, warga binaan Lapas Narkotika yang diduga memberikan uang kepada Marwan bernama Hartoni, Kepala Pengamanan Lapas Iwan Syaefuddin, Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono, dua perempuan kurir Hartoni yakni M dan R, dua anak kandung Marwan Diko dan Tama serta satu orang cucu Marwan bernama Rinald. Semuanya kini diamankan di kantor BNN, Jakarta. Seiring mencuatnya kasus ini ke permukaan, kritikan keras tak dapat dihindari yang datangnya dari anggota dewan di Senayan. Hingga munculnya desakan agar Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menindak secara tegas ketiga pejabat Lapas Nusakambangan, Marwan, Iwan, dan Fob, sesuai kesalahan yang dilakukannya merujuk pada ketentuan Undang Undang Narkotika. Artinya, mereka tidak hanya dipecat dari PNS, tapi juga dihukum pidana. Belakangan, kritikan pedas juga disasarkan kepada Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono. Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, bahkan meminta Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar segera mencopot jabatan Untung sebagai Dirjen Pemasyarakatan. “Patrialis harus pertimbangkan mencopot Untung,” ujar Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2011. Pasalnya, menurut Tjatur, Untung Sugiono harus ikut bertanggung jawab atas ketidakdisiplinan jajarannya di Lapas Nusakambangan, yang ikut ‘bermain’ dalam bisnis haram tersebut. Memang, terlepas dari kesalahan yang dilakukan Marwan, Iwan, dan Fob, perkara ini harus dilihat secara bijak dan proporsional. Bisa jadi Untung Sugiono sudah berulang-ulang mewanti-wanti jajaran lapas/rutan agar tidak terperdaya oleh warga binaannya. Karena, siapa pun yang menduduki kursi Dirjen Pemasyarakatan, tidak bisa dijamin jajarannya di lapas/rutan tidak mengulangi kasus serupa. Jika kemudian terulang kembali pada pimpinan Dirjen Pas yang berbeda, apakah konsekuensinya ia juga harus dicopot dari jabatannya? Jika demikian, siapa yang mau menduduki kursi Dirjen Pas. ]

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

34 H Murman Effendi, SH. MH:

Siap Membesarkan Partai Demokrat di Bengkulu 45

COVER STORY

Asosiasi Bupati Bahas Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah

Kemajuan pembangunan di suatu daerah memang membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi cemerlang. Namun, secerdas apapun pemimpin tersebut jika dalam menjalankan roda pemerintahan tetapi kebijakannya tidak pro rakyat, tentu akan menemui banyak sandungan.

BNI dan BRI Kucurkan Kredit Rp 4,02 Triliun kepada PT KAI

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Dekranas: Kerajinan Indonesia Harus Berdaya Saing 58 100 Tahun Hari Perempuan Internasional

Peran Perempuan Indonesia Dalam Demokrasi 64

Program Rumah Murah untuk Masyarakat

Sugiyanto, SH MH

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Dalam Keberagamaan, Indonesia Punya Aturan

Kebab Turki Khas Timur Tengah Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA

Kongkalikong Bisnis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Terbongkarnya kasus Marwan Adli yang terlibat dalam bisnis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Nusakambangan semakin menguatkan dugaan publik bahwa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya aman dari pasokan barang haram tersebut. foto: istimewa/dok. majalah topik

arier Marwan Adli sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Khusus Narkotika Nusakambangan bakal menemui banyak kendala. Marwan terancam hukuman seumur hidup, dalam upayanya mengumpulkan dan menampung uang hasil bisnis narkoba napi di rekening anak dan cucunya. Pasal penyalahgunaan narkotika dan pencucian uang bakal dijeratkan kepadanya. â&#x20AC;&#x153;Ancaman hukuman maksimal seumur hidup," ujar Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumirat Dwiyanto, Jumat, 11 Maret 2011. Atasan Sumirat, Benny J Mamoto, yang merupakan Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberantasan BNN pun mengungkapkan keperihatinannya atas yang dilakukan Marwan Adli. Bahkan, Benny menjuluki Marwan si Raja Tega. "Waktu saya tangkap, dia (Marwan) ngaku tidak terima (setoran). Tapi, kita dapati dia pakai rekening anak dan cucunya. Apa itu bukan si Raja Tega? Bayangkan, orang yang dia sayangi, justru dimanfaatkan," lontar Benny. Dengan pengakuan ini, Benny berharap semoga nasib anak dan cucunya yang telah diamankan BNN dapat tertolong. "Bayangkan jika dia (Marwan) tidak mengaku dan melimpahkan kesalahan ke anak dan cucunya, kasihan nasib mereka," kata Benny. Marwan sendiri saat ini sudah diamankan di kantor BNN, Jakarta. Selain membawa Marwan dari Nusakambangan, petugas BNN juga mengangkut dua anak kandungnya, seorang cucunya, serta empat orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Selang berapa hari, mereka diamankan di kantor BNN, Sumirat, pada Selasa, 15 Maret, menjelaskan bahwa dari hasil pengembangan penyidikan, sudah ada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Lapas Nusakambangan. Kesembilan orang itu adalah Kalapas Marwan Adli, warga binaan Lapas Narkotika yang diduga memberikan uang kepada Marwan bernama Hartoni, Kepala Pengamanan

Marwan Adli (kiri) bersama Menkumham Patrialis Akbar (kanan).

Lapas Iwan Syaefuddin, Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono, dua perempuan kurir Hartoni yakni M dan R, dua anak kandung Marwan Diko dan Tama serta satu orang cucu Marwan bernama Rinald. Menurut pengacara Marwan, Turaji, di dalam rekening cucu, Rinald, ditemukan uang sekitar Rp.185 juta. Sedangkan pada anak kandung Marwan, Tama, ditemukan uang sekitar Rp.125 juta dan pada rekening Diko ditemukan uang sekitar Rp.40 juta. Uang pada rekening Diko dan Tama menurut Turaji dimaksudkan untuk membeli tanah di Bogor seluas 3000 meter, yang merupakan pesanan dari Hartoni. Sedangkan uang Rp 185 juta di rekening Rinald, hingga kini masih didalami.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Patut disayangkan, memang, pejabat seperti Marwan, Iwan, dan Fob yang sejatinya membimbing warga binaannya, mengawasi serta mencegah masuk narkotika ke dalam lapas yang dipimpinnya itu. Lebih dari itu, para pejabat itu dipastikan sudah mengetahui bahaya penggunaan narkotika serta ancaman hukuman kepada pelakunya. Seperti diketahui, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan

TOPIK UTAMA

foto: istimewa/dok. majalah topik

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anakanak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, me-

Pintu gerbang LP Nusa Kambangan.

lainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Seiring munculnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga tak lain untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam undang undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undang undang ini dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara

20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selanjutnya, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam undang undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lalu, ‘penghargaan’ seperti apa yang pantas diberikan kepada pejabat seperti Marwan, Iwan, dan Fob? “Saya kira pejabat yang terlibat dalam kasus seperti itu, tidak ada lagi kompromi, harus ada suatu tindakan tegas seperti pemecatan sehingga kemudian harus ada efek jera dalam memberikan sanksi secara maksimal. Dalam Undang Undang Bisnis Psikotropika, Undang Undang Narkoba jelas hukuman maksimalnya itu hukuman mati,” kata anggota Komisi III DPR, Syarifudin Suding kepada TOPIK. Politisi dari Partai Hanura mengungkapkan, dengan terungkapnya kasus yang terjadi di LP Nusakambangan, sudah merupakan bukti konkrit yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa memang banyak petugas lapas yang bermain atau bekerjasama dengan jaringan-jaringan narkotika yang ada di lapas. Di sini tentu dibutuhkan ketegasan sekaligus terobosan jitu dari Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, untuk ‘menambal’= lubang-lubang peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. ] Syarif/Gaus

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA

AKBP K. Lubis, S.Sos, SH, MH KA Unit I Subdit II Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

“Siapapun Pelakunya, Pasti Kami Tindak” Kasus tertangkapnya drummer grup musik Padi Surendro Prasetyo alias Yoyo oleh petugas Direktorat Narkotika Badan Reserse Kriminal di Apartemen Sudirman Park, Jakarta, Minggu, 27 Februari 2011, dini hari, cukup mengejutkan masyarakat. Lebih-lebih mantan isterinya, Rosa, dan keluarga Yoyok sendiri. Mereka tak menyangka Yoyok telah menggunakan narkoba selama sepuluh tahun, walau sempat berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut.

elang tak berapa lama, di bulan Maret menyusul penyanyi lawas Iyut Bing Slamet dan personil grup musik Kangen Band juga diduga ‘berteman’ narkoba. Dodhy, Andika, Tama, Iim, Bebe, dan Izzy ditangkap petugas di basecamp Kangen Band di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Jumat, 11 Maret 2011 malam. Petugas menemukan 400 gram ganja di basecamp Kangen Band. Mereka pun langsung digiring ke Gedung BNN oleh Unit II Direktorat IV Narkotika Mabes Polri. Lebih mengejutkan lagi, ketika publik mendengar kabar tertangkapnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Marwan Adli, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Iwan Syaefuddin, dan Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono, pada Selasa, 8 Maret 2011. Badan Narkotika Nasional menduga pejabat tersebut menerima setoran hasil penjualan narkoba di lembaga pemasyarakatan yang dia pimpin. Terbongkarnya keterlibatan ketiga petugas lapas ini hasil pengembangan penyelidikan atas tertangkapnya Hartoni, salah satu napi di Nusakambangan oleh Polres Cilacap, pada Februari 2011. Saat itu, kepolisian melalui Polda Jawa Tengah

merilis bahwa Hartoni ditangkap karena kepemilikan narkoba golongan I, sabu sabu seberat 380 gram. Setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian dan BNN yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana ke rekening Marwan. Aliran ini terjadi Januari lalu. Belakangan, Marwan pun mengakui menerima aliran dana bisnis narkoba dari Hartoni. Sungguh, masyarakat tercengang seiring terkuaknya kongkalikong bisnis narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, sekelas Nusa Kambangan. Bagaimana tidak, karena pimpinan lapas di sana ternyata ikut ‘bermain’ di dalam bisnis barang haram tersebut. Dirjen Pemasyarakan Kementerian Hukum dan HAM, Untung Sugiono, konon juga sudah mengantongi nama-nama petugas lain yang diduga ikut terlibat dalam bisnis narkoba di LP Nusa Kambangan. Pertanyaannya, mengapa seorang petugas yang seharusnya membina warga binaannya, justru ikut bahkan hanyut dalam peredaran narkoba di lembaga yang dipimpinnya. “Hal itu memang sulit kita prediksi. Kita selama ini menganggap bahwa

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

mereka yang sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan, berarti sudah masuk ke tahap pembinaan. Setelah dibina diharapkan mereka akan sadar terhadap segala kesalahan yang telah dilakukannya. Tapi kita lihat kenyataannya?” lontar AKBP K. Lubis, S.Sos, SH, MH, Kepala Unit I Subdit II Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kepada Syarifudin dan Mirza dari Majalah TOPIK. Apa saja komentar AKBP K Lubis, berikut petikan wawancaranya: Hingga Maret 2011 ada tiga artis tertangkap karena diduga terlibat dalam kasus narkoba, seperti Yoyo, Iyut Bing Slamet, dan dua personil Kangen Band. Ada anggapan sekarang aparat mengembangkan target operandi (TO) ke kalangan artis? Kita tidak ada ingin memfokuskan pada satu komunitas saja. Kita pada prinsip, siapapun pelakunya, apakah itu pemakai, menjual belikan narkoba, menyimpan dan seterusnya, yang pasti kita tindak. Jadi tidak ada istilah sekarang kita sedang men-TO-kan artis, tidak seperti itu. Meskipun penangkapan Iyut dan

TOPIK UTAMA personil Kangen Band, waktunya tak berselang lama setelah penangkapan drummer Padi, Yoyo? Jadi sebelum Yoyo ditangkap, kita sudah ‘mengantongi’ nama-nama para pemakai narkoba. Jadi tidak mengarah kepada satu komunitas tertentu. Informasi itu kita terima secara umum. Nah, mungkin saat ini tiga orang artis ini yang tertangkap. Karena jajaran di sini (tindak pidana narkoba) juga banyak menangkap dari kalangan lain. Ada yang ditangkap bandarnya, pemakai, dan sebagainya. Apakah ada perbedaan ancaman hukuman bagi pengguna atau pengedar ganja dengan sabu-sabu atau putaw? Itu semua ditentukan oleh undang undang yang mengaturnya. Misalkan dulu sebelum ada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, shabu itu masuk ketegori golongan II. Sekarang, dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, shabu itu masuk kategori golongan I. Jadi, apakah pelakunya itu mengkonsumsi ganja, sabu-sabu, atau ekstasi, heroin dan sejenisnya masuk dalam kategori golongan I. Ancamannya? Tergantung dari situasinya, apakah dia pengedar atau hanya sebagai pengguna narkoba saja. Jika dia hanya memakai untuk dirinya sendirinya ancaman hukumannya maksimal empat tahun. Jika dia pengedar lebih berat lagi.

Apakah pemasok untuk kalangan artis yang diduga ikut ‘bermain’ dengan narkoba sudah teridentifikasi? Sekarang masih dicari. Tentu nanti sebelum dia tertangkap, tentu kita tidak buka (blow up) dulu ke luar. Tapi sekarang kita sudah ‘mengantongi’ data-datanya dari mereka yang sudah tertangkap. Kepada mereka yang sudah tertangkap kita tanya, dia mendapatkan barang itu dari mana, bagaimana mendapatkannya, dan berapa harga barang yang dibeli itu. Nanti setelah Bandar-bandarnya sudah tertangkap baru kita ketahui siapa dia sebenarnya. Bagaimana jaringan dia dan sebagainya. Apakah mereka yang sudah ditangkap kemudian diamankan ditahanan, apakah bisa dijamin mereka tidak akan mendapatkannya lagi di sel tahanan? Kalau jaminan memang tidak ada. Jadi menurut saya, tergantung manusianya sendiri. Dia mau sembuh tidak dari ketergantungan narkoba. Katakanlah misalnya dia ketangkap, okelah

ketika dia dalam proses penyidikan di sini, dia tidak mendapatkan pasokan, tapi kelak pada suatu waktu dia mendapat kesempatan mendapatkan barang haram tersebut, kita kan tidak bisa menjamin. Jadi tergantung dari manusianya. Jika dia masih mau mengkonsumsi, akan terus menerus menggunakan barang haram tersebut. Tidak ada jaminan setelah dia dihukum lalu terbebas dari barang itu. Jika dia ada kemauan kuat berhenti menggunakan barang itu, banyak juga kok yang akhirnya terbebas dari barang-barang haram itu. Ini kan sugesti sebenarnya. Jadi ketika berhenti menggunakan barang itu, lalu ada sugesti ingin mencoba lagi barang-barang haram tersebut. Habis berobat, katakanlah dia sehat, maka dia akan kembali memakai arang haram tersebut. Kewenangan Unit I Subdit II Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ketika mengendus adanya peredaran narkoba? Pada dasarnya kita melakukan proses penyidikan. Setelah orang itu tertangkap kemudian kita lanjutkan ke proses penyidikannya, katakanlah kesimpulannya di situ kita siapkan berkasnya kemudian kita limpahkan ke jaksa penuntut umum lalu disidangkan. Nah kita lihat keputusan hakim bagaimana. Jika nanti kata hakim terdakwa perlu direhabilitasi, saya kira dia perlu dirawat. Ya tentu nanti keluarganya akan mengurus anaknya itu. Tapi sekarang terungkap pula bisnis narkoba itu dilakukan di Lembaga foto: istimewa/dok. majalah topik

Apakah banyak sedikitnya barang

bukti bisa menentukan ancaman hukuman tersebut? Kalau barang bukti tidak menentukan ringan tidaknya ancaman hukuman. Paling nanti menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Tapi sekarang ini kita mengikuti pada aturan jenis narkobanya. Misalnya dia tertangkap menggunakan narkoba kategori I, nah kita lihat status dia, apakah dia pengedar atau hanya pemakai.

Mantan Drummer Padi, Surendro Prasetyo (Yoyo).

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA

Ada kerjasama penangkapan Kalapas Nusa Kambangan? Tentu begini, penangkapannya dilakukan oleh Polres di Cilacap, Jawa Tengah yang mengungkap 380 sekian gram sabu-sabu. BNN hanya mengembangkan asetnya. Aset dari bandar-bandarnya. Artinya tetap ada koordinasi? Kalau koordinasi jelas, sama semua. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk melakukan pemberantasan pelaku serta pemakai narkoba. Kerjasamanya seperti itu. Kita sama-sama melakukan penyidikan. Kalau dulu BNN belum bisa menyi-dik, baru diberi kewenangan melakukan pencegahan.

Bersama Tim buser Bareskrim Polri.

akan efektif. Orang berlomba-lomba mencari kecanggihan. Tapi kan mereka tidak boleh mencari lagi (narkoba), kemudian diakali bagaimana caranya bisa mendapatkan barang-barang itu. Ada pendapat mengatakan, mudah saja mendeteksi ada tidaknya peredaran narkoba di dalam lapas. Jika lapas itu dalam keadaan tenangtenang saja berarti barang itu lancarlancar saja masuk ke rutan atau lapas. Tapi jika penghuni rutan/lapas itu gundah, berarti pasokannya lagi kurang lancar? itu mungkin hanya anekdot saja. Tapi yang jelas menurut saya begini kalau

foto: istimewa/dok. majalah topik

Pemerintah mengusulkan di lapaslapas seperti Nusa Kambangan dipasang alat pendeteksi sarana komunikasi serta jammer. Apa Anda melihat efektif penggunaan alat-alat pendeteksi canggih ini? Mungkin untuk sementara waktu

foto: syarif/dok. majalah topik

Pemasyarakatan, salah satunya Lapas Nusa Kambangan? Hal itu memang sulit kita prediksi. Kita selama ini menganggap bahwa para mereka yang sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan, apakah di Nusa Kambangan dan sebagainya, berarti kan sudah masuk ke tahap pembinaan. Setelah dibina diharapkan mereka akan sadar terhadap segala kesalahan yang telah dilakukannya. Tapi kita lihat kenyataannya?

Ratna Fairuz Albar (Iyut Bing Slamet)

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

masalah peredaran narkoba, sebetulnya kita tidak sulit mendeteksinya, karena bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya sekarang di salah satu diskotik. Katakanlah musiknya bukan music house, sekarang jika pengunjungnya diberi alkohol cocok tidak menurut Anda. Karena itu, cocoknya pengunjungnya itu diberikan narkoba, misalnya jenis ekstasi. Jika tidak, bagaimana pengunjungnya itu kuat mendengarkan music house-nya itu begitu hingar-bingar. Bisa dijelaskan unit-unit yang ada di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini? Khusus untuk Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di sini ada lima Subdit. Subdit I membidangi Narkotika. Subdit II membidangi Psikotropika. Subdit III Obat-obat Terlarang, termasuk jamu dan sebagainya. Subdit IV Prekusor, yaitu bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat narkoba. Subdit V adalah Penyelamatan Aset. Maksudnya aset ini, katakanlah ada penangkapan kasus sindikat yang besar. Dari rangkaian sindikat itu, mereka sudah bisa membuat narkoba, jaringannya luas dan sebagainya, ada juga bagian penyimpanan keuangannya, di situlah nanti aparat mencari aset-aset yang didapatkan dari jaringan narkoba ini. Apakah Anda melihat personil dan prasarana pendukungnya sudah memadai dibandingkan tugas kerja yang harus diembannya?

TOPIK UTAMA foto: istimewa/dok. majalah topik

Saya kira, jika dilihat dari personilnya sudah cukup lumayan. Begitu pula dengan peralatannya sudah memadai. Di sini juga ada lima subdit yang mencakup bidang kerjanya masing-masing. Informasi tentang indikasi adanya peredaran narkoba lebih banyak dari luar atau petugas sendiri yang memantau di lapangan? Semua informasi kita manfaatkan. Ada informasi dari masyarakat akan kita tampung. Selain itu, kita juga menggunakan kecanggihan teknologi yang kita miliki untuk mendeteksi tentang adanya peredaran narkoba. Semua informasi itu kita himpun lalu kita melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penindakan atau penangkapan dan sebagainya. Modus penyelundupan narkoba sekarang berubah-ubah, ada yang disembunyikan di dalam perut ibuibu yang pura-pura hamil, di hak sepatu, dan sebagainya? Memang, pelakunya terus mempelajari bagaimana mengamankan barang selundupannya itu. Katanlah, dulu, pelakunya membawa narkoba dengan menggunakan tas koper, lama-lama ketangkap dan ketahuan modusnya, maka dia ubah lagi. Katakanlah, sekarang dengan cara ditelan (untuk narkoba yang dimasukkan ke dalam kapsul). Nah, ketika modusnya terungkap, maka dia cari akal lagi, misalkan sekarang narkoba itu dimasukkan ke dalam spare part mobil. Mereka memasukkan narkoba itu ke dalam gardan-gardan kendaraan. Jadi mereka tidak akan berhenti dengan polapola mereka dengan cara yang biasa. Mungkin untuk di bandara kelas internasional pendeteksian penyelundupan narkoba dilengkapi alat canggih. Tapi barang-barang itu bisa diselundupkan dari wilayahwilayah yang menurut mereka pengawasannya tidak begitu ketat? Sistem memasukkan narkoba banyak cara dilakukan mereka, bisa dari laut dan udara. Katakanlah peralatan di bandara sudah canggih, ada alat pendeteksi narkoba, nyatanya sekarang masih banyak yang lolos. Jadi, tidak ada jaminan dengan adanya alat canggih itu, barang itu tidak bisa lolos. Banyak cara pelakunya untuk meloloskan narkoba. Efektifitas kerja sama antara

Vokalis Kangen Band, Andika.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Direktorat Bea Cukai seperti apa? Tentu, kami bekerjasama dengan Bea Cukai dan Imigrasi. Semuanya saling berkesinambungan. Tapi yang mengetahui hal ini tentunya pihak Bea Cukai karena mereka yang menguasai pelabuhanpelabuhan dan bandara. Tapi kita lihat saja masih banyak peredaran narkoba di Indonesia, berarti masih bisa lolos. Baru-baru ini aparat keamanan membongkar penyelundupan narkoba yang pelakunya berkewarganegaraan Iran. Selain Iran, dari negara mana saja pelaku lainnya yang sudah diamankan petugas? Sebelum Iran, sempat Afrika, Nigeria dan sebagainya. Tetapi sekarang ini pelakunya dari Iran sudah banyak yang tertangkap. Kadang-kadang mereka memasukkan ke Indonesia barangnya bukan yang sudah jadi. Kadang-kadang masih berbentuk cair yang nantinya di sini bisa diolah lagi menjadi narkoba. Anda bisa menjamin anggota Anda tidak ‘bermain’ dalam narkoba? Kita semua sama saja, karena amanat undang undang tidak membeda-

bedakan. Karena dalam undang undang mengatakan: “Barang siapa….,” jadi jika polisi yang menggunakan narkoba, kita tangkap juga. Kita bahkan pernah menangkap satu tim polisi di Depok. Dalam penangkapan itu kita temukan satu gram sabu-sabu. Bagi petugas yang paling berat pelanggarannya, ancaman hukumannya paling berat sepuluh tahun. Jadi, jika ada polisi yang coba-coba menggunakan narkoba, kemudian tertangkap akan kita proses secara hukum. Kita tidak ada pilih kasih, siapa saja yang menggunakan narkoba akan kita tangkap. Pokoknya “..barang siapa..”, tanpa kecuali. Pertimbangan apakah pelakunya ditahan di tahanan Bareskrim Polri, seperti yang dilakukan terhadap Yoyo? Dalam proses penyidikan, para tersangka ini kita tahan di sini, di tahanan Bareskrim Polri. Nanti jika perkara dia sudah lengkap, kita limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nanti, jika sudah divonis pengadilan, baru dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Tahanan Bareskrim Polri ini juga merupakan tahanan negara, selama dalam proses penyidikan. Setelah diproses di pengadilan, baru dipindahkan. Jadi, sifatnya hanya tahanan sementara saja. ]

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA foto: istimewa/dok. majalah topik

di lembaga pemasyarakatan maupun Rutan itu dengan leluasanya bermain dalam hal peredaran narkoba. Saya kira memang ini juga tidak terlepas dari mentalitas, tabiat-tabiat hedonis dari para petugas di lembaga pemasyarakatan ini tanpa memahami tentang tugas dan kewenangan yang bersangkutan dalam hal pembinaan, tapi justru terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Ini artinya menguatkan fakta bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau di LP selama ini terjadi kongkalikong antara petugas lapas dengan oknum pengedar narkoba? Saya kira dengan terungkapnya kasus yang terjadi di LP Nusa Kambangan seperti itu sudah merupakan bukti kongkrit yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa memang banyak petugas Lapas yang bermain atau bekerjasama dengan jaringan-jaringan narkotika yang ada di Lapas.

Syarifudin Suding

Anggota Komisi III DPR RI

“Untung Harus Mundur”

erungkapnya keterlibatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Nusa Kambangan Marwan Adli dalam kerja sama dengan para pengedar narkoba khususnya dalam penjara merupakan ‘tamparan’ keras bagi aparat penegak hukum. Wajah hukum Indonesia kembali tercoreng. Kasus-kasus kongkalikong antara petugas lapas dengan para ja-ringan pengedar narkoba sudah merupakan rahasia umum. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, merupakan orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Lemahnya sistem pengawasan di Lapas memberikan andil dan peluang bagi aparatnya untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Sehingga Komisi III bersuara keras agar Untung Sugiyono selaku Dirjen PAS dicopot dari jabatannya. Untuk mengetahui hal ini lebih jauh, Gaus Kaisuku dari TOPIK mewawancarai anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura

Syarifudin Suding. Berikut petikannya: Belum lama ini kita dikejutkan dengan ditangkapnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena terlibat bekerjasama dengan oknum pengedar narkoba di dalam penjara. Hal ini cukup ‘menampar’ wajah penegakan hukum di Tanah Air. Bagaimana komentar Anda? Hal itu membenarkan tudingan-tudingan selama ini bahwa perdagangan narkoba dikendalikan dari dalam Lapas. Sehingga dengan tertangkapnya Kepala Lapas di Nusa Kambangan oleh pihak BNN, itu mengindikasikan semuanya mengandung kebenaran. Sehingga dalam berbagai kesempatan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM selalu kita kritisi tentang lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan, sehingga banyak aparat-aparat atau oknum-oknum aparat

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Apakah benar kalau sekarang kita sudah masuk pada tahap darurat narkoba? Iya, artinya tingkat peredaran narkotika di Indonesia ini memang sunggu sangat memprihatinkan, dan ini adalah merupakan sasaran empuk atau ‘ladang surgawi’ bagi para jaringan narkoba ini untuk melakukan transaksi obat-obat-an terlarang. Karena itu, disamping lemahnya pengawasan, juga, katakanlah, tindakan tegas dari pihak pemerintah dalam mengamputasi jaringan-jaringan narkoba ini memang masih sangat lemah. Anda melihat selama ini kelemahannya ada pada sistem pengawasan? Pertama, di samping bidang pengawasan juga tidak adanya suatu koordinasi antar lembaga terkait dalam hal pembarantasan jaringan-jaringan narkoba ini, di samping pengawasan juga masih sangat lemah dilakukan terhadap aparat-aparat yang ada di tingkat bawah. Kasus-kasus petugas lapas bekerjasama dengan para jaringan narkoba ini kan bukan baru sekarang terjadi tapi sudah sering, sebenarnya langkah apa yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantainya?

TOPIK UTAMA

Untuk kasus ini, bagaimana Anda melihat tanggung jawab moral Untung Sugiyono selaku Dirjen Pemasyarakatan? Oh iya, ketika ada seorang anggotanya yang melakukan suatu penyalahgunaan kewenangan di tingkat bawah, menurut saya kalau memang dia mempunyai jiwa kesatria, merasa bersalah dia harus mundur dalam posisi seperti itu. Apakah dari Komisi III DPR punya rencana untuk memanggil Untung? Karena ini merupakan persoalan yang sangat serius dan sudah menjadi konsumsi publik maka saya kira memang dalam waktu dekat komisi III berencana untuk memanggil Menteri Hukum dan HAM. Komisi III begitu keras meminta Menkumham mencopot Untung dari posisi Dirjen Pemasyarakatan? Ini memang perlu dievaluasi kinerja Dirjen Pemasyarakatan karena baik itu menyangkut masalah terjadinya biaya joki, narapidana yang lari dari rumah

Kalapas Nusa Kambangan, Marwan Adli.

tahanan, peredaran narkoba lalu kemudian berbagai fasilitas yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, saya kira semua itu merupakan catatan-catatan buruk kepemimpinan Pak Untung sebagai Dirjen Pemasyarakatan, dan tentunya ini harus dilakukan evaluasi. Apakah dengan berbagai kasus yang anda sebutkan tadi bisa dikatakan bahwa sebagai seorang dirjen pemasyarakatan Untung dianggap gagal? Saya kira dengan berbagai persoalan seperti perjokian, kaburnya para tahanan dan terakhir kasus Lapas Nusa Kambangan, ini merupakan catatan buruk tentang kegagalan Pak Untung selaku Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Makanya saya katakan perlu dilakukan evaluasi dan pergantian. ]

foto: istimewa/dok. majalah topik

Siapa yang harusnya paling bertanggung jawab dalam kasus seperti ini? Itu tidak dapat terlepas dari tanggung jawab seorang menteri, juga di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

kemudian kanwil. Saat ini memang kita juga sangat memahami bahwa pengawasan yang ada Dirjen Lembaga Pemasyarakatan memang sangat lemah sekali, makanya yang paling bertanggung jawab itu di tingkat dirjen dan saya kira juga menteri juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. Berbagai macam persoalan yang muncul di Departemen Hukum dan HAM, baik itu di lembaga pemasyarakatan, baik itu di imigrasi, ini juga merupakan catatan kinerja Menteri Hukum dan HAM yang memang kurang maksimal.

foto: istimewa/dok. majalah topik

Saya kira yang pertama adalah mereka yang terlibat dalam kasus seperti itu, tidak ada lagi kompromi, harus ada suatu tindakan tegas seperti pemecatan sehingga kemudian harus ada efek jera dalam memberikan sanksi secara maksimal. Karena saya kira dalam Undang Undang Bisnis Psikotropika, Undang Undang Narkoba jelas hukuman maksimalnya itu hukuman mati. Nah, untuk memberikan efek jera apalagi sudah menyangkut penyalahgunaan kewenangan segala macam oleh aparat penegak hukum, orang-orang yang diberikan tanggung jawab justru terlibat dalam kegiatan seperti itu harus diberikan hukuman maksimal atau dipecat dari statusnya sebagai pegawai. Jadi tidak hanya sebatas diberikan sanksi administrasi, lalu kemudian hukumannya juga sangat lemah, ini tidak punya efek jera, itu satu. Yang kedua, memang juga harus ada suatu pola rekrutmen yang betul-betul melalui suatu seleksi yang tepat dalam penempatan dari personel-personel, aparat-aparat di lembaga pemasyarakatan tidak sebatas like or dislike atau faktor kedekatan, tapi perlu ada suatu, katakanlah, uji moralitas rekam jejak. Kalau memang yang bersangkutan terindikasi sering melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran, saya kira jangan diberi ruang untuk menduduki posisi atau jabatan-jabatan strategis di lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti itu. Karena itu sangat rentan dalam penyalahgunaan kewenangan.

Lembaga Permasyarakatan Nusa kambangan.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika TENTUAN PIDANA Pasal 111 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Pasal 112 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Pasal 113 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 114 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal 115 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Pasal 116 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar

dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal 117 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Pasal 118 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 120 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram maka pelaku dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK UTAMA Pasal 121 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. ayat 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 122 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 123 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 125 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar. ayat 2 Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram maka pelaku dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 126 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. ayat 2 Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. ] Ilustrasi

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. ayat 2

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: Teddy/dok. majalah topik

TOPIK EKSKLUSIF

H Pahri Azhari ST:

Fokus Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok Desa Kemajuan pembangunan di suatu daerah memang membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi cemerlang. Namun, secerdas apapun pemimpin tersebut jika dalam menjalankan roda pemerintahan tetapi kebijakannya tidak pro rakyat, tentu akan menemui banyak sandungan.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF

ak ingin dinilai demikian, kebijakan pro rakyat itulah yang kini sedang direalisasikan H Pahri Azhari ST dalam mendongrak pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena itu, bagi Pahri Azhari, pemerataan pembangunan hingga pelosok desa menjadi fokus yang harus dikedepankan dalam mewujudkan visi Muba SMART (Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan). Pahri bahkan menjamin bahwa visi Muba SMART bukan hanya sekadar slogan, namun menjadi harga mati yang harus dicapai. “Kunci utama untuk mencapai Muba SMART adalah pemerataan pembangunan di segala bidang,” jelas Pahri Azhari yang telah menghantarkan Pemerintah Muba meraih peringkat empat untuk kategori penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota pada 2010 dari Wakil Presiden. Memang, masa kepemimpinan Pahri Azhari baru akan berakhir pada 2012, namun atmosfir gelaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Muba yang akan dilangsungkan pada Oktober 2011, sudah mulai terasa. Apakah Pahri Azhari akan maju dalam pencalonan berikutnya? Sambil tersenyum Pahri Azhari menjawab,” Saya akan maju kembali.” Keinginan maju sebagai calon Bupati Muba periode berikutnya, menurut Pahri Azhari, didasarkan oleh dorongan hati nurani untuk menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin terdepan di Indonesia. “Sebagai putera daerah, saya memiliki tanggung jawab untuk berbuat optimal memajukan kabupaten ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, untuk menjadikan Muba lebih baik lagi,” urai Pahri Azhari kepada Iwan Purnama, Dewi Pujiharti dan fotographer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK dalam kesempatan wawancara. Menurut Pahri, lima tahun kepemimpinan dia, merupakan langkah awal untuk optimalisasi target pemerataan pembangunan di Muba. Karena itu, Pahri menegaskan, tahapan ini harus dilanjutkan, agar pembangunan di Muba dapat berkesinambungan serta mencapai tujuan sesuai yang diharapkan masyarakat. Jika rakyat kembali memberikan amanah kepada Pahri, pembangunan Infrastruktur hingga ke desa-desa masih menjadi fokus kepemimpinannya. “Proyek pembangunan yang ada diutamakan yang bersentuhan langsung de-

ngan kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek mercu suar yang hanya menyentuh segelintir orang,” kata Pahri menyakinkan akan janji-janjinya itu bila terpilih kembali sebagai Bupati Musi Banyuasin periode lima tahun ke depan. Berikut petikan wawancaranya. Selama memimpin Kabupaten Musi Banyuasin hingga menjelang masa berakhirnya kepemimpinan, Anda ingin mewujudkan enam program prioritas pembangunan di Muba. Bagaimana realisasinya? Alhamdulillah, program-program itu sudah kita laksanakan, karena itu bagian dari visi misi kita untuk Muba SMART 2012 (Sejahtera-Mandiri-AdilReligius-Terdepan). Sesuai dengan visi misi pemerintah Muba, program lima tahunan yang sudah direalisasikan antara lain dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan,

Pemerintah Muba telah berkomitmen untuk pembebasan biaya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta. Termasuk pembebasan biaya bagi sekolah keagamaan, Akademi Perawat, serta Politeknik Sekayu. dan akuntabel. Salah satu indikator perwujudannya adalah dengan keberhasilan Pemerintah Muba meraih peringkat empat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota pada 2010. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden. Pemerintah Muba juga telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi masyarakat melalui program sekolah dan kuliah gratisnya. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat juga telah terwujud melalui program berobat gratis, khususnya program asuransi kesehatan Muba Semesta. Untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal lainnya. Memfasilitasi pengembangan koperasi, UKM, investasi, serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang didukung dengan iklim usaha yang kondusif. Dari Muba SMART 2012 ( Sejahtera Mandiri - Adil - Religius – Terdepan) ini, mana yang Anda dahulukan, atau dilaksanakan secara berbarengan? Kita melaksanakannya secara berbarengan. Karena satu dengan yang lainnya saling terkait. Artinya memang program ini proses berlangsungnya bersamaan, tinggal nanti kita menilai sejauhmana indikator keberhasilan dari perwujudan Muba SMART 2012. Kita berharap, mudah-mudahan semuanya berhasil. Memang, untuk mewujudkan visi MUBA SMART 2012, mutu sumberdaya manusia merupakan kunci utama. Perwujudan visi tersebut antara lain menggratiskan biaya pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK. Selain itu, pemerintah Muba juga memberikan asuransi kesehatan Muba Semesta bagi seluruh masyarakat. Masyarakat di Muba juga dapat memiliki akses terhadap bantuan hukum gratis dan terfasilitasi dalam mencari keadilan melalui proses bantuan hukum. Terkait ‘Terdepan’, program menasional bahkan go internasional apakah yang telah Anda canangkan? Program nasional Terdepan yang sudah dilaksanakan antara lain, di bidang pendidikan, Pemerintah Muba telah berkomitmen untuk pembebasan biaya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta. Termasuk pembebasan biaya bagi sekolah keagamaan, Akademi Perawat, serta Politeknik Sekayu. Pemerintah Muba juga mem-berikan buku pelajaran, buku referensi/pustaka termasuk buku tulis secara gratis bagi seluruh siswa. Terdapat pula bantuan beasiswa bagi anak pensiunan janda PNS. Pengembangan Pendidikan Inklusif untuk semua termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk meningkatkan mutu guru dan pendidik, terdapat Program Wajib Kuliah (WAKUL) bagi guru, bantuan beasiswa

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF bagi guru honor Non Kependidikan (Akta IV), pelatihan guru di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, maupun luar negeri. Serta bantuan beasiswa guru berprestasi mulai SI hingga S3. Selain itu, Pemerintah Muba juga memberikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat melalui program asuransi kesehatan Muba Semesta. Pemerintah juga menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan dalam proses hukum. Keberhasilan pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan.

Musi Banyuasin banyak memiliki potensi sumber daya alam (SDA), bagaimana Anda memaksimalkan potensi SDA yang ada di Muba? Dengan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa, artinya akan pula memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Musi Banyuasin. Pada 2011, Pemerintah Muba mengalokasikan 65 persen anggarannya untuk pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa, termasuk pembangunan jalan dan penerangan. Dukungan infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam yang ada di Muba. SDA apa yang paling signifikan menyumbang pendapatan daerah Muba? Jika dilihat dari penerimaan APBD, yang terbesar dari minyak dan gas (migas) yang hampir 80 persen, baru kemudian dari sektor yang lain, ada kehutanan, perkebunan, pertanian, pajak dan retribusi lainnya. Potensi migas Muba ini kan bisa habis jika terus menerus dieksplorasi. Langkah-langkah antisipatif yang Anda lakukan,

misalnya menggali potensi dari luar sektor migas? Kita memang telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Contohnya banyak sekali peninggalan jaman Belanda tempo dulu, hampir ratusan sumur-sumur tua peninggalan Belanda itu terbengkalai. Artinya lama kelamaan sumber daya alam migas di sini akan habis. Untuk itu, kita sudah mengantisipasi. Karena dari dulu Muba ini terkenal dengan pertaniannya, terutama padi, kemudian karet. Sementara sawit baru-baru ini dikembangkan. Artinya, kita kembali lagi ke basic awal, yaitu pengembangan pertanian komoditi beras. Salah satu lumbung beras di Muba di Kecamatan Lalan yang berada di dekat daerah perairan pasang surut. Di sana juga sudah kita buka lahan sawah baru. Selain itu, sepanjang Sungai Musi ada sawah lebak yang juga kita kembangkan tanaman padi. Begitu pula dengan karet, yang sudah kita kembangkan lagi ke masyarakat, sehingga menjadi karet rakyat. Hal yang sama kita kembangkan pula pada komoditi sawit di Muba ini, di samping pengembangan sektor lainnya, seperti peternakan, perikanan, industri rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana dengan sektor pariwisata di Muba? Di Muba banyak terdapat sektor pariwisata, umumnya wisata alam. Muba sendiri memang sebagian besar wilayahnya terdapat rawa-rawa, sehingga ada beberapa danau di sini. Salah foto: Teddy/dok. majalah topik

Bagaimana pula pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara kawasan pemukiman, perkantoran, sungai, dan kawasan hijau di Muba? Pengaturan RT/RW di Muba sudah didesain sedemikian rupa. Luas wilayah dan kondisi geografis Muba memberikan alternatif yang luas bagi pengaturan RTRW. Salah satu contoh konkret, kawasan perkantoran terpadu yang terintegrasi antar instansi dalam satu wilayah. Dengan kawasan perkantoran terpadu ini, akan mampu meningkatkan kinerja pegawai. Kawasan pemukiman penduduk juga telah tertata dengan konsep berwawasan lingkungan, dengan memerhatikan aspek kebersihan dan kesehatan. Begitu pula dengan sungai yang selalu terjaga kebersihannya. Sungai termasuk urat nadi masyarakat Muba yang selalu dijaga kelestariannya. Sementara untuk kawasan hijau, meski Muba masih

didominasi lingkungan hijau, pemerintah tetap berupaya memberikan ruang terbuka hijau di seluruh kawasan Muba dengan penanaman pohon di sepanjang jalan serta upaya lainnya.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF foto: istimewa/dok. PemkabMuba

satunya adalah pengembangan objek wisata di Danau Ulak Lia yang terletak di Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu, tepatnya terletak di seberang Kota Sekayu yang berjarak sekitar 2,5 KM, dengan luas sekitar 75 hektar. Di samping danau, ada juga perkebunan, pertanian, ada juga pariwisata olahraga. Karena pariwisata bukan saja dari alam, tapi bisa juga dari sektor lainnya, salah satunya dari sektor olahraga. Kita memiliki sarana olahraga yang lengkap, ada sirkuit, lapangan tenis, sarana pacu kuda, kolam renang, stadion, dan gedung olahraga lainnya. Itu semua kita ciptakan untuk masyarakat Muba, selain kita dirikan pula sekolah-sekolah olahraga, seperti sekolah sepak bola, basket, badminton, terjun payung, balap motor, dan sekolah olahraga lainnya. Di Sea Games 2011 nanti, berapa cabang olahraga yang diikuti dari atlit-atlit Muba? Untuk Sea Games 2011 Muba memang tidak dapat mengirimkan atlitatlitnya, karena ada peraturan mengenai jarak tempuh. Jika terlalu jauh, dikhawatirkan atlitnya akan kecapaian. Tapi kita siap jika provinsi memerlukan sarana olahraga yang ada di Muba. Apa saja indikator kemajuan perekonomian masyarakat di Muba sekarang ini? Jika dilihat dari indikatornya menurunnya angka kemiskinan. Alhamdulillah pada tahun 2007 angka kemiskinan kita 33,72 persen, tahun 2009 menurun menjadi 22,13 persen. Artinya dalam dua tahun kita mengurangi angka kemiskinan 11 persen lebih. Indikator lainnya, pembangunan di Muba dilakukan secara merata. Jadi pembangunan pemerataan di seluruh desa, dusun, gunanya untuk ekonomi kerakyatan. Jadi, kalau kita membangun infrastruktur, membangun sarana prasarana di desa, dusun dan sebagainya, kita akan memberikan kemudahan untuk membawa hasil-hasil bumi yang ada di desa ataupun di dusun. Jadi segala yang sudah kita lakukan ini, saya rasa sudah sesuai dengan track pembangunan, karena kita lihat dari angka kemiskinan di Muba jauh menurunnya, dan pembangunan ini akan kita lanjutkan.

Ya kita harapkan sekecil mungkin. Jika kita lihat dari grafik dua tahun terakhir ini penurunan luar biasa, dan akan kita tekan terus agar angka kemiskinannya semakin kecil.

Menjelang SMART 2012, berapa target penurunan angka kemiskinan di Muba?

Dari jumlah PNS yang ada saat ini apakah rasionya sudah sesuai dibanding dengan tugas kerja yang

Beragam aktivitas H Pahri Azhari ST bersama masyarakat Musi Banyuasin.

ada di instansi pemerintahan di Muba? Jika dilihat dari jumlah PNS memang kita masih kurang, terutama di bidang pendidikan dan medis, baik itu untuk guru, dokter, dan perawat, dan bidan. Karena wilayah Muba yang begitu luas dengan jumlah penduduk hampir 600 ribu jiwa, tetapi mereka banyak juga yang

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF tinggal di daerah terpencil. Karena itu kita masih membutuhkan tenaga-tenaga untuk sektor pendidikan dan medis. Bagaimana dengan kualitas SDM di Muba? Mengenai masalah sumber daya manusia, alhamdulillah di bidang pendidikan, dari anak-anak usia sekolah yang belum sekolah sudah kita sekolahkan, sudah itu guru-gurunya juga kita wajibkan melanjutkan kuliah, sehingga guru-guru di Muba tidak ada yang tidak bergelar sarjana. Jadi yang belum S1 kita sekolahkan. Biayanya dari Pemkab Muba? Ya, biayanya dari Pemkab Muba. Begitu pula dengan PNS lainnya, kita ikutkan pelatihan-pelatihan atau kursus. Ada pula yang ikut diklat, sementara yang ingin melanjutkan studi kita silahkan, yang penting kita buka selebar-lebarnya untuk kemajuan mereka. Karena itu juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang kita laksanakan. Dan kita menginginkan program-program kita ini yang akuntabel dan memang mampu dalam berfikir melalui wawasan yang ada pada dirinya. Sehingga program reformasi birokrasi yang kita bangun yang berwawasan nasional dapat terwujud. Sudah berapa lama Anda menjabat sebagai Bupati Muba? Saya diangkat tadinya Wakil Bupati Muba. Jadi pada Juli 2008 saya diangkat menjadi Bupati Muba. Artinya, sampai tahun 2011 ini, telah memasuki tiga tahun pengabdian saya sebagai Bupati Muba. Kebijakan yang Anda luncurkan untuk mempermudah investor menanamkan investasinya di Muba? Kita membuka seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di Muba, dan kita berikan kemudahan. Memang, masalah rekanan dari investor ini, jika iklim kondusif, keamanan terjamin, mudah-mudahan lebih banyak lagi investor yang masuk, karena di Muba banyak memiliki potensi SDA, seperti migas, batubara, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jadi, kita jaga iklim yang kondusif kemudian kemudahan-kemudahan dalam perizinan karena kita ada juga Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara transparan.

Pada Oktober 2011 nanti, Kabupaten Musi Banyuasin akan melangsungkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih atau atau tidak terpilih kembali sebagai Bupati Muba? Saya berharap terpilih kembali sebagai Bupati Muba untuk periode 20112016. Yang tidak terpilih itu singkirkan dulu (Pak Pahri tersenyum). Memang saya sadar, selaku kepala daerah tidak mungkin bisa menyelesaikan suatu visi misi itu dalam waktu sekejap atau dalam satu periode saja. Waktu itu, program yang berjalan sudah cukup baik. Artinya, mana yang masih kurang kita evaluasi, mana yang bagus kita lanjutkan. Di samping itu, di satu sisi kita ada juga program-program terobosan, sebagai contoh program pendidikan gratis tapi yang berkualitas. Dalam program pen-

Alhamdulillah pada tahun 2007 angka kemiskinan kita 33,72 persen, tahun 2009 menurun menjadi 22,13 persen. Artinya dalam dua tahun kita mengurangi angka kemiskinan 11 persen lebih. didikan gratis ini ada proses belajar mengajar, jadi bukan hanya muridnya yang berkualitas, guru dan program-program pendidikannya pun harus berkualitas. Nah, untuk mendapatkan guru yang berkualitas ini, mereka kita sekolahkan lagi, di samping juga kita berikan sarana prasarana seperti sarana transportasi, rumah, dan insentif lainnya. Sehingga guru itu tugasnya hanya mengajar anak didiknya saja tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dengan adanya fasilitas itu, insya Allah guru itu menjadi fokus dalam mendidik, anak didiknya pun dapat belajar dengan baik. Buktinya sekarang, untuk tingkatan SMA, kita unggul, 100 persen siswanya lulus terus. Selain itu, hampir 90 persen diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi negeri itu seperti UI, UNPAD, UN-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

SRI, UGM, dan sebagainya. Jujur saja, keinginan maju sebagai calon Bupati Muba didasarkan oleh dorongan hati nurani untuk menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin terdepan di Indonesia. Sebagai putera daerah, saya memiliki tanggung jawab untuk berbuat optimal memajukan kabupaten ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, untuk menjadikan Muba lebih baik lagi. Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa merupakan fokus yang harus dikedepankan dalam mewujudkan visi Muba Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan. Hal ini bukan hanya sekadar slogan, namun menjadi â&#x20AC;&#x2DC;harga matiâ&#x20AC;&#x2122; yang harus dicapai. Kunci utama untuk mencapai Muba SMART adalah pemerataan pembangunan di segala bidang. Lima tahun kepemimpinan saya, merupakan langkah awal untuk optimalisasi target pemerataan pembangunan tersebut. Tahapan ini harus dilanjutkan, agar pembangunan di Muba dapat berkesinambungan serta mencapai tujuan sesuai yang diharapkan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur hingga ke desa-desa menjadi fokus kepemimpinan saya, proyek pembangunan yang ada diutamakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek mercu suar yang hanya menyentuh segelintir orang. Dalam gelaran Pemilukada kadang rentan terjadi gesekan antar kandidat, upaya-upaya apa sajakah yang Anda lakukan agar Pemilukada Muba nanti berjalan secara demokratis serta kondusif? Siapapun berhak untuk mencalonkan diri pada Pemilukada mendatang. Namun, hal yang lebih penting adalah meng-utamakan politik yang beretika, santun, dan saling menghormati. Masyarakat dan partisan juga diharapkan mampu bersama-sama menjaga situasi aman dan kondusif, sebab kita semua adalah saudara dan bersama-sama ingin mema-jukan Musi Banyuasin. Dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, insya Allah Pemilukada 2011 akan menghasilkan pemimpin terbaik bagi Muba. Menurut kaca mata Anda, seorang pemimpin itu dilihat keberhasilannya berapa lama memimpin suatu daerah? Bisa kita lihat dari satu periode

TOPIK EKSKLUSIF foto: Teddy/dok. majalah topik

Pemilukada Oktober 2011 nanti? Kalau melihat dukungan masyarakat hingga saat ini alhamdulillah, dan saya melaksanakannya sebagai amanah yang diberikan dari masyarakat. Karena itu, insya Allah segala apa yang diberikan dari masyarakat menjadi amanah bagi saya untuk membangun Muba ke depan lebih baik lagi. Menurut Anda, apa kekurangan dan kelebihan di Muba ini? Saya rasa kekurangan itu pasti ada. Ya, selama perjalanan saya dalam memimpin Muba ini ada beberapa yang perlu dievaluasi, diantaranya masalah pendidikan, kesehatan gratis yang semuanya itu dibebankan kepada APBD. Tapi memang hal itu perlu kita evaluasi, kenapa? Karena yang namanya gratis itu kadang-kadang di bawah ada saja oknum kita yang nakal. Kadang masih minta bayaran, kadang ada kebutuhan yang tidak dibeli. Hal-hal seperti itulah yang harus kita evaluasi. Nanti jika ada oknum yang kedapatan melakukan tidak terpuji itu kita bina, agar tidak mengulanginya lagi.

Suasana wawancara dengan Tim Majalah TOPIK.

kepemimpinannya, bahwa keberhasilan, tolok ukur, atau indikator keberhasilan kepala daerah sudah nampak. Untuk periode berikutnya, tinggal menjalankan program yang sudah bagus tersebut. Ya, mungkin nanti ditambah lagi dengan program yang lain. Jadi, satu periode sudah kelihatan, berhasil atau tidaknya seseorang memimpin daerah tersebut.

yang bagaimana? Ya, kepentingan rakyat yang ada di desa, di dusun, serta di semua wilayah yang ada di Muba. Jadi sasaran kita memang pembangunan itu dilaksanakan secara merata di semua wilayah Muba. Alhamdulillah pada tahun 2011 ini, mungkin satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu dalam APBD Muba, pembangunan sudah merata di seluruh desa.

Gambaran hubungan eksekutif dengan legislatif di Muba, apalagi menjelang Pemilukada Oktober nanti? Kalau di Muba, alhamdulilah, hubungan antara legislatif dengan eksekutif cukup baik, karena kami memba-ngunnya dengan kebersamaan. Lebih dari itu, kami saling transparan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi, visi misi eksekutif dengan legislatif di Muba ini sama. Yang penting, dana APBD ini seluas-luasnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat

Berapa APBD dan PAD Muba saat ini? APBD Muba pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2010 mencapai lebih dari Rp 64 miliar. Dari APBD Rp 2,1 triliun itu, sebesar 65 persen kita pergunakan untuk pembangunan di pedesaan, dan saat ini masih berjalan. Anda kan ingin mencalonkan kembali, kira-kira apa yang memotivasi Anda maju dalam

Ada sanksi yang diberikan? Seorang PNS itu harus bertanggung jawab. Sanksi berat jika dia melakukan yang sangat fatal, ya bisa diberhentikan. Paling tidak kami sudah berikan teguran agar tidak melakukan kesalahan. Jika memang teguran itu tidak dipedulikan, artinya yang bersangkutan tidak bisa dibina, apa boleh buat diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Kriteria seperti apa yang akan mendampingi Anda dalam pencalonan Pemilukada Oktober 2011 nanti? Yang jelas visi misinya harus sama, seiring sejalan. Sehingga kita membangun Muba ini secara bersama-sama, secara serasi. Kalau bahasa Sekayu: serasan sekate artinya seia sekata. Dan yang jelas kita dalam membangun Muba ini benar-benar untuk kepentingan rakyat. Harapan Anda ke depan? Harapan saya untuk masyarakat Muba, marilah kita membangun Muba ini dengan hati yang ikhlas, dengan kejujuran. Mudah-mudahan jika bekerja dengan penuh keikhlasan dan kejujuran hasilnya akan lebih baik lagi. ]

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Rekam Jejak H Pahri Azhari ST

Bukan Sekadar Proyek Mercu Suar

Penampilannya boleh sederhana, tapi tak sesederhana pemikirannya dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Berbekal ilmu yang dimilikinya, H Pahri Azhari-- seorang pengusaha yang juga politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN)--ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk rakyat di Bumi Serasan Sekate ini.

erjalanan karier H Pahri Azhari sebelum menjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin diretas sebagai pengusaha sukses. Berbekal ilmu yang dimilikinya, selain sebagai pengusaha Pahri juga terjun ke dunia politik praktis di bawah bendera Partai Amanat Nasional. Pahri bahkan sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional, sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Bupati Musi Banyu-asin periode 2007-2012 mendampingi Alex Noerdin. Kemudian, setelah Alex Noerdin mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan, Pahri Azhari dilantik sebagai Bupati Musi Banyuasin pada 29 Juli 2008. Dari profesi pengusaha menjadi bupati yang mengemban tugas untuk menyejahterakan rakyat banyak bukanlah hal yang mudah, tapi tidak bagi seorang Pahri. Berbekal kepiawaian suami Hj Lucianty Pahri di dunia politik, ternyata membawanya menuju sukses di kursi birokrat. Menjadi orang nomor satu di Kabupaten Muba, menggantikan Ir H Alex Noerdin yang kini meraih tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pahri mengemban seabrek tugas yang dipercayakan total kepadanya. Melanjutkan programnya bersama Alex Noerdin, sang pelopor pendidikan dan pengobatan gratis, Pahri mampu menjalankan semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan di

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

bawah kepemimpinannya, ia mampu menjalankan semua roda pembangunan di Kabupaten Muba. Semua karena kecerdasan dan kebijakan Pahri yang memang patut untuk diteladani. Lewat kebijakan-kebijakannya, Pahri telah membukti kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sekolah dan berobat gratis programnya bersama Sang Relawan Ungu berjalan dengan sukses. Bahkan bagi yang telah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SLTA diberikan pembekalan pelatihan operator migas yang kelak akan menembus pasar kerja hingga ke luar negeri yang diharapkan membawa generasi muda Muba menuju masa depan yang cemerlang. Keharusan yang ditekankan Pahri kepada investor asing di Kabupaten Muba untuk memprioritaskan tenaga kerja putra daerah menjadikan rakyat Muba semakin tersanjung. Padahal, kondisi keuangan Pemkab Muba di tahun pertama dia dilantik sebagai Bupati Muba menggantikan Alex Noerdin, tidak mencapai target. Semua dikarenakan perekonomian global yang telah membuat perekonomian rakyat Muba terpuruk dengan anjloknya harga karet dan sawit yang merupakan mata pencaharian utama rakyat Muba. Tapi di tengah keterpurukan pendapatan daerah, Pahri tetap mengambil kebijakan bahwa anggaran untuk sekolah dan berobat gratis tidak akan berkurang. Semua untuk rakyat Muba yang sejahtera, sehat dan berkualitas. Artinya, di

foto: istimewa/dok. PemkabMuba

TOPIK EKSKLUSIF

Penghargaan atas Peningkatan Produksi Beras di atas 5% dari Presiden RI.

tengah himpitan ekonomi pun Pahri tetap mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang bermutu. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor Pahri pun memberikan kebijakan lewat Layanan Terpadu Satu Pintu. Hasilnya dalam hitungan bulan jabatannya sebagai Bupati Muba, Pahri pun mendulang penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, pada 31 Oktober 2008. Pahri menjadi cermin bagi bupati dan walikota di Sumsel karena satu-satunya bupati yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu. Piagam Citra Pelayanan Prima pun dianugrahkan oleh Taufik Effendi kepada H Pahri Azhari. Sungguh sosok pemimpin yang luar biasa dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Tanpa seorang Pahri sulit bagi rakyat Muba untuk tumbuh dan berkembang pesat. Apalagi rakyat Muba sangat kehilangan bupati yang dicintainya, Ir H Alex Noerdin, yang melebarkan sayapnya dengan memimpin Bumi Sriwijaya dan meninggalkan Bumi Serasan Sekate. Tepat bagi sang pelopor yang dulu memilih Pahri sebagai pendampingnya untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Muba. Maju, maju dan maju untukmu Muba menjadi tekad Pahri sebagai Bupati Muba. Melihat rakyatnya maju dan sejahtera rakyat yang dipimpinnya merupakan kebahagiaan tanpa bandingan baginya. Tak heran Pahri pun melakukan penyegaran bagi sederet pejabat di lingkungan Muba. Tentu saja bertujuan untuk membawa Muba lebih maju lagi dengan pemimpin yang berkualitas.

Selain itu Ketua Badan Narkotika Daerah (BNK) ini juga menjadikan Muba bebas narkoba sebagai salah satu target kepemimpinannya. Benteng berbasis agama pun dibangun untuk memberikan santapan segar bagi generasi muda di Bumi Serasan Sekate. Tak heran di setiap kunjungan kerjanya, Pahri selalu mengingatkan para orang tua, guru dan segenap masyarakat untuk memusuhi narkoba. Tidak ada keuntungan yang bisa diraih bagi seorang pecandu narkoba selain keterpurukan mental dan masa depan. Narkoba dijadikan Pahri musuh besarnya dalam memimpin Kabupaten Muba. Terlebih lagi masuknya narkoba di Muba sangat mudah terjadi dengan media seperti penghapus yang dianggap biasa bagi seorang anak sekolah. Siapa yang bisa memberantasnya? Bagi Pahri, itu semua tanggung jawab bersama. Tentu saja para orang tua yang harus lebih hati-hati, para guru, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para alim-ulama. Merangkul semua lapisan masyarakat melalui organisasi kepemudaan di Kabupaten Muba pun dilakoni oleh Pahri. Melalui organisasi kepemudaan KNPI, Pahri berharap agar pemuda Muba tidak hanya berkecimpung di organisisinya. Tapi juga berbuat lebih banyak lagi dan bersama-sama membantu dan mendukung program Pemkab Muba untuk menyejahterakan rakyat Muba. Baginya, organisasi kepemudaan merupakan salah satu wajah pemudanya Muba. Bila baik organisasinya maka baik pula wajah pemuda Muba, sebab organisasi merupakan salah satu gambaran bagaimana

pemuda Muba yang sebenarnya. Dengan kemurahan hatinya, Pahri pun bersedia membantu organisasi pemuda di Muba untuk melebarkan sayapnya menjadi organisasi yang profesional, berkualitas dan menjadi panutan. Beberapa penghargaan telah diterima Bupati Musi Banyuasin Ir. Pahri Azhari. Di antaranya: Pamong Award dari FKPP yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Jakarta tanggal 18 Nopember 2008; Piagam Citra Pelayanan Prima dari MenPAN, Taufik Effendi untuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 31 Oktober 2008; Anugerah PIN Emas dari Menteri Agama RI M Maftuh Basyuni, 3 Januari 2009; keberhasilan Pemerintah Muba meraih peringkat empat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota pada 2010 dari Wakil Presiden. Jelang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang dilangsungkan Oktober 2011, Pahri berkeinginan maju kembali sebagai calon Bupati Muba didasarkan oleh dorongan hati nurani untuk menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin terdepan di Indonesia. Bagi Pahri, sebagai putera daerah, ia memiliki tanggung jawab untuk berbuat optimal memajukan kabupaten ini. Karena menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, untuk menjadikan Muba lebih baik lagi. Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa merupakan fokus yang harus dikedepankan dalam mewujudkan visi Muba Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan (Muba SMART). Bagi Pahri, hal ini bukan hanya sekadar slogan, namun menjadi ‘harga mati’ yang harus dicapai. Kunci utama untuk mencapai Muba SMART adalah pemerataan pembangunan di segala bidang. “Lima tahun kepemimpinan saya, merupakan langkah awal untuk optimalisasi target pemerataan pembangunan tersebut. Tahapan ini harus dilanjutkan, agar pembangunan di Muba dapat berkesinambungan serta mencapai tujuan sesuai yang diharapkan masyarakat,” kata Pahri soal kebulatan tekadnya memajukan Muba seraya menambahkan bahwa pembangunan Infrastruktur hingga ke desa-desa menjadi fokus kepemimpinannya, proyek pembangunan yang ada diutamakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek mercu suar yang hanya menyentuh segelintir orang. ] (Sumber: Tokoh Indonesia)

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF

BIODATA H PAHRI AZHARI ST Nama Lengkap : H. Pahri Azhari Tempat/ tanggal Lahir : Palembang 3 Juli 1962 Agama : Islam Nama Isteri : Ir. Hj. Lucianty Pahri, SE Nama Anak : - Iman Falucky - Anggia Fabelita - M. Facrel Ardafa - Divia Faradiba Pendidikan : SD : SD Negeri 78 Palembang SMP : Sekolah Tehnik Negeri 3 Palembang SLTA : STM Negeri 2 Palembang Perguruan Tinggi : Fakultas Tehnik Universitas Palembang

Riwayat Pekerjaan: • Konsultan Teknik (1986 – 2006) • Ketua DPD PAN Muba (2005 – Sekarang) • Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (2006) • Wakil Bupati Musi Banyuasin (15 Januari 2007 – 18 Juni 2008) • Plh. Bupati Musi Banyuasin (18 Juni 2008 – 29 Juli 2008) • Bupati Musi Banyuasin (29 Juli 2008 – 2012) Pengalaman Organisasi: 1. Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) (2007-2009) 2. Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) (2007-Sekarang) 3. Kepala Korda ESQ Musi Banyuasin (2007-Sekarang) 4. Ketua Dewan Penasehat Forum Pembauran Bangsa (2007-Sekarang) 5. Ketua Umum Pengurus Provinsi Percasi Sumsel (2007-Sekarang) 6. Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ) (2007-2009) 7. Ketua Dewan Pembina & Pelindung Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP)

Kabupaten Muba (2008-Sekarang) 8. Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) (2004-2009) 9. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI ) Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah (20092013) 10. Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) (2009-Sekarang) Penghargaan: 1. Piagam Penghargaan dari Forum Komunikasi Purna Praja Jakarta Menganugrahkan Tanda Penghargaan Pamong Award 2008 Kepada H. Pahri Azhari, Jakarta 18 November 2008 2. Piagam Citra Pelayanan Prima dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Peningkatan Pelayanan Publik, 31 Oktober 2008 3. Pin Emas Amal Bhakti Pendidikan Agama Islam dari Menteri Agama atas kepedulian dalam Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin, 3 Januari 2009. 4. Raskin Award 2008 dari Menteri Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 27 Februari 2009

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

5. Piagam Penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 Secara Tepat Waktu, Jakarta April 2009. 6. Penghargaan atas Pendirian MAN Bertaraf Internasional dari Presiden RI, 26 Mei 2009 7. Piala Adipura Tingkat Provinsi dari Gubernur Sumatera Selatan, 3 Juni 2009 8. Penghargaan Piala Adipura dari Presiden RI, Jakarta 5 Juni 2009 9. Penghargaan atas Peningkatan Produksi Beras di atas 5% dari Presiden RI, 26 Mei 2009 10. Penghargaan Bhakti Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI kepada H. Pahri Azhari sebagai Bupati Musi Banyuasin dalam Memajukan Kegiatan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 8 Juni 2009 11. Penghargaan Pencapaian Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Pajak 2008, 1 Juni 2009 12. Penghargaan Rektor IPDN sebagai pembina dalam Meningkatkan Motifasi,

TOPIK EKSKLUSIF

Inovasi dan Kreasi bagi pengembangan Potensi, Kapasitas dan Karir Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jatinangor, 5 November 2009 13. Piagam penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai penghargaan atas keberhasilan Program Keluarga Berencana Nasional, Jakarta 15 Juni 2009. 14. Piagam Penghargaan Lencana Dharma Bakti Pramuka dari Ketua Kwartir Nasional Prof. DR. H. Azrul Azwar, MPH. Jakarta 31 Juli 2009 15. Piagam Penghargaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Prestasinya menjadi 10 (Sepuluh) Pemerintah kabupaten/Kota Terbaik Berdasarkan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009, Januari 2009. 16. Pemberian Penghargaan “Citra Bhakti Abdi Negara” Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2009. Jakarta, 9 Desember 2009. 17. Piala Adipura Tingkat Provinsi dari Gubernur Sumatera Selatan, Juni 2010. 18. Penghargaan Piala Adipura dari Presiden RI, Jakarta Juni 2010. 19. Piagam Penghargaan Lencana Melati Gerakan Pramuka yang diserahkan oleh Presiden RI Bpk Susilo Bambang Yudhoyono. Cibubur, 14 Agustus 2010. 20. Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima, 15 Desember 2010. 21. Penghargaan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota) Tahun 2010, 7 Februari 2011. Prestasi Olah Raga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009: • Peringkat ke-5 kategori Seleknas Panahan Seagames dan peringkat 4 kategori Seleknas Olympic Youth Games, Surabaya 12-14 Februari 2009 • Juara II/Runner Up Kejuaraan Bola Basket DBL Puteri, Palembang 14-22 Februari 2009 • Juara I Putera Puteri Kategori Pelajar dan Juara I, II Puteri kategori umum kejuaraan Tenis Meja Piala Presiden tahun 2009 di palembang • PERSIMUBA Juara Group Kompetisi Liga Indonesia Divisi III (U-21) Group A Pengda PSSI Sumsel, 28-31 Maret 2009

• PERSIMUBA Juara Group Kompetisi Liga Soeratin (U-18) Grup C Pengda PSSI Sumsel 2009. • PERSIMUBA Juara Sumsel lanjutan kompetisi Ligina Div III (U-21) Pengda PSSI Sumsel 2009. • PERSIMUBA Juara Group Liga Menegpora U-15 Group C Pengda PSSI Sumsel, Mei 2009. • PERSIMUBA Juara Sumsel Kompetisi Liga Suratin (U-18) Final Pengda PSSI Sumsel 2009. • SYSA Juara II/Runner Up Turnamen sepak bola piala Menegpora (U-15) 18-24 Mei 2009. • Medali Emas nomor 400 M Gaya Bebas Puteri U-16 Kejurnas renang tahun 2009, Jakarta Mei 2009 • Medali Emas nomor 800 M Kejuaraan Atletik Yunior Indonesia 25-28 Juni 2009 di Jakarta. • Juara Umum II/Runner Up O2SN SMA Tk Provinsi Sumsel 17-20 Mei 2009 di Palembang. • Juara Umum II/Runner Up O2SN MTs Tk Provinsi Sumsel 19-22 Mei 2009 di Palembang. • Juara Umum II/Runner Up O2SN SD/ Mi Tk Provinsi Sumsel 2-6 Juni 2009 di Palembang. • Keikutsertaan atlet MUBA dalam Kejuaraan Sepak Bola AFF U-15 di Bangkok-Thailand 17-21 Juni 2009. • PERSIMUBA Juara U-16 Pengda PSSI Sumsel Palembang 3-5 Juli 2009. • Juara I Kejuaraan Internasional Water Polo Betawi Cup, Jakarta 24-30 Juni 2009. • Juara I Kejuaraan Nasional Polo Air Puteri, Jambi 17-20 Juli 2009. • Keikutsertaan 4 atlet MUBA dalam Kejuaraan Sepak Bola AFF U-16 Th di Malaysia, Agustus 2009. • Keikutsertaan 9 atlet MUBA dalam kejuaraan Asia Polo Air, Tokyo 5-15 Agustus 2009. • Juara Liga Medco U-15 Th babak II PSSI zona Sumatera, Sekayu 25-29 Oktober 2009. • Juara I Puteri dan Juara II Putera Kejuaraan Nasional Polo Air, Palembang 30 September-3 Oktober 2009. • Juara II/Runner Up Liga Suratin Babak II PSSI U-18Th Sekayu, Oktober 2009. • Babak Final Liga Medco U-15Th di Jakarta, Desember 2009. • Keikutsertaan 8 atlit Polo Air AAS pada SEA GAMES ke XXI di Laos tanggal 2-12

Desember 2009. • AAS MUBA menempati peringkat 20 dari 120 klub seluruh indonesia dalam KRAPSI 2009 di Jakarta 26-30 Desember 2009. Prestasi Olah Raga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010: • Juara I Kejuaraan Sepak Bola U-15 Trophy Dispora Prov Sumsel dan Pengprov PSSI Sumsel. • Juara I Puteri Kejuaraan Bola Basket Pelajar DBL 2010 di Palembang. • Peringkat 4 Nasional Kelompok Puteri Kejurnas Bola Basket U-16 di Jakarta 20-28 Februari 2010 • Juara Umum II Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Se-Sumatera (KRAPSU IV) Riau. • Juara II dan Topscore LPI (Liga Pelajar Indonesia) Tingkat Nasional, Yogyakarta 2-7 Mei 2010. • Juara I Piala Menegpora U-16 Th, Jakarta Mei 2010. • Juara I Piala Soeratin U-18 Th wilayah Sumsel, Mei 2010. • Juara I Piala Medco U-16Th wilayah Sumsel, Juni 2010. • Meraih 4 Perunggu Kejurnas PABBSI Remaja Junior, Yogyakarta 25 Juli – 5 Agustus 2010. • 4 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu yang diraih pada POSPENAS Surabaya, Juli 2010. • Atlit terbaik Kejuaraan Renang Piala Menegpora, Palembang Juli 2010. • Juara I Puteri dan Juara III Putera Kejurnas dan Liga Polo Air , Jambi Juni 2010. • Juara Umum II Pekan Olah raga Provinsi (Porprov) IX Sumsel Juni 2010 di Palembang. • Juara Umum II pekan Olahraga Pelajar (POPDA) XI Sumsel, Juli 2010 di Palembang. • PERSIMUBA Juara I kejuaraan sepak bola ARHANUD CUP, Palembang Mei 2010. • Juara II Tunggal Puteri Usia Dini dan Juara II Tunggal Remaja Putera Kejuaraan Bulu Tangkis BUPATI MUBA CUP, Sekayu Mei 2010. • Peringkat 4 Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Jakarta Juni 2010. • Juara I Nasional Kejurnas Polo Air Puteri, Bogor Juni 2010. ]

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: Teddy/dok. majalah topik

TOPIK EKSKLUSIF

Ir Hj Lucianty Pahri SE

Raih Jabatan Mulia dengan Cara Mulia

ebelumnya warga Musi Banyuasin mengenal sosok Ir Hj Lucianty sebagai seorang pengusaha sukses. Banyak proyek sudah dikerjakan. Di antaranya, proyek kolam renang Sekayu dan Baturaja. Pengalaman Hj Lucianty di bidang usaha pengerjaan sebuah proyek membuat ia dipercaya menduduki posisiposisi penting. Ia pernah menjadi bendahara Inkindo Sumsel (1998-2003). Sementara beberapa jabatan penting lain masih dipangkunya, yakni, Wakil Ketua II Kadin Sumsel (2005-2010), Ketua Perhimpunan Perempuan Amanat Nasional (2008-2010), Ketua Himpunan Ahli Perencanaan Jalan Indonesia Korwil Muba-Banyuasin, Bendahara Umum DPW PAN Sumsel, hingga saat ini. Berbekal pengalaman itu, Hj Lucianty mengaku sempat canggung saat memasuki dunia birokrasi yang terkesan

protokoler setelah menjadi isteri Bupati Muba. Sementara ketertarikannya pada politik praktis diawali saat suaminya menjadi salah satu fungsionaris DPW PAN Sumsel. Melihat aktivitas suaminya waktu itu, ibu empat anak itu lama kelamaan ikut tergerak berkiprah memasuki dunia politik. Kesempatan terjun ke dunia politik ini menurut puteri pasangan H Syaruki Salam dan Hj Maisuri ini sudah mendapat izin suaminya sebagai imam. “Jelas berpolitik itu dari satu arah yang bisa dimulai dari keluarga dan itu sah-sah saja,” tukas Hj Lucianty, seperti dikutip Sripo.com. Untuk tugasnya sebagai wakil rakyat kelak Hj Lucianty mengaku harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. “Saya harus banyak belajar tentang perundangan-undangan dan sebagainya. Saya juga harus pandai menyerap as-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

pirasi masyarakat. Khususnya aspirasi perempuan,” kata Lucianty yang pada akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014. Khusus mengenai tugas sebagai Ketua Tim PKK, Lucianty telah memberikan mandat kepada Wakil Ketua TPKK Muba untuk menjalankan tugas sebelum ditetapkan secara definitif. “Insya Allah saya bisa menyalurkan aspirasi perempuan apalagi perempuan adalah pemilih terbesar,” kata Hj Lucianty ketika itu. Ingin tahu lebih lengkap perjalanan karier Hj Lucianty hingga awal perkenalannya dengan seorang pria bernama Ir Pahri Azhari, berikut wawancara Iwan Purnama, Dewi Pujiharti didampingi fotographer Satria Setiadi dengan wanita kelahiran Baturaja OKU, 16 April 1965 ini. Bagaimana Anda memberikan dukungan kepada suami sebagai Bupati Musi Banyuasin, selain jabatan Anda sebagai anggota dewan dan masih banyak kegiatan lainnya? Yang pertama dan utama, yang jelas, saya mendoakan mudah-mudahan beliau dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Musi Banyuasin selalu diberikan kekuatan, juga dalam menjalankan amanah itu

TOPIK EKSKLUSIF selalui diridhai Allah SWT. Saya memohon juga kepada Allah SWT untuk selalu melindungi Bapak dalam menjalankan amanah yang sangat mulia ini. Apa Anda juga dimintakan pendapat ketika Pak Bupati ingin memutuskan keinginan-keinginannya? Tidak semua keputusan yang akan diambilnya meminta pendapat dari saya. Apalagi masalah birokrasi, tentunya, Bapak tidak semuanya meminta pendapat dari saya. Tetapi dalam pencalonan, tentu beliau mengutamakan pendapat dari saya terlebih dahulu. Karena tanpa ada dukungan dari keluarga, tentu beliau akan maju dengan setengah hati. Tapi apabila mendapat dukungan dari keluarga tentu beliau merasa termotivasi untuk kembali mencalonkan sebagai Bupati Musi Banyuasin untuk periode lima tahun ke depan. Selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Anda juga sebagai anggota DPRD, lalu bagaimana membagi waktu antara aktivitas di luar dengan keluarga? Jika ditanyakan bagaimana membagi waktu, ada satu hal yang mesti saya pegang sebagai prinsip, yaitu kedisiplinan. Jadi saya sudah menentukan jadwal-jadwal, misalnya kapan saya memposisikan diri sebagai wakil rakyat, sebagai isteri bupati, dan kapan memposisikan diri sebagai ibu dari anak-anak dan isteri dari suami saya. Nah, komitmen waktu inilah yang saya pegang ketika saya harus menjalankan tugas ke DPR, maka saya berusaha untuk menepati atau menjalankan itu tepat waktu. Karena komitmen saya dengan Pak Pahri, walaupun saya bertugas di Palembang, karena saya anggota DPRD Provinsi, saya tetap kembali ke Muba dan tidak pernah menginap (di Palembang). Jadi, setelah shalat Shubuh saya berangkat ke Palembang, kemudian pukul 08.00 saya sudah sampai di kantor DPRD. Bahkan saya menikmati perjalanan itu sambil tidur, sehingga belum selesai mimpi saya, saya sudah sampai di Palembang. Setelah sebentar menyiapkan diri, dan pada pukul 09.00 saya sudah menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setelah selesai menjalankan tugas di DPRD, setelah shalat Maghrib saya kembali lagi ke Muba. Kembali saya menikmati mimpi-mimpi. Belum sampai

mimpi, saya sudah sampai di Muba. Saya sangat menikmati tugas-tugas itu. Kemudian juga kapan saya menjalankan tugas sebagai isteri Bupati, tentu saya berkunjung ke beberapa desa, ke pengajian-pengajian, itu selalu saya lakukan. Karena dengan silaturahmi bersama menambah kedekatan secara emosial kami kepada masyarakat. Dan biasanya kunjungan-kunjungan itu tidak hanya saya lakukan ke desa-desa, yang katakanlah dapat dijangkau dengan roda empat, tapi kadang-kadang saya juga harus melakukan kunjungan ke daerahdaerah terpencil. Bahkan saya pernah melakukan kunjungan dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer, kemudian saya harus naik perahu, dan untuk sampai tujuan saya harus naik motor. Karena meninjaunya itu di daerah perbatasan Banyung Lencir dan Jambi. Ternyata desa itu tidak pernah dikunjungi pejabat manapun. Mereka sangat senang kami kunjungi, dan kebahagiaan mereka bahkan diungkapkan dengan meneteskan air mata. Dan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Karena kepuasan itu benar-benar ada ketika kita bisa membahagiakan masyarakat. Saya tidak akan mungkin melakukan semua dengan kuantitas yang banyak, tapi tentu saya lakukan dengan pertemuan dengan meningkatkan kualitasnya, karena dua anak kami bersekolah di Jakarta, dan kedua adiknya sekolah di Kota Sekayu. Jadi sebisa mungkin kalau saya ada di Sekayu, maka setiap pagi biasanya saya yang memandikan mereka. Bahkan kadang-kadang jika mereka sedang ingin bermanja-manjaan, Pak Bupati pun menghantarkan langsung ke sekolah mereka. Karena mereka juga ingin menikmati seperti teman-temannya di sekolah yang dihantarkan orangtuanya. Dan saya pikir itu memang hak mereka, dan apabila kita bisa menyempatkan waktu untuk membuat mereka senang, tentu akan kami berikan. Karena, walau bagaimanapun keluarga yang paling utama. Tidak ada harta benda yang lebih berharga daripada keluarga. Anak adalah nomor satu bagi kami. Apa saja yang diminta masyarakat kepada Anda sebagai isteri Bupati? Banyak sekali, beragam-ragam permintaan masyarakat kepada saya sebagai isteri Bupati. Karena saya sering bertemu dengan ibu-ibu pengajian, khususnya, banyak sekali permohonan

yang disampaikan kepada saya. Untuk fasilitas publik, misalnya pembangunan jalan yang mereka sampaikan ke saya untuk Bupati. Kemudian fasilitas listrik, air minum, dan lainnya, itulah yang biasanya pesan-pesan mereka untuk disampaikan kepada Bapak Bupati. Saya selalu katakan kepada mereka, sampaikanlah apa yang ingin kalian sampaikan, yakinlah pesan itu akan sampai ke Bapak Bupati. Karena apa? Karena setiap malam Pak Bupati selalu tidur di samping saya. Ini merupakan pesan kilat khusus. Dengan saya buat seperti itu, saya menginginkan tidak ada jarak antara kami dan masyarakat. Bahkan tidak perlu sungkan-sungkan, walaupun tidak enak didengarnya, tapi kita harus tahu kepada siapa mereka harus mengadu dan meminta kalau tidak kepada pimpinannya. Tentu seberat dan sepahit apapun, apa yang diungkapkan mereka, buat kami masih terasa â&#x20AC;&#x2DC;manisâ&#x20AC;&#x2122;. Dari sekian banyak permintaan masyarakat itu, permintaan mana saja yang sudah direalisasikan Bapak Bupati? Tentu ada. Sekarang Pak Bupati sedang melaksanakan program pembangunan merata di setiap desa. Jadi, jika kami turun ke desa-desa, saya enak sekali memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena pasti di setiap desa itu ada pembangunan. Walaupun pembangunan di masing-masing desa tidak sama. Ada yang hanya mendapatkan satu pembangunan. Tapi seperti di Bandar Jaya, satu desa mendapatkan empat pembangunan, di antaranya pembangunan jalan dan puskesdes. Jadi sekarang, ketika kita berkunjung ke desa, maka saya dapat juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun ini ada pembangunan di desa-desa. Walaupun pembangunan di masing-masing desa tidak sama. Dan, apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat prioritas, maka akan saya sampaikan, mungkin Bapak Bupati dapat memberikan jalan keluarnya. Dan itu sudah dilakukan pada bantuan-bantuan dengan dana tanggap darurat atau bantuan-bantuan untuk pembentukan badan jalan dengan menggunakan alatalat berat yang saya pikir tidak harus juga menggunakan dana APBD. Lalu biayanya dari mana? Biasanya bantuan pribadi Pak Bu-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKSKLUSIF foto: istimewa/dok. PemkabMuba

jangan sampai meninggalkan shalat lima waktu. Menurut Bapak, melaksanakan shalat adalah dasar yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dibantah atau dikesampingkan. Dulu, ketika waktu Bapak tidak sesempit sekarang ini, khusus hari Sabtu dan Minggu dipergunakan berkumpul bersama anak-anak kami. Saya dan anak-anak merasa bahwa Bapak itu adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat sempurna. Karena tidak pernah sekalipun beliau mengecewakan, tidak sekalipun melukai hati kami, apapun yang beliau katakan itu merupakan satu panutan, dan anakanak sangat mengidolakan Bapaknya.

Kunjungan Ir Hj Lucianty Pahri SE ke Posyandu Plakat Tinggi.

pati beserta keluarga. Apa yang mendasari Anda terjun ke dunia politik praktis untuk menjadi anggota dewan? Sebenarnya dunia politik bagi saya adalah dunia yang baru, lebih kurang hingga sekarang baru tujuh tahunan. Sebelum terjun ke politik, awalnya saya terjun ke dunia usaha. Saya pernah memimpin perusahaan swasta di Jakarta. Bapak juga menekuni usaha di bidang kontraktor. Nah, ketika Bapak terjun ke dunia politik kesibukannya mulai tidak terjadwal, maka saya sempat komplain ke beliau, â&#x20AC;&#x153;Kenapa sih ngobrol sampai larut malam, bahkan sampai larut pagi. Apa tidak bisa dibatasi waktunya.â&#x20AC;? Tapi, komplain saya itu tidak pernah diindahkan, dan hal itu selalu dilakukan. Sebaliknya, Bapak bahkan menyuruh saya untuk mendengarkan topik yang sedang dibicarakan dengan rekan-rekannya. Kemudian ketika saya suatu kesempatan mendengarkan pembicaraan mereka, ternyata saya berpikiran seperti menemukan dunia yang lain. Ketika satu, dua kali saya ikutin, ternyata memberikan wawasan tersendiri. Tapi ada pesan saya kepada Bapak, jika beliau ingin terjun ke dunia politik, tapi harus serius, jangan tanggung-tanggung. Maka, Bapak pun benar-benar terjun ke dunia politik, sementara urusan perusahaan biar saya yang menjalaninya. Selang tak berapa lama Bapak terpilih menjadi anggota

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi waktu itu saya diminta juga oleh Partai Amanat Nasional untuk ikut juga menjadi anggota PAN, dan hingga sekarang saya sudah menjabat selama dua periode sebagai Bendahara Umum DPW PAN Sumatera Selatan. Karena saya menjabat bendahara, tentu ada satu keinginan kami sebagai kader partai untuk membesarkan partai. Belum tentu saya tidak bisa menunjukkan ke partai bahwa kita sudah bisa membentuk jaringan partai yang baik jika saya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Begitu saya diminta untuk maju, saya minta restu kepada Bapak, apakah saya boleh mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu Bapak bilang, â&#x20AC;&#x153;Janganlah minta kepada saya. Mintalah kepada Allah SWT, shalatlah Istikarah, karena jawaban Allah yang paling baik dibandingkan jawaban saya.â&#x20AC;? Saya lantas shalat Istikarah, dan ternyata memunculkan kebulatan tekad maju dalam pencalonan tersebut, sesudahnya saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ketika itu saya ditempatkan di dapil II Muba dan Bayuasin. Bagaimana sikap Bapak dalam mendidik anak-anaknya? Dalam mendidik anak, Bapak mendasari dengan pendidikan agama. Dia selalu meminta kepada anak-anak kami

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Awal Anda bertemu dengan Bapak hingga akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan? Saya bertemu dengan Pak Pahri di satu tempat kerja di Palembang, kisaran tahun 1990. Kebetulan basic pendidikan saya tehnik dan Pak Pahri juga dari tehnik, kita bekerja dalam satu ruangan di perusahaan itu. Karena Bapak lebih senior dari saya, saya lebih banyak bertanya tentang pekerjaan-pekerjaan yang memang secara teori sudah saya dapatkan di bangku kuliah. Tapi secara praktik tentu saya membutuhkan bimbingan dari orang yang sudah berpengalaman. Dengan kedekatan-kedekatan itu, ternyata ada satu kesamaan atau satu kecocokan, sehingga dari hubungan pertemanan kita lanjutkan ke taraf yang lebih serius. Selanjutnya pada 1993, saya menikah dengan Pak Pahri. Harapan Anda? Saya berharap, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak khususnya terhadap Kabupaten Musi Banyuasin ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tentu jika kita menginginkan cita-cita yang mulia atau jabatan yang mulia, karena seorang Bupati itu adalah jabatan yang sangat mulia, kita harapkan Bapak dapat meraih jabatan itu dengan jalan yang mulia pula. Tidak harus dengan hal-hal yang negatif. Sekarang kita kembalikan ke masyarakat Musi Banyuasin, jika mereka memberikan amanah itu kepada Bapak, tentu apa yang diinginkan oleh Bapak dapat dicapai. Jadi saya harapkan, Bapak tetap konsisten dengan sifat dan perilakunya tanpa harus dibuat-buat. Karena tidak ada orang yang paling baik, paling pandai, karena kesempurnaan itu hanya Allah SWT. ]

Biodata Ir Hj Lucianty Pahri SE Nama Lengkap : Ir Hj Lucianty Pahri SE Kelahiran : Baturaja OKU, 16 April 1965 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Nama Suami : H. Pahri Azhari, ST Anak : 1. Iman Falucky 2. Anggia Fabelita 3. M. Facrel Ardafa 4. Divia Faradiba Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Fraksi Partai Amanat Nasional

foto: istimewa/dok. PemkabMuba

TOPIK EKSKLUSIF

Riwayat Pendidikan:

1. SD 2. SMP 3. SMA Negeri 2 Palembang Tahun 1983 4. S1 Universitas Tridinanti Palembang Tahun 1989

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara DPW PAN Sumsel Tahun 2005-2010 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin 3. Ketua PMI Musi Banyuasin

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: istimewa/dok. PemkabMuba

TOPIK EKSKLUSIF

Sumur pengeboran Migas, Karet, dan Sektor Peternakan.

Selayang Pandang Musi Banyuasin Keadaan geografis Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar terdiri atas dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 20-140 meter dari permukaan laut. Selain itu, Bumi Serasan Sekate ini merupakan integral dari negeri â&#x20AC;&#x153;Batanghari Sembilanâ&#x20AC;? yang memiliki sungai-sungai besar dan kecil. Lebih dari itu, Kabupaten Musi Banyuasin banyak menyimpan sumber daya alam, yang bila dikelola dengan baik akan meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakatnya.

ilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk kabupaten/ kota dengan penduduk terbanyak keenam di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Angka Sementara Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 562.584 jiwa. Menyadari banyaknya jumlah penduduk tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Muba di bawah kepemimpinan H Pahri Azhari ST terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan mereka, salah satunya di bidang pendidikan. Setidaknya, jika masyarakatnya itu sudah cerdas, sebisa mungkin mereka akan bangkit dari keterpurukan sosial ekonomi yang menderanya. Untuk bidang pendidikan, pada 2009, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Muba secara umum jumlahnya cukup memadai. Jumlah SD/MI sebanyak

446 unit, SLTP/MTs sebanyak 107 unit, SMU/SMK/MA sebanyak 62 unit, Poltek Sekayu satu unit dengan tiga program, AKPER satu unit dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima program. Bidang kesehatan, juga menjadi sasaran utama kepemimpinan Pahri Azhari. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, maka diperlukan koordinasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan adalah dengan meningkatkan tipe rumah sakit dan mulai beroperasi pada awal tahun 1999. Jumlah puskesmas yang ada di Muba sebanyak 25 unit, termasuk puskesmas perawatan. Jumlah tenaga medis dan paramedik pada 2009 sebanyak 846 orang, terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, sanitarian, dan lainnya.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Selain itu, peranan program Keluarga Berencana (KB) sangat besar artinya dalam menekan tingkat fertilitas penduduk. Pada 2009, jumlah klinik KB sebanyak 60 unit dengan jumlah terbesar ada di Kecamatan Sekayu dan Lais. Jumlah peserta KB baru pada 2009 mengalami peningkatan dari 23.122 orang di tahun 2009 dengan lima jenis alat kontrasepsi yang sangat disukai suntikan diikuti pil. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan taraf wira usaha masyarakatnya, sebenarnya Kabupaten Musi Banyuasin banyak menyimpan potensi sumber daya alam (SDA), yang bila dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai ekonomi. Pertanian dari sektor tanaman pangan, misalnya. Sebagai gambaran, realisasi produksi padi di daerah Muba pada 2009 sebanyak 231.708 ton padi sawah dam 46.792,54 ton padi ladang. Total

TOPIK EKSKLUSIF Kabupaten Musi Banyuasin juga banyak berdiri industri. Jumlah industri besar/sedang di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2009 sebesar 38 buah. Usaha-usaha pembinaan terhadap pengrajin akan terus dilanjutkan untuk masamasa yang akan datang mengingat jumlah dan ragam kegiatan pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan. Begitu pula di sektor pertambangan. Kegiatan pada sektor pertambangan dan energi lebih dititik beratkan pada kegiatan penelitian dan inventarisasi bahan-bahan galian/pertambangan. Di samping itu, dalam mengembangkan eksploitasi akan terus dilakukan melalui kontrak karya maupun kontrak bagi hasil dengan para investor. Barang tambang yang strategis dan vital di daerah Muba meliputi minyak dan gas bumi. Sedangkan barang tambang lainnya (bahan galian golongan C) adalah tanah urug, tanah liat, pasir, koral, dan pasir bangunan. Sektor pertambangan memberikan peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Musi Banyuasin. Sementara itu, untuk ketersediaan listrik, pengembangan di bidang kelistrik-an ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan dan perkotaan dan mendorong kegiatan ekonomi agar lebih produktif. Seperti kegiatan industri dan kerajinan rumah tangga dan kegiatan bisnis lainnya dengan daya terpasang pada pelanggan 30.282 KVA. Untuk penyediaan air minum, pengadaan air bersih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung menyentuh bidang kesehatan. Air yang bersih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan terbebas

dari kuman penyakit menjadi dambaan setiap orang untuk keperluan makan, minum, mandi dan mencuci. Pada 2009, jumlah pelanggan tercatat 15.243 pelanggan dengan pemakaian air bersih mencapai 3.959.229 M3. Dari pengelolaan berbagai sektor yang ada di Muba, lalu berapa sesungguhnya pendapatan daerah ini? Berdasarkan data dari Musi Banyuasin Dalam Angka 2009/2010 disebutkan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009 mencapai Rp 1.179,250 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 36.677 juta, Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp 1.094.881 juta, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 47.692 juta. Untuk bidang perbankan, pengerahan dana perbankan di Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir Desember 2009 mencapai posisi sebesar Rp 477.711,902 juta. Besarnya kredit perbankan di Muba sampai akhir Desember 2008 mencapai Rp 555.712,8585 juta. Bagaimana dengan keberadaan koperasinya? Jumlah koperasi di Muba pada 2009 mencapai 212 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 138 unit primer koperasi dan 74 unit KUD. Pada 2009, jumlah anggota koperasi sebanyak 52.498 orang yang terdiri atas 37.202 orang anggota koperasi primer dan 15.296 anggota KUD. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, H Pahri Azhari ST, memang terus berupaya mendongkrak taraf perekonomian masyarakatnya hingga pelosok-pelosok desa. Karena memang program itu yang sedang difokuskan Pahri Azhari dalam upaya mewujudkan visi Muba SMART (Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan). ] Syarif/Iwan P foto: istimewa/dok. PemkabMuba

produksi padi jika dibandingkan dengan tahun 2008, yang sebesar 264.383 ton, mengalami kenaikan 5,34 persen. Untuk palawija, luas panennya selama tahun 2009 adalah 12.774 hektar yang berarti turun 7,16 persen dibanding tahun sebelumnya seluas 13.759 hektar. Tetapi produksi palawija mengalami peningkatan sebesar 21,51 persen dibanding tahun sebelumnya. Di perkebunan, di Muba terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan besar terdiri dari perkebunan swasta nasional dan swasta asing. Komoditi perkebunan rakyat meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, kopi, gambir, cokelat, jambu mete, dan lada. Komoditi perkebunan besar meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa. Di antara komoditi di atas yang berpotensi dikembangkan adalah karet dan kelapa sawit. Di sektor kehutanan, menurut fungsinya hutan di Muba dikelompokkan menjadi Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Konversi, dan Hutan Lindung (pantai dan darat). Hasil produksi hutan di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini berupa hasil kayu dan non kayu, seperti rotan, cerucuk, dan arang. Kemudian di sektor peternakan, produksi hasil-hasil perternakan dari tahun ke tahun seperti daging, telur, dan susu secara keseluruhan mengalami peningkatan produksi. Produksi hasil peternakan di samping adanya intensifikasi, juga adanya peningkatan populasi ternak. Sementara di sektor perikanan, produksi perikanan dibandingkan tahun 2008 naik sekitar 28,86 persen. Yaitu meningkat dari 15.463,9 ton tahun 2008 menjadi 19.926,41 tahun 2009.

Kantor bupati Musi Banyuasin.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Pelantikan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu periode 2011-2016.

H Murman Effendi, SE. SH. MH:

Siap Membesarkan Partai Demokrat di Bengkulu

einginan serta tekad Partai Demokrat merebut kemenangan di Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2014 memiliki peluang sangat besar. Apalagi jika dilihat dari komposisi kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu periode 2011–2016 yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Pelantikan H. Murman Effendi, SE. SH. MH selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu bertempat di Sekreta-riat DPD Partai Demokrat, Jalan Batang Hari Padang Harapan Kota Bengkulu, Jumat, 11 Maret 2011. Dalam pelantikan tersebut, ikut menyaksikan Plt Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. M.Pd. Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu dipegang H. Agusrin M. Najamudin (Gubernur Bengkulu non aktif).

Dari sejumlah komposisi kepengurusan, ada dua orang Brigjen Purnawirawan memegang jabatan dalam kepengurusan, masing–masing mantan Wagub Bengkulu Brigjen (Purn) TNI Iskandar Ramis, SIP, dan mantan Kapolda Bengkulu Brigjen (Purn) Polisi Drs. M. Ruslan Riza, yang dipercayakan sebagai Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Selain itu, kepengurusan Murman Effendi juga diperkuat tiga mantan bupati, yang masuk dalam kepengurusan harian, masing–masing mantan Bupati Lebong Drs H Dalhadi umar, BSc, menjabat sebagai Wakil Sekretaris II, mantan Bupati Bengkulu Selatan Iskandar Dayok sebagai Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta mantan Bupati Bengkulu Selatan Fauzan Djamil, SH, yang ditempatkan sebagai Ketua Komisi Pengawas Daerah Partai Demokrat.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Dalam kata sambutannya Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, meminta seluruh jajaran kader Partai Demokrat di Provinsi Bengkulu agar bekerja keras untuk membesarkan partai dan berbuat untuk rakyat. Sebab, kata Anas, rakyatlah yang menentukan masa depan sebuah partai. Bila rakyat menitipkan kepercayaannya pada Partai Demokrat, Anas yakin pada Pemilu 2014 nanti, akan menjadi masa keemasan Partai Demokrat. Anas melihat motivasi yang tinggi di jajaran kepengurusan Partai Demokrat Provinsi Bengkulu sangat besar dan menatap masa depan yang lebih cerah. Harapan ini tentunya kepada kepengurusan yang baru saja dilantik di bawah kepemimpinan H. Murman Effendi, SESH.MH. Pada bagian lain, Anas juga tidak menginginkan DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu menjadi partai oposisi pemerintah, apalagi menjadi penganggu pemerintah daerah. “Seharusnya kita

berikhtiar untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Siapapun kepala daerahnya, semuanya harus didukung, dan ini sudah menjadi pedoman etis Partai Demokrat,” kata Anas. Lebih jauh Anas mengajak para kader dan para pengurus Partai Demokrat di Provinsi Bengkulu untuk menjaga solidaritas, keutuhan, kekompakan, dan spirit kekeluargaan, karena semua ini merupakan bagian utuh dari keluarga Partai Demokrat. “Jadi jangan dibeda– bedakan, serta jangan menjaga jarak, “ imbau Anas. Anas juga sempat memuji acara pelantikan yang digelar di Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu yang berlangsung sangat meriah. Dalam sejarah pelantikan Demokrat, menurut Anas, belum ada suasana seperti ini. “Saya yakin ini adalah tanda–tanda yang kuat, nyata, dan terang di masa yang akan datang,” kata Anas optimis. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu H. Murman Effendi, SE. SH. MH, mengatakan, dirinya siap menjalankan tugas untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Bengkulu. Murman juga siap merangkul semua aspirasi masyarakat se-Provinsi Bengkulu. Murman berharap, “Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini sesuai dengan visi dan misi Partai Demokrat.” Menurut Murman, selama ini masih banyak masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Demokrat. Murman lantas memberitahukan bahwa caranya sangat mudah, yaitu datang saja ke Sekretariat Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, dan tidak ada yang dipersulit untuk menjadi simpatisan maupun menjadi anggota Partai Demokrat. ] Budi Raharjo

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Serangkaian acara adat penyambutan tamu.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melantik pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, periode 2011-2016.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kiri), Sekjen DPP Edhi Baskoro Yudhoyono (tengah) dan Ketua Umum DPD Partai Demokrat Prov Bengkulu H Murman Effendi (kanan).

Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI

H Murman Effendi, SE, SH, MH

Merubah Wajah Seluma Menuju Kabupaten Terdepan Murman Effendi, SE. SH. MH, Bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sosok pemimpin ‘bertangan dingin’ karena mampu membangkitkan pembangunan yang sangat pesat di daerah ini. Dampak pembangunan pun turut di rasakan hingga pelosok desa di Kabupaten Seluma.

abupaten Seluma di bawah kepemimpinan Bupati Murman Effendi, SE. SH. MH telah menunjukkan perkembangan dan keberhasilan dalam memajukan daerahnya. Terbukti, dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan Murman Effendi periode sebelumnya, pembangunan di daerah ini sudah menggeliat. Tak disangkal, sebelum menjabat Bupati Kabupaten Seluma, sosok Murman Effendi memang telah dikenal banyak kalangan di daerah maupun luar Bengkulu sebagai pengusaha sukses dan mapan. Kepiawaian mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma dalam banyak hal sungguh tak bisa disangkal lagi, terlebih soal membangun daerah Seluma agar ke depan bisa menjadi cikal bakal daerah pemekaran baru yang berhasil dan maju di Indonesia. Salah satu bukti keseriusannya itu telah dibuktikan di Desa Lubuk Resam, salah satu desa tertinggal yang dulunya tidak ada penerangan listrik, sekarang telah disulap menjadi daerah yang “menyala” dan sudah banyak dilirik para investor dikarenakan desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di mata rakyat dan orang terdekatnya, Bupati Murman Effendi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan peduli terhadap nasib sesamanya terutama bagi masyarakat yang lagi menemui kesulitan, pasti dibantunya. Dia tak segan-segan ia mengeluarkan kocek pribadinya untuk memberikan bantuan tersebut. Dalam program prioritasnya semasa menjabat Bupati Seluma periode pertama, Murman memfokuskan pada bidang kesehatan

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Gedung Kantor Bupati Seluma.

dan pendidikan. Berkat tangan dinginnya telah menyulap setiap pelosok desa dengan berdirinya puskesmas serta fasilitas obat-obatan yang cukup. Untuk penduduk yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan terdapat puskesmas pembantu, dokter dan tenaga medis tersebar merata. Bagi penduduk miskin pun diprogramkan pengobatan gratis. Untuk bidang pendidikan, Murman tengah gencar-gencarnya membangun sarana fisik, yakni gedung-gedung sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan taman bacaan, yang pada 2007 lalu diresmikan Ibu Menteri Negara PDT di Desa Lubuk Resam dengan nama taman bacaan “Krisdayanti dan Anang”. “Hal ini dilakukan agar minat baca pelajar Seluma meningkat,” kata Murman Effendi. Program pembangunan di Kabupaten Seluma juga disasarkan pada bidang lainnya, mulai dari pembangunan infrastruktur publik, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana komunikasi, dan lainnya, yang semuanya dilakukan secara bertahap.

Lebih dari itu, Murman juga merubah mindset para birokrat yang ada di dinas-dinas yang dulu selalu ingin dilayani rakyat, sekarang harus berbalik melayani rakyat. Menurut Murman, sebagai pegawai negeri kita ini ‘budak’nya rakyat, tugasnya mengurusi rakyat karena digaji oleh negara dan diberi fasilitas rumah, mobil, pegawai juga harus cepat tanggap. “Jangan bupati maju 10 langkah di depan anak buahnya masih dibelakang. Sebagai aparat, kita harus responsif, inovatif, kreatif, akuntable, dan mematuhi aspek hukum,” jelasnya panjang lebar. Sementara dalam upaya meningkatkan kualitas PNS di Pemkab Seluma, Marwan mengadakan mapping test untuk mengukur potensi diri masing-masing PNS. Maka, jangan heran jika ada pengawas golongan III yang kemampuannya jauh lebih bagus dibanding kepala dinas atau badan. “Yang saya lihat banyak yang tidak paham jalur birokrasi, misalnya eselon II memberi perintah langsung ke golongan V, padahal birokrasi pegawai kan berstruktur,” ungkap Murman Effendi. Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, kini pembuatan Kartu Ke-

luarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Seluma dapat diproses dengan gratis. Murman menjelaskan, sebelum pembuatan KK dan KTP, yang bersangkutan terlebih dahulu meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa, dan Surat Keterangan Dari Camat, baru kemudian persyaratan tersebut di bawa ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma. Untuk membuat KTP, selain surat keterangan, juga harus disertai pass photo warna dengan latar berwarna merah atau biru sesuai dengan tahun kelahiran. Sedangkan untuk pembuatan KK harus disertai dengan Surat Keterangan Nikah atau Buku Nikah. Proses pembuatan KTP di kantor Dukcapil Seluma dapat berlangsung dengan cepat atau lambat, karena tergantung dengan banyaknya antrian. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Seluma berlokasi di lokasi perkantoran Kabupaten Seluma, yaitu di daerah Pematang Aur. Kini, di masa kepemimpinannya di periode kedua, perjuangan Murman meningkatkan pembangunan di Kabupaten Seluma, khususnya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, terus menjadi perhatian utamanya. Semangat Murman yang ingin memajukan daerahnya, agar Kabupaten Seluma ini tidak tertinggal dengan daerah lain. Peningkatan infrastruktur jelas menjadi prioritas karena sebagai konsekuensi logis konsep pembangunan berkelanjutan. Prasarana jalan yang tadinya baru pada pembukaan jalan baru, akan ditingkatkan menjadi pengerasan. Kemudian yang tadinya baru tahap pengerasan akan ditingkatkan penestrasi dan seterusnya sampai pada tahap hotmik. Sebagai contoh pembangunan jalan di Kota Tais untuk mempercantik Ibu Kota Seluma terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Seluma. Di bawah jembatan Seluma melintas jalan dua jalur yang semakin menambah keindahan Kota Tais. Kota Tais yang terletak di daerah perbukitan sangat bagus pemandangannya. Beberapa lokasi dapat terlihat indah jika kita berdiri di Jembatan Layang Seluma. Tak hanya itu, jalan lintas provinsi yang terletak di Desa Lubuk Kebur, Kabupaten Seluma yang selama ini sudah terkenal dengan jalan yang bergelombang dan becek ketika dilewati, saat ini sudah diperbaiki. Masyarakat pun berharap agar pembangunan jalan di

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Murman Effendi bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono.

potensi yang cukup tinggi akan bahan galian mineral maupun non mineral, seperti bahan galian strategis misalnya batu bara dan juga bahan galian golongan A, B dan C. Bahan galian tersebut di atas tersebar di wilayah Kabupaten Seluma, namun sampai saat ini belum diusahakan secara intensif karena pada umumnya baru taraf penelitian. Kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2005 adalah sebesar 4,76% dengan laju pertumbuhan dari sektor ini sebesar 2.48 %. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertambang-

foto: dok. MajalahTopik

Kabupaten Seluma lebih diutamakan ke depannya. Bagaimanapun jalan darat masih merupakan fokus utama transportasi di Kabupaten Seluma, khususnya, dan daerah Bengkulu, umumnya. Karena itu sudah selayaknya pembangunan di Seluma menjadi perhatian di samping pembangunan infrastruktur lainnya. Memang, banyak perubahan yang telah dilakukan khususnya di Kabupaten Seluma. Sementara, jika dilihat dari segi kesempatan pembangunan hampir di setiap desa juga menikmati pembangunan tersebut. Dampak positif pembangunan tersebut, sekarang tidak ada lagi desa yang terisolir di Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma sendiri terletak di Provinsi Bengkulu bagian Selatan Pulau Sumatera dengan Ibu Kota Tais. Tais dapat ditempuh Âą satu jam perjalanan dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini terdiri dari daerah pesisir dan dataran tinggi. Potensi daerah yang besar bersumber dari sektor perkebunan dan pertambangan. Dari sektor perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit. Untuk mengolah kelapa sawit agar menghasilkan minyak, saat ini telah ditangani dua perusahaan. Selain kelapa sawit, hasil perkebunan yang menjadi andalan daerah ini adalah karet dan kopi. Selain dari sektor perkebunan, Seluma juga memiliki sumber daya alam dari sektor pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun pemerintah, diketahui bahwa Kabupaten Seluma mempunyai

an dan penggalian di Kabupaten Seluma, ketika itu, masih belum dikelola secara optimal sehingga potensi sumber daya pertambangan yang belum terlihat menghasilkan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seluma. Setidaknya ada 10 Lokasi yang berpotensi menyimpan batu bara, dan baru dikelola dua lokasi dengan kapasitas Âą 30 juta ton terletak di Kecamatan Sukaraja Kecamatan Talo, dan Kecamatan Seluma Utara. Tempat pencapaian batubara di Kabupaten Seluma yaitu Hulu Air Seluma, Bukit Kabu, Air Masegar, Air Pelilingan, Lubuk Resam , Air Petai arah muara Air Pelilingan (Desa Lubuk Resam), Âą 3 km dari Dusun Lubuk Resam, Daerah Air Arang, Air Cawang, Desa Padang Capo. Perusahaan-perusahaan yang telah mengeksploitasi Batubara di Kabupaten Seluma yakni PT. Bukit Bara Utama (976,70 Ha), PT. Batara Indah Lestari (995 Ha), PT. Kilisuci Paramita (663,6 Ha). Sedangkan perusahaan-perusahaan yang telah mengeksplorasi potensi Batubara di Kabupaten Seluma yakni PT. Konstruktur (2.742,02 Ha), PT. Samaktha Baratama (9.492 Ha). Sementara pasir besi, di sepanjang pantai Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Seluma Selatan (Pantai Ngalam) Âą 1.500.000 kubik. Cadangan emas terdapat di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Talo. Galian Golongan A berupa bitumen cair dan gas alam lokasi di

Perkebunan Sawit.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI gunakan masyarakat setempat dan dari luar daerah untuk bertamasya. Keindahan pemandangan alam di Bendungan Seluma sudah tersohor sampai kabupaten tetangga. Sementara itu, dari sektor pertanian, Kabupaten Seluma masih tersedia lahan pertanian yang cukup luas serta kesuburan tanahnya sangat mendukung. Terbukti panen padi di daerahnya dua kali dalam setahun. Bupati Murman Effendi pun menghimbau kepada para investor yang ingin menanamkan investasi, Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan kemudahan termasuk kepengurusan perizinannya.

Atas prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Murman Effendi tersebut, maka wajar jika rakyat memberikan amanah kembali kepadanya bersama Bundra Jaya, SH, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma periode 2010-2015. Kendati demikian, Murman Effendi hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Karena itu, butuh dukungan dan kerja sama semua pihak untuk memajukan Kabupaten Seluma mencapai tujuan bersama: menjadikan daerah ini maju berkembang, sejahtera, adil, dan bisa dibanggakan oleh daerah lainnya. ] Budi Raharjo

foto: dok. MajalahTopik

Infrastruktur Jalan di Kabupaten Seluma. foto: dok. MajalahTopik

Cekungan Bengkulu dengan kapasitas ± 1.000–10.000 MTSB dan 500 – 1.000 BSCP. Perusahaan-perusahaan yang telah mengeksploitasi pasir besi di Kabupaten Seluma di antaranya PT.Famiaterdio Nagara (3.645 Ha), PT. Sridijaya Alam Lestari (1.500 Ha), Pt.Semaku Selatan Sakti (1.922 Ha), PT.Bengkulu Mutiara Hitam (250,90 Ha), PT.Syahid Indah Utama (2.000 Ha), PT.Pacifix Cosmos Indonesia (5.370 Ha), PT. Sriwidjaya Alam Lestari (3.383 Ha). Untuk batu gamping, tempat pencapaian potensi batu gamping di Kabupaten Seluma yaitu Desa Giri Nanto, Desa Pagar Banyu ± 5 km ke arah timur laut dengan menyeberangi Air Talo, Desa Pagar Banyu sekitar aliran sungai Talo, muara sekitar aliran sungai Alas Kanan, Desa Lubuk Resam terdapat 2 sebaran yaitu di lokasi Bukit Gasing, gua besar (sebaran I) dan di Bukit Raya Karang Air Seluma sampai gua Tulang Gajah (sebaran II). Kemudian, untuk batu lempung, tempat pencapaian potensinya di Kabupaten Seluma yaitu di Desa Liku Kota Agung Transmigrasi SP1 dan SP2, Desa Air Keruh, Desa Rimbo Kedui. Potensi lain yang sedang ditingkatkan di Kabupaten Seluma dibawah kepemimpinan Murman Effendi yaitu dari sektor pariwisata. Pariwisata Kabupaten Seluma seperti pariwisata pantai dan air terjun. Bendungan Seluma salah satu obyek wisata yang telah lama di-

Pemerataan pembangunan kini nampak merata.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI

Ketika DPRD Menuntut Persamaan Status

Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar Pertemuan Nasional Adkasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat, 25 Februari 2011. Ada agenda penting yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu anggota parlemen daerah di level kabupaten ini menuntut ikut mendapatkan kenaikan gaji.

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

untutan Adkasi ini bermula dari sikap pemerintah yang dilansir Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang bakal menaikkan gaji sekitar delapan ribu pejabat negara, termasuk Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kepala Daerah. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak kecipratan. Pasalnya, Undang Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD tak mencantumkan anggota DPRD sebagai pejabat negara. Padahal, "Kami kan setara dengan bupati, punya tanggung jawab seimbang," ujar Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Salehuddin dalam pertemuan itu. Selain itu, kata Salehuddin, surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun 2000 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melabeli anggota DPRD sebagai pejabat negara. "Tapi dalam undang undang, kami hanya unsur pelaksana pemerintah daerah," ujar Ketua DPRD Kutai Kartanegara itu. Ia memandang pemerintah seolah meciptakan DPRD sebagai quasi parlemen alias parlemen semu. Parlemen hanya untuk melegitimasi peraturan daerah dan anggaran daerah, tetapi tak mencerminkan logika penyelenggaraan praktek ketatanegaraan Indonesia. Padahal, anggota DPR dan DPRD samasama dipilih melalui pemilihan umum, sehingga seharusnya hak dan kewajibannya pun serupa. Sebelumnya, Mardiyanto tatkala menjabat Menteri Dalam Negeri telah menegaskan bahwa DPRD bukan pejabat negara karena menjadi bagian Pemda. "Posisi DPRD adalah bagian Pemda. DPRD bukan institusi lain," ujar Mardiyanto. Menurutnya, kepala daerah dan DPRD adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah."Jadi DPRD dan Kepala daerah itu satu komunitas," tandasnya. Sementara Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang ketika itu menambahkan, penjelasan bahwa anggota DPRD bukanlah pejabat negara itu perlu secara dini dilakukan. "Karena di daerah ada (DPRD) yang sudah mulai dilantik. Jadi harus ada penjelasan

Ketua Umum Adkasi, Salehuddin.

bahwa DPRD bukan pejabat negara. Karena ada anggapan mereka menjadi pejabat negara. Padahal mereka adalah bagian dari penyelengaraan pemda," ujar Saut. Secara konstitusi, kata Saut, pasal 18 UUD 1945 ayat (1) dan (3) telah menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU dan Pemda yang mempunyai memiliki DPRD. Saut menjelaskan, pasal itu memiliki implikasi politik dan hukum bahwa desentralisasi dalam sistem NKRI tidak muncul bersamaan dengan lahirnya negara, melainkan hasil dari keputusan politik pemerintah pusat dan DPR. "Jadi daerah itu tidak dibentuk oleh UUD, tetapi hanya UU. Penyelenggaraan pem-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

da adalah sub-sistem dari pemerintahan pusat. Sebagai subsistem penyelenggaraan pemda bukanlah oleh lembaga negara. Jadi DPRD tidak bisa berstatus sebagai pejabat negara," ulasnya. Selain itu, sambung Saut, menjadikan DPRD sebagai pejabat negara sama saja dengan menabrak UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, karena secara tegas sudah mengatur bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemda. Disinggung perlunya asa kesetaraan karena kepala daerah berstatus pejabat negara, Saut menegaskan bahwa hal itu harus dibedakan. "Karena kepala daerah itu adalah wakil dari pemerintahan pusat. â&#x20AC;&#x153;Artinya, sebagian kewenangan itu diterima dari pemerintah pusat atau presiden sebagai pelaksana UU," tandasnya. ] Syarif/bbs

TOPIK OTONOMI foto: istimewa/dok. MajalahTopik

Prof DR H Djohermansyah Djohan MA (Dirjen Otda Kemdagri)

Kemendari Masih Mengkaji

irektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri), Prof DR H Djohermansyah Djohan MA mengatakan, saat ini Kemendagri masih mengkaji wacana persamaan status DPRD sebagai pejabat negara, seperti yang dituntutkan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Berikut petikan wawancara Syarifudin dari Majalah TOPIK dengan pria kelahiran Kota Padang, 21 Desember 1954 ini: Bagaimana Anda menyikapi usulan Asosiasi DPRD Seluruh Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) persamaan status anggota DPRD sebagai pejabat negara? Soal kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat negara ditentukan oleh undang undang yang mengaturnya, yaitu Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Undang Undang MD3 ini sekarang masuk dalam agenda DPR-RI untuk direvisi. Jika memang betul masuk dalam agenda DPR-RI tahun 2011 untuk direvisi, maka DPR memiliki peluang untuk mengakomodasi status DPRD. Anggota DPRD saat ini statusnya belum masuk kategori pejabat negara. Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan daerah, di samping kepala daerah. Kepala daerahnya sendiri antara lain gubernur, bupati, dan walikota, mereka sudah dikategorikan sebagai pejabat negara. Sementara DPRD statusnya belum jelas statusnya. Secara kedudukan dalam peraturan, DPRD dikategorikan seolah-olah sebagai anggota PNS. Sebab dia disamakan dengan pejabat eselon II atau pejabat golongan IV. Kemudian, soal pelaporan harta kekayaan anggota DPRD juga dikategorikan sebagai pejabat negara. Hanya ketidakjelasannya misalnya tidak adanya ketentuan protokoler, se-

lain tidak mendapatkan hak administratif seperti uang pensiun. Beda dengan pejabat negara yang mendapat uang pensiun. Anggota DPRD hanya mendapat uang jasa pengabdian. Kira-kira berapa besarnya kenaikan uang administratif mulai dari anggota, wakil ketua, sampai ketua DPRD yang diusulkan dalam revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3? Jika mereka sudah dimasukkan dalam kategori pejabat negara, nanti dia tentu akan mendapat tunjangantunjangan, selain mendapat gaji pokok. Sekarang kan anggota dewan lokal tidak mendapat gaji pokok, hanya mendapat uang representasi sebagai wakil rakyat. Besarnya uang representasi ketua dewan sama besarnya dengan gaji pokok kepala daerah, sementara wakil ketua dewan besarnya 80 persen dari kepala daerah. Kepala daerah itu setingkat bupati? Ya sama lah semua, baik untuk setingkat gubernur maupun bupati. Istilahnya gaji pokoknya 100 persen sama dengan gaji pokok bupati. Untuk wakil ketua DPRD besarnya 80 persen dari 100 persen gaji pokok kepala daerah. Sedangkan anggota DPRD besarnya 75 persen dari gaji pokok bupati. Itu namanya uang representasi yang mereka terima termasuk uang tunjangan-tunjangan lainnya. Seperti tunjangan perumahan, komunikasi intensif, atau tunjangan kesehatan. Apakah besarnya gaji pokok itu tergantung dari APBD masingmasing daerah? Semua gaji pokok anggota DPRD di daerah sama. Atau tunjangannya yang berbeda? Ya kalau tunjangan, memang masing-masing anggota dewan di daerah berbeda karena tergantung APBD daerahnya. Itulah yang saat ini harus kita pikirkan untuk kemudian dikaji, karena bagaimana pun akan berkaitan dengan

persoalan keuangan negara. Maksudnya? Karena jika mereka dijadikan pejabat negara, maka dia berhak mendapatkan gaji pokok. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan uang pensiun setiap tahun sampai anggota dewan itu wafat. Karena itu, usulan ini perlu dikaji secara komprehensif oleh Kementerian Keuangan yang berwenang dalam hal ini. Untuk anggota DPR sendiri sudah disamakan statusnya sebagai pejabat? Mereka sudah disamakan statusnya sebagai pejabat negara, yang sudah mendapatkan gaji pokok dan uang pensiun. Begitu pula dengan anggota DPD RI, gubernur, bupati, dan walikota. Tinggal DPRD yang belum disamakan statusnya sebagai pejabat negara. Kemendagri kemungkinan menyetujui? Jadi begini, UU tentang MD3 ini kan mau direvisi tahun 2011 ini, sekarang yang mau mengajukan revisi itu adalah DPR-RI. Kemendagri belum terima naskah revisi UU tersebut. Dan di DPRRI juga masih dalam tahap awal, artinya baru disiapkan, draft-nya juga belum ada. Jadi, baru sebatas wacana. Nah, wacana inilah yang coba kita kaji. Gambaran dari kajian Kemendagri terhadap wacana revisi UU MD3? Kita sifatnya saat ini masih menunggu dari DPR-RI apakah draft-nya sudah jadi apa belum. Jika sudah jadi, maka akan kita pelajari draft itu. Jika nantinya keuangan negara memungkinkan, ya kenapa tidakâ&#x20AC;&#x201D;direspon usulan mereka. ]

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Otonomi Papua

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis MK Mahfud MD, saat membacakan putusan dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di Jakarta , Rabu 2 Maret 2011. Dalam pertimbangannya, MK menilai pemilihan gubernur oleh DPRP tidak memenuhi kriteria kekhususan/ keistimewaan yang melekat pada daerah itu baik dilihat dari asal-usul maupun latar belakangnya kekhususan itu. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan kekhususan Provinsi Papua terkait pemilihan gubernur yang berbeda dengan daerah lain hanyalah calonnya harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan/persetujuan DPRP. Sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lain di Indonesia. "Seiring perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ikut merubah mekanisme pemilihan kepala daerah secara

etua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan tiga pimpinan DPRP Papua Barat mengajukan Uji Materiil UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sayang, MK menolak. Pertimbangannya?

langsung di Papua lewat Perpu Nomor 1 Tahun 2008," jelas Zoelva. MK juga mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRP atau langsung oleh rakyat adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk undang undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. "Karena itu, penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para pemohon tidak memiliki alasan konstitusional yang cukup," kata Zoelva. Permohonan ini diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John Ibo dan tiga pimpinan DPRP Pa-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

pua Barat yakni Yoseps Yohan Auri, Robert Melianus, Jimmy Demianus Ijie. Para pemohon menguji UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan penghapusan kewenangan DPRP untuk memilih gubernur dan wakil gubernur seperti diamanatkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 lewat Pasal 1 angka 2 Perpu No. 1 Tahun 2008 yang kemudian menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008. Pemohon menilai penghapusan

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

salah satu kewenangan DPRP itu telah merugikan hak konstitusional untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2011 karena Papua merupakan daerah khusus yang seharusnya berbeda dengan daerah lain, salah satunya penyebutan DPRD. Sementara itu dalam pandang pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia DR. Andrianof Chaniago, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena undang undang memerintahkan seperti itu di mana harus pemilihan langsung. Soal pasal pemilihan langsung itu dimuat juga karena menginduk pada pasal atau ayat tentang pemilihan yang demokratis dalam konstitusi. Kecuali kalau di undang undangnya diubah dulu. “Tetapi kalau bicara apa yang seharusnya, ya begitulah kalau otonomi daerah, itu termasuk variasi bagaimana sistem pemilihan kepala daerah. Umpamanya di Papua, secara tradisi memang adat atau budaya setempat seperti itu sebetulnya bisa diakomodasi, dalam hal ini pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Oleh karena itu bagaimana ke depan supaya dipikirkan soal pemilihan kepala daerah, jika daerahnya menurut nilai-nilai lokal lebih cocok dengan cara pemilihan oleh tokoh-tokoh atau wakil-wakilnya, harus diakomodasi juga didalam undang undang,” kata Andrianof. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kekhususan otonomi daerah di Papua tentang pemilihan gubernur di mana alasan MK bahwa pemilihan gubernur tidak masuk dalam kekhususan, hal itu masih menjadi pro kontra

Saat pertemuan DPR Papua dengan DPD RI.

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Gedung DPR Papua.

atau kontroversi karena masih bisa menimbulkan multi tafsir. Ini perlu menjadi bahan untuk memperbaiki UU tentang otonomi daerah. “Kalau saya lebih condong untuk membiarkan jika memang masyarakat daerah itu menginginkan pemilihan kepala daerahnya oleh DPRP, maka undang-undang harus mengakomodasi hal itu,” ujarnya. Sehingga bagi Adrianof, solusinya adalah harus ada perubahan pada undang undang supaya tegas dalam men-

gakomodasi hal itu, dalam hal kekhususan daerah otonomi Papua. Hal itu yang belum diatur oleh pasal-pasal dalam undang undang secara tegas. Mengenai alasan DPRP bahwa kekhususan otonomi daerah di Papua juga melekat pada pemilihan gubernur dan wakilnya oleh DPRP, dalam pandangan Adrianof sebenarnya merupakan hal yang bagus. Karena dirinya melihat dari sisi kebijakan publik di Papua, paling tidak misalnya sampai masyarakat itu betul-betul siap, mungkin beberapa tahun ke depan. Sehingga sekarang ini paling tetap pemilihan oleh DPRP. “Mengapa demikian, karena pada praktiknya masih terjadi seperti itu (masyarakatnya belum siap). Bagaimana cara membagi-bagi suara dalam pemilu legislatif, pemilu kepala daerah juga begitu. Lebih baik kepalakepala adat atau tokoh-tokoh lokalnya yang bermusyawarah, berunding atau melakukan pemilihan di antara mereka. Sehingga sistem sosial yang selama ini terbangun pada mereka juga terjaga. Karena di sana sistemnya kan terbagi di antara suku-suku, di mana sistem yang sudah berjalan berabad-abad itu dapat dijaga, apalagi selama itu membawa manfaat. “Jadi yang baik kenapa tidak, ya dipertahankan saja,” kata Andranof mengusulkan. ] Gk/TI

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI

Lombok Barat Mulai Menggeliat foto: istimewa/dok. MajalahTopik

Maju dan berkembangnya suatu daerah sangat ditentukan oleh siapa yang jadi pemimpinnya. Karena dari pemimpin yang bervisi dan kreatiflah wajah daerahnya ditentukan. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu potret daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang mampu membuat terobosan untuk kemakmuran daerahnya.

Dr H Zaini Arony MPD

i bawah kepemimpinan Dr H Zaini Arony MPD, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bangun dari tidur panjang. Sejumlah terobosan terus dilakukan mantan Kepala Dinas Pendidikan. Pemuda, dan Olah Raga (Dikpora) Provinsi NTB, itu. Salah satunya di sektor pariwisata. Dalam sepuluh tahun belakangan, potensi pariwisata di Kabupaten Lombok Barat seakan terlelap. Padahal, dibandingkan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), daerah ini sangat kaya objek wisata, khususnya yang bernuansa alam. Zaini Arony, tak ingin kondisi itu berlangsung terlalu lama. Dengan tekad yang membara mencoba keluar dari ketertinggalan itu. Bersama sektor atau bidang lainnya, pariwisata tidak hanya bangkit, tapi mulai bersolek dan bergerak. Sehingga bangkitnya sektor pari-

wisata memberikan efek positif berupa berputarnya roda perekonomian. Usahanya itu tidak sia-sia. Beberapa waktu lalu, oleh sebuah majalah nasional terbitan Jakarta. Zaini Arony dianugerahi penghargaan di bidang pariwisata. Tentu penghargaan bukan tujuan utamanya, namun setidaknya, kerja kerasnya ini, telah beroleh hasil dan mendapat apresiasi pihak lain. Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak lokasi pariwisata. Selain Senggigi (objek wisata yang sudah mendunia), ada juga Pantai Sangab dan Pantai Elak (Lidah). Dua objek wisata yang disebut terakhir, memang belum sepopuler dua objek wisata yang disebut lebih dahulu. Ada juga Pantai Pemalikan Agung dengan ombaknya yang panjang, Bangko-Bang-ko dengan penghasil ikannya, dan Gili Nanggu yang terkenal dengan panorama terumbu karangnya.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Pantai Sangab terletak di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pemandangan di pantai ini indah. Apalagi, berhadapan langsung dengan laut selatan. Pesisir pantainya dihiasi bebatuan berbentuk bulat. Dan terdapat beberapa pulau karang kecil atau masyarakat sekitar menyebut Atol. Pantai ini bersih. Karena masyarakat Desa Buwun Mas sangat menjaga kelestarian alamnya. Namun sayangnya, infrastruktur desa ini seakan tak seimbang dengan potensinya. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Sekotong dengan Desa Buwun Mas, cukup parah. Kondisi itu tentu saja ironis. Sebab selain Desa Buwun Mas memiliki potensi pariwisata alternatif, desa ini merupakan daerah yang memproduksi hasil laut terbesar di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi jalan yang demikian itu, tentu saja sulit berharap ada insvestor yang melirik Desa Buwun Mas. Apalagi jalan menuju desa itu menanjak dan menurun. â&#x20AC;&#x153;Bila musim hujan, banyak warga kami terpaksa jalan kaki menempuh puluhan kilometer untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ke Sekotong,â&#x20AC;? tutur Rochidi SIP, tokoh masyarakat setempat. â&#x20AC;&#x153;Apalagi bila musim hujan, jalan teramat licin sehingga sulit untuk dilalui kendaran roda dua dan roda empat ukuran kecil sekalipun.â&#x20AC;? imbuhnya. Di sekitar Pantai Elak terdapat bukit kecil. Dari atas bukit tersebut kita dapat menikmati keindahan Pantai Elak mulai dari ladang kacang, kebun kelapa, hamparan pasir pulih dan buih-buih ombak. Di seberang Pantai Elak terdapat sebuah bukit di tengah laut. Namun, di sisi keindahan alam yang mengagumkan itu, pemandangan yang cukup memprihatinkan juga terjadi. Di sekitar Pantai Elak terdapat tumpukan karang yang sudah siap angkut. Karangkarang yang terkumpul ini, akan dijual sebagai bahan pembuat kapur. Bila hal ini terjadi terus menerus dan tidak dicegah, maka terumbu karang yang ada di pantai akan rusak. Padahal, selain memiliki daya tarik tersendiri, terumbu karang merupakan rumah ikan. Ke mana daya tarik itu, dan di mana ikan-ikan akan berlindung, jika terumbu karang rusak dan habis. ] Gk/bbs

TOPIK OTONOMI foto: istimewa/dok. MajalahTopik

alaupun pemerintah pusat sudah mewacanakan moratorium pemekaran, namun beberapa daerah di kabupaten di Irian Jaya Barat masih bersemangat untuk melakukan pemekaran. Bagi mereka pemekaran daerah merupakan pilihan terbaik untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Kenapa gairah pemekaran terus tinggi? Alasannya pembentukan daerah otonomi akan menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif. Tujuan akhir tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sepanjang satu dasawarsa terakhir, beberapa kisah sukses pemekaran sudah ditorehkan. Ada beberapa daerah yang dulunya gelap di tengah hutan kini menjadi terang benderang berkelimpahan energi. Yang dulu terisolasi kini sudah membebaskan dirinya dengan pembangunan jalan aspal yang mulus dan lebar. Beberapa pemerintah daerah malah mampu membuktikan lebih efektif dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap. Dengan berbagai alasan tersebut di atas sehingga membakar semangat sepuluh Bupati Pegunungan Tengah di Provinsi Jaya Pura Papua, masingmasing Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S. IP, Bupati Tolikara DR.(HC) John Tabo, MBA, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM, Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy, SE, M.Si, Penjabat Bupati Puncak Drs. L.A. Boling, Penjabat Bupati Yalimo Drs. W.D. Siep, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak, S. Sos, dan Sekda Lany Jaya Doren Wakerkwa, SH sepakat untuk membentuk Provinsi Pegunungan Tengah dengan Ibukotanya Wamena. Hal itu terungkap dalam pertemuan Asosiasi Bupati Sepegunungan Tengah yang dipusatkan di gedung Sosial GKI Betlehem Februari lalu. Ketua Asosiasi Bupati Sepegunungan Tengah DR. (HC) John Tabo, MBA mengatakan lahirnya organisasi Asosiasi Bupati Sepegunungan tengah merupakan manifestasi dari perjuangan rakyat pegunungan tengah untuk mengejar berbagai ketertinggalan di semua aspek kehidupan dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia. Lahirnya asosiasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap walk out yang ditunjukkan oleh lima bupati dan lima ketua DPRD

Asosiasi Bupati Sepegunungan Tengah bahas Pembentukan Provinsi.

Asosiasi Bupati Bahas Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Sepanjang 11 tahun terakhir, tidak kurang dari 181 proposal pemekaran daerah kini menumpuk di meja Kementerian Dalam Negeri. Jumlah itu belum termasuk 33 usulan yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). pegunungan tengah kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH dalam acara raker bupati setanah Papua dan Papua Barat di Sasana Karya kantor gubernur Provinsi Papua Jayapura pada 18 Februari 2008 lalu. “Sikap itu kami lakukan karena sejak Irian Jaya (Papua sekarang) berintegrasi ke pangkuan Ibu Pertiwi, pembangunan daerah pesisir dinilai lebih cepat maju dan berkembang di segala bidang bila dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan di kawasan pegunungan tengah yang banyak didiami masyarakat pedalaman,” kata John Tabo. Dia menambahkan, kondisi ini terus berjalan sampai di era otonomi khusus dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat menyolok. “Padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan di kawasan pegunungan tengah, namun dalam kenyataannya tak pernah dinikmati oleh masyarakat pegunungan tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Papua,” tegas John Tabo yang mendapat aplaus dari peserta.

Dengan terbentuknya Provinsi Pegunungan Tengah, orang gunung/pedalaman akan dapat mengatur daerah dan menentukan nasibnya sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. “Sudah saatnya orang gunung bangkit dengan semua potensi yang dimilikinya, untuk mengangkat harkat dan martabatnya sejajar dengan saudaranya yang lain di Indonesia,” ujarnya. Pembentukan asosiasi itu sendiri bertujuan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama antar kawasan pegunungan tengah, Pemprov Papua dan pemerintah pusat,” ujarnya. Hal yang paling utama pembentukan organisasi ini adalah program jangka pendek, untuk memutuskan secara bertahap mata rantai penyebab ketertinggalan pembangunan di wilayah pegunungan tengah yang didukung alokasi anggaran yang fokus dan multi years pada program kegiatan yang sifatnya akan memberikan dampak multiplayer efect di segala bidang,” jelasnya. ] Gk/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK OTONOMI

erjalanan karier Burhanudin Leman Djaelani yang kini berhasil mendirikan PT. Andhita Nikel Indonesia di Maba, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, diretasnya dengan penuh perjuangan. Di perusahaan yang bergerak di bidang mining, general trading, fishery, export, dan import ini, Burhanudin juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama. Orang mungkin sekarang boleh kagum dengan keberhasilan Burhanudin dalam menjalankan roda usahanya di bidang tambang serta kehidupannya yang sudah mapan. Tapi, semua kenikmatan hidup yang diperolehnya itu, sebelumnya dilaluinya dengan penuh perjuangan. Ia bahkan pernah merasakan pahitnya hidup di ‘hotel prodeo’ selama tiga tahun. Itu juga bagian dari perjalanan hidupnya yang pahit. Karenanya, ketika ia sedang mendapatkan keberkahan apapun, Burhanudin tak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Sang Khalik, Allah SWT. Seperti ketika dia berhasil mendirikan perusahaan tambang tersebut, suami dari Yeyet Nurhayati DJ ini mengadakan acara syukuran bersama karyawan dan masyarakat sekitar. “Acara syukuran ini sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas segala keberkahanNya yang diberikan kepada saya dan keluarga,” ujar Burhanudin. Pria kelahiran Maba, Provinsi Maluku Utara, 25 Desember 1964 ini berce-

rita, dalam perjalanan hidupnya banyak sekali lika-liku hidup yang ia hadapi. “Tapi, saya orang yang merasa bersyukur. Berkat Sang Pencipta, maka perusahaan yang aku pimpin, Insya Allah pada Juni 2011, sudah mulai produksi,” tutur ayah dari Muhamad Fahrul Syah DJ. Perjalanan karier Burhanudin dilaluinya begitu keras, “Dengan topangan ‘angin’ yang begitu kencang saya selalu berjalan dan saya selalu yakin bahwa semua itu sebagai keputusan yang arif dan bijaksana dari Sang Khalik. Semua keputusan itu berada di tangan Allah SWT, yang sangat saya yakin, seyakinyakinnya.” Walau ia berjuang keras dan kini telah berhasil mendirikan PT. Andhita Nikel Indonesia, tapi diakui Burhanudin, dirinya hanya sebagai perantara saja, sebagai pimpinan di perusahaan tambang ini. Lebih dari itu, sebagai pemimpin, ia juga bertanggung jawab kepada para karyawannya. Bahkan, selama ia memimpin perusahaan, anak buahnya dari pusat sampai daerah, diklaimnya menaruh simpatik padanya. “Saya disukai karyawan dari pusat sampai daerah. Walaupun aku seorang pemimpin yang keras, yang selalu berbicara keras, tajam, dan penuh disiplin, tetapi karyawan selalu menyukai aku,” imbuhnya, memastikan. Dalam menangani perusahaan, Burhanudin bukanlah orang yang ‘bertangan besi’. Namun, lebih diutamakan perlakuan yang adil terhadap sesamanya. Dan Burhanudin memastikan, rasa keadilan itu memang harus selalu ia

Burhanudin Leman Djaelani (Dirut PT. Adhita Nikel Indonesia)

Sosok Pekerja Keras dari Maba Bekerja keras, berjuang, sabar, dan tabah, dan selalu berdoa kepada Sang Khalik merupakan prinsip hidup Burhanudin Leman Djaelani dalam meniti kariernya. Keberhasilan yang diraihnya kini sebagai CEO PT. Andhika Nikel Indonesia, menurut Burhanudin, tak lepas dari keyakinannya dengan prinsip hidupnya itu.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

ciptakan. “Saya dalam menangani perusahaan itu tidak memilih-milih, tidak memandang, walaupun itu saudara, jika dia salah, tetap salah. Saya tidak pilih kasih,” Burhanudin menekankan tentang rasa keadilan terhadap para karyawannya. Dalam bayangannya berskala lebih luas, Burhanudin berandai-andai, jika dirinya menjadi presiden, kemungkinan besar penduduk Jakarta tidak ada yang melarat. Ia bahkan merasa yakin akan mampu mengentaskan kemiskinan di Ibukota Negara ini. Konsepnya, ungkapnya, kemiskinan yang terjadi di Ibukota Negara ini semuanya sangat tergantung dari ‘kepintaran’ sang pemimpin, termasuk juga Presiden, untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Munculnya persoalan kemiskinan tersebut, bilang Burhanudin, bukan berati negara ini tidak punya uang. “Itu omong kosong!” tukasnya. Menurutnya, cerita bohong jika negara ini tidak punya uang. Karena apa? “Tidak usahlah kita bicara di daerah lain, di Jakarta s a j a

TOPIK OTONOMI

masih banyak masyarakat yang tinggal di bawah jembatan. Mereka masih mengemis kepada orang lain,” ungkap Burhanudin, yang dulu pernah bekerja selama delapan tahun di PT Conoco di daerah Irian. Burhanudin sendiri kerap memberikan uang kepada para pengemis itu, yang tidak pernah terhitung jumlahnya, persisnya ketika ia melintas di bawah kolong jembatan. Hatinya begitu miris bila melihat pemandangan seperti itu. Ia sangat prihatin. “Karena, apapun yang kita miliki, itu hanya titipan Allah SWT. Karena itu, jika seseorang sudah menjadi Presiden, berarti dia sudah bersumpah demi rakyatnya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa masih banyak rakyat yang sengsara? Yang bisa menjawab adalah pemimpinnya, yaitu Presiden itu sendiri,” kata Burhanudin seraya menambahkan, Presiden nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang telah diperbuat untuk rakyatnya. Diakui Burhanudin, memang ada orang yang turut campur tangan (berjasa) dalam perjalanan kariernya. Menurutnya, jasa-jasa orang itu jika ia bayar dengan uang seberapapun besarnya, sepertinya belum cukup. Karena itu, ia kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pencipta, kebaikan mereka. “Orangorang itu sampai saat ini masih ada mendampingiku. Saya selalu berdialog dengan mereka, khususnya saat-saat ingin membuka perusahaan ini,” aku Burhanudin seraya menjelaskan bahwa mereka yang telah berjasa itu bernama Hendi dan H Asep Suenda. “Mereka memang bukan famili saya, tapi hubungan kami sudah melebihi saudara,” tambah Burhanduin yang selama empat tahun pernah menjadi penyerang sayap kiri tim kesebelasan sepak bola Persima Maba, Halmera Tengah.

Seiring berjalan waktu, Burhanudin bercita-cita, jika perusahaannya ini berjalan dengan lancar, ia hanya ingin memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Apapun bentuk dari kebaikan yang diberikannya itu. “Insya Allah dalam waktu dekat, anak semata wayang saya, Muhamad Fahrul Syah DJ akan menunaikan ibadah haji.” Di balik keberhasilan Burhanudin dalam meniti kariernya itu, tanpa disadarinya ikut mengharumkan namanya

sebagai putera daerah Maba. Burhanudin bahkan berkawan baik dengan Sultan Ternate yang juga anggota DPR-RI Muhdafar Syah. Burhanudin lantas menirukan ucapan Sultan Ternate Muhdafar Syah yang mengatakan, ”Seorang anak Halmahera yang lahir di Maba dan tidak pernah dibicarakan di muka umum, tiba-tiba muncul di level sosial yang paling tinggi, di Ibukota Negara. Saya sangat bangga sama kamu (Burhanudin).” Sultan Ternate pun berharap, setiap putera-puteri daerah dari Maluku Utara harus seperti Burhanudin, dengan perjuangan keras dan sabar telah berhasil menjadi putera daerah yang sukses. “Andai ada lima, enam saja putera Maluku Utara lahir seperti Burhanudin, mungkin daerah itu akan dibangun menjadi lebih baik,” puji Sultan Ternate atas sosok Burhanudin ketika itu. Memang, perjuangan keras Burhanudin ini, tak hanya patut dicontoh oleh putera daerah Maluku Utara saja, tapi juga orang-orang dari luar daerah lainnya. ] Bobby Hilman

Biodata: Nama Lengkap : Burhanudin Leman Djaelani Lahir : Maba, 25 Desember 1964 Agama : Islam Anak ke : Lima dari delapan bersaudara Nama Isteri : Yeyet Nurhayati DJ Nama Anak : Muhamad Fahrul Syah DJ Nama Orangtua : Alm. Hi Djaelani (Ayah) Boki Hi Darama (Ibu) Nama Mertua : Elik Kosasi (Ayah) Oom Komaria (Ibu) Pendidikan: 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Perguruan Tinggi/Akademi

Pengalaman Kerja: 1. PT Conoco di Irian 2. Pemilik PT. Andhita Nikel Indonesia di Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK KORPORASI

Menneg BUMN Mustafa Abubakar (tengah) bersama Dirut API Tommy Soetomo (kiri) saat penandatanganan MoC dengan Incheon International Airport.

Together Stronger Sebagai perusahaan yang telah bergelut selama 47 tahun dalam bisnis bandara, Angkasa Pura I (AP1) telah membuktikan diri sebagai perusahaan yang mumpuni. Meskipun demikian, puas diri tidak ada dalam kamus perseroan yang kini dipimpin Tommy Soetomo ini. AP1 terus berupaya mencari terobosan agar perusahaan ini semakin berkembang.

onsep Pengembangan Bandara dilakukan dengan mengacu pada Konsep Reposisi dan (R&R) AP1 yang telah disetujui oleh Menneg BUMN, sebagai implementasi Kontrak Management Baru PT Angkasa Pura I (Persero). Pengembangan kapasitas bandara berdasarkan konsep R&R tersebut mengacu pada konsep Airport City sebagaimana yang dilakukan oleh bandara terkemuka dunia. â&#x20AC;&#x153;Strategi utama dari rencana tersebut ialah kemitraan dengan keyakinan together stronger,â&#x20AC;? jelas Tommy Soetomo, Direktur Utama PT Angkasa Pura I.

Menurut Tommy, dengan strategi tersebut, AP1 diharapkan dapat mencapai customer satisfaction index (CSI) di atas 4, dan proporsi pendapatan non aeronautika mencapai 60% pada tahun 2020. Target tersebut sudah dicapai oleh bandara terkemuka dunia. Salah satunya adalah Icheon International Airport, Korea Selatan. Bahkan menurut Airport Council International, Icheon merupakan bandara nomor satu di dunia dalam segala aspek. Hebatnya lagi predikat itu telah mereka kantongi selama enam tahun berturut-turut sejak 2005. CSI Incheon di atas 5 dengan pendapatan non aeronautika di atas

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

60%, serta kapasitas selalu dijaga lebih besar daripada pertumbuhan traffic. Nah, dengan reputasi seperti itu adalah hal yang tepat jika AP1 kemudian bermitra dengan Incheon. Hal ini sejalan dengan visi AP1 yang bertekad untuk menjadi perusahaan pengelola bandara berkelas dunia. Langkah awal kemiteraan telah dilaksanakan dengan penandatanganan memorandum of coopertion (MoC). Dalam MoC tersebut secara khusus tercantum tercantum Airport Sistership Agreement antara Incheon International Airport (IIA) dengan Juanda International Airport Surabaya. Penandatanganan antara Dirut PT AP1 dengan CEO IIAC dilakukan di Seoul, Korsel disaksikan oleh Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan Suratto Siswodihardjo, Komisaris Utama PT AP1. Dengan demikian Juanda Surabaya menjadi resmi sebagai sister dari Incheon International Airport. Dengan sistership agreement ini Juanda Surabaya akan mendapat peluang untuk meneladani atau mengadopsi hal-hal yang dilakukan oleh Incheon, baik pelayanan terhadap penumpang, cargo, operasi penerbangan, komersialisasi, maupun kontribusi terhadap perekonomian lokal, penciptaan lapangan kerja dan CSR. Tanpa membuang waktu managemen AP1 kemudian menetapkan untuk mengirim sejumlah personel AP1, untuk mengikuti model pendidikan di Human

TOPIK KORPORASI Pura I akan bekerja sama dengan sesama perusahaan plat merah, yakni PT Wijaya Karya Tbk untuk pembangunan hotel dan properti. "Kita akan bangun kondominium dan apartemen," kata dia. Bali, misalnya, akan menjadi salah satu lokasi pembangunan properti. Selain itu, pada 2011 perusahaan memfokuskan investasi bagi pengembangan bandara untuk peningkatan kapasitas. Dalam anggaran 2011, perusahaan mengalokasikan sekitar 62 persen dari total nilai investasi sebesar Rp 2,6 triliun bagi pengembangan yang sifatnya non rutin. Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar dalam sambutannya pada acara penandatanganan MOC AP1 dan Incheon di Seoul pada 25 Februari 2011 mengatakan, Kementerian BUMN saat ini sangat bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan bandara dari segi kapasitas, efektifitas pelayanan, dan profitabilitas untuk mencapai visi BUMN sebagai Pengelola Kelas Dunia. Sinergi yang dilakukan antar BUMN dan BUMN dengan mitranya diharapkan dapat mendorong kemajuan BUMN dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa/negara. Bagaimana pun airport adalah infrastruktur penting dalam sistem perhubungan nasional yang memberikan multipler effect bagi pembangunan sektor lain. Dirut AP1 Tommy Soetomo beserta management baru bertekad untuk merealisasikan visi perusahaan menjadi pengelola airport kelas dunia dengan menerapkan Konsep Reposisi dan Restrukturisasi secara sistematis dan ber-

sungguh-sungguh dalam kebersamaan dan yakin terhadap together stronger. “Kerjasama dengan IIAC dimaksudkan mempercepat reposisi dan restrukturisasi tersebut,” tambah Robert D. Waloni. Kemitraan juga dilakukan dengan perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi dan infrastruktur Grama Vikas Kendra (GVK) untuk pembangunan bandara baru dengan belajar dari pengalaman GVK sebagai pemilik dan pengelola Mumbay Airport, yang merupakan bandara terkemuka namun dengan constraint terbesar di dunia. Kerjasama dengan GVK ini dimaksudkan untuk melengkapi wawasan dan pengetahuan demi membangun AP1 di tengah-tengah berbagai kesulitan yang dihadapi untuk mencapai isi menjadi pengelola airport kelas dunia. Langkah-langkah yang dilakukan managemen AP1 merupakan bukti nyata, bahwa perusahaan ini betul-betul punya tekad yang kuat untuk terus berkembang menjadi perusahaan kelas dunia. Di dalam negeri AP1 dapat dikatakan tidak punya saingan. Kalaupun dikatakan saingan itupun berasal dari “saudara kandung” yakni Angkasa Pura II. Artinya, untuk meningkatkan kualitas AP 1 harus menetapkan standar yang lebih tinggi, yakni dengan mengacu pada perusahaan sejenis di luar negeri. Hal ini tentu saja membutuhkan kerja keras dari managemen. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras serta melaksanakan GCG dengan disipilin, bukan hal yang mustahil dalam waktu dekat AP1 dapat menjadi perusahaan kelas dunia. ] Amri foto: istimewa/dok. MajalahTopik

Resources Academy di Incheon International Airport. Lembaga ini oleh ICAO disebut sebagai lembaga pengembangan personil airport yang terbaik di dunia. “Kemitraan juga akan diberlakukan dalam rangka pengembangan Terminal II Juanda Surabaya yang pembangunannya akan segera dimulai,” kata Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Robert Daniel Waloni. Melihat kemajuan Incheon Airport di dalam pengelolaan aspek komersial khususnya dalam non aeronautika, maka kepiawaian Incheon akan dimanfaatkan untuk menata kembali komersialisasi di beberapa bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I. Robert menjelaskan, saat ini komposisi pendapatan non-aeronautika perusahaan lebih kecil dibandingkan pendapatan dari sektor aeronautika, atau hanya 20 persen dari total pendapatan. Pada 2020, perusahaan menargetkan pendapatan non aeronautika meningkat hingga 60 persen dari total pendapatan. "Tahun lalu prognosa pendapatan non-aeronautika sekitar Rp 533 miliar dibandingkan total pendapatan sekitar Rp 2,4 triliun. Tahun ini target pendapatan non-aeronautika sekitar Rp 620 miliar dari target total pendapatan sekitar Rp 2,6 triliun," ujar Robert. Untuk menggenjot pendapatan nonaeronautika tersebut, AP I telah memilki beberapa rencana. Salah satu langkah yang telah direncanakan, AP1 akan membentuk beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti perhotelan, properti, kargo dan logistik, bahan bakar, serta reklame. Pembentukan anak usaha akan dilakukan melalui metode pemisahan perusahaan (spin-off) yang ditargetkan beroperasi di 13 bandara yang dikelola Angkasa Pura I. Robert menambahkan, pada 2011 ini Angkasa Pura I memprioritaskan pembentukan anak perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan properti terlebih dahulu. "Saat ini kami memiliki sejumlah lahan yang bisa dikomersilkan. Totalnya di seluruh bandara yang kami kelola sekitar 121,5 hektar," tutur Robert. Lebih lanjut Robert memaparkan, untuk tahap pertama, perusahaan akan membangun hotel transit di Bandara Makassar dan Surabaya. Pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun ini juga. Robert menambahkan, Angkasa

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK KORPORASI

BNI dan BRI Kucurkan Kredit Rp 4,02 Triliun kepada PT KAI

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

Pemberian fasilitas kredit sindikasi kepada PT KAI ini menunjukkan besarnya peluang dan potensi perkeretaapian sebagai salah satu tulang punggung transportasi di Indonesia. Sektor transportasi memainkan peran sangat penting bagi perekonomian ke depan. Dengan adanya sarana transportasi kereta api yang handal, khususnya bagi angkutan barang, maka pengangkutan komoditi dari titik produsen ke titik konsumen maupun ke titik distribusi akan semakin lancar dan efisien.

Meneg BUMN, Mustafa Abubakar diapit Direktur Bussines Banking BNI Krishna Suparto, Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam dan Direktur PT KAI (Persero) Ignasius Jonan.

ua bank nasional yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk mengucurkan kredit sebesar Rp 4,02 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kedua bank pelat merah itu masing-masing mengambil porsi sebesar 50 persen dari total pembiayaan atau masing-masing Rp2,01 triliun. Dalam kredit sindikasi tersebut BNI bertindak sebagai joint lead arranger kreditor, dan memberikan jangka waktu kredit selama 10 tahun dengan tingkat bunga mengambang. Kredit sindikasi itu diberikan untuk mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis PT KAI. Fasilitas kredit sindikasi itu akan digunakan untuk proyek investasi KAI senilai Rp 4,73 triliun dengan sumber pendanaan dari pembiayaan bank sebesar 85 persen

dan internal 15 persen atau sekitar Rp 710,6 miliar. Kredit sindikasi itu juga akan mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis PT KAI di Sumatera Selatan. Seperti diketahui, PT KAI telah mendapatkan kontrak pengangkutan batubara dari PT Bukit Asam Tbk hingga 2029. Sementara di Pulau Jawa, PT KAI juga mengantisipasi kenaikan pengiriman barang menggunakan kereta api dari industri semen, baja, barang konsumsi, dan lainnya. Pemberian fasilitas kredit sindikasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Krishna Suparto, Direktur Business Banking BNI, dan Asmawi Syam, Direktur Bisnis Kelembagaan BRI, dengan Ignasius Jonan, Direktur PT KAI (Persero), yang juga disaksikan oleh Menteri BUMN RI, Mus-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

tafa Abubakar, dan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, di Kantor Kementerian BUMN awal Maret 2011. Menurut Gatot, pemberian fasilitas kredit sindikasi kepada PT KAI ini menunjukkan besarnya peluang dan potensi perkeretaapian sebagai salah satu tulang punggung transportasi di Indonesia. Apalagi ini terkait dengan transportasi untuk mengangkut barang logistik, termasuk batubara, yang menjadi kebutuhan industri. "BNI berharap dengan fasilitas kredit sindikasi ini dapat memberikan peluang bagi PT KAI untuk dapat meningkatkan kinerja dan peranannya dalam membangun sistem transportasi kereta api yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk mendukung akselerasi perekonomian nasional," kata Gatot. Selain angkutan barang, PT KAI memiliki produk dan jasa lainnya, yaitu angkutan penumpang, angkutan BBM, angkutan CPO, ekspedisi parcel, kereta wisata dan jasa lainnya. PT KAI telah menjadi nasabah BNI sejak tahun 1980 dengan memanfaatkan berbagai layanan dan produk BNI, termasuk layanan trade finance I letter of credit (LC) impor. Sementara, Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengatakan, dukungan kepada PT KAI melalui pemberian pinjaman ini merupakan kelanjutan dari komitmen BRI untuk mendukung pembiayaan sektor transportasi, khususnya dalam pengembangan industri perkeretaapian yang digulirkan pemerintah. Pasalnya sektor transportasi memainkan peran sangat penting bagi perekonomian ke depan. Dengan adanya sarana transportasi kereta api yang handal, khususnya bagi angkutan barang, maka pengangkutan komoditi dari titik produsen ke titik konsumen maupun ke titik distribusi akan semakin lancar dan efisien. Di samping pemberian pembiayaan kepada sektor transportasi, Bank BRI juga telah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek BUMN lain yang dapat menunjang perekonomian seperti pembiayaan untuk proyek infrastruktur sep-

TOPIK KORPORASI bagi KAI. Apa lagi kredit yang di peroleh sebagian besar digunakan untuk pengembangan bisnis, khususnya angkutan barang. Pendapatan terbesar KAI didapat dari sektor ini, yang memberikan kontribusi sekitar 50 persen, sementara angkutan penumpang menyumbang 40 persen dan sisanya dari properti. Angkutan barang menjadi penting, karena dari sisi angkutan penumpang pertumbuhan pendapatan hanya berkisar 5-10 persen. Sedangkan angkutan barang hingga empat tahun ke depan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 60 persen. Tahun ini KAI menargetkan pertumbuhan pendapatan mencapai 20 persen. Dengan penambahan lokomotif ini tentu akan memaksimal angkutan kereta api, ini berarti beban jalan raya akan berkurang. Dan ini akan berdampak pada penghematan biaya untuk perbaikan jalan raya. Jadi sangat beralasan jika pemerintah memberikan perhatian lebih pada KAI. Sehingga KAI dapat memberikan kontribusi maksimal di bidang transportasi. ] Amri foto: istimewa/dok. MajalahTopik

ganda yang bakal dikerjakan adalah untuk Pekalongan-Surabaya sepanjang 388 kilometer. Saat ini jalur JakartaPekalongan sedang dikerjakan secara parsial oleh PT KAI dan pemerintah. Dengan asumsi kredit perbankan Rp 6,5 triliun, pemerintah tetap harus mensubsidi sebesar Rp 1 triliun dan konsesi selama 25 tahun. Dijelaskan, bila jalur ganda tersebut selesai, maka beban angkutan barang melalui darat akan berkurang drastis. "Paling tidak 10.000 kontainer bisa diangkut per minggu dengan kereta, sehingga angkutan di jalan raya sangat berkurang," ujar Mustafa Jonan menambahkan, jalur ganda sangat membantu arus transportasi kereta. Saat ini saja perjalanan Jakarta-Surabaya PP (pulang-pergi) telah ditingkatkan lebih dari dua kali yaitu dari 56 perjalanan menjadi 124 perjalanan per hari. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan Manajemen KAI untuk meningkatkan kinerja keuangan KAI. Dengan kredit investasi yang baru dikucurkan tentu merupakan angin segar

Penandatanganan MoU antara BRI dan BNI dengan PT KAI. foto: istimewa/dok. MajalahTopik

erti jalan tol dan air minum, sektor energi listrik, migas, telekomunikasi, kontraktor dan juga di sektor agrobisnis. Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, mengatakan, fasilitas kredit itu menjadi lompatan besar bagi KAI. Perseroan akan berusaha membangun bisnis komersil seperti angkutan barang. "Di Jawa, bisnis ini mengangkut 2.0002.500 kontainer per minggu, atau meningkat dibanding 2-3 tahun lalu yang hanya 200-300 kontainer per minggu," kata Jonan. Lebih lanjut Jonan mengatakan, investasi itu akan digunakan untuk membiayai 44 unit lokomotif di Sumatera Selatan, 100 unit lokomotif di Jawa, 1.200 unit gerbong KKBW (pengangkut batu bara) dan 1.200 unit gerbong PPCW (pengangkut barang). Menurutnya, pinjaman kepada BNI dan BRI ini merupakan kali pertama dilakukan. Selama ini, kata dia, PT KAI tidak pernah menggunakan pinjaman komersial. Karenanya, dengan kredit sindikasi ini diharapkan akan memberi kesempatan PT KAI berkembang sebagai korporasi. Direktur Keuangan PT KAI, Kurniadi Atmosasmito, menjelaskan untuk total keseluruhan operasional sebenarnya PT KAI membutuhkan dana hingga Rp 8,8 triliun. Selain untuk pembangunan rel senilai Rp 5,6 triliun dan sisanya untuk lokomotif dan wagon baru. Dengan peningkatan kapasitas jalan, PT KAI akan menggenjot pendapatan melalui optimalisasi trek baru. Untuk kerjasama dengan PT Bukit Asam PT KAI melihat potensi pengangkutan hingga 22 juta ton. Saat ini PT KAI baru bisa menyediakan kapasitas angkut hingga 10 juta ton. Untuk proyek pembangunan lokomotif dan unit gerbong PT KAI optimistis akan diselesaikan dalam 2 tahun. Terkait dengan upaya peningkatan kinerja PT KAI, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar baru baru ini menawarkan pembiayaan proyek double track (trek ganda) Jakarta-Surabaya dengan dana yang lebih murah Rp 2,5 triliun. Waktu pengerjaannya pun bisa digarap dalam dua tahun. "Bila pemerintah menawarkan pembiayaan dengan APBN sebesar Rp 9 triliun, maka alternatif keduanya bisa dengan konsorsium BUMN dananya bisa menjadi Rp 6,5 triliun," kata Mustafa. Dengan konsorsium tersebut, kata Mustafa, diperkirakan pengerjaan jalur

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKBIS

Pola Agrobisnis Tingkatkan Perekonomian Petani Kopi Peningkatan mutu biji kopi rakyat dilakukan dengan arah pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini, diharapkan petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemampuan bidang produksi yang terbatas. Tetapi, konsep agrobisnis bertumpu pada pemberdayaan para petani agar mampu berusaha secara kelompok.

eperti kita ketahui kopi merupakan tanaman asli Afrika dan pulau-pulau di sekitarnya, namun telah tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia tanaman kopi tumbuh subur di Jawa, Sumatera, dan Papua. Di Sumatera Selatan sendiri perkebunan kopi banyak terdapat di Kotif Pagar Alam dan Kabupaten Muaraenim. Sentra kopi di Muaraenim berada di tiga Kecamatan yakni Semende Darat Ulu(SDU), Semende Darat Tengah(SDT), dan Semende Darat Laut (SDL). Sejak dulu daerah ini memang dikenal sebagai penghasil kopi, tidak saja di Kabupaten Muaraenim tapi juga merambah sampai ke Ibukota negara Jakarta. Sebenarnya sebagian besar masyarakat petani kopi di Semende sendiri sudah mengetahui tahapantahapan yang harus dilakukan bagaimana untuk menghasilkan kopi yang bermutu. Namun karena suatu keadaan, mereka terpaksa tidak melakukannya. Sebagai contoh, para petani sering tak sabar menunggu memetik buah kopi hingga merah (matang), mereka memanen saat buah kopi masih berwarna hijau. Sehingga hasil panen kopi (masyarakat Semende menyebutnya kawe) kurang baik mutunya. Padahal jika bersabar satu hingga satu setengah bulan saja, kualitas hasil panen tentu akan lebih baik. Tanaman kopi yang bernama latin Purpugenus Coffea dari famili Rubiaceae, secara garis besar dibagi menjadi empat kelompok besar, pertama Coffea Canephora, yang salah satu jenis varietasnya menghasilkan kopi dagang Robusta, kedua Coffea Arabica, menghasilkan kopi dagang Arabica, ketiga, Coffea Excelsa meng-

hasilkan kopi Dagang Excelsa, dan keempat, Coffea Liberica menghasilkan kopi dagang Liberica. Secara umum pengolahan kopi di dunia dibagi menjadi tiga cara pengolahan biji kopi yaitu pengolahan kering, pengolahan basah, dan pengolahan semi basah. Dari ketiga metode pengeringan, cara kering banyak dilakukan di tingkat petani di Indonesia karena mudah dilakukan, peralatan sederhana dan dapat dilakukan di rumah petani.

Tahap-tahap pengolahan kopi cara kering Kopi yang sudah dipetik dan disortasi (dipilih) harus sesegera mungkin dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan mutu. Pengeringan memerlukan waktu 2-3 minggu dengan cara dijemur. Kopi dikatakan kering apabila waktu diaduk terdengar bunyi gemerisik.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Dan kadar air maksimal 12,5 persen. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk pengeringan dapat menggunakan alat pengering mekanis. Seperti produk-produk lainnya, biji kopi harus memiliki standar mutu yang diperlukan sebagai petunjuk dalam pengawasan mutu yang menjamin biji kopi agar aman dikonsumsi, dan memiliki nilai jual yang tinggi baik dari pasar lokal maupun pasar internasional. Standarisasi ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, cara pengemasan. Standar ini telah dituangkan Standar Nasional Indonesia Biji Kopi menurut SNI No.01-2907-1999

Pengemasan dan Penyimpanan Kemasan biji kopi dengan menggunakan karung bersih dan baik, serta diberi label sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-

2907-1999). Simpan tumpukan kopi dalam gudang yang bersih, bebas dari bau asing dan kontaminasi lainnya, lalu karung diberi label yang menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen. Penggunaan cat untuk label menggunakan pelarut non minyak. Gunakan karung yang bersih dan jauhkan dari bau-bau asing. Kemudian mengatur tumpukan karung kopi di atas landasan kayu dan beri batas dengan dinding. Selanjutnya monitor kondisi biji selama disimpan terhadap kondisi kadar airnya, keamanan terhadap organisme gangguan tikus, serangga, jamur, dan faktor-faktor lain yang dapat merusak kopi. Sementara beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan adalah: kadar air, kelembaban relatif dan kebersihan gudang serta kelembaban ruangan gudang sebaiknya 70 persen. Untuk meningkatkan kualitas kopi sudah saatnya kita melakukan reformasi pengolahan biji kopi khususnya yang berasal dari Semende, agar sesuai dengan tuntutan pasar yang menginginkan kualitas dan kuantitas biji kopi yang bermutu tinggi. Sekadar informasi, saat ini harga per kilogram biji kering Arabika melesat di kisaran Rp 38 ribu-Rp 42 ribu atau melonjak tajam dari akhir tahun lalu yang hanya Rp 25 ribu/kg. Sementara jenis Robusta dari sebelumnya Rp 11 ribu saat ini menyentuh angka Rp 18 ribu/kg. Pada prinsipnya untuk menghasilkan kopi yang yang bermutu, ada beberapa proses penting yang harus dilakukan. Pertama, kopi yang dipanen harus betul-betul dalam kondisi sudah berwarna merah (matang), kedua biji kopi yang telah kering disortir sesuai dengan ukurannya. Dan ketiga memisahkan biji kopi yang pecah/ busuk/rusak. Mengingat pentingnya label SNI ini, diharapkan semua petani kopi di Semende dan agen pengumpul dapat segera melakukannya. Selain kualitas biji kopi yang tetap terjaga juga akan memudahkan dari sisi pemasaran. Di sisi lain, penanganan pascapanen kopi harus memperhatikan keamanan pangan. Oleh karena itu harus dihindari terjadinya kontaminasi dari beberapa hal yaitu: Fisik (tercampur dengan benda asing selain kopi, misalnya: rambut, kotoran,

dll); Kimia (tercampur bahan-bahan kimia); Biologi (tercampur jasad renik yang bisa berasal dari pekerja yang sakit, kotoran/sampah di sekitar yang membusuk). Terkait dengan itu, Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar baru-baru ini meresmikan unit usaha pengolahan kopi Gapoktan Cahaya Ratu di Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Pada kesempatan itu Muzakir mengatakan, pengembangan usaha kopi di Kabupaten Muaraenim khususnya di Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut berkembang pesat dan menjadi daya tarik tersendiri. Ini terbukti dengan perhatian dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Departemen Pertanian, sehingga memberikan bantuan bangunan tempat pengolahan kopi dan alat pengolahan biji kopi. “Diharapkan ke depan komoditi kopi di Muaraenim dengan luas areal 23.495 hektar dapat berkembang dengan baik, melalui programprogram pengembangan tanaman kopi dan peningkatan mutu hasil kopi,” jelasnya. Peningkatan mutu biji kopi rakyat dilakukan dengan arah pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini, kata dia, diharapkan petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemampuan bidang produksi yang terbatas. Tetapi, konsep agrobisnis bertumpu pada pemberdayaan para petani agar mampu berusaha secara kelom-

pok. Dengan mengadopsi teknologi produksi yang bercirikan efisiensi tinggi diproduksi dengan punya daya saing tinggi. “Adanya bantuan ini diharapkan ke depan komoditi kopi asal Muaraenim akan lebih memiliki daya saing. Sehingga tidak hanya dijual di Muaraenim saja, tapi juga berbagai daerah di luar Muaraenim,” jelasnya. Lebih lanjut orang nomor satu di Bumi Sarasan Sekundang ini mengemukakan, bantuan dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Departemen Pertanian berupa bangunan tempat pengolahan kopi dan alat mesin pengolah kopi dari pengolahan biji basah sampai siap dipasarkan, hendaknya digunakan secara baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi pengolahan kopi yang ada. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat khususnya petani kopi, komoditas ini dapat diharapkan menjadi ‘primadona’ sektor pertanian. Dan dapat meningkatkan produksi biji kopi, baik secara kualiatas maupun kuantitas. Dengan disertai penerapan proses seperti yang telah disyaratkan SNI, petani kopi khususnya di wilayah Semende akan mendapat nilai tambah dari hasil panen yang dilakukan hingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi tunggu apa lagi, mari kita lakukan mulai sekarang. ] Amri

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK EKBIS

Buah Kopi matang.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK EKBIS

MEDCO Kembangkan SRI (Padi Organik)

Sebagai industri yang memiliki tanggung jawab sosial, PT Medco E&P Indonesia mengembangkan sikap peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah operasinya yang terangkum dalam program pengembangan masyarakat (Community Development). foto: dok. MajalahTopik

alah satu aktivitas sosial untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang dilakukan oleh Medco adalah mengembangkan padi SRI Organik di Kabupaten Muaraenim. Program disusun secara sistematis, terencana, terpadu, serta bermuatan capacity dan institutional building untuk memperkuat akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pelaksanaannya diterapkan melalui proses perencanaan organisasi, pelaksanaan, akuntabilitas, dan evaluasi. Prinsip kegiatan pengembangan masyarakat adalah melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung, serta mengembangkan kemandirian dengan konsep "memberikan kail, bukan ikan." Di samping itu, membantu mereka secara efektif dan tulus sesuai dengan fokus sumberdaya alam dan lingkungan. Sebagai wujud keberbahasilan pelasanaan program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan, PT Medco E&P Indonesia menerima penghargaan PADMA Award pada 2003 dan 2007,serta Social Empowerment Eward pada 2007 dari Pemerintah Indonesia. MDG's Award 2009 di bidang kesetaraan gender yang merupakan sebuah penghargaan berkat keberhasilan mereka dalam memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengembangan padi SRI Organik di sekitar wilayah operasi perusahaan. Alik Sutaryat, Pengembang SRI Organik Indonesia PT Medco E&P Indonesia mengungkapkan, pengembangan padi SRI Organik dilakukan PT Medco E&P Indonesia bersamasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaraenim, Sumatra Selatan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Salah satunya dengan

Alik Sutaryat (kanan) Pengembang SRI Organik Indonesia, berbincang dengan salah seorang petani binaan.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK EKBIS

mendorong budidaya padi organik di daerah itu. Pada program kali ini, PT Medco E&P Indonesia melibatkan 40 pasang petani dalam mengembangkan padi SRI varietas Sinta Nur. Lokasi penanaman perdana padi di atas lahan seluas 36,5 hektar di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Muaraenim. Alik memprediksi, hasil panen yang direncanakan akan dilaksanakan pada 10 Maret mendatang di Desa Embawang mencapai 9,3 ton per hektar."Untuk Muaraenim ini adalah panen pertama dan terbesar di tiga daerah sebelumnya," kata Alik. Rencananya, dalam acara panen bersama tersebut akan dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Gusti M Hatta dan Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar. Budidaya ini dilakukan dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengolahan tanah, tanaman, dan air. Semua bahan yang digunakan dalam budidaya ini termasuk pupuknya berasal dari alam (kompos), sehingga ramah lingkungan dan hasil produksinya baik untuk kesehatan manusia. Selain Muaraenim, pihaknya juga membina 36 petani dengan lahan sekitar 36 hektar di Kecamatan BTS Ulu Musi Rawas, Banyuasin seluas 7 hektar, dan Musi Banyuasin seluas

5 hektar. Jumlah petani yang dibina sekitar 100 orang dari 92 hektar di empat wilayah tersebut. di Sumatera Selatan, proyek ini baru dikembangkan sejak 2009. "Panen pertama pada 2 Agustus 2009 di Musi Rawas. Produksi mencapai 7,48 ton. Artinya ada peningkatan jika dibanding panen pada 10 Maret mendatang," kata Alik. Menurut dia, hasil panen padi SRI Organik sangat baik, produksi gabah meningkat 200%. Begitu juga saat panen di Muba maupun Banyuasin. "Rencananya 800 hektar lagi akan dikembangkan lagi untuk kekuat-

an pangan daerah setempat. Medco membantu pelatihan dan pendampingan," ujar dia. Dia mengungkapkan, tantangan yang sering dihadapi timnya dalam mengembangkan padi organik di daerah Sumsel adalah kekurangan bahan organis, seperti kotoran hewan sebagai bahan dasar pupuk kompos. Selain itu, tim juga menghadapi kesulitan dalam mengubah cara pandang para petani untuk beralih dari anorganik ke organik. "Sementara kendala lainnya adalah mengerjakan kompos masih dilakukan secara manual," kata dia. ] Amri

Alik Sutaryat (kanan) memberikan arahan kepada salah satu kelompok tani pengguna Tekhnik SRI.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. MajalahTopik

Salah satu daerah persawahan pengguna tekhnik SRI.

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK EKBIS

Ketua Dewan Pembina Dekranas, Ani Yudhoyono, saat menghadiri puncak peringatan HUT ke31 Dekranas di Jakarta.

Dekranas: Kerajinan Indonesia Harus Berdaya Saing Dengan teknik pembuatan yang lebih maju serta memperhatikan selera pasar atau konsumen, maka produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif.

engan tema â&#x20AC;&#x153;Meningkatkan Perekonomian Melalui Inovasi Kerajinan Nasional yang Ramah Lingkunganâ&#x20AC;?, puncak peringatan HUT ke-31 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dilaksanakan di Gedung Smesco UKM Jakarta pada 17 Maret 2011. Selain dihadiri Ny Ani Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina, acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri antara lain Menperin MS Hidayat, Menbudpar Jero Wacik, Mendag Mari Elka Pangestu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hassan, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Herawati Boediono menyatakan, Dekranas bertekad menjadi motor penggerak dalam meningkatkan daya saing kerajinan Indonesia yang ramah lingkungan.Tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi kreatif pemerintah Indonesia yang dicanang-

kan oleh Presiden RI tahun lalu. Dalam kegiatan-kegiatannya Dekranas bertumpu pada tiga hal yaitu melestarikan, menggali, dan mengembangkan nilai budaya bangsa Indonesia yang tercermin pada produk-produk karyanya, serta meningkatkan nilai ekonomi produk Indonesia. Menurut Herawati Boediono, dengan perkembangan dunia akan kebutuhan produk-produk yang ramah lingkungan, sekaligus perhatian terhadap pelestarian lingkungan, menjadikan tantangan bagi dunia pengrajinan yaitu para pengrajin dan pemangku kerajinan di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya untuk menghasilkan kreasi yang inovatif dan yang ramah lingkungan. Dekranas juga diharapkan menjadi organisasi yang berprestasi mampu menyesuaikan dengan situasi negara, serta keadaan organisasi sejenis dunia (world

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

craft council). Peringatan Ulang Tahun ke-31 Dekranas kali ini diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk lebih meningkatkan motivasi dan semangat kebersamaan, pengabdian dan berkarya dalam mengembangkan usaha dan kualitas produk pengrajin Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta pembangunan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam rangkaian HUT Dekranas ini, sebelumnya dilakukan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sengon di daerah Cibalu Kabupaten Bogor dan pameran kerajinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalakkan program pemerintah dan melestarikan ketersediaan bahan baku kerajinan yang terbuat dari bahan dasar kayu. Penanaman pohon dilakukan di sembilan desa di Kecamatan Cibalu dengan total 6 ribu pohon sengon. Kegiatan Penghijauan ini juga diikuti Dekranasda diseluruh Indonesia. dan diharapkan menjadi kegiatan rutin yang menyeluruh di wilayah Dekranasda. Secara simbolik penanaman dilakukan oleh Ketua Umum DEKRANAS Herawati Boediono dengan menaman pohon sengon di Cibalu Bogor, pada 3 Maret 2011. Di samping itu, Dekranas juga ambil bagian dari kegiatan â&#x20AC;&#x153;Dekranas Fokus Recovery Merapiâ&#x20AC;&#x153; dalam membantu korban erupsi Merapi. Melalui pelatihan dan pembinaan pengrajin korban erupsi Merapi di empat Kabupaten yakni, Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sleman. Pelatihan diberikan selama enam hari kepada 400 pengrajin, dengan jenis pelatihan kerajinan anyaman bambu, batik tulis warna sintetik dan alam, tenun lurik, kerajinan kayu, usaha koperasi dan kewirausahaan. Ketua Dewan Pembina Dekranas yang juga Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan apresiasi yang tinggi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dekranas, seperti penanaman pohon sengon. Dia mengatakan pohon sengon merupakan tanaman industri yang serba guna. Dari daun hingga akar dapat dipergunakan untuk beragam kegiatan. Tema HUT yang mengedepankan inovasi dan ramah lingkungan menurut Ibu Negara mengandung arti penting yang harus benar-benar dipegang. Sebab hal ini akan membuat produk kerajinan Indonesia dapat berkembang dan dapat diterima oleh pasar, baik nasional

TOPIK EKBIS maupun internasional. Menurut Ani, inovasi dalam hal ini adalah cara pikir yang berbeda dari sebelumnya serta upaya menemukan dan menciptakan kreasi baru yang mempunyai nilai lebih dari kreasi sebelumnya. Ke depan, kata Ani, produk kerajinan kita sudah menggunakan teknologi yang tepat. Dengan teknik pembuatan yang lebih maju serta memperhatikan selera pasar atau konsumen, maka produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif. Selain inovasi, sebuah produk juga harus memenuhi standar lingkungan. Dan semakin tinggi kesadaran orang terhadap lingkungan yang baik, maka bahan baku produk harus benar-benar diperhatikan. Bahan baku yang renewable atau yang terbarukan harus merupakan pilihan utama. Dan sedapat mungkin menghindari bahan baku yang un-renewable atau yang tak terbarukan. Karena bahan-bahan tersebut akan habis dan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan akan berakibat fatal bagi kehidupan. Saat ini konsumen khususnya di negara-negara maju sangat kritis. Mereka kerap menolak produk yang di-

anggap tidak ramah lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius terutama para pengrajin. Lalu apakah cukup dangan inovasi dan ramah lingkungan saja produk kita bisa diterima pasar? Tentu tidak, karena pada akhirnya sebuah produk yang akan digemari adalah produk yang berkualitas. Yang tak kalah penting untuk meningkatkan taraf hidup para pengrajin adalah di sisi permodalan. Untuk itu, Ibu Negara Ani Yudhoyono juga meminta kepada perbankan nasional agar memberikan layanan optimal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usahanya melalui kredit usaha rakyat (KUR). Layanan perbankan ditingkatkan agar mereka bisa bekerja dan menghasilkan produk berkualitas di tengah era persaingan pasar global yang semakin menuntut kreativitas, inovasi serta kualitas dengan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Ibu Negara meminta agar prosesnya jangan dipersulit lagi. Apalagi, pada era sekarang ini birokrasi yang berbelit-belit tidak relevan lagi dengan langkah dinamis yang harus dilakukan dunia usaha,

termasuk usaha mikro. Program KUR, kata Ibu Negara, terbukti mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha maupun meningkatkan kapasitas usahanya, karena akses permodalan tersedia sekitar Rp 20 triliun per tahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebetulnya banyak keunggulan yang dimiliki Indonesia yang belum dimaksimalkan. Berbagai macam heritage yang di miliki Indonesia dari Aceh hingga Papua merupakan anugerah yang tak ternilai. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, dengan skill yang tinggi, inovatif dan didukung managemen yang baik tentu akan menghasilkan produk yang high standard. Di sinilah peran Dekranas dan Dekranasda untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha kerajinan. Sehingga Dekranas dan Dekranasda benar-benar menjadi partner bagi pengrajin untuk mengembangkan produknya dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kerja keras dan sungguhsungguh kita akan sampai ke tujuan itu dan pada akhirnya usaha kerajinan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional. ] Amri

Liza Mustafa Abubakar

Tak Sekadar Perduli Kepada Pengrajin

Liza Mustafa Abubakar Ketua Bidang Program Dekranas

etua Panitia HUT Dekranas ke-31, Liza Mustafa Abubakar yang ditemui TOPIK di sela-sela acara pameran menjelaskan bahwa Dekranas bertujuan membina dan mengembangkan pengrajin dengan ujung tombak Dekranasda. Pengurus Dekranas dikukuhkan oleh enam kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Koperasi & UMKM, Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN.

Semangat HUT ke-31 ini adalah adalah Dekranas Perduli. Dalam arti tidak hanya perduli kepada pengrajin tetapi juga kepada masyarakat. Selain itu, kata Liza Mustafa Abubakar, Dekranas juga men-support program Ibu Negara dengan menanam pohon. Dan pohon yang dipilih yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk kerajinan seperti pohon sengon dan pohon trembesi untuk penahan air seperti yang dilakukan di Bogor. Sementara kerajinan yang dipamerkan adalah produk kerajinan unggulan dari masing-masing daerah seluruh Indonesia. Dalam pameran ini tidak diprioritaskan pada angka penjualan saja namun lebih dari itu dimaksudkan agar para kurator dapat menilai produk mana yang bisa go international. Jika selama ini produk kerajinan yang go international didominasi oleh Pulau Jawa, dengan adanya program ini diharapkan akan muncul produk dari daerah lain yang bisa diekspor dari binaan-binaan Dekranas maupun Dekranasda. Pola pembinaan yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian dengan ujung tombak Dekranasda,. â&#x20AC;&#x153;Kita lihat apa kerajinan yang pernah mereka lakukan. Di situ kita berikan pelatihan dan pendampingan, bekerja sama dengan instansi terkait,â&#x20AC;? tutur Liza. Selain itu ada juga pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian. Jika mitra binaan ini dirasakan sudah mampu berproduksi, maka dari sisi pendanaan akan dibantu oleh Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK PARLEMEN

Para pembicara dan peserta semintar 100 Tahun Hari Perempuan Internasional di DPR RI.

100 Tahun Hari Perempuan Internasional

Peran Perempuan Indonesia Dalam Demokrasi

ari Wanita Internasional pertama diadakan untuk mencurahkan perhatian terhadap kondisi kerja yang tidak berterima dan sering berbahaya yang dihadapi oleh banyak wanita di seluruh dunia. Walaupun peristiwa ini hanya dirayakan di segelintir negara, namun berhasil mengerahkan satu juta wanita turun ke jalan, yang tidak hanya menuntut kondisi yang lebih baik di tempat kerja, tetapi juga hak untuk memilih, menduduki jabatan di pemerintahan, dan mitra sejajar dengan kaum pria. Demikian sekelumit pesan dari Michelle Bachelet, Direktur Eksekutif UN Women, sebuah organisasi PBB yang baru dibentuk khusus untuk kesamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, dalam menyambut 100 tahun Hari Perempuan Internasional. Seperti diketahui, pada 8 Maret 2011 seluruh perempuan di dunia memperi-

Tepat tanggal 8 Maret 2011, genap seratus tahun peringatan Hari Wanita Internasional. Ini adalah sebuah hari besar yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

ngati Hari Perempuan Internasional. Berbagai tuntutan akan pembaharuan peran dan perbaikan nasib perempuan pun disuarakan. Mulai dari peran perempuan dalam rumah tangga, karir, berkarya dan bekerja di berbagai bidang, termasuk bidang politik. Bahkan, bagi sebagian besar perempuan, Hari Perempuan adalah hari di mana seharusnya telah terpenuhi penghormatan atas hak-hak asasi mereka, seperti hak suara untuk ikut dalam pemilihan umum dan mendapatkan posisi di dalam pemerintahan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan dihilangkan-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

nya diskriminasi dalam pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi perempuan atas maraknya aksi kekerasan terhadap mereka baik secara seksual maupun fisik. Sebagai sebuah lembaga negara yang secara konsisten mendorong penguatan peran perempuan di dalam kegiatan bernegara, DPR RI memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mengadakan seminar yang bertemakan â&#x20AC;&#x153;Peran Perempuan Indonesia Dalam Demokrasiâ&#x20AC;?. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan global parlemen, pemer-

TOPIK PARLEMEN intah, dan masyarakat untuk mengapresiasi perjuangan kaum perempuan di berbagai bidang, dan bagi DPR RI khususnya di bidang politik. Pada peringatan tahun ini, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tema â&#x20AC;&#x153;Equal Access to Education, Training, and Science and Technology: Pathway for Decent Work for Womenâ&#x20AC;?. Hal ini menekankan pentingnya peran perempuan untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pelatihan, dan sains dan teknologi agar dapat berkarya dan bekerja dengan layak di berbagai bidang kehidupan. Pada kajiannya, Inter-Parliamentary Union (IPU) mencatat bahwa pada akhir tahun 2010, sebanyak 19.1 persen anggota parlemen adalah perempuan, sebuah progress yang lambat dari angka 13.1 persen di tahun 2000. Sebanyak 43 parlemen telah memenuhi target PBB untuk memiliki 30 persen anggota perempuan. Sementara dua negara telah memiliki kepala parlemen perempuan untuk pertama kalinya (Mozambique dan Republik Persatuan Tanzania), 14.1 persen perempuan di parlemen duduk sebagai pimpinan, sembilan negara telah memiliki perempuan sebagai gubernur negara bagian, dan 13 negara lainnya telah memiliki perempuan sebagai kepala pemerintahan. Saat membuka seminar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Priyo Budi Santoso, menekankan bahwa dalam proses demokratisasi seperti yang sedang berjalan di Indonesia, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi, dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Kiprah perempuan Indonesia di dunia politik saat ini telah semakin meningkat. Dari sisi legislatif, berdasarkan hasil Pemilu 2009 hanya sembilan persen perempuan yang duduk di DPR RI. Angka ini meningkat menjadi 11 persen pada Pemilu 2004, dan 17 persen pada Pemilu 2009. Selain didorong oleh meningkatnya kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik melalui Undang Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, partisipasi perempuan Indonesia dalam politik juga menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas perempuan Indonesia untuk berkarya di berbagai bidang.

Dalam makalahnya, Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli menyebutkan bahwa peranan perempuan dalam demokrasi sekarang ini memiliki banyak kemajuan. Jika diamati dan diperhatikan, katanya, perempuan sesungguhnya memiliki kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki untuk membangun bangsa Indonesia. Peran perempuan dalam demokrasi di Indonesia pun telah mengalami tiga periode perubahan, yakni Orde Baru dimana pada masa itu keterwakilan golongan fungsional ABRI dan utusan golongan ada di parlemen tapi kelompok perempuan tidak masuk, Reformasi (2004-2009) di mana kebijakan afirmatif melalui pencalonan sebagai kandidat sekurang-kurangnya 30 persen dalam Pemilu baru berupa himbauan dan sistem Pemilu proporsional daftar terbuka dengan nomor urut, dan periode 2009-2014 di mana kebijakan afirmatif dalam pencalonan perempuan sebagai kandidat sekurang-kurangnya 30 persen dalam Pemilu sudah merupakan keharusan dan penempatan calon perempuan dalam daftar calon tetap. Politisi dari Partai Demokrat ini menilai terhambatnya keterwakilan perempuan dalam kiprahnya, khususnya di dunia politik, disebabkan beberapa faktor, yakni Faktor Internal dimana masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan yang sebagian besar berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri dan masih terbatasnya motivasi perempuan untuk dapat meningkatkan dirinya setingkat lebih maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri dan kurang mandiri; dan Faktor Eksternal di mana menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan, serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Tidak hanya di dunia politik nasional, perempuan Indonesia juga mampu berkiprah di dunia politik internasional. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Aseggaf, menggarisbawahi bahwa kampanye dan resolusi peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen semakin intensif di dunia internasional, khususnya pasca Konferensi PBB mengenai Perempuan di Beijing (1995) yang mendorong peningkatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Nurhayati yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

DPR RI juga menyerukan pentingnya revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa untuk mendorong pengembangan peran strategis perempuan yang lebih baik dan bermartabat, serta mendorong generasigenerasi perempuan dalam politik untuk memainkan peranan yang lebih luas di tingkat regional dan global. Menyinggung mengenai kebijakan affirmative action di parlemen, Nurhayati yang menjabat sebagai President of Coordinating Committee of Woman Parliamentary of Interparliamentary Union, menilai masih jauh dari target dalam Pemilu 2004, hanya 11 persen. Sedangkan pada periode akhir Orde Baru, 1992-1997, berhasil mencapai angka 12.5 persen. Perolehan suara perempuan sebelum diberlakukan UU tentang kuota perempuan sebanyak 45 anggota DPR (setara sembilan persen) dari 500 anggota DPR pada Pemilu 1999. Pada Pemilu legislatif 2009 lalu, tambah Nurhayati, ternyata belum juga menghasilkan representasi perempuan di DPR yang mencapai target sebagaimana yang diamanatkan oleh UU politik. Ditambahkannya, setidak-tidaknya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi perempuan dalam ranah politik Indonesia kontemporer, yakni bangsa Indonesia masih menghadapi masalah budaya politik yang belum memenuhi konsep kesejajaran dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan; Sistem kaderisasi dan kepemimpinan dalam partai politik yang masih minim, sehingga belum memberikan kontribusi bagi penguatan peran dan partisipasi politik perempuan; dan lemahnya jaringan lokal, nasional dan internasional di kalangan perempuan Indonesia serta lemahnya kemampuan ekonomi perempuan yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Banyak hal, memang, yang masih harus dilakukan dan diperjuangkan, khususnya bagi kaum perempuan. Tidak hanya dalam hal kesetaraan gender, tapi juga pemberdayaan dan peran serta perempuan di segala bidang. Mengutip apa yang dikatakan Nurhayati, melalui momentum Hari Perempuan Internasional ini, diharapkan, membawa multi-effect yang konstruktif bagi segala upaya dalam mengangkat derajat kaum perempuan sehingga dapat dilahirkan berbagai kebijakan publik negara yang, lebih, pro perempuan dan pro anakanak, sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Surga Ada di Telapak Kaki Ibuâ&#x20AC;?. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK POLITIK

Pemilukada DKI Jakarta 2012

Siapa Pantas Pimpin Jakarta?

akarta sebagai Ibukota Negara RI akan melaksanakan hajatan besar, pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2012 mendatang. Seperti diketahui, setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah bukan lagi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, termasuk DKI Jakarta, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Meski di permukaan, hiruk pikuk menjelang pemilukada DKI Jakarta 2012 belum terasa, namun sesungguhnya, â&#x20AC;&#x2DC;aromaâ&#x20AC;&#x2122; persaingan sudah terasa jauh hari sebelumnya. Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat, Fauzi Bowo mempunyai kesan kuat ingin tetap memimpin Jakarta pada periode mendatang. Sejumlah kesuksesan pun diklaim kubu Fauzi Bowo telah diraih Jakarta semenjak dipimpin dirinya. Meski persoalan mendasar, yakni kemacetan dan banjir, belum teratasi, namun di atas kertas, diakui maupun tidak, kinerja pria yang akrab disapa Foke dan wakilnya Prijanto bisa dikatakan cukup baik. Paling tidak, dalam hal ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Jakarta terus meningkat sejak dipimpin pria berkumis ini. Pihak Foke mengklaim, meski sempat mengalami penurunan pada pertengahan 2008 dikarenakan krisis, namun pertumbuhan ekonomi terus meningkat

Pemilihan gubernur DKI Jakarta baru akan berlangsung pada 2012. Namun, saat ini sudah banyak calon yang muncul dan dimunculkan, baik dari partai politik maupun independen. Kebanyakan calon mengaku sebagai putera asli Jakarta atau putera Betawi. sejak 2007. Pada 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen. Tetapi pada 2009 turun menjadi 5,01 persen akibat krisis. Namun, angka ini, kata Foke, masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,5 persen. Pihaknya juga mengklaim, mampu menurunkan angka pengangguran sejak 2007. Pada tahun tersebut, penurunan angka pengangguran mencapai 12,5 persen. Pada 2008 turun kembali sebanyak 12,16 persen dan pada tahun berikutnya turun 12,15 persen. Di bidang pendidikan, DKI juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan sektor tersebut. Hal ini tercermin dari meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Selain itu, Pemprov DKI juga menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk program penanggulangan banjir yang terus melanda kota berpenduduk kurang lebih sepuluh juta jiwa ini. Angka Rp 1,677 triliun pun direncanakan digelontorkan untuk membuat sarana dan

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

prasarana antisipasi banjir. Dana tersebut, rencananya, akan digunakan untuk meningkatkan fungsi Banjir Kanal Timur (BKT), program normalisasi sungai, penataan waduk, drainase, dan program lainnya. Diharapkan, rencana itu dapat mengatasi 33 titik genangan di Jakarta. Dalam bidang transportasi, Pemprov DKI telah membuat beberapa jembatan yang difungsikan untuk mengurai kemacetan. Pada tahun 2008 Jembatan Teluk Gong telah rampung dibuat. Tahun 2009 pembangunan Jembatan Latuharhari, Genit, dan Condet juga tuntas digarap. Untuk tahun ini akan dilaksanakan pembangunan flyover di Bandengan dan Tubagus Angke untuk mengatasi persimpangan dengan perlintasan kereta. Sedangkan flyover yang menghubungkan Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Antasari-Blok M direncanakan akan selesai pada tahun 2012 nanti. Namun, saat ditanya soal persiapannya maju dalam Pemilukada 2012, Fauzi Bowo mengaku belum memikir-

TOPIK POLITIK juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D ini. Apabila direstui DPP Partai Golkar dan kemudian dipercaya menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, Prya berjanji akan memprioritaskan program di bidang transportasi dan infrastruktur. Selain Prya, kader Golkar lain yang juga turut meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta adalah Tantowi Yahya. Anggota komisi I DPR RI ini pun menyatakan kesiapannya jika dicalonkan dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kelak. Bagaimana dengan Gerindra? Meski sampai saat ini partai besutan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto masih belum memiliki nama calon yang bakal diusungnya dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang, namun, salah satu calon yang mulai dipertimbangkan partai tersebut adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini, Prijanto. “Kami terbuka pada nama-nama lainnya, salah satunya Pak Prijanto, juga kami pertimbangkan. Kami sudah lihat itu dan jadi salah satu alternatif,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi, seperti dikutip Kompas.com. Ditambahkan Sanusi, pihaknya tengah merampungkan kriteria-kriteria gubernur DKI Jakarta berikutnya. Di antara kriteria-kriteria itu, sosok Prijanto rupanya dinilai memiliki semuanya. “Tentunya kita punya banyak kriteria, kita lihat leadershipnya, komunikasinya, dan kita lihat Pak Prijanto penuhi itu, punya komunikasi yang baik,” tutur Sanusi. Gerindra sendiri bersama Golkar, Hanura, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) kini tergabung dalam koalisi Panitia Bersama (Panbers).

Nantinya, Panbers akan mengajukan satu nama yang akan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pemilukada 2012. Dan, bagaimana pula dengan PKS? PKS mengisyaratkan tengah menjajaki partai lain untuk mempersiapkan Pemilukada DKI Jakarta 2012. Namun, partai ini masih belum mau menyebutkan partai-partai mana yang akan dijajaki menjadi koalisi. “Kami buka pintu lebar untuk semua partai bisa jadi koalisi kami,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta, Selamat Nurdin, beberapa waktu lalu. Meski enggan menyebutkan calon partai koalisinya, Selamat menyatakan, kondisi idealnya partai agamis berkoalisi dengan partai nasionalis. Sebagaimana diketahui, PKS terkenal dengan basis ideologinya yang agamis, sementara partai berbasis nasionalis yang paling besar adalah PDI Perjuangan. Apakah PKS akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Selamat tetap enggan menjawab dan kembali menyatakan, semua partai berpeluang menjadi koalisi PKS. Lebih lanjut dikatakan Selamat, PKS memerlukan koalisi esensi, bukan koalisi ‘topeng’. “Koalisi esensi itu koalisi yang konsisten pada kesepakatan bersama, tidak seperti koalisi ‘topeng’ yang bilang berkoalisi tapi nyatanya tidak mendukung,” tandas Selamat yang juga digadang-gadang masuk dalam bursa Pemilukada DKI Jakarta 2012. Siapa pun yang terpilih, kiranya, diharapkan bukanlah hanya sosok yang ahli tapi juga berani. Berani dalam arti berani bertindak dalam membenahi semua permasalahan yang ada di kota sebesar Jakarta. ] Endang/BBS foto: ilustrasi

kan akan bertarung lagi atau tidak dalam ajang Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang. Menurutnya, saat ini dia masih fokus melaksanakan beberapa program kerja. Untuk maju dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta periode berikutnya, ia belum memikirkan hal itu. “Yang penting buat saya itu kerja dulu. Jangan ngomong soal itu!” kata Foke dengan nada tinggi. Selain Foke, kandidat-kandidat lain yang digadang maju dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 antara lain Nachrowi Ramli (Demokrat), Prya Ramadhani (Golkar), Selamat Nurdin (PKS), Rano Karno (PDI Perjuangan), dan Djan Faridz (PPP). Meski hingga saat ini belum ada statemen atau pernyataan resmi dari partai-partai politik masing-masing kandidat, namun, nama-nama tersebut cukup santer terdengar menjelang Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang. Salah satu kandidat, Nachrowi Ramli yang diusung DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, menyatakan kesiapannya menjadi gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2017, jika nantinya ditetapkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti Pemilukada 2012. Nachrowi yang merupakan mantan Kepala Lembaga Sandi Negara oleh Musda itu ditetapkan sebagai satu-satunya bakal calon gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2017. Ia pun menargetkan, jika terpilih memimpin Jakarta, dirinya ingin menjadikan Ibukota RI itu sebagai kota negara yang bersih. “Jakarta harus menjadi kota yang bersih, bebas dari polusi, sampah serta bebas dari tindakan nepotisme,” tutur Nachrowi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta. Masuknya nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Prya Ramadhani, dalam bursa Pemilukada DKI Jakarta 2012 semakin memanaskan suhu persaingan. Prya yang juga besan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, ini pun mengaku siap mengemban tugas jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode berikutnya. Ayah dari artis Nia Ramadhani ini mengaku telah mendapatkan dukungan penuh tingkat DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Bahkan, katanya, saat ini dirinya tengah menggalang dukungan ke berbagai partai untuk menguatkan suaranya. “DPP nanti akan buat survei, kemudian diplenokan. Baru di situ diambil keputusan, siapa calon yang diusung Golkar,” ucap Prya yang

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK NASIONAL foto: istimewa/dok. MajalahTopik

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Program Rumah Murah untuk Masyarakat Kabar baik bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan biaya yang murah dan terjangkau. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI saat ini sedang gencar meloloskan program rumah murah dengan harga berkisar Rp 20-26 juta per unit. Tertarik? ram rumah super murah, melainkan juga untuk mempertajam program pro-rakyat yang sudah ada, seperti program air bersih, pemberdayaan nelayan, dan

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

emerintah saat ini tengah mempersiapkan cetak biru rumah murah bagi masyarakat tak mampu dengan harga sekitar Rp20-26 juta. Cetak biru yang mencakup luas rumah, harga, lokasi perumahan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan diharapkan selesai dalam waktu singkat. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pun optimis program rumah murah tersebut akan berhasil. Sebab, pemerintah cukup serius membahas program pengadaan rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini. Program ini juga ditopang subsidi selisih bunga, bebas uang muka dan bebas pajak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menjelaskan bahwa rumah murah ini merupakan program prorakyat di bidang perlindungan sosial yang telah dibahas Presiden dengan seluruh menteri, gubernur, dan para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bogor, akhir Februari 2011 lalu. Rumah super murah ini didesain sederhana dengan luas bangunan 36 meter persegi. Nantinya, rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara Rp 1,2 jutaRp 1,7 juta per bulan. â&#x20AC;&#x153;Tahun ini disusun blue print-nya. Tapi anggarannya baru masuk APBN 2012,â&#x20AC;? kata Hatta, waktu itu. Adapun mengenai pembiayaan program ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armyda Alisjahbana, mengatakan berasal dari penghematan APBN. Namun, dana penghematan ini tidak hanya untuk prog-

contoh rumah tipe 36.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

program masyarakat miskin perkotaan. Penggunaan dana hasil penghematan APBN tersebut, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, sumber dana pembangunan rumah super murah juga menggunakan dana program tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa rencana penggunaan dana hasil penghematan anggaran untuk program rumah murah tersebut mengacu pada instruksi Presiden yang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil, mulai dari nelayan hingga masyarakat yang tidak mempunyai rumah. Selain dari penghematan anggaran, menurut Menkeu, pemerintah juga akan mengkombinasikan anggaran pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tersebut dari kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan swasta dan BUMN. Pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

khusus dalam APBN-Perubahan yang sebelumnya dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPR. Meski akan memberikan perhatian pada program perumahan murah, Menkeu akan tetap menjaga agar kondisi fiskal Indonesia sehat. Sebab, katanya, pemerintah juga memiliki berbagai komitmen antara lain perlunya cadangan risiko fiskal untuk bahan bakar minyak, listrik, serta dukungan pada alat utama sistem senjata (pertahanan). Meski dibandrol dengan harga super murah, rumah murah tersebut tetap layak huni. Sebab, rumah tersebut memiliki luas lahan bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan seluas 60-72 meter persegi. “Jadi, kami tetap mengacu UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman,” ujar Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Paul Marpaung, seperti dikutip Vivanews.com. Seperti diketahui, dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dinyatakan luas bangunan minimal rumah umum atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah 36 meter persegi. Luas bangunan rumah umum tersebut diperkirakan cukup memadai dan lebih manusiawi, sehingga penghuni dapat menempatinya dengan nyaman. Ukuran luas minimal rumah umum tersebut juga berlaku untuk pem-

Menpera, Suharso Monoarfa.

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK NASIONAL

Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

bangunan rumah susun. Adapun proyek percontohan (pilot project) rumah murah tersebut akan dibangun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. “Pastinya, Jakarta itu mencakup Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi),” tambah Paul. Paul mengakui, meski di kota-kota besar lahan atau tanah kosong sudah terbatas, namun pihaknya optimis pembangunan rumah murah seharga Rp20 juta-Rp 26 juta tersebut tetap dapat terealisasi. Sebab, pengadaan lahan akan ditopang BUMN maupun instansi pemerintah lainnya, termasuk pemerintah daerah. Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa juga mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi berupa tanah. Ia mencontohkan, tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri). “Tanah mereka ada tersedia, dan untuk PNS akan kami sediakan, kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Suharso. Suharso menambahkan, program rumah murah ini juga akan menggunakan tanah-tanah milik BUMN yang terbengkalai atau belum dimanfaatkan. “Kami sudah MoU dengan BUMN, sekarang tinggal bagaimana menentukan target peruntukannya,” kata politisi dari PPP ini seraya menambahkan, bahwa pemerintah akan menggunakan data Kredit Usaha Rakyat dari

perbankan dalam menentukan target dimana data tersebut satu nama, satu alamat. Sehingga bisa menjangkau sasaran karena bankable. Program rumah murah merupakan ‘janji’ kedua dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan properti. Pada saat kampanye pemilihan presiden 2004 silam, ia juga menjanjikan program redistribusi tanah (land reform). Tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat total seluas 142.159 hektar di 389 desa yang tersebar di 21 provinsi. Namun, setelah tujuh tahun berlalu, dari ratusan ribu hektar tanah yang dijanjikan untuk rakyat, hingga kini baru terealisasi sekitar 214 hektar atau sekitar 0,15 persen. Penduduk Indonesia sendiri membutuhkan pertambahan rumah sekitar 700 ribu unit per tahun, dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,3 persen. Sedangkan, saat ini, terdapat kekurangan hunian sebesar delapan juta. Angka ini bertambah dari kebutuhan hunian pada 2009 sebesar 7,4 juta. Pemerintah beralasan, undang undang pemukiman saat ini tidak memberikan kewenangan tegas kepada pemerintah untuk membangun perumahan rakyat. “Kami saat ini tengah memperbaharui hal ini dengan rancangan undang undang yang baru,” kata Suharso. Diharapkan, dengan adanya program rumah murah ini, masalah tersebut akan sedikit banyak terbantukan. Sekarang, persoalannya, seberapa cepat pemerintah bisa merealisasikan ‘janji’nya itu? Masyarakat sudah bosan dengan ‘janji-janji kosong’. ] Endang/BBS

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK HUKUM

Perbedaan penafsiran antara Jamaah Ahmadiyah dengan umat Islam belum jua menemukan titik temu. Begitu pula dengan sikap tegas yang akan ditempuh pemerintah terhadap pengikut ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Memang, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung. Bahkan pimpinan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sendiri telah membuat 12 butir pernyataan, yang pada intinya mengakui Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Faktanya, masih ada warga Ahmadiyah dalam melaksanakan ibadah menurut penafsirannya sendiri, keluar dari konteks ajaran agama Islam. Ironisnya, mereka mengaku beragama Islam.

Sugiyanto, SH MH

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Dalam Keberagamaan, Indonesia Punya Aturan 64

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK HUKUM

foto: teddy/majalah topik

ntuk mencegah terulangnya tindakan anarkis umat Islam terhadap jamaah Ahmadiyah, beberapa pemerintah provinsi di Indonesia mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait pelarangan terhadap Ahmadiyah. Soal dikeluarkannya pergub ini, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, berpendapat tidak melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait aliran Ahmadiyah di Tanah Air. “Sepanjang pergub yang dikeluarkan tidak keluar dari SKB tidak ada masalah,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada wartawan di Kupang, Kamis, 10 Maret 2011. Menurut dia, pelarangan Ahmadiyah

Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

merupakan kewenangan pemerintah daerah, apakah perlu dikeluarkan peraturan untuk melarang Ahmadiyah atau tidak. Namun, peraturan yang dibuat tidak boleh keluar SKB yang ditetapkan. “Kita lihat, pergub mana dulu yang dikeluarkan. Jangan melebihi kewenangan yang dibatasi dalam SKB itu,” katanya. Di Jawa Barat, misalnya, Menteri menilai pergub yang dikeluarkan setidaknya sudah menjalankan tiga aspek dalam SKB yakni pembinaan, pelarangan penyebarluasan paham, serta pengawasan terhadap jamaah Ahmadiyah. “Ketiganya sudah tercantum dalam SKB tiga menteri,” kata Gamawan. Sebelumnya, Pemerintah Jawa Ba-

rat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan peraturan gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan Pengurus Jemaah Ahmadiyah, dan Warga Masyarakat. “Intinya, Pergub tersebut merupakan jaminan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah ini,” kata Ahmad Heryawan. Pemprov Jawa Barat juga telah membentuk Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Kominda ini ditempatkan di 26 kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat. Kehadiran Kominda diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya bentrokan bernuansa agama. Kominda dipimpin wakil kepala daerah di tiap-tiap wilayah. Selain itu, akan ada unsur intelijen dari kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Selain tentunya juga ada Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang dibentuk Kejaksaan Agung RI sejak 1994. Sementara pengawasan di tiap-tiap daerah, tugasnya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pakem. Untuk mengetahui lebih jauh langkah yang telah dilakukan aparat penegak hukum terkait keberadaan warga jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat, berikut wawancara Iwan Purnama dan Dewi Pujiharti dari Majalah TOPIK dengan Sugiyanto, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berikut petikannya: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar pada awal Desember 2010 telah mengeluarkan sikap tegas terkait keberadaan Ahmadiyah di Jawa Barat. Pihaknya meminta agar Ahmadiyah dikeluarkan dari Islam. Bagaimana Bapak menyikapi tuntutan tersebut? Sebelumnya sudah ada surat keputusan dari Pemerintah Pusat berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung. SKB tiga menteri itu memang belum mengarah kepada pembubaran Jamaah Islamiyah Indonesia (JAI), tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan. Oleh karena itu, tahapan pembinaan inilah yang kita lakukan, nanti kita evaluasi. Kemudian terjadi perkembangan terkini, tadi malam sete-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: teddy/majalah topik

TOPIK HUKUM

lah rapat Muspida, kita sepakat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Dalam Pergub itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan perbuatan yang melawan hukum terhadap jamaah Ahmadiyah. Jika warga masyarakat yang menduga ada jamaah Ahmadiyah melakukan perbuatan menyimpang seperti dalam ketentuan Pergub tersebut, maka segera melaporkan kepada aparat. Jadi Pergub ini memperkuat sekaligus tindak lanjut dari SKB tiga menteri. Sehingga kita tidak mengarah melaksanakan kompetensi membubarkan jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat, tapi Pergub ini memperkuat pengawasan sekaligus mengawal pernyataan 12 butir kesepakatan mereka. Jika jamaah Ahmadiyah melaksanakan 12 butir kesepakatan itu, ya tidak ada masalah. Persoalannya kan ada yang mencurigai bahwa Ahmadiyah itu memiliki nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Jelas, hal ini sudah menyimpang dari ajaran Agama Islam, sementara mereka mengaku beragama Islam. Nah, kita kan punya wilayah di Jabar ini, dan kita ingin menjaga ketentraman. Di satu sisi kita juga ingin melindungi ja-

maah Ahamdiyah dari amuk massa, di sisi lain kita juga mencegah agar massa jangan melakukan tindakan anarkis terhadap mereka. Kemudian, pada sisi lain kita juga mengawal pernyataan jamaah Ahmadiyah supaya tidak memancing atau menarik massa ikut ajaran mereka. Dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2011, kita ingin membuat ketegasan. Karena, jika tidak ada ketegasan, akan berbahaya. Di samping itu, kita telah membentuk tim-tim yang bertugas melakukan sosialisasi. Mungkin minggu depan (pertengahan Maret 2011), tim sosialisasi itu akan melaksanakan tugasnya mensosialisasikan Pergub ini kepada jamaah Ahmadiyah dan masyarakat itu sendiri. Kami berharap jamaah Ahmadiyah kembali melaksanakan ajaran agama Islam yang sebenarnya. MUI Jawa Barat juga mencatat pengikut Ahmadiyah sekitar 8.380 orang yang berada di Kabupaten Kota se Jawa Barat. Adakah penelusuran yang telah dilakukan Asintel Kejati Jabar tentang hubungan atau interaksi sosial jamaah Ahmadiyah itu dengan warga di sekitarnya yang non Ahmadiyah?

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Tugas ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kejaksaan, kita menggunakan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Kominda ini ditempatkan di 26 kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat. Kehadiran Kominda diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya bentrokan bernuansa agama. Kominda dipimpin wakil kepala daerah di tiap-tiap wilayah. Selain itu, akan ada unsur intelijen dari kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Segala upaya telah kita lakukan dalam rangka menjaga keamanan di Jawa Barat. Karena memang jamaah Ahmadiyah ini masih eksklusif. Misalnya, shalatnya masih di masjidnya, sehingga agak tertutup. Semestinya, jika mereka mengaku Islam, masjidnya itu untuk umat Islam juga, jadi harus terbuka untuk umat Islam. Bagaimana sosialisasi SKB Menteri Agama, Mendagri, dan Kejaksaan Agung di Jawa Barat? Semua langkah yang telah kita lakukan, termasuk dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Hanya dalam SKB tidak terkoordinasi, bahkan tim sosialisasinya ada yang mengeluh persoalan dana (sosialisasi). Nah, sekarang Gubernur Jawa

TOPIK HUKUM Barat telah menganggarkan dana sosialisasi tersebut. Sekarang sosialisasi tersebut kita sasarkan di daerah-daerah rawan, seperti Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan.

Jika sosialisasi Pergub Jabar ini diabaikan warga jamaah Ahmadiyah, apa yang akan dilakukan, dibiarkan saja atau mereka dibuatkan tempat khusus? Jika mereka ditempatkan secara khusus, kan ada solusi dari kita, yaitu: keluar dari Islam, membentuk agama baru, dibubarkan, atau kembali ke ajaran Islam. Jika misalnya dia membentuk agama baru, tidak mungkin, karena mereka menggunakan Al Quran dan hadist. Bagaimana Anda menyikapi pemerintah pusat agar ormas-ormas yang melakukan tindakan anarkis

dibubarkan? Ormas bukan urusan kita (Kejaksaan). Itu urusan Departemen Hukum dan HAM dan Kesbang Depdagri. Kita hanya mengawasi aliran kepercayaan masyarakat saja (Pakem). Menurut Anda sendiri, bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini? Menurut saya, mereka harus kembali ke ajaran agama Islam. Mudah-mudahan mereka menyadari itu. Sekarang kan mereka porosnya ke Inggris. Jika mereka mengaku beragama Islam, ya (porosnya) ke Arab, Timur Tengah atau Mesir. Lain dengan Amerika, agama apapun mereka tidak mempermasalahkannya, karena hak asasi masing-masing individu, mereka negara sekuler. Indonesia ini bukan negara sekuler murni, tetapi negara sebagai regulator: berhak mengatur supaya keberagamaan ini tidak saling konflik. Di Pakistan sendiriâ&#x20AC;&#x201D; tempat berkembangnya ajaran Ahmadiyahâ&#x20AC;&#x201D;ditolak. Karena, ajaran Ahmadiyah mengaku beragama Islam, tetapi punya penafsiran sendiri, yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Begitu pula, misalnya dengan umat Kristiani, akan menentang mereka yang mengaku beragama Kristen tapi nabinya lain. Cuma sebagai aparat penegak hukum, kita berupaya untuk meredam, agar masyarakat (non Ahmadiyah) tidak berlaku anarkis. Inilah yang saya katakan sebagai hak asasi manusia untuk hidup di negara ini. ] foto: agus bebeng/ant

Kejati Jawa Barat sendiri pernah mengundang atau bahkan melakukan dialog dengan pimpinan Ahmadiyah dan non Ahmadiyah? Saya pernah mengundang unsurunsur yang ada di Jawa Barat, tapi bukan dari kalangan Ahmadiyah. Di antaranya para tokoh agama, pimpinan dan jajaran Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) se-Jawa Barat. Selain itu, kami juga melakukan dialog dengan mantan-mantan daâ&#x20AC;&#x2122;i Ahmadiyah, yang sekarang sudah kembali melaksanakan ajaran Islam. Dalam sosialisasi ini, saya juga memerintahkan agar para Kajari se-Jawa Barat pro aktif, misalnya mengirim SKB Tiga Menteri ini ke tingkattingkat kelurahan. Bagaimana pun, jamaah Ahmadiyah saudara kita juga. Kalau saya melihatnya ada tiga hal dalam persoalan ini. Pertama, menyangkut akidah. Kedua, menyangkut keberadaan Ahmadiyah. Ketiga, MUI juga sudah menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran Islam, selain ada juga 12 butir pernyataan dari JAI. Dalam pernyataan itu, JAI di antaranya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Memang, sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak untuk hidup,

termasuk punya hak untuk menjalankan ibadah. Artinya, apabila orang itu punya keyakinan masing-masing, entah melakukan ibadahnya di rumah sendiri, itu hak dia. Tapi, ketika keyakinan itu sudah membentuk suatu perserikatan atau badan hukum kemudian menyinggung keyakinan yang lain, maka tidak bisa. Kita juga harus melihat negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam konteks pengaturan keberagamaan. Indonesia bukan negara theokrat. Negara kita beda dengan Amerika, dan Inggris, tapi kita juga bukan negara agama seperti negara-negara Arab. Negara Indonesia ini adalah perpaduan. Dalam keberagaman negara juga punya aturan, jadi tidak semua orang berhak mendirikan agama begitu saja. Begitu pula dengan ajaran Ahmadiyah yang mengaku Islam, tapi bertentangan dengan ajaran Islam.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tengah menjelaskan perihal pelarangan Ahmadiyah di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: dok. majalah topik

TOPIK HUKUM

Jaksa Agung RI, Basrief Arief.

Jaksa Agung:

“Pengembalian Aset Merupakan Hal yang Kompleks”

ejaksaan Agung menggelar Konferensi Persatuan Jaksa Untuk Regional Asia Pasifik dan Timur Tengah yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis, 17 Maret 2011. Konferensi yang digelar selama tiga hari, dari 1619 Maret 2011, diikuti oleh 38 delegasi jaksa masing-masing negara. Jaksa Agung Basrief menjelaskan, konferensi ini membahas masalah kerjasama diantara negara-negara peserta. Termasuk menyangkut masalah hubungan antar negara dalam kaitan penegakan hukum terutama masalah trans nasional crime. “Jadi kami harapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik bersama-sama,” ungkapnya. Menurutnya, dalam Konferensi itu Kejaksaan Agung Indonesia akan fokus masalah penegakan hukum trans nasional crime. Selain itu juga membahas persoalan kerja sama antar negara, khususnya kejahatan lintas negara.

“Artinya bisa saling membantu. Mungkin juga terkait dengan masalah MLA supaya dapat berjalan baik,” terang Basrief. Terkait akan adanya perjanjian pengejaran aset di dalam pertemuan jaksa Asia Pasifik dan Timur Tengah itu, Basrief mengatakan tergantung keberadaan aset itu sendiri. "Di mana aset itu berada, kita adakan perjanjian bilateral," katanya. Ketua Umum Panitia Konferensi yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Edwin Pamimpin Situmorang menjelaskan, salah satu pembahasan dalam konferensi itu juga menyangkut masalah penyitaan aset hasil tindak pidana. Selain isu-isu perkembangan hukum di masing-masing negara. Namun Edwin belum bisa memastikan, apakah pengembalian aset Bank Century di Hongkong akan jadi bagian pembahasan. Yang jelas, kata Edwin, konferensi akan membincangkan langkah-langkah yang bisa ditempuh Kejak-

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

saan jika ada perbedaan sistem hukum antardua negara, dalam upaya penarikan aset. "Itu poin penting juga dalam pembahasan," pungkasnya. Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, bahwa kerjasama internasional baik melalui organisasi maupun kerja sama secara langsung sangat bermanfaat dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu konferensi ini mengambil tema Asia Pacific and Middle East Cooperation in Criminal Matters untuk mempersingkat jalur birokrasi yang cenderung berbelit-belit dan guna menyatukan kembali komitmen sebagai penegak hukum untuk memberantas kejahatan di mana pun ia berada. Kejaksaan RI telah ditunjuk menjadi Lead Sector dalam program Towards Asiajust yang dicanangkan sejak Januari 2010 merupakan kerjasama dengan UNODC Regional Asia Pacific di Bangkok. Program Towards Asiajust ini meru-

ma antara otoritas yang berwenang dari masing-masing negara, seperti lembaga Kejaksaan, untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara secara efisien dan efektif,” ujarnya. Selanjutnya ditambahkan bahwa selain memfasilitasi pengembalian narapidana ke masyarakat dengan cara memperbolehkan mereka untuk menjalani hukumannya di negara narapidana tersebut serta mempromosikan dan mendukung bantuan teknis yang dapat mendukung kerjasama internasional. “Sebagai negara yang sedang berhadapan dengan masalah- masalah korupsi, tentunya Indonesia sangat mendukung rancangan konvensi ini. Namun

foto: istimewa/dok. majalah topik

pakan program yang mengadaptasi dari program serupa yaitu Eurojust yang telah cukup berhasil di kawasan Uni Eropa. Adapun program towards asiajust ini bertujuan untuk mendorong negara anggota untuk meratifikasi konvensi dan peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, mendorong penyusunan peraturan dalam hukum nasional agar sejalan dengan perjanjian dan norma internasional, mendorong sistem peradilan pidana yang terpadu dan akuntabel yang dapat melindungi semua pihak serta menjalin kerjasama yang efisien dan efektif dalam penanganan kejahatan lintas negara. Dalam hal ini Kejaksaan RI bertindak sebagai lead sector dalam program. “Kami harapkan kami dapat turut berperan aktif dalam koordinasi seluruh penegak hukum yang ada pada sistem peradilan pidana guna menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam pemberantasan kejahatan lintas negara,” kata Basrief. Ditambahkan juga oleh Basrief bahwa dirinya mendukung inisiatif dari Jaksa Agung Korea yang disampaikan pada pertemuan tahunan yang lalu untuk menyusun suatu draft Asia Pacific Convention for Cooperation in Criminal Matters yang juga akan menjadi topik yang dibahas dalam High Level Prosecutor Meeting. “Konvensi ini diusulkan dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat kerja sama langsung dan cepat teruta-

foto: istimewa/dok. majalah topik

TOPIK HUKUM

Jaksa Agung RI, perwakilan jaksa regional Asia Pasifik dan Timur Tengah.

dalam pelaksanaannya konvensi ini juga akan tetap menghormati sistem hukum nasional masing-masing negara dan kedaulatan negara masing-masing,” Basrief menjelaskan. Dalam implementasi konvensi ini kelak, masing-masing negara harus menunjuk otoritas pusat yang bertanggung jawab dan berhak untuk menerima dan melaksanakan permintaan-permintaan yang termuat dalam konvensi tersebut, seperti lembaga kejaksaan, untuk memperoleh jaminan bahwa permintaan tersebut akan diproses dan dieksekusi secara cepat dan tepat. Salah satu hal penting dalam konvensi ini terkait dengan kejahatan lintas negara adalah mengenai pengembalian aset (assets recovery). Pengembalian aset selama ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena terkait dengan sistem hukum negara lain. Sehingga dalam memandang hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya suatu konvensi diharapkan bahwa permintaan yang terkait dengan hal pengembalian aset dapat dipersingkat prosedurnya untuk menghindari kemungkinan pelaku kejahatan dapat mengalihkan hasil kejahatannya atau menyembunyikan hasil kejahatan ke negara lain lagi. “Saya optimis bahwa dengan adanya komitmen kita bersama untuk memberantas kejahatan lintas negara, maka tidak ada kejahatan apapun yang tidak dapat kita atasi selama kita bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama dalam memberantas kejahatan,” demikian Jaksa Agung. ] Gk

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK HANKAM

Payung Hukum untuk KKIP Rancangan Undang Undang (RUU) Revitalisasi Industri Pertahanan harus segera diselesaikan oleh DPR. Mengingat UU tersebut sangat strategis sebagai pijakan dalam upaya memperkuat ‘payung’ hukum Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

antaranya yaitu Komisi I DPR RI akan segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Revitalisasi Industri Pertahanan. RUU tersebut diperlukan dalam rangka untuk memperkuat ‘payung’ hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan nasional. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik dan dihadiri

foto: istimewa/dok. majalah topik

engingat pentingnya hal tersebut, pada Senin, 7 Maret 2011, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan lima butir kesimpulan, salah satu di

Menhan, Purnomo Yusgiantoro bersama Menkunham, Patrialis Akbar.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Hadir pula sejumlah jajaran dalam KKIP antara lain Menteri BUMN Mustafa Abubakar selaku Wakil Ketua KKIP, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Ristek Drs. Suharna Surapranata, M.T, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo selaku anggota KKIP, serta Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris KKIP. Selain terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, disebutkan antara lain Komisi I DPR RI menghargai KKIP yang telah menyusun dan menghasilkan konsepsi, grand strategy, dan master plan revitalisasi industri pertahanan. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI meminta KKIP untuk sesegera mungkin mengimplementasikan konsepsi tersebut melalui road map dan program yang terperinci, terukur dan terkontrol. Sementara itu, dalam rangka merevitalisasi industri pertahanan, Komisi

foto: istimewa/dok. majalah topik

TOPIK HANKAM

Galangan kapal tempat pembuatan Alutsista.

Sebelumnya, terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan, bahwa diperlukan sebuah perundang– undangan dengan substansi mengatur industri pertahanan yang diharapkan memberikan iklim yang kondusif sekaligus mengakselerasi terwujudnya industri pertahanan yang kuat. “Tugas kita yang terutama sekarang ini adalah RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, adalah bagaimana UU yang ada nanti itu dapat

foto: istimewa/dok. majalah topik

I DPR RI mengharapkan keberpihakan yang jelas dari pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional. Untuk itu, Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui KKIP untuk, pertama, sesegera mungkin melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk di antaranya Penyertaan Modal Negara (PMN). Kedua, memberikan jaminan pemasaran produk–produk pertahanan dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan TNI/Polri dan lembaga pemerintah lainnya. Ketiga, memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi yang selama ini menghambat pengembangan industri pertahanan antara lain insentif fiscal. Keempat, menjamin tercapainya alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri Dan kelima, mencukupi kebutuhan alutsista dalam negeri sekaligus melakukan perluasan pasar. Sedangkan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan BUMNIP, Komisi I DPR RI meminta KKIP dapat menyusun tahapan-tahapan penyelesaian serta jadwalnya secara terperinci, sehingga berbagai permasalahan tersebut jelas tindak lanjut penyelesaiannya.

lebih mempercepat dihadirkannya revitalisasi industri pertahanan,” jelas Menhan. Menurut Menhan, memang ada beberapa perundang-undangan yang di dalamnya sudah memuat pasal-pasal yang membicarakan mengenai industri pertahanan, namun ada hal-hal yang belum diatur di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan nantinya diharapkan akan mengatur yang belum ada, memadukan, mensinergikan, mempertegas dan menghilangkan overlapping. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DRP RI dengan KKIP ini merupakan rapat untuk yang pertama kali sejak dibentuknya KKIP melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010. KKIP dibentuk dengan tugas merumuskan kebijakan nasional strategis bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan industri pertahanan, mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan industri pertahanan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam kesempatan tersebut, Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan kepada Komisi I DPR RI mengenai kebijakan–kebijakan dan program–program strategis yang sudah dirumuskan dan dijalankan oleh KKIP. Menhan juga menyerahkan dokumen berupa buku panduan grand strategi, revitalisasi dan master pland industri pertahanan. ] Gk/DMC

Pabrik pembuatan Tank alutsista TNI.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

INFO NIAGA

Mercedes-Benz Indonesia Optimis di 2011

foto: Adang S/dok. majalah topik

ondisi ekonomi Indonesia yang membaik sepanjang tahun 2010 telah mendorong meningkatnya belanja konsumen pada sektor kendaraan bermotor roda empat dibandingkan pada tahun 2009. Selama 12 bulan tahun lalu, Indonesia berhasil mencatat rekor baru penjualan kendaraan bermotor roda empat dengan meraih total 754.390 unit, tumbuh 52 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 488.912 unit. Jumlah tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pasar kendaraan terbesar di Asia Tenggara untuk pertama kali. Dari peningkatan total belanja konsumen kendaraan bermotor roda empat, segmen kendaraan premium ikut merasakan kenaikan sebesar 27 persen menjadi 5.327 unit sepanjang tahun 2010. Mercedes-Benz masih tetap mendominasi segmen premium dengan penjualan sebanyak 3.590 unit atau menguasai market share sebesar 67,4 persen. "Selama bertahun-tahun Mercedes-Benz masih terus melanjutkan kepemimpinan di segmen mobil premium. Ini merupakan bukti bahwa Mercedes-Benz merupakan tolok ukur merek premium di mata konsumen Indonesia," kata Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Indonesia Rudi Borgenheimer. â&#x20AC;&#x153;2010 telah menjadi tahun paling sukses bagi perusahaan, tak hanya di mobil premium tapi juga di kategori kendaraan komersial, di mana produk-produk kami meraih prestasi mengagumkan,â&#x20AC;? lanjut Borgenheimer. Peningkatan target juga dilakukan Mercedes-Benz di segmen komersial (bus dan truk). Hal ini didasarkan penjualan ritel bus Mercedes-Benz tahun lalu yang mencapai 786 unit atau naik 70% dibandingkan 2009. Sedangkan truk terjual 310 unit atau naik 210% dari tahun sebelumnya. ] Adang Sumarna

Annual Press Conferen Merecedes-Benz Indonesia di Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: Adang S/dok. majalah topik

INFO NIAGA

Meneg BUMN, Mustafa Abubakar menyaksikan serah terima perjanjian penyaluran kredit antara PT BRI (Persero) Tbk dengan PTPN II (Persero) di Jakarta.

foto: Istimewa/dok. majalah topik

BRI Kucurkan Rp.1,07 Triliun untuk PTPN II

T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada 16 Februari 2011, menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Perkebunan Nusantara II (Persero). Perjanjian

penyaluran kredit tersebut ditandatangani oleh BRI dan PTPN II, di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Total kredit yang disalurkan sebesar Rp 1,078 triliun.

“Dengan bantuan ini, diharapkan PTPN II dapat meningkatkan laba dan perolehan dividen yang signifikan dalam tiga tahun ke depan, juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 3.000 orang,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Menurut Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam, fasilitas kredit kepada PTPN II merupakan bagian dari upaya perbankan mengembangkan pembiayaan ke perusahaan BUMN, khususnya BUMN sektor perkebunan. “Hingga September 2010, pembiayaan BRI ke BUMN sektor perkebunan telah mencapai Rp 4,6 triliun, dengan outstanding sebesar Rp 1,4 triliun,” kata Asmawi. Menurutnya, porsi terbesar dari total pinjaman korporasi adalah kepada sektor agribisnis, dengan porsi penyaluran kepada BUMN sebesar 48,53 persen. “Dengan kredit ini, maka kami harapkan bisa meningkatkan keuntungan bagi kebun kelapa sawit kami hingga 300 persen, dalam tiga tahun mendatang. Sementara, untuk revitalisasi gula kami targetkan 40 persen,” kata Direktur Utama PTPN II Bhatara Moeda Nasution Sebelumnya, BRI juga telah memberikan fasilitas kredit investasi untuk pengembangan sektor usaha sawit PTPN II, yang direncanakan akan melakukan penanaman kembali (replanting) kebun sawitnya di Distrik Rayon Utara seluas 6.000 hektar. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Ilustrasi

TOPIK RAGAM

Mengenal Zona Erotis Wanita

Setiap manusia dewasa, baik pria maupun wanita, memiliki titik-titik panas atau erotis pada setiap bagian tubuhnya. Titik-titik panas atau erotis itu jika disentuh akan menimbulkan rangsangan seksual dan masing-masing titik panas itu akan menghasilkan orgasme yang berbeda.

eorang ginekolog asal Jerman, Ernst Gräfenberg, menemukan titik misterius pada wanita yang terletak di sebelah dalam vagina, tepatnya di sepertiga bagian atas (posterior). Titik misterius itu kemudian lebih dikenal dengan istilah ‘G-Spot’. Menurutnya, zona erotis pada pasangan dan sentuhan ringan pada titik misterius ini menghasilkan respons luar biasa pada diri wanita. Letak titik misterius atau G-Spot ini sulit ditemukan. Para praktisi seks tantrik sendiri sudah lama memberi istilah ‘Sacred Spot’ atau Titik Suci pada titik misterius ini. Karena kesulitan menemukan secara tepat letak G-Spot itu, hingga membuat keberadaan titik

misterius itu menjadi kontroversial hingga kini. Namun, salah seorang pemerhati masalah seks memperkirakan, daerah titik G terletak pada puncak vagina, terentang di belakang tulang pubis. Menurutnya, titik G atau G-Spot ini terlihat dalam bentuk kelompok kecil ujungujung saraf, kelenjar, dan pembuluh darah yang terletak di sekitar urethra wanita, atau saluran kencing. Wanita tidak terangsang jika tidak merasakan daerah atau titik G ini. Sehingga, selama rangsangan vagina itu dalam maka hanya dapat dibedakan sebagai daerah khusus. Penyempurnaan

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Kelenjar Prostat Pria Ahli seks lain justru berpendapat, titik G atau G-Spot merupakan bentuk yang belum sempurna dari kelenjar prostat pada pria. Menurut mereka, posisi duduk atau jongkok merupakan posisi atau cara termudah menemukan G-Spot. Sementara, posisi berbaring membuat titik tersebut sangat jauh dan sulit dicapai. Bagaimana cara untuk mengetahui titik G atau G-Spot ini? Jari tengah dan tangan lain di luar abdomen menekan kuat dinding internal vagina bagian depan. Titik yang mendapat tekanan akan membesar dan terasa seperti gumpalan pada saat terjadi rangsangan. Pada bagian ini, uterus akan tersapu akibat kontraksi yang sangat nikmat sehingga terjadi orgasme. Biasanya, setiap pasangan yang ingin mencapai tahap kenikmatan ini mengetahui apa yang harus dan musti dilakukan. Rangsangan akan jauh lebih efektif dirasakan jika dilakukan pasangan lawan daripada dilakukan sendiri. Wanita di atas dan ‘masuk’ dari belakang merupakan posisi seks yang dapat menghasilkan rangsangan pada

foto: istimewa/dok. majalah topik

TOPIK RAGAM

Ernst Gräfenberg.

Titik Orgasme Lain Titik erotis lain adalah Clitoris atau biasa disebut ‘Miss C’ yang letaknya tersembunyi dibalik labia minora.

‘Akar’ dari ‘Miss C’ ini terhujam dan tersembunyi sepanjang tiga sentimeter di bagian atas vagina. ‘Puncak’ klitoris akan terstimulasi oleh adanya tekanan secara tidak langsung pada area ‘Miss C’ ini. Dari situ, orgasme akan dihasilkan. Epicenter, adalah ‘area panas’ lain dalam tubuh wanita selain klitoris atau ‘Miss C’ dan G-Spot. Ada lagi hot spot lain di dalam vagina yang dapat me-

Ilustrasi

titik G ini. Pada posisi itu, wanita dapat mengontrol kedalaman dan arah penis pasangannya sehingga dapat bergerak ke depan atau dari samping untuk membimbing penis ke tempat yang terasa paling enak.

nimbulkan rangsangan seksual atau orgasme yang disebut dengan Anterior Fornix Erotic (AFE) Zone. Setiap wanita akan mendapatkan sensasi yang berbeda akibat adanya rangsangan seksual yang amat responsif dari titik-titik panas itu. Vulval orgasme merupakan orgasme yang disertai adanya kontraksi dari lapisan orgasmik. Orgasme jenis ini dapat disebabkan adanya penetrasi atau rangsangan manual di bagian vulva, yaitu klitoris atau labia minora. Orgasme mulai dirasakan manakala wanita mencapai vulval orgasme dan ingin merasakan rangsangan serta orgasme yang lebih. Ada lagi hasil rangsangan hebat pada G-Spot yang terjadi selama penetrasi terhadap vagina yang disebut dengan vaginal orgasme. Orgasme jenis ini dimulai dari adanya kontraksi berirama pada sepertiga bagian bawah vagina (pelvic muscles) yang menimbulkan rasa menjalar di seluruh tubuh sehingga menimbulkan kontraksi yang hebat pada otot keseluruhan. Jenis orgasme satu ini, biasanya, muncul akibat adanya rangsangan yang dalam pada bagian epicenter (orgasmic pacemaker). Kemunculannya ditandai dengan kontraksi yang hebat pada bagian dalam vagina dan uterus sehingga memicu gelombang panas dari bawah abdomen menuju tulang dada. Orgasme jenis ini disebut dengan uterine orgasme. Wanita akan merasakan kepuasan seksual yang hebat manakala memperoleh orgasme jenis ini. Kombinasi dari sebagian atau keseluruhan jenis orgasme yang ada juga dapat menghasilkan jenis orgasme lain, yaitu blended orgasme dimana memiliki tanda berupa kontraksi dalam lapisan orgasmik dengan cara menahan nafas. ] Endang/BBS

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK KULINER

Kebab Turki Khas Timur Tengah Ingin makanan praktis yang cepat saji di saat sibuk? Kebab dapat menjadi pilihan Anda. Kebab Turki yang merupakan makanan khas Timur Tengah, kini dapat dengan mudah ditemui dan dinikmati di Indonesia.

ebab (kebap, kabab, kebob, kabob, kibob, kebhav, atau kephav) adalah sebutan untuk berbagai hidangan daging panggang/bakar yang ditusuk memakai tusukan atau batang besi. Hidangan ini umum dijumpai dalam masakan Laut Tengah, masakan Kaukasus, masakan Asia Tengah, masakan Asia Selatan, dan masakan beberapa negara Afrika. Daging yang umum dipakai untuk kebab adalah daging domba dan daging sapi, atau kadangkadang daging kambing, daging ayam, ikan, atau kerang. Kebab daging babi dikenal dalam masakan Armenia, Bulgaria, Siprus, Yunani, dan negara bagian Goa di India. Nama kebab sendiri berasal dari bahasa Arab, ‘kabab’ yang awalnya berarti daging goreng, bukan daging panggang/bakar. Kata ‘kabab’ juga kemungkinan berasal dari bahasa Aram ‘kabbaba’ yang mungkin berasal dari bahasa Akkadia, ‘kababu’, yang berarti “bakar,

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

panggang”. Pada abad ke-14, kebab menjadi sinonim dengan tabahajah, hidangan berupa potongan daging goreng dalam bahasa Persia. Dalam buku-buku berbahasa Turki, istilah kebab sering dipakai untuk bola-bola daging yang dibuat dari daging ayam atau daging domba cincang. Istilah kebab baru berarti hidangan daging panggang (shish kebab) sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah, namun masih ada istilah lain yang lebih kuno untuk daging panggang, yakni ‘shiwa’, asal bahasa Arab. Walaupun demikian, kebab masih dipakai dalam pengertian aslinya dalam berbagai hidangan semur daging sapi dan bawang bombay yang disebut kebab halla. Khusus di Indonesia, saat ini kebab bisa dengan mudah ditemui dan dinikmati, mulai dari gerai-gerai di pinggir jalan sampai kelas restoran. Harganya pun bervariasi dan relatif terjangkau. Mulai dari Rp 7.000 sampai Rp 15.000an, tergantung spesifikasi makanannya. Siapa pun dapat menikmati jenis makanan

TOPIK KULINER yang di dalamnya juga diselipi sayuran, seperti selada, timun, dan tomat, serta mayones ini, baik tua, muda, maupun anak-anak. Seiring perkembangan usaha bisnis kuliner, kebab ala Turki ini pun memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Bukan hanya sekedar trend masa kini, bisnis usaha kebab Turki ini juga mempunyai peluang bagus untuk masa depan. Bahkan, di negara Eropa, Amerika, dan Asia, bisnis jenis makanan ringan ini berkembang cukup pesat. Meski makanan ini berasal dari wilayah Timur Tengah, tidak terlalu sulit menemukannya di sudut-sudut kota, seperti di Jerman. Hal ini membuktikan, makanan yang berstandar internasional ini memiliki standar mutu yang baik dari rasa dan penampilannya, sehingga eksistensi bisnis dapat dipertahankan ke depannya. Peluang usaha ini masih terbuka luas, dengan modal yang kecil, perputaran uang yang cepat dan minim resiko.

Berbagai kendala pun dihadapinya di awal usahanya itu, salah satunya adalah sulitnya menjaga kualitas (standar) daging sapinya karena masih memproduksi sendiri. Namun, kendala itu kini tidak dirasakannya lagi. Melalui kerja sama dengan pihak lain, Hendy tak perlu kuatir lagi dengan produksi daging untuk kebabnya, karena sudah ditangani oleh ahlinya. Menu andalan Kebab Turki Baba Rafi adalah kebab yang dijual dengan harga Rp 12.000. Selain itu, juga ada menu hotdog yang dibandrol dengan harga Rp 10.000, beef burger Rp 9.500, dan menu lainnya. Untuk mengembangkan usahanya, sejak 2005 usaha Kebab Turki Baba Rafi dikelola secara waralaba (franchise).] Endang/BBS

Untuk Indonesia, kiranya, nama Kebab Turki Baba Rafi tidak asing lagi. Sekitar 650 outlet atau gerai tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Sang pemilik, Hendy Setiono, menangkap peluang usaha jenis makanan ini. Idenya sendiri berawal dari kepergiannya saat ke Timur Tengah dan menjumpai banyak penjual makanan khas Turki ini. Ia pun memperoleh ide untuk mengembangkan usaha Kebab Turki di Indonesia. Dimulailah usaha kuliner ini pada 2003 dengan membuka outlet pertamanya di Surabaya. Modal awal yang dikeluarkan pria kelahiran Surabaya, 30 Maret 1983, saat itu sebesar Rp 4 juta yang digunakan untuk membeli gerobak (counter) dan peralatan lainnya seperti kompor dan penggorengan.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Dengan Isteri Tidak Bisa Ereksi

Saya seorang pria berusia 40 tahun dan telah menikah hampir sepuluh tahun. Kami telah dianugerahi seorang puteri. Setelah anak lahir, saya dan isteri hidup terpisah dan menjalani kehidupan masingmasing, tapi tidak pernah bercerai. Terus terang saya mempunyai pengalaman yang traumatis yang menyangkut hubungan seks dengan isteri saya sehingga semenjak hidup terpisah saya bisa dikatakan mengalami “impotensi”. Selama ini saya memang sibuk dengan pekerjaan dan membangun karir sehingga tidak ada waktu yang luang untuk memikirkan hal-hal seperti wanita ataupun kebutuhan biologis karena memang tidak pernah membutuhkan itu selama ini. Tiga tahun lalu saya dan isteri berusaha untuk memperbaiki keadaan perkawinan kami. Tapi selain memang perkawinan kami bukan atas dasar cinta tapi status, ya saya benar-benar tidak dapat ereksi. Akhirnya kami berpisah lagi. Keadaan ini berlanjut hingga dua bulan yang lalu. Saya berkenalan dan mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita. Saya menemukan banyak kecocokan dan sangat menyayangi wanita ini yang akibatnya bila saya mendengar suaranya di telepon dan apalagi bertemu muka dengannya, saya jadi ereksi. Saya

jadi bingung karena sudah hampir delapan tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini dan yang lebih parah penis saya tidak bisa kembali normal. Keadaannya selalu bisa dikata setengah tegang selama hampir dua bulan ini. Saya sangat pegal karena tidak tahu bagaimana harus “release” ini? Berbahayakah keadaan saya ini dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Saya juga sejak sebulan yang lalu sudah kembali berkumpul dengan isteri saya, tapi tetap saja saat berhubungan intim dengannya saya tetap tidak bisa ejakulasi. Saya tahu ini permasalahan mungkin lazim, tapi saya mohon bantuan Pak Dokter untuk memberitahu saya jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Ruslan-Jakarta Jawab: Tampaknya kasus seperti anda ini adalah lebih menjurus ke psikologis. Biasanya hal seperti ini bisa terjadi karena ada hal yang dibenci dalam hati dari pihak isteri. Inilah yang menjadi sebab utama. Cobalah anda instrospeksi diri lagi. Ini

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

penting, karena kalau penyebab pasti tidak diketahui akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Dan perlu juga diingat bahwa sebenarnya kemampuan anda adalah normal, melihat gejala-gejala yang terjadi. Tapi saya katakan sekali lagi hal ini janganlah dibiarkan berlarut-larut, karena dapat merusak fisik. Artinya dari penyebab psikis akhirnya menyebabkan kerusakan fisik. Nah….kalau sudah terjadi kerusakan fisik akan makin sulit nantinya untuk memperbaikinya. Bila sulit untuk anda mencari solusi memang diperlukan seseorang ahli yang dapat membantu anda menyelesaikan masalah ini. Solusi yang terbaik adalah bertemu dengan seorang konsultan seks. Cobalah segera.

Isteri Setia Timbulkan Penyakit

Dokter, apakah “jajan” secara bebas di tempat-tempat pelacuran yang murahan dapat terjangkit penyakit

TOPIK KONSULTASI dan bisa ketahuan oleh isteri. Apakah penyakit kelamin bisa timbul dari isteri yang sama sekali bersih (setia)? Denny-Bogor Jawab: Bila melakukan hubungan seks di sembarang tempat apalagi yang kesehatannya tidak jelas dan tidak ketahuan tentu saja kemungkinan terjangkit penyakit kelamin ada dan besar. Mengenai isteri, kalau isteri tidak tahu ya tentu saja tidak akan ketahuan. Tapi apakah ikut bermain di tempat-tempat seperti itu hanya karena takut ketahuan isteri? Kalau isteri jelas seorang isteri yang setia, baik dan bersih ya jelas tidak mungkin bisa menularkan penyakit, karena pasti dia tidak akan punya penyakit kelamin. Tapi, isteri bisa tertular dari Anda yang terkena di luar dan kemudian menularkannya ke isteri di rumah. Walaupun nantinya Anda telah sembuh karena telah berobat, tetapi isteri telah tertular dan belum berobat, maka kemungkinan Anda akan tertular lagi jelas ada. Jadi kalau seperti itu keadaannya segeralah berobat bersama dengan isteri, agar penyakit itu tidak jadi pingpong dalam keluarga.

Hubungan Tanpa Pelindung

Dokter yang baik, saya mau tanya, apakah berhubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan tertularnya suatu penyakit? Dan bagaimana caranya agar dapat berhubungan seks tanpa kondom tetapi tidak menyebabkan hamil? Terima kasih atas jawaban Pak Dokter. Roy-Jakarta Jawab: Tentu saja bila berhubungan seks tanpa menggunakan pelindung dan alat keluarga berencana maka kemungkinan menjadi hamil adalah sangat besar, tergantung dari waktu subur dan cara berhubungannya. Pasangan yang belum menginginkan keturunan tentu sebaiknya mengikuti program KB, baik itu dengan spiral atau obat pil atau suntikan dan lainnya. Bila telah memakai salah satu alat di atas tentu saja tidak perlu pakai kondom lagi. Memang, kondom dapat mencegah tertularnya penyakit melalui hubungan seks, asal pemakaiannya benar dan kondomnya baik. Artinya baik adalah tidak mudah pecah atau robek saat penggunaannya. Dan penggunaannya adalah sejak awal persetubuhan sampai

akhir. Jadi bukan hanya diperlukan saja.

Bening dan Kental itu Sperma?

Bila seorang melihat gambar yang merangsang, dan waktu itu penis keluar cairan bening seperi air, cuma agak kental, apakah itu sperma? Apabila waktu itu berhubungan intim dan tidak sampai keluar sperma, tapi ditakutkan keluar cairan bening seperti air dan agak kental sedikit seperti di atas apakah akan berdampak kehamilan pada wanita yang melakukan hubungan badan tersebut? Rudy-Jakarta Jawab: Perlu diketahui bahwa air mani dari laki-laki itu terdiri dari berbagai macam zat yang terjadi dan dibuat di dalam kelenjarkelenjar kelamin. Sedangkan spermatozoa (bibit laki-laki) dibuatnya di dalam biji kemaluan (scrotum). Bila seorang lelaki terangsang, maka kadang-kadang kelenjar di sekitar daerah tersebut juga akan terangsang dan mengakibatkan keluarnya semacam cairan, yang juga merupakan tanda siap melakukan suatu hubungan seks. Cairan tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk memudahkan terjadinya hubungan seksual. Dan tidak selalu berisi sperma. Barulah pada saat lelaki ejakulasi spermanya akan keluar bersama cairan-cairan lainnya yang merupakan media bagi hidupnya si sperma tersebut. Kadang kadang cairan-cairan yang keluar lebih dahulu itu bisa saja sudah berisi sel sperma, terutama bila dalam

keadaan terangsang berat. Jadi sebaiknya dihindari untuk melakukan pergeseran dengan wanita dengan cara kelamin ke kelamin. Ini tentu saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hormon Pengaruhi Kelamin

Dokter, saya ingin tanya, sebenarnya hormon apa sih yang mempengaruhi alat kelamin baik pria dan wanita? Dan bahan makanan apa saja yang mempengaruhi kerja hormon tersebut? Terima kasih dokter. Sangha-Jakarta Jawab: Ada beberapa hormon yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu wanita maupun pria, seperti hormon estrogen, prog-resteron dan testosterone. Tetapi bila ia seorang pria tentunya tidak semua hormon itu yang berkembang, dan kecenderungannya adalah lebih kepada hormon tertentu. Demikian pula sebaliknya. Pada saat-saat tertentu pada wanita juga akan berpengaruh hormon tertentu yang akan mengakibatkan timbulnya atau terjadinya menstruasi setiap bulannya. Jelas?! ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

foto: Istimewa/dok. majalah topik

TOPIK WISATA Makanan Khas Betawi, Kerak Telor.

Setu Babakan ‘Benteng Terakhir’ Pelestarian Budaya Betawi

uku Betawi merupakan penduduk asli dari Provinsi DKI Jakarta. Jika berkunjung ke kota yang terkenal dengan ikon tugu Monumen Nasional (Monas) ini, kuranglah lengkap rasanya jika belum mengenal kebudayaan dari suku Betawi. Dan, untuk lebih mengenal kebudayaan suku Betawi, kawasan di selatan kota Jakarta ini kiranya dapat dijadikan acuan. Yap, Setu Babakan atau disebut juga dengan Danau Babakan, yang terletak di Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini merupakan kawasan perkampungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Diapit dua danau, yakni Danau Babakan dan Danau Mangga Bolang, Setu Babakan memiliki luas area sekitar 289 hektar. Semula, kawasan Srengseng Sawah bukanlah kawasan yang dipilih secara langsung sebagai tempat pelestarian budaya Betawi. Semua melalui berbagai proses musyawarah dan setelah dikumpulkan berbagai pilihan dari berbagai wilayah di Jakarta, seperti Rorotan, Ke-

Bosan dengan mall, atau tempat-tempat hiburan yang biasa? Mungkin kita bisa mencoba wisata budaya. Tak kalah dengan wisata lain, wisata ini tergolong murah, menarik dan mendidik. Sekaligus kita juga berperan melestarikan budaya Indonesia. mayoran Srengseng Jakarta Barat, dan Condet. Akhirnya, melalui sarasehan, seminar dan lokakarya, maka dipilihlah Srengseng Sawah melalui SK Gubernur No. 9 tahun 2000. Memasuki Kawasan Wisata Budaya Setu Babakan, pengunjung akan disambut dengan sebuah gapura besar bertuliskan ‘Pintu Masuk I Bang Pitung Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan’. Melewati gapura, deretan rumah-rumah berarsitektur khas Betawi dengan mudah dijumpai. Dan, ternyata, tidak hanya warga Betawi yang boleh mempunyai rumah di Perkampungan Setu Babakan. Pendatang pun boleh membeli tanah kemudian membangun rumah di sana, hanya saja karakteristik fisik bangunannya harus menyesuaikan dengan arsitektur Betawi. Tak jauh dari

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

pintu atau gerbang masuk, ada sebuah gang di sebelah rumah besar. Masuk ke dalam gang tersebut memudahkan pe-ngunjung sampai ke arena wisata budaya ini. Memang, kawasan budaya ini tidak begitu terlihat dari luar. Hanya sebuah gapura besar bertuliskan ‘Pintu Masuk I Bang Pitung Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan’ yang menandakan bahwa di lokasi itu ada sebuah kawasan wisata budaya. Melewati gang yang tidak terlalu lebar, barulah kita menyaksikan sebuah kawasan yang sarat dengan sebuah kebudayaan, khususnya Betawi. Sebuah panggung besar berarsitektur Betawi berada di tengah areal. Di tempat tersebut pengunjung bisa menyaksikan berbagai pertunjukan kesenian Betawi seperti Pagelaran Seni Budaya Betawi setiap

foto: Istimewa/dok. majalah topik

TOPIK WISATA

Gerbang masuk kawasan wisata budaya Setu Babakan.

foto: Istimewa/dok. majalah topik

berbahan rempah-rempah seperti daun pandan, daun jeruk, jahe, cengkeh, kayu manis, kayu secang, dan pala. Dinamai Bir Pletok karena, konon, saat dituangkan ke dalam gelas dari bambu selalu berbunyi â&#x20AC;&#x2DC;pletokâ&#x20AC;&#x2122;. Wisata Agro, merupakan paket wisata lain yang ditawarkan Setu Babakan. Keunikan dari Wisata Agro ini,

Wisata Air di Setu Babakan.

foto: Istimewa/dok. majalah topik

hari Minggu sekitar pukul 14.00-17.00, latihan tari Betawi pada hari Minggu dan Jumat pagi, serta Rabu sore. Tariantarian khas seperti Sirih Kuning, Nandak Ganjen, dan Lenggang Nyai dibawakan dengan apik oleh para peserta Sanggar Budaya Betawi Setu Babakan yang beranggotakan kurang lebih 500 anakanak dan remaja. Setu Babakan, yang dulunya merupakan bagian dari kampung Kalibata, menawarkan empat paket wisata, yakni Wisata Budaya, Wisata Air, Wisata Kuliner dan Wisata Agro. Kesemua paket wisata itu, tentu saja, menawarkan kebudayaan khas Betawi. Untuk Wisata Air, Setu Babakan dan Setu Mangga Bolang yang ada di kawasan itu bisa dijadikan tempat memancing yang seru bersama teman, keluarga, bahkan pacar. Tidak hanya memancing, pengunjung yang ingin menyusuri Setu dapat memanfaatkan jasa peminjaman sepeda air yang disediakan pihak pengelola. Dengan tarif Rp 8.000, pengunjung sudah dapat menikmati Setu Babakan di atas air. Atau berkeliling Setu dengan naik delman? Lelah berkeliling Setu? Pengunjung dapat mulai menikmati Wisata Kuliner yang ada di kawasan ini. Deretan penjaja makanan khas Betawi pun seakan tak berujung di Setu Babakan. Mulai Soto Betawi, Kerak Telor, Serabi, Gado-gado, Karedok, Rujak Begbeg, Rujak Juhi, Sayur Gabus Pucung, sampai Semur Jengkol dengan mudah dijumpai dan dinikmati di sini. Ada lagi satu minuman khas Betawi, Bir Pletok. Namanya memang seperti minuman beralkohol. Tapi, ternyata, minuman satu ini tidak mengandung alkohol sama sekali, sehingga boleh diminum siapa saja. Bir Pletok

pengunjung tidak akan diajak ke perkebunan atau pertanian. Melainkan diajak ke pelataran rumah-rumah penduduk yang terdapat tanaman-tanaman khas Betawi. Nantinya, para pengunjung akan disambut dengan dipetiknya buah sebagai tanda penghormatan. Jika pengunjung tertarik ingin memetik sendiri dan membawa pulang, tentunya, harus membayar. Buah-buahan yang bisa dinikmati di Perkampungan Budaya Setu Babakan antara lain belimbing, rambutan, buni, jambu, dukuh, menteng, gandaria, mengkudu, namnam, kecapi, durian, jengkol, kemuning, dan banyak lagi, hingga buah langka seperti krendang. Potret Betawi yang masih utuh, memang, hanya dapat disaksikan di Setu Babakan. Di cagar budaya ini bisa ditemukan tradisi Betawi asli, dari mulai makanan hingga bentuk rumah. Setu Babakan yang letaknya 20 kilometer dari pusat kota ini boleh dikatakan sebagai â&#x20AC;&#x2DC;benteng terakhirâ&#x20AC;&#x2122; pelestarian budaya Betawi. Semoga warisan budaya ini dapat dipertahankan hingga generasi ke generasi. ] Endang/BBS

Salah satu Kesenian Betawi yang ditampilkan di Setu Babakan.

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK SELEBRITI

Celebrity Trader A

drian yang saat ini menjadi investor di pasar modal, dikontrak KSEI setahun ke depan untuk mensosialisasikan penggunaan kartu AKSes atau Acuan Kepemilikan Sekuritas. "Saya pertengahan tahun yang lalu telah dikontrak setahun oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjadi Duta Kartu AKSes," kata Adrian. Sebagai duta, KSEI menugasi Adrian untuk mengajak investor menggunakan Kartu AKSes sehingga dalam melihat pergerakan portofolionya setiap saat secara gratis. Hal ini untuk menghindari adanya kasus penipuan di pasar modal seperti yang telah terjadi sebelumnya. "Investor cukup antusias sekali setiap ada sosialisasi. Tahap awal dimulai di Jakarta dan selanjutnya sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia,â&#x20AC;? katanya. Tugasnya menjadi Duta Kartu AKSes tidak mengganggu aktivitasnya yang saat ini juga sebagai investor. Adrian menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat tak perlu takut dalam berinvestasi jika memiliki pengetahuan memadai dan memilih perusahaan efek yang kredibel untuk mengelola keuangan. Dimulai dengan membeli produk reksadana dengan bantuan seorang manajer investasi, ia juga belajar selama dua tahun lamanya mengenai pasar modal dan saham. Akhirnya memberanikan diri untuk mendirikan perusahaan konsultan investasi tahun ini. Adrian mengakui, saat ini ia sudah mulai membantu temannya melakukan pelatihan investor saham. Dia menyebut dirinya 'Celebrity Trader' saat menjawab soal saham dari para investor di milist. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

TOPIK SELEBRITI

Kenang-kenangan Terakhir Angie untuk Adjie

ngelina Sondakh berinisiatif mengumpulkan karya, pemikiran dan prestasi Adjie Massaid dalam sebuah buku. Buku itu diberi judul 'Langkah Tegap Adjie Massaid, Potret Perjalanan Politik'. Bagi wanita yang akrab disapa Angie ini, buku tersebut adalah kenang-kenangan terakhir yang bisa dia persembahkan bagi pria yang telah mengisi hidupnya. Buku itu dibagi-bagikan saat acara doa dan tahlil untuk memperingati 40 hari berpulangnya aktor dan politikus tersebut. "Kami berharap (buku ini) bisa menjadi kenang-kenangan. Tapi memang tak dijual secara umum, hanya untuk yang datang saat tahlilan," katanya saat ditemui di

kediamannya di Jalan Taman Cilandak II Blok E No. 14, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, semalam. Buku ini bersumber dari kumpulan catatan harian Adjie saat dirinya beraktivitas, khususnya selama menjadi anggota DPR RI yang dirangkum oleh Angie. Puteri Indonesia 2001 ini ingin masyarakat dapat turut mengetahui kiprah pria yang telah memberinya satu orang anak ini dalam menjalankan tugasnya. "Dalam buku itu saya ingin merangkum apa yang telah Mas Adjie lakukan walaupun buku itu tidak cukup untuk mengatakan apa yang telah ia lakukan," urainya. Wanita asal Manado ini menambahkan buku itu berasal dari catatan yang dibuat Adjie dikala rapat atau pandangannya terhadap suatu peristiwa. Menurut Angie, suaminya itu selalu menulis dan mendiskusikannya. "Sebenarnya buku ini yang nulis adalah Mas Adjie. Buku ini dipersiapkan setelah 3-4 hari Mas Adjie berpulang,'' imbuhnya. Seperti diketahui, Adjie Massaid meninggal dunia akibat serangan jantung akut pada Sabtu 5 Februari 2011 dini hari setelah bermain sepak bola. Selain menjadi anggota DPR, almarhum juga mengemban amanah sebagai Manajer Timnas PSSI U-23. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. ] Endang/BBS

Majalah TOPIK | Edisi 03 | Tahun V | Maret-April 2011

Bersama Membangun Bumi Serasan Sekate Menuju Masa Depan yang SMART

Bupati Musi Banyuasin, H. Pahri Azhari, ST. bersama Istri, Ir. Hj. Lucianty Pahri, SE.