Majalah Topik Edisi 04 Tahun V April 2011

DARI REDAKSI

K

UMKM & KUR

abar gembira bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah, pada tahun ini, menargetkan pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai 20 triliun, dari semula hanya Rp 18 triliun. Target ini masih lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya terserap Rp 17,23 triliun dari beberapa lembaga penyelenggara KUR, seperti bank.

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Iskandar Zulkarnain Mirza Surya Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini.

Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan bahkan telah mewanti-wanti kepada lembaga/institusi penyelenggara agar pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan KUR jangan dipersulit. Toh, bila ada debitor dari UMKM yang mengalami kendala mengembalikan kredit pinjaman kepada pihak bank penyelenggara, pemerintah berani menanggulanginya. Caranya, tahun ini pemerintah memberikan suntikan dana ke PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar Rp 2 triliun, sebagai dana penjaminan kepada pihak bila pengembalian pinjaman dari debitor itu macet.

Memang, pemerintah melalui Jamkrindo dan Askrindo, tak sepenuhnya mengganti kerugian yang dialami pihak perbankan. Pemerintah hanya mampu membantu mengganti kredit macet sebesar 80%, sisanya 20% ditanggung oleh bank penyelenggara penyalur KUR. Sayangnya, kendati pemerintah bersedia membantu ketersendatan pengembalian kredit tersebut, tidak semua bank penyelenggara dengan mudah memberikan KUR kepada kalangan UMKM. Selain prosedur administrasinya yang berbelitbelit, masih ada bank yang meminta penjaminan dari calon debitor. Misalnya memberikan penjaminan asset yang dimiliki dari calon debitor, bisa dengan sertifikat tanah, asset perusahaan, dan sebagainya.

Padahal, pemerintah kerap memberitahukan kepada pihak perbankan, untuk pinjaman kredit mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 20 juta tidak perlu diminta penjaminan. Karena itu tadi, pemerintah telah menjamin lewat Jamkrindo dan Askrindo.

Di sinilah dibutuhkan kebijakan pihak bank penyelenggara untuk lebih membuka hati kepada kalangan UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan roda usahanya. Bagaimanapun, sedikit atau banyak, makin berkembangnya sektor UMKM, maka akan meminimalisir angka pengangguran di Tanah Air. Sejarah juga mencatat, krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 merupakan momen yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi.

Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Sekadar informasi, saat ini jumlah UMKM sebanyak 52.769.280 unit.

Terdiri dari usaha mikro sebanyak 52.176.795 (98,89%) unit, usaha kecil 546.675 (1,04%) unit, dan usaha menengah sebanyak 41.133 (0,08%) unit.

Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.

Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini.

Nah, jika tanpa dibantu bank saja mereka mampu eksis, apalagi dibantu permodalan‌ ]

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

3

Menegpora:

Optimis SUMSEL Siap Menyelenggarakan Sea Games XXVI

COVER STORY

46

20

Medio Maret 2011, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang ketika itu masih dipimpin Sugiyanto, SH, MH, telah ‘mengamankan’ Bupati Kabupaten Subang, Eep Hidayat. Eep Hidayat yang sebelumnya bersikeras menolak sangkaan dugaan korupsi upah pungut sebesar Rp 3,2 miliar, bahkan sampai mengerahkan massa pendukungnya melakukan aksi demonstrasi, akhirnya menyerahkan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Tarik Ulur Kenaikan Tiket Kerata Api 50

ACFTA : Minus untuk Indonesia

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

4

32

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi.

Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Kontrak Baru Koalisi Gagah-Gagahan atau ...?

58 Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos

(Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi Partai Demokrat)

“Kesetaraan Gender Identik dengan Kearifan Lokal�

62

Nurdin Halid dan Perkara Korupsi APBD Samarinda 68

RUU Intelijen Ibarat Pedang Bermata Dua 76

70

Mencicipi Kuliner Khas Jepara Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

5

TOPIK UTAMA

Perbankan Jangan Persulit Pengucuran KUR

foto: haryanto/presidensby.info

Pemerintah menargetkan akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2011 sebesar Rp 20 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2010, yang terserap lebih dari Rp 17 triliiun. Tapi mengapa masih banyak pelaku UMKM yang mengaku kesulitan mendapatkan KUR?

Ibu Ani saat menyampaikan sambutan acara puncak peringatan HUT ke-31 Dekranas di UKM Convention Center, Gedung Smesco, Jakarta

B

elakangan ini Hj Ani Bambang Yudhoyono mengaku kerap mendapat kiriman SMS (Short Message Service) di handphone selularnya dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagian besar pesan tersebut berisikan curahan hati kalangan UMKM yang kesulitan mengembangkan usaha yang sedang digelutinya. Bahkan ada pula yang berharap agar Ani Yudhoyono memberikan bantuan modal kepada mereka.

8

“Tapi, dari mana Ibu Negara bisa meminjami mereka? Ibu Negara bukan bank. Dan tentu saja saya tidak bisa atau tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat,” ungkap Ani Yudhoyono saat memberikan sambutan di acara puncak peringatan ulang tahun ke-31 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), di UKM Convention Center, Gedung Smesco, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2011, pukul 10.00 WIB. Karena itu, Ani Yudhoyono meng-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

himbau kepada pihak perbankan penyelenggara penyaluran kredit kepada kalangan UMKM dengan kredit yang mudah dan ringan. Pemerintah sendiri, sejak tahun 2007, sudah mengucurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk membantu UMKM agar mampu mengatasi kendala permodalan. Karena itu, kata Ani Yudhoyono, pihak perbankan harus dapat mengucurkan KUR dengan baik, jangan dipersulit.

“Apa yang sebenarnya mudah itu jangan dipersulit. Kondisi seperti itu sudah tidak relevan lagi pada era sekarang ini yang menuntut kecepatan dalam memanfaatkan peluang. Kalau tidak ada modal, susah mendapatkan modal, maka bagaimana mereka bisa menggapai peluang itu?” Ani Yudhoyono menjabarkan.

Ani Yudhoyono pun berharap kepada bank agar memberikan kemudahan kepada mereka. Utamanya yang baru akan memulai atau membesarkan usahanya. “Sehingga akan mengurangi SMS kepada Ibu Negara,” guraunya.

Ibu Negara lantas memberitahukan catatannya bahwa sampai tahun 2010 penyerapan KUR sudah mencapai Rp 17, 23 triliun untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat di seluruh provinsi.

Tentu jumlah ini tidak kecil. Jika dana KUR itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, maka akan sangat membantu dalam mengatasi masalah permodalan.

Sehingga makin banyak produk yang dihasilkan dari masyarakat,” bilang Ani Yudhono.

Untuk tahun 2011, pemerintah, seperti dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, menargetkan akan menyalurkan KUR sebesar Rp 20 triliun.

Artinya, dibandingkan tahun 2010, terjadi peningkatan anggaran untuk penyaluran KUR. Tapi kenapa masih banyak pelaku UMKM yang tidak menerima pinjaman KUR, hingga mereka mengadukan hal tersebut kepada Ibu Negara.

Pemerintah sendiri mengklaim program KUR yang diluncurkan sejak tahun 2007 dinilai cukup berhasil. Karena total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode Januari-25 Maret 2011 nyaris menyentuh angka Rp 6 triliun, atau Rp 5,955 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menduduki posisi utama penyaluran kredit dengan nilai Rp 4,04 triliun. Demikian data yang dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada April 2011.

Kemudian disusul bank-bank pe-

TOPIK UTAMA sudah Rp 6 triliun. Padahal (baru) dalam tempo hingga 25 Maret,” ucap Mustafa.

Jelang tutup bulan Maret, kucuran KUR baru kepada masyarakat mencapai Rp 5,955 triliun, yang terdiri dari 449.712 debitur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank yang merealisasikan KUR tertinggi, sebesar Rp 4,04 triliun.

Dengan demikian, total kumulatif pengucuran KUR mulai 2007 hingga Maret 2011 mencapai Rp 40,373 triliun. Dan debitur yang terlibat mencapai 4.262.270 pihak.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa setiap tahunnya penyaluran KUR diprediksi akan mengalami peningkatan.

"Tahun kemarin kita target Rp 13,1 triliun, yang sudah dikucurkan membengkak menjadi Rp 17 triliun. Jika ditotal semua yang sudah dikucurkan sebesar Rp 30 triliun," imbuhnya.

Dalam prosesnya, lanjut dia, pemerintah menjamin 80 persen dari total pengucuran KUR (melalui Jamkrindo dan Askrindo). Sedangkan sisanya, sebesar 20 persen, ditanggung oleh bank penyelenggara. Sesuai ketentuan, penerima KUR di bawah Rp 20 juta tidak menggunakan jaminan tambahan. Karena risiko sudah ditanggung oleh pemerintah.

"KUR sebesar Rp 20 juta dan di bawahnya, pemerintah menanggung risikonya. Jadi tidak gunakan jaminan

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

nyalur KUR lainnya, di antaranya Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 515,6 miliar, Bank Mandiri Rp 339,1 miliar, Bank Syariah Mandiri (BSM) Rp 161,3 miliar, Bank Bukopin Rp 75,9 miliar, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 62,4 miliar, serta akumulasi 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 760,1 miliar. Hingga total penyaluran KUR per 25 Maret 2011 mencapai Rp 5,955 triliun. Ini terdiri dari 449.712 debitur.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar optimis pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menembus target, RP 20 triliun di 2011. Ini dengan estimasi minimum per bulan kredit cair sebesar Rp 2 triliun. “Per bulan Rp 2 triliun, berarti melebihi target Rp 20 triliun. Sepanjang tahun lalu juga sudah melebihi target Rp 17 triliun,” kata Mustafa di kantornya awal April lalu.

Menurut data Kementerian BUMN, selama triwulan I-2011, rata-rata pengucuran KUR mencapai Rp 2 triliun per bulan. Selama Januari dan Februari nilai pencairan Rp 1,86 triliun dan Rp 1,89 triliun. Pada Maret, realisasi KUR jauh lebih tinggi, sekitar Rp 2,19 triliun.

Selama Januari, KUR sudah disalurkan kepada 152.275 debitur. Sedangkan di Februari dan Maret (hingga tanggal 25), masing-masing 147.493 debitur dan 149.944 debitur. “Sampai dengan saat ini, dari laporan terakhir realisasi KUR

Menkop dan UKM Syarief Hasan melihat hasil karya dari pelaku UMKM.

tambahan. Karena itu anggunan tidak dibebankan kepada penerima KUR. Pemerintah telah menanggung 80 persennya," bebernya.

Hatta mengaku, masalah di lapangan sangat kecil terjadi dalam pengucuran KUR. Hanya saja beberapa kasus terjadi dan itu diperlukan pembenahan.

"Macetnya kecil, hanya nol koma. Memang ada kasustis dan itu perlu pembenahan," tegasnya.

Apa itu KUR? KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah jenis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif yang layak, namun belum bankable, dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000 yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. KUR memberi kesempatan kepada UMKMK memperoleh kredit/pembiayaan untuk melakukan kegiatan usaha produktif sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif.

KUR diperuntukan bagi UMKMK dalam bentuk: usaha perseorangan, kelompok usaha, koperasi, atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, UD, dll.

Usaha yang dapat dibiayai KUR Yaitu, pertama, Usaha Produktif. Misalnya, usaha budidaya bebek, budidaya lele, perkebunan coklat, usaha kerajinan, penyulingan minyak atsiri, usaha jasa salon kecantikan, rumah makan, bengkel mobil, jasa kontruksi bangunan, biro perjalanan, produksi batako, genteng, batu bata, dan usaha produktif lain.

Kedua, KUR tidak untuk tujuan konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lain) Adapun ketentuan UMKMK calon debitur KUR, yaitu pada saat mengajukan kredit/pembiayaan, UMKMK tidak sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari bank, dan juga tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID). Pada saat mengajukan kredit/pembiayaan, bagi UMKMK yang sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lain) dapat menerima KUR. Kemudian usahanya dinilai layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank. ] Syarif/Gaus/Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

9

foto: Amri/dok. MajalahTopik

TOPIK UTAMA

Dr Choirul K Djamhari MSc

(Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha)

KUR untuk Sektor yang Feasible, Bukan Bankable KUR? BRI sih janjinya tiga hari memberikan layanan kepada debitor.

T

ahun ini, pemerintah menargetkan dapat mengucurkan KUR sebesar Rp 20 triliun.

Nilai tersebut naik 16,1% dibandingkan pencapaian pengucuran KUR di tahun lalu sebesar Rp 17,228 triliun. Pemerintah sudah meminta kepada enam bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) untuk membantu penyaluran KUR. “Sebenarnya syaratnya mudah, calon debitor yang akan menerima KUR dari bank itu harus feasible, tapi tidak bankable,� jelas Dr Choirul KH Djamhari MSc, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha kepada Khairul Amri dalam sebuah sesi wawancara.

Berikut petikannya: Apa indikator feasible atau nonfeasible tersebut?

Untuk urusan feasible, mestinya memakai ukuran kelayakan usaha yang dirumuskan dalam bentuk proposal. Jadi yang harus kita bayangkan adalah pengucuran kredit ke UKM itu berdasarkan permintaan atau proposal UKM itu sendiri kepada pihak bank. Artinya UKM mengajukan proposal ke bank yang bersangkutan. Nah, kami dapat saja memberikan arahan konsultasi teknis bagaimana cara membuat proposal yang baik.

Setelah proposal itu diproses, berapa lama pelaku usaha itu mendapatkan

10

Selain BRI, bank apa saja yang menyalurkan KUR? Bank Mandiri, BNI, BDN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah.

Target dana KUR yang akan disalurkan pada 2011?

Kementerian Koperasi tidak memiliki dana KUR. Itu dana bank.

Koperasi bisa bekerja sama dengan bank untuk menyalurkan KUR? Koperasi bisa bekerja sama dengan bank dalam kapasitasnya sebagai lembaga linkage. Bank kemudian menyalurkan uang ke lembaga linkage maksimum Rp 2 miliar. Selanjutnya lembaga linkage menyalurkan dana itu kepada anggotanya.

Sasarannya sendiri untuk program apa saja?

KUR itu untuk semua sektor selama itu feasible dan tidak bankable.

Target pemerintah untuk KUR? Untuk mempermudah UKM kepada sumber-sumber keuangan. Sehingga masyarakat bisa mempunyai pilihan lebih banyak untuk mendapatkan sumbersumber dunia usaha.

Secara perekonomian nasional dampaknya seberapa besar?

Jika UKM mendapat suntikan dana yang bisa dikembangkan usaha, bisa merekrut tenaga kerja, bisa meningkatkan skala bisnis. Tapi itu normatif saja.

Yang penting adalah kita mempercepat bagaimana caranya bank-bank itu se-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

makin banyak mendapatkan debiotor.

Itu yang kita dorong.

Awalnya begini, bank itu idealnya bisa menyalurkan langsung ke nasabah.

Cuma nasabah itu kan puluhan juta jumlahnya. Sementara bank berapa sih jumlahnya, terbatas. Sehingga bank-bank membutuhkan kepanjangan tangan lembaga yang bisa menjadi linkage. Lembaga ini ditetapkan oleh bank sendiri. Biasanya bank-bank itu pemiliknya adalah lembaga-lembaga yang memang pernah bergerak menyalurkan kredit mikro. Seperti koperasi simpan pinjam, BBL, dan lembaga lainnya. Karena ini merupakan bisnis uang, tentu tidak boleh ditangani oleh lembaga yang sembarangan. Harus ada pengalaman, harus punya kapasitas untuk menyalurkan, karena itu koperasi biasanya dinomorsatukan.

Cuma koperasi yang mana? Untuk urusan ini diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Karena itu uangnya bank sendiri. Jika disalurkan melalui lembaga yang tidak jelas, nantinya bank itu akan rugi. Jadi, pada dasarnya bank menghendaki penyaluran langsung, tapi karena dia tangannya terbatas, SDMnya terbatas, maka dia meminjam tangan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bukan ditunjuk, tapi yang bekerja sama dengan bank. Karena nanti kedudukannya sejajar. Bank bisa menyalurkan ke lembaga itu maksimum Rp 2 miliar, tentu dengan suku bunga yang telah ditetapkannya. Kemudian lembaga ini meneruskan kepada anggota-anggotanya.

Di mana otorisasi pemerintah di balik kerja sama lembaga linkage dengan bank?

Peran pemerintah khususnya Kementerian Koperasi memberi informasi

“ �

terhadap koperasi-koperasi atau lembaga keuangan yang mempunyai kapasitas untuk bisa menjadi lembaga linkage.

Kita punya mekanisme apakah itu melalui rating atau dengan cara pengklarifikasian, itu sudah ada parameternya. Setiap tahun lembaga itu kita nilai, dan kita update terus dari tahun ke tahun.

Dalam hal otorirasi, Kementerian Koperasi bisa menunjuk linkage tersebut?

Tidak menunjuk, kita hanya punya daftar yang berisi koperasi-koperasi atau lembaga keuangan yang menurut analisa kami punya kapasitas dan kemampuan untuk bisa menjadi linkage. Bank minta, ya kita berikan data lembaga itu.

Tapi pihak bank juga punya kewenangan untuk membuktikan, tidak terima begitu saja data dari kita. Misalnya, dia melihat dari kegiatan penyalurannya seperti apa, struktur permodalannya seperti apa. Artinya, masing-masing bank punya cara tersendiri dalam memantau kinerja lembaga linkage tersebut. Nah, ini tidak bisa kita cegah karena bank yang punya prinsip kehati-hatian (confidensial).

Kriteria lain dari bank tersebut, yaitu lembaga linkage itu tidak boleh yang sudah menyalurkan kredit program.

Misalnya ada koperasi yang pernah menyalurkan kredit program, dia tidak diperkenankan lagi karena sudah ada programnya.

dengan nasabah. Dia tidak ada urusan dengan UKM. Selama ini kan bank-bank itu kalau menyalurkan kredit ke UKM dibayangbayangi kekhawatiran. Jangan-jangan nanti macet, jangan-jangan nanti terjadi kerugian. Nah, pemerintah merespon kekhawatiran itu. Kami anjurkan, teruskan saja menyalurkan ke UKM, nanti jika ada yang macet akan dijamin oleh pemerintah lewat Askrindo dan Jamkrindo.

Bagaimana cara penjaminan dari pemerintah tersebut?

Menyertakan modal ditaruh di Askrindo dan Jamkrindo. Dengan pesan: hallo Askrindo, hallo Jamkrindo, nanti jika ada kredit KUR yang macet di bank, ini uangnya kita kasih.

Askrindo mengatakan rugi karena KUR. Menkop menjawab kerugian itu bukan karena KUR. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?

Itu (Askrindo) bisa saja berkilah.

Bisa juga karena pemerintah menyerahkan modal jaminan bukan tanpa batas.

Jika jumlah klaimnya terlalu tinggi, melebihi dari dana yang diberikan pemerintah, bisa saja. Dan itu terjadi pada awalawal dulu. Yang penting ada rasio yang mesti dipertahankan antara besarnya modal penyertaan pemerintah dengan volume klaim. Kalau klaimnya semakin besar, bisa saja Askrindo mengatakan kekurangan dana penjamin.

Harapan Anda agar penyaluran KUR benar-benar dinikmati para pelaku usaha untuk mengembangkan roda usahanya?

Pemerintah berharap, semakin banyak opsi pendanaan yang tersedia bagi UKM, maka semakin besar kapabilitas UKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Semakin besar pengembangan usaha itu terjadi, maka semakin besar merekrut tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, kita harus mempromosikan wirausaha-wirausaha baru yang sebaiknya diberi kesempatan untuk berusaha.

Karena wirausaha baru itu harus dipersandingkan dengan pelaku-pelaku yang lama tentu tidak seimbang. Karena itu kita menghimbau kepada bank-bank untuk memberi perhatian lebih pada munculnya para wirausaha baru. Tapi bukan dalam artian baru pertama kali berwirausaha atau berurusan dengan bank. Setidaknya, usahanya itu sudah feasible. ] Ilustrasi

Ada kerja sama dengan Jamkrindo atau Askrindo?

Kalau bank memang ada kerja sama dengan Jamkrindo atau Askrindo karena dia menjadi penjaminnya. Dia berdiri di belakang bank. Dia tidak berhubungan

Calon debitor yang akan menerima KUR dari bank itu harus feasible, tapi tidak bankable.

TOPIK UTAMA

Pelayanan KUR.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

11

TOPIK UTAMA

U

ntung Tri Basuki, SH, SpN, Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, menyebutkan jumlah UMKM saat ini sebanyak 52.769.280 unit. Terdiri dari usaha mikro 52.176.795 unit, usaha kecil 546.675 unit, dan usaha menengah sebanyak 41.133 unit. Sedangkan jumlah koperasi per maret 2011 sebanyak 177.482 unit.

Namun, dari jumlah UMKM dan koperasi tersebut, kata Untung, ada yang tergolong eksis, kurang eksis, dan tidak eksis. Nah, bicara eksis atau tidaknya suatu jenis usaha tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya, apakah kelembagaan usaha itu baik dan kuat atau sebaliknya malah melempem.

Karena itu, untuk pengembangan suatu usaha, menurut pria kelahiran Pontianak 18 Juli 1959 ini, tidak akan bisa terlepas dari kelembagaan yang baik dan kuat. �Apabila kelembagaannya kuat, maka akan kuat pula dukungan terhadap pengembangan usaha pelaku usaha yang bersangkutan,� jelas Untung Tri Basuki dalam sebuah sesi wawancara kepada Syarifudin. Berikut wawancara lengkapnya.

Bagaimana kiprah Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM dalam membantu pengembangan usaha, khususnya kalangan UMKM di Indonesia?

Upaya pengembangan usaha tidak akan bisa terlepas dari kelembagaan yang baik dan kuat. Karena bagi suatu organisasi, kelembagaan bisa diibaratkan sebagai pondasi bangunan organisasi tersebut. Apabila kelembagaannya kuat maka akan kuat pula dukungan terhadap pengembangan usaha pelaku usaha yang bersangkutan. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terbagi umumnya dalam dua program pokok yaitu; Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Pertama, Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif berkaitan dengan pembentukan, sosialisasi dan evaluasi berbagai peraturan perundang undangan yang dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha UMKM. Evaluasi terhadap berbagai peraturan perundangundangan, termasuk Peraturan Daerah bertujuan agar perundang-undangan

12

tingkat nasional dan daerah berpihak kepada koperasi dan UMKM. Kedua, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selain itu, sejak tahun 2010 kami menyelenggarakan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk berkoperasi, membenahi dan meningkatkan kualitas koperasi serta mengembangkan Koperasi Skala Besar di Indonesia.

Kegiatan GEMASKOP di antaranya adalah pemasyarakatan pada koperasi dan kepada masyarakat, untuk meningkatkan penerapan nilai dan prinsip koperasi secara benar pada koperasi yang sudah berjalan. Melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi-koperasi di Indonesia melalui pemeringkatan koperasi. Bimbingan teknis kelembagaan koperasi bagi para pembina koperasi di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk membenahi koperasi di Indonesia, maka mulai tahun ini akan dilakukan upaya pembenahan terhadap koperasi yang tidak aktif serta mengadvokasi tumbuhnya koperasi skala besar di seluruh provinsi di Indonesia.

Terkait dengan program ini, maka Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan kegiatan penataan penyelenggaraan administrasi badan hukum koperasi. Di mana untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum koperasi, Menteri mendelegasikan kepada gubernur, bupati/walikota dalam kerangka tugas pembantuan untuk menandatangani pengesahan badan hukum koperasi sesuai domisili keanggotaan. Selain itu, untuk memperingan beban masyarakat maka pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia dibiayai oleh pemerintah.

Sejauh ini permasalahan seperti apa saja yang dihadapi pelaku UMKM sehingga membutuhkan perhatian dari Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM? Sebagaimana telah diketahui, banyak pihak umumnya pelaku UMKM kita masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu masalah eksternal dan masalah internal. Masalah eksternal

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

yang dihadapi UMKM terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif bagi sektor UMKM. Hal ini terkait dengan regulasi dan peraturan yang belum optimal dalam mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah akan selalu mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif ini baik di tingkat pusat maupun melalui peraturan-peraturan daerah. Seperti kebijakan penyediaan tempat usaha bagi UMKM, pengadaan tempat pameran produk UMKM serta medorong kemitraan usaha antara UMKM dengan pelaku usaha besar dan kebijakan peningkatan kualitas produk UMKM. Sedangkan masalah internal yang dihadapi yaitu yang berkaitan dengan kekurangkuatan dalam mengakses sumber pembiayaan, produksi, pasar, SDM dan daya kewirausahaan, informasi teknologi, serta belum terjangkaunya advokasi di bidang kelembagaan UMKM. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM tentu mempunyai perhatian terhadap perkuatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM. Karena kami yakin apabila kelembagaan pelaku koperasi dan UMKM ini bisa diperkuat dalam arti kualitas kelembagaannya bagus, maka akan bisa menjadi daya dorong untuk memperkuat akses terhadap sumber permodalan, meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi serta pasar.

Berapa UKM/Koperasi yang tergolong sehat, kurang sehat, dan tidak sehat?

Jumlah UMKM saat ini adalah sebanyak 52.769.280 unit, terdiri dari usaha mikro sebanyak 52.176.795 (98,89%) unit, usaha kecil 546.675 (1,04%) unit, dan usaha menengah sebanyak 41.133 (0,08%) unit.

Sedangkan jumlah koperasi per maret 2011 adalah sebanyak 177.482 unit, di mana sebanyak 124.855 unit (70,35%) merupakan koperasi aktif dan 12.627 unit (29,65%) koperasi tidak aktif.

Untuk menilai kinerja koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pemeringkatan koperasi melalui lembaga independen yaitu PT. Surveyor Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Jo. Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman. Pemeringkatan Koperasi se-

TOPIK UTAMA

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Deputi Kelembagaan dalam upaya membantu penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi tersebut?

Sebagaimana umumnya organisasi lain, Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM masih menghadapi kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal terutama berkaitan dengan kualitas SDM kedeputian. Karena belum semua personil memahami bukan saja tugas pokok dan fungsi mereka tetapi juga memahami nilai, prinsip, karakteristik dan peraturan perundang undangan tentang perkoperasian dan UMKM dan anggaran untuk mendukung program yang belum memadai.

Kendala eksternal umumnya berkaitan dengan koordinasi dengan lintas kedeputian di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang menurut saya sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, koordinasi dengan instansi atau pihak lain di luar kementerian Koperasi dan UKM juga perlu lebih diperkuat lagi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kendala yang sering terjadi yaitu mutasi pejabat pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Permasalahan lain, belum tersosialisasikannya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan di bidang UMKM yang menjadi pedoman bagi aparat pembina koperasi dan UMKM di daerah. Selain itu, tidak adanya tenaga penyuluh lapangan sebagai ujung tombak koperasi dan UMKM. ]

foto: istimewa/dok. MajalahTopik

bagai bentuk penyempurnaan dari program Klasifikasi Koperasi. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 telah dilakukan klasifikasi dan pemeringkatan terhadap 53.716 koperasi terdiri dari 33.463 hasil Klasifikasi Koperasi dan 20.253 hasil Pemeringkatan Koperasi. Sedangkan untuk tahun 2011 target koperasi yang diperingkat sebanyak 1.000 koperasi.

Dari hasil klasifikasi diperoleh Klasifikasi A sebanyak 4.765 unit, Klasifikasi B 14.240 unit dan Klasifikasi C 14.458 unit. Sedangkan dari hasil pemeringkatan diperoleh Koperasi Sangat Berkualitas empat unit, Koperasi Berkualitas 3.508 dan Koperasi Cukup Berkualitas sebanyak 16.741 unit.

Untung Tri Basuki, SH, SpN

(Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM)

Butuh Kelembagaan yang Baik dan Kuat Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

13

TOPIK UTAMA foto: Amri/dok. MajalahTopik

Direktur Utama Jamkrindo Nahid Hudaya:

Jamkrindo Tulang Punggung Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

P

erusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), merupakan BUMN yang didirikan Pemerintah Indonesia berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008. Perum Jamkrindo mendapat penugasan sebagai penyelenggara kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Selain itu pendirian Jamkrindo bertujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK. Dalam perjalanannya, BUMN satu ini menjadi perusahaan yang menjadi ‘tulang punggung’ dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fokus usaha penjaminan Perum Jamkrindo saat ini adalah pemberian penjaminan kredit/ pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional maupun syariah, di mana penjaminan syariah (kafalah) Perum Jamkrindo adalah penjaminan syariah pertama di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, Perum Jamkrindo bermitra dengan perbankan dan badan usaha lainnya sebagai pemberi kredit kepada UMKMK maupun kerjasama dengan mitra co-guarantee. Jumlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini mencapai lebih dari 65, yang terdiri dari perbankan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan usaha lainnya baik konvensional maupun syariah.

Untuk memperkuat permodalan,

14

Untuk memperkuat permodalan, pada 2011 ini pemerintah mengajukan usulan penyertaan modal negara untuk Jamkrindo dan lima BUMN lainnya senilai Rp 6,408 triliun. Bagi Jamkrindo, tambahan modal itu untuk menambah realisasi penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 10 triliun pada 2011 ini pemerintah mengajukan usulan penyertaan modal negara untuk Jamkrindo dan lima BUMN lainnnya dengan total nilai Rp 6,408 triliun.Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dalam rapat dengan Ketua Badan Anggaran DPR RI Melchias Mekeng yang juga dihadiri oleh Menneg BUMN dan Menteri ESDM, beberapa waktu lalu.

Peningkatan modal melalui PMN tersebut, menurut Agus, sudah dikaji dari semua aspek sehingga akan memberikan manfaat bagi BUMN dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa PMN akan diberikan kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo senilai Rp 2 triliun. Dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mendapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun.

Direktur Utama Jamkrindo Nahid Hudaya mengatakan, tambahan modal itu akan bisa menambah realisasi penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 10 triliun. Tambahan penyertaan modal negara yang diminta Jamkrindo ini lebih besar dari tahun lalu.

Ketika itu, Desember 2010, Jamkrindo memperoleh modal sebesar Rp 900 miliar. Menurut Hudaya, penjaminan itu bisa menjamin kredit bagi 740.464 pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, lanjutnya, penambahan modal ini akan membuka lapangan kerja bagi 972.746 orang.

Namun sayangnya, permintaan Jamkrindo dan tiga BUMN lainnya ini belum direstui oleh anggota Komisi VI

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

DPR. Anggota Komisi VI DPR berdalih ingin mempelajari terlebih dahulu permintaan tersebut. Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto mengatakan, persetujuan penyertaan modal akan diputuskan dalam raker dengan BUMN. Sebelumnya Badan Anggaran DPR telah setuju dengan penyertaan modal negara bagi Jamkrindo. Namun, permintaan tersebut kemudian ditinjau ulang kembali. PMN dibutuhkan untuk memperkuat modal dan memperluas jangkauan layanan. Dari Jamkrindo, KUR Rp10 triliun ditargetkan pada 2011.

Nahid mengatakan bahwa target itu lebih tinggi daripada realisasi pada 2010. "2010, KUR sekitar 7 triliun," katanya saat berbincang dengan Majalah TOPIK Indonesia sesuai RDP di gedung MPR/DPR RI akhir Maret 2011 lalu.

Menurut data kementerian BUMN per April 2011 realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sekitar Rp 6.294 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 463.381.

Bank-bank yang menjadi penyalur KUR tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ritel Rp 842,9 miliar BRI Mikro Rp3.386,1 miliar, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 587,2 miliar, Bank Mandiri Rp 393,2 miliar, Bank Tabungan Nasional (BTN) 62,4 miliar, Bukopin Rp 80,4 miliar, 13 Bank Perkreditan Daerah menyalurkan Rp 760,1 miliar. Sehingga total keseluruhan dari penyaluran kredit Rp 6.294 triliun.

Pada 2011 ini lembaga penjamin kredit seperti Jamkrindo akan semakin

TOPIK UTAMA lain yang disalurkan kepada debitur (nasabah UMKMK/penerima kredit) akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.

Penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan, sehingga dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara debitur dan kreditur atau adanya kredit yang dimuat dalam Perjanjian Kredit.

Penjaminan kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (Terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur (Penerima Jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Peran Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau debitur kepada Penerima Jaminan atau kondisi kredit dalam keadaan macet (loan default).

Perum Jamkrindo memberikan layanan penjaminan kredit melalui 11 Kantor Cabang di seluruh Indonesia yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, Medan, Makassar, Samarinda dan Pontianak, di mana seluruhnya berfungsi pula sebagai Sharia Authority Channeling (SAC) untuk jasa penjaminan syariah (kafalah). Kesebelas Kantor Cabang tersebut didukung oleh adanya 6 Kantor Perwakilan Perum Jamkrindo yang berlokasi di Palangkara-

ya, Banjarmasin, Kupang, Mataram, Manado, dan Jayapura.

Kegiatan layanan penjaminan Perum Jamkrindo telah didukung dengan teknologi informasi dengan jaringan yang terhubung secara online dalam Wide Area Network untuk menjalankan aplikasi berbasis web meliputi Program Aplikasi Operasional, Aplikasi Keuangan dan Akuntansi, Aplikasi Umum, SDM dan Gedung, Aplikasi Laporan dan Monitoring IJP dan Aplikasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor UKM tentu merupakan peluang Jamkrindo untuk meningkatkankan kinerjanya. Karena peran Jamkrindo yang mendapat penugasan dari pemerintah dalam penjaminan kredit tentu akan semakin besar. Bank penyalur kredit tentu tak perlu was-was di mana apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka Jamkrindo sebagai pihak penjamin akan menyelesaikan kewajiban Terjamin.

Sementara bagi pelaku UKM yang usahanya feasible but not bankable, Jamkrindo akan membantu memberikan Jaminan. Sehingga pelaku UKM yang ingin meningkatkan usahanya tidak akan terbentur lagi pada persoalan kekurangan modal. Pada gilirannya upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UKM dapat terlaksana. ] Amri

Ilustrasi

berkibar. Pasalnya Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BapepamLK) akan mengizinkan lembaga penjaminan memasarkan produk surety bond.

Tujuannya adalah, agar lembaga penjaminan memiliki lebih banyak produk dan ujungnya, berimbas pada ruang gerak pemasaran yang lebih luas. Surety bond adalah perjanjian tambahan antara surety dan principal. Pihak pertama (surety) memberikan jaminan kepada pihak kedua (principal) untuk kepentingan pihak ketiga (obligee).

Apabila principal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya seperti yang diperjanjikan dengan pihak ketiga, surety-lah yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban-kewajiban si principal tersebut.

Direktur Utama Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nahid Hudaya mengungkapkan, selama ini industri penjaminan kurang bergairah, dibandingkan industri multifinance dan asuransi.

Jika kebijakan ini diberlakukan, lembaga penjamin kredit akan menjadi lebih bergairah, karena gerak bisnis lembaga penjaminan akan lebih luas dari yang berlaku saat ini.

Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur (perbankan/pemberi kredit) atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas

Bank Mandiri, penyelenggara KUR.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

15

TOPIK UTAMA Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga perbankan sangat disayangkan oleh sebagian kalangan masyarakat. Karena hal ini justru membuat masyarakat khususnya kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi kesulitan untuk mengakses atau mendapat pinjaman KUR. foto: Joko/dok. MajalahTopik

P

adahal koperasi sebagai soko guru prekonomian atau lembaga lain yang terpercaya dapat dimanfaatkan mengambil peran eksekusi atau penyalur KUR. Bagaimana peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam hal ini?

Menurut UU, Dekopin itu ada tugas pokok, yang pertama menyalurkan aspirasi dan kepentingan koperasi, kemudian yang kedua meningkatkan sumber daya manusia koperasi dan ketiga mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Itu tiga fungsi Dekopin. Oleh Dekopin dijabarkan menjadi dua fokus kegiatan pokok, yaitu bagaimana meningkatkan fungsi advokasi bagi gerakan koperasi dan fasilitasi Dekopin dalam rangka meningkatkan kemampuan gerakan koperasi. Jadi dua hal itu, advokasi dan fasilitasi. Agar dua fungsi tadi dapat berjalan dengan baik, Dekopin melakukan program-program penguatan kelembagaan. Jadi program Dekopin kalau disimpulkan menjadi tiga; penguatan kelembagaan, peningkatan fungsi advokasi dan peningkatan fungsi fasilitasi.

“Sehingga mohon dipahami, Dekopin itu tidak melakukan bentuk-bentuk fasilitasi atau intervensi langsung. Itu ada dua hal, pertama kita lembaga aspirasi, tidak punya anggaran khusus dari pemerintah untuk hal itu. Yang kedua, ada bantuan pemerintah tapi itu sangat terbatas. Sedangkan yang ketiga, fungsi-fungsi itu selama ini dilaksanakan oleh pemerintah sehingga kita lebih ke advokasinya. Penyadaran masyarakat, penyadaran anggota, konsolidasi pengurus, monitoring rapat anggota,” jelas Abdul Wahab, Direktur Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Dekopin.

Khusus untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wahab mengatakan bahwa KUR adalah program pemerintah, dan sumber dananya juga berasal dari APBN. “Nah, watak pemerintah kita

Abdul Wahab

(Direktur Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Dekopin)

“Prosedurnya Jangan Berbelit-belit” 16

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK UTAMA

jika sumbernya dari APBN, maka pelaksanaannya adalah pemerintah. Dekopin hanya diminta sebatas konsultasi, jadi kita tidak sampai pada tingkatan misalnya apakah itu memberikan rekomendasi apalagi mengeksekusi sebuah koperasi itu layak atau tidak layak mendapatkan bantuan,” Abdul Wahab menjabarkan.

Sehingga untuk penyaluran KUR kepada masyarakat, Dekopin sama sekali tidak dilibatkan. Andaipun ada, hanya sebatas memberi saran atau masukan.

“Kita hanya sifatnya konsultasi, memberikan masukan, saran terkait dengan kebijakan maupun peraturan-peraturan KUR,” kata Wahab.

Wahab juga mengkritisi pelaksanaan KUR itu sendiri. Karena dalam pandangannya, apa benar dengan skim kebijakan KUR ini bisa menyentuh atau menjawab kebutuhan koperasi dan UKM. Dirinya memang tidak punya data valid tentang berapa KUR yang sudah disalurkan oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi menurutnya, jika melihat pengalaman yang lalu, KUR itu tidak efektif dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Kenapa, karena sistemnya. Kalau melihat contoh negara-negara lain, terutama negara-negara yang ekonomi rakyatnya perkembangannya cukup baik. Yang namanya kredit usaha rakyat, jangan dibebankan kepada rakyat yang bergerak pada usaha kecil, apalagi dengan prosedur yang menyulitkan atau berbeli-belit.

Yang kedua, penyalurannya pun langsung oleh pemerintah/aparat pemerintah, jangan melibatkan bank. Karena ketika dia melibatkan bank, maka berlakulah peraturan perbankan. “Bank kan tidak mau mengambil risiko macet

atau segala macam. Masalahnya di situ, bank maupun lembaga keuangan non bank. Kita menyarankan bahwa bank itu hanya canelling sekaligus bank mendidik masyarakat supaya sadar bank,” imbuhnya.

Sepanjang bank tersebut mengambil peran eksekusi, bank tidak mau karena risiko di banknya. Walaupun ada reasuransi dan segala macam, tapi bagi bank tetap berisiko. Bank itu menyalurkan kredit Rp 1 triliun dan Rp 100 juta biaya administrasinya tetap sama. Jadi bank lebih nyaman menyalurkan kredit yang satu triliun. Belum lagi persoalan agunan. “Jadi saya lihat walaupun dinaikkan skimnya sampai Rp 20 juta yang tanpa agunan itu tetap saja tidak efektif,” jelas Abdul Wahab. Sehingga, lanjutnya, yang diharapkan adalah dalam rangka menyadarkan masyarakat dengan bank tapi bank hanya canelling bukan eksekusi. Jadi risiko itu tetap di pemerintah.

Sepanjang risiko itu di bank atau lembaga keuangan mereka tetap pikir-pikir.

Agar efektif dan kena sasaran dalam penyaluran KUR, Wahab memberikan solusi agar penyaluran KUR disalurkan melalui lembaga-lembaga pemerintah, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan KUR. “Dana yang bersumber dari APBN itu kan dana rakyat, kenapa tidak disalurkan melalui lembaga-lembaga pemerintah langsung.

Memang membutuhkan kelayakan, dan untuk penilaian layak itu tunjukan lembaga independen, lembaga yang bisa menilai secara obyektif,” Abdul Wahab menjelaskan.

Bukan Dekopin Dekopin sebagai lembaga yang

mempunyai jaringan luas lewat koperasi yang ada di seluruh Indonesia, namun sangat disayangkan tidak diberikan peran yang memadai dalam penyaluran KUR. Sementara anggaran yang digelontorkan untuk program KUR untuk tahun 2011 sebesar Rp 18 triliun. Ataukah pemerintah kurang percaya dengan Dekopin?

“Saya suka memikirkan yang lebih positif, pemerintah ada keinginan untuk membantu UKM tapi dia takut uang itu tidak kembali atau bermasalah. Maka ditunjuklah bank. Saya pikir tidak seperti itu, karena yang mengusulkan seperti itu bukan hanya Dekopin, Kadin pun mengusulkan hal seperti itu, HIPMI mengusulkan seperti itu. Karena mereka (Kadin) juga punya jaringan. Karena di Kadin kan bukan hanya usaha besar, usaha kecil juga diurus. HIPMI juga tidak semuanya pengusaha besar, banyak juga pengusaha kecil. Pemerintah menganggap karena ini dananya dari APBN jadi harus aman, kan begitu. Sehingga kalau disalurkan oleh Dekopin mungkin dianggap kurang aman.

Maka ditunjuklah bank,” kata Wahab panjang lebar.

Sementara menyangkut skim Rp 20 juta yang diberikan tanpa agunan, sehingga mempunyai tingkat risiko yang tinggi, dalam pandangannya ini lebih pada watak. “Ini menyangkut watak.

Di negara-negara lain atau ada di beberapa koperasi simpan pinjam, justru yang kecil-kecil tanpa agunan itu tingkat kemacetannya lebih rendah. Karena sistemnya yang diberlakukan adalah tanggung renteng. Kalau saya ingin meminjam ada yang menjamin. Jadi bukan orang perorang datang ke bank, tapi kelompok. Jadi kalau saya ngemplang, anggota yang lain menutupi saya,” urainya.

Wahab menambahkan, “Jadi akhirnya bank yang ditunjuk pemerintah itu, dia menunjuk lembaga lain lagi baik, itu pesantren atau koperasi atau yayasan.

Jadi bank hanya mengalihkan risiko kemacetan tadi. Jadi bank tidak menyalurkan langsung kepada debitur yang membutuhkan.”

Makanya, Wahab menekankan, Dekopin mengusulkan agar KUR itu disalurkan oleh lembaga yang ada di masyarakat ini. Jangan terjebak pada harus badan hukum dan sebagainya.

Kalau ada LSM yang baik, sekolah yang baik, pesantren atau yayasan bisa disalurkan lewat lembaga tersebut,” Wahab mengusulkan. ] Gaus K

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

17

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK EKSKLUSIF

Eep Hidayat.

Eep Hidayat Tersandung Upah Pungut Rp 3,2 Miliar Eep Hidayat, Bupati Subang, akhirnya menyerahkan diri ke Kejati Jawa Barat. Menurut Eep, penyerahan dirinya ini untuk menghindari semakin meruncingnya perlawanan yang diberikan pendukung dan simpatisannya atas berbagai upaya pihak Kejati Jabar untuk menangkap dirinya.

S

enin siang itu, 28 Maret 2011, sebuah kendaraan Terrano melesat, meninggalkan rumah dinas Bupati Subang, Eep Hidayat, di Jalan Dewi Sartika, Subang.

Dari belakang, nampak dua kendaraan lain ikut membuntuti kendaraan Terrano itu. Belakangan baru diketahui wartawan, bahwa salah satu penumpang di dalam kendaraan Terrano adalah Eep Hidayat.

Wartawan yang sedari pagi menunggu Eep pun merasa kecele, karena sang bupati keluar rumah lewat pintu belakang rumah dinasnya.

Hari itu, tersebar informasi Eep akan menyerahkan diri kepada tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung. "Ya untuk memenuhi panggilan tim penyidik," kata

18

M.Hokli Lingga, penasihat hukum Eep, sebelum keberangkatannya menuju Kejati Jawa Barat di Bandung.

Lingga memastikan kliennya bersikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan tim penyidik. Ditanya ihwal Eep yang tetap tidak mau mengakui bersalah atas sangkaan jaksa bahwa dia diduga telah mengkorupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) 2005-2008 Kabupaten Subang sebesar Rp 3,2 miliar, Lingga menegaskan, "Soal itu nggak bisa diungkapkan sekarang.

Sebab akan menjadi materi dalam pembelaan nanti."

Menanggapi kemungkinan besar Eep akan langsung ditahan tim penyidik usai menjalani pemeriksaan, Lingga

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

menyatakan akan berusaha keras untuk meminta penangguhan. "Upaya penangguhan akan tetap dilakukan, itu kan sebagai upaya hukum juga," ujarnya.

Sebelum keberangkatan rombongan Eep ke kantor Kejati di Bandung, sejumlah anggota Satpol PP ditugasi membawa satu unit komputer lengkap dan beberapa bundel dokumen ke kendaraan APV warna hitam yang dibawa oleh sekretaris pribadi Eep dan stafnya.

Kendaraan tersebut berangkat lebih awal.

Eep memutuskan menyerahkan diri setelah pada Kamis malam, 24 Maret 2011, rumah pribadinya digerebek tim penyidik Kejati Jabar. Saat itu Eep sedang berada di luar rumah sehingga lolos dari penggeledahan. Namun, Nina, isteri Eep dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SMP kelas 1 dan SD kelas 4 ada di dalam rumah tersebut.

Tak ayal, mereka pun tak luput dari ‘perhatian’ tim penyidik Kejati Jabar.

Bahkan, kabarnya Nina dan kedua anaknya mengalami shock akibat terjadinya penggeledahan itu. "Dinda yang duduk di kelas 4 SD ikut ditodong senjata api laras panjang, sehingga dia kini masih shock," kata Elita, besan Eep. "Hari ini (28 Maret) Dinda juga ke Bandung untuk menjalani tes di psikiater.

"Dinda konon banyak melamun dan suka terus mengigau."

Tim penyidik sendiri melakukan penggerebekan karena Eep sudah dua

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

kali mangkir dari panggilan jaksa. Bahkan, dia sempat memimpin aksi ribuan unjuk rasa pegawai negeri sipil Pemkab Subang ke kantor Kejati dan Kemendagri untuk menekan dua institusi tersebut membebaskannya dari jerat hukum.

"Sebab, saya tak pernah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Biaya Pemungutan, semuanya sudah sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Eep dalam beberapa kali kesempatan. Untuk mempertahankan pendapatnya, Eep beberapa kali menantang Kepala Kejati Jabar melakukan debat, tapi selalu ditolak.

Disinggung penyerahan dirinya ke kantor Kejati Jawa Barat, Eep mengatakan bahwa penyerahan dirinya ini untuk menghindari semakin meruncingnya perlawanan yang diberikan pendukung dan simpatisannya atas berbagai upaya pihak Kejati Jabar untuk menangkap dirinya. “Saya berjanji tidak akan mengerahkan massa dan simpatisan saya,� kata Eep memastikan di kantor Kejati Jawa Barat.

Seperti diketahui, sebelumnya pada Senin, 27 Desember 2010, Bupati Subang Eep Hidayat didampingi sejumlah pendukungnya, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Dalam aksi itu, Eep yang datang sekitar pukul 12.15 WIB, langsung melakukan orasi lengkap dengan pakaian dinas PNS warna cokelatnya.

Kedatangan Eep kali itu karena tidak terima dirinya ditetapkan menjadi tersangka pada kasus tersebut. Eep berpendapat tidak hanya di Kabupaten Subang yang terjadi kasus tersebut. "Ini terjadi hampir di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia," jelasnya.

Eep pun siap menantang debat dengan

Sugiyanto, SH MH.

Kajati Jabar bahkan dengan Presiden sekali pun untuk menjelaskan kasus tersebut. "Silahkan bawa staf ahli mana pun, kalau memang saya kalah dalam debat tersebut siap untuk menyerahkan diri ke tahanan tanpa diseret-seret," tantang Eep. Tiga minggu sebelumnya, Eep sudah dipanggil dalam statusnya tersangka oleh Kejati Jabar. Bahkan Eep menjalani pemeriksaan oleh jaksa. Namun tidak satu pun pertanyaan yang dijawab oleh Eep. Kejaksaan Negeri Subang Jawa Barat seperti tak ingin kalah cepat lari dengan Kepolisian Wilayah Purwakarta dalam mengungkap keterlibatan Bupati Subang terpilih Eep Hidayat dalam kasus korupsi.

Hanya terpaut 180 menitan, setelah penetapan Eep sebagai tersangka korupsi Sapi Gate oleh Polwil Purwakarta, pada Senin siang, 17 November 2010, Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Yusron, mengumumkan Eep ditetapkan sebagai tersangka kasus upah pungut yang berpotensi menimbulkan kerugian negara Rp.3,2 miliar.

Upah pungut yang masuk dalam kantong pribadi Eep selama periode 2005-2008 itu, berasal dari sumber upah pungut pajak bumi dan bangunan, sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor pedesaan dan perkotaan. "Upah pungut itu mestinya masuk ke kas pemda dan dimanfaatkan buat kepentingan pemda, ini malah masuk ke kantong pribadi dia (Eep) dan konco-konconya," kata Yusron di Subang, Senin, 17 November 2010.

Penetapan Eep sebagai tersangka, menurut Yusron, setelah tim penyidik Kejari Subang pada Jumat pekan lalu, 14 November 2010, melakukan ekspose

bersama. Pembahasan ekspose yang berdasarkan hasil pemeriksaan saksisaki dan alat bukti yang sudah ada di tangan penyidik, aliran dana upah pungut itu secara terang benderang masuk ke kas pribadi Eep. "Bukti-bukti kuitansi dan tanda penerimaannya juga ada," kata Yusron memastikan.

Terkait dengan tindak pidana korupsi upah pungut tersebut, masih ada sejumlah pejabat Subang yang akan menyusul Eep untuk menjadi tersangka berikutnya. "Tapi, mereka kini masih kita periksa sebagai saksi dulu," kata Yusron.

Dalam menetapkan upah pungut tersebut, semestinya Eep sebagai bupati membuat rujukan dalam bentuk peraturan daerah dengan mengacu pada konsideran Undang Undang Nomor 23/2004 Pasal 194, dengan menetapkan upah pungut itu setinggi-tingginya lima persen dari pajak daerah. "Ini tidak, dia malah bikin keputusan sendiri," kata Yusron.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Sugiyanto sendiri sempat menantang balik Bupati Subang Eep Hidayat berdebat soal penyidikan kasus upah pungut di pengadilan. Sugiyanto menilai, aksi massa Bupati Subang Eep Hidayat yang berunjuk rasa di depan Gedung Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata merupakan tindakan anarkistis.

"Kalau saya boleh berkomentar mengenai unjuk rasa kemarin, itu sudah anarkistis. Bahkan saya kritik, masa mobil dinas PNS digunakan untuk unjuk rasa pada saat jam kerja. Itu tidak tepat," ujar Sugiyanto saat ditemui wartawan usai melakukan rapat tertutup bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Hotel Gumilang Regency, Jalan Setiabudhi, Selasa, 9 Februari 2011.

Sugiyanto mengatakan, sebagai penegak hukum, pihaknya tidak akan mundur selangkah pun untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Bupati Subang tersebut. "Institusi negara tidak bisa ditekan oleh arogansi dan pressure dari sekelompok orang. Hingga langit runtuh, proses hukum harus ditegakkan," tegas Sugiyanto.

Disinggung mengenai ajakan berdialog dari Eep, Sugiyanto mengatakan, tidak akan menanggapi dialog dengan tersangka karena masih dalam proses penyidikan. "Ini ranah penyidikan, diskusinya di ruang pengadilan," ungkapnya. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

19

TOPIK EKSKLUSIF

Sugiyanto, SH MH

(Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan)

Walaupun Langit Akan Runtuh Hukum Harus Tetap Ditegakkan Medio Maret 2011, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang ketika itu masih dipimpin Sugiyanto, SH, MH, telah ‘mengamankan’ Bupati Kabupaten Subang, Eep Hidayat. Eep Hidayat yang sebelumnya bersikeras menolak sangkaan dugaan korupsi upah pungut sebesar Rp 3,2 miliar, bahkan sampai mengerahkan massa pendukungnya melakukan aksi demonstrasi, akhirnya menyerahkan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

20

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

TOPIK EKSKLUSIF

B

agaimana perkara dugaan korupsi upah pungut di Kabupaten Subang tersebut akhirnya ditimpakan kepada Eep Hidayat, lebih jelasnya berikut wawancara Iwan Purnama, Syarifudin, Dewi Pujiharti, dan fotographer Majalah TOPIK Satria Setiadi dengan Sugiyanto, sebelum ia dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan oleh Jaksa Agung RI, Basrief Arief.

Bupati Subang Eep Hidayat ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2008 atas dugaan penyimpangan upah pungut (UP) tahun 2005-2007 sebesar Rp 3,2 miliar. Apa yang mendasari Eep Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan upah pungut tersebut?

Bupati Subang, Eep Hidayat, baru saya nyatakan tersangka setelah izin Presiden RI turun, sekitar November 2010. Izin dari Presiden RI ini sebenarnya merupakan pengembangan dari putusan Mahkamah Agung, di mana terpidananya adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Subang, Agus Muharrom.

Dalam surat dakwaan Kajari Subang disebutkan Agus Muharrom bersama Eep Hidayat diduga melakukan tindakan korupsi Upah Pungut tahun 2005-2007.

Perkara itu sebelumnya ditangani Kejari Subang. Setelah itu, perkara tersebut diputuskan di tingkat Pengadilan Negeri Subang, kemudian dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi lalu di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung menyatakan Agus Muharrom terbukti melakukan kesalahan. Dari situ, maka kita tindak lanjuti perkaranya Eep Hidayat.

Eep Hidayat mengatakan bahwa soal ketentuan upah pungut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan dipraktikkan di semua daerah.

Di lain sisi, hasil audit BPK dan BPKP atas APBD Kabupaten Subang tak pernah ada kerugian negara.

Tanggapan Anda?

Sebetulnya peraturan secara detail tidak, yang ada itu pendelegasian wewenang untuk menarik upah pungut, di mana terdapat lima item upah pungut, yaitu Sektor Perkotaan, Pedesaan, Pertam-

bangan, Kehutanan, dan Sektor Perkebunan. Khusus untuk dua sektor: Perkotaan dan Pedesaan, berdasarkan SK Menteri Keuangan, daerah didelegasikan untuk memungut. Sedangkan yang tiga item lainnya, yaitu Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan, tidak didelegasikan untuk dipungut.

Namun, walaupun tidak ada pendelegasian untuk memungut, dari lima sektor itu, daerah tetap mendapatkan porsi bagian. Logikanya, pembagian itu kan untuk pembangunan daerah, bukan untuk dibagi-bagi. Kalau toh sebagian diakomodir untuk biaya pemungutan, tentu nanti diatur dulu dalam APBD dibahas bersama unsur DPRD, untuk menentukan, misalnya berapa persen yang layak untuk biaya pemungutan itu. Toh, biaya pemungutan itu bukan untuk semua lima item tersebut.

Jadi hanya untuk dua item saja.

Dalam konteks kasus Eep Hidayat?

Upah pungut yang diambil oleh Eep Hidayat sebelumnya tidak dibahas di DPRD. Namun, dia langsung memutuskannya di tingkat kabupaten saja, dan langsung dibuatkan dalam SK Bupati. Itu yang salah, karena merupakan penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh seorang bupati membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di beberapa daerah, dilakukan melalui peraturan daerah.

Kemudian, soal hasil audit BPK dan BPKP, tidak ada itu. Karena dia tidak bisa diaudit. Bagaimana bisa membuat suatu pendapat, jika datanya tidak didapat. Karena memang Eep tidak bersedia diaudit. Jadi BPK dan BPKP kesulitan mengumpulkan data-datanya.

Selama menangani perkara Bupati Subang, pernah dapat teror atau perlakuan lainnya?

Saya banyak mendapatkan kiriman SMS (Short Message Service) melalui ajudan saya, tidak melalui handphone saya. Yang pernah diteror adalah Aspidsus saya. Bahkan spanduk-spanduk yang dipasang pihak Bupati Subang ada yang menyebutkan bahwa Kajati dianggap arogan, disebutkan juga terindikasi komunis dan sebagainya. Bagi saya, walaupun langit akan ‘runtuh’, hukum harus tetap ditegakkan.

Tim Kejati yang dipimpin Asisten Intel Kejati Jabar akhirnya menangkap Eep Hidayat karena

dinilai melawan hukum tidak memenuhi panggilan sejak panggilan pertama hingga panggilan ketiga hari Senin (21/3/2011). Tujuan penangkapan ini untuk meredam demo atau untuk mencegah beliau lari ke luar negeri atau ada pertimbangan lain?

Saya ingin luruskan, pada Senin, 21 Maret, Eep tidak ditangkap. Dia datang menyerahkan diri ke Kejati. Tapi sebelumnya memang saya sempat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan, ketika Eep Hidayat tidak mematuhi pemanggilan kami hingga tiga kali dan tidak ada itikad baik memberitahukan kepada kami.

Kemudian, sekitar Kamis malam Eep sempat datang secara baik-baik datang ke kantor Kejati untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Memang, pada Kamis malam itu Tim Intel Kejati Jawa Barat saya tugaskan ke Subang untuk memantau atau memonitor situasi di sana. Baik situasi internal di Kejari Subang yang selama ini merasa terancam dalam melaksanakan tugas sehariharinya, itu terganggu atau normal-normal saja. Kedua, memonitor jalannya pemerintahan di Subang. Karena sebelumnya kami mendengar informasi ada mobil-mobil dinas bahkan mobil-mobil di rumah sakit dikumpulkan atas perintah Bupati Subang. Sepertinya mereka diperintahkan untuk mogok kerja. Sehingga pelaksanaan roda pemerintahan menjadi ‘lumpuh’. Nah, hal ini kan perlu disikapi.

Hasil monitoring Tim Intel Kejati memberitahukan bahwa kinerja Kejari Subang berjalan normal, walaupun ada sebagian pegawainya masih merasa takut. Kemudian, beberapa mobil dinas yang semula diperintahkan Bupati Subang dikumpulkan, sudah berjalan kembali.

Ketika dilakukan penggerebekan di rumah dinas Bupati Subang, Kamis malam, Tim Intel Kejati Jawa Barat tidak menemukan Eep Hidayat. Jika operasi itu dinamakan operasi intelijen, berarti sudah gagal. Artinya, informasi yang diterima oleh tim tidak akurat atau bocor.

Berdasarkan evaluasi, tim menilai lebih cenderung informasi penggerebekan itu sudah bocor. Karena ketika tim Intel Kejati melakukan penangkapan, mereka sudah siap.

Perkembangan selanjutnya, pada Jumat pagi, ketika saya sedang berada di suatu acara, saya ditelpon oleh salah

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

21

TOPIK EKSKLUSIF seorang kerabat Eep Hidayat di Jakarta yang kebetulan teman saya. Kerabatnya itu memberitahukan kepada saya bahwa Eep akan datang ke Kejati dengan baikbaik, tanpa mengerahkan massa lagi.

Karena memang Eep tidak mau ditangkap. Kerabatnya itu juga sempat menanyakan kepada saya, apakah masih ada ‘jalan’ untuk Eep. Saya jawab, “Beritahukan kepada Eep, jalannya hanya dua, yaitu ditangkap atau menyerah. Tidak ada jalan lain.”

Apa tanggapan Eep Hidayat mendengar penjelasan Anda ketika itu?

Dia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Dia juga sempat mengutarakan agar dirinya ‘dibantu’.

Maksud dari kata ‘dibantu’?

Saya tidak memberikan komentar apa-apa atas permintaan bantuan Eep kepada kami. Saya sudah katakan juga, jangan mengeluarkan uang kepada orang-orang yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ perkara ini kepada para jaksa. Tidak ada cara seperti itu. Sekarang ‘fight’ melalui pengacara Anda, dan tidak ada cara-cara lain.

Pemberkasan perkaranya sekarang sudah P-21 ya?

Ya, sudah lengkap, sudah P-21.

Ilustrasi

Sikap Anda begitu mendapat informasi dari kerabat Eep Hidayat tersebut?

Jika demikian komitmennya, maka saya tunggu sampai hari Senin. Kemudian seluruh tim saya perintahkan jangan bergerak, sambil menunggu komitmen dari Eep hingga hari Senin. Ternyata, tepat hari Senin Eep datang lagi ke kantor Kejati, namun ia didampingi pengacara serta kerabat yang juga teman saya. Kedatangan Eep ketika itu untuk menjalani proses tahap dua: penyerahan tersangka dan barang bukti.

Eep bahkan sempat mengutarakan permintaan maafnya kepada saya. Dia ingin bertemu saya walaupun hanya dalam tempo tiga menit untuk menyampaikan permintaan maafnya itu. Saya pun menemui Eep di ruang pemeriksaan Kejati Jawa Barat. Kepada Eep saya katakan juga bahwa dengan tersangkutnya Eep dalam perkara ini bukan berarti ‘kiamat’ untuk dia. Karena Eep masih punya ruang untuk melakukan pembelaan secara maksimal di Peradilan

Negeri Tipikor nanti. Eep dapat membentuk tim penasihat lewat pengacara terkenal sekalipun untuk mendukung pembelaannya. Tapi jangan melakukan aksi unjuk rasa-unjuk rasa yang sifatnya frontal. Saya katakan juga bahwa semua orang bisa saja tersangkut masalah hukum, hanya Eep kali ini sial. Saya kasih contoh, ada Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepri, bupati, mantan menteri, dan anggota DPR yang tersangkut masalah hukum, semuanya itu dihadapi secara hukum. Mereka memang sempat protes. Begitu pula dengan kita yang tidak sependapat dengan substansi materi, tapi di pengadilanlah tempatnya kita berdebat.

22

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Sekarang tinggal penyusunan surat dakwaan. Karena kemarin para jaksa saya masih konsentrasi masalah penangkapan (Eep Hidayat). Mungkin minggu depan, pemberkasan perkara Eep Hidayat ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan hukum apa saja yang diduga kuat telah dilanggar Eep Hidayat?

Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dan Undang Undang Otonomi Daerah.

Ancaman hukumannya?

Hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Hukuman mati itu, jika memang ada pemberatan dalam perkara tersebut.

Ada indikasi keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara upah pungut ini, selain Agus Mutharom dan Eep Hidayat?

Bisa jadi. Tapi, sementara ini, Kejati hanya ‘mengambil’ Eep Hidayat, karena Kejari Subang menangani juga perkara ini. Tapi khusus perkara Eep, saya yang mengambil alih karena pengalaman yang lalu Kejari Subang didemo oleh massa Eep, karena memang massa Eep ada di sana (Subang).

Bagaimana Anda menyikapi adanya anggapan masyarakat setelah melihat kejadian seperti ini Kejati Jabar dianggap ‘macan ompong’.

Padahal kita tahu macan itu punya gigi dan taring, tapi agak susah menggunakan gigi dan taringnya itu?

Persoalannya, kita ini kan institusi penegak hukum. Sehingga setiap langkah harus mengikuti prosedur hukum.

Jadi berbeda dengan pola-pola preman, toh. Karena itu, untuk menangkap Eep, saya tetap mengikuti prosedur melalui tiga kali pemanggilan. Memang, tim saya sendiri sepertinya tidak sabar. Mereka merasa, Kejati kok dilecehkan, tidak mengambil tindakan tegas. Bagi saya, sebagai penegak hukum, walau dilecehkan, kita tetap mengikuti prosedur hukum dan mekanisme yang harus kita lalui.

Walaupun hati panas, kepala harus tetap dingin. Kita harus tetap profesional. Toh, tetap kita tahan. Bahkan sudah saya keluarkan surat perintah penangkapan terhadap Eep Hidayat. Tapi ternyata dia datang ke kantor Kejati. Memang, Eep

waktu pemanggilan pertama tidak hadir.

Waktu pemanggilan kedua Eep datang tapi dikawal massa pendukungnya sekitar 700 orang. Massa Eep melakukan orasi di depan kantor Kejati. Ketika itu aparat keamanan dari satuan kepolisian sudah menurunkan anggotanya sekitar 1.000 personil. Pak Kapolda Jawa Barat bahkan mengontak saya, jika jumlah personil tersebut kurang, ia akan mengirimkan pasukan tambahan.

Tapi hal ini menjadi perhatian bagi saya. Saya tidak ingin mengesankan bahwa aparat keamanan itu untuk menghadapi rakyat. Kesan itu saya jaga betul.

Saya bisa saja memerintahkan aparat keamanan untuk menangkap massa yang melakukan untuk rasa di kantor Kejati, tapi saya berfikiran lain. Jadi jangan penegakan hukum itu justru menimbulkan persoalan baru. Massa pendemo itu kan sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena semangat mereka dibangkitkan oleh pendukung Eep Hidayat, mereka pun ‘terbakar’ emosinya. Bayangkan saja, dalam orasi mereka menggunakan pendekatan agama. Sehingga massa pun semakin semangat berunjuk rasa.

Yang kedua, saya perhatikan, sekarang ini yang terkait dengan masalah Ahmadiyah, eskalasi kekerasan di Jawa Barat cukup potensial. Jika hal ini dijadikan pemicu, maka eskalasi gerakannya bisa menjadi lebih besar, jika sampai terjadi benturan antara aparat keamanan dengan massa pendukung Eep. Karena itu saya hindari. Sehingga saya tidak perintahkan penangkapan massa yang berunjuk rasa. Walaupun Kapolda Jawa Barat sudah siap jika saya perintahkan menangkap massa yang berunjuk rasa tersebut.

Informasi menyebutkan, ketika itu Eep juga ‘menantang’ pihak Kejati untuk berdiskusi terkait tuduhan yang ditimpakan kepadanya?

Bagaimana seorang jaksa tinggi harus memenuhi permintaan diskusi oleh tersangka, karena ini ranah hukum, bukan ranah diskusi. Ini adalah proses hukum. Jadi tahapan prosedur hukumnya harus diikuti. Kecuali orang tesebut belum berstatus tersangka, saya akan bersedia berdiskusi dengan dia. Lha orang berstatus tersangka malah mengajak diskusi, ya malah mengulur-ulur waktu. Makanya saya bilang ke Eep, ketika dia datang ke Kejati, kita bisa beda

foto: repro inilah.com/Syamsuddin Nasoetion

TOPIK EKSKLUSIF

Bupati Subang Eep Hidayat saat orasi bersama massa pendukungnya.

pendapat, tapi di pengadilan lah tempatnya kita berdebat.

Eep Hidayat sempat menyebutkan bahwa perkaranya ini ada aroma politisnya. Tanggapan Anda?

Ceritanya begini, katanya dulu ada jaksa di Jawa Barat pernah mencalonkan diri di Pilkada Bupati Subang, yang merupakan lawannya Eep Hidayat. Namun jaksa itu kalah. Saya sendiri tidak tahu jaksa yang mana yang maju dalam Pilkada Bupati ketika itu. Wong saya datang ke sini sudah tidak ada Pilkada itu.

Jadi tidak ada keterkaitannya perkara Eep dengan majunya jaksa itu dalam Pilkada Bupati Subang. Itu hanya upaya untuk mengalihkan perhatian.

Jadi ada dua hal yang dia coba mengalihkan perhatian tersebut. Pertama, pengalihan perhatian majunya salah satu jaksa dalam Pilkada Bupati Subang. Kedua, dia merasa orang PDI Perjuangan, yang merupakan opisisi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, sehingga izin Presiden RI cepat turun.

Bahkan Presiden juga sempat dihujathujat dalam orasi dia ketika berdemo.

Semua penafsiran itu saya bantah. Hal itu sangat tidak benar. Tidak ada campur tangan politik dalam perkara ini. Sekali lagi saya tegaskan, saya hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung atas kasus itu.

Sebetulnya ketentuan Upah Pungut yang benar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pemerintah Pusat untuk setiap

daerah seperti apa?

Jadi sebetulnya selama ini ada anggapan terminologi istilah yang salah kaprah tentang upah pungut. Artinya, setelah dipungut kemudian di-upah-kan.

Terminologi istilah seperti ini salah. Makanya sekarang sudah direvisi peraturan baru tentang upah pungut, agar tidak ada lagi terminologi seperti itu. Terkait dengan lima item pemungutan pajak-pajak daerah ini, maka kaitannya dengan perimbangan pusat dan daerah, daerah itu mendapatkan bagian. Bagian itu untuk pembangunan daerah, maka mestinya masuk ke APBD. Karena itu, bahaslah di DPRD ketentuan upah pungut itu di sektor-sektor yang telah ditentukan. Jadi tidak serta merta ketentuan upah pungut itu ditentukan oleh bupatinya. Karena memang ketentuan tentang upah pungut itu sebelumnya diasumsikan sendiri oleh bupatinya. Karena memang kemarin-kemarin itu ketentuan berapa yang harus dibagi sebagai upah itu tidak ada. Tapi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, prinsipnya itu kan uang daerah.

Berapa persen daerah dapat memungut pajak dari lima sektor itu?

Bagian dari daerah itu lebih dari lima persen, untuk semua sektor. Yang didelegasikan kewenangan memungut itu hanya dua sektor, yaitu Sektor Perkotaan dan Pedesaan. Tetapi pembagian kepada daerah itu semuanya yang akan dimasukkan dalam APBD. Ada perkara lain yang sedang Anda tangani?

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

23

Ada lah. Yang jelas, penanganan kasus korupsi bagi saya sudah menjadi rutinitas. Saya tidak hanya melihat refresifnya, saya juga kembangkan untuk preventifnya. Karena itu, dalam berbagai kesempatan saya sering melakukan ceramah-ceramah di Pemda-pemda, terutama dengan jajaran pengguna anggaran serta kontraktor tentang bagaimana melakukan tender yang tidak melawan hukum. Jadi menurut saya, pemberantasan korupsi ke depan jangan hanya mengedepankan refresif. Misalnya pembenahan administrasi, birokrasi, perizinan dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya masih adanya asumsi tentang pemberian komisi kepada mereka yang punya proyek dari proses tender, maka mentalitas seperti ini harus kita rombak. Kita ingin bangun sistem bahwa lelang tender itu benar-benar tidak ada sogokan-sogokan uang. Jika tidak dirombak paradigma ini, kapan pun korupsi akan tetap terjadi.

Walaupun di satu sisi diproses Kejaksaan, polisi, dan KPK. Sepertinya hilang satu tumbuh seribu kasus korupsi itu.

Inilah yang harus kita pikirkan langkah pemberantasan korupsi ke depan, yang tidak hanya mengedepankan aspek refresif. Aspek preventifnya juga harus dijalankan. Saya melihatnya ke sana. Dan saya tidak hanya melihat perkara-perkara yang sudah ditangani para jaksa, baik di Kejari maupun Kacabjari, tapi juga apa yang sudah mereka lakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi bagi saya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari berapa pejabat yang masuk penjara. Tapi apakah korupsi bisa direm atau bisa dicegah?

Sekarang ini kan sebagian masyarakat melihatnya ke sana. Misalnya, ketika KPK lama tidak menangkap-nangkap pejabat, KPK dianggap lemah. Ini anggapan yang keliru. Pejabat itu kan anak bangsa juga. Apa kita bangga jika para pejabat itu memenuhi penjara-penjara yang ada di Republik ini. Itu justru pemberantasan korupsi yang tidak berhasil.

Inilah paradigram pemberantasan korupsi yang harus dirombak ke depan. Dan saya mencoba memulainya dari hal-hal yang kecil. Misalnya ketika sedang berada di acara pertemuan-pertemuan dengan bupati dan walikota, saya sampaikan upaya pencegahan korupsi. Dan apabila kita bisa mengatasi persoalan tender pengadaan barang dan jasa, 50

24

foto: Teddy/dok. MajalahTopik

TOPIK EKSKLUSIF

Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

persen korupsi ini sudah bisa diatasi.

Karena itu, gubernur, bupati dan walikota jangan dijadikan target. Tapi dijadikan mitra. Karena gubernur, bupati, dan walikota yang mempunyai akses ke dalam. Mestinya mereka kita jadikan mitra dalam upaya pemberantasan korupsi. Pola selama ini kan karena di dinas-dinas daerah itu dianggap sarangnya duit, maka dijadikan target. Akhirnya terjadi gape antara aparat penegak hukum dengan kepala daerah, mereka saling menjauh. Pola seperti ini harus dirombak. Apalagi sekarang ada program Koordinasi Pimpinan Daerah, ini harus kembali dikembangkan pola kerja sama lewat program ini. Tujuannya, secara bersama bermitra untuk menangani dan mencegah terjadinya korupsi.

Program pencegahan korupsi juga bisa kita ajarkan pada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah. Dan program ini pula yang dikembangkan Bapak Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung), dengan mendirikan Kantin Kejujuran di sekolah-sekolah.

Ada berapa Kantin Kejujuran yang sudah dikembangkan di sekolahsekolah di Jawa Barat?

Sudah banyak, ya. Bahkan Juara Nasional Kantin Kejujuran diraih SMAN 1 Bekasi, Jawa Barat. Pengembangan Kantin Kejujuran di sekolah itu sangat baik dan pertanggung jawaban keuangannya juga bagus. Nah, program ini kan membentuk watak serta sikap jujur. Jika

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

murid-murid di sekolah sudah terbangun sikap jujur seperti itu, mudah-mudahan ketika menjadi pejabat, mereka tidak melakukan korupsi.

Sikap tegas dan disiplin Anda dalam bekerja, apakah bisa diimbangi dengan bawahan Anda?

Sebenarnya, konsep kerja saya sebagai pimpinan dengan menggunakan konsep manajemen kemitraan.

Bukan manajemen komando. Manajemen kemitraan itu saya terapkan baik internal maupun eksternal. Substansi manajemen kemitraan itu, saya akan mendorong semua pegawai saya samasama memiliki. Jika semuanya merasa memiliki, maka mereka akan menjaga.

Jika menjaga, maka mereka akan menghindari perbuatan yang tercela. Kedua, saya akan menempatkan pegawai saya semua mempunyai peran penting yang sama. Artinya, saya ingin mengindari ada pegawai yang merasa terpinggirkan. Tapi saya ingin merangkul semuanya, bahwa ini adalah kantor kita bersama, sekecil apapun bidang mereka, semuanya punya peran. Karena kantor ini tidak akan bisa maju tanpa adanya peran mereka semuanya.

Kemudian, saya juga mendorong profesionalitas. Jadi, semua jaksa di sini harus profesional. Karena, tantangan tugas jaksa ke depan sangat kompleks.

Variasi perkara sangat variatif, modusmodus kejahatan semakin canggih, dan pelaku kejahatan pun semakin canggih.

TOPIK EKSKLUSIF

Membentuk jaksa yang profesional tentunya membutuhkan waktu dan pengalaman yang cukup?

Memang, untuk menjadi jaksa yang profesional membutuhkan waktu. Karena seorang jaksa tidak hanya bisa dengan modal pengetahuan. Tapi harus juga diimbangi dengan pengalaman, kematangan emosional, serta sikap spontanitas di persidangan. Mungkin jika dakwaan itu dibuat di rumah, kita bisa tenang, tapi ketika sudah maju di persidangan, ada juga yang tidak tenang. Makanya seorang jaksa yang profesional dalam menyidik belum tentu profesional untuk menjadi seorang penuntut umum.

Penyidik itu kan bisa mempelajari sebelumnya, ada ruang dan waktu untuk mempersiapkannya. Sementara penuntut umum dituntut kematangan kemampuan, penguasaan, maupun sikap spontanitas yang tidak mudah. Jika penyidik itu memeriksa saksi, memeriksa terdakwa, itu sebetulnya memang pemeriksaan yang boleh mengandung objek (inkuisitur). Artinya, seseorang

yang diperiksa sebagai objek. Sekarang pola seperti itu tidak boleh dilakukan.

Pemeriksaan seperti itu tak ubahnya seperti interogasi intel. Sementara dalam penegakan hukum cara seperti itu tidak boleh. Kita harus menempatkan dia sebagai subjek. Artinya, posisinya setaraf, sehingga tidak boleh ada penekanan.

Tapi bagaimanapun juga dalam konteks pemeriksaan penyidikan, secara psikologis bisa lain, seorang jaksa bisa ‘besar hati’. Tapi berbeda ketika dia berada di pengadilan, bisa saja psikologis jaksa itu berubah. Apalagi ketika dia berhadapan pengacara yang berani dan terkenal, bisa saja nyalinya kendur duluan. Karena itu, mental jaksa itu juga harus kuat. Jaksa penuntut umum itu sebenarnya wakil negara. Dia harus fight, harus tegar, tidak boleh berkecil hati.

Nah, untuk membentuk jaksa seperti itu memang butuh waktu, pengalaman, dan jam terbang yang banyak. Karena itu kenapa jaksa itu minimal usianya 25 tahun.

Walau misalnya dia lulus kuliah umur 21 tahun kemudian masuk Kejaksaan umur 22 tahun, maka dia tidak bisa mengikuti pendidikan jaksa. Karena butuh kematangan emosial.

Maka ke depan, saya berfikiran, jaksa itu selevel S2. Jadi Kejaksaan Agung dengan Badan Diklat Kejaksaan itu, mestinya memiliki lembaga pendidikan selevel S2. Seperti institusi Polri yang memiliki PTIK (Pendidikan Tinggil Ilmu Kepolisian). Kejaksaan harus punya lembaga pendidikan seperti PTIK. Jadi jaksa lulusan S1 diterima, setelah lulus S2 baru

dilantik sebagai jaksa. Lembaga pendidikan ini tidak hanya untuk polisi atau jaksa, bisa juga untuk hakim, militer, dan lembaga penegak hukum lainnya. Seperti pola yang diterapkan Belanda di Indonesia tempo dulu, di mana seseorang yang ingin menjadi jaksa harus menjadi pengacara dulu. Jadi sudah ditempa di lapangan. Sekarang kan tidak, begitu lulus kuliah langsung mendaftar menjadi jaksa, kemudian dididik selama empat bulan. Menurut saya metode seperti itu masih kurang, harus mengikuti pendidikan sekelas S2.

Pembekalan seperti apa diberikan para jaksa yunior agar kemampuan mereka cepat mengikuti jaksa seniornya?

Misalnya dalam membedah suatu perkara, saya memberikan arahan kepada gabungan-gabungan jaksa. Dalam gabungan jaksa itu, ada jaksa senior dan yunior. Jadi, dibuat semacam tim penanganan perkara, baik di tim penyidik maupun di tim penuntut umum. Tujuannya agar regenerasi jaksa dapat diciptakan. Jika tidak seperti itu, nanti yang muda-muda (yunior) akan lari. Misalnya ada yang lebih memilih menangani perkara Pidum (pidana umum), karena merasa lebih instan, hanya tinggal bikin dakwaan. Karena itu saya membuat tim yang terdiri dari jaksa yang sudah berpengalaman dan belum berpengalaman.

Sehingga yang yunior bisa belajar dari senior-seniornya. ] foto: Teddy/dok. MajalahTopik

Jika jaksa tidak meningkatkan profesionalitas, maka dia akan ketinggalan.

Mungkin ketika jaksa itu menghadapi lawyer terkenal, sudah ciut nyalinya.

Lha, ini kan tidak boleh seperti itu. Untuk itu, di sini saya menyediakan perpustakaan agar para jaksa membaca segala referensi untuk pendalaman ilmunya.

Jadi para jaksa itu harus membaca buku-buku atau referensi hukum tersebut, jika tidak ingin ketinggalan.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

25

TOPIK EKSKLUSIF

S

osok jaksa paruh baya ini terbilang kalem. Tapi di balik kekalemannya itu, sebenarnya, Sugiyanto SH, MH, merupakan pribadi yang disiplin dan tegas. Namun demikian, bukan berarti ia pribadi yang bertangan besi. Sugiyanto juga orang yang humanis, demokratis, dan senang bersenda gurau. Kuncinya, Sugiyanto memberikan bocoran, “Konsep kerja saya sebagai pimpinan menggunakan konsep manajemen kemitraan. Bukan manajemen komando. Manajemen kemitraan itu saya terapkan baik di lingkup internal maupun eksternal.”

Substansi manajemen kemitraan itu, jelasnya, akan mendorong semua pegawainya untuk sama-sama memiliki. Jika semuanya merasa memiliki, maka mereka akan menjaga. Jika sudah menjaga, maka mereka akan menghindari perbuatan yang tercela. Lebih dari itu, Sugiyanto juga menempatkan para pegawainya mempunyai peran penting yang sama. “Artinya, saya ingin mengingdari ada pegawai yang merasa terpinggirkan. Tapi saya ingin merangkul semuanya, bahwa ini adalah kantor kita bersama, sekecil apapun bidang mereka, semuanya punya peran. Karena kantor ini tidak akan bisa maju tanpa adanya peran mereka semuanya,” tuturnya.

Untuk meningkatkan kinerja para jaksa, Sugiyanto juga mendorong profesionalitas. Dia menekankan, “Jadi, semua jaksa di sini harus profesional.

Karena, tantangan tugas jaksa ke depan sangat kompleks. Variasi perkara sangat variatif, modus-modus kejahatan semakin canggih, dan pelaku kejahatan pun semakin canggih.”

Menurutnya, jika jaksa tidak meningkatkan profesionalitas, maka dia akan ketinggalan. Mungkin ketika jaksa itu menghadapi lawyer terkenal, sudah ciut nyalinya.

Sugiyanto mengakui, memang untuk menjadi jaksa yang profesional membutuhkan waktu. Karena seorang jaksa tidak hanya bisa dengan modal pengetahuan. Tapi harus juga diimbangi dengan pengalaman, kematangan emosional, serta sikap spontanitas di persidangan. Sebagai contoh, seorang jaksa yang profesional dalam menyidik belum tentu profesional untuk menjadi seorang penuntut umum.

“Penyidik itu kan bisa mempelajari sebelumnya, ada ruang dan waktu untuk mempersiapkannya. Sementara penun-

26

Jaksa Agung Basrief Arief saat melantik Sugiyanto bersama 12 Pejabat eselon II Kejaksaan lainnya.

Rekam Jejak Sugiyanto, SH, MH

(Sekretaris JAM Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI)

Sebaiknya Ada Lembaga Pendidikan Jaksa Selevel S2 tut umum dituntut kematangan kemampuan, penguasaan, maupun sikap spontanitas yang tidak mudah,” ungkapnya.

Karena itu, saran Sugiyanto, mental jaksa penuntut umum itu juga harus kuat. Sebab, JPU sebenarnya wakil negara. Dia harus fight, harus tegar, tidak boleh berkecil hati. Nah untuk membentuk jaksa seperti itu, kata Sugiyanto, memang butuh waktu, pengalaman, dan jam terbang yang banyak. Karena itu, Tanya Sugiyanto, kenapa jaksa itu sekarang minimal usianya 25 tahun?

Walau misalnya dia lulus kuliah umur 21 tahun kemudian masuk Kejaksaan umur 22 tahun, maka dia tidak bisa mengikuti pendidikan jaksa. Karena butuh kematangan emosial.

Maka ke depan, Sugiyanto berfikiran jaksa itu harus selevel S2. Karena itu, di Kejaksaan Agung mestinya memiliki lembaga pendidikan selevel S2.

Seperti institusi Polri yang memiliki PTIK (Pendidikan Tinggil Ilmu Kepolisian). Kejaksaan harus punya lembaga pendidikan seperti PTIK. Jadi jaksa lulusan S1 diterima, setelah lulus S2 baru dilantik sebagai jaksa.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Menurut Sugiyanto, lembaga pendidikan ini tidak hanya untuk polisi atau jaksa, bisa juga untuk hakim, militer, dan lembaga penegak hukum lainnya. Seperti pola yang diterapkan Belanda di Indonesia tempo dulu, di mana seseorang yang ingin menjadi jaksa harus menjadi pengacara dulu. Jadi sudah ditempa di lapangan. “Sekarang kan tidak, begitu lulus kuliah langsung mendaftar menjadi jaksa, kemudian dididik selama empat bulan. Menurut saya metode seperti itu masih kurang, harus mengikuti pendidikan sekelas S2,” imbuhnya.

Sugiyanto memang tidak sekadar berucap soal pola kepemimpinannya itu.

Rekan sekerjanya, sewaktu Sugiyanto masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, M Adi Toegarisman, SH, MH, memuji pola kerja yang diterapkan Sugiyanto. “Beliau itu orangnya profesional dalam bekerja, dan pendekatan dengan anak buahnya sangat baik.

Terus terang, saya merasa senang bekerja dengan Bapak Sugiyanto,” ujar Adi Toegarisman, yang hingga kini menjabat Wakil Kejati Jawa Barat. Sugiyanto kemudian dilantik Jaksa Agung Basrief

TOPIK EKSKLUSIF Arief sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi diterima Sugiyanto dari H Amari SH, MH, pada Jumat pagi, 15 Januari 2010 di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Bagi Sugiyanto, jabatan yang diterimanya ini tak lebih dari sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dalam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. “Saya mensyukuri tugas

Bersama Istri tercinta.

yang diberikan pimpinan kepada saya.

Bagi saya sudah menjadi suatu kewajiban, dan semua akan saya laksanakan dengan penuh ikhlas dan syukur, pada posisi apapun,” kata Sugiyanto di selasela pelantikannya sebagai Sekretaris JAM Bidang Pembinaan bersama ke-12 pejabat eselon II lainnya di Sasana Baharudin Lopa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 11 April 2011.

Perjalanan karier Sugiyanto sendiri sebagai jaksa dimulai pada 1985. Penempatan tugas pertamanya sebagai

pegawai TU di Kejaksaan Negeri Demak, Jawa Tengah. Walau ketika itu jabatannya masih rendah, namun nilai-nilai kedisiplinan sudah ditanamkan dalam dirinya.

Sebagai gambaran, cerita Sugiyanto, kala itu jika Kajarinya sedang pergi tugas ke daerah, sebagian rekan-rekannya sudah pulang di bawah jam 2 siang. Sementara Sugiyanto pulang sesuai jam kerja. “Jadi saya mendisiplinkan diri sendiri bukan karena pimpinan. Tapi saya mendisiplinkan diri sendiri karena ajaran pada diri saya. Saya punya prinsip hidup tidak ada kebaikan yang sia-sia, karena Allah SWT Maha Tahu,” ujarnya.

Buah kedisiplinan dan ketekunan Sugiyanto ternyata berbuah manis. Lima tahun kemudian, persisnya di tahun 1990, Sugiyanto dipercayakan menjabat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Siak Sri Indrapura.

Sejak itu, prestasi Sugiyanto terus mendapat apresiasi dari mantan-mantan pimpinan terdahulunya. Sugiyanto pun dipercaya menduduki beberapa jabatan penting lainnya. Mulai sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai (1994), Kasi Subversi pada Aspidsus Kejaksaan Tinggi DKI (1996), Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Lampung (1998), Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Pasuruan, Jawa Timur (1999), Asdatun Kejaksaan Tinggi Riau (2000), Asintel Kejaksaan Tinggi Riau (2001), Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2003), Pengkaji pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI (2006), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI (2008), Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (2009), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (2010), dan pada 11 April 2011, Sugiyanto menjabat Sekretaris JAM Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Seiring semakin matangnya usia Sugiyanto, ia pun menanamkan prinsip hidupnya, yaitu melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, tulus, sabar, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tawadhu (berserah diri). “Saya pernah mendapatkan SK yang dianggap teman-teman kurang enak. Tapi saya tidak merasakan itu. Saya nikmati saja.

Wong saya selalu bersyukur. Waktu itu saya diusulkan menjadi Kasi Pemeriksa di Pekanbaru. Padahal Kajati mengusulkan saya jadi Kasi Intel di Dumai. Maklum, kala itu Kasi Pemeriksa itu tidak popular, tapi saya terima saja,” cerita Sugiyanto seraya mendeskripsikan prinsip hidupnya tersebut. ] Syarif/Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

27

TOPIK EKSKLUSIF

Kursi Baru Sugiyanto SH MH Jaksa Agung Basrief Arief SH MH meminta kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, sebagai pembantu utama Jaksa Agung Muda agar segera melakukan adaptasi di lingkungan kerjanya dengan mengutamakan kemampuan menguasai situasi, kemampuan mengenal realitas yang sebenarnya. Sehingga mempunyai daya untuk menggerakkan unit kerja dan membuat suasana interaksi yang kian kondusif dalam pencapaian kinerja secara optimal.

K

ursi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang ditinggalkan Sugiyanto SH MH, pada Kamis, 14 April 2011 akan diduduki Yuswa Kusumah Basri SH MH. Seperti diketahui, Sugiyanto dan Yuswa serta 11 pejabat eselon II Kejaksaan telah dilantik Jaksa Agung Basrief Arief SH MH pada

28

Senin, 11 April 2011, untuk kemudian menempati jabatan mereka yang baru.

Sugiyanto sendiri diserahkan jabatan baru sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung Basrief Arief, dalam amanatnya ketika itu antara lain me-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

ngatakan, sebagaimana telah sering ia tegaskan dalam berbagai kesempatan, bahwa perbaikan dan perubahan pada birokrasi kejaksaan secara menyeluruh di berbagai aspek, merupakan langkah atau upaya yang sangat penting dan strategis dilakukan untuk mewujudkan institusi kejaksaan yang handal dan profesional. Urgensi dari perbaikan dan perubahan tersebut, tidak lain adalah untuk mengangkat harkat dan martabat institusi Kejaksaan, agar citra dan kredibilitasnya di mata masyarakat dapat semakin meningkat. Peran dan eksistensi Kejaksaan pada saat ini, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yang mendapat mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang, menjadi tumpuan dan harapan besar masyarakat untuk dapat menegakkan supremasi hukum (law enforcement) dan nilai-nilai keadilan (justice) di Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, kata Basrief Arief, maka sudah barang tentu sorotan dan perhatian masyarakat akan semakin besar tertuju kepada institusi ini. Oleh karena itu, Jaksa Agung menekankan, optimalisasi peran dan kinerja Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, hendaknya harus terus dipacu dan ditingkatkan, agar dapat menghasilkan hasil kerja (out put) yang prima.

Lebih jauh Basrief Arief mengemukakan, agenda reformasi birokrasi Kejaksaan yang telah ditetapkan dan jalankan bersama, merupakan titik awal (starting point) yang menandai adanya perubahan dalam pelaksanaan birokrasi Kejaksaan. Terlebih dengan telah dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-115/J.A/10/1999,

TOPIK EKSKLUSIF sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

“Diharapkan, kiranya restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang telah kita laksanakan, dapat disinkronkan dengan realita peran institusi kejaksaan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, untuk mendukung terlaksananya secara baik dan maksimal tugas, fungsi maupun kewenangan Kejaksaan, diperlukan persamaan persepsi dari seluruh insan Adhyaksa untuk dapat memperbaiki dan mengubah paradigma yang ada. Baik dalam hal pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) maupun perilaku (behaviour), searah dengan tujuan reformasi yang telah ditetapkan,” papar Jaksa Agung.

Terkait sinergisitas dan kekuatan tekad dari seluruh insan Adhyaksa untuk bersama-sama mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, menurut Basrief Arief, merupakan faktor yang dapat mengakselerasi tercapainya tujuan reformasi. “Mencermati keadaan tersebut, sudah seharusnya kita selaku aparatur Kejaksaan yang mengemban amanah tugas penegakan hukum, mampu mengatasi segala persoalan hukum yang terjadi secara cepat, tepat dan cermat serta tuntas,” kata Basrief Arief.

Sementara mengenai kemampuan dan profesionalitas aparatur Kejaksaan dalam mengatasi setiap persoalan hukum yang timbul, menurut Basrief Arief, merupakan nilai tambah positif yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Atas dasar itulah, maka pada kesempatan yang baik ini Jaksa Agung ingin mengingatkan kepada segenap aparatur Kejaksaan, agar terus menjaga komitmen dan integritas yang dimiliki dalam setiap pelaksanaan tugas yang diembannya, selaku abdi negara dan juga aparatur penegak hukum.

“Hindari dan jauhi segala bentuk penyimpangan serta perilaku tercela lainnya, karena hal tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik institusi,” imbaunya.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga meminta kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, sebagai pembantu utama Jaksa Agung Muda agar segera melakukan adaptasi di lingkungan kerjanya dengan mengutamakan kemampuan menguasai situasi,

kemampuan mengenal realitas yang sebenarnya, sehingga mempunyai daya untuk menggerakkan unit kerja dan membuat suasana interaksi yang kian kondusif dalam pencapaian kinerja secara optimal.

Terhadap permintaan Jaksa Agung kepada dirinya, Sugiyanto menjawab, “Saya mensyukuri tugas yang diberikan pimpinan kepada saya. Bagi saya sudah menjadi suatu kewajiban, dan semua akan saya laksanakan dengan penuh ikhlas dan syukur, pada posisi apapun,” kata Sugiyanto kepada TOPIK di selasela pelantikannya sebagai Sekretaris JAM Bidang Pembinaan bersama ke12 pejabat eselon II lainnya di Sasana Baharudin Lopa di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 11 April 2011.

“ ” Diperlukan persamaan persepsi dari seluruh insan Adhyaksa untuk dapat memperbaiki dan mengubah paradigma yang ada.

Sugiyanto juga mengatakan bahwa dirinya semaksimal mungkin akan melaksanakan tugas barunya sebagai Sekretaris JAM Bidang Pembinaan.

Sementara kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik, Basrief Arief meminta untuk segera melakukan adaptasi di wilayah kerja masing-masing, dan segera menyusun serta menerapkan kebijakan manajerial dan operasional penegakan hukum, sesuai dengan karakteristik wilayah tugasnya.

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih merupakan program utama pemerintah dan yang menjadi salah satu prioritas kerja Kejaksaan, hendaknya terus ditingkatkan, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan dengan tindakan yang tegas tanpa kompromi dan tanpa diskriminasi terhadap para pelaku,” jelas Jaksa Agung.

Menyikapi himbauan Jaksa Agung tersebut, Yuswa Kusumah AB, berharap dirinya bisa melanjutkan program Kajati lama (Sugiyanto SH MH). Mantan Inspektur Pidana Umum Kejagung ini mengungkapkan, "Saya mohon dukungan semua pihak, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan Kajati lama." Yuswa juga mengatakan dirinya tidak akan cepat-cepat dalam menentukan status seseorang atau pejabat menjadi seorang tersangka dalam suatu kasus. Sebelum menentukan atau menaikkan status seseorang dari terperiksa menjadi seorang tersangka, kata Yuswa, dirinya terlebih dahulu akan menelaah dalam-dalam kasus yang membuat seseorang itu menjadi tersangka.

Menurut Yuswa, jika pihaknya terlalu cepat meningkatkan status seseorang menjadi tersangka, maka dirinya menjadi sangat khawatir dengan efek psikologis terhadap orang itu di mata masyarakat.

Begitu pun masyarakat akan bertanyatanya mengenai kredibilitas institusi kejaksaan jika ternyata seseorang yang sudah dinaikkan menjadi tersangka itu tidak terbukti bersalah.

Hal itu diungkapkan Yuswa usai menjalani prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kajati Jabar dari Kajati lama, Sugiyanto SH MH kepada dirinya, yang digelar di kantor Kejati Jalan RE Martadinata, Kamis, 14 April 2011. Sertijab dilakukan oleh Kajati lama Sugiyanto kepada Kajati baru, Yuswa Kusumah Afandi Basri SH MH MM dengan disaksikan seluruh unsur muspida yaitu Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kapolda, seluruh Wali Kota/Bupati, Kapolrestabes serta seluruh Kajari di Jabar.

Menurut dia, di bawah kepemimpinannya nanti, Kejaksaan diharapkan bisa bersikap hati-hati dalam menentukan status seseorang. "Saya tidak akan cepat-cepat menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, karena untuk kembali (dari status tersangka menjadi tidak bersalah) itu sulit, nanti masyarakat akan bertanya-tanya," katanya. ] Syarif/Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

29

TOPIK OTONOMI

Tangerang, Kota Percontohan Bidang Layanan Publik

30

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan akan mengusulkan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, agar Pemerintah Kota Tangerang dijadikan pilot project reformasi birokrasi untuk kategori pemerintah kota. Usulan ini terkait berbagai langkah dan inovasi di bidang pelayanan publik yang telah dilakukan Pemkot Tangerang. foto: Joko/dok. MajalahTopik

I

nformasi keberhasilan-keberhasilan yang telah ditorehkan Pemerintah Kota Tangerang ke pemerintah pusat, nyatanya diamini oleh Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. “Informasi ini memang benar adanya. Walikota Tangerang, Wahidin Halid, memang sudah banyak menorehkan keberhasilan,” puji Menpan kepada Walikota Tangerang saat pencanangan integrasi pelayanan publik dan peresmian tiga kantor kecamatan di Kota Tangerang, Rabu, 30 Maret 2011.

“Dari tujuh area perubahan reformasi birokrasi, sebagian besar sudah dilakukan, sehingga tidak salah kalau nantinya Kota Tangerang dijadikan pilot project reformasi birokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri mengatakan, keberhasilan Walikota Tangerang dapat dilihat dari keberhasilannya dalam memenangi pemilukada dengan suara mutlak, yakni lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin ini benar-benar dicintai rakyatnya, dan pemimpin mau bekerja dan berkorban untuk rakyatnya.

Hal ini tidak berlebihan, karena Walikota Wahidin Halid, lanjut Menteri, merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam membangun Kota Tangerang. Berdasarkan pengalaman, keberhasilan peningkatan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pimpinan beserta seluruh jajarannya. Selain itu, juga penerapan secara konsisten kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan belajar dari swasta dan pengalaman negara lain, dalam melaksanakan pelayanan publik. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kemauan untuk melakukan perubahan paradigma ke arah yang lebih baik.

Menurut Menteri, ketiga hal itu biasanya akan bermuara pada lahirnya kiat, terobosan serta inovasi dalam pembaharuan pelayanan prima. Apa yang dilakukan Pemkot Tangerang ini, lanjutnya, harus terus menerus dikembangkan pada unit-unit pelayanan publik lainnya, sehingga instansi pemerintah lain dapat mencontoh dan mengembangkan dengan berbagai inovasinya.

Menpan, EE Mangindaan saat meresmikan pencanangan Integrasi Pelayanan Publik.

Dalam kesempatan itu, Walikota Tangerang Wahidin Halid mengungkapkan, peluncuran program integrasi pelayanan publik ini merupakan bukti dari reformasi pelayanan publik yang dilakukan Pemkot Tangerang. Program itu diawali dengan pembangunan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi, di antaranya sistem informasi keuangan daerah, sistem administrasi kepegawaian, bank data dan lain-lain.

Terkait dengan masalah administrasi kependudukan, sejak tahun 2008 telah diterapkan sistem administrasi kependudukan (SIAK). Sistem ini menyediakan jaringan pendukung di setiap kantor kecamatan dan kelurahan, termasuk lima unit mobil KTP keliling untuk memudahkan pelayanan e-KTP dan

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

program single NIK di Kota Tangerang.

Ditambahkan, Kota Tangerang telah merevitalisasi pelayanan publik ke kecamatan, kelurahan, puskesmas, posyandu, sehingga meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. “Pola desentralisasi pelayanan tersebut terintegrasi melalui jaringan Tangerang Smart (T-smart) Network,” ujar Wahidin.

Pola ini, lanjutnya, menghubungkan pelayanan di setiap SKPD, kantor dan kecamatan yang ada di Kota Tangerang.

Guna mendukung pola pelayanan tersebut, telah dibangun tiga unit gedung kecamatan masing-masing berlantai dua, dan 29 unit kantor kelurahan dengan standar yang sama. “Di setiap gedung tersebut, setiap orang dapat memperoleh pelayanan administrasi kepen-

Walikota Tangerang, Wahidin Halid.

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA). Saat ini sudah terdapat dua unit, yakni di Cibodas dan Cipondoh.

Di bidang pendidikan, Pemkot menganggarkan 48% dari APBD, jauh di atas tuntutan UU sebesar 20%. Tahun 2007 telah dibangun 400 unit gedung sekolah bertingkat, dilengkapi laboratorium dan perpustakaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menyempatkan hadir untuk meresmikan gedung-gedung sekolah berstandar dua lantai. Lebih dari itu, Presiden juga memberikan apresiasinya lewat penghargaan Satya Lencana Bidang Pendidikan kepada Pemkot Tangerang.

foto: Joko/dok. MajalahTopik

dudukan secara nyaman, karena kantor itu juga memiliki standar pelayanan seperti di bank, sehingga tak ada lagi kesemrawutan antrean dan ketidakpastian waktu,� tambahnya.

Di bidang kesehatan, Kota Tangerang telah membangun 30 puskesmas di 13 kecamatan. Dari 30 puskesmas itu, semuanya memiliki standar yang sama dan dilengkapi klinik, laboratorium gigi, bahkan enam di antaranya telah menerapkan standar ISO 9001-2008.

Selain itu, Pemkot telah menjalankan program multiguna, yakni jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Tercatat sebanyak 364.174 anggota masyarakat pemegang kartu multiguna yang dilayani di 24 rumah sakit.

Pemkot juga mempunyai program pembangunan 1.000 posyandu, yang diawali dengan pembangunan 29 unit posyandu pada tahun 2009, dan 37 unit pada 2010 yang diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono tahun 2010. Untuk menunjang operasional kader posyandu, Pemkot Tangerang memberikan insentif kepada para kader sebesar Rp 6 juta per tahun. “Untuk menunjang operasional para kader posyandu, Pemerintah Kota Tangerang memberikan insentif kepada para kader sebesar Rp 6 juta per tahun,� bilang Wahidin.

Menyikapi maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, telah dibangun klinik Metadon yang ditujukan bagi penderita HIV/AIDS dan pemakai

foto: Joko/dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Walikota Tangerang memberikan penjelasan kepada Menpan.

5 Komitmen Lebih jauh Wahidin Halid mengungkapkan, pihaknya telah menggulirkan 5 komitmen membangun akhlakul karimah pegawai Kota Tangerang untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih. Berbagai cara ditempuh melalui berbagai upaya konkret, seperti menggelar pengajian rutin tiap Jumat, penerapan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 3% bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi.

Sudah menjadi pemandangan umum kalau ada pegawai di Kota Tangerang yang langsung dikenakan sanksi kalau tidak mentaati peraturan kepegawaian.

Sebaliknya, pegawai yang berprestasi langsung mendapatkan penghargaan, baik berupa promosi maupun kenaikan tunjangan prestasi, yang nilainya cukup tinggi.

Disadari, untuk membangun masyarakat Kota Tangerang yang akhlakul karimah dewasa ini bukan pekerjaan mudah, dan tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik saja. Hal itu perlu diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual, yang dibuktikan dengan lahirnya perda anti maksiat, seperti pelarangan miras, pelacuran, pornoaksi dan pornografi atau bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya.

Wahidin pun meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita pembangunan, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

31

foto: Untung/Humas Pemprov Sumsel

TOPIK OTONOMI

U

sai kedatangan anggota Komisi X DPR RI yang dipimpin DR H Mahyudin pada 27 Maret, yang meninjau secara langsung pembangunan venues, baik yang baru dibangun maupun rehab, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu juga turut memantau persiapan pelaksanaan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara ini. Dimulai dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) RI sekaligus Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof, Dr Armida S. Alisjahbana, pada 6 April, hingga Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring dan Kepala BKPM RI, Gita Wiryawan, pada 9 April, juga datang melihat persiapan yang telah dilaksanakan Pemprov Sumsel.

Dari kunjungan tersebut, salah satu venues yang mendapat sorotan adalah Aquatic Center yang memang jika dibandingkan dengan yang lainnya, progress pembangunannya masih tertinggal. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Rizal Abdullah menjelaskan bahwa pada 15 April pihaknya segera melakukan percepatan pengerjaan stadion renang termegah di Indonesia ini.

“Tanggal 15 April ini, seluruh pihak yang mengerjakan venues kolam renang sudah mulai menempatkan semua orangnya untuk pengerjaan. Jadi untuk urusan atap, lintasan latihan dan loncat hingga masalah filtrasi sudah selesai, jangan lagi ada bongkar-bongkaran,” jelasnya.

Selain itu, dijelaskannya pada tanggal 21 Juli mendatang, lintasan perlombaan yang dibuat oleh Myrtha Pools juga sudah akan dipasang. “Saat ini sudah dipesan dan dikerjakan, di minggu ketiga Juli akan dipasang, saat itu juga pengerjaannya sudah tidak repot lagi dan berkurang. Jadi jadwal ujicoba yang akan dilaksanakan pada bulan September tidak akan terganggu,” ujarnya seraya menambahkan bahwa hanya pembangunan Aquatic Center yang sedikit terlambat.

32

Rapat Koordinasi membahas persiapan Sea Games 2011.

Menegpora:

Optimis SUMSEL Siap Menyelenggarakan Sea Games XXVI Pelaksanaan pembukaan dan penutupan Sea Games XXVI 2011 di Sumatera Selatan November mendatang, terus mendapat sorotan dari banyak pihak. Hasil tinjauan Komisi X dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, mereka optimis Sumsel siap menjadi tuan rumah, penyelenggaraan, sekaligus tempat penutupan Sea Games.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Gita Wiryawan mengatakan dirinya optimis pelaksanaan SEA Games usai meninjau langsung kawasan Jakabaring Sport City (JBC).

“Bila dibandingkan beberapa bulan ini, perkembangannya sangat signifikan dan saya cukup terkesan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri juga berencana membantu pelaksanaan SEA Games XXVI dengan memfasilitasi kerjasama antara perusahaan dunia di Indonesia yang cenderung sering terlibat di aktifitas olahraga, agar bekerjasama serta bersinergi dengan program Pemprov

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Sumsel.

“Ada perusahaan dunia di Indonesia seperti Coca-Cola, yang cenderung ingin terlibat terus di aktivitas olahraga, karena investasi mereka di Indonesia besar sekali. Kalau bisa kita arahkan untuk membantu program-program kerja di Sumsel,” tukasnya.

Dirinya juga berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan Commonwealth Bank dari Australia, yang sering menjadi sponsor pertandingan tennis berskala internasional yang mendatangkan petenis wanita kelas dunia di Bali. “Jika nantinya selama ini pertandin-

gan tennis kelas dunia hanya diadakan di Bali, maka Sumsel dengan fasilitas venues tennis yang lebih baik harus juga didukung,” tandasnya.

Mengenai Sumsel tuan rumah SEA Games, Gita menyarankan, agar Sumsel lebih banyak branding atau menunjukkan ‘merek’ atau jati dirinya di komunitas internasional Sumsel sebagai tuan rumah SEA Games, misalnya melakukan kunjungan keluar negeri sebelum SEA Games dimulai November nanti, agar komunitas internasional dunia mengetahui eksistensi dan prakarsa yang dilakukan Gubernur dan Provinsi Sumsel sekarang.

“Agar momentum SEA Games ini dirasakan komunitas internasional, SEA Games ini akan menjadi opportunity branding yang luar biasa bagi Sumsel, dan bukan hanya untuk kepentingan Sumsel tapi juga naisonal. Sebab di seluruh Indonesia sudah tahu SEA Games di Sumsel, tapi di ASEAN belum terlalu banyak yang tahu, jadi perlu ada peningkatan profil Sumsel ke luar, dan bukan hanya di Asia Tenggara saja, tapi di luar Asia Tenggara juga,” sarannya.

Menegpora Optimis Sementara itu, sehari sebelum Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Armida S. Alisjahbana meninjau ke Sumsel, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menegpora) Andi Malarangeng mengungkapkan kesiapan Sumatera Selatan dan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah Sea Games 2011 mendatang tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, kesiapan para atlet yang nanti akan memperkuat Timnas dalam Sea Games juga terus melakukan pemusatan latihan. Ini merupakan bukti keseriusan pihaknya agar Indonesia nanti dapat berbicara pada ajang olah raga se Asia Tenggara ini.

Hal ini dikemukakan Menegpora Andi Malarangeng pada Rapat Koordinasi setingkat Menteri yang membahas persiapan Pelaksanaan Sea Games 2011 dipimpin Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa, 5 April. Hadir dalam kesempatan itu selain Menegpora dan Menko Kesra juga Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, Wagub DKI Jakarta Priyanto, Ketua INASOC Rahmat Gobel serta sejumlah Deputi dan Dirjen dari Kementrian terkait.

Selanjutnya dikatakan Andi, untuk Sumatera Selatan yang nanti akan menjadi Tuan Rumah Penyelenggara

Pembukaan dan Penutupan Sea Games 2011, pihaknya berkeyakinan baik renovasi dan pembangunan venue-venue baru akan rampung sesuai jadwal. Bahkan ada beberapa venue yang akan selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Keyakinan ini disampaikan Menegpora berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya secara periodik bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum. Memang ada venue yang baru saja selesai pelaksanaan tendernya seperti Venue Panjat Tebing, namun ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan ke depan.

Masih menurut Andi, kesiapan serupa juga telah ditunjukkan oleh DKI Jakarta seperti yang disampaikan Wagub DKI Jakarta Priyanto. Bahkan untuk Promosi Sea Games Sumsel telah jauh jauh hari melakukanya sehingga demam Sea Games denyutnya sudah terasa hingga ke kabupaten kota. Pada bagian lain Menegpora Andi Malarangeng juga menjelaskan, untuk Maskot Sea Games rencananya akan dilaunching pada 25 April mendatang bersamaan dengan pelaksanaan Count Down 200 hari jelang Sea Games.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan apa yang diragukan oleh sementara orang selama ini tentang pelaksanaan pembangunan venue-venue untuk menyambut penyelenggaraan pesta olahraga se Asia Tenggara ini tidak terbukti karena hingga saat ini pembangunan terus berjalan sesuai dengan jadwal yang ada bahkan ada sejumlah venue yang pembangunannya lebih cepat dari perkiraan semula, seperti Lapangan Tembak

akan selesai 25 Juli, sedangkan untuk Lapangan Tenis diselesaikan pada 31 Mei mendatang dan akan langsung diuji coba dengan turnamen internasional.

Selanjutnya menurut ALex dari 23 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Sumatera Selatan, 80 % di antaranya yaitu 18 cabor akan dipertandingkan di Komplek Jakabaring Sport City (JBC), dan sisanya 7 cabor akan berlangsung di Kampus Palembang. Hal ini yang menjadikan pelaksanaan Sea Games di Sumsel memudahkan para atlet maupun oficial untuk melakukan koordinasi maupun latihan karena jarak yang berdekatan.

Dengan ditampungnya para atlet di wisma atlet akan memudahkan atlet untuk menuju ke tempat pertandingan karena jarak yang cukup dekat. Namun demikian pihaknya tetap menpersiapkan angkutan lokal berupa sepeda, becak dan golf car.

Menanggapi semua itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan yang terpenting di semua persiapan ini adalah persiapan penyelenggaraan maupun persiapan atlet itu sendiri, karena hal ini menyangkut nama baik bangsa di dunia internasional.

Seperti pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan beberapa lalu Indonesia dalam menyelenggarakan Sea Games harus mampu mewujudkan tri sukses yaitu: Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, dan Sukses Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Dan Presiden juga berharap agar atlet Indonesia dapat memberikan prestasi yang dapat membanggakan. ] Iwan P/Humas Pemprov Sumsel

Kepala BKPM, Gita Wirjawan (berbaju kuning) saat meninjau pembangunan Sarana Sea Games di Palembang, didampingi Gubernur Sumsel H Alex Noerdin (kanan).

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

33

foto: Untung/Humas Pemprov Sumsel

TOPIK OTONOMI

TOPIK OTONOMI

Mahyudin (kiri)

Tim Panja Komisi X:

“Yakin Terlaksana Sesuai Jadwal”

T

im Panja Sea Games Komisi X DPR RI mengevaluasi persiapan Sea Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan pertama beberapa bulan yang lalu, memang, Komisi X merasa pesimis dengan venues yang masih dalam tahap pengerjaan. Namun, setelah peninjauan langsung tersebut, Komisi X DPR mengungkapkan optimismenya terhadap persiapan Sea Games 2011.

“Setelah meninjau langsung ke lapangan dan melihat secara langsung kesiapan dan persiapan dalam menghadapi Sea Games 2011, seperti stadion dan sarana-prasarana olahraga, Komisi X DPR optimis venues selesai tepat waktu,” tutur Ketua Komisi X DPR Prof.

DR. H. Mahyudin, Sp.Og(K) beberapa waktu lalu.

Mahyudin menambahkan, Komisi

34

X berencana akan kembali datang ke Palembang untuk memastikan semuanya siap sekitar bulan Mei mendatang.

Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam persiapan Sea Games 2011 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kemajuan yang sangat signifikan dapat dilihat pada pembangunan wisma atlet, venues kolam renang, dan lainnya. Komisi X DPR pun meminta agar kemajuan ini terus dipertahankan hingga semua selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Intinya, fokus semua. Jangan terfokus pada satu atau dua venues. Tapi, semua harus fokus,” tegas Mahyudin.

Menanggapi mengenai permohonan penambahan bantuan dana dari Pemprov Sumsel ke pusat untuk pembangun-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

an venues yang tidak penuh disetujui pusat, politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, bahwa kewenangan berada di tangan Kementerian Olahraga dan Pemuda. “Saya tahu bahwa Gubernur mengusulkan dulu Rp 400 miliar untuk membangun wisma atlet, tapi hanya disetujui Rp 200 miliar, termasuk juga untuk pembangunan tujuh venues yang belum disetujui hanya Rp 75 miliar biaya penambahan venues kolam akuatik,” jelas Mahyudin.

Terkait masalah tersebut, Komisi X DPR berencana memanggil dan menanyakan langsung pada pihak-pihak terkait, yakni Menegpora, KONI, dan Inasoc dalam waktu dekat. “Termasuk dengan Mendiknas soal kemungkinan mengembangkan kawasan Jakabaring Sport City (JBC) dengan membangun kampus dan sekolah olahraga agar bermunculan atlet-atlet daerah,” ujar Mahyudin menegaskan.

Salah seorang anggota Komisi X DPR, TB Dedi Suwandi Gumelar yang akrab disapa Mi’ing juga mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab dari sisi pengadaan meubeler untuk wisma atlet tersebut. “Oleh karena itu, Tim Panja Sea Games 2011 Komisi X

TOPIK OTONOMI DPR RI meminta Gubernur Sumsel beserta jajarannya selalu terbuka. Apa saja yang masih menjadi kendala, khususnya terkait dengan masalah anggaran,” pinta Mi’ing.

Menurut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pendanaan untuk Sea Games merupakan extra ordinary.

Sementara, pola anggaran pemerintahan selama ini selalu legal formal.

“Padahal, ini bukan proses biasa. Venues dikejar waktu harus segera selesai.

Kalau di Sumsel ada kendala dalam penyelesaian venues, kita bisa memaklumi karena keterlambatan anggaran yang cair,” tuturnya.

Anggota Tim Panja Sea Games 2011 lainnya, Reni Marlinawatim, yang semula merasa pesimis dengan kesiapan Sumsel kini berbalik optimis. “Target Sea Games adalah memberdayakan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dari pihak Inasoc sendiri mengaku telah mengatur jadual acara yang disesuaikan dengan waktu selesainya venues Sea Games. Harapannya, seluruh venues bisa siap tepat waktu agar setiap cabang olahraga bisa diuji coba. “Test venues ini kita jadualkan akhir Juli 2011 hingga Oktober mendatang,” ungkap Deputi I Inasoc, Joko Pramono.

Komisi X DPR pun berharap, semua kepanitiaan Sea Games, khususnya panitia pembangunan, harus memfokuskan pekerjaan untuk mengejar waktu yang telah berbilang hari. Dan yang terpenting, tambah Mahyudin, selain penyelesaian venues adalah organisasi kepanitiaan untuk pelaksanaan pendukung lain, seperti penataan, tupoksi panitia, persiapan di pembukaan dan penutupan. “Permasalahan persiapan

kepanitiaan juga harus terus dikoordinasikan dengan pusat sehingga sama,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, Pemprov Sumsel memiliki kewenangan menyiapkan fasilitas penyelenggaraan Sea Games dan mengenai masalah prestasi merupakan wewenang PB, KONI, dan Kemenegpora yang menjelaskan.

“Fasilitas di sini, seperti ruang terbuka hijau dua bulan lagi selesai di-rehab dan sudah sangat cantik, agar lebih bagus lagi yang dipelihara satgas kebersihan dan pemeliharaan aset Pemprov Sumsel yang berjumlah 439 orang dan akan ditambah menjadi 600 orang,” urai Alex.

Mengenai perkembangan terakhir venues, Alex menjelaskan, perkembangan pembangunan terus berjalan, dan presentasenya terus berubah, progres pembangunan di pagi hari berbeda dengan sore hari, karena pekerjaan terus dilakukan. Ada yang sudah 60 persen, 70 persen dan ada yang 27 persen. Tapi, semuanya masih dalam kurva masingmasing proyek. “Mengenai deviasi plus dan minus lima persen, itu biasa. Oleh karena itu, saya tenang saja, karena kami profesional dan tahu hitung-hitungan teknis,” katanya.

Menyangkut mengenai dana APBN yang telah diterima hingga sekarang, Alex mengatakan baru sekitar Rp 359 miliar. Dengan rincian, Rp 200 miliar untuk wisma atlet, Rp 34 miliar untuk renovasi stadion, dan Rp 125 miliar untuk tender tujuh venues yang sedang dilakukan. Pasalnya, dengan dana Rp 200 miliar yang sudah diterima, terpaksa hanya dibangun tiga dari lima gedung wisma atlet yang direncanakan. Dengan begitu,

lanjut Alex, kapasitas tampung peserta Sea Games pun menjadi berkurang.

Dikatakan Alex, tanggungjawab untuk pelaksanaan Sea Games termasuk penyelenggaraan opening/closing itu adalah Inasoc dan dibantu oleh daerah, sehingga harus ada pembagian kerja dari pusat dan daerah. “Tapi kita sudah antisipasi, seperti LO yang sudah kita rekrut dari 1.300 sedang kursus bahasa Inggris, lalu transportasi dan katering, dan lainnya. Yang dapat dilakukan kita sekarang, kalau pun nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tinggal mengalihkan saja pembiayaannya,” jelas Alex.

Alex beralasan, jika tidak dilakukan dan disiapkan sejak dini, maka tidak akan memiliki waktu lagi untuk melakukan persiapan. “Seperti mascot, para pengrajin di Sumsel sudah menunggu sejak enam bulan lalu maskot Sea Games, karena mereka akan membuatnya dari berbagai bahan. Tapi, jika sampai sekarang maskot belum ditentukan dan jika kami tetapkan sendiri, akan salah nanti. Kalau maskot ditetapkan bulan depan, artinya tinggal lima bulan lagi, dan tidak ada gunanya lagi,” kata Alex menambahkan.

Untuk itulah, lanjutnya, jika sampai bulan depan belum ditetapkan maskot, maka Sumsel akan mengeluarkan maskot sendiri, karena Pemprov Sumsel telah melakukan sayembara, namun hasilnya masih dirahasiakan. “Kalau mau marah, silahkan marah nanti. Kalau seandainya maskot sudah ditentukan tahun lalu, tentu banyak ide untuk membuat maskot ini. Tapi, sekarang ini adalah kenyataannya, dan kalau tidak sukses yang disalahkan nanti Gubernur,” ucap Alex menekankan. ] Endang

Mahyudin saat meninjau pembangunan Fasilitas Sea Games di Palembang.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

35

TOPIK OTONOMI foto: Untung/Humas Pemprov Sumsel

A Gubernur Sumsel Alex Noerdin, memberikan penjelasan dihadapan peserta Forum Pemred Jawa Pos

Sea Games XXVI

Ajang Promisi Palembang dan Sumatera Selatan Gubernur Sumsel Alex Noerdin memastikan penyelenggaraan Sea Games XXVI di Palembang akan berjalan sukses. Momentum yang tepat untuk mempromosikan Palembang dan Sumatera Selatan.

lex Noerdin mengungkapkan, awalnya banyak orang yang tidak percaya Sumsel dapat menyelenggarakan Sea Games, tapi Sumsel optimistis bisa menyelenggarakan even Sea Games 2011 yang diselenggarakan di Sumsel dan DKI Jakarta.

Dia mengatakan, saat ini kompleks olahraga Jakabaring sudah memiliki venue-venue bertaraf internasional. “Saya contohkan, kita mempunyai lapangan tembak terbaik di Asia Tenggara, sebelumnya terbaik adalah Seoul, Korea Selatan,” kata Alex di hadapan peserta Pertemuan Forum Pemred Jawa Pos (JPNN) di Hotel Aston Bandung, 23 Maret 2011. Hadir pula dalam acara tersebut Mendiknas, M Nuh, Promotor Tinju Dunia Termuda di Asia, Raja Sapta Oktohari, dan Presiden Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat.

Soal dana Sea Games, kata Alex, Sumsel tidak menghabiskan dana APBD dan APBN. “Pengalaman Kaltim, biaya PON Rp5 triliun semuanya dari APBD. Biaya APBD kami diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan rakyat. Dana Sea Games yang hampir Rp2,2 triliun sumber terbesar dari pihak ketiga, bukan dari APBD Sumsel,” ujarnya.

Dia pun berkeyakinan bahwa infrastruktur Sea Games yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan. “Sumsel akan menjadikan Sea Games titik awal mempromosikan Sumsel ke dunia internasional. SEA Games merupakan sasaran antara.

Sasaran utama kami ialah memancing para investor untuk berinvestasi di Sumsel,” kata Alex.

Ketika ditanya prosentase pembangunan venue-venue hingga saat ini Alex mengatakan, "Wah,

Pajak di Sumsel Naik 22 %

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel, Kiesmantoro Petrus menargetkan, tahun ini, pihaknya menargetkan pengumpulan penerimaan pajak sebesar Rp 7,918 triliun. DJP juga telah menyiapkan program PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform) guna memperbaiki proses bisnis administrasi perpajakan dan membantu kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban.

M

eskipun masih menemukan adanya pelanggaran hukum mengenai pajak di Sumatera Selatan (Sumsel), namun secara keseluruhan penerimaan pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan. “Hal ini didorong tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi di Sumsel,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel, Kiesmantoro Petrus saat acara panutan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) bersama Gubernur Sumsel, Jum-

36

at, 25 Maret di Griya Agung.

Menurut Kiesmantoro, bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT dan tidak menyerahkannya saja, sudah bisa disebut pelanggaran hukum dan ada dendanya. Ketentuan ini tentunya berlaku juga bagi instansi pemerintah maupun akuntan pajak. “Kita selalu kemukakan apa adanya dan terbuka kepada masyarakat untuk memulihkan kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, tingkat kepatuhan pajak di Sumsel cukup tinggi. Standar kepatuhan di atas rata-rata, bahkan

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

lebih dari nasional. Disebutkan, “Tahun lalu untuk nasional ditargetkan 50 persen, namun kita bisa mencapai hingga 55 persen. Sementara tahun ini target secara nasional adalah 60 persen.”

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan cara menjemput bola. “Petugas kita langsung mendatangi perusahaan yang karyawannya banyak dan langsung sosialisasi mengenai SPT tahunan disana agar hasilnya optimal,” tukasnya.

Dalam laporannya, Kiesmantoro menambahkan selama tahun pajak 2010 sendiri, kinerja Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel dinilai cukup berhasil meskipun menghadapi berbagai kondisi perekonomian yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun lalu sendiri, Kanwil DJP Sumsel dan

TOPIK OTONOMI

Kepulauan Babel juga berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 7,414 triliun atau melebihi target 104,66 persen dari target penerimaan awal Rp 7,083 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sebesar Rp 6,052 triliun, penerimaan tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 22 persen. Tahun lalu juga jumlah wajib pajak mengalami penambahan sebanyak 124.234 wajib pajak dengan jumlah penambahan terbanyak dari orang pribadi yakni 116.083 wajib pajak.

Di tahun ini, pihaknya menargetkan pengumpulan penerimaan pajak sebesar Rp 7,918 triliun. Guna memperbaiki proses bisnis administrasi perpajakan dan membantu kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban, tahun ini DJP juga telah menyiapkan program PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform).

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menghimbau kepada

gram negara dan di masa depan akan memiliki dampak yang besar, maka ini harus tetap jalan. Toh untuk kemajuan masyarakat Sumsel sendiri," paparnya.

Menurut Gubernur Alex, Sea Games 2011 adalah momentum yang tepat untuk mempromosikan Palembang dan Sumatera Selatan. Ini adalah satu-satunya kota di Indonesia yang akan memiliki perkampungan atlet lengkap dengan venue yang saling berdekatan. Ini mirip dengan Chiang Mai, Thailand, yang tahun 1995 membangun kompleks athlete village, yang jaraknya sekitar 1000 kilometer dari ibukota Bangkok.

Kompleks olahraga dengan segala fasilitasnya itulah yang menghidupkan detak ekonomi di Chiang Mai. Ribuan atlet dengan suporternya dari negaranegara Asia Tenggara yang menjadi peserta Sea Games hadir di sana. Banyak juga pengusaha yang akhirnya mampu menghidupkan ekonomi dan pariwisata di sana.

Hal yang sama juga terjadi di Melbourne Australia. Saat ini dibangun fasilitas olahraga yang superlengkap, dan hampir semua cabang di sana. Bekas ibukota Negeri Kanguru itu (sebelum dipindah ke Canberra, red) menjadi pemusatan latihan olahraga di Australia. Dan, dalam waktu cepat, Australia tumbuh menjadi ‘jagoan’ baru di pesta olahraga dunia, olimpiade. Negara itu

melakukan percepatan pengembangan olahraga yang luar biasa.

Lihat saja, sepak bola Australia! Tim berkostum kuning hijau itu dalam waktu cepat sudah mampu bersaing di Piala Dunia. "Saya yakin, jika Indonesia dibangun dengan serius, akan menghasilkan pemain-pemian bola yang hebat! Saya sudah pernah membuktikan itu, saat menjadi bupati Musi Banyuasin lalu.

Saya ambil pelatih asing, lalu mengambil pemain-pemain lokal dari berbagai daerah," tutur lulusan Universitas Atma Jaya 1981 dan Universita Trisakti 1980 itu.

"Tiga bulan pertama, anak-anak itu hanya digenjot dengan gizi dan makanan. Lalu tiga bulan kedua soal etika dan fisik. Dalam waktu enam bulan saja, kami sudah menjadi runner up nasional.

Coba, kalau itu dilakukan dalam jangka panjang? Saya yakin bisa!" ungkap pria yang kaya pengalaman pendidikan internasional itu.

Dari berbagai pengalaman itulah Alex Noerdin sangat yakin mampu menyelesaikan seluruh venue. Olahraga, bagi dia, adalah hobi utamanya. Organisasi olahraga mulai dari karate-do, judo, menembak, billiyard, renang, catur, bola basket, hingga sepak bola pernah dia geluti dan selalu menghasilkan prestasi.

"Yang pasti, kami bersungguh-sungguh," papar Alex. ] Iwan P/Humas Pemprov Sumsel

Ilustrasi

saya tidak bisa bicara persentase sekarang ini. Setiap jam berubah, dan selalu ada progres. Terus bertambah, karena kami bekerja siang malam untuk menuntaskan seluruh venue dengan tepat waktu," ucap Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Banyak yang meragukan, Termasuk anggota DPR RI? "Kita lihat saja nanti.

Saya undang seluruh group Jawa Pos untuk meninjau di Palembang bulan Juli 2011. Saya akan tunjukkan, bahwa kami tidak main-main. Kami sangat serius.

Kalau ada deviasi plus minus lima persen dalam pembangunan struktur dan arsitektural, ya itu masih dalam angka yang wajar," papar pria asli Palembang yang lahir 9 September 1950 ini.

Komisi X DPR RI akan meninjau lokasi dan pembangunan fisik, Kamis, 24 Maret besok. "Ya, namanya pembangunan struktur, itu terkadang tidak kelihatan bentuknya. Kadang belum tampak berdiri. Tetapi, jika diamati lebih dekat, itu sudah ada tiang pancang yang tertanam 36 meter ke bawah tanah berawa-rawa. Sudah berton-ton timbunan tanah yang harus memindahkan bukit ke sana," kata dia yang juga mantan Bupati Musi Banyuasin itu.

"Sampai-sampai ada beberapa warga yang demo, protes karena jalannya dilewati truk-truk pengangkut tanah urugan. Tetapi, karena ini adalah pro-

seluruh masyarakat untuk dapat mengisi dan menyerahkan SPT dengan benar. “Bersama-sama mari secara jujur kita mengisi daftar pajak penghasilan tahunan dan segera disetorkan, apalagi pajak yang dibayarkan dananya akan kembali untuk membiayai pembangunan di Sumsel,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Alex juga memaparkan kesiapan Sumsel

sebagai tuan rumah SEA Games XXVI mendatang. “Ini hanyalah sasaran antara, karena dengan merebut momentum ini, tidak hanya percepatan pembangunan, namun juga akan mampu menarik investor untuk berinvestasi yang pada akhirnya akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan daerah,” pungkasnya. ] Iwan P/Humas Pemprov Sumsel

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

37

TOPIK OTONOMI

Pilkada Benteng Dianggarkan Rp13,8 Miliar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyediakan anggaran Rp 13,8 miliar, jelang Pilkada bulan Oktober 2011.

Penandatanganan MoU anggaran Pilkada Bengkulu Tengah.

P

elaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2011 – 2016, di Provinsi Bengkulu sudah dipastikan akan berlangsung pada bulan Oktober 2011 akan datang. Keseriusan ini dibuktikan dengan penandatanganan memorandum of understanding ( MoU) anggaran Pilkada Bengkulu Tengah, Rabu 13 April 2011, ditandatangani Pemda Benteng yang diwakili Pejabat Bupati Drs. H. Asnawi A Lamat, MSi dan Ketua KPU Benteng, Atisar Sulaiman, SAg, MM. Penandatanganan MoU tersebut dilangsungkan di ruang kerja Pejabat Bupati Benteng secara tertutup.

Disebutkan, untuk tahap pertama Pilkada akan diplot dana sebesar Rp10,8 miliar, dan apabila terjadi dua putaran Pemda Benteng akan memenuhi kekurangan sebesar Rp 3 miliar, berdasarkan usulan KPU Benteng tentunya. Sehingga pelaksanaan Pilkada Benteng menghabiskan dana sebesar Rp 13,8 miliar.

Dalam MoU juga ditegaskan, jika

38

terjadi pilkada dua putaran, maka Pemda Benteng menjamin ketersediaan anggaran tambahannya, sekali lagi berdasarkan usulan KPU Benteng mengenai kekurangan dana sebesar Rp. 3 miliar untuk tahap kedua.

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Drs. H. Asnawi A Lamat, MSi, ketika dikonfirmasi Budi Raharjo dari TOPIK menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Bengkulu Tengah memang tertunda.

Semestinya pelaksanaan berlangsung tahun 2010 lalu. “Mudah–mudahan pada bulan Oktober 2011 Pilkada Benteng segera terlaksana,” harap Asnawi A Lamat.

Masih menurut Asnawi, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah nantinya diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu cara pencoblosan dan sebagainya.

Sehingga hak suara masyarakat betul– betul digunakan sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asnawi juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hak suara dalam pilkada, “Gunakanlah hak suara Anda dengan sebaik–baiknya. Karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin yang berkualitas serta dapat membangun khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah nantinya.” ] Budi Raharjo

Ketua KPU, Atisar Sulaeman menyerahkan MoU kepada Bupati Benteng Asnawi A Lamat.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

TOPIK OTONOMI

S

udah menjadi kewajiban bagi seorang kepala daerah, sejak memangku, entah jabatan gubernur, bupati atau walikota untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Bahkan, beberapa daerah ada yang mengeluarkan kebijakan pro rakyat yang serba gratis. Misalnya pendidikan, kesehatan gratis, dan bantuan hukum gratis untuk kalangan masyarakat miskin di daerahnya.

Bagaimana dengan program kerakyatan Putu Artha SE MM di Jembrana? Seperti diketahui, Putu Artha SE MM dan I Made Kembang Hartawan SE MM pada Rabu, 12 Februari 2011 lalu telah dilantik sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana masa jabatan periode 2011-2016 oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di GOR Krisna Jevara, Negara.

Gubernur Bali, dalam sambutannya ketika itu meminta bupati dan wakil bupati yang baru hendaknya menyadari bahwa Jembrana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bali. Oleh karenanya diharapkan baik visi maupun program pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan visi Bali Mandara. Koordinasi dengan unsur-unsur pemerintahan lainnya mutlak diperlukan demi tercapainya optimalisasi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment serta pengimplementasian dari apa yang diamanatkan PP 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Terlebih lagi posisi Kabupaten Jembrana sebagai pintu masuk kawasan barat dari provinsi lain membawa dampak pada keheterogenan sosial yang sangat tinggi dan masalah kependudukan yang sangat kompleks mengharuskan pemegang kebijakan di kabupaten ini senantiasa membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah provinsi.

I Putu Artha merupakan mantan anggota DPRD Jembrana periode 19992004 dan anggota DPRD Bali periode 2004–2009. Selain itu, politisi kelahiran Melaya tanggal 14 maret 1962 ini merupakan mantan Wakil Bupati Jembrana masa bakti 2005–2010. Sedangkan wakilnya, I Made Kembang Hartawan, merupakan politisi kelahiran Pekutatan, tanggal 6 Mei 1975. Kembang merupakan mantan Ketua DPRD Jembrana periode 2004–2009 dan terpilih kembali sebagai Ketua DPRD Jembrana periode

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana oleh Gubernur Bali.

Terobosan Putu Artha di Jembrana Bupati Jembrana Putu Artha SE MM mempunyai tiga program unggulan untuk masyarakatnya. Ketiganya, menurut Putu Artha, merupakan program pro rakyat.

2009–2014.

I Putu Artha sendiri mempunyai beberapa program terobosan (novasi) yang telah dilakukan Kabupaten Jembrana. Adapun tiga di antaranya merupakan program unggulan Jembarana.

Program-program tersebut adalah: Peningkatan Kualitas, Pendidikan Peningkatan Derajat Kesehatan, dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah: pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Kedua, peningkatan mutu pendidikan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pendidikan. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kelima beasiswa gratis.

Untuk Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu dengan mengalihkan subsidi pelayanan kesehatan, dari subsidi kepada unit pelayanan kesehatan menjadi subsidi kepada masyarakat melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Dengan demikian, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran baru, hanya mengalihkan biaya yang sudah ada bahkan dicoba mengalokasikan dibawah alokasi semula.

Sementara Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat, kebijakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri yaitu, melalui pembentukan koperasikoperasi profesional. Koperasi yang telah dibentuk ada tiga yaitu: pertama, Koperasi Megumi, bergerak di bidang penyulingan air laut menjadi air mineral, lokasi di Desa Perancak dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 39 orang. Kedua, Koperasi Mekepung, bergerak di bidang pemotongan sapi dan prosesing daging. Lokasi di Desa Lelateng, Kecamatan Negara dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 49 orang. Dan ketiga, Koperasi Wisata Samudra, bergerak di bidang taman wisata dan kolam renang, lokasi di Desa Delodbrawah dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 42 orang.

Pemkab Jembrana memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir serta konsultan sebagai pembimbing dengan harapan koperasi-koperasi tersebut dapat mandiri dan akan menopang kekuatan ekonomi Kabupaten Jembrana.

Sedangkan dalam rangka membuka peluang bekerja di luar negeri, Pemkab Jembrana bekerjasama dengan HRI (Hotel Restaurant International) dan IMM Jepang, dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Jembrana. Biaya pendidikan dan pelatihan sepenuhnya ditanggung Pemkab Jembrana. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

39

TOPIK OTONOMI

Diragukan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Kondisi riil angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumbar beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan belum adanya peningkatan. Sehingga apa yang disampaikan Gubernur tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

H

al ini menjadi pertanyaan para pengusaha dan beberapa anggota Fraksi di DPRD Sumbar. Karena dari sisi serapan anggaran, pemerintah provinsi lebih mempercayakan proyekproyek besar di atas 10 miliar kepada pengusaha dari luar.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar mempertanyakan komitmen Gubernur Irwan Prayitno dalam tahapan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar. Sebab, jawaban gubernur mengenai pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat dinilai tidak sesuai antara jawaban dengan apa yang telah dikerjakan.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat mempertanyakan tahapan penyusunan RPJMD yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54/2010 itu, ada enam tahapan yang mesti dilakukan; persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, penyampaian RPJMD tersebut telah melampirkan rancangan akhir RPJMD, berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, dan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

"Jawaban yang kami inginkan tidak cerita kesepakatannya, tetapi pelaksa-

40

naan surat Mendagri tentang saran penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Sumbar 2010-2015 tersebut. Sebab, kami tidak ingin RPJMD ini selesai, apa yang diinginkan Permendagri itu tidak bisa terlaksana dengan baik,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, HM setelah melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna Penyampaian Nota Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi, di DPRD Sumbar, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengklaim telah melaksanakan sesuai tahapan dalam Permendagri itu. “Kami telah melaksanakannya bersama Pansus DPRD Sumbar, dan telah dibahas serta dikonsultasikan ke Biro Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Irwan Prayitno.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga menyangsikan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Sumbar, yaitu pembangunan infrastruktur, sedangkan pengusaha dan pekerja dalam pembangunan infrastruktur itu, mulai dari kontraktor, konsultan, dan pekerja, didatangkan dari luar Sumbar. “Apakah indikator pertumbuhan ekonomi itu masih relevan dengan kondisi sekarang yang seperti itu,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Irdinansyah Tarmizi.

Menjawab itu, Gubernur mengatakan saat ini sudah 91 persen pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh pengusaha lokal. Sehingga, target pertumbuhan ekonomi hingga 7,46 persen hingga tahun 2015 itu bisa tercapai.

Terkait hal ini, Sekretaris Gapensi Sumbar, Yulfitni Jasiran menuturkan, perhitungan 91 persen proyek pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan pengusaha lokal tidak benar. Sebab, pengusaha lokal hanya banyak yang melaksanakan pekerjaan di bawah Rp10 miliar. Sementara di atas Rp10 miliar selalu dipercayakan kepada pengusaha

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

luar Sumbar.

“Indikator yang disampaikan gubernur itu tidak benar, juga hitung-hitungannya. Sebab, dari sisi serapan anggaran, pemerintah lebih mempercayakan proyek-proyek besar di atas Rp10 miliar kepada pengusaha dari luar. Dengan kondisi demikian, bagaimana ini bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi Sumbar,” katanya.

Mengenai pencapaian target pertumbuhan ekonomi Sumbar hingga tahun 2015 hingga 7,46 persen dengan total investasi mencapai Rp16,04 triliun, masih dipikirkan oleh pemerintah daerah Sumbar dari mana akan diperoleh dananya. Bahkan, pemerintah terkesan terbebani dengan target tersebut.

“Itu yang harus kami pikirkan, dari mana sumber dananya. Dulu kami sudah usulkan di bawah angka-angka itu, tetapi dalam pembahasan dinaikkan lagi targetnya,” kata kepala Bappeda, Rahmat Syahni.

Menanggapi itu, anggota Fraksi Golkar, Saidal Masfiyuddin menegaskan, investasi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus dimasukkan ke dalam RPJMD, di samping investasi swasta.

“Kalau targetnya kami bikin rendah, akan menjadi tanda tanya bagi para investor ini. Karena, seolah-seolah daerah kita tidak aman untuk berinvestasi,” kata Saidal, yang juga anggota Pansus RPJMD tersebut. ] Gk

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

41

TOPIK OTONOMI

Pj Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Sumut Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Persen Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus menggenjot pertumbuhan ekonominya. Hal ini didukung unsur iklim ekonomi dan sosial yang kondusif.

P

j Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan, untuk tahun 2011 Pemprov Sumatera Utara menargetkan kondisi perkenomian akan mencapai tujuh persen, naik dibanding tahun 2010 tercapai 6,35 persen meski masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 6,10 persen.

Terkait pembangunan perekonomian, Pemprov Sumut dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pencapaian relatif baik dari berbagai indikator ekonomi baik makro maupun sosial.

Hal itu dikatakan Pj Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2011 di Aula Martabe yang dihadiri sejumlah Kementrian Kelembagaan, anggota DPR RI dan anggota DPRD Sumut, seluruh Bupati dan Walikota, Kepala Satuan Kerja Pertangkat Daerah (SKPD) se-Sumatera Utara, Perguruan Tinggi Negeri dan swasta (PTN/PTS), tokoh agama dan LSM.

42

Namun, sembilan menteri negara yang direncanakan hadir ternyata tidak datang. Mereka hanya diwakili Menteri Dalam Negeri diwakili Staf Ahli Mendagri Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan DR Koesnan A Halim SH,MM. Begitupun untuk Menteri Keuangan diwakili Prof Sugiatno, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan umum diwakili Ir Ismanto. Sementara anggota DPR RI yang tampak hadir adalah Sutan Batoegana dan anggota DPD RI yang tampak adalah Rudolf Pardede dan Damayanti Lubis.

Kegiatan Musrenbang berlangsung selama tiga hari, mulai 4-6 April 2011.

Pj Gubsu Gatot Pudjo Nugroho mengatakan pelaksanaan Musrembang ini sudah digelar di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai tindaklanjut untuk Musrenbang ini masing-masing SKPD tentunya sudah menjabarkan prioritas programnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

yang dimiliki.

Musrenbang tahun 2011 ini, lanjut Gatot, merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan pembangunan untuk menghasilkan kesepakatan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012. Dalam kaitan ini tentu akan dilakukan sinkronisasi, integrasi dan sinergitas antara Rencana Kerja kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Masyarakat dan segenap pemangku amanah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Terkait dengan pencapaian target pembangunan Provinsi Sumut selama kurun waktu lima tahun ke belakang telah menunjukkan keberhasilan yang relatif baik dari berbagai indikator ekonomi, makro maupun sosial, antar lain kondisi perkenomian Provinsi Sumut tahun 2010 telah tumbuh sebesar 6,35 persen atau masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,10 persen, dan tahun 2011 ini akan ditargetkan tumbuh menjadi 7 persen.

Dari sisi neraca perdagangan luar negeri sampai akhir tahun 2010 masih surplus sebesar 5,57 miliar dolar AS. Hal ini disumbang dari kinerja volume eks-

TOPIK OTONOMI por sebesar 7,99 juta ton dengan nilai 9,14 miliar dolar AS. Sementara dari sisi impor mencapai 6,25 juta ton dengan nilai sebesar 3,57 miliar dolar AS, bahkan Januari 2011 nilai ekspor Sumut telah mencapai 927,49 juta dolar AS atau meningkat sebesar 77,58 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2010.

Demikian juga dengan inflasi di Sumut untuk tahun 2011 sampai Februari ini tercatat sebesar 1,49 persen. Diharapkan inflasi ini bisa terkendali pada posisi dibawah target RKPD sebesar 6,50 persen.

“Sedangkan tingkat pengangguran tahun 2010 berada di posisi 8,01 persen lebih rendah tahun 2009 sebesar 8,25 persen. Bahkan untuk kategori penduduk miskin di Sumut tahun 2011 mencapai 7,99 persen,” ujar Gatot.

Staf Ahli Mendagri Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan DR Koesnan A Halim SH, MM mengharapkan, agar pemerintah kabupaten/kota bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan Provinsi Sumatera Utara.

Artinya, kata Koesnan, jika ada persoalan di kabupaten/kota cukup diselesaikan saja di provinsi dan tidak harus melapor ke Pemerintah Pusat, sebab Pemprov Sumut merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. ”Saya yakin PJ Gubsu Gatot akan mampu mengakomodir semua persoalan.

Oleh sebab itu semua pihak diminta untuk mematuhi dan menjalankan peraturan dan undang undang yang berlaku,” sebut Koesnan.

Prioritas Salah satu masalah penting yang

DR Koesnan A Halim SH, MM.

harus menjadi perhatian dalam Musrenbang kali ini adalah penetapan skala prioritas pembangunan. Selama ini, skala prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, seperti sektor infrastruktur tidak pernah konsisten dilaksanakan. ”Skala prioritas ini harus jelas karena ada keterbatasan anggaran. Selama ini, skala prioritas kita tidak pernah komit,” ujar Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Tunggul Siagian di Medan.

Menurut Tunggul, selain terbentur keterbatasan anggaran, penetapan dan pelaksanaan skala prioritas pembangunan dipengaruhi berbagai hal termasuk iklim politik. Dia tidak mengherankan jika pada tahun anggaran 2010 yang menetapkan sektor infrastruktur sebagai skala prioritas, pada kenyataannya tidak berjalan maksimal. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang tidak berjalan meski sudah direncanakan dengan baik.

Infrastruktur jalan di salah satu sudut kota Provinsi Sumatera Utara.

”Karena itu, konsistensi perencanaan merupakan hal paling penting.

Konsep pembangunan yang lalu harus tersambung dengan yang sekarang,” ujar Tunggul.

Meski konsep Musrenbang dua tahun belakangan sudah mengalami perbaikan, namun, kata Tunggul, masih ada saja program yang melenceng dari perencanaan. Persentasenya, bahkan bisa melenceng hingga 50% dari perencanaan. ”Apa yang diadopsi musrenbang kabupaten dan kota harus diadopsi provinsi. Selain itu, antara anggaran dan perencanaan juga harus sinkron,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Dia menambahkan, reses DPRD Sumut sebaiknya bisa menjadi pertimbangan dalam musrenbang. Karena itu, dia menyarankan agar anggota DPRD Sumut benar-benar memberi waktu dan perhatian untuk musrenbang ini.

Para peserta dari Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan sungguh-sungguh mengikuti musrenbang. ”Musrenbang jangan jadi seremoni saja, harus kita manfaatkan,” tandasnya. Musrenbang akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di 33 kabupaten/kota di Sumut, ditambah 100 anggota DPRD Sumut, perguruan tinggi, instansi vertikal dan lembaga swadaya masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, masyarakat yang hendak memberi masukan juga diberi ruang dalam musrenbang.

Musrenbang akan diisi sidang kelompok yang dibagi dalam tujuh bidang RPJM Sumut. ] gk

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

43

TOPIK OTONOMI

44

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

U

ntuk lebih menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan meminta kalangan perbankan yang menyalurkan KUR untuk melakukan diversifikasi program hingga klustering program penyaluran KUR. Pihaknya pun sudah mengunjungi bank-bank penyalur KUR untuk lebih menggenjot penyaluran KUR ini.

Menurut Syarif, pemerintah juga telah melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 33 kepala dinas yang membidangi urusan KUKM provinsi dan 19 bank pelaksana KUR untuk meningkatkan plafon KUR mikro dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta serta peningkatan penjaminan pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil dari 70% menjadi 80%.

Apa yang dilakukan pemerintah melalui program KUR bertujuan sangat baik, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Namun keinginan terkadang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kenyataannya, program KUR ini sulit didapat oleh pelaku UMKMK di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Muaraenim.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muaraenim, Minson Dahimat, perkembangan UKM di Bumi Serasan Sekundang ini setiap tahun mengalami perkembangan cukup pesat. Usaha seperti koperasi mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen.

Untuk program KUR ini, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 20 triliun. Namun karena peliknya persyaratan dari bank, terutama soal agunan, banyak pelaku usaha kecil di sini (Muaraenim) mengalami kesulitan untuk mendapat KUR ini. Padahal, KUR ini merupakan program pemerintah untuk mengembangkan UMKMK yang memiliki kemampuan untuk berkembang tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan dari bank(tidak bankable).

Untuk meyakinkan bank, maka pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo sebagai lembaga penjamin.

Artinya bank penyalur seperti BRI tidak perlu jaminan yang, terpenting adalah feasibility dari usaha itu. “Namun yang terjadi di Muaraenim tidak seperti itu, pelaku UKMK masih sulit memperoleh dan KUR. Apakah untuk Muaraenim harus ada jaminan seperti

Hasil produk kerajinan Indonesia.

Pemberdayaan UMKM Lewat Program Gerbang Serasan Program KUR yang diluncurkan pemerintah bertujuan sangat baik, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Namun keinginan terkadang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kenyataannya, program KUR ini sulit didapat oleh pelaku UMKMK di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Muaraenim. yang disyaratkan oleh BRI sebagai bank penyalur dana KUR?� Minson mempertanyakan kebijakan BRI. Untuk membantu pelaku UMKMK khususnya koperasi, Pemkab Muaraenim telah mempunyai program Gerbang Serasan. Dalam Program Gerbang Serasan ini ada konsultan kemiteraan mitra bank (KKMB) untuk membantu pelaku UMKMK, misalnya dalam hal pembuatan

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

proposal untuk memproleh dana KUR. Pada 2009 lalu, kata Minson, Dinas Koperasi Muaraenim, telah mengajukan 7 koperasi untuk mendapat pinjaman dan pemkab membantu dalam pembayaran bunga sebesar 50 persen. Jika bunga 18 persen, maka pelaku usaha hanya membayar 9 persen dan sisanya dibantu pemkab. “Selain itu, kita sudah ada perjanjian

TOPIK OTONOMI

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

kerjasama dengan Jamkrindo sebagai penjamin. Namun pada kenyataannya, dari tujuh koperasi yang diajukan tidak satu pun yang berhasil memproleh dana itu. Padahal ketujuh koperasi yang dipilih merupakan koperasi yang anggap bisa berkembang dan akan mampu membayar. Pihak Bank (BRI) hanya sebatas memberikan janji-janji saja, tanpa ada realisasi hingga saat ini,� beber Minson.

Minson menuturkan, dalam berbagai kesempatan rakornas di Jakarta dikatakan dana untuk peningkatan usaha bagi UMKMK ini setiap tahun bertambah.

Seperti tahun ini alokasi KUR bahkan mencapai Rp 20 triliun. Namun pada kenyataannya, dana tersebut tidak sampai ke daerah, khususnya Kabupaten Muaraenim.

Kemudian Dinas Koperasi Muaraenim mengajukan pinjaman ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pada 2009-2010, ada dua koperasi yang memperoleh dana itu. Dan juga melalui Kementerian Koperasi & UKM melalui dana hibah. Dan pada 2010 koperasi yang yang telah disurvei untuk menerima dana bergulir itu ada enam koperasi.

Pada sisi lain, dari dana KUR yang dikucurkan untuk UMKMK tiap tahunnya, namun Kabupaten Muaraenim lebih banyak memperoleh bantuan dana kemiteraan (PKBL) dari PTBA. Dengan sulitnya memproleh pinjaman dana dari bank penyalur KUR, dinas Koperasi dan UKM sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan PT Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) dalam membantu pelaku UMKMK di

Salah satu Unit Usaha Sektor UKM.

Mauaraenim. Setiap tahun PTBA selalu mengucurkan dana untuk sektor UMKMK ini. Pada 2010 PTBA mengucurkan dana PKBL sebesar Rp 54 miliar. Namun yang tersalur hanya sekitar Rp 4,9 miliar.

Karena prioritas utama penyaluran dana PKBL dari PTBA ini disalurkan di ring satu, yakni di Kecamatan Lawang Kidul dan Muaraenim.

Minson berharap pada manajemen PTBA agar dana dari CSR itu dapat disalurkan juga ke pelaku usaha UMKMK di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Muaraenim.

Untuk 2011, dana PKBL PTBA akan meningkat dari tahun sebelumnya seiring dengan bertambahnya keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang batubara itu. Untuk tahun ini diharapkan PTBA dapat menyalurkan dana sekitar Rp 68 miliar.

Namun sayangnya selain PTBA, perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Muaraenim kurang perhatian pada sektor ini. Pihak lain yang menyalurkan bantuan adalah Kementerian Koperasi melalui LPDB juga pemerintah daerah.

Pemkab Muaraenim sendiri sejak 2005-2008 telah menyalurkan dana sekitar Rp 1,7 miliar, sedangkan dari pemerintah pusat dana yang telah disalurkan untuk periode 2002–2008 lebih dari Rp 8 miliar. Dana dari pusat tentu dikelola oleh pusat, karena adanya LPDB. Berdasarkan Kemenkeu No 99 dana dari pusat dikelola LPDB. Pelaku UMKMK mengajukan proposal bantuan ke LPDB.

Saat ini koperasi yang ada di Muaraenim sebanyak 482, sementara pelaku usaha UMKM yang terdata sebanyak 4000 lebih. Bisa dibayangkan, jika pelaku usaha UMKM ini dibantu dalam permodalan tentu saja hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat Muaraenim. Di antaranya untuk penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan.

Khusus untuk koperasi primer minimal memiliki 20 orang anggota, dan anggotanya adalah pelaku usaha mikro.

Seperti kita ketahui, koperasi memilki azas dari anggota untuk anggota. Dengan meningkatkan pendapatan koperasi tentu saja akan berdampak pula pada peningatan pendapatan anggotanya.

Khusus di kabupaten Muaraenim, pelaku UMKM terbanyak dari sektor perdagangan dan kerajinan tangan. PTBA juga berperan untuk meningkatkan pemasaran dengan membangun rumah kemas. Pelaku usaha yang belum mengetahui cara pengemasan hasil produknya akan terbantu dengan adanya rumah kemas ini. Dengan pengemasan yang lebih baik, diharapkan hasil produksi dapat dijual ke luar daerah. Kerajinan tangan yang dihasilkan dari Kabupaten Muaraenim, misalnya maket rumah yang terbuat dari kayu dan kain majun.

Untuk meningkat hasil produksi dari para anggota, Dinas Koperasi & UKM Muaraenim setiap tahun mangadakan pelatihan bagi koperasi, baik yang diadakan di Muaraenim sendiri maupun yang diadakan di Palembang, serta di daerah lain.

Selain SDM, sabagian besar pelaku UMKM di daerah ini mengalami kendala dari sisi permodalan. Untuk perkembangan UMKM diharapkan agar pihakpihak terkait seperti bank penyalur KUR dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman bagi pelaku usaha UMKMK agar dapat mengembangkan usahanya. Karena pemberdayaan pelaku usaha ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMS. Sudah selayaknya BUMN dan BUMS yang ada di Kabupaten Muaraenim dapat ikut membantu mengembangkan dan memberdayakan UMKMK, sehingga daerah-daerah yang belum mendapat perhatian serius dapat memperolah bantuan dari perusahaanperusahaan lain yang ada di Kabupaten Muaraenim. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

45

TOPIK KORPORASI

Tarik Ulur Kenaikan Tiket Kereta Api foto: Adang/dok. MajalahTopik

Membahas permasalahan kereta api di Indonesia, tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja.

Pasalnya manajemen kereta api adalah sesuatu yang kompleks, yang harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang.

K

enyamanan naik kereta api kini agaknya mulai sulit didapatkan oleh penumpang kelas ekonomi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mendapat penugasan Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah harus berpikir keras bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para penumpang kereta api kelas ekonomi.

Untuk peningkatan pelayanan tentu saja

46

diperlukan dana yang tidak sedikit. Tarif tiket kereta api sekarang ini dirasakan sangat mengganggu keuangan PT KAI. Kenaikan tarif yang menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan pendapatan sekarang ini sulit dilakukan, khususnya pada penumpang kelas ekonomi.

Ini terbukti, kenaikan yang sempat diberlakukan dalam tempo satu hari pada awal Januari lalu kembali ditunda pemerintah (Kementerian Perhubung-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

an). Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan, kenaikan tarif ditunda karena pemerintah melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan.

"Penundaan tarif baru Kereta Api Ekonomi ini juga didasari oleh pertimbangan untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi. Walau demikian, Kepala BPS menjelaskan, kenaikan tarif kereta ekonomi tidak banyak menyumbang terhadap inflasi yakni hanya sebesar 0,09 persen," kata Tundjung Penundaan kenaikan tarif kembali ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

"Kami mendengarkan masukan dari masyarakat, pemerhati di bidang transportasi kereta api, kemudian kondisi riil saat ini. Setelah melakukan rapat, langkah Menteri Perhubungan sudah tepat menunda keputusan," kata Hatta.

Hatta belum dapat memastikan kapan penundaan itu akan diberlakukan.

"Penundaannya sampai kapan, belum diputuskan," ujarnya. Dia menambahkan, kenaikan saat ini belum tepat diberlakukan. Pemerintah juga mempertimbangkan agar standar pelayanan umum diterapkan terlebih dulu. “Ada peningkatan tarif diikuti pelayanan.�

Penundaan tarif baru kereta api ekonomi ini merupakan yang ketiga.

Sebelumnya Kementerian berniat menaikkan tarif ekonomi pada awal Juli 2010.

Namun niat itu tertunda sampai 1 Oktober 2010. Mengingat kondisi masyarakat saat itu, penundaan kenaikan tarif diperpanjang sampai akhir Desember 2010.

Penundaan ketiga kalinya terjadi minggu awal Januari 2011 lalu.

Sementara Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penundaan kenaikan tarif kereta rel listrik kelas ekonomi semakin membebani PT Kereta Api sebagai operator dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Padahal kenaikan tarif merupakan bentuk penyesuaian perusahaan itu dari kebutuhan pelayanan yang kian tinggi.

"Pada 2008, sewaktu harga bahan bakar minyak naik, ternyata PT KA tidak ikut menaikkan tarif. Tapi, waktu 2009, saat harga bahan bakar turun, mereka harus ikut menurunkan tarif. Bagi operator, ini jadi beban untuk menutupi biaya yang dikeluarkan," kata Ketua Forum Perkeretaapian MTI Djoko Setijowarno .

Djoko menyarankan, selama penundaan tarif, pemerintah mesti menempuh langkah khusus. Pemerintah, misalnya, segera memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT KA dengan dana talangan atau dana pinjaman untuk perbaikan pelayanan. "Seharusnya penghapusan bahan bakar bersubsidi yang tengah digulirkan pemerintah dialihkan untuk PT KA,� ujar Joko.

Sebelumnya, Direktur Komersial PT Kereta Api, Sulistyo Wimbo Hardjito, menyatakan bahwa kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi yang akan diberlakukan, rencananya akan dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas, seperti perbaikan lampu dan kipas angin di dalam kereta api.

Seperti diketahui, PT Kereta Api menaikkan tarif untuk seluruh rute kereta kelas ekonomi berkisar 8 sampai 150 persen.

Lebih jauh Sulistyo menyatakan, tarif kereta api kelas ekonomi dinaikkan untuk menutup biaya operasional perusahaan selama sembilan tahun terakhir.

"Selama sekitar sembilan tahun, tarif kereta api tidak pernah disesuaikan. Padahal biaya operasional terus meningkat," katanya .

Salah satu alasan pemicu kenaikan tarif adalah peningkatan kebutuhan dan harga bahan bakar minyak. Walhasil, biaya untuk memenuhi kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) yang dialokasikan bagi perseroan dinilai tidak dapat mencukupi keseluruhan kegiatan.

Selama ini, kata dia, selisih biaya PSO yang diminta perusahaan dengan yang diberikan oleh pemerintah mencapai Rp 120 hingga Rp 165 miliar. Tahun lalu PT Kereta Api mengajukan biaya PSO sebanyak Rp 700 miliar, tapi pemerintah hanya memberikan sekitar Rp 535 miliar.

Tahun lalu, perseroan butuh dana pemeliharaan fasilitas kereta api sekitar Rp 400 miliar. Tahun ini, angka itu naik menjadi Rp 1 triliun untuk perawatan jalur. "Sedangkan untuk perawatan sarana-sarana, hampir mendekati angka Rp 2 triliun," katanya.

Kenaikan tarif untuk kereta api kelas ekonomi terbagi dalam lima jenis tarif, antara lain kereta api jarak jauh sebesar Rp 4.000-8.500, kereta api jarak sedang Rp 1.000-5.500, kereta api jarak dekat Rp 500-2.000, kereta rel diesel Rp 5001.500, dan kereta rel listrik sebesar Rp 500-2.000.

foto: Adang/dok. MajalahTopik

TOPIK KORPORASI

Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan.

Kenaikan tarif KA ekonomi ini didasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi tanggal 4 Agustus 2010.

Membahas permasalahan kereta api di Indonesia, tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja. Pasalnya, manajemen kereta api adalah sesuatu yang kompleks, yang harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang.

Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan dalam diskusi "Penerapan Standar Menuju Peningkatan Mutu Transportasi Perkeretaapian Indonesia" yang digelar akhir Februari 2011 lalu mengatakan, jika membicarakan permasalah kereta api, seperti orang buta membicarakan gajah.

Menurut Jonan, disiplin ilmu yang membahas masalah perkeretaapian sangatlah banyak. Baik di pelayanan penumpang, sarana dan prasarana, kualitas pelayanan, keselamatan, dan lainnya. Oleh karenanya, masyarakat tidak bisa mengecam salah satu aspek yang diketahuinya saja tanpa melihat permasalahan secara keseluruhan.

Salah satu contoh permasalahan yang dikemukannya adalah soal polemik kenaikan tarif kereta. Padahal pihaknya selama ini sudah memberikan subsidi hingga ratusan miliar, agar kereta dapat beroperasi dengan harga tiket yang terjangkau oleh masyarakat. Dan selama ini naik turunnya tarif cenderung dipengaruhi oleh politik.

PT KAI agar dapat menyelenggarakan perjalanan kereta yang layak dan aman bagi masyarakat, mendapatkan subsidi dari jasa pengiriman barang mereka di Sumatera. Dan jasa pengiriman barang menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi PT KAI. Karena itu, mulai tahun ini hingga empat tahun ke depan PT KAI akan memaksimalkan jasa pengiriman barang. Satu dasawarsa lalu, angkutan barang PT KAI berjumlah sekitar 8 ribu, namun sekarang sudah banyak berkurang. Salah satu faktor penyebabnya karena gerbong-gerbong banyak yang sudah tua dan rusak. Saat ini PT KAI sedang mengusahakan angkutan barang agar kembali seperti dulu.

Untuk empat tahun ke depan, Jonan mengharapkan PT KAI akan memperoleh kenaikan pendapatan hingga 60 persen dari jasa pengiriman barang.

Pada 2011 ini saja KAI menargetkan pendapatan sebesar 20 persen.

Untuk angkutan penumpang marginnya sangat kecil, karena persaingannya yang sangat ketat dengan moda tranportasi lain. Karena itu, untuk angkutan penumpang kenaikannya tidak signifikan, berkisar 5-10% per tahun.

Dan pendapatan tertinggi dihasilkan dari penumpang eksekutif.

Jika mengacu pada minimnya pertumbuhan dan pada perkembangan infrastruktur jalan, dan jumlah kendaraan beroda dua maupun beroda empat yang semakin bertambah, angkutan kereta api bisa menjadi solusi yang tepat. Sudah selayaknya jika pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada moda transportasi massal seperti kereta api. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

47

TOPIK KORPORASI

BNI Jajaki Akuisisi Bahana Securities

48

Proses penjajakan penggabungan kedua perusahaan sekuritas tersebut diserahkan kepada manajemen. Seluruh proses dipastikan akan berjalan tanpa intervensi dan melalui mekanisme business to business foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

W

acana akuisisi PT Bahana Securities oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) hingga saat ini masih terus bergulir. BNI masih menghitung untung rugi wacana akuisisi itu. Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, mengatakan, Menteri BUMN (Mustafa Abubakar) sudah mengizinkan. Namun pihaknya masih berhitung. Karena, menurut Gatot, masih banyak yang perlu dipelajari terkait akuisisi ini.

Gatot menjelaskan, hingga saat ini perseroan belum membicarakan lagi mengenai wacana akuisisi Bahana itu.

"Jadi, belum ada perkembangan yang signifikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN tidak ingin mengintervensi mengenai opsi yang akan diambil mengenai penjajakan penggabungan unit usaha BNI, yakni PT BNI Securities dengan Bahana Securities. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, proses itu akan terus berlanjut dan merupakan kesepakatan business to business antara dua perusahaan BUMN. "Kami membatasi diri untuk tidak ikut. Nanti ada kesan intervensi dari pemegang saham," kata Mustafa, ketika ditemui di gedung Kementerian BUMN medio April lalu.

Mengenai opsi yang diusulkan oleh Kementerian BUMN, menurut Mustafa, semuanya diserahkan kepada kedua BUMN tersebut. Apakah nanti melakukan akuisisi, merger, atau yang lain.

"Yang mana terbaik bagi mereka, mudah-mudahan win-win solution," kata Mustafa.

Menurut Mustafa, pihaknya saat ini menyerahkan proses penjajakan penggabungan kedua perusahaan sekuritas tersebut kepada manajemen. Seluruh proses dipastikan akan berjalan tanpa intervensi dan melalui mekanisme business to business. Namun, sergah Mustafa, Kementerian BUMN dipastikan akan menyetujui rencana aksi korporasi bank milik pemerintah tersebut. Alasannya, posisi BNI Securities selama ini belum terlalu kuat, sehingga bergabungnya Bahana diharapkan akan memperkuat kinerja unit usaha BNI tersebut.

Di samping keuntungan bagi BNI

Dirut BNI, Gatot M. Suwondo.

Securities, aksi penggabungan dua sekuritas tersebut akan memberikan keuntungan kepada Bahana dengan bertambahnya skala bisnis perusahaan.

"Mereka (Bahana) jadi punya bisnis properti selain ventura dan sekuritas," jelas dia.

Disinggung mengenai mekanisme penggabungan kedua BUMN sekuritas tersebut, Kementerian BUMN, kata Mustafa, proses penjajakan hingga kini masih dilakukan. Namun, salah satu opsi yang mengemuka saat ini adalah pengambilalihan Bahana Securities melalui penukaran obligasi rekapitalisasi. "Kelihatannya oke. Obligasi rekap itu sendiri saya belum tahu angka-angkanya. Tetapi secara prinsip kelihatannya mereka saling membutuhkan," kata Mustafa.

Sebelumnya Mustafa mengatakan, jika seandainya BNI jadi mengakuisisi PT Bahana Sekuritas tidak perlu masuk ke komite privatisasi. "Itu tidak privatisasi karena itu antar BUMN kita. Kalau privatisasi dalam arti pasar modal kan umum, kalau ini tidak umum, jadi hanya RUPS saja yang mengizinkan langkah

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

korporasinya," jelas Mustafa.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, jika ternyata BNI dan Bahana akan bergabung dipastikan itu merupakan satu langkah restrukturisasi. "Pengambilan itu tidak harus ke privatisasi, tapi dalam rangka restrukturisasi, kita masukkan ke situ. sehingga nanti dampak legal aspeknya kita akan pelajari," ungkapnya.

Dengan adanya rencana tersebut, dirinya berharap akan bisa memperkuat perusahaan. Karena, selain dari segi sekuritasnya, ventura dan propertinya juga akan otomatis terambil. "Dengan sendirinya BPUI terambil maka sekuritas akan terambil, ventura dan propertinya terambil. Sehingga sekuritas Bahana dalam perspektif bisa digabung dengan sekuritas BNI. BNI kalah sekuritasnya dengan Bank Mandiri, dengan ini saya harap bisa lebih kuat," jelasnya.

Kementerian BUMN menyatakan, jika PT Bahana Securities benar diakuisisi BNI, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) terkait perubahan status tersebut dan izin dari DPR. Pasalnya, jika Bahana diakusisi BNI, maka seku-

TOPIK KORPORASI Sementara itu, data BEI terakhir juga menyebutkan, nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) ketiga penjamin emisi itu turun antara 25-66 persen sejak Januari-hingga awal Maret 2011. Penurunan terbesar dibukukan Bahana Securities yang mencapai 66,75 persen dari rata-rata Januari Rp.250,57 miliar menjadi Rp83,3 miliar per awal Maret 2011.

Danareksa mencatat penurunan 51,5 persen, dari rata-rata Januari Rp.494,45 miliar menjadi Rp.239,45 miliar di awal Maret. Sementara itu, Mandiri Sekuritas, penurunan MKBD hanya sebesar 25,9 persen dari rata-rata Januari Rp.158,48 miliar menjadi Rp117,35 miliar.

Sementara itu, terkait kebijakan perubahan jangka waktu kepemilikan atau holding period dari Sertifikat Bank Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Tbk menyatakan tidak terpengaruh asalkan mendapat return minimal 6,5 persen.

Direktur Utama BNI Gatot Mudiantoro Suwondo mengatakan perseroan tidak terpengaruh atas kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memperpanjang jangka waktu kepemilikan SBI sebelum dijual kembali (holding period) dari satu bulan menjadi enam bulan. Jika membutuhkan

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

ritas BUMN tersebut berubah status menjadi anak usaha BUMN. "Jika ada perubahan kepemilikan modal, maka Peraturan Pemerintahnya berubah. PP menyangkut BUMN bersangkutan," pungkasnya.

Direktur Utama Bahana Securities, Eko Yuliantoro, mengatakan dirinya tidak mengetahui detail rencana akuisisi tersebut. "Pembicaraan memang ada, tapi sepenuhnya tergantung pemegang saham," tuturnya.

Seperti diketahui, Bahana Securities adalah salah satu penjamin pelaksana emisi saham Garuda Indonesia bersama Danareksa dan Mandiri Sekuritas. Namun, mereka akhirnya harus menyerap sisa saham yang tidak terjual dalam proses IPO Garuda tersebut.

Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, sekitar Rp 2,25 triliun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham yang diambil penjamin emisi mencapai 3,008 miliar saham, atau sekitar 47,5 persen dari saham yang ditawarkan. Dalam IPO ini, Garuda menawarkan 6,33 miliar saham dengan harga Rp.750 per unit. Dan Saham yang berhasil dipesan publik hanya Rp.3,327 miliar.

Salah seorang pegawai BNI sedang melayani nasabah.

dana BNI, kata Gatot masih memiliki obligasi untuk dijual.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, saat ini perseroan menempatkan dana Rp.20 triliun pada SBI. Adapun investasi pada obligasi mencapai Rp.17 triliun. Dengan bunga 6,5 persen dihold dalam jangka waktu yang cukup lama pun BNI tidak ada masalah.

Dia memahami kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya sudden reversal atau pembalikan dana milik asing keluar negeri dalam jumlah yang besar. “Karena kami tahu rasional behind the stories,� jelasnya.

Selain itu, kata dia, penempatan dana pada SBI menurut dia hanya menjadi alternatif bagi likuiditas yang tidak terpakai. Prioritas penyaluran likuiditas, jelasnya lebih diutamakan kepada kredit masyarakat lalu investasi pada obligasi.

Seperti telah diberitakan BI memperpanjang kewajiban kepemilikan SBI sebelum dijual kembali dari satu bulan menjadi enam bulan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif aliran modal jangka pendek.

Di sisi lain komitmen BNI untuk terus bersinergi bersama BUMN lain diwujudkan salah satunya bekerja sama dengan lima BUMN lain dalam mendukung implementasi layanan Tiket Terpadu Antar Moda Online (TITAM) yang merupakan sistem ticketing secara online untuk angkutan transportasi di Indonesia.

Kelima BUMN yang bekerja sama dengan BNI tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhubungan yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum Damri, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, sebagai penyedia jaringan penghubung sistem ticketing dengan masing-masing penyedia moda transportasi tersebut.

Kerja sama ini merupakan komitmen BNI untuk memberikan layanan perbankan dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan dalam menggunakan sarana transportasi di Indonesia melalui layanan sistem pertiketan yang terpadu.

Kerja sama ini juga menjadi upaya dalam membentuk sinergi antar BUMN melalui peningkatan efisiensi pengelolaan bisnis dan operasional, yang pada akhirnya juga dapat dinikmati masyarakat dengan kualitas layanan publik yang lebih baik. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

49

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK KORPORASI

Ada Apa Denganmu Merpati?

D

irektur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengaku dirinya harus bekerja ekstra keras membereskan banyaknya masalah. Yang paling parah, kata Jhony adalah mental perilaku para karyawan yang dianggap mempersulit pembenahan Merpati.

"Mental atitude orang-orangnya perlu kita benahi juga. Ini persaingan tinggi, jadi harus kerja keras," kata Jhony. Untuk itu, Jhony akan menegakkan disiplin dan aturan ketat yang tak pandang bulu kepada setiap karyawannya.

Seperti diberitakan, Merpati baru saja memecat dua orang karyawan senior. Dua karyawan yang dipecat secara tidak hormat itu Indra Topan dan Purwanto. Keduanya mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak hormat dari manajemen. Bahkan mereka juga dilaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik perusahaan.

Indra Topan dipecat pada 1 April lalu, sementara Purwanto dipecat 11 hari kemudian yakni pada 12 April 2011.

Sekretaris Perusahaan Merpati, Imam Turidi membenarkan terjadinya pemecatan tersebut.

"Mereka di-PHK secara tidak hormat

50

Di tengah persaingan angkutan udara yang semakin kompetitif, maskapai pelat merah PT Merpati Airlines (Persero) justru terus dirundung masalah. Selain masalah modal, kondisi internal pun masih harus dibenahi. dan kami telah melaporkannya ke pihak kepolisian atas pernyataan-pernyataannya yang mencemarkan nama baik perusahaan," ungkp Imam.

Pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Merpati tersebut dimuat dalam sejumlah berita baik koran maupun berita online beberapa waktu lalu, satu di antara hal yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan pernyataan Merpati bakal bangkrut tiga bulan lagi.

Padahal, kata Imam, di saat perusahaan sedang melakukan pembenahanpembenahan, mereka justru membuat pernyataan-pernyataan yang akan merugikan semuanya. Sebetulnya Imam juga menyesalkan pemecatan tersebut karena sebenarnya dalam perusahaan ada wadah bagi karyawan untuk mengkritik perusahaan.

Terkait pemecatan kedua karyawan itu, dia menuturkan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, antara lain dengan memberikan surat

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

peringatan terlebih dahulu. Pemecatan kedua karyawan tersebut menjadi ramai di bicarakan karena keduanya adalah pentolan Serikat Karyawan (Sekar) Merpati, yaitu Ketua Umum Sekat, Purwanto dan Ketua I Sekar Merpati merangkap Ketua Umum Asosiasi Teknisi Merpati Indra Topan.

Indra Topan dan Purwanto kemudian mempertanyakan pemecatan mereka, karena keduanya menganggap tindakan perusahaan tersebut semena-mena dan tidak prosedural.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada medio April 2011.

"Kami beranggapan pemecatan tersebut tidak prosedural, karena tidak disertai dengan tiga surat peringatan," kata M Ismak SH MH kuasa hukum Indra kepada wartawan.

Ismak menjelaskan, pemecatan yang dilakukan terhadap kedua orang tersebut hanya berselang beberapa hari dengan keluarnya SP pertama. Padahal dalam aturannya, jelas Ismak, paling tidak harus

TOPIK KORPORASI manajemen Merpati tersebut justru mendapat dukungan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Meskipun keduanya aktivis serikat pekerja, FSP BUMN Bersatu beralasan tindakan kedua karyawan ini telah mencoreng nama baik Merpati,karena diduga melakukan tindakan "pembocoran" informasi strategis perusahaan kepada media massa.

"Terkait dua pemecatan pengurus serikat pekerja Merpati airlines langkah yang dilakukan oleh Direksi Merpati didukung penuh oleh FSP BUMN Bersatu, karena sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku," kata Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Sutisna dalam pernyataan persnya di Jakarta.

Sutisna menekankan, FSP BUMN Bersatu tidak akan melindungi pengurus serikat pekerja yang melakukan kesalahan. Sutisna menekankan, "Kita meminta kepada Direksi Merpati airlines agar tidak segan segan untuk melakukan pemecatan terhadap karyawan Merpati yang melakukan tindakan korupsi atau melakukan pemberitaan yang tidak benar yang telah mencoreng nama Merpati, sekalipun mereka merupakan anggota serikat karyawan."

Setelah melakukan pemecatan terhadap dua orang karyawan seniornya, Merpati juga harus kehilangan Wakil Direktur Utama Capt Adhy Gunawan.

Wadirut yang dekat dengan karyawan itu mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Adhy sendiri tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Mantan Kepala Sub Direktorat Operasi Pesawat Udara Kementerian Perhubungan tersebut mengatakan, dirinya akan menjelas-

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

ada peringatan sebanyak tiga kali dan jangka waktu SP yang satu dengan SP yang lain adalah enam bulan.

Indra Topan adalah karyawan Insurance Quality Control di Merpati Maintenance Facility (MMF) di Sekar. Dia menjabat sebagai Ketua I dan Ketua Umum Federasi Karyawan Teknik Merpati.

Menurut Ismak, Indra dipecat pada 1 April setelah dua hari sebelumnya (30/4) mendapatkan surat peringatan pertama dari manajemen. Sedangkan Purwanto menyusul dipecat pada 12 April, SP yang juga baru pertama kalinya diberikan kepadanya tertanggal 8 April.

"Saya baru terima di rumah saya pada 10 April," ungkap Purwanto.

Purwanto menjelaskan, pemecatan terhadap mereka terkait dengan beritaberita miring yang dimuat di sejumlah koran dan media online. Salah satu diantaranya media online yang memuat berita Indra Topan menyatakan Merpati akan bangkrut tiga bulan lagi, sedangkan berita lainnya menyebutkan gaji karyawan Merpati yang terancam tertunda dibayar.

"Itu terjadi karena interaksi antara Sekar dengan manajemen yang tersumbat. Aspirasi karyawan yang tidak tertampung membuat Sekar membuat pernyataan sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Purwanto meminta kepada karyawan lainnya untuk tetap melakukan tugas di kantor seperti biasa.

Sementara para pengurus Sekar Merpati masih akan melakukan rapat pleno, tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut.

Pemecatan kedua karyawan oleh

Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo.

kan keputusan dirinya mengundurkan diri pada saat yang tepat.

Disinggung, apakah tindakannya tersebut terkait dengan pemecatan dua orang Ketua Serikat Karyawan Merpati , Adhy menampik. Pengundurannya dirinya tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah itu.

Sebagai Wadirut, tugas Adhy di Merpati adalah meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan. Hal tersebut, jelasnya, dianggap berhasil. Namun karyawan juga berharap dirinya mampu menjadi katalisator hubungan antara karyawan dengan manajemen yang dianggap sedang bermasalah.

Terkait pengunduran Adhy sebagai wadirut Merpati, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan segera mencari pengganti. Penggantinya akan diusahakan dari dalam jajaran direksi Merpati.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN sudah medapatkan berkas pengunduran diri tersebut dan sedang diadakan pembahasan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut. "Saya sudah terima dan saya akan pelajari," ujarnya.

Mustafa menjelaskan, BUMN akan bekerja sama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menyelesaikan masalah ini. Mustafa berjanji akan menyelesaikan pembahasan tersebut dalam waktu dekat. "Segera kita akan duduk dengan Dirjen Perhubungan Udara untuk bahas sama-sama," tuturnya. Menurut Mustafa, bulan ini akan sudah diselesaikan semua dan akan menggantikannya pada bulan depan.

Sementara, Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo berharap pemerintah segera menunjuk Wadirut baru, karena perannya sangat penting di tengah banyaknya masalah di Merpati.

"Saya berharap Pak Menteri (BUMN) memilih Wadirut baru karena memang diperlukan akibat beban kerja berat," jelas Jhony.

Di tengah kondisi Merpati yang kembang kempis, semua pihak dituntut untuk saling bekerja sama. Harmonisasi antara direksi dan karyawan mutlak diperlukan. Jika tidak, jangan harap maskapai pelat merah langganan rugi ini akan mampu bersaing. Apa lagi dana senilai Rp 510 miliar yang akan segera dikucurkan adalah upaya terakhir pemerintah dalam menopang eksistensi Merpati. Jika gagal lagi, maka good bye Merpati. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

51

M

erujuk data per akhir 2010 dari neraca perdagangan Indonesia–China menunjukkan defisit untuk Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke China sebesar USD 49,2 miliar, sementara nilai impor dari China sebesar USD 52 miliar. Barang China yang laku keras membuat nilai impor naik 45,9 persen dan berkontribusi 15 persen dari nilai impor Indonesia.

Peningkatan terbesar terjadi pada enam produk, mainan anak-anak 72 persen, furniture 54 persen, elektronik 90 persen, tekstil dan produk tekstil (TPT) 33 persen, permesinan 22,22 persen, dan logam 18 persen. Kondisi ini berlanjut hingga pada triwulan pertama tahun ini.

Harga yang lebih murah menjadi kekuatan dari produk-produk China.

Para pedagang mengaku lebih senang menjual produk China karena harganya yang murah sehingga lebih cepat laku.

Pemberlakuan ACFTA telah menuai dampak negatif. Sekitar 20 persen industri manufaktur beralih ke sektor perdagangan. Contohnya penurunan manufaktur pada alas kaki. Akibatnya sepanjang 2010 saja, dari 1,5 juta tenaga kerja 2010 sebanyak 300.000 ribu orang di antaranya terpaksa harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah pengangguran pun kian bertambah.

Selain imbas dari surutnya sektor manufaktur adalah penumpukan di sektor perdagangan. Pergeseran tersebut terutama terjadi pada industri berskala kecil. Kemudahan mendapat produk serupa dengan harga yang lebih murah membuat mereka dengan cepat beralih menjadi pedagang. Hal ini juga terjadi pada pelaku indutri rotan, mebel kayu, tekstil, logam, dan batik .

Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif penerapan atas ACFTA , sekaligus untuk melindungi industri dalam negeri.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dari monitor yang dilakukan Indonesia didapati bahwa tidak semua produk China yang masuk ke dalam negeri menggunakan fasilitas Asea China Free Trade Agreement, menyusul maraknya penyelundupan.

Hatta menjelaskan ada tiga hal yang dicermati pemerintah dalam konteks ACFTA. Pertama, untuk menyeimbangkan perdagangan, pemerintah akan meminta agar China meningkatkan im-

52

ACFTA : Minus untuk Indonesia Setelah satu tahun Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China (ACFTA), produksi China praktis menguasai setiap lini di negeri ini. Meskipun dengan kualitas seadanya, tetapi dengan harga yang sangat murah produk China laku keras di pasar Indonesia.

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK EKBIS

Berbagai mainan anak buatan China.

pornya ke Indonesia. Mengingat saat ini perdagangan sejumlah produk dengan China tidak seimbang. Untuk memperoleh perdagangan yang seimbang, Menteri Perdaganag Indonesia dan China sepakat akan membicarakan hal itu berdasarkan kesepakatan bilateral.

Kedua, pemerintah akan memasang bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard agar industri dalam negeri yang terkena dampak akibat berlakunya ACFTA tersebut. Ketiga, ada upaya untuk meingkatkan capacity building untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yang juga akan dikaitkan dengan infrastruktur.

Namun, dari tiga upaya tersebut, ujar Hatta, pemerintah juga saat ini menyoroti maraknya penyelundupan barang ke dalam negeri. Untuk itu Indonesia akan melakukan pengawasan yang

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

lebih ketat.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengamankan pasar dalam negeri melalui beberapa instrumen yang selama ini telah ada, yaitu pengamanan perdagangan (safeguard), dumping, labelisasi, standar nasional Indonesia (SNI), dan instrumen pengamanan perdagangan lainnya.

"Namun, persoalan utama dalam persaingan perdagangan dengan China, masih rendahnya daya saing produk lokal, sehingga perlu untuk menggenjot daya saing guna bersaing dengan produk asal negara lain di pasar global," ujarnya .

Kementerian Perdagangan enggan disalahkan dalam persoalan kerja sama Asean-China Free Trade Agremeent

TOPIK EKBIS

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

(ACFTA) yang telah berjalan, karena kata Deddy, tidak hanya Kementerian Perdagangan yang bertanggungt jawab, tetapi juga instansi lainnya seperti soal industri dalam negeri, persoalan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak lain.

Deddy mencontohkan persoalan desain dan kemasan dari suatu produk, masalah kualitas yang juga perlu menjadi perhatian instansi lain, karena tidak hanya persoalan harga semata, tetapi juga harus memiliki kualitas yang baik, agar produk lokal dapat bersaing di pasar internasional.

Dia mengakui adanya peningkatan volume dan nilai impor produk alas kaki pada akhir-akhir ini terutama pada tahun lalu. Namun, peningkatan impor produk alas kaki asal China tersebut, kata dia, telah terjadi sebelum kerja sama perdagangan bebas Asean-China dilaksanakan.

“Sebagian besar tarif yang masuk ke dalam Most Favourable Nations (MFN) yaitu rata-rata 7%. "Dengan itu saja (tarif MFN), mereka (China) sudah dapat bersaing apalagi dengan adanya ACFTA,” ujar Deddy.

Selain persoalan tarif yang semakin menurun, dia menambahkan, adanya pemberian subsidi China secara terselubung kepada pelaku usaha dan nilai tukar mata uang RMB yang semakin menguat.

Dia mencontohkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dampak negara kerja sama perdagangan bebas itu seperti pengaturan impor untuk produk tertentu hanya melalui

Beberapa produk pernak-pernik buatan China.

7 pelabuhan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Terkait dengan lonjakan impor produk alas kaki dan elektronik asal China, ungkap dia, disebabkan produk impor tersebut masuk secara legal dengan adanya ketentuan produk dan pelabuhan tertentu, sehingga tercatat di Bea dan Cukai.

"Jadi, produk ilegal semakin berkurang dan sebaliknya produk impor legal yang tercatat semakin besar, itu salah satunya disebabkan adanya pengaturan impor yang semakin ketat seperti melalui pelabuhan tertentu, wajib verifikasi dan lainnya," paparnya.

Di pihak lain, jika ada kerugian yang dialami industri lokal akibat produk impor asal China, menurut dia, pengusaha yang merasa dirugikan tersebut dapat melaporkan kerugiannya kepada pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atau mengajukan safeguard.

"Bisa dengan instrumen safeguard, asalkan ada indikasi lonjakan impor, Namun, kalau menggunakan safeguard, maka berlaku untuk produk sejenis yang diimpor dari seluruh negara."

Dia menuturkan selain impor, Indonesia juga mengekspor produk alas kaki dan elektronik ke China dan untuk jenis produk tertentu lainnya. "Walaupun, memang, sekarang lebih banyak impor elektronik asal China dari pada ekspor ke negeri itu, sehingga mengalami defisit perdagangan di sisi Indonesia."

Deddy berpendapat, masih banyak konsumen di Indonesia yang memilih produk elektronik dengan harga mu-

rah, sehingga mendorong pengapalan produk tersebut asal China Dia menambahkan pihaknya mengawasi pejabat di Kemendag yang memberikan izin impor, agar tidak menyalahgunakan wewenang seperti pemberian dispensasi atau ‘main mata’. Selain itu, kata dia, ada laporan dari surveyor terhadap volume dan nilai impor untuk produk tertentu yang diawasi, sehingga sulit untuk adanya permainan Indonesian seperti penambahan kuota impor.

“Jadi, ada beberapa instrumen yang agak mengerem (impor), karena memang sesuai dengan peraturan dunia, tidak boleh untuk menghambat secara sengaja.”

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan akan mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) menyusul hasil riset Kementerian Perindustrian yang menunjukan indikasi adanya ketidakadilan dalam kerja sama perdagangan ini.

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi, khususnya perjanjian perdagangannya untuk menciptakan persaingan perdagangan yang lebih adil.

Sebetulnya, barang-barang dari negara manapun kian leluasa memasuki pasar Indonesia. Ini disebabkan pasca reformasi, bea masuk rata-rata barang impor di bawah skema Most Favored Nations (MFN) terus turun hingga hanya 7,5 persen saat ini. Dengan demikian, bisa dikatakan liberalisasi perdagangan secara umum lah yang menjadi pemicu kinerja perdagangan luar negeri kita secara keseluruhan dan khususnya kinerja perdagangan kita dengan China.

Pemerintah sangat agresif meliberalisasikan pasar dan perekonomian kita.

Tetapi alpa membangun jaring-jaring pengaman pasar. Rakyat dibiarkan berjibaku mencari selamat sendiri–sendiri.

Pemerintah hanya peduli menandatangani pakta perdagangan bebas tetapi tak pernah punya inisiatif mengagendakan pakta sosial. Tanpa ACFTA saja pasar domestik kita bakal jadi santapan produk impor. Pemerintah telah alpa melindungi usaha domestik dan memperkokoh fondasi perekonomian nasional. Dengan adanya ACFTA produk kita menjadi semakin terpuruk.

Untuk itu, pemerintah kita wajib untuk mencari solusi agar dampak ACFTA ini tidak membuat rakyat Indonesia semakin menderita. ] Amri/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

53

TOPIK EKBIS

Kartu Kredit, Gengsi atau Kebutuhan

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

Kartu kredit sudah menjadi tren tersendiri sebagai salah satu gaya hidup masyarakat kita. Dengan memilki kartu kredit, bagi sebagian orang merupakan prestise tersendiri.

Bank pun berlomba-lomba menjaring nasabah kartu kredit sebanyak-banyaknya.

Kantor Citibank.

M

enurut data Bank Indonesia (BI), terdapat 20 bank yang beroperasi di Indonesia sebagai penerbit kartu kredit. Sebut saja BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, BII, Bank Permata, Citibank, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), Standard Chartered Bank, ANZ Panin Bank, dan OCBC NISP. Data BI menunjukkan jumlah kartu kredit yang beredar hingga Desember 2010 mencapai 13.574.673 lembar. lalu menurun menjadi 13.513.020 lembar dan 13.803.196 lembar masing-masing

54

pada Januari 2011 dan Februari 2011.

Menurut catatan BI, naik turunnya jumlah pemegang alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) disebabkan oleh kebijakan di beberapa penerbit untuk menghapus kepemilikan kartu dari pengguna yang sudah tidak aktif atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Transaksi kartu kredit per Desember 2010 yang dimanfaatkan untuk belanja mencapai Rp15,62 triliun. Angka ini kemudian turun menjadi Rp13,64 triliun dan Rp12,93 triliun masing-masing per Januari 2011 dan Februari 2011. Dari

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

data ini bisa digambarkan betapa menggiurkan bisnis kartu kredit bagi bank nasional. Namun bukan berarti kartu kredit tidak menyimpan risiko, baik bagi pemegang maupun bank penerbit.

Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Januari 2011 yang terbit pada 24 Maret 2011 menunjukkan bahwa non performing loan(NPL) tahunan (year on year/ YoY) pada kartu kredit kelompok bank umum menurun 12,78% dari Rp1,80 triliun per Januari 2010 menjadi Rp1,57 triliun pada Januari 2011. Namun, secara bulanan (month to month/MtM) NPL meningkat 1,95% dari Rp1,54triliun per Desember 2010 menjadi Rp1,57 triliun per Januari 2011.

Gejala peningkatan NPL (MtM) hampir terjadi di semua kelompok bank kecuali kelompok bank campuran dan bank asing. NPL kelompok bank persero dari Rp 146 miliar menjadi Rp 155 miliar, kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) devisa dari Rp 489 miliar menjadi Rp 516 miliar. Sebaliknya, NPL kelompok bank campuran malah menipis dari Rp 241 miliar menjadi Rp 231 miliar dan kelompok bank asing dari Rp 668 miliar menjadi Rp 663 miliar pada periode yang sama.

Bagaimana risiko yang akan dihadapi oleh pemegang kartu kredit? Jika menyimak kasus yang menimpa salah satu nasabah pemegang kartu kredit yang nyawanya melayang ditengarai karena tagihan yang membengkak. Semula tagihannya sebesar Rp 68 juta, lalu membengkak menjadi Rp100 juta. Kasus yang menimpa nasabah kartu kredit Citibank, Irzen Octa yang diduga meninggal karena dianiaya debt collector bank asal Paman Sam pada 29 Maret 2011 lalu cukup menjadi pelajaran.

Meskipun tidak sampai meninggal seperti yang dialami Irzen Octa, sebetulnya banyak kasus yang tidak mengenakkan dialami oleh nasabah kartu kredit. Khususnya bagi yang menunggak pembayaran. Baik ancaman, caci maki, sampai penganiayaan fisik seperti menjadi hal yang biasa. Misalnya seperti yang dialami Astrid, karyawan swasta yang menjadi nasabah kartu kredit salah satu bank terkemuka.

Waktu itu, kata Astrid, dia betulbetul lagi kesulitan keuangan sehingga tagihan kartu kreditnya tidak bisa dia

TOPIK EKBIS

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

bayar. Selain ancaman via telpon, debt collector juga menunggu di kediamannya. Saking takutnya, Astrid memilih tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah teman.

Dengan kasus yang menimpa Irzen ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi nasabah kartu kredit untuk lebih mewaspadai tunggakan kartu kredit. Kejadian seperti ini bisa terjadi ditengarai akibat lemahnya aturan yang mengatur tata cara penagihan transaksi kartu kredit.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/ 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK menyatakan bahwa penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran BI (Pasal 17).

Namun sayangnya, Surat Edaran Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK ternyata tidak memuat tentang tata cara penagihan tunggakan kartu kredit melalui pihak lain. Untuk itu, BI seharusnya segera menerbitkan PBI tata cara penagihan, kolektibilitas kredit dan etika penagihan. Dengan terjadinya kasus yang menimpa Irzen Octa Inilah momen penting untuk makin menegakkan kode etik (code of conduct) pada tata cara penagihan.

Dari data per Desember 2010 penarikan tunai dengan kartu kredit mencapai Rp 378,16 miliar. Angka itu merosot menjadi Rp 345,89 miliar per Januari 201,1 namun kemudian naik menjadi Rp 355,95 miliar per Februari 2011.

Beberapa produk Kartu Kredit Citibank.

Ini menunjukan pemegang kartu kredit di negara kita belum menggunakan kartu kredit secara bijak. Yang terjadi pola hidup konsumtif masih menjadi bagian pemegang kartu kredit. Jika masyarakat di negara maju kartu kredit digunakan sebagai pengganti uang cash. Di Indonesia, kartu kredit dipergunakan untuk hal-hal yang terkadang kurang penting. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang tak penting dan tak mendesak.

Untuk meminimalkan risiko kredit macet sudah sepantasnya BI membuat aturan yang mengatur plafon penarikan tunai dengan kartu kredit. Misalnya jika sekarang limit penarikan kartu kredit per hari Rp 10 juta per rekening dalam satu hari menjadi Rp 5 juta per rekening dalam sebulan.

Terkait kasus Citibank, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, BI akan merevisi peraturan Bank Indonesia untuk memperketat pemberian dan penggunaan kartu kredit dan jasa debt collector.

"Kita melihat peraturannya sudah dibuat dan ada rambunya tapi kurang detail. Sehingga kita akan membuat aturan lebih rinci dan detail. Kita sedang mempertimbangkan kartu kredit, waktu lebih panjang, aturan lebih ketat dalam persoalan kartu kredit," ujar Darmin.

Darmin menilai, apabila pertumbuhan ekonomi ditopang dari pertumbuhan konsumsi, maka penggunaan kartu kredit menjadi berlebihan. Seseorang menggunakan kartu kredit menjadi tidak proporsional lagi. "Tidak hanya sebagian melihat sebagai alat pembayaran tetapi juga alat untuk berutang," tambah Darmin.

Dalam ketentuan BI tersebut ke-

mungkinan adanya pembatasan pemberian kartu kredit. Pemberian kartu kredit itu harus mempertimbangkan pendapatan nasabah, bunga kartu kredit, dan aturan lebih jelas. Jadi peraturan kartu kredit ini untuk mengurangi penggunaan dan pemberian kartu kredit yang tidak proporsional.

"Tidak kurangi fasilitas untuk melakukan pembayaran tapi mengurangi yang tidak proporsional itu. Orang itu mulai merasa tanpa sadar mulai menggunakan kartu kredit yang banyak itu melebihi batas-batas yang seharusnya," tutur Darmin.

Darmin mengatakan, peraturan Bank Indonesia mengenai kartu kredit itu dapat dikeluarkan pada 2011 tetapi berlaku tahun depan.

Sebelumnya, DPR mengancam akan mengevaluasi, memberhentikan hingga mengganti petinggi Bank Indonesia jika tidak menjalankan rekomendasi hasil keputusan rapat internal Komisi XI DPR, terkait kasus di Citibank. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis mengatakan, kalau tidak dijalankan rekomendasi ini maka jajaran BI bisa dievaluasi dan diganti.

Kesimpulan hasil rapat Komisi XI dari kasus Citibank, pertama, meminta sanksi yang tegas kepada Bank Indonesia untuk Citibank sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, jasa pihak ketiga yakni penagih utang (debt collector) harus menjadi bagian dari perusahaan, tidak boleh outsourcing untuk semua perbankan yang megeluarkan kartu kredit. Ketiga, dalam kaitan pembobolan, DPR meminta BI melakukan evaluasi kinerja atas Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Perbankan.

Keempat, Komisi XI meminta agar ada keterlibatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut tuntas kasus pembobolan di perbankan, baik di Citibank maupun di bank lain. Kelima, meminta kepolisian untuk memeriksa sampai tuntas kasus pembobolan dan dugaan kekerasan di Citibank Indonesia.

Dengan adanya aturan yang lebih detail, semoga kejadian yang menimpa Irzen Octa tidak akan terulang lagi. Para nasabah kartu kredit tentu harus lebih bijak dalam penggunaan kartu kredit.

Sementara pihak bank sebagai penerbit kartu kredit diharapkan agar tetap menjaga etika dalam menangani kasus tunggakan kartu kredit. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

55

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK PARLEMEN

M

ungkin tahun ini bisa dikatakan merupakan tahun yang ‘cukup berat’ bagi Partai Keadilan Sosial.

Setelah sempat gonjang-ganjing mengenai keberadaannya di kabinet dan sekretariat gabungan (Setgab) partai-partai koalisi pendukung pemerintah, isu beredarnya video panas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta, dan konflik dengan salah seorang kader sekaligus pendiri Partai Keadilan (cikal bakal PKS) Yusuf Supendi, PKS kembali diguncang berita yang tak sedap. Salah seorang anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR RI ‘tertangkap’ kamera wartawan tengah membuka gambar porno melalui iPad-nya ketika rapat paripurna DPR digelar beberapa waktu lalu. Dia adalah Arifinto.

Ketika rekan-rekannya sesama anggota dewan tengah ‘berseteru’ mengenai keberadaan gedung baru DPR, yang mendapat kecaman dari berbagai pihak dan masyarakat, ia justru menambah panjang ‘daftar aib’ wakil rakyat.

Bahkan, rekannya sesama kader PKS, Tifatul Sembiring yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi, mengatakan, apa yang dilakukan Arifinto tidak hanya mencoreng nama baik PKS, tetapi juga mencoreng nama baik DPR secara ke-

56

Terpaksa Mundur Demi Kehormatan Partai Wajah DPR RI kembali tercoreng ketika sebuah kamera wartawan menangkap gambar salah seorang anggotanya kedapatan membuka gambar-gambar porno melalui perangkat Tablet-nya. seluruhan. “Coba bayangkan, yang lain sedang sibuk membicarakan pro kontra pembangunan gedung DPR, eh dia malah asyik buka situs porno,” ujar mantan Presiden PKS ini.

Arifinto sendiri mengaku tidak mengetahui kalau yang dibukanya adalah video porno. Ia, katanya, menerima kiriman email dari seseorang yang tidak diketahui dan dikenalnya. Arifinto memberikan argumen bahwa dirinya secara tidak sengaja membuka link berisi konten porno itu. Akibatnya cukup fatal dirasakan Arifinto. Anggota Komisi V ini pun akhirnya memutuskan mengundurkan diri secara resmi sebagai wakil rakyat periode 2009-2014.

Dalam keterangannya kepada war-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

tawan di gedung DPR, Arifinto menyatakan bahwa pengunduran diri yang diajukannya ini atas kesadaran sendiri.

“Dengan seluruh kesadaran diri saya, tanpa paksaan dari siapa pun, dan pihak mana pun, demi kehormatan diri dan partai saya, setelah pernyataan ini, saya akan segera mengajukan kepada partai saya untuk mundur dari jabatan sebagai anggota DPR RI,” kata Arifinto yang didampingi Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.

Sebelum menyatakan mundur, Arifinto sempat menyampaikan permohonan maaf kepada semua anggota DPR, kader, simpatisan, dan konstituen PKS terkait pemberitaan media tentang dirinya. “Selaku perintis dan juga pendiri

TOPIK PARLEMEN Menurut Anis, dalam kasus ini, Arifinto bukan pelaku, tapi seseorang yang menerima sebuah email. Dari situ, katanya, dia tidak bisa dikatakan bersalah, namun mengundurkan diri secara suka rela. “Dalam kasus lainnya, anggota dewan jadi pelaku tindakan asusila dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme insititusi partai politik maupun mekanisme yang ada di DPR RI. Dalam kasus Arifinto, dia mengundurkan diri secara suka rela. Itu membuat dia berbeda dengan yang lain,” kata Anis.

Selain membangun tradisi moral di DPR dan bisa dijadikan teladan oleh anggota DPR RI lainnya, apa yang dilakukan Arifinto dinilai Anis juga mampu meningkatkan moral dan tanggung jawab bagi kader PKS, baik di daerah maupun di pusat. “Pengunduran diri secara suka rela Arifinto itu tentunya menjadi perhatian untuk dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi kader-kader PKS. Arifinto mampu meningkatkan moralitas dan tanggung jawab kader PKS sampai ke bawah,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tak menampik jika kasus yang melibatkan anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini tak pelak lagi kembali membuat PKS menjadi sorotan.

Menurut Burhanuddin, kasus tersebut semakin menambah demoralisasi PKS. Padahal, katanya, PKS adalah salah satu partai di parlemen yang turut mendukung dan memperjuangkan pengesahan UU Pornografi. Dengan demikian, tambah Burhanuddin, kasus terakhir yang memalukan ini –terlepas dari

apakah Arifinto menonton video tersebut karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan- dapat menjadi ‘bumerang’ bagi PKS dan pribadi Arifinto sendiri. “Ini langsung menusuk ‘jantung’ kredibiltas PKS. Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan PKS,” ujar Burhanuddin.

Terlebih, lanjutnya, baru-baru ini salah satu pendiri PKS, Yusuf Supendi, juga menggugat PKS atas sejumlah tuduhan serius seperti korupsi. Kedua persoalan ini, baik Yusuf Supendi maupun Arifinto, disebut Burhanuddin telah mencoreng muka partai Islam terbesar di Tanah Air itu dengan telak. “Padahal, selama ini, kan mereka fokus pada moralitas pribadi, pornografi, dan pemberantasan korupsi. Namun kini, justru tiga hal itu yang balik menyerang PKS sendiri,” papar peneliti LSI itu.

Oleh karena itu, tambah Burhanuddin, kalangan internal PKS harus bersikap tegas terkait kasus Arifinto. “Kredibilitas partai di atas segalanya,” tandas Burhanuddin yang mengingatkan agar PKS tidak melindungi Arifinto, terlepas dari argumennya yang mengaku tidak sengaja membuka link berisi konten porno itu.

Memang, terlepas dari apa yang terjadi di gedung wakil rakyat, keputusan seorang pejabat publik yang mengundurkan diri dari jabatannya patut diapresiasi. Manakala ia tersandung dan terjerembab oleh sebuah kasus, maka demi moralitas dan tanggung jawab pada rakyat, maka ia haruslah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk apa pun. ] Endang/Bbs foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

Partai Keadilan, saya merasa terpanggil untuk tampil secara bertanggung jawab demi keberlangsungan, kesinambungan, dan nama baik, serta kebesaran partai saya,” tuturnya seraya berharap, keputusan yang diambilnya ini akan membawa kebaikan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi dirinya, partai, konstituen, dan semua anggota DPR. Mundurnya Arifinto ini pun mendapat tanggapan yang beragam dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Meski Todung mengapresiasi keputusan Arifinto untuk mundur sebagai anggota dewan sebagai bentuk akuntabilitas politik. Namun, menurut Todung, hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota DPR. Mereka harus bersungguhsungguh mengemban amanat rakyat, dan tidak justru bermain-main dengan bersantai ria di saat sidang paripurna.

Arifinto, kata Todung, sedikit ceroboh dalam posisi sebagai anggota DPR, dan akibat kecerobohannya itu harus dibayar mahal. “Kasus ini akan jadi pelajaran buat semua pejabat publik untuk menghormati jabatan publik yang diembannya,” ujar Todung.

Sedangkan dari kubu PKS sendiri menyambut baik dan positif keputusan Arifinto untuk mundur sebagai anggota DPR. Fraksi PKS DPR RI menilai bahwa langkah Arifinto tersebut telah membangun kultur baru di perpolitikan Indonesia, yakni siap mundur secara sukarela untuk menunjukkan tanggung jawab kepada publik. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal, usai pernyataan pengunduran diri Arifinto.

Mustafa menilai, Arifinto telah menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada institusi DPR sebagai lembaga tinggi negara dan juga kepada PKS yang ia ikut rintis sejak awal. “Secara pribadi dan juga sebagai Ketua Fraksi PKS (saya) berharap seluruh kader dan simpatisan dapat menerima pilihan Arifinto dan tidak berlarut-larut tenggelam dalam permasalahan ini,” tandas Mustafa.

Senada dengan koleganya, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta pun menilai Arifinto telah membangun tradisi moral baru di DPR melalui pengunduran dirinya secara suka rela itu. Anis yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, bahwa kasus-kasus serupa, bahkan lebih, pernah terjadi dan pelakunya adlaah anggota DPR sendiri, namun diselesaikan melalui mekanisme institusi partai politik dan mekanisme yang ada di DPR RI.

Arifinto, saat tertangkap kamera wartawan sedang membuka video porno.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

57

TOPIK PARLEMEN

Kontrak Baru Koalisi Gagah-Gagahan atau ..?

Kisruh koalisi pemerintahan SBY-Boediono yang belakangan memunculkan wacana perombakan kabinet menjadi bahan introspeksi bersama. Muncul wacana memperbarui kontrak koalisi. Seberapa burukkah kontrak koalisi 2009 lalu?

S

ejumlah partai politik telah menandatangani kontrak koalisi dengan Partai Demokrat dimana dalam kontrak tersebut, menurut Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa, tidak ada butir-butir yang berubah dari kontrak sebelumnya. Dalam sebuah dialog Saan menjelaskan, bahwa dalam kontrak hasil review partai koalisi hanya mempertegas kesepakatan yang sudah ada dan sudah ditandatangani sebelumnya, tidak ada yang berubah dalam butir-butir kesepakatan.

Substansi dari kontrak koalisi tersebut ada beberapa poin, yakni mempertegas kesepakatan dari kontrak yang sudah ada, di mana kesepakatan tersebut untuk menopang produktivitas kebijakan pemerintah dan untuk mengefektifkan sistem presidensial.

58

“Perlu digarisbawahi, bahwa kontrak ini hanya review dari kesepakatan yang sudah ada. Hanya mempertegas, serta tidak ada penyeragaman pendapat,” ujar Saan.

Hampir senada dengan Saan, Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Syarif Hasan juga mengatakan, bahwa isi kontrak baru tersebut bertujuan untuk lebih menguatkan komitmen masing-masing anggota. Selain itu juga, tuntutan kepada anggota koalisi agar ada kesamaan suara di internal partai, baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif. “Jadi, memperkuat saja, bahwa kita berkoalisi itu bukan saja di eksekutif tetapi juga di parlemen. Kemudian, ada betul-betul evaluasi penilaian itu akan berkelanjutan terus,” ujar Syarif yang juga Menteri Koperasi dan UMKM.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Syarif pun tak menampik jika di dalam kontrak baru itu memuat adanya sanksi bagi anggota partai politik yang melanggar isi kontrak atau berseberangan dengan sikap pemerintah. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sanksi tersebut.

Salah satu parpol pendukung koalisi, PPP, menegaskan akan menolak kontrak baru jika ada penyeragaman total anggota koalisi karena bisa me-nyinggung ideologi masing-masing partai koalisi. Menurut Wakil Sekjen PPP, M. Romahurmuzy, ruang perbedaan tetap harus dimungkinkan karena menyangkut identitas dan ideologi partai. “Kalau ada perbedaan, harus dikomunikasikan terlebih dahulu di forum Setgab,” tandasnya.

Pria yang akrab disapa Romy ini menambahkan, berdasarkan kontrak baru akan dilakukan reorganisasi Setgab.

Selain keberadaan Setgab dinyatakan secara tertulis tidak hanya kesepakatan lisan seperti sebelumnya, ada beberapa perubahan struktur. Bila sebelumnya Ketua Harian Setgab yang dijabat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie secara permanen, maka nantinya jabatan itu akan digilir. Romy menilai, restrukturisasi ini untuk membuat Setgab lebih dinamis, memberikan kesempatan bagi partai lainnya serta mengurangi kesenjangan komunikasi yang selama ini dijalankan Partai Demokrat dan Partai Golkar.

TOPIK PARLEMEN “Dengan seluruh ketua umum parpol anggota Setgab mendapatkan kesempatan yang sama duduk sebagai ketua harian, maka komitmen terhadap seluruh kesepakatan tentunya akan dijalankan secara lebih mengikat di parlemen, ketimbang masa sebelumnya,” tegasnya.

Mengenai pernyataan Romy tersebut, Syarief Hasan tak memberikan penjelasan secara tegas, termasuk adanya jabatan baru yakni Wakil Ketua Koalisi.

Menurutnya, yang berkaitan dengan format baru koalisi sepenuhnya dibuat oleh Presiden SBY. Demikian pula dengan adanya posisi wakil ketua. “Ya, dinamikalah,” katanya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga telah menerima draft kontrak baru koalisi, menyerahkan sepenuhnya soal tersebut kepada Majelis Syuro Partai. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, isi draft kontrak baru hampir sama dengan konten kontrak koalisi yang lama.

Perbedaannya hanya terdapat dalam perubahan struktur di Setgab, dimana Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tak lagi duduk sebagai Ketua Harian Setgab dan digeser ke posisi Wakil Ketua Setgab.

Namun, keputusan untuk memparaf draf kontrak baru akan dihasilkan setelah Majelis Syuro membahasnya. “Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi yang akan mengambil keputusan. Mereka harus well informed terhadap konsekuensi logis atas butir draft koalisi yang disodorkan,” ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang juga tak menampik jika PKS mengusulkan perubahan redaksional mengenai kesepakatan parpol koalisi di pemerintahan dan DPR.

Jabatan Ketua Setgab digilir?

Menurut Luthfi, PKS menginginkan kontrak baru mengatur secara rinci kesepakatan kebersamaan yang dimaksud Presiden SBY. “Pihak yang berkoalisi harus dengan suka rela menghormati hak prerogatif Presiden, dan juga (sebaliknya Presiden) menghormati kewajiban konstitusi anggota dewan. Untuk itu perlu diatur etika dan pola komunikasinya,” tambah Luthfi yang juga menegaskan bahwa PKS menekankan aturan koalisi di DPR yang harus tetap diatur.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan tidak ada perubahan berarti dalam kesepakatan koalisi yang baru. Menurutnya, kontrak baru hanya menegaskan posisi parpol koalisi sebagai pendukung pemerintah.

“Tujuan penguatan koalisi hanya mempertegas peran dan eksistensi partai di dalam koalisi untuk kepentingan pemerintahan, tapi bukan berarti mengebiri suara partai di DPR,” ucap mantan Ketua Pansus Century ini.

Kontrak baru dinilai tidak menjamin perjalanan koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono berjalan mulus. Dinamika politik, terutama di parlemen akan tetap terjadi. Sebab, harus disadari, perbedaan pandangan dalam politik merupakan sesuatu yang sulit untuk dielakkan. “Pada praktiknya, kepentingan politik sulit untuk diseragamkan,” kata Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute, M Alfan Alfian.

Menurutnya, kontrak politik tidak lantas menjadikan koalisi mampu berjalan efektif. Pasalnya, politik bukan sesuatu yang frigid karena tergantung atas kepentingan masing-masing. Terlebih, lanjut Alfian, pelaksanaan pemilu mendatang tiga tahun lagi. Setiap parpol

tentu mengedepankan kepentingannya sendiri demi mempertahankan eksistensi politiknya di masa mendatang.

“Yang ada justru kompetisi politik menjelang 2014,” tuturnya.

Ditambahkan Alfian, sinyalemen koalisi tidak akan berjalan efektif sebenarnya sudah terlihat. Alfian mencontohkan, sikap Partai Golkar dan PKS yang sepertinya tidak enjoy atau merasa adanya ketidakrelaan dengan kontrak baru koalisi. Sebut saja dengan pernyataan menolak apabila harus menyeragamkan sikap fraksi di parlemen. “Jadi, kalau pun partai-partai nanti sepakat dengan kontrak baru, maka sifatnya terpaksa karena pada praktiknya, sulit dilaksanakan.

Yang terlihat adalah persaingan politik,” kata Alfian.

Direktur Indo Barometer, M Qodari, juga menilai, pembuatan kontrak politik adalah sebuah exit strategy dari Partai Demokrat. Setelah gagal melobi PDI Perjuangan dan Gerindra masuk koalisi baru, maka dicetuskan ide pembuatan kontrak politik baru. Qodari sendiri mengaku belum melihat isi kontrak politik baru tersebut. Namun, dari informasi yang didapatnya, kontrak politik itu akan lebih mengikat, lebih memberi ikatan, dan sanksi tegas bagi partai yang berhimpun dalam Setgab Koalisi Pendukung SBY. Kontrak politik itu mempunyai konsekuensi, kata Qodari. Kalau kontrak baru itu diteken, maka hal itu “akan membuat DPR menjadi ‘stempel karet’ seperti masa Orde Baru,” katanya seperti dikutip dari Vivanews.com.

Lebih lanjut dikatakannya, kontrak politik baru yang lebih mengikat dan ketat, akan membuat pemerintahan tak hanya kuat di eksekutif, tetapi juga di legislatif. Padahal, fungsi legislatif menurutnya berbeda. Tugas DPR, kata Qodari, ada tiga, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan. Bila disetujui, kontrak baru itu dicemaskan akan ‘membunuh’ fungsi pengawasan DPR. Qodari pun tak menampik jika pencetus utama kemacetan politik di Setgab adalah masalah politik. Ia sependapat dengan Idrus, bahwa pemicu utama itu adalah masalah komunikasi politik. Dia mengkritisi peserta Setgab yang kebanyakan datang dari lapis dua dan tiga, bukan dari lapis pertama seperti ketua-ketua partai. Ini membuat komunikasi menjadi tersendat. Karena itu, dia melihat kontrak politik baru tidaklah mendesak. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

59

TOPIK NASIONAL

RA Kartini, Sosok Pelopor Emansipasi Wanita

B

anyak makna yang terkandung dalam perayaan Hari Kartini, khususnya bagi kaum perempuan di Indonesia. Sosok Kartini tidak bisa lepas dari yang namanya Emansipasi Wanita. Emansipasi itu sendiri diartikan sebagai bentuk persamaan hak di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Mengenang sosok Kartini seringkali diingatkan pada sikap ‘perlawanannya’ terhadap ketidakadilan yang diterima perempuan Indonesia di masa penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Atas sikapnya itu, Kartini pun dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Pemerintah Indonesia pun memberinya gelar Pahlawan Nasional. Lalu, siapa sebenarnya Raden Ajeng Kartini?

Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah,21 April 1879, berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas

Adipati Ario Sosroningrat, Bupati Jepara. Ia adalah putri dari isteri pertama, tetapi bukan isteri utama, bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara.

Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Adjeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi Bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

60

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada temanteman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Perhatiannya tidak hanya sematamata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata).

Semuanya berbahasa Belanda.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga isteri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan ia diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks

TOPIK NASIONAL foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

jadi Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh Empat Saudara. Kemudian tahun 1938, keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane seorang sastrawan Pujangga Baru. Armijn membagi buku menjadi lima bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya.

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini.

kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, R.M. Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Surat-surat Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti harfiahnya "Dari Kegelapan Menuju Cahaya". Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan men-

Pemikiran Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit.

Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta Tanah Air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle "Stella" Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam suratsuratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan

bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. "...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu..." Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah.

Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju.

Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

Pada pertengahan tahun 1903, saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. "...Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin..." Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi. ] Endang/Wikipedia terjemahan Indonesia

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

61

TOPIK NASIONAL Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos (Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi Partai Demokrat)

“Kesetaraan Gender Identik dengan Kearifan Lokal”

Kesetaraan. Persamaan hak. Itulah kata penting untuk merespon relasi laki-laki dan perempuan. Dengan kesetaraan, pembagian peran akan berjalan dengan mulus.

Sebaliknya, tanpa kesetaraan relasi akan menjadi timpang. Laki-laki menjadi dominan dan merasa lebih dari perempuan.

62

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

S

iapa tak kenal Raden Ajeng Kartini? Tokoh emansipasi perempuan ini seakan menjadi ‘ujung tombak’ bagi kaum perempuan, khususnya di Indonesia, dalam berjuang mempertahankan hak-haknya. Hak untuk berkarya, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk bersuara, hak untuk berpolitik, dan sebagainya. Kesetaraan merupakan ‘benang merah’ dari emansipasi.

Bagi seorang Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos, sosok Kartini adalah sosok perempuan Indonesia yang sangat dikaguminya. Perjuangan dan pemikiran-pemikirannya terhadap persamaan hak kaum perempuan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, menjadi ‘barometer’nya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini pun berharap, ke depan akan muncul lebih banyak lagi ‘kartinikartini’ muda masa kini yang lebih mumpuni di segala bidang. Ia pun berharap, dari tahun ke tahun menjadi tahunnya perempuan.

“Perempuan bisa masuk ke ranah mana pun, sektor mana pun, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi, Hari Kartini ini akan terus menyemangati ke depan ‘kartini-kartini’ Indonesia di masa yang akan datang,” tutur wanita cantik kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 9 November 1973 ini saat ditemui Majalah TOPIK di ruang kerjanya.

Terkait dengan peran perempuan di Indonesia, Ingrid melihat saat ini sudah banyak kemajuan yang signifikan yang diperoleh. Banyak perempuan Indonesia yang saat ini menduduki jabatan-jabatan atau posisi-posisi penting, baik di perusahaan maupun pemerintahan. Ia pun tak setuju jika dikatakan kaum perempuan di Indonesia masih ter-marginal dan masyarakat belum melek gender.

Menurutnya, hal itu tidak sepenuhnya benar.

“Ada daerah-daerah yang justru lebih mendorong perempuan untuk bisa bekerja. Dan, kesempatannya pun memang ada,” ujar isteri dari Menteri Koperasi dan UKM, Dr. H. Syariefudin Hasan SE, MM. MBA., ini.

Kesetaraan gender, menurutnya, sangat identik dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Artinya, mindset atau kultur daerah tidak bisa disamakan.

Semua pihak tidak bisa memukul-rata bahwa Indonesia belum melek gender.

“Karena, memang, di daerah-daerah tertentu, kalau dibilang diskriminasi, ternyata, tidak semua daerah di pelosok itu memperlakukan perempuan di jajaran paling bawah,” tandas Ingrid lebih lanjut.

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Meski mengalami kemajuan yang cukup signifikan, Ingrid tak menampik jika keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat jauh dari harapan.

Seperti diketahui, UU telah menetapkan kuota 30 persen bagi kaum perempuan di lembaga legislatif. Namun, hingga saat ini, keterwakilan perempuan masih di bawah kisaran 17 persen. Ingrid pun berharap, pada Pemilu yang akan datang, keterwakilan kaum perempuan, khususnya di lembaga legislatif akan semakin meningkat sehingga kepentingankepentingan kaum perempuan di Indonesia pun akan semakin disuarakan.

“Memang, kesetaraan gender, pemahaman mengenai gender, gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender ini sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal di daerah. Begitu banyak

foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

TOPIK NASIONAL

Saat bertemu Michelle Obama.

daerah yang memang sudah terbuka, tetapi banyak juga yang karena kultur yang tidak bisa mengakomodir kesempatan untuk kaum perempuan itu sendiri,” ungkap Ingrid yang menegaskan bahwa hal ini merupakan pekerjaan rumah untuk semua pihak ke depan.

Terkait dengan keberpihakan negara terhadap kaum perempuan di Indonesia, Ingrid pun tak membantahnya.

Sejumlah undang undang yang menjadi payung hukum bagi kaum perempuan di Indonesia pun telah dan akan dibuat.

Seperti UU mengenai Ketenagakerjaan, UU mengenai KDRT, UU mengenai Trafficking, dan RUU mengenai Kesetaraan Gender yang saat ini masuk dalam Prolegnas 2011.

Masuknya RUU mengenai Kesetaraan Gender dalam Prolegnas 2011 tak terlepas dari peran wanita yang sebelumnya berkiprah di dunia entertainmen ini. “RUU Kesetaraan Gender ini sudah saya suarakan dan perjuangkan sejak 2009 lalu. Pada waktu itu, saya menyampaikan kekecewaan karena RUU Kesetaraan Gender ini tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2009.

Saya terus suarakan tuntutan itu, hingga akhirnya tahun ini masuk dalam Prolegnas. Dan, Insya Allah, pertengahan atau akhir tahun ini akan masuk dalam pembahasan,” ungkap pemain sinetron ‘Safa dan Marwah’ ini.

Kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia inilah yang melatarbelakangi Ingrid terjun ke dunia politik praktis. Masih banyak, katanya, yang perlu diperjuangkan untuk kaum perempuan di Indonesia, mulai dari sisi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain.

“Awalnya, saya hanya memberikan dukungan moril ke partai sebagai isteri dari seorang anggota DPR RI yang senantiasa mendampingi suami ketika bertugas ke daerah. Tetapi, ketika saya

melakukan sosialisasi untuk memperbanyak suara di partai, saya lebih dalam lagi memasuki ranah kemasyarakatan, dan di situlah saya merasa terpacu untuk bisa maju ke ranah politik supaya apa yang bisa saya perjuangkan ini bisa langsung mengena ke sasaran,” kisah ibu dari Ziankha Amorette Fatimah Syarief ini.

Yang jelas, katanya, setinggi apa pun cita-cita maupun pekerjaan seorang perempuan, haruslah tetap berpegang pada kodratnya sebagai seorang perempuan, terlebih lagi jika ia seorang ibu dari anak-anaknya. Ada batasan-batasan bagi seorang perempuan yang memilih berkarir dan bekerja di luar rumah.

“Tuhan sendiri sudah menciptakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semisal dari sisi lahiriah dimana perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Kaum perempuan bisa bercita-cita menjadi apa pun dan bisa melakukan apa pun setinggi-tingginya, sepanjang demi kepentingan umat dan keluarga,” tegas Ingrid. ] Endang

Biodata Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos Nama : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos Tanggal Lahir : Cianjur, 9 November 1974 Agama : Islam Nama Suami : H. Dr. Syarief Hasan, SE. MM. MBA Nama Anak : Ziankha Amorette Fatimah Syarief Pekerjaan: - Anggota DPR RI Komisi VIII/Fraksi Partai Demokrat Prestasi: - Juara 2 Mojang-Jejaka Cianjur, - Juara Favorite Puteri Jeans se-wilayah Jawa Barat tahun 1989, - Juara I dan Juara Favorite Fresh Female Hero se-Indonesia tahun 2002, - Membintangi kurang lebih 200 produk iklan dan sempat dijuluki ‘Ratu Iklan’ oleh salah satu media hiburan, - Women of The Year 2009 dari IHRD (International Human Resources Development) Program, sesuai bidangnya.

Organisasi: - Pendiri dan Ketua Yayasan Sembilan November untuk Taman Kanak-Kanak Gratis ‘Bintang Biru’ Cilaku, Cianjur.

- Pendiri Rumah Aspirasi di Sukabumi dengan Program : Taman Baca Anak, Kursus Menjahit Gratis, dan Mengaji Iqra.

- Anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada Pilar Indonesia Kreatif.

- Dewan Kerajinan Nasional ( DEKRANAS ) sebagai Ketua Bidang Pengembangan Usaha.

- Pengurus Fraksi Partai Demokrat sebagai Wakil Sekretaris XII, bidang Urusan Badan Legislasi (BaLeg) & Hubungan antar Fraksi/Parpol.

- Bamus Sunda (Badan Musyawarah Masyarakat Sunda) sebagai anggota Bidang Sosial Kemasyarakatan. ]

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

63

TOPIK NASIONAL

Poppy Dharsono

(Anggota DPD RI/Jawa Tengah)

“Siapa pun Bisa Jadi Pemimpin”

S

iapa tak kenal dengan sosok Poppy Dharsono. Memulai karier di dunia fashion, baik sebagai model, perancang maupun pengusaha, perempuan kelahiran Garut, Jawa Barat, 18 Juli 1951, ini akhirnya memutuskan untuk terjun ke ranah politik yang dinilai tidak ‘ramah’ terhadap kaum perempuan.

Dalam rangka Hari Kartini, senator dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini memberikan berbagai pandangannya tentang peran perempuan di Indonesia dalam sebuah sesi wawancara dengan Endang Dwintari dari Majalah TOPIK. Berikut petikannya.

Apa pandangan Anda tentang emansipasi perempuan?

Menurut saya, yang dimaksud ‘emansi’ adalah ketika perempuan mempunyai hak yang sama atas kesempatan pendidikan, bisa berpikir bebas, berhak menentukan pilihan hidup (menikah atau pun tidak, memiliki anak atau pun tidak) dan mempunyai kemandirian di bidang ekonomi.

Sampai seberapa jauhkah emansipasi itu bisa dilakukan dan apakah ada batasanbatasannya?

Menurut saya, batasannya adalah kepatutan dan ketidakpatutan yang berakar-budaya kita sendiri.

Selain itu, toleransi.

Adanya

64

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

emansipasi, sebaik-nya, tetap diimbangi dengan sikap sopan santun (tidak semaunya sendiri). Kita mesti tetap menghargai laki-laki sebagai partner. Siapa pun bisa menjadi pemimpin, baik dalam rumah tangga, organisasi atau pun lembaga lainnya berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya, bukan karena dia seorang laki-laki atau perempuan.

Apa pula makna Hari Kartini kali ini bagi Anda sebagai anggota DPD/ MPR RI yang notabene mewakili rakyat?

Hari Kartini, menurut saya, adalah hari kemenangan rakyat Indonesia.

Karena pemikiran Kartini diakui oleh Internasional sebagai pemikiran modern di awal abad 20. Dan itu sangat membanggakan. Pemikiran Kartini mewakili semua kepentingan rakyat Indonesia.

Pemikiran Kartini meliputi upaya tentang penyelenggaraan pendidikan, ekonomi dan juga budaya. Meskipun pemikiran Kartini pada waktu itu masih belum bisa diterima di kalangannya sendiri (ningrat). Tapi sekarang kita lihat bahwa kalimat “habis gelap terbitlah terang” adalah sebuahsebuah kalimat yang memiliki kekuatan yang luar biasa.

Setiap Hari Kartini, apa saja yang biasanya Anda lakukan?

Biasanya akan banyak sekali permintaan wawancara maupun menjadi pembicara (seperti sekarang ini).

Bagaimana Anda melihat perwajahan perempuan Indonesia saat ini?

Sebenarnya, pemikiran perempuan Indonesia sudah mulai diekspresikan dalam Kongres I Kowani pada tahun 1928. Pada waktu itu sudah muncul berbagai pemikiran emansipasi perempuan Indonesia, baik tentang pendidikan, kesehatan, dan juga politik. Sementara negara barat yang sudah dulu mene-

TOPIK NASIONAL rapkan azas demokrasi tidak langsung tercermin dalam undang undang mereka. Sedangkan di Indonesia, UUD 1945 sudah mencerminkan demokrasi, meski dalam implementasinya masih banyak yang harus dibenahi.

Selain UU, situasi keluarga juga sangat mempengaruhi perkembangan perempuan Indonesia. Pada masa Kartini, kita tahu bahwa ayah Kartini sangat mendukung perjuangan Kartini untuk memberikan pendidikan kepada para perempuan, meskipun disisi lain masih tunduk pada kekuatan tradisi (menjodohkan Kartini dengan bupati yang telah beristeri).

tuk terjun dalam politik. Dan akhirnya, masuklah saya dalam politik. Karena saya berpikir akan lebih fair juga jika kita masuk ke dalam sistem untuk mengetahui situasi yang melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan yang seringkali membuat kita tidak puas dan terlibat langsung di dalamnya dengan semangat perbaikan. Selain itu, dengan usia yang sudah cukup dan ekonomi yang sudah mapan, saya merasa sudah saatnya bagi saya untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan sebagai bakti saya kepada negara. Meskipun selama ini bakti itu juga telah saya laksanakan dalam bentuk lain di dunia usaha.

Apa yang melatarbelakangi Anda memutuskan terjun ke politik praktis?

Usia 57 (jika PNS maka sudah harus pensiun). Saya merasa sudah merambah berbagai hal, baik itu menjadi model, usaha, organisasi sosial maupun asosiasi bisnis dsb. Sebagai kelompok pengusaha, saya seringkali merasakan situasi yang membuat kita tidak puas terkait kebijakan negara. Situasi yang membuat kita sering mengungkapkan kekesalan maupun kekecewaan kita dalam forum-forum kegiatan kita di dunia usaha. Sehingga suatu saat ada kawan baik saya yang sudah lebih dulu terjun dalam politik mendorong saya un-

Bagaimana pendapat Anda tentang kuota 30% bagi perempuan di lembaga legislatif?

Kita sangat beruntung atas apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini, sehingga sekarang ini peran perempuan Indonesia sudah luar biasa. Peran perempuan Indonesia bisa dilihat hampir di semua tingkatan. Contoh : ada Ibu Megawati yang dulu pernah jadi Presiden perempuan pertama di Indonesia.

Bagi saya, 30% kuota perempuan di legislatif adalah prosentase minimal yang semestinya dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh perempuan Adakah agenda khusus, baik

Biodata Poppy Dharsono Nama : Poppy Susanti Dharsono Lahir : Garut, Jawa Barat, 8 Juli 1951 Agama : Islam RIWAYAT PENDIDIKAN: - SD, Jakarta (1963) - SMP XXV, Jakarta (1966) - SMAN VII, Jakarta (1968) - Akademi Cinematography – Institut Kesenian Jakarta (1971-1973) - International School of French Language and Civilzation Sorbone (1973-1977) - Ecole Superieur Des Art Et Technique de la mode, Guerre Lavigne, Paris (1974-1977) - Kursus Photography di Festival International Photography, Arles, Prancis (1975) - Modeling School di Mag Institute, Paris (1975) - Belajar Manajemen dan Akuntansi di Lembaga Manajemen UI RIWAYAT PEKERJAAN: - 1977 – Sekarang, Presiden Direktur Poppy Dharsono Fashion Studio- PT Pesona Sinjang Kencana - 1979 – 2009, Presiden Komisaris PT. Rana Sankara - 1987 – 1992, Presiden Direktur sekaligus pendiri PT Prakarsa Desain Utama Properti - 1989 – Sekarang, Presiden Direktur PT. Poppy Dharsono Cosmetic - 1989 – 1994, Direktur dan salah satu pendiri PT. Spinindo Mitra Daya - 1991 – Sekarang, Komisaris PT. Panin Sekuritas TBK - 1997 – Sekarang, Presiden Direktur PT. Indotex Lasalle International Collage.

- 2002 – Sekarang, Bersama beberapa tokoh (Ibu Suparjdjo Rustam, Hayono Suyono, Sanyoto Satrowardoyo dll) ikut mendirikan PT Nusantara Prima Mandiri - 2002 – Sekarang Komisaris Lasalle Collage Internasional - 2003 – 2008, mendirikan sekolah Indonesia International Fashion Institute yang bernaung dibawah PT. Prima Moda Linea (sebagai Presiden Direktur).

- 2003 – Sekarang, Presiden Komisaris PT Hasta Bumi Mandiri - 2009 – Sekarang Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, bertugas di Komite IV DPD RI

dari Anda maupun DPD untuk perempuan?

Tentu ada agenda. Perempuan adalah sumber kekuatan, terutama untuk masyarakat miskin. Perempuan adalah management keluarga, kesehatan anak, maupun lingkungan. Perempuan punya peran yang luar biasa dalam peradaban manusia. Sebagai anggota DPD secara khusus saya banyak membantu perempuan di Jawa Tengah sebagai bentuk pemberdayaan perempuan terutama di bidang pemberdayaan ekonomi kecil.

Apakah dunia politik sudah ramah pada perempuan?

Menurut saya, dunia politik masih setengah ramah terhadap perempuan.

Banyak pos yang masih di-plot laki-laki.

Kalau sudah dalam ruang politik di antara para laki-laki saja saling bersaing, lebihlebih bagi perempuan, sehingga mentalitas perempuan harus kuat. Tapi, jika perempuan sudah bisa menunjukkan powernya, laki-laki pun akan mengakui.

Kekerasan terhadap kaum perempuan, utamanya Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri masih saja sering terjadi. Menurut Anda, apa yang harus dibenahi?

Pendidikan dan pelatihan bahasa asing. Tenaga kerja kita harus dibimbing dulu, tidak boleh asal ‘comot’. Dengan pendidikan dan pelatihan bahasa asing yang cukup, tentunya, akan membantu sekali dalam berkomunikasi antar para pekerja dengan para majikannya. Selain itu, keterampilan harus cukup atau memenuhi standar. Di samping itu juga, harus ada perlindungan atas hak hukum terhadap mereka.

Menurut Anda, kendala apa sajakah yang dihadapi perempuan untuk maju?

Pendidikan. Pendidikan di sini tidak selalu secara akademis. Pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya bimbingan agar perempuan itu menjadi tanggap dalam menghadapi persoalan, contoh KDRT, masalah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Harus ada semacam penggerak basis masyarakat untuk bisa memberikan informasi tentang kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan sebagainya, sehingga perempuan itu bisa menjadi kuat dan maju, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Pendidikan semacam itu tidak harus selalu lewat bangku sekolah. ]

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

65

TOPIK HUKUM

66

foto: Teddy/dok. MajalahTopik

R

eposisi jabatan itu juga untuk mewujudkan institusi kejaksaan yang handal dan profesional. Hal itu juga untuk menyikapi kritikan dan tuntutan masyarakat agar melakukan perbaikan dan memperbaiki citra lembaga yang sempat terpuruk.

“Urgensi dari perbaikan dan perubahan tersebut, tidak lain adalah untuk mengangkat harkat dan martabat institusi kejaksaan agar citra dan kredibilitasnya di mata masyarakat dapat semakin meningkat. Peran dan eksistensi kejaksaan pada saat ini, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang mendapat mandat untuk kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang, menjadi tumpuan dan harapan besar masyarakat akan semakin besar masyarakat untuk dapat menegakkan supremasi hukum (law enforcement ) dan nilai-nilai keadilan di Indonesia,” demikian Jaksa Agung Basrief Arief saat melantik 13 pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 April 2011.

Agenda reformasi birokrasi kejaksaan merupakan titik awal (starting point) yang menandai adanya perubahan dalam pelaksanaan birokrasi kejaksaan, terlebih dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 9 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-115/J.A/10/1999, sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk itu Basrief meminta agar restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang telah dilaksanakan disinkronkan dengan realita peran institusi yang ada saat ini.

Sehingga adanya persamaan persepsi untuk memperbaiki dan mengubah paradigma yang ada, baik dalam pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) maupun prilaku (behaviour) searah dengan reformasi yang telah ditetapkan.

“Sinergisitas dan kekuatan tekad dari seluruh insan Adhyaksa untuk bersama-sama mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, merupakan faktor yang dapat mengakselerasi tercapainya tujuan reformasi,” kata Basrief Arief.

Selanjutnya dikatakan, selaku aparatur Kejaksaan yang mengemban amanah tugas penegakkan hukum,

Basrief Arief:

Hindari Segala Bentuk Penyimpangan di Kejagung Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan reposisi pada beberapa jabatan penting. Ini dilakukan sebagai komitmen perbaikan dan perubahan pada birokrasi Kejaksaan Agung secara menyeluruh diberbagai aspek. mampu mengatasi segala persoalan hukum yang timbul, merupakan nilai tambah positif yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

“Atas dasar itulah maka saya ingin mengingatkan kepada segenap aparatur

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Kejaksaan agar kiranya terus menjaga komitmen dan integritas yang dimiliki dalam setiap pelaksanaan tugas yang diembannya, selaku abdi negara dan juga aparatur penegak hukum. Hindari dan jauhi segala bentuk penyimpangan serta prilaku tercela lainnya, karena hal

TOPIK HUKUM Djungker Sianturi SH, akan menempati posisi Direktur I pada Jamintel Kejagung. Jabatan Djungker sebelumnya adalah Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung. Posisi Direktur Perdata pada Jamdatun Kejagung selanjutnya akan ditempati oleh Faedhoni Yusuf. Jabatan lama Faedhoni adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak.

Posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak kemudian akan dijabat oleh Tyas Muharto. Tyas sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Yogyakarta. Muh Ali Muthohar SH, MH, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kepegawaian pada Jambin Kejagung, kini menempati posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Yogyakarta.

Posisi Kepala Biro Kepegawaian pada Jambin Kejagung akan dijabat oleh Elvis Johny SH.MH. Jabatan Elvis sebelumnya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Posisi Kepala Biro Perencanaan pada Jambin Kejagung akan ditempati oleh Feri Wibisono SH. Feri sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Jambin Kejagung dan ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Direktur Penuntutan.

Onggal Siahaan yang sebelumnya menjadi Staf Ahli pada Jaksa Agung RI, kini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan

foto: Teddy/dok. MajalahTopik

tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik institusi,� pesan Basrief.

Adapun pejabat Kejagung yang dilantik adalah Sugiyanto, SH. MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kini menempati posisi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung akan ditempati oleh Yuswa Kusumah Affandi Basri. Yuswa sendiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung. Selanjutnya, Muh Basri Akib, SH, akan bertugas sebagai Inspektur III pada Jamwas Kejagung. Jabatan Basri sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Sofifi. Posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Sofifi selanjutnya akan ditempati oleh Muhammad Kohar, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang.

Lalu Sution Usman Adji SH, akan menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Jabatan Sution sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan. A K Basuni Masyarif SH yang sebelumnya menjabat Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung, kini menempati posisi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Pelantikan 13 Pejabat Eselon II Kejaksaan oleh Jaksa Agung.

pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung meminta agar melakukan adaptasi di lingkungan kerjanya dengan mengutamakan kemampuan menguasai situasi, kemampuan mengenal realitas yang sebenarnya, sehingga mempunyai daya untuk menggerakkan unit kerja dan membuat suasana interaksi yang kian kondusif dalam pencapaian kinerja secara optimal.

Untuk sekertaris Badan Pendidikan dan pelatihan, agar segera melaksanakan tugas fungsinya dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif dan dinamis, yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan kinerja dalam upaya memperoleh output sumber daya manusia aparatur kejaksaan yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang handal, baik secara teknis yuridis maupun manajerial.

Jaksa Agung juga meminta Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, agar segera melaksanakan penguatan mekanisme kontrol untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan integritas, sehingga akan tercipta suatu sistem serta prosedur yang sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan pimpinan.

Kepada semua pejabat di lingkungan kejaksaan Agung yang baru dilantik Jaksa Agung meminta agar dalam melaksanakan tugas di lapangan harus tepat dalam penerapannya. “Pelaksanaan fungsi kontrol tersebut hendaknya harus tepat dalam penerapannya dan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencari-cari kesalahan, namun harus dipandang sebagai instrumen pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Penerapan instrumen-instrumen tersebut haruslah dilakukan secara adil, tegas dan jelas, dengan tujuan agar penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan tercela tidak terulang kembali. Jangan ragu-ragu untuk merekomendasikan hukuman yang tegas jika dalam pemeriksaan terbukti ada aparat Kejaksaan yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau wewenang,� Basrief menjabarkan. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

67

TOPIK HUKUM

Nurdin Halid dan Perkara Korupsi APBD Samarinda foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

Nurdin Halid disebut-sebut ikut menerima aliran dana korupsi APBD Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp 1,7 miliar. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) mendesak Kejaksaan segera mengusut sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi tersebut.

Nurdin Halid.

K

edigdayaan Nurdin Halid sepertinya harus berakhir. Sosok ketua PSSI yang tidak lagi diakui FIFA dan pemerintah selama ini cukup tangguh. Punya jaringan luas, dan dekat dengan orang –orang hebat negeri ini sehingga dirinya hampir selalu bisa keluar dari jeratan hukum. Nurdin pernah tersandung kasus distribusi minyak goreng yang mengatarnya merasakan pengapnya jeruji besi, namun itu tidak berlangsung lama.

Bahkan yang cukup fenomenal, walaupun dipenjara, dirinya masih mampu untuk memimpin dan mengendalikan induk organisasi sepak bola PSSI. Memang luas biasa Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia ini.

Tapi mampukah Nurdin lolos dari

68

kasus aliran dana korupsi APBD Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp 1,7 miliar? Nama Nurdin Halid disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebagai pihak yang menikmati uang hasil korupsi APBD Samarinda.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) meminta Kejaksaan segera mengusut sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi APBD Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp1,7 miliar, Selasa, 12 April 2011.

Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid disebut-sebut ikut menikmati aliran dana sebesar Rp100 juta dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Manajer Persatuan Sepakbola Indonesia Sa-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

marinda (Persisam) Aidil Fitri di Pengadilan Negeri Samarinda.

Koordinator GERAK Akhiruddin Mahjuddin menuturkan, berdasarkan putusan pengadilan, Aidil divonis satu tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan dana Persisam yang berasal dari APBD. Namun, tidak hanya Aidil yang menikmati aliran dana tersebut.

Sejumlah pihak yang berasal dari PSSI, Pemerintah Kota (Pemkot), dan DPRD Samarinda periode 2004-2009 juga diketahui ikut menikmati aliran itu.

Dari pihak PSSI, masih menurut Akhiruddin, disebut nama mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, Ketua Badan Liga Amatir Indonesia PSSI Iwan Budianto, manajer PSSI Andi Darussalam Tabusala, Deputi Sekjen PSSI Hamka Kadi, dan sejumlah wasit.

Sejauh ini baru Aidil yang divonis atas kasus ini. Sementara pihak lainnya masih bebas berkeliaran bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu, GERAK meminta kepada Kejaksaan agar memeriksa semua pihak yang disebut dalam putusan Aidil. Selain itu, GERAK juga meminta agar Kejaksaan segera menangkap Nurdin dkk yang diduga turut menikmati aliran dana tersebut.

Adapun nama-nama penerima dana tersebut sesuai keterangan Aidil dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu (Alm) Saili Rp15 juta, Anhar Rp90 juta, Untung Rp105 juta, Blasius Rp80 juta, Alfian Rp70 juta, Budiyansyah Rp20 juta, Ahmad Vanansyah Rp20 juta, Agussalim Rp10 juta, Arifin Idris Rp105 juta, Iwan Budianto Rp600 juta, Nurdin Halid Rp100 juta, Andi Darussalam Rp80 juta, Hamka Kadi Rp25 juta, dan wasit Rp5 juta - Rp10juta setiap pertandingan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Faried Hariyanto mengatakan pihaknya sedang melakukan penelaahan untuk mengetahui apakah benar ada keterlibatan Nurdin dkk dalam kasus korupsi APBD yang dilakukan Aidil. “Nanti lah, kalau sudah waktunya diusut. Itu kan belum tentu salah juga. Kami masih teliti. Itu kita telaah dulu, apa memang ada keterlibatan atau tidak,” ujarnya.

Faried melanjutkan, apabila dari hasil telaah menunjukkan ada keterlibatan, maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Nurdin dkk. “Makanya kami telaah dulu. Jangan sampai nanti ada kesan ditunggangi orang atau ada kepentingan. Kami akan menegakkan hukum secara objektif.” ] Gk

TOPIK HUKUM foto: Istimewa/dok. MajalahTopik

RUU Pengadaan Tanah Dipertanyakan Banyak lahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha selama ini ditelantarkan. Catatan KPA dan berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, kurang lebih 7,3 juta hektar tanah seperti itu ditelantarkan.

P

ersolan pertanahan selama selalu menjadi persolan yang sangat serius. Banyak terjadi kasus sengketa tanah yang terjadi baik antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha maupun di antara sesama masyarakat. Belum lagi bicara dalam skala yang lebih luas yaitu masalah perbatasan. Seringkali masalah rebutan tanah harus berujung bentrok ataupun harus ke pengadilan. Sehingga regulasi tentang pertanahan yang dibahas pemerintah dan DPR pada bulan Mei 2011 harus mampu mengakomodir semua kepentingan terkait.

Pembahasan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kembali mendapat ganjalan. Kali ini, Komite Pembaruan Agraria (KPA) mempertanyakan kriteria kepentingan umum yang mendasari pengajuan RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal KPA, Idham Arsyad, menuding RUU ini justru diadakan untuk kepentingan pengusaha dan investor.

Menurut Idham, kriteria kepentingan publik dalam RUU ini tidak jelas. Hanya ada obyek-obyek yang pembangunannya disebut untuk kepentingan publik.

Hal ini berpotensi disalahartikan oleh pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan nantinya. “Bagaimana bisa kita sebut pembangunan jalan tol demi kepentingan publik. Padahal, setiap orang yang menggunakan jalan tol harus bayar dan sebagian besar penggunanya ekonomi kelas menengah ke atas,” katanya.

Idham menjelaskan, pengadaan tanah untuk pembangunan itu harus memenuhi fungsi sosial sesuai UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Setidaknya ada dua kriteria yang memenuhi hal ini, yaitu proyeknya dijalankan murni oleh pemerintah dan obyek pembangunan tidak untuk dikomersilkan. “Sementara kalau kita lihat, obyek-obyek yang dikategorikan kepentingan publik dana RUU ini

tidak semua non-komersil. Bagaimana seandainya pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah, namun hanya bisa diakses kelas menengah ke atas karena itu sekolah khusus. Kepentingan masyarakat miskin dikemanakan,” tukasnya.

Apalagi, sergah Idham, ternyata banyak lahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha selama ini ditelantarkan. “Catatan KPA dan berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, kurang lebih 7,3 juta hektar tanah seperti itu ditelantarkan. Berarti selama ini kan

Obyek-obyek yang pembangunannya disebut untuk kepentingan publik berpotensi disalahartikan oleh pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan nantinya. masalahnya bukan masalah ketersediaan tanah,” tandasnya.

Wakil Ketua KADIN Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan, Haryadi Sukamdani, menyatakan kriteria kepentingan publik sudah jelas dalam RUU tersebut. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak bisa disebut kepentingan umum.

“Yang namanya kepentingan umum itu kan sudah jelas. Sepanjang suatu

Idham Arsyad.

pembangunan melibatkan kepentingan banyak orang, maka kepentingan publiknya sudah termasuk,” katanya.

Haryadi meminta DPR untuk yakin dan tegas dalam merumuskan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini.

Ia berharap ketok palu DPR bisa segera terjadi dan suara-suara sumbang yang mempertanyakan kepentingan umum dikesampingkan. “Kita harus berpikir, berapa banyak sebenarnya yang mempermasalahkan. Memang, saat ini dalam alam demokrasi tidak bisa seenaknya, tapi kalau semua orang didengar, kan susah,” katanya.

Menurut Haryadi, sepanjang proyek pembangunan yang menggunakan tanah rakyat sudah direncanakan dengan matang, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Apalagi ada proses ganti rugi. “Sejauh perencanaannya benar, sosialisasinya baik, dan ada kontrol publik yang jelas, saya kira tidak ada permasalahan,” tandasnya.

DPR sendiri masih mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai kalangan. Anggota Pansus RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Edison Betaubun, menjelaskan rencananya tim pembahas RUU ini baru mulai bekerja setelah masa reses DPR. Rencananya, masa sidang akan dilanjutkan awal Mei 2011 nanti. “Kita masih rapat dengar pendapat untuk menerima masukan dari berbagai kalangan. Saat ini sedang reses. Baru setelah reses nanti kita mulai rapat kerja untuk membahas RUU ini,” katanya. ] Gk

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

69

TOPIK HANKAM

RUU Intelijen Ibarat Pedang Bermata Dua Penangkapan dan penyadapan bisa mendatangkan masalah besar bagi hak asasi manusia.

K

ontroversi Rancangan Undang Undang (RUU) Intelejen masih terus terjadi.

Masyarakat masih melihat aturan dalam RUU yang sekarang dibahas di DPR berpotensi menabrak hak asasi manusia (HAM). Materi mengenai prosedur penyadapan dan mekanisme penagkapan tersangka menjadi sorotan utama pembahasan.

Wajar jika ada kekhawatiran seperti itu, mengingat pada jaman orde baru, intelijen dijadikan penguasa untuk

70

memberangus lawan-lawan politiknya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan RUU Intelijen digunakan untuk kepentingan bisnis atau ekonomi kelompok tertentu, bahkan juga untuk memata-matai individu-individu yang tidak disukai oleh penguasa.

Tapi di sisi lain harus dilihat juga adanya RUU Intelijen ini sebagai upaya memperkuat lembaga intelijen. Harus diakui bahwa sejak tumbangnya orde baru, kinerja aparat intelijen sering menjadi kedodoran bahkan kebobolan dalam

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

mendeteksi kasus-kasus seperti teror bom, serta upaya mengantisipasi adanya potensi yang mengganggu keamanan negara.

Namun begitu kecemasan masyarakat akan RUU Intelijen tetap besar.

Karena ditakutkan RUU ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah atau aparat intelijen sendiri. Tapi hal itu ditepis oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Sutanto. "Tentu DPR tidak sembarangan dalam membuat RUU. Kami pun sama dengan pemerintah, ini kan sudah reformasi, lainlah," kata Sutanto. Sutanto juga meminta masyarakat agar tidak terlalu risau, karena BIN juga tidak akan sembarangan dalam melakukan penyadapan.

Terkait dengan kewenangan penyadapan yang akan dituangkan dalam UU Intelijen, Sutanto menegaskan bahwa kewenangan itu memang harus melekat pada BIN. Hal ini penting, mengingat penyadapan dilakukan untuk mengantisipasi potensi yang mengganggu keamanan.

"Tentu akan diarahkan kepada mereka yang diperkirakan terlibat tindak-tindak kejahatan tadi. Masyarakat pun tidak perlu khawatir, karena tidak sembarangan. Menyadap juga kan ada sanksinya. Dan sanksinya berat untuk petugas yang melanggar," tuturnya.

Apakah penyadapan yang dilakukan BIN nantinya perlu izin hakim? "Saya kira tidak perlu. Ini bedanya antara polisi dengan intelijen. Kalau polisi kejadian dulu baru dia menyidik pelaku-pelakunya. Intelijen kan mewaspadai giat-giat yang akan terjadi, jadi belum bisa diketahui orang-orangnya," jelasnya.

Untuk kepentingan persidangan, Sutanto menuturkan, data intelijen akan diserahkan ke kepolisian dengan meminta izin dari hakim. "Jadi semuanya terukur. Dan bila diketahui ada penyimpangan, baru kemudian diserahkan ke proses hukum," ucapnya.

Sutanto juga menjamin, RUU Intelijen dibuat dalam rangka ketertiban. “Ini kan negara hukum. Saya rasa UU ini terukur. Sehingga tindakan intelijen dalam rangka keamanan nasional dan itu kan dalam UU sudah ada langkah-langkah,� ungkap Sutanto.

Bagi pengamat intelijen AS Hikam, sikap kritis terhadap materi RUU Intelijen memang sangat diperlukan. Namun tidak perlu menyampaikan tinjauan kritis tersebut secara berlebihan yang menimbulkan distorsi inti masalah sebenarnya

TOPIK HANKAM an khusus pada intelijen tentang penangkapan dan penyadapan," kata dia.

Usman khawatir kewenangan intelijen ini nantinya disalahgunakan penguasa. "Maka harus diperjelas," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kalangan DPR. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya. Dia menyatakan aparat intelijen tidak dapat sendirian melakukan penangkapan terhadap pihak yang dicurigai dapat membahayakan negara. "Penangkapan bukan domain intelijen, karena intelijen sesuai tugas pokok dan fungsinya hanya memberikan informasi dini dalam kaitan terhadap kegiatankegiatan yang dianggap bisa membahayakan negara," ujar Tantowi.

Untuk dapat melakukan peAnggota Komisi I DPR dari F-Golkar, Tantowi Yahya. nangkapan, aparat intelijen harus bekerjasama dengan instansi penegeri dengan polisi, dan seterusnya," negak hukum seperti Kepolisian, TNI, KPK, atau yang lainnya. "Sesuai kata Tantowi. "Jadi sebetulnya tidak ada amanat undang undang, kewenangan yang perlu dikhawatirkan," kata pencinta penangkapan itu tidak melekat pada lagu country ini. mereka (intelijen), tetapi pada instansi lain seperti polisi, TNI, KPK, dan lain se- Pemberantasan Korupsi Sementara bagi Ketua Komisi Pembagainya," lanjut Tantowi.

Dalam undang undang yang baru ini berantasan Korupsi, Busyro Muqodnanti, lanjut Tantowi, intelijen memang das, juga khawatir dengan Rancangan diberikan wewenang melakukan pe- Undang Undang Intelijen yang akan nangkapan bekerja sama dengan ins- dibahas DPR. Menurutnya, RUU itu bertansi lain tersebut. "Dia (intelijen) tidak potensi dapat mengganggu upaya pembisa melakukan penangkapan sendiri, berantasan korupsi. "Ketika UU Intelijen harus bekerjasama dengan siapapun itu. misalnya mudah menutup kekuatanJika ranahnya TNI, ya kerjasama dengan kekuatan tertentu yang diduga bermain TNI. Kalau terkait keamanan dalam korupsi, nah ini eksklusif, tidak transparan dan ini berbahaya," kata Busyro di LBH Jakarta, Senin 28 Maret 2011.

Menurutnya, UU Intelijen itu harus diletakkan dalam semangat dan komitmen transparansi. Dengan demikian, ketika ada kasus korupsi yang menyangkut pejabat negara, aparat penegak hukum tidak terhambat dengan adanya UU Intelijen.

Meski demikian, kata Busyro, di UU Intelijen dalam bidang-bidang tertentu tidak bisa berdampingan dengan UU Kebebasan Informasi. "Akses ke sana harus dibuka, tidak boleh ditutup dengan dalih kepentingan intelijen," ujarnya.

Sebaiknya menyusun UU perlu memperhatikan pendekatan sistemik dan integral. "Tidak mungkin satu UU itu, ketika diterapkan berbenturan dengan UU lain yang tidak mengaturnya," Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Sutanto. ujarnya. ] Gaus k

yang pada akhirnya akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. “Intelijen makin terpuruk karena akibat RUU Intelijen.

Khawatir boleh, tapi jangan dibuat berlebihan. Seperti dimunculkan bayangan macam zaman Orba, ada apa-apa diciduk. Jangan terperangkap masa lalu,� kata Hikam.

Hikam mengatakan bahwa di negara demokrasi sekalipun tetap butuh adanya lembaga intelijen. Peran mereka adalah melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi terjadinya aksi teror terhadap masyarakat.

Mantan Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid ikut menyoal pemberian kewenangan penyadapan dan penangkapan kepada intelijen.

Pemberian kewenangan ini dipastikan akan melemahkan penegakan hak asasi manusia. "Penangkapan dan penyadapan bisa mendatangkan masalah besar bagi hak asasi manusia," kata Usman.

Menurutnya, sesuai yang tertera dalam RUU Intelijen, penangkapan bisa dilakukan dalam waktu 7 X 24 jam. Bagi mereka yang ditangkap, tidak memiliki hak untuk meminta penasihat hukum atau pengacara mendampingi. "Penangkapan jadi sangat tidak jelas. Di mana ditangkap, ditangkap dalam kasus apa, diperiksa terkait apa," kata dia.

Menurut Usman, dalam draf RUU yang diusulkan DPR, tidak ada kewenangan penangkapan. Dalam draft itu, hanya tertulis pemeriksaan yang intensif.

Tapi, lanjut dia, belakangan pemerintah memerlukan kewenangan khusus pada intelijen. "Pemerintah minta kewenang-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

71

INFO NIAGA

BRI Cetak Laba Rp.11,475T

M

enutup tahun 2010 Bank BRI kembali mempublikasikan Kinerja Keuangan Tahun 2010 dengan Laba setelah taksiran pajak yang diperoleh sebesar Rp.11,472 triliun. Dengan pencapaian tersebut Bank BRI berhasil mempertahankan predikat sebagai bank dengan perolehan laba tertinggi di Indonesia sejak tahun 2005 dan untuk pertama kali menjadi satu-satunya bank yang menembus laba dua digit.

Laba bersih meningkat signifikan sebesar 56,98% dibandingkan perolehan laba pada di tahun 2009 yaitu sebesar

72

Rp.7,308 triliun.

Peningkatan laba tersebut didukung oleh total asset Bank BRI yang meningkat sebesar 26,58% yaitu dari Rp.314,746 triliun pada Tahun 2009 menjadi Rp.398,393 triliun pada Tahun 2010. Sejalan dengan peningkatan laba tersebut, peningkatan modal juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,54% dari Rp.27,257 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.36,673 triliun pada tahun 2010.

Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir, pencapaian pada 2010 tersebut me-rupakan perwujudan dari apa yang telah dicanangkan tiga tahun lalu, dalam upaya meningkatkan transaksional banking BRI. “Transaksi ATM sehari saat ini maksimal sudah mencapai 3 juta dari 3 tahun lalu cuma 600 ribu.

Jumlah ATM 3 tahun lalu 900 sekarang 6.600. Jadi, kita punya fasilitas e-channel juga hidup,� tandasnya.

Ia menambahkan, selain itu pertumbuhan fee based juga didukung oleh pertumbuhan nasabah, dan akan tetap fokus ke transaksi. “Kami murni ke transaksi, kami ada dari trade finance dan remittance tapi belum signifikan seperti e-channel kami,� pungkasnya. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

INFO NIAGA

“Toblerone Love Story�

Dengan Cokelat Toblerone

B

ertempat di Atrium Citos, Jakarta, PT Kraft Foods melalui produknya Toblerone, mengungkapkan sebuah hasil survey berkenaan dengan Valentine's Day dan menggelar rangkaian kegiatan bertajuk "Toblerone Love Story". "Dengan mengusung nilai filosofis bitter sweet dalam cokelat yang merepresentasikan pahit manisnya perjalanan cinta, Kraft Foods Indonesia menggelar rangkaian kegiatan "Toblerone Love Story" untuk mengajak masyarakat Indonesia memanfaatkan hari kasih sayang sebagai momen untuk berbagi kasih sekalgius menjadi pribadi yang lebih baik," tambah

Devy Yheanne, Head of Corporate Affairs PT. Kraft Foods Indonesia.

Hadir dalam acara "Toblerone Love Story" adalah pasangan suami istri, Choky Sitohang dan Melissa Aryani yang berbagai pengalaman Cinta mereka berdua"Iya kita merayakan karena istimewa sekali, karena tanggal 13 Februari saya menyatakan perasaan saya dahulu, tanggal 14 itu hari kita jadian, sangat spesial buat saya, karena dia jawab perasaan saya waktu itu pas besoknya tanggal 14," cerita Choky ini. Juga hadir pula Alexander Sriewijono sebagai salah satu psikolog ternama. ] Adang Sumarna

MoU BI - Kementerian KUKM Sinergi Garap UMKM

B

ank Indonesia (BI) dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Mene-ngah (KUKM) melakukan sinergi dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sinergi tersebut dinyatakan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang pengembangan koperasi dan UMKM oleh Gubernur BI Darmin Nasution dan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Gedung BI, Jakarta.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menjelaskan, kesepakatan ini bertujuan untuk mendayagunakan dan mensinergikan sumber daya yang ada di BI dan Kemenkop UKM. "Selain itu, sebanyak 50 persen dari UKM kita belum tersentuh jasa perbankan, dengan ini kita harapkan dapat terus meningkat," kata Darmin Nasution disela acara penandatangan MoU dengan Kemenkop UKM di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Menurut Darmin, BI dan Kemenkop akan meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan koperasi, UKM. Termasuk di dalamnya peningkatan pengetahuan serta keterampilan.

Di tempat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, kontribusi UKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto ke depan diharapkan akan lebih meningkat dengan adanya MoU tersebut. "Kontribusi koperasi dan UKM terhadap PDB nasional mencapai 56,5 persen. Atas dasar tersebut, MoU ini bisa mengembangkan kontribusi koperasi dan UKM lebih baik lagi," ujarnya.

Kemudian BI dan Kementerian KUKM akan saling memfasilitasi penyelenggaraan intermediasi perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan ko-perasi dan UMKM melalui pameran, workshop, bazar, dan expo.

Fasilitasi link-age program antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

73

TOPIK RAGAM

Bangkitkan Gairah Dengan Cokelat Suka cokelat? Hmmm, semua orang menyukainya.

Bagi yang tidak, maaf, apa yang terjadi dengan Anda? Suka, bahkan menggilai cokelat, terbukti memberikan banyak keuntungan. Cokelat itu bisa dikatakan sebuah anugerah.

S

iapa yang tidak mengenal jenis makanan satu ini. Dari anakanak hingga orang tua sangat menggemari jenis kudapan yang seringkali pula disebut ‘makanan para dewa’ ini. Warna dan wujudnya membuat siapa pun yang melihat akan bergairah untuk segera menyantapnya.

Selain itu, ternyata, banyak kegunaan yang diperoleh dengan menyantap jenis makanan satu ini.

Ada sesuatu yang misterius pada cokelat, sesuatu yang tak terkatakan.

Misteri yang menyenangkan. Banyak orang penasaran akan khasiat cokelat.

Tak terkecuali kalangan medis yang terus menggali informasi terkait produk istimewa ini. Terdapat bukti bahwa cokelat dapat memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari libido hingga jantung.

Hmmm…

Bagi mereka yang sedang dibuai asmara, cokelat bisa menjadi salah satu kado pilihan. Rasanya yang manis dan wujudnya yang beranekaragam, diidentikkan dengan manisnya cinta kasih yang mendalam. Namun, sebagian wanita menganggap ‘tabu’ mengkonsumsi jenis makanan satu ini. Alasannya, dengan menyantap cokelat, berarti mereka menambah kandungan lemak dan gula ke dalam tubuh. Berbeda dengan kelompok wanita yang menganggap ‘tabu’ cokelat, sebagian lagi justru beranggapan, cokelat dapat menjadi ‘obat’ pelipur

74

lara dan memiliki dampak positif bagi kesehatan jiwa pemakannya.

Cokelat dapat meningkatkan gairah seksual? Rasanya, sudah bukan rahasia umum lagi jika ada kepercayaan bahwa jenis makanan satu ini pun dapat pula membangkitkan atau meningkatkan gairah seksual. Kandungan unsur phenylethylamine dan theobromin yang ada dalam cokelat dan cara bekerjanya mirip dengan endorphins yang diduga mampu menaikkan gairah seksualitas seseorang.

“Kedua unsur zat ini memiliki kemampuan memperbaiki suasana hati yang sedang tidak nyaman serta mempengaruhi getaran asmara dan perasaan romantis bagi mereka yang menyantapnya. Sehingga tidak salah jika cokelat memiliki reputasi sebagai makanan pembangkit gairah atau aphrodisiac,” aku dr.

Ryan Thamrin dari klinik Salsabila.

Berdasarkan sebuah penelitian yang telah dilakukan di Italia, tambah Ryan, telah ditemukan hubungan antara memakan cokelat dan pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan yang mencintai cokelat terbukti memiliki hubungan percintaan yang lebih baik ketimbang mereka yang tidak.

Meski cokelat diyakini memiliki kandungan unsur-unsur yang dapat membangkitkan gairah seksual, namun Ryan tak menampik unsur terpenting lainnya, yaitu keteraturan seseorang

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

dalam mengkonsumsi cokelat. “Jadi, bukan sekali makan lalu membuat orang langsung terbangkit gairah seksualnya.

Kalau pun ada, itu mungkin hanya pengaruh dari sugesti saja. Walaupun sebanyak apapun cokelat yang dikonsumsi, kalau memang sedang tidak mood dengan pasangan, maka tidak akan bisa bergairah. Yang jelas, selama kita teratur mengkonsumsi cokelat, maka sudah cukup untuk membuat gairah seks itu keluar,” ujar Ryan.

Manfaat Lain Cokelat Cokelat, kelihatannya, berada di garis tengah antara sebuah makanan dan manfaat obat. Ada pepatah kuno yang mengatakan, cokelat terkait erat dengan jerawat. Namun, manfaat yang lebih kuat pada cokelat membuat orang tidak begitu saja menghiraukan masalah jerawat ini.

Ryan pun tak membantah efek atau dampak negatif cokelat bagi kesehatan tubuh, seperti menimbulkan jerawat, membuat tubuh menjadi gemuk, merusak gigi, dan sebagainya. Namun, itu semua dikembalikan lagi kepada kondisi kesehatan masing-masing penyantap cokelat tersebut. “Bagaimana pun cokelat hanya membantu. Dan, bagaimana pun juga, seks itu yang mengatur adalah otak dan pikiran kita. Kalau kita bisa memanipulasi otak atau pikiran kita sendiri untuk melakukan aktifitas

TOPIK RAGAM seks dalam kondisi apa pun, senang atau tidak senang, maka kita tidak memerlukan cokelat. Tapi, kalau memang kita merupakan orang yang sangat ketagihan dengan cokelat, tidak menjadi masalah. Justru akan lebih baik,” tandas Ryan lebih lanjut.

Bagi sebagian wanita lainnya yang kerap mengalami stres, depresi, sulit tidur atau gangguan menstruasi, meyakini cokelat dapat pula membantu mengkoreksi cara kerja kimiawi dalam tubuh yang tidak seimbang. Manfaat lain dari cokelat adalah kandungan asam stearic yang berbentuk flavonoids dalam antioksidannya dan konon dapat membantu menurunkan kardiovaskular, meningkatkan DHL atau kolesterol baik, serta menurunkan LDL atau kolesterol jahat.

Bentuknya yang bermacam-macam, bahkan kecil, dan mudah disimpan menjadikan makanan ‘para dewa’ ini men-

jadi salah satu ‘bekal wajib’ bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dan para pendaki gunung. Diyakini, cokelat dapat menambah energi dan stamina tubuh. Tak dapat dipungkiri, jika jenis makanan satu ini dapat membuat penyantapnya menjadi ketagihan dan ingin memakannya terus-menerus.

Begitu pun dalam sebuah studi klinis yang pernah dilakukan, ditemukan bahwa sebuah substansi yang banyak terdapat pada dark chocolate, dikenal sebagai flavonoids, terbukti dapat memperbaiki kesehatan jantung, baik ditilik dari pengukuran ultrasound maupun level darah. Sedang peneliti lain menegaskan, tingginya unsur kimia pada cokelat yang dikenal sebagai phenolics (juga ditemukan pada anggur merah), berfungsi sebagai antioksidan yang mungkin membantu mencegah penyakit jantung koroner. ] Endang

Makanan Lain Peningkat Libido

S

atu hal yang, baik pria dan wanita, disukai selain hubungan intim adalah makan. Ternyata, ada hubungan antara apa yang kita makan dengan peningkatan hasrat seksual seseorang. Selain cokelat, ternyata, ada sekitar sebelas jenis makanan yang diyakini dapat meningkatkan dorongan seksual atau libido.

• Seledri : merupakan jenis tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pelengkap dalam sayur sup.

Ternyata, selain aroma wangi yang mengundang selera, seledri merupakan sumber makanan yang memiliki kandungan terhadap stimulus seksual karena mengandung androsterone, sebuah hormon yang dikeluarkan melalui keringat yang dapat menggairahkan wanita.

• Kuning telur mentah : kuning telur mentah telah lama dianggap memiliki khasiat meningkatkan libido. Kuning telur mengandung zat seng yang tinggi yang dapat meningkatkan sperma dan produksi testosteron.

Kuning telur juga mengandung dopamine, sebuah hormon yang dapat meningkatkan kesenangan seksual.

• Pisang : pisang bukan saja bentuknya yang selalu diidentikkan dengan ‘senjata’ kaum pria, pisang juga ternyata memang diyakini dapat meningkatkan libido pria karena enzim bromelain yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pisang juga menjadi sumber potassium dan vitamin B seperti riboflavin yang meningkatkan tingkat energi tubuh.

• Alpukat : merupakan jenis buah yang kaya folic-acid yang membantu metabolisme protein sehingga menghasilkan banyak energi. Alpukat juga mengandung vitamin B6, nutrisi yang dapat meningkatkan produksi hormon pria dan potassium yang membantu mengatur thyroid wanita. Kedua

•

•

•

•

• •

elemen ini dapat meningkatkan libido pria maupun wanita.

Almond dan jenis kacang lainnya : kacang almond merupakan sumber utama asam lemak yang penting dalam produksi hormon pria yang sehat. Selain itu, aroma almond diyakini dapat meningkatkan rangsangan pada wanita.

Mangga, strawberi dan buah persik : ketiga jenis buah ini baik dari segi bentuk, tekstur dan mengandung banyak air sehingga lebih cocok digunakan untuk bersenang-senang di tengah-tengah foreplay. Dengan menumpahkan bentuk jusnya dalam tubuh kemudian menjilatinya menjadi sebuah permainan yang mengasyik-kan.

Telur : walaupun telur bukan merupakan yang sensual, tetapi telur kaya vitamin B6 dan B5 yang dapat membantu menyeimbangkan hormon dan menyerang stres, dua hal yang penting bagi libido yang sehat. Telur juga merupakan simbol kesuburan bahkan beberapa pria membiasakan makan telur mentah sebelum melakukan hubungan intim untuk meningkatkan libido dan tenaga.

Hati : merupakan sumber glutamin, senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan. Hati juga cocok dimakan bagi mereka yang kerap memiliki masalah dengan penurunan libido.

Buah ara : makanan yang mengandung kaya asam amino yang diyakini dapat meningkatkan libido dan juga stamina seksual.

Bawang putih : dikenal memiliki bau atau aroma yang tajam. Namun, jenis herbal ini juga memiliki banyak manfaat karena mengandung allicin, senyawa yang dapat meningkatkan aliran darah ke organ seksual dan efektif untuk meningkatkan libido. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

75

TOPIK KULINER

Mencicipi Kuliner Khas Jepara Memperingati Hari Kartini, jika ada waktu tak ada salahnya mengunjungi langsung kota di mana beliau dilahirkan. Jepara yang dijuluki ‘Kota Ukir’ ini memang tak memilliki kuliner khas yang beragam. Namun, kota ini masih menyimpan beberapa hidangan lezat yang mungkin bisa dicicipi.

M

eski tak memiliki kuliner khas yang beragam, kota berhawa sejuk yang terletak di pesisir pantai Pulau Jawa ini, masyarakat kota Jepara akrab dengan beberapa jenis kuliner khas. Diantaranya Adon-adon Coro, Es Gempol, Es Pleret, Dawet Jepara, Rondo Royal, Klenyem, Kenyol, Nogosari, Moto Belong, Poci, Kuluban, Pecel Ikan Laut Panggang, Horok-horok, Bontosan, Sate Udang, Terasi Jepara, Durian Petruk, Gereh Iwak Teri, Latuh/Lato, Blenyik, dan Sutet (Susu Telor Tegangan Tinggi).

Adon-adon Coro adalah minuman jahe dengan campuran santan yang dilengkapi irisan kelapa bakar, yang disajikan hangat. Es Gempol, minuman santan dan gempol (bola dari tepung beras) yang biasa disajikan manis, asin, hangat atau pun dingin. Es Pleret, minuman santan dan pleret (tepung beras yang dimakan sedikit kenyal) hampir mirip

76

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

dengan gempol. Dawet Jepara (Es Cendhol/ Cendol) yakni minuman yang terbuat dari bahanbahan tepung sagu, gula merah asli, dan santan kelapa.

Rondo Royal, tape goreng yang dibungkus tepung dan lebih mantap disantap saat masih hangat.

Klenyem, ketela parut goreng berisi gula merah.

Kenyol, ketela parut yang dibungkus daun pisang dan di tengahnya diisi gula merah dimana cara memasaknya dengan dikukus. Nogosari adalah penganan terbuat dari tepung yang dibungkus daun pisang dan di tengahnya diisi buah pisang masak. Cara memasaknya pun tak

TOPIK KULINER berbeda jauh dengan Kenyol, yakni dikukus. Moto Belong merupakan makanan dari ketela yang diparut dan dibungkus daun pisang. Di bagian tengahnya diisi buah pisang masak dan cara memasaknya pun sama dengan dua penganan sebelumnya, yakni dikukus. Disajikan dengan cara dipotong-potong agak miring menyerupai bola mata dan disantap dengan kelapa yang sudah diparut dan dicampur sedikit gula.

Poci, tepung dari ketan yang dibungkus daun pisang dan dibentuk kerucut diisi campuran kelapa parut dan gula merah. Kuluban adalah urap-urapan yang berisi beberapa jenis sayuran mentah, seperti nangka muda, kacang panjang dan daun mudanya, tauge mentah, dan buah petai. Sayur-sayuran tersebut dicampur dengan kelapa yang telah dibumbui. Pecel Ikan Laut Panggang, ikan laut yang dibakar dengan bumbu sambal santan kelapa. Horok-horok adalah makanan yang sangat langka dan hanya ditemukan di Jepara ini dibuat dengan bahan baku sagu. Cara pembuatannya pun bisa dikatakan cukup aneh, yakni menggunakan sisir rambut.

Bentuknya seperti busa steroform yang kenyal dengan rasa sedikit asin. Biasanya dimakan sebagai campuran bakso, gado-gado, atau pun lainnya.

Lato, sejenis rumput laut yang enak disantap dalam keadaan segar, dan konon dipercaya bisa menyembuhkan radang tenggorokan dan amandel.

Ada lagi jenis kuliner khas Kota Jepara, yakni Sup Udang dan Pindang Serani. Sup Udang, sesuai namanya, jenis masakan berisi kuah sup dengan kaldu udang dimana di dalamnya terdapat isian berupa potongan kol dan udang rebus. Disajikan hangat dengan taburan bawang goreng dan irisan seledri ditemani sepiring nasi putih. Jika suka pedas, maka akan ditambah ulekan cabai rawit segar. Masakan ini bercita rasa manis dan gurih.

Biasanya Sup Udang menjadi menu andalan sarapan pagi masyarakat Kota Jepara.

Pindang Serani, jenis masakan khas Jepara yang memiliki kenikmatan perpaduan rasa pedas, asem, manis dan cocok sekali dihidangkan kala siang hari. Bagi masyarakat Jepara, Pindang Serani adalah salah satu masakan favorit. Tak heran, jika masakan satu ini dijadikan pelengkap makan keseharian masyarakat Jepara.

Penasaran? ] Endang

Bontosan, adonan kerupuk ikan tenggiri dalam bentuk gelondongan dan sudah dikukus. Gereh Iwak Teri adalah ikan teri yang dijadikan semacam ikan asin, kebanyakan dari Pulau Karimun Jawa.

Latuh/

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

77

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Penis yang Tidak Disunat

Saya lelaki umur 29 tahun. Sorry dokter, kayanya masalah mengenai sunat sudah sering ditanyakan di sini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mengenai keadaan pada alat kelamin saya yang tidak disunat (karena tidak diharuskan pada keluarga saya), di mana kulit/ foreskin-nya begitu ketat pada ujungnya sehingga menyulitkan saya untuk menariknya untuk membersihkannya. Apabila alat kelamin dalam keadaan normal, saya dapat menariknya ke belakang. Tapi karena ketat, maka kepala/glans akan segera membesar dengan cepat seperti tercekik begitu. Kalau sudah begitu, maka saya segera buru-buru mengulur kembali seperti sedia kala, kalau tidak akan segera menyakitkan saya. Apabila dalam keadaan ereksi, maka foreskin tersebut tidak dapat ditarik karena terlalu ketat.

Apakah keadaan saya tersebut normal dokter, karena berdasar info yang saya tahu biarpun tidak disunat, tapi dalam keadaan foreskin harus dapat ditarik ke belakang? Apakah saya harus disunat? Tolong dok, supaya dijawab masalah saya selama ini. Bagaimana konsultasi langsung dengan dokter?

Eddie M Jawab: Mendengar cerita tentang keadaanmu itu maka dapat saya simpulkan kamu

78

ada indikasi untuk segera disunat. Karena dengan adanya kesulitan untuk membuka kulit kepala (foreskin) itu atau dapat membuka dengan tidak sempurna maka akibat yang dapat ditimbulkannya adalah kebersihan dari glans penis yang tidak terjaga dan akibat jangka panjang yang dapat terjadi kebersihan yang sukar dilakukan dan akibat buruk lainnya yang ditakutkan seperti timbulnya kanker kelamin pada daerah tersebut. Itulah sebabnya sebagian besar laki-laki di barat walaupun bukan muslim selalu melakukan sunatan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebersihan diri. Demikian pula halnya untuk menjaga isteri kita, karena kotoran yang sering mengumpul di kepala penis yang tertutup dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada wanita.

Apakah Bleending Karena Nidasi?

Apakah yang dimaksud dengan “bleending karena nidasi� berapa lama (hari) setelah campur terakhir? Bagaimana membedakannya dengan haid biasa? Wajarkah bila haid hanya berlangsung satu hari? Mohon dokter menjawab secepatnya.

Sari-Bandung Jawab: Bleending atau pendarahan yang terjadi karena nidasi yaitu saat sel telur yang telah dibuahi oleh sperma menembus lapisan dari endometrium atau dinding rahim memang benar ada.

Tetapi umumnya hal ini tidak akan tampak dari luar apalagi oleh orang awam karena yang keluar hanya sedikit sekali dan tidak sampai menetes keluar seperti menstruasi. Tapi memang ada kasus yang bisa terlihat sampai keluar tentunya kasus seperti ini sangat jarang sekali ter-

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

jadi. Hal seperti di atas biasanya terjadi tidak sampai lebih dari 2 X 24 jam setelah sel telur dibuahi. Seperti saya bilang tadi bahwa akan sukar untuk membedakannya bagi orang awam. Mengenai haid bisa saja terjadi hanya satu hari, banyak sebab yang menimbulkan hal seperti ini misalnya karena anemia (kurang darah), adanya gangguan hormon dalam tubuh, kurang sehat tubuh dan lain sebagainya.

Setelah Punya Bayi Susah Klimaks

Saya seotang ibu rumah tangga 27tahun, mempunyai bayi usia lima bulan. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Mengapa setelah punya bayi, setiap kali melakukan persetubuhan dengan suami tidak pernah mencapai klimaks, sedangkan saya merasa tidak terganggu oleh bayi.

2. Saya masih belum terbiasa melakukan seks dengan suami dengan memasukkan alat kelamin suami ke dalam mulut, apakah itu berbahaya? Masalahnya saya selalu ingin muntah kalau melakukan rangsangan dengan cara tersebut.

3. Mengapa payudara saya tidak sensitif seperti wanita lain. Menurut suami saya, wanita biasanya mudah terangsang di daerah payudara dan kelamin. Suami saya cukup bingung dengan payudara saya tidak sensitif dan ukuran payudarah saya 36D (sejak dulu) Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dokter untuk menjawab per-tanyaan saya ini.

Ibu 27th

TOPIK KONSULTASI Jawab: Memang bila dalam keadaan baru mempunyai bayi walaupun merasa tak terganggu tetap saja selalu ada rasa waswas yang akhirnya akan sedikit mengganggu disaat berhubungan intim. Tapi tidak perlu khawatir, nanti akhirnya akan terbiasa sendiri dan pasti akan kembali seperti sedia kala. Mengenai faktor hormonal memang kadang-kadang dapat juga menyebabkan hal seperti ini akan kembali normal.

Bila Anda memang tidak bisa memasukkan kelamin suami ke dalam mulut, ya tentu saja tidak usah dilakukan karena bila anda muntah tentunya malah akan mengganggu suasana mesra. Tapi kalau Anda tetap mau melakukan hanya sekadarnya, dapat saja dilakukan hanya dengan mengecup atau memakai lidah, tanpa perlu memasukkan kelamin tersebut ke dalam mulut Anda. Dan sebaiknya diberitahukan kepada suami kenapa Anda tidak bisa, ini akan lebih baik dan tentunya suami Anda pun dapat mengerti.

Mengenai daerah sensitif pada wanita tidaklah selalu sama, memang banyak yang terdapat pada buah dada tapi hal ini tidak selalu. Ada juga di daerah-daerah lain seperti misalnya di belakang telinga, di dekat lubang telinga, di ketiak, daerah leher, daerah paha bagian dalam dan lain-lain nya. Jadi Anda dan suami bisa mencarinya sendiri. Selamat mencari.

Petting Mengakibatkan Kehamilan?

Bapak dokter yang terhormat, saya sering membaca mengenai masalahmasalah kesehatan yang bapak asuh, khususnya masalah seks dan perkawinan. Saya seorang gadis berumur 26 tahun. Dalam mas berpacaran, saya sering melakukan petting dengan pacar saya, tapi daam keadaan telanjang. Bila kami petting, kami tidak pernah memasikkan penisnya ke dalam vagina saya. Kami melakukannya sebatas petting, dimana penisnya diluar. Saat ini, saya telah memutuskan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena saya benar-benar ingin berubah karena saya merasa berdosa kepada Tuhan yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah hal itu bisa mengakibatkan kehamilan?

2. Apakah hal itu dapat berpengaruh pada bentuk struktur tubuh

khususnya saya wanita (kegemukan)?

Saya menunggu jawaban dari pak dokter. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Thre Jawab: Mungkin bila Anda telah banyak membaca yang saya tulis tentunya tahu bahwa risiko hamil tetap ada dalam melakukan petting. Walaupun saat itu penis tidak masuk ke dalam vagina, tetapi bila pada saat ejakulasi ada sperma yang tercecer ke dalam vagina sehingga dapat masuk ke dalam tentu saja akan berakibat suatu keahamilan. Walaupun saat itu Anda masih seorang “perawan� alias selaput darahnya masih utuh. Hal ini pernah saya temukan walaupun kasusnya memang tidak banyak. Tetapi akan lebih baik bila menghindarinya sehingga kemungkinan yang walaupun kecil dapat dihindari.

Mengenai pertanyaanmu yang kedua tampaknya tidak ada hubunganya dengan jumlah kalori yang dimakan bila berlebihan dibanding yang dikeluarkan tentunya akan ditimbun di tubuh sebagai lemak dan akan menyebabkan tubuh bertambah gemuk.

Pendarahan Karena Tingginya Frekuensi Hubungan

Saya wanita 23 tahun yang baru tiga bulan menikah. Seminggu yang lalu saat saya dan suami sedang cuti (kami samasama bekerja), kami selalu bersama dan melakukan hubungan seksual yang frekuensinya terlalu berlebihan hingga (maaf) 3-5 kali dalam sehari. Sejak pertama menikah kami tidak pernah seperti ini sebelumnya.

Pada hari pertama kembali bekerja, saya mengalami sakit perut seperti akan haid padahal belum waktunya. Sore harinya rasa sakit itu makin menjadi pada kandung kemih dan sebentar-sebentar buang air seni yang disertai dengan darah yang cukup banyak. Tapi pada malamnya rasa sakit itu berkurang dan pendarahannya berhenti juga keesokan harinya buang air seni kembali normal meskipun masih sedikit terasa nyeri.

Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah frekuensi hubungan seksual berlebihan tersebut yang menjadi penyebabnya?

2. Dari manakah asal pendarahan tersebut dan apakah berbahaya?

Sebagai tambahan saya memang belum memeriksakan diri ke dokter, karena menurut suami saya itu biasa terjadi pada wanita yang baru menikah. Mohon saran dari Dokter dan atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Rima-Jakarta Jawab: Memang hal ini sering terjadi pada wanita yang baru menikah tapi bukan berarti hal yang biasa, walaupun dalam sehari melakukan hubungan berkalikali kalau dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlampau menggebu-gebu tentunya tidak akan apa-apa. Cobalah tunggu beberepa saat bila masih ada gangguan sebaiknya segera memeriksakan diri.

Yang jelas ada darah tentunya ada luka dan kalau ada luka yang ditakutkan adalah terjadinya infeksi. Luka yang terjadi dapat sembuh sendiri dapat pula menjadi infeksi. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

79

TOPIK WISATA

Green Canyon Pangandaran

Sepotong Surga di Bumi

Green Canyon adalah tempat yang tidak akan dilewatkan saat mengunjungi daerah wisata Pangandaran. Tidaklah berlebihan, kiranya, karena tempat wisata ini menawarkan keunikan yang sulit didapat dari tempat wisata lainnya. Pemandangan indah dan keasrian ditawarkan di Green Canyon.

G

rand (orang kita menyebutnya: ‘Green’) Canyon, nama yang rasanya asing bagi orang Indonesia. Pertama kali mengira bahwa itu adalah daerah pegunungan di daratan Amerika sana. Tapi, jika kita sudah pernah ke Grand Canyon yang ada di Cijulang, Pangandaran, pasti akan ketahuan bedanya dengan yang di Amrik sana.

Memang, tak bisa dipungkiri, bila menyebut Grand Canyon, yang terbayang adalah suatu tempat eksotik berbentuk jurang terjal atau dinding tinggi di wilayah utara Arizona,

80

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

Amerika Serikat. Lengkap dengan aliran Sungai Colorado sepanjang kurang lebih 446 kilometer dan lebar sekitar 6–29 kilometer yang mengalir di tengahnya. Namun, jangan salah, di Indonesia, tepatnya di kawasan Pangandaran, ada juga lokasi wisata yang sebutannya mirip, namanya Green Canyon.

Green Canyon terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, atau sekitar 31 kilometer dari Pangandaran. Obyek wisata ini cukup terkenal di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Green Canyon dahulu

TOPIK WISATA lebih dikenal dengan nama asli, yakni Cukang Taneuh (Jembatan Tanah), karena tepat di hulu aliran Sungai Cijulang, terdapat jembatan tanah selebar tiga meter, dengan panjang 40 meter.

Jembatan tanah yang terdapat di Sungai Cijulang ini menghubungkan Desa Kertayasa dan Desa Batukaras dan membentuk sebuah terowongan, yang disebut Green Canyon. Konon, nama itu pertama kali dilontarkan oleh turis asal Amerika bernama Bill Joness (Bill John), pada 1989. Tapi, informasi lain, nama Green Canyon diberikan oleh dua orang turis asal Perancis pada 1990.

Tak ada yang tahu persis, siapa yang pertama kali mengklaim. Namun, yang jelas, warna air sungai yang kehijauan menjadi salah satu alasan tempat ini disebut Green Canyon.

Untuk menuju ke lokasi wisata Green Canyon, bisa diambil rute perjalanan Jakarta-Pangandaran selama delapan sampai sepuluh jam dan dari Pangandaran ke Green Canyon hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Untuk memasuki lokasi ini, wisatawan berangkat dari dermaga Ciseureuh dengan menggunakan perahu tempel atau kayuh yang banyak tersedia di sana.

Jarak antara dermaga dengan lokasi wisata Green Canyon sekitar tiga kilometer, yang bisa ditempuh dalam waktu 30-45 menit. Untuk sewa perahu, wisatawan hanya ditarik ongkos sebesar Rp 75.000 dengan kapasitas penumpang maksimal lima orang.

Sepanjang perjalanan, kita akan menyusuri sungai dengan air berwarna hijau tosca. Pemandangan alam yang masih asri dengan dominasi warna hijau pada tebing dan hutan di kiri-kanan sungai memberi nuansa menakjubkan. Keheningan yang diselingi kicauan burung yang sesekali terdengar

membuat suasana perjalanan semakin memukau dan tidak membosankan. Tujuan perjalanan air ini adalah sebuah gua yang berada di bawah jembatan tanah yang dikenal dengan Gua Green Canyon.

Saat hampir sampai di tujuan, jalur akan menyempit sehingga perahu harus bergantian untuk memasuki jalur ini. Namun jangan khawatir, karena ada seorang pemandu atau pengatur yang memberi arahan untuk para pengemudi perahu agar dapat melaju dengan tertib. Mendekati mulut gua, perahu tidak dapat lagi untuk mengantarkan wisatawan karena jalur yang tidak mungkin dilalui.

Pemandangan yang indah pun terhampar dan menanti setelah turun dari perahu. Jajaran stalagtit dan stalagmite yang masih meneteskan air menjadi pemandangan yang tak terkira. Air terus menerus dikeluarkan di tebing sehingga daerah ini disebut sebagai daerah hujan abadi. Tidak hanya menikmati pemandangan maha karya ini, wisatawan juga dapat merasakan dingin dan segarnya air yang mengalir dengan berenang menggunakan pelampung. Pemandangan pun semakin cantik dan mempesona manakala menyaksikan air terjun Palatar, atau orang setempat menyebutnya Curug Palatar, yang ada di dalam Gua Green Canyon ini.

Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Pangandaran, menjadikan Green Canyon sebagai destinasi wisata di Pangandaran yang sulit untuk dilewatkan begitu saja. ‘Sepotong surga di bumi’, begitulah yang digambarkan mereka yang datang ke Green Canyon. Sebuah keajaiban alam tersembunyi di balik semak-semak tebal dan pepohonan hutan Pangandaran. Green Canyon adalah rahasia indah dan spektakuler yang tersembunyi di Pangandaran. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

81

TOPIK SELEBRITI

Vessa Ekanta Sukhi

(Putri Pariwisata 2011 dari Sulawesi Barat)

Snorkeling N

egeri ini memiliki keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Hal itu membuat Vessa Ekanta Sukhi, yang biasa disapa Vessa, Putri Pariwisata 2011 asal Provinsi Sulawesi Barat, betah berlamalama di dalamnya. Ketika menyelam ke dasar laut, Vessa merasakan kedamaian. “Saya memang hobi snorkeling,� kata Vessa ketika ditemui di pameran Deep and Extreme beberapa waktu lalu.

Snorkeling adalah kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel (peralatan selam berupa selang berbentuk huruf J dengan pelindung mulut di bagian ujung sebelah bawah). Selain itu, juga mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak (sirip selam) untuk menambah daya dorong pada kaki.

Meski demikian, Vessa mengaku tidak memiliki jadwal tetap untuk menyalurkan hobinya tersebut. Hal itu tidak lepas dari kesibukannya sehari-hari yang begitu padat. Namun, asal ada waktu luang, ia segera mengemas peralatan snorkeling yang dimilikinya.

82

Selain menyukai snorkeling, sarjana akuntansi perpajakan ini juga tengah belajar olahraga surfing. Ia mengaku, sangat mencintai keindahan laut nusantara. Bagi Vessa, Indonesia mempunyai potensi pariwisata laut yang sangat besar.

Di daerahnya sendiri, yaitu Sulawesi Barat (Sulbar), keindahan lautnya tidak kalah dengan di tempat lain. Menurut Vessa, Sulbar memiliki kekayaam laut yang beragam.

Namun, karena provinsi itu merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Selatan maka masih banyak potensi daerah yang belum dioptimalkan.

Vessa menambahkan, Pemerintah Daerah Sulbar, saat ini tengah berupaya meningkatkan sektor pariwisata laut.

Dengan cara ini, diharapkan masyarakat setempat dapat ikut terangkat kesejahteraannya.

Terkait dengan keikutsertaannya sebagai Putri Pariwisata 2010, ia sangat menikmatinya. Selain dapat mengangkat citra daerah, ia juga dapat mengenal kebudayaan dari daerah lain di Indonesia. “Saya enjoy sekali mengikuti event ini,� pungkasnya.] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

TOPIK SELEBRITI

Selamat Jalan Pak Ros…

K

abar duka kembali datang. Kali ini dari dunia pers Tanah Air. Wartawan senior yang dijuluki ‘Wartawan Tiga Jaman’, Rosihan Anwar telah berpulang ke Rahmatullah. Bagi banyak orang, kepergiannya membawa kesan mendalam. Kepergiannya yang mendadak pada 14 April 2011 lalu dalam usia 89 tahun sangat mengejutkan dan memukul dunia pers Indonesia.

Awal Maret, Rosihan sempat masuk RS MMC Jakarta karena mengeluhkan dadanya yang sakit. Ia pun menjalani operasi jantung dengan metode by pass di RS Harapan Kita Jakarta. Sesudah operasi tersebut, almarhum sempat diperbolehkan pulang, bahkan dia juga sempat dijenguk Wakil Presiden Boediono.

Almarhum merupakan penulis yang sangat produktif hingga akhir hayatnya. H. Rosihan Anwar lahir di Kubang Nan Dua, Solok, Sumatera Barat, pada 10 Mei 1922.

Memulai karier jurnalistik sejak berusia 20an tahun dan tercatat telah menulis sekitar 21 judul buku dan ratusan artikel di hampir semua Koran dan majalah utama di Indonesia dan di beberapa penerbitan asing.

Rosihan Anwar dan Herawati Diah mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta pada 1946.

Di masa hidupnya, almarhum pernah mendapat penghargaan ‘Lifetime Achievement’ atau ‘Prestasi Sepanjang Hayat’ dari PWI Pusat tahun 2007. Almarhum menikah dengan Siti Zuraida Binti Moh. Sanawi pada 1947 dan dikaruniai tiga anak.

Kini, hanya jasa dan peran sertanya dalam memajukan dunia pers nasional yang bisa dikenang. Selamat jalan Pak Ros…. ]

Majalah TOPIK | Edisi 04 | Tahun V | April-Mei 2011

83