Majalah Topik Edisi 05 Tahun V Mei 2011

DARI REDAKSI

Percepatan Pembangunan Nasional

D

ua event penting terkait percepatan pembangunan nasional telah digelar pada April 2011. Event pertama, Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor, Selasa, 19 April 2011.

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Iskandar Zulkarnain Mirza Surya Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini.

Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

MP3EI ini dikeluarkan karena pemerintah ingin melakukan percepatan dan perluasan pada sektor-sektor tertentu dari ekonomi kita dengan sasaran, arah, dan timeline yang jelas. Dalam MP3EI ini tertuang jelas siapa berbuat apa, siapa berinvestasi berapa dan di mana. Pemerintah mengakui, program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diperkirakan membutuhkan banyak modal. Salah satu sumber pendanaan yang diharapkan pemerintah adalah berasal dari pinjaman luar negeri--salah satunya dari JP Morgan Chase & Co, perusahaan finansial tertua di dunia.

Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mensukseskan program MP3EI ini sebesar Rp 835 triliun.

Sementara event kedua yaitu dilangsungkannya Rapat Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Bidakara, Jakarta, 28 April 2011. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Boediono serta seluruh kepala daerah di Indonesia.

Musrenbangnas 2011 diselenggarakan sebagai upaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah 2012. Acara itu mengusung tema “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat�.

Bagi para kepala daerah, moment Musrenbangnas menjadi sangat penting, sebagai sarana penyampaian program-program skala prioritas tak terkecuali pelbagai kendala yang masih di hadapi di masing-masing daerahnya. Bisa pula diartikan, pemerintah pusat jangan hanya menekan kinerja para kepala daerah untuk meningkatkan pembangunan serta mensejahterakan masyarakatnya.

Nyatanya, masih banyak kendala yang dihadapi para kepala daerah, lebih-lebih di kawasan Indonesia Timur.

Ingin tahu aspirasi yang disampaikan beberapa kepala daerah tersebut, simak ulasannya di Rubrik Utama Majalah TOPIK edisi ini.

Seperti edisi sebelumnya, Majalah TOPIK juga menerbangkan tim redaksi ke daerah untuk melakukan audiensi eksklusif dengan kepala daerah. Kali ini, tim Majalah TOPIK terbang ke Provinsi Kalimantan Barat untuk mewawancarai Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar. Mau tahu oleh-olehnya, simak saja di Rubrik Ekslusif edisi ini.

Tentu, kami juga menyajikan ulasan menarik lainnya yang terangkum dalam Rubrik Ekbis, Hukum, Nasional, Politik, hingga Rubrik Kuliner.

Selamat menikmati sajian kami. ]

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

3

36

Wapres Apresiasi Kinerja SHS

COVER STORY

16

Ganjaran Pahit untuk Citibank

Tampil apa adanya, adalah sosok Cornelis.

Walaupun dikenal tegas dan suka blak-blakan dalam berbicara, tapi dirinya sangat dekat dengan rakyat.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat tiga tahun yang lalu, Cornelis melakukan terobosan-terobosan dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, ekonomi, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan sampai pada membuat draft tentang konsep perbatasan.

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

4

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

46

54

Cina Tanamkan Investasi Rp 22 Triliun di Sulawesi Barat

Insiden Email Resmi Komisi VIII DPR RI 58 Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi.

Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Reinkarnasi NII di Bawah Arahan 60 Intelijen Berharap Untung, Malah Buntung 62 Peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1945

Momentum Tepat Saat Ini

66

76 Manisan Kelimbauan.

Bubur Pedas.

Ale-Ale Ketapang.

Istana Kadriah Pontianak

Sirup Rosella.

Kekayaan Kuliner Khas

Kalimantan Barat

80

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

5

Mengejar Target Pembangunan Nasional di 2014

Presiden SBY menggelar rapat kerja pemerintah dan dunia usaha membahas Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor.

Dalam dua event penting, yaitu Raker MP3EI dan Raker Musrenbangnas, pemerintah pusat menekankan pentingnya dilakukan percepatan pembangunan nasional. Untuk mencapai sasaran, tentunya butuh koordinasi derajat tinggi, sarana yang cukup, serta alokasi anggaran yang memadai.

D

i bulan April 2011, Majalah TOPIK setidaknya mencatat ada dua event penting di Tanah Air, yang berkaitan dengan program pembangunan di Indonesia. Event pertama, yaitu Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor, Selasa, 19 April 2011, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Rapat Kerja MP3EI yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa kepala daerah, serta para pelaku dunia usaha, termasuk UMKM. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MP3EI bukanlah pengganti dari semua rencana yang telah dimiliki, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sebab, pemerintah telah mempunyai RPJMN (Rencana Pembangunan

6

Jangka Menengah Nasional), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), APBN, ada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), serta APBD yang mencakup semua sektor dan bidang kehidupan. Dan Presiden SBY mengingatkan sekaligus meminta semua program itu betul-betul dijalankan.

Presiden juga menegaskan bahwa MP3EI juga bukan subtitusi.

MP3EI ini dikeluarkan karena pemerintah ingin melakukan percepatan dan perluasan pada sektor-sektor tertentu dari ekonomi kita dengan sasaran, arah, dan timeline yang jelas.

Dalam MP3EI ini tertuang jelas siapa berbuat apa, siapa berinvestasi berapa dan di mana. Presiden menandaskan, “Keberhasilan Indonesia adalah keberhasilan dari semua agenda dan program yang dijalankan, ditambah dengan keberhasilan dari implementasi MP3EI ini.�

Pemerintah mengakui, program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diperkirakan membutuhkan banyak modal.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

Salah satu sumber pendanaan yang diharapkan pemerintah adalah berasal dari luar negeri. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyebut salah satunya berasal dari JP Morgan Chase & Co, salah satu perusahaan finansial tertua di dunia.

"Tentunya diminta kalau bisa seperti JP Morgan memberikan atensi kalau bisa bantuan, karena ini kan kebutuhan dananya nggak kecil," ujar Gita usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima CEO JP Morgan Chase & Co Jamie Dimon di Kantor Presiden, Selasa 3 Mei 2011.

Gita mengungkapkan, BUMN sudah diminta melakukan pembiayaan program yang disebut MP3EI itu sebesar USD 100 miliar dari kebutuhan Rp 835 triliun. Sumber pembiayaan lain berasal dari non-BUMN atau swasta. "Belum lagi yang dari luar negeri. Ini kan semua perlu pinjaman itu saya rasa peran dari JP Morgan," katanya.

foto: haryanto/presidensby.info

TOPIK UTAMA

TOPIK UTAMA daerah di Indonesia.

Musrenbangnas 2011 diselenggarakan sebagai upaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah 2012. Acara itu mengusung tema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Raker Musrenbangnas tahun ini juga dibahas pelbagai persoalan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2010. Di bidang kesejahteraan, misalnya, pada 2010 PDB per kapita hanya US$ 3.000 (growth 6.1%), dan Indonesia masuk dalam kategori Lower Middle Income Countries. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 31 juta orang atau 13,3% dari total jumlah penduduk.

Adapun lima provinsi paling miskin di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, dan NTT. Sementara dari sisi lapangan pekerjaan, tercatat 8,3 juta orang menjadi pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%), dan Maluku (9,97%).

Kemudian, untuk Indeks Pembangunan Manusia IPM), paling di Papua (64,53), diikuti NTB (64,66), NTT (66,60%), Papua Barat (68,58), dan Maluku Utara (68,58) dalam skala 0-100.

Untuk menekan kekurangan-kekurangan yang masih terjadi di 2010, dalam Raker Musrenbangnas kali ini, pemerintah telah membuat road map penguatan

pelaksanaan pembangunan 2011 serta mengantisipasi isu-isu strategis di 2012.

Dan program pembangunan nasional tersebut tetap berlandaskan empat pilar, yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, dan Pro Environment. Strategi empat pilar tersebut menggunakan kebijakan empat kluster penanggulangan kemiskinan.

Kluster I: Bantuan dan perlindungan sosial. Kluster II: PNPM Mandiri. Kluster III: Penyaluran KUR, dan Kluster IV: Program murah.

11 Program Prioritas Lantas program prioritas apa saja yang akan direalisasikan pemerintah?

Menko Kesra Agung Laksono menyebutkan, pemerintah di masa Kabinet Indonesia Bersatu II telah menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional (20092014). Yaitu bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, kemudian kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Untuk bidang pendidikan, disebutkan Agung Laksono, pemerintah akan terus meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi menengah dan vokasi.

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun, serta peningkatan akses dan mutu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

foto: abror/presidensby.info

Namun, menurut Gita, dalam pertemuan tersebut, belum muncul komitmen nilai atau nominal dari JP Morgan.

Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, komitmen yang muncul dalam pertemuan adalah keinginan JP Morgan men-support MP3EI. Selain itu juga pendanaan dalam bidang infrastruktur.

Hatta mengungkapkan, hampir tiap kuartal JP Morgan membawa investor untuk mencari proyek di Indonesia. Jika sebelumnya hanya tiga investor dalam satu tahunan, saat ini mencapai lima investor. "Jadi kita harus banyak men-create project pembangunan kita terutama untuk infrastruktur," kata Hatta.

Meski saat ini Indonesia belum sampai pada investment grade, namun pasar disebut Hatta sudah mengakuinya. "Itu sudah terbukti ketika kemarin bond-nya kita itu dikenakan rate hanya sekitar 5 persen. Bayangkan pada beberapa dua atau tiga tahun lalu sampai kena 11 persen," urai Hatta. Hal itu, kata dia menunjukkan bukti Indonesia sebagai tempat investasi yang baik.

Adapun event kedua di bulan April yaitu dilangsungkannya Rapat Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Bidakara, Jakarta, 28 April 2011. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Boediono serta seluruh kepala

Presiden SBY, didampingi Wapres Boediono dan Menteri PPN.Kepala Bappenas Armida Alisjahbana resmi membuka Musrenbangnas di Gedung Bidakara, Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

7

foto: teddy/dok majalahtopik

TOPIK UTAMA

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Pemerintah juga telah menganggarkan dana pendidikan hingga 2012 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 281,456 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp.102,714 triliun untuk pusat dan Rp.178,742 triliun untuk alokasi daerah.

Tak dipungkiri, pendidikan memiliki peranan penting bagi anak bangsa yang ada di negeri ini. Jika semua anak bangsa di negeri ini diberikan pendidikan yang memadai, baik formal maupun informal, maka semakin banyak bermunculan generasi penerus bangsa yang cerdas. Maka, menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program pendidikan kepada semua masyarakatnya. Lebih dari itu, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 34 ayat 2 menyebtukan: “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.� Oleh sebab itu, pemprov, pemkab, pemkot harus memenuhi kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20%.

Dalam upaya melaksanakan UU Sisdinkas tersebut, harus dipastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat tentang jumlah peserta didik, guru, infrastruktur dan berbagai sumber pendanaan di semua provinsi, kabupaten dan kota. Harus dilakukan harmonisasi dan monitoring pemanfaatan dana pendidikan, termasuk

8

DAU, yang di dalamnya untuk pendidikan dan DAK serta Dana Otsus untuk bidang pendidikan. Selain itu, kabupaten dan kota juga harus mengevaluasi kinerja guru dan dosen yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Di bidang kesehatan, diperkirakan Agung Laksono, tantangan yang masih dihadapi hingga 2012 yaitu terkait masalah pelayanan mutu kesehatan, disparitas status kesehatan antar wilayah, distribusi obat bermutu yang masih sulit terjangkau, kebutuhan SDM kesehatan sangat tinggi, antisipasi kesehatan akibat bencana dan iklim, dan pembangunan kesehatan harus melibatkan lintas sektor.

Untuk mendukung bidang keseha tan, pemerintah mengalokasikan anggaran pada 2011 sebesar Rp 27,6 triliun.

Sementara di 2012 akan dianggarkan Rp 27,7 triliun, naik 0,36%.

Terkait program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah membuat empat klaster program penanggulangan kemiskinan—sesuai arahan Presiden, Februari 2011). Klaster I difokuskan pada bantuan dan program sosial berbasis keluarga melalui program Jamkesmas, BOS, Jampersal, BOK, PKH, SJSN dan BPJS, Raskin, dan Beasiswa untuk mahasiswa miskin.

Klaster II, yaitu pemberdayaan masyarakat . Caranya, dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, melalui program PNPM Mandiri. Pada 2012, program

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

PNPM mandiri ini ditargetkan sudah terserap di 6.622 kecamatan, 497 kabupaten/kota, dan 33 provinsi. Alokasi dananya dari BLM APBN sebesar Rp. 10.079 miliar, yang dilaksanakan oleh lima program utama PNPM, yaitu PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM), PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Selanjutnya di Klaster III, terus dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Caranya, dengan meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMKM melalui program KUR yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.

Sedangkan pada Klaster IV, disasarkan program murah untuk rakyat.

Untuk program prioritas di bidang agama, pemerintah akan terus meningkatkan wawasan keagamaan yang dinamis untuk pembangunan nasional, dalam upaya pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Tak kalah pentingnya adalah dilakukannya penciptaan kerukunan umat beragama dalam membangun kerukunan nasional. Terkait anggaran di bidang agama, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 29 triliun di 2012.

Patut diakui, pemerintah pusat memang telah memutar otak untuk mencapai target pembangunan nasional hingga 2014. Alangkah naif jika strategi yang dirancang pemerintah pusat ini tidak dapat diwujudkan. Bagaimanapun rakyat jua nantinya akan semakin susah.

Itu dari sisi ekonomi masyarakat. Dari sisi politis, bisa jadi kadar kepercayaan masyarakat semakin kendur kepada elite-elite politik yang saat ini sedang berkuasa. Karenanya, program-program yang telah dirancang pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, perlu didukung dengan perencanaan yang matang, koordinasi derajat tinggi, sarana yang cukup, serta alokasi anggaran yang memadai.

Pembangunan karakter bangsa sendiri diarahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan melibatkan berbagai pihak, sehingga koordinasi dan sinergi harus dilakukan dengan sistematis. Sementara untuk pengembangan ekonomi kreatif, harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian sasaran RPJMN 2009-2014, yaitu penduduk miskin 8-10%. ] Syarif/Amri

TOPIK UTAMA Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan)

Mempertajam Program Daerah

R

aker tahunan Musrenbangnas yang dilangsungkan di Hotel Bidarakara, Kamis, 28 April 2011, tak luput dari perhatian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Bagi Yasin Limpo, Musrenbangnas merupakan sebuah perencanaan tahunan, dan bukan hal baru bagi dirinya. Namun, bagi daerah, menurut Yasin Limpo, raker nasional seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan. Setidaknya program-program pembangunan yang telah dirancang di masing-masing daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, dan provinsi arahnya lebih dipertajam di Raker Musrenbangnas ini. Sehingga ke depannya menjadi lebih baik.

Jadi ini hanya persoalan mempertajam program-program yang dibawa dari daerah? “Iya, semua daerah kan punya grand design.

Sulawesi Selatan apalagi, sudah punya sebuah perencanaan yang sudah tersusun, baik jangka menengah, jangka panjang, dan jangka tahunan. Itulah yang kita bawa untuk menjadi bagian-bagian dari perencanaan nasional,” jelas Yasin yang terpilih menjadi Gubernur Sulsel pada Pemilukada 2007 lalu.

Disinggung program baru yang ditawarkan Sulawesi Selatan di Musrenangnas, dengan lugas Yasin Limpo mengatakan, “Sebenarnya banyak sekali.”

Lebih jauh dikatakan Yasin Limpo, Sulawesi Selatan merupakasan salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yang menjadi pusat distribusi dan jasa dari daerah lainnya. Selain mengembangkan sektor jasa, Yasin Limpo juga sedang memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Di Sulawesi Selatan ada pendidikan gratis. Selain itu, Sulsel juga menjadi lumbung pangan nasional, dan kita over stock beras 2 juta ton, sehingga bisa mensuplai beras ke 19 provinsi lain. Itulah di antaranya kontribusi Sulawesi Selatan pada kepentingan nasional,” Yasin Limpo menjabarkan.

“Selain itu, di Sulsel terdapat Bandara Internasional Hasanuddin dan lain-lain, yang menjadi bagian dalam upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” imbuh Yasin Limpo yang pada 25 April 2011 meraih penghargaan peringkat kedua atas prestasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh Wakil Presiden Boediono di Bogor.

Saat ini Pemrov Sulsel juga sedang memperkuat sarana infrastruktur lainnya, seperti jalan, pelabuhan, sehingga regulasi kegia tan ekspor makin terbuka. Dengan begitu, maka investasi akan lebih mudah masuk ke Sulawesi Selatan. “Karena itu kami masih membutuhkan dukungan yang lebih baik dari pusat,” bilang pria kelahiran 16 Maret 1955 ini. ] Gaus/Syarif

Tatto S Pamuji (Wakil Bupati Cilacap, Jawa Tengah)

Memulai Pembangunan dari Desa

D

alam upaya mendukung program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah memiliki satu kebijakan yang namanya Bangga Bangun Desa. Kebijakan tersebut, memprioritas utamakan pembangunan di desa-desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Menurut Wakil Bupati Cilacap, Tatto S Pamuji, kemajuan suatu negara dimulai dari kemajuan desa-desanya terlebih dahulu. “Kalau desa itu maju, maka negara ini pun otomatis akan maju. Potensi-potensi yang ada di desa-desa inilah yang kita coba angkat. Masih banyak, sebenarnya, potensi di desa yang hingga saat ini belum terangkat. Sehingga, program atau kebijakan yang ada sekarang lebih untuk mempersiapkan kemajuan desa-desa yang ada,” demikian tutur Tatto saat ditemui di sela-sela acara Musrenbangnas baru-baru ini.

Berbagai upaya pun dilakukan para kepala daerah dalam rangka menarik investor agar bersedia menanamkan investasinya di daerah masing-masing, termasuk Cilacap yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagai sebuah kabupaten yang terluas di Jawa Tengah, sekitar 6,6 persen dari total wilayah Jawa Tengah, Cilacap sangat mengandalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri.

Di Cilacap sendiri, banyak terdapat tambak-tambak hasil budidaya ikan dan program minapolitan. Bahkan, sektor pertanian menjadi sektor yang signifikan dalam menyumbangkan pendapatan daerah di kabupaten yang sementara ini dipimpin oleh Wakil Bupati H Tatto Suwarto Pamuji ini. Sehingga, diharapkan, investor bersedia mena-

namkan investasinya, khususnya untuk keempat sektor tersebut.

Namun, diakui Tatto, yang masih menjadi kendala dan tantangan hingga saat ini bagi Cilacap adalah masih kurangnya infrastruktur dan belum adanya produk-produk yang dihasilkan oleh para petani di wilayah yang memiliki motto ‘Jala Bumi Wijaya Kusuma Cakti’ ini. “Ini adalah suatu tantangan bagi kami dalam membangun Cilacap ke depan,” tandas Tatto.

Lebih lanjut dikatakannya, sektor infrastruktur, khususnya jalan desa, menjadi faktor utama yang sangat dibutuhkan wilayah yang berpenduduk kurang lebih 1.700.000 (2003) jiwa ini. Karena, tambah Tatto, semaju atau seberhasil apapun produk dari sebuah daerah bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana memadai, khususnya infrastruktur, maka akan sia-sia. “Akses jalan diperlukan dalam rangka memasarkan hasil-hasil produk masyarakat,” ucap pria kelahiran Cilacap, 8 April 1957 ini.

Sektor infrastruktur, khususnya jalan, itulah yang menjadi item atau poin yang dibawa Tatto berikut jajarannya dalam acara Musrenbangnas kali ini. “Untuk produk-produk pertanian dan sebagainya itu di sana sebenarnya sudah maju. Hanya akses jalannya saja yang masih mengalami kesulitan. Seberapa pun daerah itu berhasil atau maju, kalau tidak didukung dengan akses jalan yang memadai, akan percuma saja. Item itulah yang coba kami sampaikan kepada pemerintah pusat dalam acara Musrenbangnas ini,” kata Tatto menegaskan. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

9

TOPIK UTAMA

Karel Albert Ralahalu (Gubernur Maluku)

Masih Banyak yang Harus Dikerjakan

P

foto: teddy/dok majalahtopik

ascakonflik yang melanda Maluku beberapa tahun lalu, banyak hal yang harus dibenahi.

Mulai dari persoalan infrastruktur, perekonomian sampai pada pemulihan keamanan. Karena tanpa itu, kondisi Maluku tidak akan berkembang untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk itu diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk mewujudkan semua itu. Untuk Membedah hal itu lebih jauh, Gaus Kaisuku dari TOPIK mewawancarai Gubernur Maluku Alberta Karel Ralahalu, 29 April lalu. Berikut petikannya:

10

Sejak Anda menjabat sebagai kepala daerah, program strategis apa yang akan direalisasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Maluku?

Tahun 2003-2008 kita menetapkan ada dua sasaran program yang harus kita laksanakan. Pertama, pemulihan keamanan dan ketertiban. Kedua, pembangunan berkelanjutan.

Dalam pemulihan keamanan dan ketertiban, khususnya pasca peristiwa Malino II banyak sekali yang harus kita kerjakan yaitu recovery. Baik recovery di bidang ekonomi, pembangunan, masalah pengungsi, infrastruktur yang hancur atau rusak akibat kerusuhan, serta recovery rekonsiliasi.

Hal ini ditetapkan bersamasama dengan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

DPRD, dan sejak 2003-2005 harus selesai. Kita bersyukur pada Tuhan, karena pada 2005, semuanya bisa kita selesaikan dengan baik recovery ini. Pemulihan keamanan semakin hari semakin baik, walaupun kita harus menghadapi juga berbagai permasalahan-permasalahan internal.

Untuk memulihkan satu konflik yang begitu massif, memang membutuhkan kerja keras tak terkecuali peran serta semua elemen di Maluku, termasuk pemerintah pusat melalui programprogram anggaran recovery yang diberikan kepada Maluku.

Berapa pertumbuhan ekonomi di Maluku sekarang?

Pada 2003, pertumbuhan ekonomi Maluku minus 29 persen. Jadi kondisi kita ketika itu memang betul-betul hancur. Semua infrastruktur rusak, pertumbuhan ekonomi minus 29 persen, apalagi hampir semua masyarakat Maluku berada di tempat-tempat pengungsian, karena rumah-rumah mereka semua terbakar. Sarana-sarana sosial, pendidikan, kesehatan bahkan kantor-kantor pemerintah termasuk kantor gubernur juga hancur terbakar.

Sehingga ini memerlukan suatu perencanaan yang komprehensif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan semuanya itu berhasil kita selesaikan pada 2005. Tahap berikutnya, yaitu

TOPIK UTAMA dari tahun 2005-2008, adalah kelanjutan pembangunan itu sendiri. Kita juga dari waktu ke waktu terus mendorong prosesproses pembangunan di Maluku. Dan pada 2008, pertumbuhan ekonomi kita hanya minus lima persen dari semula minus 29 persen. PAD kita pada 2003 sebesar Rp 30 miliar 2003, naik hampir Rp 100 miliar di 2008. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Semua ini ditunjang oleh makin membaiknya keamanan di Maluku.

Kemudian dari 2008-2013, kita menetapkan sasaran-sasaran program peningkatan pembangunan berkelanjutan dari proses 2003-2008. Sasaran ini kita tuangkan dalam program-program pro-rakyat, pro-growth, pro-full, propoor (program-program pengentasan kemiskinan). Sebab, setelah kita keluar dari konflik yang panjang tadi, kita juga berada dalam satu posisi kemiskinan yang sangat tinggi di Maluku.

Dari program-program yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya stressingnya di bidang apa?

Stressing kita terutama pada masalah pendidikan. Saat ini di Maluku sudah diwajibkan pendidikan belajar 12 tahun. Biaya pendidikan semuanya melalui dana BOS Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, ditunjang oleh kabupaten kota. Jadi semua anak-anak kita yang ada di seluruh provinsi Maluku, dari SMU, SMK, MA baik swasta maupun negeri semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak di Maluku tidak bersekolah. Jadi diwajibkan harus bersekolah.

Kemudian kita juga punya Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), yang dibiayai oleh APBD mulai dari tingkat Puskesmas, rujukan ke Rumah Sakit Daerah (RSUD), sampai rujukan ke tingkat nasional. Jamkesda itu kita berikan kepada masyarakat terutama yang belum terlayani Jamkesnas. Di samping itu, juga ada program-program strategis lain yang saya kira cukup banyak kita kerjakan dalam rangka proses pembangunan di Maluku.

Bagaimana dengan pengembangan sektor sumber daya alamnya?

Untuk sumber daya alam, untuk diketahui bersama, pada saat kerusuhan itu, di Maluku ada 12 pelabuhan perikanan. Pada saat kerusuhan, terjadi relokasi investasi para investor dari

Maluku ke daerah lain. Karena memang kondisi keamanan saat itu tidak memungkinkan. Saat ini Pemprov Maluku bersama kementerian terkait sedang membenahi semua infrastruktur yang rusak. Kita siapkan kembali dalam rangka pengembangan investasi sumber daya alam ke depan. Seiring ditetapkannya Maluku sebagai lumbung ikan nasional oleh Presiden, maka prioritas kita adalah di bidang kelautan dan perikanan. Baik itu perikanan tangkap maupun budidaya.

Khusus untuk budidaya, saat ini sedang dibudidayakan rumput laut.

Rumput laut ini sangat menjanjikan. Dengan rentan waktu yang sangat pendek, tapi dapat segera memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi atau bantuan kepada mereka. Pada saat pasca panen, kita menjaga stabilitas harganya supaya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, di Maluku sedang dibudidayakan kelapa sawit, tebu dan sebagainya. Investasinya sudah dilaksanakan terutama di Seram dan Pulau Buru, sehingga kita harapkan ke depan makin hari makin berkembang.

Tadi Anda sudah menyinggung tentang posisi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Sampai sejauh mana pengembangan sentra perikanan itu dilakukan oleh Pemprov Maluku?

Sekarang ini kita lagi mengundang investor. Kita harapkan mereka akan memanfaatkan semua infrastruktur yang sudah tersedia. Memang kita akui di Maluku masih kekurangan sumber listrik. Selain itu masalah komunikasi dan informasi, juga perlu menjadi perhatian.

Sarana-sarana lain saya kira sudah siap. Sekarang tinggal bagaimana para investor mau datang untuk memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan ini. Karena apa, semua ini berada di fishing ground, (lokasi penangkapan ikan) baik itu di Arapura, di Laut Banda maupun di Laut Seram.

Tapi investor akan masuk untuk menanamkan modalnya di Maluku jika regulasinya mendukung.

Bagaimana dengan persoalan regulasinya?

Betul. Regulasi sudah kita perbaiki.

Kita juga akan memberikan insentif-insentif yang diperlukan oleh para investor, termasuk juga yang paling penting di sini adalah keamanan. Karena memang faktor keamanan inilah yang sangat menentukan bagi para investor dalam rangka penanaman modal. Namun demikian, dengan kondisi Maluku yang semakin membaik, apalagi pada tanggal 25 April semuanya berjalan dengan kondusif, kita semakin hari semakin menunjukan bahwa kita semakin baik. Mudah-mudahan ini pertanda baik bagi para investor dalam melihat peluang-peluang yang akan dimanfaatkan di Maluku.

Kondisi Maluku pasca kerusuhan, masyarakatnya masih dalam masa transisi sehingga dari segi ekonomi masih perlu ada bantuan dari pihak Pemda. Berkaitan dengan hal itu, program seperti apa yang Anda luncurkan dalam rangka membantu taraf perekonomian mereka?

Sekarang program pemerintah yang sedang berjalan adalah program PNPM, yang terdiri dari empat kluster.

Kita manfaatkan betul kluster-kluster ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi program-program PNPM ini ada dana APBN, tapi ditunjang juga oleh dana APBD kabupaten/kota dan provinsi. Dan besarannya sesuai dengan kemampuan APBD daerah masing-masing, dan ini meningkat tiap tahun. Sehingga kita harapkan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya di pedesaan, ada inovasi-inovasi dari masyarakat. Dan pemerintah daerah harus bisa mengatasi masalah-masalah ini.

Terkait Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (PM3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, kebijakan apa yang Anda luncurkan agar para investor menanamkan investasinya di daerah Maluku?

Maluku, Maluku Utara, dan Papua masuk dalam koridor VI. Koridor VI itu adalah sasaran-sasaran starategis. Di situ yang ditentukan seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, termasuk juga perikanan. Pada 2016, Inteks (salah satu investor) akan menanamkan modalnya kurang lebih Rp 147 triliun, yang sudah dimulai tahun 2011 ini. ]

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

11

TOPIK UTAMA

H. Agus Ambo Djiwa (Bupati Mamuju Utara)

Semua Dipungut Pusat

Bupati Mamuju Utara, H Agus Ambo Djiwa mengimbau kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi regulasi PAD, salah satunya dari sektor pertanian. Jika peran sektor pertanian regulasinya diberi kepercayaan kepada daerah untuk mengelolanya, Agus yakin PAD Mamuju Utara akan lebih besar. Karena Mamuju Utara merupakan daerah agraris.

P

foto: teddy/dok majalahtopik

ertumbuhan dan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah setempat mengelola sumbersumber pendapatan. Baik dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan ataupun sektor lain yang punya potensi untuk menyumbang income bagi pendapatan asli daerah (PAD). Di mana kesemuanya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bagi Kabupaten Mamuju Utara yang berbasis agraris, pertanian merupakan sektor andalan. Seperti kelapa sawit dan kakao. Apalagi Mamuju Utara dikenal juga sebagai penghasil kakao. Walaupun ada juga dari sektor lain seperti perminyakan. “Untuk Kabupaten Mamuju Utara, paling sektor pertanian, itu yang

12

menjadi prioritas kita untuk ditawarkan ke investor. Terus sektor pertambangan.

Sekarang lagi kita coba kelola perminyakan,” kata Bupati Mamuju Utara H. Agus Ambo Djiwa kepada TOPIK di sela-sela acara Musrenbangnas, 28 April lalu. Untuk pengelolaan sektor minyak, tambah Agus, saat ini sudah ada empat perusahaan minyak di Mamuju Utara, di antaranya Perusahaan Tatelip, Marathon, dan Conocophilips.

Namun untuk sektor pertanian, diakui Agus, memang penggarapannya belum maksimal, walau daerah ini memiliki banyak lahan pertanian. Untuk mengetahui berapa jumlah pastinya total angka pemasukan dari sektor pertanian, Agus tidak memberikan jawaban rinci.

“Tahun kemarin pun saya belum tahu persis berapa penghasilan dari sektor pertanian. Tapi yang jelas penghasilan dari sektor itu lebih besar dari sektor lain,” bilangnya.

Untuk program pemberdayaan masyarakat, Agus lebih memperbanyak program-program padat karya. Lewat program ini dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat.

“Untuk program padat karya sifatnya pada perbaikan infrastruktur jalan pedesaan, bagi kami itu menjadi hal pokok.

Karena jika sarana jalan tidak maksimal atau tidak bagus, tentu sumber-sumber pendapatan pertanian tidak bisa berkembang dan tidak bisa jalan dengan baik,” paparnya.

Sementara berkaitan dengan forum Musrenbangnas, Agus mengungkapkan lebih pada pemantapan dan mempertajam program-program yang sudah dibuat pada saat Musrenbangda tingkat kota dan provinsi. Karena sebelum dilangsungkan Musrenbangnas, “Kami sudah melaksanakan Musrenbang re-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

gional dan Musrenbang provinsi. Sehingga sudah masuk semua kegiatan dari koridor-koridor ekonomi yang kita lakukan,” jelas Agus.

Dia kemudian mencontohkan, katakanlah koridor tentang zona ekonomi eksklusif, zona industri, zona perikanan, perkebunan, semuanya itu sudah digambarkan dan diprogramkan pada tingkat provinsi. “Jadi kita sifatnya penguatan saja, karena sudah disinkronkan dengan program-program provinsi,” kata Agus.

Terlepas dari itu, sebagai bupati dirinya sangat mengharapkan adanya penambahan anggaran dari pemerintah pusat ke daerahnya, agar programprogram peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik.

“Kendala yang dihadapi di daerah adalah keterbatasan anggaran. Kita hanya mengharapkan sumber pendanaan pusat. Di sisi lain daerah tidak diberi kesempatan untuk mengatur regulasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), khususnya PAD pertanian,” ungkap Agus.

Menurutnya, sebagai daerah agraris, mestinya sektor pertanian jadi andalan Mamuju Utara. “Tapi sektor pertanian jika kita buat retribusi, katakanlah pajaknya, itu kan sudah dipungut oleh pemerintah pusat, sementara kita hanya pihak ketiga, jadi tidak maksimal,” pungkasnya.

Jika peran sektor pertanian regulasinya diberi kepercayaan kepada daerah untuk mengelolanya, Agus yakin PAD Mamuju Utara akan lebih besar. “Karena kita (Mamuju Utara) daerah agraris. Tapi semua itu dipungut oleh pusat, jadi daerah tidak punya peran lebih besar untuk meningkatkan PAD daerah dari sektor pertanian,” tuturnya. ] Gaus Kaisuku

TOPIK UTAMA

H. Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat)

Infrastruktur Urat Nadi Pembangunan

foto: teddy/dok majalahtopik

hasil kakao terbesar di dunia. Kita ingin membawa Indonesia menjadi penghasil kakao nomor satu di dunia. Untuk saat ini, Sulawesi Barat masih menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Saya juga berharap kepada provinsi-provinsi lain yang berpotensi untuk itu, bersama-sama mengangkat produktivitasnya masing-masing.

Terkait dengan Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha yang membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, para kepala daerah sangat antusias menyambutnya. Tak terkecuali H Anwar Adnan Saleh, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Endang Dwintari dari TOPIK mewawancarai Anwar Adnan Saleh. Berikut petikannya: Terkait Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, kebijakan apakah yang Anda luncurkan agar para investor menanamkan investasinya di daerah yang Anda pimpin?

Yang pertama, tetap kita masukan

masalah jaringan infrastruktur. Karena, kita adalah provinsi yang baru terbentuk, walaupun sekarang sudah tertangani dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Tetapi, ke depan, mesti kita dorong lagi, karena, pertama, Sulawesi Barat ini adalah provinsi baru. Karena itu, kami akan menandatangani kerjasama dengan pemerintah RRC dalam rangka pembangunan jalan di Sulawesi Barat.

Kedua, kita masih mendorong sektorsektor yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan pertama koneksivitas antar wilayah baik internal Provinsi Sulawesi Barat maupun dengan provinsi-provinsi lain. Seperti jembatan udara, pembangunan rel kereta api dari Makasar sampai Sulawesi Barat, dan lain-lain. Itu yang menjadi prioritas utama kami.

Sektor-sektor apa sajakah yang paling signifikan menyumbangkan pendapatan daerah di Sulbar?

Ke depan, yang kemungkinan akan berhasil, adalah migas. Untuk sektor migas ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Selain sektor migas, kita juga memiliki sektor perkebunan di mana Sulawesi Barat merupakan peng-

Item-item apa sajakah yang Anda sampaikan kepada pemerintah pusat di acara Musrenbangnas kali ini?

Ini kan sebenarnya hanya tinggal mem-final-kan saja. Sudah ada Musrenbang regional yang kita buat di tingkat provinsi, pra-Musrenbang sudah. Semua yang saya sampaikan ini sudah disebutkan. Pertama, koridor ekonomi kita masing-masing provinsi itu perlu didukung. Kedua, saya masih tetap mendorong agar infrastruktur terus dilakukan, pembangunan jalan-jalan antar provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas jalan nasional, pembangunan jalan bandara, pembangunan bandara-bandara baru di kabupaten, supaya mempercepat roda pemerintahan. Dan hal itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percayalah.

Mengenai infrastruktur, itu sebenarnya ‘lagu lama’. Tapi, hingga sekarang masih relevan. Karena sektor itu merupakan urat nadi dari pembangunan, khususnya di daerah.

Lalu, poin-poin apa sajakah yang dibahas dalam Musrenbangda bersama jajaran terkait di daerah Anda?

Ada beberapa kesepakatan kita dengan gubernur di Sulawesi. Pertama, tetap mendorong sektor pertumbuhan ekonomi. Kedua, mendorong sektor investasi. Ketiga, yang sudah saya katakan tadi, real way yang bisa menghubungkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan keempat, adalah jembatan udara. Itulah kesepakatan-kesepakatan kita. Jadi, acara Musrenbangnas ini sebenarnya hanya pematangan dari hasil-hasil Musrenbangda saja. ]

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

13

TOPIK UTAMA

N

Terkait Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, kebijakan apakah yang Anda luncurkan agar para investor menanamkan investasinya di daerah yang Anda pimpin?

Dalam penetapan MP3EI itu, Bali dan NTT masuk dalam satu koridor ekonomi, yaitu koridor V. Dan dalam koridor V itu, visinya adalah menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Karena itu, tentu, urusan pangan kita terus menerus tingkatkan produksinya di sana. Apakah itu perkebunan jagung, ternak, kelautan, atau garam. Itu adalah beberapa komoditi yang kita dorong untuk menjadi pendukung pangan nasional. Selain itu, tentu, kita juga membenahi berbagai obyek wisata dan mempersiapkan masyarakat untuk siap menerima tamu-tamu yang datang dari luar atau wisatawan. Ini adalah halhal yang kita lakukan selain programprogram pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain.

Sektor-sektor apa sajakah yang paling signifikan menyumbangkan pendapatan daerah di NTT? Di sana masih sektor pertanian yang menyumbangkan pendapatan daerah cukup signifikan. Selain itu, sub sektor peternakan yang juga memberikan sumbangan PDRB yang cukup besar. Tapi, sampai saat ini, memang, kita mendorong supaya sampai pada pengolahannya. Kita tidak hanya terus menerus meningkatkan produksi, tapi juga kita berupaya untuk bagaimana bisa mengolahnya.

Untuk sektor pertanian, di sana ada

14

foto: Istimewa/dok majalahtopik

usa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah tertinggal di wilayah kawasan timur Indonesia. “Kita masih membutuhkan affirmative action berupa percepatan pembangunan di daerah. Sehingga, kita akan bisa mempercepat mengejar ketertinggalan,� harap Frans Lebu Raya, Gubernur NTT kepada Endang Dwintari dalam sebuah kesempatan wawancara di sela acara Musrenbangnas di Jakarta, baru-baru ini. Berikut kutipannya:

Frans Lebu Raya (Gubernur NTT)

Affirmative Action

jagung, perkebunan kopi, kakao, dan lain sebagainya. Untuk sektor lain, termasuk juga perikanan, ada hasil laut yang cukup besar.

Item-item apa sajakah yang Anda sampaikan kepada pemerintah pusat di acara Musrenbangnas kali ini?

Tentu semua program yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain itu, kita juga mendorong sektor infrastruktur. Saya kira, salah satu hal yang penting adalah infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sebagainya. Itu akan terus kita dorong. Karena kalau kita berbicara koneksivitas, memang, hal-hal itulah yang sangat diperlukan.

Item-item yang telah Anda sebutkan untuk disampaikan pada acara Musrenbangnas ini juga menjadi poin-poin pembahasan dalam Musrenbangda sebelumnya?

Betul. Sebelumnya, memang, kita su-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

dah membicarakan secara bertahap, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat provinsi. Hasil dari pembahasan di tingkat provinsi itulah yang dibawa ke Musrenbangnas ini. Telah juga dibahas secara teknis pada pra-Musrenbangnas, sehingga forum ini (Musrenbangnas) lebih kepada bagaimana menyamakan masalah yang ada.

Seberapa besar harapan Anda terhadap acara Musrenbangnas ini?

Kalau kita bisa berharap, tentu saja, harapan kita sangat besar. Semuanya pasti juga mempunyai harapan yang besar. Saya, tentu berharap, karena NTT itu, pertama, dia merupakan daerah tertinggal karena itu masih diperlukan affirmative action. Daerah kepulauan, daerah yang dekat dengan perbatasan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sehingga kita masih membutuhkan affirmative action berupa percepatan pembangunan di daerah. Sehingga, kita akan bisa mempercepat mengejar ketertinggalan. ]

TOPIK UTAMA Kartanegara. Dengan wilayah yang cukup luas, infrastruktur menjadi urat nadi pendukung pertumbuhan perekonomian di kabupaten yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 626.286 jiwa (2010) dengan kepadatan 20,17 jiwa/km2 ini.

“Masalahnya, kami mempunyai luas wilayah yang sangat luas. Masih banyak daerah di Kutai Kartanegara yang masih terisolir. Sehingga, untuk membangun infrastruktur sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan, terus terang, itu menjadi beban untuk kami,” tutur Rita yang membandingkan daerahnya dengan Madiun di Jawa Timur yang hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 1.010,21 km2 tetapi infrastrukturnya sudah terbangun, sehingga mereka hanya tinggal mensejahterakan rakyat. Sementara, Kutai Kartanegara dengan APBD sebesar Rp 4,9 triliun, baru dilakukan pembenahan di bidang infrastruktur jalan. Bahkan, katanya, ada jalan yang belum terbuka antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Padahal, luas wilayah Kutai Kartanegara 36 kali

lipatnya kota Jakarta.

Rita juga tak menampik jika acara Musrenbangnas menjadi tempat untuk mengungkapkan atau menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai kendala-kendala dan segala hal yang dibutuhkan daerah. Keikutsertaan dirinya beserta jajaran terkait dalam acara Musrenbangnas ini pun tak membawa ‘tangan kosong’. Ada sekitar lima triliun yang akan diusulkan Kutai Kartanegara dalam Musrenbangnas ini, dengan harapan pemerintah pusat memperhatikan segala keluhan, kekurangan, dan kendala yang dirasakan daerah. “Begitu banyaknya infrastruktur yang baru kami bangun. Diakui, daerah kami memang merupakan daerah yang kaya, tapi dari segi infrastruktur kami masih sangat lemah. Mungkin di Tenggarong (Ibukota Kutai Kartanegara) sudah cukup baik dan maju, tapi di 18 kecamatan lainnya masih sangat jauh dari kata maju,” tegas puteri kedua mantan Bupati Kutai Kartanegara H. Syaukani HR dan Hj Dayang Kartini ini. ] Endang

Rita Widyasari S.Sos MM (Bupati Kutai Kartanegara)

Kukar Butuh Dukungan Pemerintah Pusat foto: Istimewa/dok majalahtopik

S

eperti halnya daerah lain, Kabupaten Kutai Kartanegara pun mengharapkan adanya kemudahan-kemudahan dari pemerintah, khususnya pusat, dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, utamanya daerah. Saat ini, kemudahan yang telah dirasakan sedikit banyak membantu dalam percepatan pertumbuhan perekonomian di wilayah yang menjadi bagian dari Kalimantan Timur itu adalah program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam upaya menarik investor menanamkan investasinya di daerah.

“Kebetulan, untuk Provinsi Kalimantan Timur ini, Kutai Kartanegara merupakan daerah nomor satu untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)-nya itu. Tapi, menurut kami, itu masih belum maksimal.

Sehingga, program-program yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Musrenbangnas, seperti pro kemiskinan, pro kesejahteraan, dan pro lingkungan, sama dengan visi dan misi kami semua. Sehingga, diharapkan, kita menjalankannya sesuai dengan arahan Presiden,” papar Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari S. Sos MM, saat ditemui di sela-sela acara Musrenbangnas di Jakarta, 28 April lalu.

Meski disebut atau dimasukan dalam kategori Kabupaten Terkaya yang didapat dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 2,5 triliun pada 2009 dan APBD 2010 sebesar Rp 4,9 triliun, Rita tak menampik jika kabupaten yang dipimpinnya itu masih menemui berbagai macam kendala. Dengan luas wilayah 27.263,10 km2 dan luas perairan kurang lebih 4.097 km2, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah karyawan yang lumayan banyak. Sehingga, tambah Rita, belanja daerah yang harus dikeluarkan lebih besar, terutama untuk membayar gaji pegawai yang mencapai kurang lebih Rp 1,02 triliun.

“Hal ini, tentu saja, menurut kami, menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembelanjaan infrastruktur lainnya. Sehingga, kami berharap, dengan arahan dari Presiden, masalah datangnya investor dan sebagainya, akan menjadi bagian pembenahan dari kami,” tandas wanita kelahiran Tenggarong, 7 November 1973 ini.

Selain masalah belanja daerah yang lebih banyak tersedot pada pembayaran gaji pegawai, masalah infrastruktur juga menjadi kendala bagi percepatan pembangunan perekonomian di Kutai

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

15

TOPIK EKSKLUSIF

Tampil apa adanya, adalah sosok Cornelis. Walaupun dikenal tegas dan suka blakblakan dalam berbicara, tapi dirinya sangat dekat dengan rakyat. Sejak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat tiga tahun yang lalu, Cornelis melakukan terobosan-terobosan dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, ekonomi, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan sampai pada membuat draft tentang konsep perbatasan. Mengingat Kalimantan Barat berada pada posisi yang berbatasan dengan negeri tetangga Malaysia.

Karena ada lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di antaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Drs. Cornelis MH (Gubernur Kalimantan Barat)

Membangun KALBAR dengan Semangat Kebhinekaan

16

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK EKSKLUSIF

S

ebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan dengan negara luar, sudah barang tentu kelima daerah ini harus mendapat perhatian pemerintah provinsi. Namun yang terjadi seringkali timbul rasa tidak puas dari masyarakat karena kurangnya perhatian pemerintah. Hal ini menimbulkan rasa terpinggirkan. Bagaimana mengatasi hal ini? “Namanya pembangunan kan berproses, sehingga ada statement seolah-olah mereka mau pindah ke Malaysia. Saya sih tidak keberatan mereka pindah ke Malaysia, cuma dengan catatan tanah dan patoknya tidak dibawa,� ujar Cornelis kepada Iwan Purnama, Gaus Kaisuku, Dewi Pujiharti dan fotografer Adang Sumarna dari Majalah TOPIK dalam sesi wawancara. Berikut petikan wawancaranya: Setelah hampir tiga tahun memimpin Kalimantan Barat, program strategis apa saja yang telah Anda realisasikan?

Dalam RPJMD, program strategis yang sedang direalisasikan ada tujuh prioritas pembangunan. Pertama, pe ningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Kedua, peningkatan kecerdasan SDM. Ketiga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keempat, peningkatan sumberdaya aparatur, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Kelima, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar. Keenam, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan. Dan ketujuh, peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, keamanan, serta ketahanan budaya.

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2008–2013 selain melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dilakukan pe-

ngembangan oleh swasta. Rencana dan Realisasi yang dilakukan dalam rangka Penanaman Modal di Kalimantan Barat bisa dilihat pada tabel Daftar Perkembangan APBD Kalbar dari tahun anggaran 2005-2011.

Menyangkut kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, bagaimana Anda mengaturnya?

Kita membuat draft soal perbatasan.

Soal perbatasan sebenarnya kita sudah ajukan konsep pembangunan pada semua pihak di situ, pemerintah kabupaten pun ikut, provinsi maupun pusat juga ikut.

Ketika Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Pak Andi Mattalata, PLB (Pos Lintas Batas) yang baru dibuka harus dengan Badau. Nah Malaysia harus sudah siap dan sudah dimulai. Pihak Indonesia sendiri sudah siap dengan Badau, tapi pihak Malaysia sedang mempersiapkan.

Sedangkan di bidang jasa, sama sekali belum ada apa-apanya. Tapi sekarang untuk jasa kita mulai mempersiapkan infrastruktur, termasuk Jagoi pun kita siapkan infrastrukturnya. Cuma dana ini kan terbatas, sementara masyarakat di sana minta cepat, jadi mana mungkin. Dari perhatian pemerintah pusat juga jalan, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Namanya pembangunan ini kan berproses, sehingga ada yang buat statement seolah-olah mereka mau pindah ke Malaysia. Saya sih tidak keberatan mereka pindah ke Malaysia, cuma dengan catatan tanahnya dan patoknya jangan dibawa.

Seseorang pindah warga negara di dunia ini kan sudah menjadi hal biasa, tidak jadi masalah juga. Tapi kita sebagai pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk membangun itu. Saya memang belum tahu hasil pembicaraan tanggal 8 Mei dengan negara-negara Asean di acara KTT Asean

ke-18 di Jakarta (wawancara dilangsungkan tanggal 5 Mei-red). Tapi komitmen pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten, kita sama-sama bertekad membangun wilayah perbatasan. Karena saya punya konsep, kalau bisa perbatasan punya kabupaten sendiri yang dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak serta merta muncul kabupaten itu. Karena itu mulai sekarang sudah dipersiapkan. Minimal tiga tahun baru bisa direalisasikan. Nah, tiga tahun itulah masa persiapannya.

Berapa kabupaten yang masuk dalam wilayah perbatasan dengan Malaysia?

Ada lima kabupaten. Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas hulu. Dan itu kita ada kerjasama untuk perdagangan. Nah untuk perhubungan kita di Pontianak, di Kuching terdapat jalan darat, lalu Pontianak-Brunai kita juga ada jalan darat. Lalu penerbangan ke Singapura, bisa juga dilakukan dari Kuching.

Bagaimana dengan banyaknya kebutuhan pangan untuk masyarakat di wilayah perbatasan lebih banyak masuknya dari Malaysia bukan dari Indonesia?

Karena dari Malaysia kan dekat.

Dan kita ada perjanjian, ada sekian Ringgit boleh belanja di sana, mereka juga boleh belanja di kita. Seperti itulah perjanjiannya, ada batas belanja. Cuma kadang-kadang ini disalahgunakan. Tapi jika memang barang yang masuk dari Malaysia itu murah, mengapa kita tidak beli dari sana. Ya, namanya juga pedagang. Jika barang yang datang dari Jakarta mahal, kenapa kita tidak beli yang murah. Jadi di sini bagaimanapun hukum dagang itu berlaku.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

17

foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

TOPIK EKSKLUSIF

Gubernur Kalbar saat ,meninjau infrastruktur transportasi darat di daerah perbatasan.

Tapi dari segi pemasukan untuk pemerintah itu nihil, karena barang yang masuk dari Malaysia tidak kena bea masuk?

Kalau untuk hal itu kita bisa mengecek ke Direktorat Jenderal Bea Cukai, pasti masuk. Saya kan juga jual barang dengan mereka (Malaysia), dan sebaliknya mereka juga belanja dari kita.

Ada perasaan terpinggirkan dari masyarakat di wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap mereka, bagaimana Anda menyikapinya?

Pemerintah tidak mungkin menghidupi semua rakyatnya sendirian. Nasib kita tidak mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Orang Malaysia sendiri bukannya dikasih begitu saja, tapi melalui usaha. Kita juga harus meningkatkan usaha kita. Contohnya, jika kita bekerja sebagai petani, jadilah petani yang benar. Jika mau berkebun, berkebunlah yang benar. Jadi kita tidak boleh selamanya menyalahkan pemerintah. Jika memang hasil kebun bisa dijual ke Malaysia dengan harga yang lebih baik, kenapa tidak. Jhon F. Kennedy mengatakan: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kau berikan pada negara�. Tapi yang jelas, negara

18

sudah memberikan perlindungan kepada mereka sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan kita sama juga dengan penduduk-penduduk yang lain di perbatasan dalam hal perlakuan. Di sini ada Puskesmas, di sana juga ada.

Tapi bukankah fasilitas yang tersedia bagi mereka itu sangat tidak memadai? Padahal untuk hal seperti ini sudah lama menjadi keluhan mereka?

Nggaklah‌.Sekarang kita punya rumah sakit di Sanggau. Di Sambas mereka bisa berobat ke RS Sambas, masyarakat Bengkayang bisa pakai RS Bengkayang. Sementara bagi mereka yang tidak mampu kita siapkan jaminan sosial.

Bagaimana dengan ketersedian fasilitas yang ada di RS itu sendiri?

Jika untuk pengobatan penyakit jantung, memang belum ada. Tapi untuk sekadar “penyakit rakyat�, sekarang ada fasilitasnya. Sedikit apapun perubahan itu, tentu kita harus berani mengatakan ada. Cuma mungkin belum seperti mereka (Malaysia). Malaysia itu jumlah penduduknya sedikit, sementara Indonesia sangat banyak. Jadi dibandingkan mengurus sedikit dengan yang banyak, pasti beda.

Bagaimana dengan soal pendidikan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

di wilayah perbatasan?

Untuk pendidikan kita perlakukan sama dengan masyarakat yang ada di kota. Kalau di sini (kota) ada ujian nasional, di sana juga demikian. Di sana ada guru, di sini juga ada guru. Sebenarnya guru itu sudah lengkap, cuma karena orang ini kadang-kadang dari kota, ada juga yang hanya ingin cari perubahan status untuk menjadi pegawai negeri sipil. Setelah jadi PNS, dia pulang lagi atau pindah ke daerah lain. Ya, menurut saya, itu manusiawi lah. Karena tak bisa dihindari, jika mereka tinggal di kota, mereka rasakan fasilitasnya lebih lengkap. Itu sudah otomatis. Ibarat ada gula pasti ada semut. Oleh karena itu bagaimana mencoba di wilayah perbatasan itu kita menyiapkan gula supaya ada semut.

Konkritnya seperti apa?

Di antaranya pembangunan, kemudian infrastruktur jalan.

Dari kelima kabupaten di wilayah perbatasan yang Anda sebutkan, di kabupaten mana yang sudah bisa dilihat infrastrukturnya?

Yang jelas fasilitas itu bisa dilihat di Entikong, lalu Aruk. Aruk mungkin akhir tahun ini jalanya sudah licin. Lalu Bengkayang. Yang paling dekat itu sebenarnya dengan Jagoi. Jadi tetap ada pembangunan cuma perbandingannya masih kalah

TOPIK EKSKLUSIF dengan infrastruktur di Malaysia. Kalau perbandingannya dengan Malaysia, ibaratnya ilmu, kita masih jauh ketinggalan.

Atau jika kita bandingkan antara daerah kepulauan dengan daerah perbatasan, daerah kepulauan jauh tertinggal dibandingkan dengan perbatasan. Daerah kepulauan itu mau minum saja susah, bahkan harus tunggu air hujan. Belum lagi persoalan transportasi laut yang sangat tergantung pada cuaca dan gelombang.

Tapi karena ini perbatasan antar negara, jadinya harus jelas. Harusnya kita tunjukan karena wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan, pencerminan bangsa Indonesia.

Bagaimana mengaplikasikan semua program-program yang Anda sebutkan di atas?

Rencana itu saya sudah ajukan ke presiden. Rencana program-program itu sudah masuk, sejak lama. Pokoknya, ketika disuruh buat, ya saya buat. Jadi saya buat berdasarkan apa yang bisa saya perbuat. Contohnya terkait anggaran di APBD, jika anggarannya tidak banyak, ya yang bisa saya perbuat sedikit. Misalnya di bidang jasa, tahun ini sekitar Rp 50 miliar, tapi saya sudah saya laksanakan program di bidang jasa tersebut.

Anggaran untuk pendidikan juga ada yang dari APBD? Dari APBD ada. Cuma kan APBD

kita (provinsi) mesti didrop ke APBD kabupaten. Jadi dana-dana kita ditaruh di kabupaten. Nanti kabupaten yang mendanai anggaran pendidikannya. memang ada juga yang langsung, tapi tidak banyak.

Kebijakan atau himbauan kepada bupati dan walikota se-Kalimantan Barat?

Saya minta mereka itu serius dalam bekerja. Memaksimalkan para SKPD, sesuai dengan keputusan Presiden Nomor I Tahun 2010. Berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai tidak dicek atau turun ke bawah.

Jadi program-program kesehatan, pendidikan coba di-cek-lah di lapangan.

Birokrasi itu dibina sesuai dengan program Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini. karena persoalan birokrasi itu menjadi urutan pertama.

Bagaimana Anda membangun koordinasi atau sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dapat berjalan dengan baik?

Kalau kami dengan bupati dan walikota, tidak ada yang namanya koordinasi. Koordinasi itu organisasi yang selevel. Nah, kalau ke bawah bukan namanya koordinasi, tinggal kita mengawasi dan mengontrol jalan tidaknya pemerintahan di bawahnya itu. Kita si-

fatnya koordinasi pembinaan saja, jadi kita tidak campur ke sana. Koordinasi itu misalnya bupati dengan bupati, atau bupati dengan walikota. Kalau kita (gubernur) kan di atas. Kita lebih pada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian jalannya pemerintahan.

Namun, untuk memacu pembangunan di wilayah Kalbar, Pemprov Kalbar menghimbau atau membuat kebijakan dalam bentuk: Kerjasama antar kabupaten/kota, contohnya JICA, pembangunan ekonomi lokal (REDS) atau GIZ, serta percepatan kawasan cepat tumbuh (KUAT, KAPET, dan pembangunan kawasan perbatasan).

Jika ditemukan pada tingkat kabupaten/kota ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran, baik dalam skala ringan maupun berat, sanksi seperti apa yang Anda berikan?

Kita bina dia agar jangan seperti itu. Dalam bekerja harus sesuai dengan aturan atau koridor yang sudah digariskan. Jadi pendekatan awal yang dilakukan adalah ibarat orang tua yang menasihati anaknya. Tapi kalau memang tidak mau dengar juga, ya apa boleh buat kita tegur secara tertulis. Jika sudah ditegur dengan cara ini masih tidak mempan juga, maka kita laporkan ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Jadi bila ada risiko, kita sudah lepas, tidak bertanggung jawab.

foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

Anda baru saja meresmikan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Boleh tahu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan lembaga IPDN di Kalimantan Barat?

Saya bukan meresmikan tapi meninjau. Melihat apakah sudah ada atau tidak. IPDN ini bukan milik Pemerintah Provinsi, tapi milik Pemerintah Pusat, cuma ditaruhnya di sini. Nanti pada semester terakhir, mahasiswanya masuk lagi di Jatinangor atau lembaga IPDN pusat. Sekarang mereka sekolah di sini, pemprov siapkan pembiayaan yang belum keluar dari APBN. Tapi semua itu miliknya pemerintah pusat, termasuk dosennya. Untuk dosen ini kita kerjasama dengan Universitas Tanjungpura.

Gubernur Kalbar Melaksanakan Kunjungan Kerja meninjau daerah perbatasan.

Bagaimana dengan peningkatan IPMnya?

Nah, IPM inilah yang menjadi per-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

19

TOPIK EKSKLUSIF foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

soalan. Tidak pernah naik-naik.

Kenapa bisa begitu?

Nggak tahu. Tapi nampaknya ada bergeser, naik setingkat dua tingkat. Karena kadang-kadang ngukurnya terlalu subjektif. Orang yang umurnya sudah 60 tahun pun masih dihitung. Seyogyanya dalam SDM itu, orang yang produktif saja yang dihitung. Lalu mengenai derajat kesehatan, ini menyangkut kesehatan, pendidikan dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), itu juga harus jadi hitungan.

Lantas, apa parameter daerah ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi?

Parameternya, pertama terjadinya kenaikan PDRB dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kedua, terjadinya peningkatan pendapatan per kapita/tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, terjadinya penurunan angka kemiskinan.

Untuk PAUD, ada langkahlangkah khusus Anda untuk meningkatkannya?

Sekarang ini anggarannya akan kita tingkatkan. Yang kedua, kita meningkatkan kemampuan aparat penyelenggara, baik kesehatan maupun pendidikan. Kita pacu terus mereka ini, agar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, program padat karya apakah yang Anda luncurkan dalam rangka membantu kreativitas masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya?

Program PNPM ini sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan secara tradisional atau manual, apapun namanya program padat karya itu. Dengan padat karya, maka bisa menyerap tenaga kerja. Ini yang kita harapkan dengan dana yang ada sekarang ini betulbetul dalam menyusun rencananya itu, diprioritaskan pada desa-desa dan kecamatan. Sehingga selesai dibangun bisa bermanfaat untuk mereka.

Dalam pengembangan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat, sektor apa saja yang menyumbang APBD paling besar?

Dari sektor perkebunan, pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata, serta pertambangan juga

20

Gubernur kalbar Menyerahkan Mobil Pintarkepada Camat di Balai Karangan Entikong.

besar. Tapi itu semua kan masuknya ke pusat dulu, nanti baru didistribusikan ke daerah. Jadi tidak bisa kita (daerah) ambil langsung. Karena yang terpenting bagi saya adalah adanya lapangan pekerjaan.

Sehingga dengan demikian membutuhkan/menyerap banyak tenaga kerja.

Jadi PAD Kalbar dari sektor apa saja?

PAD Kalimantan Barat itu dari sektor jasa, seperti kendaraan bermotor dan air.

Bagaimana perkembangan program “Visit Kalbar 2010�?

Maksud dicanangkan kunjungan wisata 2010 antara lain, untuk memacu percepatan pembangunan di Kalbar, khususnya pembangunan di sektor pariwisata. Selain itu, untuk mengakomodir dan mendorong kreativitas generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai seni budaya daerah. Namun, kami masih menemui beberapa kendala. Pertama, objek dan daya tarik wisata umumnya belum ditata dan dikelola dengan baik. Kedua, terbatasnya infrastruktur dan akses ke objek wisata. Ketiga, masih rendahnya kualitas SDM pengelola pariwisata. Keempat, belum optimalnya pelayanan. Kelima, rendahnya dukungan masyarakat dalam menerapkan Sapta Pesona.

Bagaimana dengan masalah konservasi?

Konservasi ini dijalankan oleh pihak Kehutanan.

Yang kami tahu dana hibah untuk

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

konservasi hutan di Kalimantan ini sangat besar, bagaimana komentar Anda?

Dapat, cuma nggak tahu berapa.

Cuma besarannya kecilnya saja.

Bukankah hutan Kalimantan secara keseluruhan merupakan paru-paru dunia?

Itu kan kata orang, karena mereka lebih dulu merusak hutan liar kan? Seperti negara-negara Eropa, mereka kan lebih dulu merusak hutan. Sekarang baru mereka suruh kita untuk jaga hutan kita.

Selama tiga tahun menjadi gubernur, berapa presentase tingkat pengangguran yang dapat ditekan?

Ini yang tidak bisa saya dijawab, karena harus merujuk pada angka-angka statistik. Saya tidak mau bicara tanpa didasari dengan data. Bicara angka tidak bisa asal ngarang.

Terkait Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, kebijakan apakah yang Anda luncurkan agar para investor menanamkan investasinya di daerah Kalbar?

Kita memberikan kemudahan-kemudahan, terutama yang menyangkut perijinan investasi satu pintu, menciptakan kondisi aman bagi investor, dukungan insentif bagi investor, serta menerapkan

TOPIK EKSKLUSIF kepastian hukum.

Konsep utama Anda dalam membangun Kalbar seperti apa?

Tidak banyak konsep, hanya sesuai dengan perintah Undang Undang Dasar, sesuai dengan Kebhinekaan, sesuai dengan NKRI. Kebhinekaan ini perlu kita kembangkan, karena kita lahir sudah berupa aneka ragam, sesuai dengan ideologi negara. Itu juga yang kita kerjakan, selesai, nggak usah yang aneh-aneh. Yang sudah digariskan, ya kita kerjakan.

Bagaimana hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk tingkat Provinsi Kalbar?

Saya rasa tidak ada masalah. Karena kami yang membuat kebijakan, sehingga kalau masalah teknis kan dengan SKPD. Urusanlah dengan SKPD. Begitu pula jika DPRD ingin “mengundang� para SKPD, maka itu urusannya DPRD, saya tidak mau ikut campur. Masa misalnya satu SKPD tidak bisa melobi dewan untuk menggolkan programnya, itu kan kebangetan. Kalau sudah begitu harus diganti. Memangnya saya berutang dengan dia? Saya tidak mau disandera birokrasi. Kalau misalnya kita disandera birokrasi, dia (SKPD) kerja kan sudah kita berikan anggaran sekian. Angga-

ran daerah sendiri tidak bisa digunakan, jika tidak dapat persetujuan dewan. Itu namanya menyandera. Sehingga program yang sudah kita bicarakan dengan alokasi dana yang cukup untuk mereka, tidak bisa jalan. Apalagi sampai dikembalikan, itu kan bodoh namanya.

Kunjungan Presiden SBY ke Kalbar tanggal 31 Mei 2011 dalam rangka apa?

Kunjungannya dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Gerak PKK. Jadi untuk Indonesia dipusatkan di Kalbar. Maksud dari Bulan Bhakti Gotong Royong ini supaya bangsa Indonesia agar bisa mempertahankan, bisa melestarikan nilai-nilai gotong royong di Tanah Air. Mulai dari kota sampai ke desa-desa. Nilai-nilai gotong royong ini kalau kita tidak pertahankan, tidak kita lestarikan, dikhawatirkan nanti akan hilang.

Kemerdekaan yang kita rebut ini karena semangat gotong-royong. Karenanya perlu publik figur yang mendengungkannya supaya bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga Hari Gerak PKK adalah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat untuk menolong masyarakat tidak mampu. Untuk menggerakkan potensipotensi ekonomi, pendidikan, kesehatan mulai dari dalam keluarga, baru ke masyarakat, sehingga perlu diberi motivasi. ]

foto: Istimewa/dok majalahtopik

Terkait program pembangunan yang tertuang dalam Musrenbangnas, bagaimana Anda mengimplementasikan reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi?

Berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang dibentuk oleh Bappenas RI dan evaluasi terhadap RPJMD Prov Kalbar tahun 2008-2013 yang dilakukan oleh Bappeda Prov Kalbar, terlihat adanya relevansi antara prioritas pembangunan

nasional sebagaimana RPJMN 20102014 dengan RPJMD Prov Kalbar tahun 2008-2013. Hanya beberapa program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat saja seperti bidang hukum, batas negara, sistem transportasi nasional dan sebagainya yang tidak ditentukan di dalam RPJMD. Perbedaan di dalam nomenklatur dan urutan prioritas kiranya terkait dengan semangat otonomi daerah karena daerah memiliki kewenangan dalam menentukan program prioritas yang memiliki nilai strategis dan ekonomis serta manfaat dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kalbar.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

21

foto: Istimewa/dok majalahtopik

TOPIK EKSKLUSIF

Sosok Pengayom Semua Lapisan Masyarakat Kalbar

D

rs. Cornelis, M.H. adalah Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013. Cornelis memenangi Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang diadakan pada 15 November 2007. Ia dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada 14 Januari 2008, berpasangan dengan Wakilnya Christiandy Sanjaya. Cornelis juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalbar.

Karier Cornelis di pemerintahan dimulai sebagai staf di Kantor Camat Kecamatan Mandor, Camat Menyuke (Darit), dan menjabat sebagai Bupati Landak selama dua periode, yakni dari 2002 hingga 2008. Setelah menjadi Gubernur Kalbar, posisinya digantikan oleh Adrianus Asia Sidot. Ia adalah Gubernur Kalimantan Barat bersuku Dayak serta beragama Katolik kedua setelah Johanes Chrisostomus Oevang Oeray.

22

Ibarat tanaman dia tumbuh, dari sandal jepit hingga berdasi. Dari camat hingga jadi bupati, dan sekarang gubernur pilihan rakyat Kalbar. Ia pun berujar, "Mukjizat itu nyata".

Sebagai gubernur, Cornelis sangat memperhatikan kemajemukan masyarakatnya sehingga dapat bersinergi dalam membangun Kalbar. “Saya mengelola Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas fungsi masingmasing. Sesuai juga dengan kemampuan masing-masing dari kemajemukan masyarakat Kalbar. Dan saya tidak mau memaksakan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Dalam penempatan itu harus sesuai dengan kemampuan masing-masing, artinya harus profesional,” tutur Cornelis. Seperti diketahui, penduduk Kalbar terdiri dari berbagai macam suku dan ras, seperti Melayu, Dayak, Jawa, China, dan lainnya.

Pengembangan diri sesuai potensinya masing-masing dicontohkan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

Cornelis, misalnya terhadap kelompok Melayu. Cornelis memberi kesempatan untuk mengelola kelompoknya tersebut.

Perlakuan yang sama diberikan kelompok Jawa. Cornelis menyilahkan mereka mengelola dirinya sesuai dengan kemampuan, kepandaian, dan potensi yang ada. Ambil contoh masalah kebudayaan. Jika mereka bisa menampilkan budaya yang positif, yang bisa dijual ke mancanegara, maka akan ditawarkan ke masyarakat asli Kalbar.

“Kita tidak boleh men-cut atau mengerem, sehingga mereka semuanya merasa bahwa daerah Kalbar ini milik mereka juga. Karena kita memberikan ruang yang sama, baik dalam bidang apa saja. Sehingga tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan rasialis. Kalaupun saya agak keras terhadap orang Dayak, karena kami orang Dayak memang masih agak ketinggalan, sehingga perlu mengejar ketertinggalan itu,” kata Cornelis panjang lebar.

TOPIK EKSKLUSIF jakan pemerintah dengan cukup keras.

Apa jawab Cornelis? “Bagi saya, masalah partai dengan masalah pemerintahan harus dibedakan secara jelas. Ketika saya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, saya harus tunduk dan patuh kepada negara, dalam hal ini Presiden.

Sebaliknya, ketika saya melaksanakan tugas-tugas partai, saya tunduk dan patuh kepada ketua partai. Tapi saya melihat, bahwa program-program partai dengan program-program pemerintah itu tidak bertentangan, tidak ada masalah. Kenapa saya harus mempermasalahkannya?”

Cornelis kemudian mencontohkan program PDI Perjuangan untuk memperjuangkan rakyat kecil. Program ini tertuang di dalam program pemerintah.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu ekonomi menengah ke bawah, semuanya sama. “Cuma tinggal bagaimana kita kemas secara baik-baik.

Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan,” pungkasnya.

Selain itu, masih menurut Cornelis, untuk tingkat daerah, antara PDIP dengan Demokrat pun sasarannya sama.

Sama-sama untuk memajukan daerah dan masyarakat. Hanya mungkin di tingkat pusat, ungkapnya, antara elite PDI Perjuangan dengan elite PD berbeda.

“Kalau kami di daerah tidak ada beda,” katanya memastikan.

Lebih dari itu, menurut Cornelis, dalam menjalankan tugas mulianya seba-

foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

Diakui Cornelis, selain tegas dan disiplin, dirinya juga merupakan sosok pribadi yang suka bicara blak-blakan, apa adanya. “Saya kalau dengan masyakat, jika ada salah saya bilang salah. Jika benar, bilang benar. Jadi semuanya bukan berangkat dari ketidaksukaan atau sentimen terhadap mereka,” ujar Cornelis seraya menambahkan bahwa semuanya itu tak lain untuk menuju kebaikan.

Sehingga jika dia mengatakan sesuatu, bukan karena saya sakit hati. Tapi lebih pada bagaimana semuanya dapat berjalan dengan baik. Intinya, Cornelis merupakan sosok pengayom semua lapisan masyarakat yang ada di Kalbar.

Lebih dari itu, dalam membantu masyarakat selalu didasari dengan keikhlasan. Tidak berhitung untung rugi.

“Siapapun orangnya, jika punya urusan, keperluan,punya masalah yang memerlukan pemikiran kita, ya saya bantu,” katanya meyakinkan.

Disinggung soal “kedekatannya” dengan Presiden SBY, lantaran hampir setiap kunjungan Presiden ke luar negeri, Cornelis kerap diikutsertakan dalam kapasitas sebagai seorang gubernur.

Padahal di antaranya berasal dari partai politik yang berbeda. Cornelis kader PDI Perjuangan sementara SBY merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dan semua orang tahu, PDI Perjuangan telah memposisikan diri sebagai oposan Partai Demokrat.

Sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan kerap kali mengkritik kebijakan-kebi-

Gubernur Kalbar Saat Kunjungan Kerja meninjau daerah perbatasan.

gai gubernur, dirinya diperintahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan harus mendahulukan tugas-tugas kenegaraan.

Dan itu, katanya, sudah perintah partai.

“Inilah kehebatan Ibu Mega. Kami orang daerah harus tunduk kepada Kepala Negara,” katanya. Makanya di daerah itu tidak ada ketegangan-ketegangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Buktinya saya susun APBD, susun program, penggarisan sudah ada dari Presiden.

Dalam konteks karier politik, ada keinginan Anda untuk menjadi menteri?

“Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi menteri. Sebagai gubernur saja bagi saya secara pribadi, rasanya kok sudah cukuplah. Sudah luar biasa yang Tuhan berikan kebaikan kepada saya. Yang penting saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Barat. Bagi mereka yang muda-muda mau didorong ke sana, ya silahkan saja. Tapi bagi saya rasanya sudah cukup dan luar biasa bisa menjadi gubernur.”

Cornelis cerita, awalnya ia tidak pernah bermimpi jadi bupati atau jadi gubernur. “Cuma memang di birokrasi saya minta pensiun, karena jika di birokrasi tidak bisa membuat kebijakan. Tapi menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Dan menyelenggarakan tugastugas negara bagi saya itu sudah biasa.

Karena sejak tahun 1979 sudah masuk birokrasi. Berpolitik pun sejak zaman Golkar saya sudah berpolitik,” Cornelis menjabarkan.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, Cornelis mengatakan melibatkan partisipasi dari kalangan generasi muda. Menurut Cornelis, partisipasi kalangan muda di Kalbar memang sangat tinggi. Mereka selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Sebaliknya Cornelis pun menjaga sikap terbuka dengan kalangan pemuda, dan bisa langsung bertemu dengannya dalam sebuah kesempatan.

Dus, jika para pemuda yang kritis itu menemukan indikasi penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan penggunaan dana hibah, mereka boleh lapor ke gubernur. “Dan saya bisa memberikan penjelasan. Itu memang perlu dilakukan karena uang ini bukan milik kita, tapi uang negara. Kita mau kerja yang benar,” Cornelis menekankan pentingnya sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. ] Gaus/Syarif/Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

23

TOPIK EKSKLUSIF

Biodata Drs Cornelis MH Nama : Drs Cornelis, MH Tempat, anggal lahir : Sanggau, 27 Juli 1953 Agama : Kr. Katolik Istri : Frederika, S.Pd Anak : 1. dr. Karolin Margret Natasa 2. Angeline Fremalco, SH

Riwayat Pendidikan: A. Pendidikan Formal: 1. SR di Senakin, tahun 1966; 2. SMP di Senakin, tahun 1969; 3. SMA di Pontianak, tahun 1972; 4. APDN di Pontianak, tahun 1978; 5. S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, tahun 1987; 6. S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, tahun 2004.

B. Pendidikan Khusus: 1. SEPALA Angkatan IV tahun 1993 di Pontianak; 2. SEPADYA Angkatan I tahun 1993/1994 di Pontianak; 3. SUSPIM Artileri-PUSDIK ART (Angkatan VII Tahun 1992) di Cimahi Jabar; 4. Pendidikan Pelatihan Otonomi Daerah di Universitas Amsterdam Belanda tahun 2003; 5. Orientasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Depdagri tahun 2006 di Jakarta.

Karier Pemerintahan: Karier pemerintahannya dimulai sebagai staf di Kantor Camat Kecamatan Mandor, Camat Menyuke (Darit), dan menjabat sebagai Bupati Kab. Landak selama dua periode, yakni dari 2002 hingga 2008. Setelah itu terpilih menjadi Gubernur Kalbar dengan suara terbanyak melalui pemilihan kepala daerah langsung.

Penghargaan: 1. Surat Penghargaan dan Ucapan Terima kasih (Menderma Baktikan diri demi kemenangan Golkar pada Pemilu 1982) dari Golkar Tingkat I Kalimantan Barat.

2. Surat Ucapan Terima kasih atas Kemenangan Golkar Tingkat I dari DPRD Tingkat II Kabupaten Pontianak (Pemilu 1982).

3. Piagam Penghargaan (ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan HUT RI ke-40 tahun 1985 di Mandor) dari Panitia HUT RI ke-40 tanggal 17 Agustus 1985.

4. Piagam Penghargaan Diskusi Panel se Jawa Timur dari Universitas Brawijaya Malang, 8 November 1986.

5. Piagam Wisuda sarjana dari fakultas IImu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 20 Februari 1986.

6. Yayasan Tiara dari Jakarta, tahun 1990.

7. Piagam Penghargaan (Pengembangan Keluarga Mandiri) dari Departemen Kesehatan tahun 1990.

8. Piagam Penghargaan Pencapaian PencakupanUCI Bupati Kepala Daerah

24

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK EKSKLUSIF

9. Tingkat II Kabupaten Pontianak, tahun 1990.

10. Piagam Penghargaan KKN UNTAN dari Rektor UNTAN, tahun 1991.

11. Piagam Penghargaan KKN UNTAN dari Rektor UNTAN, tahun 1992.

12. Piagam Penghargaan KB dari BKKBN Pusat tahun 1992.

13. Piagam Penghargaan Pengabdian dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pontianak, tahun 1993.

14. Piagam Penghargaan dan ucapan terima kasih dari Panitia PESPARAWI II Provinsi Kalimantan Barat.

15. Piagam Penghargaan dan ucapan terima kasih dari Komando Resort Militer 121 Tahun 2002.

16. Certificate dari International Human Right Golden Award 2002.

17. Ucapan terima kasih dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2003.

18. Bintang Panca Warsa III tahun 2004.

19. Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI tahun 2007.

20. Penganugrahan Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 dari Presiden RI, di Jakarta 31 Oktober 2008.

21. Penghargaan Man of the Year Goodverment (Bidang Pemerintahan) dari Harian Borneo Tribune, tahun 2008.

22. Bintang Darma Bakti, Januari 2009.

23. Bintang Presiden Gemilang dari Pengakap Kerajaan Malaysia tahun 2009.

24. Satya Lancana Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI tahun 2009.

25. Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI tahun 2009.

26. Bintang Yudha Pratama dari DHD'45 tahun 2009.

27. Bintang Yudha Utama dari DHD'45 tahun 2009.

28. Bintang Semangat Rimba Perak dari Persekutuan Pengakap Diraja Malaysia Tahun 2009 di Kuala Lumpur.

29. Piagam Penghargaan dari Menakertrans RI atas dukungan & sumbangan pemikiran yang diberikan dalam Revitalisasi Transmigrasi 2010-2014 pada temu Nasional Transmigrasi, di Jakarta 16 Oesember 2009.

30. Penghargaan Man of the Year (Bidang Lingkungan Hidup) dari Harian Borneo Tribune, tahun 2009.

31. Lencana BKKBN Pusat Manggala Karya Kencana, di Pontianak tahun 2010.

32. Penghargaan Lencana Melati dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada peringatan HUT ke- 49 Gerakan Pramuka di Lapangan Gajah Mada, Komp. Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur oleh Presiden RI tanggal 14 Agustus 2010.

33. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 34. Penghargaan Tingkat Pratama atas kepedulian dan kinerja yang tinggi dalam Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di Provinsi Kalimantan Barat dari Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta 10 Oktober 2010 35. Gubernur menerima tiga Penghargaan Upakarti di bidang industri yang diterima Provinsi Kalimantan Barat.

36. Gubernur Kalimantan Barat terima penghargaan Parahita Ekapraya di puncak peringatan Hari Ibu ke-82 di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

37. Gubernur Kalimantan Barat terima Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

38. Gubernur Kalimantan Barat terima Penghargaan Gub sebagai pembina BUMO terbaik ke- 2 tingkat nasional, tanggal 7 Februari 2011 39. Gubernur Kalimantan Barat terima penghargaan Pendayagunaan Aparatur Negara RI untuk penghargaan pertasi dalam inflementasi sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2010.

40. Gubernur Kalimantan Barat terima Pendayagunaan Aparatur Negara RI untuk Penghargaan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. ]

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

25

TOPIK EKSKLUSIF

S

ebagai seorang isteri Gubernur Kalimantan Barat, Ny. Frederika dituntut untuk berbuat sesuatu yang dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat Kalimantan Barat. Pembawaannya yang tenang, serta tutur kata yang lemah lembut menjadi modal besar dalam merangkul masyarakat agar mau bahumembahu menciptakan kondisi Kalbar yang kondusif. Namun baginya, semua itu dapat terjadi apabila kehidupan dalam keluarga, dalam hal ini kaum isteri atau wanitanya, tidak tersandera oleh superioritas kaum laki-laki. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Penggerak PKK Kalimantan Barat, hal tersebut menjadi fokus dan perhatian yang diselaraskan dengan program-program PKK. “Kami di PKK Provinsi punya empat kelompok kerja. Pokja satu menangani KDRT, Pokja dua menangani pendidikan usia dini (PAUD), anak putus sekolah, pelatihan-pelatihan keterampilan serta banyak lagi yang lain. Pokja tiga khusus menangani pangan, seperti tanaman pekarangan, lomba-lomba masak, dan lingkungan. Sementara Pokja empat menangani kesehatan,” papar Frederika.

Selama menjabat sebagai Ketua PKK Provinsi, dirinya juga konsen dengan persoalan kasus-kasus yang menimpa kaum wanita atau isteri terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Memang agak susah masalah KDRT itu. Selama ini baru satu yang melapor. Mungkin saja mereka takut dengan suaminya. Ini bisa dipahami karena jika dilaporkan, para isteri/korban takut dianiaya suaminya di rumah.

Menurut ibu dua anak ini, dalam implementasi program kerja PKK agar dapat berjalan dengan baik dilakukan kerjasama dengan dengan dinas terkait. Misalnya bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK di Dinas Pertanian, dalam hal penanaman sayur mayur di pekarangan di mana bibitnya dari Dinas Pertanian. Termasuk juga tim para penyuluhnya, dari Dinas Pertanian. Sementara masalah keluarga berencana (KB), Tim Penggerak PKK Provinsi bekerjasama dengan BKKBN.

“Kami setiap tahun harus punya program. Jika tidak punya program, kami tidak dapat dana hibah. Selain itu, programnya juga harus dilaksanakan, jika tidak kita bisa diperiksa oleh aparat yang berwenang. Jadi program yang sudah dibuat itu harus dilaksanakan.

Sekarang kami lebih repot lagi, karena setiap pertemuan atau moment apapun, Pak Gubenur selalu menghimbau pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada kaitannya dengan PKK agar harus selalu kerjasama. Karena program yang dilaksanakan oleh SKPD kan tidak sampai ke bawah, lain dengan PKK yang langsung terjun ke masyarakat. Jika dananya cukup dari dinas pertanian, kami yang melaksanakan,” tutur wanita yang rajin berolahraga ini.

perasaan hatinya kepada saya, sekaligus minta dibalas suratnya. Tapi saya sih biasa-biasa saja. Lama-lama, baru saya balas suratnya, biar jadi penasaran,” kata peraih gelar S.Pd ini tersipu-sipu.

Dari situ Cornelis mulai sering datang ke rumah dan ngobrol dengan ayahnya, sehingga keduanya menjadi akrab. “Ya nggak tahulah, namanya juga jodoh. Karena begitu lulus SMA, saya pengennya mau kuliah, tapi oleh Bapak dilarang. Karena katanya sudah ada yang mau melamar kamu. Artinya dia melakukan pendekatan melalui Bapak.

Dan kami menikah ketika umur saya 21 tahun,” kata Frederika yang kini mengaku hidup bahagia bersama Cornelis dan kedua anaknya. ] Gaus Kaisuku

Berawal dari Riset Pertemuan pertama antara Frederika dan Cornelis terjadi saat Frederika masih duduk kelas III SMA, umurnya sekitar 18 tahun. Sebagai seorang gadis yang sedang mekar sudah tentu banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya.

Saat itu Cornelis mendapat tugas dari kampus untuk melakukan riset, karena saat statusnya sebagai mahasiswa APDN. Sebagai seorang wanita yang agak pemalu, dirinya tidak terlalu peduli dengan kehadiran Cornelis yang setiap hari menemui Bapaknya.

“Sebagai mahasiswa APDN, Bapak melakukan riset, sementara Bapak saya saat itu menjabat sebagai Camat. Saya juga tidak tahu jika dia jatuh hati pada saya. Sebenarnya dia lebih dekat dengan kakak saya. Ini yang membuat saya bersikap cuek.

Karena dalam pikiran saya, dia sepertinya sedang mengincar kakak saya,” cerita Frederika mengenang awal kasih asmaranya dengan Cornelis.

Tapi yang buat dirinya kaget setengah mati, tiba-tiba Cornelis mengirim surat beramplop kilat kepadanya lewat lewat sekolah. “Begitu saya baca, rupanya menceritakan ungkapan

Frederika, S.Pd

Jangan Takut Angkat Bicara 26

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK EKSKLUSIF

dr. Karolin Margret Natasa

Saya Seperti Dibiarkan Sendiri

D

imata Karolin atau biasa disapa Karol, ayahnya Cornelis merupakan figur yang banyak menanamkan dalam dirinya nilai-nilai konsistensi dan pekerja keras. Hal ini menjadi modal berharga ketika dirinya masuk dalam dunia politik praktis. Sebagai anak, Karol justru banyak belajar dari ayahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, semua dilakukan dengan memberi contoh, bukan dengan perintah yang bersifat otoriter.

“Dia tidak pernah memerintah tapi mencontohkan apa yang harus kita kerjakan. Makanya dari awal, menyangkut soal apapun saya tidak pernah diberi perintah. Dia hanya memberikan pandangannya dan keputusan akhir tetap ada pada kita. Mungkin karena itulah maka kita anak-anaknya cenderung bisa mengambil keputusan serta didorong

untuk lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang kita ambil,” kata Karol.

Karol menambahkan bagaimana sejak kecil ia dan adiknya dididik untuk bertanggungjawab terhadap keuangan pribadi dan sebagainya. Tapi yang paling jelas waktu mengikuti pemilu legislatif, dirinya berpikir kalau nanti akan dibantu oleh sang Ayah. Tapi kenyataannya tidak pernah demikian.

“Sampai selesai Daftar Calon Tetap (DCT) keluar, saya tidak pernah diberi semacam briefing. Tapi malah dicuekin.

Saya disuruh calon, masuk ke dunia yang walaupun tidak sama sekali baru, tapi tetap saja merupakan sesuatu yang besar. Saya seperti dibiarkan sendiri mencoba untuk meraba-raba, harus mulai dari mana dan sebagainya. Tetapi saya mencoba untuk merefleksikan kembali apa yang Ayah lakukan, bagaimana

dia menggerakan mesin partai. Itulah yang saya kerjakan maka akhirnya saya terpilih,” ungkapnya dengan nada agak kesal.

Karol menambahkan justru hal berbeda ketika Ayah berhadapan dengan misalnya calon bupati dari PDIP, itu bisa dipanggil dan dibriefing. Tapi sama anak sendiri hal tersebut tidak dilakukan sama sekali. Itu yang membuat saya agak iri sebenarnya, tetapi setelah dalam keadaan tenang, saya berpikir oh.. iya, mungkin ini adalah proses pembelajaran yang jauh lebih berharga daripada saya harus didikte. Jadi Ayah adalah orang tidak pernah memerintahkan kita, tapi dia mencontohkannya.

Tinggal bagaimana kita menangkapnya sebagai anak,” tukas anggota DPR RI Komisi IX ini.

Sehingga pelajaran yang dapat diambil dari Ayahnya yang saat menjadi Gubernur Kalimantan Barat adalah, yang jelas pertama konsistensi, bagaimana Ayahnya konsisten dalam berjuang.

Kedua, bagaimana harus bekerja keras, tidak ada sesuatu yang didapat dengan mudah dan gampang.

Menurut Karol apa yang diraihnya saat ini bukan dalam jangka waktu satu dua hari. Mulai dari SMA, ketika pertama kali Ayah berkecimpung di dalam dunia politik, saat masih menjadi camat, dirinya sudah mulai berproses.

Betapa tidak, bagaimana orang sekota Pontianak mencaci maki Ayahnya yang memberanikan diri untuk maju sebagai calon gubernur di Kalbar. Umpatan kasar seperti sudah menjadi menu sehari-hari kala itu. Bagi masyarakat saat itu, pencalonan Ayahnya itu ibarat mimpi di siang bolong.

“Waktu itu kita memang shock berat. Saya sendiri mengalami suatu masa depresi di mana saya mengalami sedikit rasa rendah diri. Bahkan di sekolah di ruang guru, guru-guru pada membicarakan siapa sih Cornelis itu. Istilahnya waktu zaman Orde Baru itu disebut provokator. Bagaimana saya harus ke sekolah berhadapan dengan temanteman saya, melihat Koran Kompas, Media Indonesia dan Seputar Indonesia mengangkat tentang Ayah, saya sempat down. Saya benar-benar tidak berani menghadapi masyarakat ketika itu. Tapi dia konsisten dengan garis politiknya, akhirnya jadi bupati kemudian gubernur dengan melalui proses yang panjang,” tutup Karol. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

27

foto: Adang/dok

majalahtopik

foto: Ada ng/dok m ajalahto pik

TOPIK EKSKLUSIF

Tugu K h

atulisti

wa.

Daya Tarik Berinvestasi

di Provinsi “Seribu Sungai�

Atmosfir kesegaran wilayah Pontianak begitu terasa ketika tim Majalah TOPIK menapakkan kaki di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 5 Mei 2011, sekitar pukul 7.30 Wib. Sekeliling area bandara yang masih asri akibat dikelilingi banyak pepohonan yang rindang semakin menambah rasa semangat tim TOPIK untuk menjumpai Drs Cornelis, MH, Gubernur Kalimantan Barat.

28

I

tulah kesan pertama yang direkam tim Majalah TOPIK begitu tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Selang tak lama menunggu, kendaraan dinas dari Pemprov menjemput tim TOPIK. Roda empat itu lantas melesat menuju Hotel Kapuas Palace di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Rencananya hari itu, sekitar pukul 10.00 Wib, tim TOPIK dijadwalkan bertemu untuk beraudiensi (wawancara) dengan orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Barat ini. Namun, jadwal wawancara itu berubah, lantaran masih adanya agenda penting lainnya yang harus dihandle Gubernur. Barulah pada pukul 6.30 Wib, wawancara tersebut bisa dilangsungkan di kantor dinas Gubernur.

Suasana wawancara berlangsung hangat, lancar, dan penuh keakraban.

Cornelis pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tim Majalah TOPIK seputar program, visi dan misinya dalam membangun Provinsi Kalimantan Barat, sejak menjabat Gubernur Kalbar pada 2008 hingga tiga tahun masa kepemimpinannya saat ini.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto, Senin, 14 Januari 2008, pukul 10.30, atas nama Presiden RI, mengambil janji dan melantik Cornelis-Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013. Pengambilan janji dan pelantikan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar. Cornelis yang lahir di Kabupaten Sanggau, 27 Juli 1953 merupakan Ketua DPD PDIP Kalbar dan sebelumnya menjabat Bupati Landak. Sedangkan Christiandy Sanjaya yang lahir di Kota Singkawang, 29 Maret 1964, sebelumnya adalah Kepala Sekolah SMK Imannuel Pontianak.

Di bawah kepemimpinan CornelisChristiandy, masyarakat menaruh harap terjadi perubahan positif di berbagai bidang, utamanya tingkat kesejahteraan masyarakat Kalbar. Lebih-lebih Kalbar memiliki banyak potensi sumber daya alam, yang bila dikelola dengan baik akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Untuk diketahui, wilayah Kalimantan Barat membentang lurus dari utara

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Istimewa/dok majalahtopik

ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 900 km dari barat ke timur, dengan luas wilayah 146.807 km2 (7,53 % dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa). Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat setelah pertama Papua (421.891 km2), kedua Kalimantan Timur (204.534 km2), dan ketiga Kalimantan Tengah (153.564 km2).

Saat ini, Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 175 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi menjadi 1.894 desa/kelurahan. Ke14 kabupatena tersebut yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Secara umum daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah, hanya di bagian tertentu, yakni di daerah hulu terdapat daerah yang agak tinggi terutama di daerah Pegunungan Kalingkang dan Pegunungan Schwaner. Pada daerah dataran terdapat daerah berawa-rawa bercampur gambut dan hutan manggrove.

Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai yang aman dilayari dan merupakan prasarana transportasi utama khususnya untuk daerah pedalaman. Sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas, yakni 1.098 km, 942 km di antaranya

Alat angkutan transportasi sungai.

dapat dilayari. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (135 km), S. Kendawangan (128 km), Sekadau (117 km), Sambas (233 km), Landak (178 km), dan sungai lainnya. Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danaudanau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Terkait visinya dalam membangun Kalbar, Gubernur Cornelis menjelaskan, yaitu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera. Nah,

untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai visi yang dituju diperlukan strategi tertentu. Strategi tersebut, diuraikan Cornelis, secara garis besar berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan, dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

“Strategi pembangunan tersebut mencakup Strategi Umum dan Strategi Khusus,” jelas Cornelis. Strategi Umum, difokuskan kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, menurut Cornelis, sangat penting adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Serta dilakukan standarisasi setiap kegiatan pembangunan menuju standar nasional dan internasional.

Untuk Strategi Khusus, pokok-pokok strategi kebijakan yang akan dijabarkan: pertama, Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah. Sesuai dengan keragaman kondisi geografis, demografi, permasalahan dan potensi daerah, maka rentang kendali strategi kebijakan pembangunan wilayah akan dibagi menjadi tiga) wilayah pembangunan, yaitu wilayah pedalaman, wilayah perbatasan (antar provinsi dan antar negara), serta wilayah pesisir dan kepulauan.

Kedua, Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD. Strategi kebijakan pengalokasian APBD yang akan ditempuh ke depan adalah pengalokasian anggaran yang berpihak kepada rakyat secara umum. Implementasinya berupa kebijakan anggaran untuk publik harus lebih besar daripada anggaran untuk aparatur, kebijakan anggaran harus memprioritaskan program yang mendorong peningkatan pelayanan publik, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan SDM, dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Strategi kebijakan pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan sosial yang merata, terjangkau, dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

Keempat, Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan. Strategi kebijakan dalam mengelola pemerintahan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

29

TOPIK EKSKLUSIF

30

Fasilitas lab komputer untuk siswa SD. foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

Memaksimalkan Potensi SDA Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 14.680.790 ha, mempunyai berbagai potensi sumberdaya alam yang berupa lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan serta dalam bentuk potensi bahan tambang dan sumberdaya energi. Dari luas daratan provinsi tersebut, peruntukkan lahan khusus untuk pertanian adalah seluas 14.649.120 ha yang meliputi lahan sawah 497.440 ha dan lahan kering 14.151.680 ha. Pemanfaatan lahan kering meliputi pekarangan, tegalan, ladang, pengembalaan/ padang rumput, tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, rawa, tambak, dan kolam/empang.

Untuk potensi lahan pertanian, yang dapat dikembangkan untuk pertanian lahan basah, maupun pertanian lahan kering adalah komoditi pertanian tanaman pangan yang berpeluang untuk diusahakan dalam sekala usaha yang relatif besar, dan merupakan komoditi unggulan Kalimantan Barat, adalah padi, jagung, jeruk, dan lidah buaya.

Luas panen padi sawah dan padi ladang di Kalimantan Barat di 2009 adalah 418.929 ha, dengan produksi 1.300.798 ton, atau rata-rata 31.05 kuintal ha. Luas panen jagung di 2009 seluas 41302 ha dengan produksi 166.833 ton, atau rata-rata 40,39 kuintal/ha.

Adapun ubi kayu, luas panen 11,524 ha, produksinya 166,586 ton atau rata-rata 144,56 kuintal/ha. Sedangkan ubi jalar luas panennya hanya 1.519 ha dengan produksi 11,735 ton atau rata-rata 77,25

foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

melalui: (a) Pendekatan kerakyatan dengan membangun sistem pelayanan publik yang mudah, cepat, efektif, efisien, dan terintegrasi serta tertib administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, agar terwujud pengelolaan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. (b) Melakukan penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan efisien dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes, transparan dan responsif. dan (c) Mendorong pemekaran wilayah bagi daerah yang memenuhi persyaratan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan.

Perpustakaan keliling sebagai peningkatan SDM.

kuintal/ha. Kacang tanah pada 2009 diproduksi sebanyak 2.107 ton dari luas panen 1.929 ha. Kacang kedelai pada 2009 mencapai luas panen 1.758 ha dengan produksi sebanyak 2.046 ha atau rata-rata 11,64 kuintal/hektar.

Di Kalbar juga dibudidayakan sayur mayur di antaranya ketimun, sawi, kacang panjang, terung, kangkung, bayam, bawang daun, cabe, tomat, dan buncis dengan lahan yang cukup luas. Sementara produksi buah-buahan sebagai berikut: alpokat 449 ton, belimbing 807 ton, langsat 6.953 ton, durian 32.387 ton; jambu biji 2.411 ton, jeruk 169.029 ton, manggis 1.043 ton, mangga 3.847, nangka 16.643 ha, nenas 34.874 ha, pepaya 10.585 ton, pisang 111.728 ton,

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

rambutan 19.953 ton, salak 4.067 ton, sawo 2.648 ton, sirsak 465 ton, dan sukun 916 ton.

Ditinjau dari ketersediaan lahannya yang cukup luas, transportasi relatif mudah, akses ke negara tetangga (Sarawak, Malaysia) telah terbuka, dan keuntungan-keuntungan lainnya yang dimiliki Kalimantan Barat, maka iklim investasi di provinsi ini khususnya untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, cukup menjanjikan.

Di sektor perkebunan, luas pencadangan lahan perkebunan Kalimantan Barat yang ditetapkan pada 2005, adalah seluas 3,5 juta ha. Areal tersebut diarahkan untuk komoditi-komoditi: kelapa sawit 1,5 juta ha, karet 1,2 juta ha, kela-

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Adang/dok majalahtopik

pa 300 ribu ha, lada 50 ribu ha, kakao 50 ribu ha, kopi 20 ribu ha, dan aneka tanaman 70 ribu ha (tebu, pinang, jarak pagar, cengkeh, dll). Sebaran lahan yang cocok untuk komoditi-komoditi kelapa, kelapa sawit, lada, karet, dan kakao.

Usaha perkebunan di Kalbar berdasarkan luas dan sistem pengelolaannya dibagi dua jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Luas areal perkebunan di Kalimantan Barat adalah 1.071.139 ha yang dikelola oleh 503.692 KK petani kebun. Jumlah produksinya 1.149.387 ton dengan rata-rata produksi 1.636 kg/ha/tahun. Produktivitas per hektar untuk perkebunan besar adalah 2.823 kg/ha/thn lebih tinggi dari pada produktivitas perkebunan rakyat, yakni 1.213 kg/ha/tahun.

Komoditi unggulan Kalbar adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kakao dan lada. Adapun yang paling dominan adalah karet, kelapa dan kelapa sawit.

Produksi karet yang diproduksi oleh perkebunan besar adalah 599 ton dari luas tanam 4.235 hektar. Kelapa sawit produksinya 471.303 ton dari luas tanaman 389.334 hektar.

Kelapa hibrida produksinya 67 ton dari luas tanaman 291 ha. Kakao produksinya 112 ton dari luas tanam 471 ha.

Produksi karet yang diproduksi perkebunan rakyat (259.028 KK) adalah 233.582 ton dari luas tanam 567.086 ha, kelapa sawit rakyat yang dikelola 82.733 KK petani produksinya 394.088 ton dari luas tanam 211.858 ha, kelapa hibrida rakyat (16.738 KK) produksinya sebanyak 5.095 ton dari luas tanam 9.195 ha, kelapa da-

Komoditi Kelapa Sawit.

lam rakyat yang diusahakan oleh 75.884 KK produksinya 72.160 ton dari luas tanam 100.056 hektar, lada rakyat (19.709 KK) produksinya 4.620 ton dengan luas tanam 9.629 hektar, kopi rakyat ( 23.247 KK) produksinya 4.275 ton dari luas tanam 13.047 ha, dan kakao rakyat (9.233 KK) produsinya 4.822 ton dengan luas tanam 10.172 hektar.

Peluang investasi di bidang perkebunan di Kalimantan Barat di samping upaya ekstensifikasi lahan perkebunan dengan berbagai komoditi komersial, juga melalui kegiatan intensifikasi. Misalnya dalam hal pengadaan benih dan bibit yang bermutu untuk pengembangan perkebunan rakyat maupun perusahaan swasta, serta usaha peningkatan nilai tambah produk perkebunan pada tahapan: pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.

Di sektor hutan, kawasan hutan di Kalimantan Barat mempunyai luas 9.178.760 hektar, dengan berbagai fungsi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: 259/Kpts-II/2000, yaitu kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi konversi. Kawasan lindung mempunyai luas 2.307.045 hektar dan kawasan konservasi seluas 1.915.530 ha yang terdiri dari cagar alam 153.275 hektar, taman nasional 1.252.895 hektar, hutan wisata alam 29.310 hektar, suaka alam laut daratan 22.215 hektar, dan suaka alam perairan 187.885 hektar.

Kawasan budidaya kehutanan mempunyai luas 5.226.135 hektar, yang terdi-

ri dari hutan produksi terbatas 2.445.985 hektar, hutan produksi biasa 2.265.800 hektar, dan hutan produksi konversi seluas 514.350 hektar. Lahan kritis mencapai luas 5.043.037 hektar, yang terdiri dari lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 2.069.158 hektar, dan lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 2.973.879 hektar.

Investasi yang diprioritaskan di bidang kehutanan, adalah kegiatan yang berhubungan dengan upaya reboisasi, yakni melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Luas dan lokasi lahan yang dapat dikembangkan untuk usaha HTI adalah + 1,86 juta ha, telah diusahakan secara aktif + 476.485 ha, tidak aktif + 647.856 ha. Di samping hasil hutan kayu, pemerintah daerah menggalakkan dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan hasil hutan non kayu, seperti ikan Arawana, di samping rotan, tengkawang, berbagai resin, dan plasma nutfah lainnya.

Selanjutnya di bidang pertambangan dan energi. Kalimantan Barat sebagai bagian wilayah dari Craton-Kalimantan merupakan daerah yang potensial bagi terbentuknya berbagai cebakan bahan galian (mineral) yang memungkinkan untuk dikelola lebih lanjut sehingga menjadi bernilai ekonomis. Bahan galian tersebut terdari dari bahan galian logam (emas, bauksit, mangan, timah hitam, cinabar, antimoni, zircon, dll). Bahan galian industri (kaolin, ballclay, felspar, barit, yodium, pasir kuarsa, dll). Bahan galian konstruksi (basalt, granit, dll). Bahan galian energi (batubara, gambut, minyak dan gas bumi, dll.), dan batu mulia (intan, kecubung, dll).

Pada umumnya potensi bahan galian tersebut cadangannya belum diketahui dengan pasti atau belum terukur (hipotetik/speculatif). Sebagian besar bahan galian tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat telah diusahakan dalam bentuk perizinan berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). Jumlah perizinan tersebut sampai dengan tahun akhir 2007 adalah berjumlah 292 buah perizinan.

Di bidang energi, Pemerintah Kalimantan Barat menawarkan investasi dalam pembangunan Power Plant yang sumber tenaganya berasal antara lain dari batubara: energi batubara, dengan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

31

TOPIK EKSKLUSIF

32

daya: 524.540.625,45 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 257.071.995 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 2.337.018.136 kWh per tahun, kelapa setara dengan 60.585.993 SLM atau 550.781.754 kWh per tahun, kopi setara dengan 8.055.477 SLM atau 73.231.609 kWh per tahunnya, coklat/ kakao setara dengan 5.679.405 SLM atau 51.630.954,55 kWh per tahunnya, tandan kelapa sawit setara dengan 62.618.100 SLM atau 569.255.454,54 kWh per tahun.

6. Potensi energi biogas. Energi ini dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 33.712.804,66 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 306.480.042,4 kWh. 7. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (Power Plant). Kebutuhan tenaga listrik di Kalimantan Barat saat ini dirasakan sangat mendesak, khususnya dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Baik untuk keperluan industri dan kegiatan sektor jasa maupun konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan berkembang pesat sejalan dengan prospek pembangunan di

wilayah ini. Potensi sumberdaya listrik yang dapat dikembangkan di Kalimantan Barat di samping menggunakan diesel, batubara, tenaga surya, tenaga uap, tenaga air (microhydro), tenaga angin, biodesel, biomassa, juga biogas.

Mengenai sektor wisata, Provinsi Kalimantan Barat sangat kaya dengan nilai dan keragaman budaya, serta kaya dengan keindahan alam yang semuanya merupakan bagian dari obyek potensial kepariwisataan. Sampai dengan saat ini potensi kepariwisataan tersebut belum digali, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk potensi wisata pulau-pulau kecil (luas < 10.000 km2), jumlahnya 153 pulau, 72 pulau berpenghuni dan 81 pulau tidak berpenghuni.

Masing-masing Kab. Sambas empat pulau, Kab. Bengkayang satu pulau, Kota Singkawang satu pulau, Kab. Ketapang 108 pulau, Kab. Pontianak dua pulau, dan Panjang Pantai 821 Km. Kalbar juga kaya akan wisata bahari, di antaranya pariwisata pantai dan wisata budaya serta wisata lingkungan hidup di Kec. Paloh Kabupaten Sambas. Wisata Bahari di Pulau Lemukutan dan Randayan di Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Wisata bahari di Temajuk dan Pantai Kijing Kabupaten Pontianak. Dan pariwisata pantai dan wisata lingkungan hidup di Kepulauan Maya Karimata Kabupaten Ketapang.

Pemerintah daerah Kalbar menawarkan pula kemungkinan kerjasama/ foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

potensi 159,7 juta ton setara dengan energi 0,4 X 106 GWH, lokasinya di Kab. Sintang dan Kab Kapuas Hulu.

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang merupakan sumber energi baru terbarukan yang memiliki prospek yang cukup tinggi untuk diolah lebih jauh agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari hasil inventarisasi dan pengumpulan data terhadap potensi energi baru terbarukan yang ada di provinsi Kalimantan Barat, maka dapat disampaikan potensi-potensi energi tersebut sebagai berikut: 1. Potensi energi surya. Untuk Kalimantan Barat yang dilintasi garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m2 sampai dengan 9.583,9 Wh/m2 sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses photovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas matahari tersebut.

2. Potensi energi air. Terinventarisasi dan teridentifikasi bahwa Nanga Pinoh memiliki potensi daya listrik yang dapat dibangkitkan sekitar 628,9 MW, dan di Pade Kembayung sebesar 126,4 MW. 3. Potensi energi angin. Secara umum kecepatan angin rata-rata per bulan di wilayah Kalimantan Barat adalah berkisar antara 2â&#x20AC;&#x201C;6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 6â&#x20AC;&#x201C;26 knot.

4. Potensi energi biodesel. Potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 626.181 ton per tahunnya, di mana akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 136.659,82 ton CPO, yang apabila diproses selanjutnya dapat dihasilkan 68.300 ton biodiesel. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut kurang lebih 17.082.477,5 kW/tahun.

5. Potensi energi bio-massa.

Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain: sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 57.699.468,8 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan

Conservation Area Tanjung Datuk.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

TOPIK EKSKLUSIF

Usaha Peternakan.

investasi di bidang pembangunan infrastruktur, pertama jalan/jembatan. Jaringan jalan dan statusnya di Kalimantan Barat adalah Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara atau Jalan Paralel Perbatasan yang panjangnya lebih kurang 740 km, akan dibangun dengan prioritas melalui kerja sama dengan pihak TNI dan pihak swasta. Lintas Kalimantan Poros Tengah dan Selatan direncanakan dengan dana ABPN dan APBD. Kedua, Pelabuhan Laut. Sebaran lokasi pelabuhan laut di Kalimantan Barat, baik yang sudah ada maupun yang akan ditingkatkan. Bahkan akan dibangun baru melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Ketiga, Bandar Udara. Jumlah bandara komersil yang ada di Kalbar saat ini ada lima buah, yakni di Pontianak, Ketapang, Sintang, Nanga Pinoh, dan di Putussibau.

Kedepan direncanakan akan diadakan penataan kembali keberadaan bandara, seperti pelayanan Bandara Sintang dan Bandara Nanga Pinoh akan disatukan, dipusatkan di Tebelian. Sedangkan di Singkawang dan di Paloh diusulkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas untuk dibangun bandara baru.

Keempat, Air Bersih. Dalam pembangunan air bersih, Pemda Kalbar membentuk suatu institusi yang bertugas menyediakan air baku bagi keperluan seluruh perusahaan air bersih/minum di wilayah Kalimantan Barat. Guna lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pe-

manfaatan sumber air baku, maka Pemda Kalbar membagi wilayah layanan berdasarkan zona (cluster) pengembangan mulai dari hulu (Kapuas Hulu/Danau Sentarum) hingga ke wilayah pesisir.

Di bidang usaha peternakan, di Kalimantan Barat sangatlah kondusif untuk dikembangkan dilihat dari berbagai faktor pendukung antara lain Sumber Daya Alam (SDA) seperti luas dan kesesuaian lahan. Pada 2009, populasi ternak sapi di Kalimantan Barat 175.019 ekor, sapi perah 84 ekor, kerbau 1.772 ekor, babi 474.804 ekor, domba 401 ekor, dan kambing 156.354 ekor.

Sedangkan populasi unggas seperti ayam buras sebanyak 8.147.036 ekor, ayam ras pedaging 16.041.090 ekor, ayam ras petelur 2.298.597 ekor, dan itik 458.934 ekor. Kalimantan Barat telah swasembada telur ayam dengan produksi 20.338 ton/tahun, 20 % di antaranya dijual antar pulau seperti Natuna, Bangka Belitung, Tembelan, Pangkalanbun, Jakarta dll. Untuk daging sapi, dengan jumlah pemotongan pada 2009 lebih kurang 45.826 ekor atau 6.927 ton daging, di mana sekitar 8.000 ekor ternak sapi di antaranya masih didatangkan dari luar Kalimantan Barat terutama dari Pulau Madura, NTB dan Jawa Timur.

Peluang investasi peternakan di Kalimantan Barat cukup besar, misalnya untuk ternak sapi, dapat dikembangkan sebanyak 700 ribuan satuan ternak lagi, sehingga seluruh potensi yang ada se-

cara maksimal dapat termanfaatkan.

Sementara di sektor perikanan dan kelautan secara geografi potensi Kalbar di bidang kelautan dan perikanan cukup prospektif, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya maupun perairan umum. Potensi sumber daya perikanan tangkap diperairan Laut Natuna dan Cina Selatan mencapai kurang lebih 1.630.600 ton. Rinciannya, 1.252.400 ton berada di perairan Indonesia, 378.200 ton di perairan ZEEI. Untuk perikanan tangkap diperairan umum (danau, sungai) di perikanan memiliki potensi 102.200 ton.

Adapun untuk perikanan budidaya yang meliputi pembudidayaan ikan di laut diperkirakan memiliki potensi luas lahan 15.520 hektar, keramba 20.440 hektar, kolam 11.270 hektar, dan tambak 26,710 ha. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di perairan Laut Natuna dan Cina Selatan (WPP II), mencapai Âą 1.630,6 (ribu) ton. Potensi perairan Laut Natuna/Laut Cina Selatan dimanfaatkan bersama oleh para nelayan dari berbagai provinsi di antaranya Kepulauan Riau, Jambi, Kalbar, Sumsel, DKI, Jabar, Jateng.

Potensi Lahan Perbatasan Wilayah Kalbar yang berbatasan dengan wilayah antar negara lain, juga memiliki potensi tersendiri bagi Kalbar.

Karena itu, pembangunan daerah perbatasan antar negara diarahkan pada kegiatan pembangunan jalan paralel perbatasan, pengembangan pertanian/ perkebunan sepanjang wilayah perbatasan, dan pengembangan Border Development Centre (BDC). Pembangunan tersebut tentunya dengan spesifikasi kegiatan berbeda sesuai dengan potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas juga merupakan daerah yang cukup potensial untuk pengembangan kawasan industri, karena di samping sumber dayanya mendukung, posisinya cukup strategis, yakni dekat dengan Pulau Batam yang merupakan daerah perindustrian (pemasok industri di Singapura), dan Pulau Natuna yang memiliki potensi pengembangan industri kilang minyak bumi yang terbesar di Indonesia. Lokasi yang sudah didisain untuk Kawasan Industri, antara lain Kawasan Industri Semparuk (Semparuk Industrial Estate). ] Syarif/Gaus/Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

33

foto: Adang/dok majalahtopik

TOPIK OTONOMI

Suasana Kampanye.

Bercermin dari Pemilukada 2010

P

Pelaksanaan Pemilukada di 2010 yang masih meninggalkan pelbagai persoalan, dapat dijadikan cermin Pemilukada di 2011 dan masa akan datang.

elaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) kembali dilangsungkan di sejumlah daerah pada 2011. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, sedikitnya akan dilaksanakan 80 pesta demokrasi lokal. Masing-masing tujuh Pemilukada tingkat provinsi dan 73 tingkat kabupaten/kota.

Ketua KPU, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengharapkan agar penyelenggaraan Pemilukada tahun 2011 dapat lebih baik daripada penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010 lalu. “Saya berharap Pemilukada 2011 dapat berjalan lebih baik daripada Pemilukada 2010,” tandasnya.

Hal tersebut diungkapkan Hafiz pada acara Temu Wicara antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tema: “‘Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota KPU Pusat dan Daerah”, 8-10 April lalu di Jakarta.

Acara yang diikuti oleh KPU

34

provinsi dan KPU kabupaten/kota itu dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemilukada. “Pertemuan ini sangat penting untuk KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada,” kata Hafiz Anshary.

Selain Hafiz Anshary, hadir juga Anggota KPU Abdul Aziz dan Endang Sulastri, serta Ketua MK Prof. Moch. Mahfud MD, dan para Hakim Konstitusi serta jajarannya.

Menurut Mahfud, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan USA-red) sedang berada pada tahap transisi demokrasi. “Dalam kehidupan demokrasi, Indonesia saat ini sudah melompat jauh. Ini tidak lepas dari peran KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada,” ujarnya.

Terkait sengketa Pemilu dan Pemilukada, Mahfud menginginkan MK dapat mengeluarkan keputusan yang terbaik. “KPU adalah anak kandung reformasi, dan MK ingin

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

mendorong KPU agar proses pemilu dapat berjalan dengan benar dan optimal,” kata Mahfud.

Pada kesempatan tersebut, Hafiz juga menghimbau kepada KPU provinsi mapun KPU kabupaten/kota agar bekerja dengan baik sesuai peraturan perundangundangan. “Jaga terus netralitas KPU sebagai penyelenggara, tutup peluang-peluang yang bisa dijadikan gugatan ke MK, dan KPU jangan mau dijadikan alat politik untuk kepentingan tertentu,” pintanya kepada seluruh peserta.

“Saya sedih kalau ada Pemilukada yang diulang, karena nama KPU menjadi taruhannya. Karena itu, saya minta agar setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara, selain formulir C-1, KPU harus mendokumentasikan (foto) kertas Plano penghitungan yang besar.

KPU juga harus pandai menyusun strategi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada, supaya tidak berujung ke MK,” pungkas Hafiz.

Sebelumnya, Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU

foto: Adang/dok majalahtopik

TOPIK OTONOMI

foto: Adang/dok majalahtopik

Salah satu aktivitas pesta rakyat.

foto: Adang/dok majalahtopik

Suasana pemilihan suara.

Pengamanan dan pemeriksaan TPS.

telah melaksanakan kegiatan Workshop di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Workshop dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Pemilukada tahun 2011, melalui kegiatan penyusunan materi sosialisasi Pemilukada. Acara berlangsung selama dua hari, tanggal 24-25 Januari 2011.

Workshop yang bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan materi sosialisasi Pemilukada itu dibuka oleh Anggota KPU Saut H. Sirait. Dalam

sambutannya, Saut mengatakan, perlu adanya pencitraan yang positif pada pelaksanaan Pemilukada 2011, karena berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilukada 2010 lalu.

Materi yang disusun antara lain, poster, flyer, brosur, booklet dan leaflet mengenai sosialisasi tahapan Pemilukada. Penyusunan konsep dasar materi sosialisasi ini mengacu pada evaluasi penyelenggaraan Pemilukada yang digelar selama 2010.

Rencananya, hasil penyusunan konsep dasar ini akan akan ditindaklanjuti melalui kegiatan workshop dengan mengundang KPU dari 33 provinsi.

KPU provinsi dapat membuat kreasi pada sebagian konsep dasar tersebut, dengan memasukkan muatan-muatan lokal daerahnya masing-masing.

Kendala Anggaran Tak dipungkiri, semangat dalam mensukseskan jalannya gelaran Pemilukada memang masih terbentur dengan persoalan anggaran. Besarnya anggaran pelaksaan Pemilukada menjadi salah satu beban berat daerah, karena dananya harus dialokasikan dari APBD. Sejumlah kalangan mengusulkan biaya Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui APBN dengan tujuan ada keseragaman pola anggaran secara nasional serta agar tidak menjadi beban berat bagi APBD. Seperti dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat. Menurutnya, usulan tersebut menguat setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Saat melakukan diskusi bersama KPU Kabupaten Sragen, pihaknya menerima beberapa masukan terkait pelaksanaan Pemilukada.

"Selama ini anggaran Pemilukada memang dibebankan pada daerah dan dalam pelaksanaannya memang sangat berat. Bahkan untuk pelaksanaannya, tak jarang harus menghemat APBD selama beberapa tahun," jelas politikus PKB tersebut.

Dicontohkannya adalah untuk Pemilukada Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 mendatang di mana pemprov harus menyisihkan anggaran per tahun sekitar Rp 150 miliar untuk mencukupi kebutuhan Pemilukada mendatang yang menelan dana hingga sekitar Rp 500 miliar.

Usulan tersebut dinilai efektif karena alokasi dana Pemilukada yang besar itu bisa dialihkan untuk program kemasyarakatan. Namun demikian, rekomendasi tersebut juga bergesekan dengan ketentuan otonomi daerah yang sudah dijalankan.

Menurut Fuad, rekomendasi lain yang ditampung Komisi A adalah terkait syarat calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Beberapa pihak mengusulkan, syarat calon perseorangan yang semula 3%-4% dari jumlah penduduk suatu daerah diminta dinaikkan. ] Syarif/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

35

foto: Dok Majalahtopik

TOPIK OTONOMI

Gubernur Sulawesi Utara, Drs Sinyo Harry Sarundajang (tengah) didampingi oleh Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil (kiri) dan Sekdaprov Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan (kanan).

J

awabannya bisa diketahui pada saat acara peringatan ulang tahun ke-15 Otonomi Daerah yang digelar di halaman Balaikota Bogor, 25 April 2011. Di acara itu, SHS menerima sertifikat penghargaan peraih Peringkat Pertama Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009.

Penghargaan ini merupakan penghargaan kesekian kalinya yang diterima SHS atas prestasi kinerjanya sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Patut diakui, Provinsi Sulut di masa kepemimpinan SHS, tak henti-hentinya mengukir prestasi nasional. Tahun ini, Sulut kembali menjadi yang terbaik di antara 33 provinsi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan peringkat ini dilakukan setelah Tim Terpadu Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2009 di mana terdapat 173 indikator penilaian. Pemprov Sulut berhasil meraih nilai 2,9701 lebih tinggi dari 33 provinsi lainnya. Urutan kedua Pemprov Sulawesi Selatan yang mendapatkan penilaian 2,9605 disusul Pemprov Jawa Tengah 2,8960. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 Tahun 2010.

Wakil Presiden DR Boediono yang hadir dalam acara tersebut memberikan pujian atas prestasi yang diraih SHS. â&#x20AC;&#x153;Kami memberikan apresiasi yang

36

Wapres Apresiasi Kinerja SHS Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) kembali menjadi buah bibir tak hanya kalangan elite tingkat lokal tapi juga nasional. Bahkan bisa jadi para elite itu terkagum-kagum pada sosok SHS. Apa pasal? tinggi bagi Gubernur Sulut, Sulteng, dan Jateng. Ini adalah pengakuan dari kinerja selama ini dalam melayani masyarakat,â&#x20AC;?

Boediono mengapresiasi kinerja kepala daerah yang berprestasi.

Menurut Wapres, desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun adalah jalan yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam 11 sampai 12 tahun didapati kemajuan di berbagai daerah, tetapi juga masih ada daerah yang masih perlu terus dipacu peningkatannya. Oleh karena itu Wapres sangat bangga dengan capaian provinsi yang menunjukkan kinerja terbaik seperti yang dilakukan Sulawesi Utara.

Wapres juga menyoroti para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurut Boediono, pengelo-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

laan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk good government. "Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apa pun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat," ujar Boediono, seperti dikutip Manado Post.

Karena itu, Wapres mengharapkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar laporan keuangan setiap pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga berharap agar BPK bisa memberikan asistensi ataupun saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.

Wapres juga mengaku sangat

TOPIK OTONOMI bisa diketok tepat waktu. Selain itu, laporan keuangan Pemprov Sulut harus benar-benar tidak cacat. "Kami mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," bilangnya.

Kiprah SHS juga diapresiasi Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan. Menurutnya, Tim dari pusat yang melakukan evaluasi bertindak objektif dalam menyusun peringkat. Djohermansyah menyebut dari 173 indikator penilaian, akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan hal krusial. "Jadi kami obyektif saja. Laporan keuangan Sulut itu bagus, buktinya juga menerima insentif Rp 32 miliar dari kementrian keuangan. Opini BPK juga WTP dan itu satu-satunya provinsi. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sulut juga baik," pujinya.

Lebih lanjut dikatakan Djohan, penilaian penghargaan dilakukan sejak Maret 2010 hingga Maret 2011, dengan salah satu objek penilaian adalah APBD 2009. Penilaian dilakukan secara paralel di 33 provinsi di Indonesia. “Satu tahun lamanya proses, dari awal masuknya laporan kemudian dimasukkan data diolah kemudian ada proses peninjauan lapangan dari tim nasional yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Kita diam-diam saja,” jelasnya.

Dibeberkannya, ada beberapa poin yang membuat Sulut unggul dari provinsi lain. “Pengelolaan keuangan yang bagus hingga mendapatkan WTP, daerah yang bagus, pelayanan publik yang baik, peningkatan daya saing, investasi yang

sudah menonjol, usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan 3 tahun berturut menjadi daerah yang menyelesaikan APBD tepat waktu,” papar Simanjuntak.

Selain poin-poin tersebut, tim juga menilai mengenai transparansi keuangan dan ketaatan pada aturan keuangan serta akuntabilitas. “Ada daerah yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya bolong-bolong. Ini salah satu indikator yang mengurangi penilaian.

Kalau Sulut mendapatkan nilai tertinggi, artinya Sulut menyelesaikan laporan tersebut dengan baik,” tambah Reydonnyzar.

Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada peraih peringkat 1, 2 dan 3 ini, nanti akan dilakukan pada peringatan HUT ke-17 Proklamasi Kemerdekaan RI Agustus 2011. Jika ada provinsi yang dapat mempertahankan prestasi 3 tahun berturut, akan mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.

Sayang keberhasilan yang diraih SHS di tingkat provinsi belum diikuti prestasi yang dicapai bupati/walikota seSulsel. Toh ketika hari itu juga diumumkan penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 hingga 2009.

Untuk daerah otonom di Sulut, paling bagus hanya di peringkat 18 yang didapat Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan total nilai 50,43. Mampukah tahun berikutnya masuk 10 besar? ] Herman Manua/Sumber M.Post foto: Dok Majalahtopik

senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif.

"Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu," paparnya.

Lantas, apa kunci keberhasilan dari seorang SHS? Kuncinya, menurut SHS, pihaknya selalu berusaha mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan.

Dalam hal peran serta masyarakat, pembinaan dilakukan dengan tetap mengembangkan demokrasi di daerah.

“Mengembangkan demokrasi di daerah adalah di mana masyarakat bisa turut serta dalam pemerintahan di daerah," jelas SHS saat konferensi pers bersama Kemendagri Gamawan Fauzi serta dua gubernur peraih status tinggi Sulsel dan Jateng serta 10 bupati dan wali kota yang meraih penghargaan, didampingi Kapuspen Mendagri Reydonnyzar dan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan.

Kunci keberhasilan lainnya, lanjut SHS, yaitu menjalankan pemerintahan sesuai norma dan yang utama pula, dinilai sejauh mana usaha memberantas korupsi keuangan dengan melakukan transparansi keuangan dan menerapkan akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan aturan. “Ada tiga cara kami menjalankannya. Yakni, gubernur adalah koordinator yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur adalah fasilitator, dan gubernur punya kewenangan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antar kabupaten dan kota,” tutur Sarundajang.

Namun keberhasilan yang ditorehkan SHS bukan berarti tak mendapat kendala. Di antaranya dalam usaha merangkul bupati/wali kota agar sejalan dengan programnya. Di satu sisi gubernur dipilih oleh rakyat sebagaimana juga dengan bupati/wali kota. Namun di sisi lain, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. "Kita mau menjabarkan sekarang ini bagaimana pola pembinaan terhadap para bupati dan wali kota. Karena para bupati kan juga cenderung pakai alasan dipilih rakyat," ujar SHS. Tetapi bagi mantan pejabat eselon I Departemen Dalam Negeri ini, itu bisa diatasinya. Yakni dengan menegakan peraturan yang berlaku.

Ia mencontohkan, Pemprov Sulut selalu berusaha agar Perda APBD

Wapres Boediono didampingi Sinyo Harry Sarundajang.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

37

TOPIK OTONOMI Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, M.Si

Saya Siap Dikritik foto: Budi/dok majalahtopik

Drs. H. Asnawi Abdul Lamat telah menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Dia menyatakan siap dikritik jika memang ada tindakannya yang salah karena khilaf.

Pelantikan Sekda Provinsi Bengkulu.

38

teng serta Asisten I segera dicarikan penggantinya.

Semua ini membutuhkan waktu untuk menunjuk baik itu Penjabat Bupati maupun sebagai Asisten I, karena PNS di lingkungan pemerintah derah banyak

foto: Budi/dok majalahtopik

P

elaksana Tugas Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag. M.Pd, Jum’at 29 April 2011 melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, M.Si di gedung daerah (rumah dinas gubernur). Asnawi Abdul Lamat menggantikan pejabat lama Drs. H. Hamsyir Lair yang memasuki masa pensiun.

Dalam acara pelantikan Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah mengharapkan, Sekda yang baru dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan bersikap pro hukum dan pro rakyat. Khususnya untuk pembangunan daerah, ia menginginkan sebuah sinergi dalam pemerintahan.

Masih menurut Junaidi bukan hanya kepala daerah yang dapat mewujudkan pembangunan, namun semua elemen berperan penting dalam memajukan Provinsi Bengkulu. Di sisi lain Junaidi menegaskan, tugas rangkap Asnawi selaku Penjabat Bupati Kabupaten Ben-

yang memenuhi syarat baik golongan kepangkatan maupun masa kerjanya.

“Mendudukan seorang PNS di Asisten I harus betul–betul tepat serta mengerti tata pemerintahan,”ujar Junaidi.

Usai pelantikan sekretaris daerah yang baru, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, MSi menjelaskan kepada wartawan.

Dirinya siap dikritik jika ada yang salah karena khilaf. “Tolong diluruskan, saya kerja sebagai Sekda tidak akan ada apa– apanya, jika tidak ada kerjasama dengan media. Karena media merupakan mitra kerja pemerintah,” kata Asnawi.

Menurut Asnawi, tugas utamanya menjabat sebagai Sekda yakni mensukseskan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur bengkulu. Iya yakin bekerja dengan sungguh–sungguh diiringi dengan niat yang iklas dalam menjalankan tugas, serta saling berkoordinasi pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Pelantikan Sekda Provinsi Bengkulu disaksikan unsur Muspida, kepala daerah kabupaten/kota, kepala badan kepala dinas serta undangan lainnya. Namun pantauan TOPIK saat pelantikan tidak tampak unsur pimpinan dan anggota DPRD provinsi yang hadir. ] Budi Raharjo

Penjabat Gubernur Bengkulu.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

39

TOPIK OTONOMI

Truk Sumbang Kemacetan

Kemacetan akibat banyaknya volume kendaraan.

T

erkait hal tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama instansi terkait akan mengujicobakan pembatasan jam operasional bagi truk angkutan berat di ruas tol dalam kota. Sebagai alternatif, kepolisian dan instansi terkait menyuguhkan dua opsi bagi jasa angkutan truk yang hendak mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok.

"Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh jasa pengangkut," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Mei 2011, usai rapat pembahasan pembatasan jam operasional truk bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro, PT Jasamarga dan PT Citra Marga Nusa Pala (CMNP).

"Opsi pertama dialihkan ke tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)," jelas Udar Pristono.

Bagi truk yang melaju dari Tol Jagorawi menuju ke Tanjung Priok, kata Udar, maka akan dialihkan dari Jagorawi ke Tol Cikunir lalu masuk Tol Cilincing dan Tol Tanjung Priok. Begitu juga truk yang melaju dari Cawang menuju ke Tj Priok dialihkan ke Tol Cikunir ke Tol Cilincing dan keluar Tol Tanjung Priok.

Sementara bagi truk yang mengarah dari selatan menuju ke barat, ada beberapa titik yang bisa diambil. Truk

40

Truk dalam kota.

Selain banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas di dalam Ibukota Jakarta, keberadaan angkutan truk berat ternyata menjadi perhatian Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keberadaan truk dinilai turut menjadi penyebab kemacetan di ruas jalan di DKI Jakarta. yang datang dari Tol Jagorawi dialihkan ke Tol Puri Kembangan ke Tol Serpong lalu ke Tol Kamal ke Tol Pluit dan keluar

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

dari Tol Tanjung Priok. Sedangkan untuk opsi kedua, bagi truk yang tetap ingin melintasi tol dalam kota, hanya diperbo-

TOPIK OTONOMI

KaBid Informasi Publik dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia

lehkan pada malam hari saja.

"Kalau malam, silakan, bebas saja.

Tapi baru dibolehkan mulai pukul 22.00 malam hingga pukul 05.00 pagi," ujar Pristono seraya memperkirakan dengan pengalihan arus ini, ia yakin tidak akan merugikan pengusaha atau kegiatan ekspor-impor. "Karena masih bisa lewat, hanya saja rutenya dialihkan," katanya.

Diakui, kemacetan di Ibukota sudah sedemikian akut. Karena itu, harus ada terobosan jitu dari pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Jika tidak, Jakarta terancam lumpuh total. "Kalau kondisi seperti ini dipertahankan, pada tahun 2015 Jakarta bisa macet total," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit.

Menurut kajian MTI, saat ini kecepatan laju kendaraan di Ibukota hanya mencapai 15-10 km/jam. Angka tersebut terus akan merosot mengingat setiap tahun Jakarta mengalami penurunan kecepatan 1 km/jam/tahun.

"Artinya kalau sekarang rata-rata kecepatan 10-15 km/jam, maka pada 2015 akan menjadi 5-10 km/jam. Dengan kecepatan seperti itu ditambah rambu-rambu yang ada, maka Jakarta akan macet total," analisisnya.

Untuk mencegah hal tersebut, MTI meminta Pemda melakukan upaya pembenahan terhadap sarana transportasi umum. Busway, monorel dan subway harus digenjot. "Paling tidak masyarakat punya alternatif untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke

transportasi massal. Sehingga macet total tidak segera terjadi," kata Danang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota, salah satunya dengan membangun enam ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI sendiri membantah bahwa proyek ini melanggar hak azasi manusia.

"Persoalan ini harus dilihat lebih komprehensif," tulis Kepala Bidang Informasi Publik dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, dalam rilisnya kepada detikcom, Selasa, 10 Mei 2011.

Cucu mengatakan, pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ini merupakan salah satu rekomedasi dari 17 program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang dikeluarkan bersama Wakil Presiden Boediono beberapa waktu lalu. Kesenjangan antara infrastruktur jalan dan pertumbuhan kendaraan di Jakarta mengharuskan proyek ini tetap berjalan.

Cucu mengungkapkan, "Fakta menunjukkan gap antara ruas jalan dan pertumbuhan kendaraan di Jakarta sangat tinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya di dunia. Dan road ratio (perbandingan luas jalan dibandingkan luas wilayah) di Jakarta saat ini baru mencapai 6,8 persen, jauh dari angka minimal 10 persen. Di Singapura, di mana transportasi publik sudah mapan, road ratio mencapai 12,5 persen. Dengan demikian, penambahan ruas jalan di Jakarta mutlak diperlukan."

Cucu juga mengklaim Pemprov DKI telah melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan program ini. Dikatakannya, Pemprov telah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Dalam kajian pembangunan 6 ruas tol tersebut, kata Cucu, sudah diperhitungkan segala aspek baik dari sisi teknis maupun non teknis seperti lingkungan," tambah Cucu.

Sesuai dengan laporan KPPI bulan Maret tahun 2008 halaman 65, enam ruas jalan tol yang dimaksud adalah: ruas 1: Rawabuaya-GrogolAngkasa-Sunter (dari Rawabuaya jalur tol berhimpit dengan jalur KA Jabodetabek lintas Tangerang); ruas 2: Sunter-Pegangsaan-Pulogebang (tidak pararel/ berhimpit dengan jalur KA Jabodetabek); ruas

3: Kampung Melayu-Casablanca-KH Mas Mansyur-Tanah Abang-TomangGrogol (ini berhimpit dengan circular line); ruas 4: Ulujami-Kebayoran LamaSlipi-Tanah Abang (berhimpit dengan KA Jabodetabek lintas Serpong); ruas 5: Kampung Melayu-Pramuka-Kramat-Kemayoran (berhimpit dengan circular line bagian Timur); ruas 6: Pasar MingguCasablanca (berhimpit KA Jabodetabek lintas Bogor).

Sementara dari kaca mata pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio, pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota, Pemerintah Povinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat telah melanggar hak azasi manusia (HAM) sebagian besar warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan tidak mampu membeli mobil.

"Pemprov dan Pemerintah Pusat telah dengan sengaja melakukan pembiaran dan mengabaikan hak publik untuk melakukan pergerakan secara adil," tulis Agus dalam kolom detikcom, Senin, 9 Mei 2011.

Menurut Agus, tidak ada cerita di dunia manapun kalau mengatasi kemacetan adalah dengan membangun jalan tol secara besar-besaran dan mengabaikan pembangunan angkutan umum yang baik, aman, nyaman, dan terjadwal. Dengan membangun jalan dan jalan tol, maka akan mendorong peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan meningkatnya jumlah polusi, apapun alasannya. ] Surya

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

41

foto: Dok. Topik/Rolly

TOPIK INFORIAL

Peningkatan Pelayanan Berbasis Customer Oriented

Customer oriented menjadi pertimbangan utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memberikan meningkatkan pelayanan sekaligus memuaskan konsumennya.

Hal ini sesuai dengan motto KAI: ‘Anda Adalah Prioritas Kami.’

P

T Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengganti motto perusahaannya: ‘Anda Adalah Prioritas Kami.’ Tersirat pesan yang ingin disampaikan bahwa perusahaan KAI seoptimal mungkin ingin memenuhi keinginan para pelanggannya. Baik dari sisi pelayanan, kemudahan, sampai keselamatan. “Atas dasar itu pula, Direksi KAI, Bapak Ignasius Jonan (Dirut) dan Sulistyo Wimbo Hardjito (Dirkom), menetapkan empat pilar sebagai landasan dalam menjalankan bisnis kereta api. Yaitu, keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan,” papar Drs. Husein Nurroni, Mstr, Vice President Passenger Marketing and Customer Care PT KAI. Adapun core business PT KAI, disebutkan Husein Nurroni, terdiri dari bisnis inti dan bisnis penunjang. Bisnis inti yaitu angkutan penumpang, termasuk Commuter Jabodetabek, angkutan barang, dan pengusahaan asset. Semen-

42

tara bisnis penunjangnya dari properti manajemen, restorasi, logistik, dan pariwisata. Keempatnya dikelola oleh anak perusahaan PT KAI. Untuk menjalankan bisnis ini, PT KAI mempunyai sumber daya utama terdiri dari rail network 4.836 Km, alat produksi (SO) 298 lokomotif, 1.346 kereta, 3.649 gerbong, 340 KRL (Kereta Listrik), dan 82 KRD (Kereta Diesel), luas aset lahan 263.546.769 meter persegi, dan sumber daya manusia (SDM) 27.836 pegawai.

Laiknya perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya, jajaran direksi di bawah komando Ignasius Jonan, sudah merancang road map kinerja KAI hingga 2015. Seperti diketahui Ignasius Jonan dan Sulistyo Wimbo Hardjito selaku Direktur Komersial baru bergabung di KAI pada Februari 2009.

Husein Nurroni menjelaskan road map KAI di 2010 baru tahap konsolidasi dan optimalisasi. Kemudian di 2011 dilakukan peningkatan kapabilitas, uta-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

manya dalam meningkatkan sarana, di antaranya dilakukan investasi sarana dalam jumlah yang besar. Misalnya investasi 150 lok (100 unit untuk di Jawa dan 50 unit untuk di Sumsel) dan 2.400 gerbong, 1.200 unit gerbong KKBW untuk angkutan batubara di Sumatera Selatan dan 1.200 unit gerbong PPCW untuk angkutan peti kemas di Jawa. Selain itu, kita juga investasi dalam pembuatan double track (jalur rel ganda) di Sumatera Selatan, ujar Husein.

Menurut Husein, bisnis angkutan barang memiliki peluang sangat cerah, karena pasarnya besar. Salah satunya jasa angkutan batubara di Sumatera Selatan dan peti kemas di Jawa. KAI juga sedang melakukan ekspansi angkutan batubara di Kalimantan Timur, yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Selain mengangkut batubara, saat ini KAI juga juga mengangkut komoditi pupuk, CPO, pulp, BBM, semen, dan pasir kwarsa.

Sejalan dengan itu, PT KAI juga sudah

TOPIK INFORIAL cul segala informasi tentang kereta api.

Kemudahan lain, jika pelanggan ingin membeli tiket ke loket stasiun tapi tidak membawa uang cash, untuk beberapa stasiun besar disediakan pembayaran lewat EDC dan kedepannya stasiun akan dilengkapi dengan Vending Machine untuk penjualan tiket menggunakan kartu. Dalam waktu dekat KAI akan meluncurkan RAILCARD untuk kemudahan pelanggan membeli tiket kereta api.

Peningkatan layanan lainnya, pada bulan Juni 2011 KAI akan merampungkan redesign ticketing. “Sekarang kan reservasi ticketing hanya 30 hari, nanti tidak terbatas waktunya, bahkan untuk seluruh kelas baik eksekutif, bisnis, maupun ekonomi,” papar Husein seraya menambahkan, dilakukannya redesign ticketing ini karena nanti semua stasiun sudah online. Bahkan pembeli tiket bisa nge-print di rumah. Pola seperti itu sama persis saat konsumen memesan tiket pesawat dengan cara online. Semua itu dilakukan menuju integrasi layanan, dalam tahap ini agar segala kebutuhan penumpang mudah dilayani.

Perubahan Strategi Core Business Terkait strategi utama PT KAI, menurut Husein, road map KAI sampai 2015, PT KAI merubah strategi utama core businessnya dengan lebih meningkatkan pertumbuhan angkutan barang.

“Bukan berarti penumpang tidak diperhatikan, penumpang tetap ada pertumbuhan namun difokuskan pada peningkatan pelayanan.

Sebagai gambaran berdasarkan data KAI pada 2010, share pendapatan angkutan penumpang sebesar 53 persen atau senilai Rp. 2,7 triliun dengan volume yang diangkut sebesar 203,1 juta setahun. Sedangkan share angkutan barang 38 persen atau senilai Rp. 1,8 triliun dengan volume

yang diangkut 18,957 juta ton setahun. Diharapkan pada tahun 2015 share pendapatan penumpang menjadi 30 persen atau senilai Rp. 3,9 triliun dengan volume penumpang sebesar 249 juta. Sedangkan angkutan barang menjadi 64 persen senilai Rp. 8,4 triliun dengan volume 24,514 juta ton setahun. Dalam 5 tahun ke depan trend pertumbuhan angkutan diharapkan tumbuh sebesar 31 persen per tahun.

Sumber pendapatan sebesar Rp. 8,4 triliun ini dengan kontribusi terbesar dari angkutan batubara di Sumatera Selatan, karena PT KAI sudah menjalin kontrak kerja sama dengan pihak PT. Bukit Asam di Sumsel untuk mengangkut dengan target angkutan sebesar 20 juta ton per tahun. Saat ini PT. KAI baru mampu mengangkut batubara 10 juta ton per tahun. “Jadi, dengan angkutan 20 juta ton batubara milik PTBA, kemudian angkutan peti kemas Jakarta-Surabaya 1.000 kontainer per hari, diharapkan target pendapat perusahaan sebesar Rp. 13 triliun di tahun 2015 dapat tercapai.

Itulah strategi utama bisnis PT KAI sampai dengan 2015,” urainya.

Bagaimana dengan pengembangan jasa angkutan penumpang? Selain peningkatan layanan yang telah disebutkan Husein di atas, pihak KAI juga akan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang. Di antaranya, nanti tidak ada lagi kereta bisnis, diubah menjadi AC semua. Ke depannya, hanya ada dua kelas, yaitu K1 (eksekutif) dan K3 AC (ekonomi AC). Jadi tidak ada lagi kelas bisnis fan dan ekonomi fan (fasilitas kipas angin). Semuanya sudah dilengkapi AC. Fasilitas yang ada di K1 (eksekutif) antara lain tempat duduknya cuma 50 kursi. Tempat duduk tersebut bisa revolving, recklining, selain dilengkapi fasilitas TV, pramugari, stop kontak, dan fasilitas wifi. Sementara fasilitas di K3 AC (ekonomi

foto: Dok. Topik/Rolly

melakukan inovasi dan pengembangan, terutama dalam sistim informasi teknologi (IT), seperti pemesanan tiket lewat Contact Center 121 yang ada di Jakarta dengan layanan online 24 jam. Pelanggan cukup menelpon di nomor 121 (via tlp rumah/flexy) atau 021-121 (via HP), mereka bisa mendapatkan segala informasi tentang kereta api, termasuk jadwal keberangkatan dan tarif tiket, hingga pemesanan tiket. Husein menyebutkan, saat ini pendapatan contact center dari reservasi tiket sebesar Rp 4 miliar sebulan dari 61 agen (personil operator) yang ada saat ini, secara bertahap sampai 2012, akan ditingkatkan menjadi 250 agen sehingga target pendapatan dari reservasi tiket sebesar Rp 10 miliar perbulan dapat tercapai.

Selain bertujuan memberikan kemudahan kepada pelanggan, Contact Center 121 juga mengurangi antrian penjualan di loket stasiun terutama pada saat peak season.

Selain Contact Center 121 pemesanan tiket bisa juga lewat agen tiket, PT Pos, Indomaret dan lewat Chitose.

KAI juga menyediakan produk TITAM (Tiket Terpadu Antar Moda) sebagai bentuk sinergi BUMN. TITAM merupakan bentuk single ticketing, di mana pelanggan cukup membeli tiket sekali saja di counter TITAM, di mana tiket tersebut bisa dipergunakan untuk naik beberapa moda pada batas waktu yang ditentukan. Jadi, ketika ingin bepergian pelanggannya diberikan pilihan-pilihan apakah dia ingin naik kereta api lebih dulu atau bus Damri, kemudian naik kapal Pelni atau pesawat Garuda.

Untuk reservasi, konsumen bisa mendatangi counter TITAM yang ada di stasiun kereta api, terminal Damri, dan Pelni. Saat ini rute yang dilayani TITAM baru pada trayek Bandung/CirebonGambir-Tanjungkarang-Palembang.

Bandung/Cirebon-Gambir-Bandara Soekarno Hatta, dan Bandung/CirebonGambir-Tanjungpriok-Sekupang-Belawan. “Dalam rangka promosi rute baru Bandung/Cirebon-Bandara diberikan discount 25 persen dari masing-masing moda yang sudah ditentukan. Jadi lebih murah dan lebih mudah,” kata Husein.

Kemudian, dalam upaya mewujudkan motto KAI: “Anda Adalah Prioritas Kami” upaya pendekatan dengan pelanggan terus dilakukan dengan diluncurkannya produk KABILA (Kereta Api Mobile Aplication). Pelanggan yang memiliki HP dengan aplikasi JAVA atau Blacberry cukup mengetik: KABILA lalu kirim ke 9333, sesudahnya akan mun-

(Kiri-kanan) Drs Husein Nurroni (VP Passenger Marketing and Customer Care PT KAI), Sri Widiyati (Manager Contact Center 121), Nunuk Prihatiningsih (Adviser Direktorat Komersial KAI) dan Rapino Situmorang (Wakil Manager Humas Kereta Api Daerah Operasional I Jakarta).

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

43

foto: Dok. Topik/Rolly

TOPIK INFORIAL

Mobilitas 24 jam Pelayanan di Contact Center 121 PT KAI.

AC), seperti Bogowonto, tempat duduknya 80 kursi dari semula berjumlah 106 kursi.

Walau masih berjubel, toh penumpangnya masih nyaman dan bersih karena dilengkapi AC. Kerjasama dengan merchant pun dilakukan bagi penumpang yang sudah sampai di tujuan kemudian ingin menginap di hotel, pihak KAI juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa hotel, restoran, dan distro untuk memberikan diskon antara 30-50 persen. Diskon ini baru berlaku bagi pemegang tiket eksekutif.

Masih dalam peningkatan pelayanan pelanggan, pihak KAI akan meningkatkan fasilitas di stasiun, ruang tunggu, lounge yang dilengkapi fasilitas wifi, TV, tenant ATM, restorasi, dan sebagainya. Fasilitasfasilitas seperti ini sudah bisa dinikmati di beberapa stasiun besar. Saat ini pihak KAI sedang menertibkan keberadaan kios atau toko-toko di area stasiun agar lebih tertata rapih dan tertib. “Kita bahkan ingin ada cafe berstandar internasional di area stasiun,” kata Husein. Untuk lebih dekat kepada pelanggan KAI juga sedang mengembangkan pelayanan drive thru di mana penumpang dapat membeli tiket tanpa harus turun dari kendaraan dan pelayanan mobilticketing dimana penjualan tiket KA akan lebih mendekati konsumen dalam rangka perluasan jaringan distribusi.

“Sekarang kan belum ada Starbucks masuk stasiun. Sebab, Starbucks punya standar tersendiri. Jika kios-kios di sekitarnya kumuh, dia tidak mau masuk,” bilang Husein. Terkait hal tersebut, saat ini manajemen KAI sedang melakukan penataan stasiun agar lebih bersih, tertib dan nyaman, sehingga mudah-mudahan Starbucks mau masuk stasiun. “Sekarang, yang sudah masuk seperti KFC, Hoka-Hoka Bento dan Dunkin Donuts.”

Peningkatan pelayanan lainnya, KAI berusaha mengurangi waktu tem-

44

Drive Thru Stasiun Gambir.

puh perjalanan kereta api, selain ketepatan berangkat dan datang. “Insya Allah sampai 2014 proyek double track, jalur Jakarta-Surabaya, sudah selesai.

Jika sudah double track, kapasitas lintas akan meningkat, persilangan kereta bisa berkurang. Sehingga lebih cepat, aman, dan tepat waktu.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghubungkan daerah wisata Yogya dan Bali, jika tidak ada aral melintang akan diluncurkan KA Sancaka Timur pada awal Juni 2011. Semula KA Sancaka merupakan KA eksekutif dan bisnis dengan trayek Yogya-Surabaya PP. Nanti, Sancaka akan menjadi KA eksekutif dan trayeknya dilanjutkan sampai ke Banyuwangi. Nah, bagi mereka yang ingin berwisata dari yogya ke bali, dapat menggunakan jasa kereta ini dengan persambungan bus Damri yang telah tersedia dari Banyuwangi ke Denpasar.

Kriteria segmen penumpang tidak hanya melayani dari kalangan individu tapi sudah merambah ke perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi. Misalnya untuk jasa layanan paket wisata. “Saat ini paket wisata lebih dioptimalkan tujuan-tujuan wisata yang tidak popular. Karena masih

banyak daerah-daerah yang memiliki potensi objek wisata, namun jarang dikunjungi wisatawan,” kata Nunuk Prihatiningsih, Advisor Direktorat Komersial KAI. Di antaranya, disebutkan Nunuk, objek-objek wisata di Gombong, Purwokerto, Cilacap, Semarang, atau di Cirebon. Pihak KAI menawarkan jasa paket wisata seperti paket wisata Cirebon satu hari, dengan biaya Rp 400 ribu per orang. Dari Jakarta wisatawan berangkat dengan kereta wisata pukul 7 pagi sampai ke Stasiun Cirebon antara pukul 10. Di sana wisatawan bisa mengunjungi wisata terapi ikan, air terjun di Curug Putri Palutungan, ke Linggarjati, ke lokasi pembuatan batik Cirebon, hingga pusat cindera mata dan makanan.

Singkatnya ungkap Husein, strategi pencapaian target angkutan penumpang dan barang, yaitu dengan meningkatkan kapasitas, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan pendapatan. Otomatis jika kapasitas dan pelayanannya bagus, maka pendapatannya akan meningkat. “Komitmen kami dengan berorientasi pada kebutuhan pelanggan dan pelayanan prima maka target-target perusahaan Insya Allah dapat tercapai,” kata Husein optimis. ] Syarif

Petugas Mobil Ticketing On Line sedang melayani pembeli.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK KORPORASI

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

45

S

etelah dua minggu mengadakan pemeriksaan, Bank Indonesia (BI) akhirnya memberikan sanksi terhadap Citibank terkait dua kasus yaitu tewasnya nasabah kartu kredit citibank (Irzen Okta) dan dugaan penggelapan dana oleh Malinda Dee mantan pegawainya. Sanksi itu dijatuhkan BI karena dari hasil pemeriksaan , Citibank terbukti melanggar empat pilar dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan internal bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko. Hal itu tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur standar operasional (SOP) serta pengendalian internal seperti yang diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Peredaran Uang, Budi Rochadi, kepada wartawan mengatakan, Citibank bisa terkena sanksi tambahan jika Kepolisian menemukan bukti lain yang kuat. Sanksi itu bisa berupa teguran untuk kategori ringan, dan ancaman pencabutan ijin untuk sanksi paling berat.

"Revisi sanksi sangat terbuka jika polisi menemukan bukti tambahan" ungkap Budi Rochadi di Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011.

Dalam kasus Citibank, kata Budi, Bank Indonesia sudah melakukan penelusuran dan memberi penilaian berdasarkan penelusuran itu. Sanski yang diberikan berdasarkan penilaian itu. Budi menambahkan,"Masih ada kemungkinan lebih berat. Ada ukurannya sanksi itu diberikan" ujarnya.

Seperti diketahui BI telah memberikan tiga sanksi Citibank terkait kasus pembobolan rekening yang dilakukan mantan pegawainya Malinda Dee dan tewasnya Irzen Okta, setelah memproses tagihan kartu kreditnya. Sanksi itu berupa larangan Citibank untuk menerima nasabah Citigold (segmen nasabah prioritas ) selama satu tahun.

Bank Indonesia juga melarang Citibank menerbitkan kartu kredit selama dua tahun dan melakukan penagihan kartu kredit oleh pihak ketiga selama dua tahun.

Menurut Budi, sanksi ini bukan pertama kali diberikan BI terhadap perbankan. Namun baru kali ini BI mengekspose sanksi terhadap bank yang melanggar

46

Ganjaran Pahit untuk Citibank

foto: Adang/dok majalahtopik

TOPIK KORPORASI

Bank Indonesia meminta bank yang berpusat di New York Amerika Serikat ini untuk sementara menon-aktifkan jajaran eksekutif dan pejabat manajemen yang terlilbat dalam kasus layanan prioritas Citigold dan kartu kredit. ketentuan. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak cemas dengan tabungan mereka di bank, karena perbankan tengah dalam kondisi baik.

Selain itu, ditemukan pelanggaran dan kelemahan dalam sistem penyelenggaraan kartu kredit sebagaimana

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009 dan SE BI No.11/10/DASP mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Dalam aturan terkait manajemen risiko, Citibank terbukti melanggar empat pilar ketentuan, yakni pertama, pe-

TOPIK KORPORASI

Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Perbankan, Halim Alamsyah.

ngawasaan aktif dewan komisaris dan direksi untuk risiko likuiditas. Kedua, Kebijakan, prosedur, dan limit risiko likuiditas. Ketiga, proses manajemen risiko likuiditas, dan keempat ketentuan yang dilanggar citibank adalah sistem pengendalian internal untuk risiko likuiditas.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Perbankan, Halim Alamsyah, mengatakan BI memiliki standar minimal yang harus dipenuhi oleh bank. Apabila dalam empat pilar itu ditemukan lemah, maka terdapat pelanggaran serius. "Citibank lemah di empat pilar," kata Halim.

Sebelumnya, BI sudah menjatuhkan tiga sanksi untuk Citibank. Pertama, melarang Citibank menambah nasabah baru layanan prioritas (Citigold) selama satu tahun. Kedua, melarang penerbitan kartu kredit baru selama dua tahun. Ketiga, melarang penggunaan jasa penagihan pihak ketiga selama dua tahun.

Terkuaknya kasus yang menimpa Citibank ini tak pelak membuat dunia perbankan seperti terhenyak. Citibank yang selama ini dianggap bank yang terpercaya bisa melakukan pelanggaran seperti ini. Bagaimana dengan bank lain?

Praktik seperti yang dilakukan Melinda Dee ditenggarai tidak hanya terjadi pada nasabah premium Citibank. Meskipun tidak sampai merenggang nyawa seperti yang terjadi pada Irzen Okta penanganan nasabah kartu kredit bermasalah dengan cara yang yang kasar dan jauh dari sikap yang manusiawi juga dilakukan oleh debt collector bank penerbit kartu kredit yang lain. Bank Indonesia

foto: Adang/dok majalahtopik

foto: Adang/dok majalahtopik

selaku pengawas bisa dikatakan Citibank memberhentikan pegawai di lalai dalam menjalankan fungsi- bawah pejabat eksekutif yang terlibat nya. Buktinya praktik kecurangan langsung dalam kasus layanan prioriseperti yang dilakukan Malinda tas dan kartu kredit. Halim menjelaskan Dee diduga telah berlangsung bahwa mereka yang diwajibkan ikut uji kepatutan dan kelayakan diminta untuk bertahun tahun.

Kasus yang menimpa Citi- tidak ke luar negeri selama ujian dilakbank ini disebutkan akibat lemah- sanakan. â&#x20AC;&#x153;Tapi itu bukan cekal,â&#x20AC;? jelasnya pengawasan. Untuk itu Bank nya.

BI juga meminta Citibank New York Indonesia (BI) harus mengambil langkah-langkah perbaikan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhkasus serupa tidak terulang lagi. adap fungsi pengendalian internal CitiUntuk memperbaiki kinerja per- bank Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan bankan, menurut Halim Alam- BI kepada Citibank diharapkan bisa syah, terdapat tiga aspek yang menjadi pelajaran bagi bank-bank naakan menjadi perhatian BI. Perta- sional untuk meningkatkan pengawasan ma, perbaikan pada pengawasan internal yang mereka miliki.

Sanksi yang diberikan kepada Citiinternal yang terkait operasional perbankan. "Ini akan menjadi bank, menurut Budi, bukan pertama fokus kami ke depan," kata Halim kali diberikan BI terhadap perbankan.

Kedua, BI meminta seluruh Namun baru kali ini BI mengekspose bank sesegera mungkin melaku- sanksi terhadap bank yang melanggar kan perbaikan-perbaikan internal. ketentuan. Bank Indonesia meminta "Kami meminta semua bank melakukan masyarakat tidak cemas dengan tabuperbaikan sebelum kami menemukan ngan mereka di bank.

Keputusan ini secara luas akan temuan-temuan seperti di Citibank," ujarnya. Ketiga, BI akan meninjau kem- membuat perbankan nasional lebih bali aturan-aturan yang telah ada, dan berhati-hati. Bank-bank dituntut untuk melakukan perbaikan untuk meminimal- mengintrospeksi layanan yang mereka isasi potensi penyelewengan. "Antara miliki sehingga bisa memberikan kenyalain aturan kartu kredit, perlindungan manan bertransaksi bagi nasabah. Pemnasabah, termasuk aturan mengenai benahan terhadap manajemen risiko jasa pelayanan yang sifatnya premium," dan prosedur operasional standar (SOP) mutlak harus dilakukan. Jika tidak keujarnya.

Terkait dua pelanggaran yang di- percayaan nasabah kepada perbankan lakukan citibank, Bank Indonesia me- nasional akan menurun. Jadi BI harus minta bank yang berpusat di New York bekerja keras agar agar kepercayaan Amerika Serikat ini untuk sementara masyarakat terhadap perbankan tetap menon-aktifkan jajaran eksekutif dan terjaga. ] Amri pejabat manajemen yang terlilbat dalam kasus layanan prioritas Citigold dan kartu kredit. BI juga mewajibkan mereka menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang akan dimulai pekan depan. Fit and proper test akan berlangsung selama 40 hari.

Budi mengatakan pemberhentian sementara itu berlaku selama jajaran eksekutif dan manajemen melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Menurut Budi, ada sekitar 20 orang dari Citibank yang diwajibkan untuk mengikuti ujian tersebut. Sayangnya ia enggan merinci siapa dan pejabat apa yang dipastikan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

"Pokoknya yang terlibat," tegas Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Budi.

Pembayaran dan Peredaran Uang, Budi Rochadi.

Selain itu, BI juga meminta

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

47

TOPIK KORPORASI

Kenaikan DPK Dorong Laba Bersih Bukopin

Pencapaian laba bersih Bukopin pada triwulan pertama tahun ini sejalan dengan target yang diberikan perseroan untuk memaksimalkan sumber-sumber dana berbiaya rendah. Dengan naiknya perolehan DPK, maka akan mendorong pendapatan bunga bersih perseroan. Hal ini tentu memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

48

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

P

ada triwulan pertama tahun ini, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) berhasil meraih laba sebesar Rp 155,74 miliar atau mengalami kenaikan 43,61 persen dibandingkan peride yang sama tahun 2010 lalu. Sampai akhir tahun Bukopin menargetkan pertumbuhan laba 20-30 persen . â&#x20AC;&#x153;Untuk itu, kami juga akan memacu pertumbuhan melalui kemitraan strategis seperti yang kita jalankan sebelumnya," kata Direktur Utama Bukopin, Glen Glenardi, lewat siaran pers awal Mei 2011 lalu.

Glen menjelaskan kenaikan laba bersih Bukopin didorong oleh kenaikan Net Interest Income atau pendapatan bunga bersih sebesar 17,5 persen, yakni dari Rp 408 miliar di kuartal I 2010 menjadi Rp 479 miliar di kuartal I 2011.

Akibat dari kenaikan laba tersebut, Return of Asset perusahaan meningkat dari 1,58 persen ke 1,71 persen di kuartal pertama 2011 year on year.

Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan sumbangan pendapatan bunga bersih yang cukup signifikan.

Pada triwulan pertama tahun ini DPK berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 43,93 triliun. Angka ini lebih besar dari perolehan tahun lalu yang sebesar Rp 33,29 triliun atau mengalami lonjakan hingga 32 persen .

Lonjakan terbesar DPK dikontribusikan oleh lonjakan giro dan tabungan yang tumbuh sebesar masing-masing 49,07 persen dan 43,94 persen. Giro tumbuh Rp 11,48 triliun dan tabungan tumbuh Rp 9,03 triliun. Sementara, posisi deposito naik 21,23 persen menjadi Rp 22.12 triliun pada kuartal pertama ini.

Posisi ini mendorong posisi Current Account, Saving Account atau CASA bank meningkat menjadi 47 persen kuartal I 2011 dibanding tahun lalu sebesar 43 persen.

Lebih lanjut Glen mengatakan, pencapaian ini sejalan dengan target yang diberikan perseroan untuk memaksimalkan sumber-sumber dana berbiaya rendah. Dengan naiknya perolehan DPK maka perolehan ini mendorong pendapatan bunga bersih perseroan. Hal ini tentu memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

Sementara itu, total kredit bank per triwulan I 2010 mencapai Rp 26,31 triliun dibanding perolehan tahun 2010 sebesar Rp 25,52 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh lonjakan Kredit Konsum-

TOPIK KORPORASI er sebesar 35,5 persen dan Komersial sebesar 58,72 persen.

PT Bank Bukopin Tbk pada kuartal I/2011 membukukan kenaikan laba bersih konsolidasi 43,61% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang Rp104,45 miliar menjadi Rp155,74 miliar. Kenaikan laba itu ditopang oleh pendapatan bunga ekspansi kredit bank publik pada periode tersebut yang naik tipis.

Berdasarkan laporan kinerja kuartal I/2011 hari ini, Bukopin membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp479,39 miliar, naik dari sebelumnya Rp407,87 miliar. Kenaikan laba itu ditopang oleh pendapatan bunga ekspansi kredit bank publik pada periode tersebut yang naik tipis.

Secara keseluruhan laba operasional yang dibukukan sebesar Rp202,78 miliar dari sebelumnya Rp144,4 miliar setelah dipotong pendapatan nonbunga yang minus Rp276,6 miliar. Namun, secara rasio, margin bunga bersih (net interest margin) Bukopin merosot dari 4,27% menjadi 4,81%.

Peningkatan pendapatan Bukopin turut terbantu oleh efisiensi biaya operasional. Hal itu bisa dilihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang menurun dari 84,67% menjadi 82,36%.

Bukopin membukukan kenaikan tipis pada ekspansi kreditnya, dari Rp23,3 triliun menjadi Rp24,82 triliun. Namun, dana naik signifikan dari Rp32,17 triliun menjadi Rp42,64 triliun. Aset pun melonjak menjadi Rp51,36 triliun dari Rp39,15 triliun.

Tingginya pertumbuhan dana membuat rasio kredit terhadap dana (loan to deposit ratio) anjlok di level 58,58% dari sebelumnya 73,08% Peningkatan pendapatan Bukopin turut terbantu oleh efisiensi biaya operasional. Hal itu bisa dilihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang menurun dari 84,67% menjadi 82,36%.

Bukopin membukukan kenaikan tipis pada ekspansi kreditnya, dari Rp23,3 triliun menjadi Rp24,82 triliun. Namun, dana naik signifikan dari Rp32,17 triliun menjadi Rp42,64 triliun. Aset pun melonjak menjadi Rp51,36 triliun dari Rp39,15 triliun. Tingginya pertumbuhan dana membuat rasio kredit terhadap dana (loan to deposit ratio) terbenam di level 58,58% dari sebelumnya 73,08%.

Tak mau kalah dengan â&#x20AC;&#x153;saudara

tuaâ&#x20AC;?nya, untuk meningkatkan pendapatan, PT Bank Syariah Bukopin (BSB) juga melakukan manuver yang cukup mengesankan.

BSB membidik pengelolaan dana Rp 400 miliar milik organisasi keagamaan Muhammadyah pasca penandatanganan nota kesepahaman dalam pemanfaatan jasa perbankan.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB) Riyanto dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta.

Riyanto menjelaskan dalam kesepahaman ini diharapkan ke depan Muhammadiyah memanfaatkan layanan pembiayaan, tabungan dan cash management bagi salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia ini. . "Selain itu kami juga akan memanfaatkan gedung Muhammdiyah untuk jaringan outlet BSB," Direktur Utama Bukopin, Glen Glenardi. ujarnya.

Riyanto mengharapkan perseroan dapat mengelola dana milik mendapatkan berbagai layanan seperti Muhammadiyah minimal Rp 400 miliar simpanan dan pinjaman. Menurutnya, atau sekitar 20% dari total aset yang ada kondisi tersebut tidak baik sehingga ke sekitar Rp 2 triliun. Saat ini, lanjutnya, depan dia mengharapkan warga Mudana Muhammadiyah yang ditempatkan hammadiyah hanya menggunakan sekitar empat hingga lima bank saja. di BSB masih di bawah 10%.

Dia menyerukan kepada warga MuUntuk rencana pembukaan outlet baru, dia menargetkan akan membuka hammadiyah untuk tidak ragu menggu40 kantor baru pada tahun ini. Seban- nakan layanan perbankan BSB karena yak empat outlet akan dibuka di Jakarta sebagian sahamnya masih dimiliki oleh sedangkan sisanya akan dibuka di kota Muhammadiyah. "Karena BSB masih besar lainnya,seperti di Medan, Band- dimiliki Muhammadiyah sehingga apabila dia berkembang dan besar maka ung dan Surabaya.

Meski demikian dia mengatakan sebagian keuntungannya akan kembali rencana penggunaan gedung Muham- pada Muhammadiyah."

Saat ini Muhammadiyah menurut madiyah masih dikaji karena kondisi dari gedung serta lokasi akan disurvei ter- Riyanto memiliki saham sebesar 1,7% lebih dahulu. "Nanti kami akan lihat dulu di BSB. Sebelumnya Muhammadiyah kondisinya serta akan disamakan den- memiliki saham sebesar 2,6% namun gan kebutuhan kami dalam pembukaan tergerus karena pemegang saham lainnya, di antaranya PT Bank Bukopin cabang," jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpin- menambah porsi kepemilikan dalam pean Pusat Muhammdiyah yang akrab di- nyuntikan modal. Selain itu, cikal bakal panggil Bang ini mengatakan, saat ini dari BSB adalah PT Bank Persyarikatan warga Muhammadiyah menggunakan Indonesia yang dulu mayoritas sahamsekitar 128 lembaga keuangan dalam nya dimiliki oleh Muhammadiyah. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

49

TOPIK KORPORASI

Pesawat jenis Xian MA-60

Sayap-sayap Patah Merpati

B

eberapa waktu lalu, di tengah upaya untuk meningkatkan kinerjanya, Merpati justru ditinggal wakil direktur utamanya Capt Adhy Gunawan. Padahal menurut sumber TOPIK, Adhy adalah sosok yang tepat untuk berada di manajemen Merpati. Dengan pengalamannya Adhy diharapkan bisa mengangkat kinerja Merpati menuju arah yang lebih baik.

Pengunduran dirinya tak pelak menjadi tanda tanya besar.

Belum selesai berbagai permasalahan yang ada, pada 8 Mei 2011 sebuah pesawat Merpati jenis MA 60 buatan Xiang Aircraft jatuh di laut dekat Bandara Kaimana, Papua Barat pukul 14.05 WIT. Pesawat yang berangkat dari Sorong menuju Kaimana itu menewaskan 25 orang.

Pesawat ini adalah produksi Xian Aircraft Industry Company Ltd di bawah China Aviation Industry Corporation I (AVIC I). Padahal pesawat jenis Xian MA-60 itu merupakan termasuk pesawat baru.

Kepala Badan SAR Nasional Nono Sampono menjelaskan, pesawat itu baru beroperasi dua bulan lalu. Pesa-

50

Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Ungkapan ini mungkin hal yang pas untuk menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Maskapai penerbangan milik pemerintah ini seperti terus dirundung masalah. wat dengan kapasitas 50 penumpang ini memiliki kecepatan maksimal 514 kilometer per jam. Dengan kecepatan itu, pesawat ini mampu terbang dengan ketinggian 7620 meter karena ditopang dengan dua mesin.

Sebelumnya menurut Ketua Sub Komite Udara Komite Nasional Keselamatan Transportasi Masruri, pesawat jenis ini juga pernah mengalami kecelakaan di Kupang, Februari lalu. Pada saat itu pesawat keluar landasan dan tidak separah seperti kecelakaan di Kaimana.

Meski pernah di-grounded karena ada crack (patah) di rudder (ekor belakang) Juni 2009 lalu, MA60 akhirnya diijinkan lagi untuk terbang.

Saat itu, kata Masruri, kondisi pesawat melintang dengan sebagian badan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

berada di landasan dan bagian kepala pesawat diluar landasan. Namun, hingga kini, penyebab pesawat keluar landasan belum diketahui. "Masih diteliti.

Menunggu pembacaan Flight Data Recorder (FDR)," jelasnya.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Heri Bakti mengatakan di Indonesia pesawat jenis ini ada berjumlah 13 pesawat dan semuanya dioperasikan oleh Merpati dan akan bertambah menjadi 15. Karena, kata Heri, dua lagi masih di China.

Dari 13 pesawat yang sudah dibeli, Merpati telah menggunakan pesawat itu untuk penerbangan jarak dekat. Saat ini, lanjut Heri, 13 pesawat disebar di wilayah Indonesia. Rinciannya dua berada di Medan, dua di Bali, dua di NTT,

TOPIK KORPORASI dua di Makassar, dua di Ambon, satu di Papua, satu di Surabaya, dan satu lagi pesawat tidak diketahui oleh Kementerian Perhubungan.

"Pesawat ini sebenarnya telah diproduksi cukup banyak juga dan dioperasikan di Indonesia, China, Myanmar, Kirzigstan, Zambia, Laos, dan Philipina," jelasnya.

Sementara khusus pesawat MA60 yang mengalami kecelakaan di perairan Kaimana, Papua Barat merupakan pesawat baru buatan 2010 dengan jam terbang 615 jam dan total pendaratan 764 cycle.

Pembelian jenis pesawat ini oleh Merpati pada 2009 sebelumnya menuai pro dan kontra, terutama mengenai harga pembelian, jumlah pesawat, dan jaminan kualitas pesawat. Namun, akhirnya pihak Merpati tetap membeli pesawat tersebut.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diakrab dipanggil JK adalah salah seorang yang tidak setuju dengan pembelian pesawat jenis MA 60. JK beralasan, pesawat itu belum mendapat sertifikat penerbangan dari Federal Aviation Adminstration (FAA) Amerika Serikat.

Selain itu pesawat itu juga tidak memiliki track record. â&#x20AC;&#x153;Sejarah pesawat itu memang penuh perdebatan," ujar JK. JK mengaku tidak mengetahui jika akhirnya pesawat dibeli. Menurutnya ketika datang ke Beijing untuk membicarakan soal pesawat tersebut, dia memutuskan jika memang pesawat harus didatangkan mekanismenya harus sewa bukan beli. Dengan demikian, urusan maintenance dan lain-lain masih men-

jadi urusan sang produsen.

Dia menjelaskan dengan sistem sewa, produsen harus bertanggung jawab jika ada masalah dengan pesawat tersebut. Salah satu caranya, produsen diharuskan membangun pabrik dan menyiapkan teknisi dari Cina.

Namun Kalla tidak ingin menebaknebak penyebab jatuhnya pesawat yang menewaskan seluruh penumpangnya tersebut. Ia tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. "Yang jelas, kecelakaan itu bisa disebabkan macammacam. Mulai cuaca, human error, atau teknis mesin jadi harus diselidiki secepatnya untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat itu,â&#x20AC;?pungkas JK. Yang menjadi tanda tanya publik, apakah pesawat MA 60 itu laik terbang?

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan, Bambang S. Ervan, pesawat jenis Xian MA60 milik Merpati yang jatuh di Kaimana, Papua laik terbang. Meski tak mempunyai sertifikat FAA, namun pesawat itu sudah mendapat sertifikat dari China. Dan Pesawat tersebut sudah melalui proses uji coba yang sesuai dengan produser dari pabrikan pesawat tersebut di China.

Bambang menambahkan, pihak Indonesia juga sudah menguji pesawat tersebut dengan cara mengirim beberapa orang Inspektur Dirjen Perhubungan Udara ke China untuk melakukan pengujian atas kelaikan pesawat tersebut.

Sertifikat layak terbang dari Indonesia pun dikeluarkan sekitar tahun 2007 atau 2008 lalu.

Bambang, menegaskan, pesawat tersebut sudah melewati beberapa prosedur pengujian. Selain Indonesia,

Bangkai pesawat merpati yang jatuh di perairan Kaimana.

lanjut Bambang, negara lain yang juga sudah mengeluarkan sertifikat tersebut antara lain Filipina, Myamnar, beberapa negara di ASEAN, dan beberapa negara lain. Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Ungkapan ini mungkin hal yang pas untuk menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Maskapai penerbangan milik pemerintah ini seperti terus dirundung masalah.

Hingga saat ini apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan peaswat naas tersebut belum bisa dipastikan. Selain karena tidak ada saksi mata, mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan udara bukanlah merupakan hal mudah untuk itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. â&#x20AC;&#x153;Saat komunikasi terakhir, pilot Merpati hanya mengontak menara bandara untuk izin mendarat, namun sebelum mendarat pesawat memutar dahulu di atas landasan karena pandangan tidak jelas akibat cuaca buruk. Jadi bukan karena pesawat itu buatan China, tidak ada kaitannya,â&#x20AC;? kata dia.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan kecelakaan berawal dari buruknya cuaca di sekitar landasan di Kaimana. Hujan deras dan angin kencang membuat pandangan pilot kurang maksimal saat hendak mendarat. Menunggu cuaca baik, pesawat berputar terlebih dahulu di atas landasan.

Terkait dengan terjadinya kecelakaan pesawat milik Merpati di Kaimana, Papua tersebut, Kementerian Perhubungan terus akan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap perusahaan penerbangan di Indonesia. Selain itu Kemenhub juga akan melakukan audit per tiga bulan sekali terhadap semua perusahaan penerbangan terkait dengan keselamatan.

Khusus Merpati otoritas penerbangan itu akan melakukan evaluasi secara keseluruhan mulai dari manajemen, prosedur perawatan, SDM, dan sistem pelatihannya.

Evaluasi yang dilakukan adalah memeriksa sistem pengoperasian pesawat MA-60 yang dilakukan Merpati. Kementerian akan memeriksa sistem tersebut, dari kesiapan kru hingga pesawatnya.

Sementara nasib Merpati akan ditentukan setelah evaluasi dilakukan, jika terbukti melakukan kesalahan Merpati akan diberi sanksi. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

51

foto: teddy/dok majalahtopik

TOPIK EKBIS

Karel De Gucht bersama Mendag Mari E Pangestu.

Dinamika Baru Hubungan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa Untuk mendukung peningkatan kualitas ekspor Indonesia, pengidentifikasian celah pasar Uni Eropa dan peningkatan kondisi untuk memfasilitasi investasi di Indonesia. Uni Eropa menyiapkan budget sekitar 40 juta Euro. Lalu apa yang harus dilakukan agar dukungan tersebut bisa menjadi nilai tambah bagi dunia usaha di Indonesia?

A

wal April 2011 Menteri Pedagangan Republik Indonesia Marie Elka Pangestu bertemu dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Karel De Gucht di Jakarta. Dalam kunjungan perdananya ke Indonesia sebagai Komisioner Perdagangan UE, De Gucht melakukan pembicaraan resmi menyangkut perdagangan bilateral dan isu-isu investasi, termasuk beberapa isu akses pasar dan prospek Doha Round on Trade Liberalization (Putaran Doha tentang Liberalisasi Perdagangan) dengan Menteri Perdagangan RI. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut juga telah dimulai dinamika baru dalam hubungan perdagangan bilateral

52

Indonesia-Uni Eropa, hal ini mencerna rekomendasi yang dirumuskan oleh â&#x20AC;&#x153;Kelompok Visiâ&#x20AC;? (Vision Group) untuk meningkatkan hubungan komersial Uni Eropa - Indonsia.

Seperti diketahui, Kelompok Visi dibentuk pada bulan Desember 2009 oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Komisaris Eropa Joseâ&#x20AC;&#x2122; Manuel Barroso, dan terdiri dari para pelaku usaha, pejabat pemerintah, dan akademis. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, dengan cara memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Rekomendasi mereka disesuaikan dengan tujuan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

mencari peluang dan meningkatkan potensi kemitraan ekonomi yang komprehensif dengan maksud untuk meningkatkan sektor-sektor andalan di bidang perdagangan dan investasi.

Salah satu langkah penting yang direkomendasikan Kelompok Visi adalah untuk melakukan konsultasi awal dengan para pemangku kepentingan, untuk merumuskan kepentingan bersama yang secara luas diterima dan didukung para pebisnis, pejabat pemerintah, dan masyarakat madani dikedua negara mengenai gagasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif IndonesiaUni Eropa.

Selain pembicaraan bilateral, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan dan Ka-

TOPIK EKBIS berbagai organisasi bisnis di Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas ekspor Indonesia, pengidentifikasian celah pasar Uni Eropa dan peningkatan kondisi untuk memfasilitasi investasi di Indonesia, Uni Eropa menyiapkan budget sekitar 40 juta Euro.

Saat ini Uni Eropa adalah investor kedua terbesar bagi Indonesia, sebanyak 700 perusahaan telah berinvestasi lebih dari 50 miliar Euro (sekitar Rp 632 triliun) di Indonesia, dan menyediakan secara langsung lebih dari 500.000 lapangan kerja di berbagai jenis industri seperti farmasi, perbankan, dan manufaktur.

Sementara volume perdagangan barang antara Uni Eropa dan Indonesia bernilai lebih dari 20 juta Euro atau sekitar Rp 253 triliun rupiah per tahun.

Dengan volume ekspor sebesar Rp 177 trilun meberikan surplus di pihak Indonesia dengan nilai yang cukup signifikan yakni sekitar Rp 88,5 triliun.

Sebelumnya Uni Eropa dan Indonesia telah menandatangani kerjasama Partnership Co-operation Agreement (PCA) pada tahun 2009, sebagai langkah awal dalam membangun hubungan ekonomi dan politik yang semakin sehat. PCA merupakan bentuk kerjasama

pertama kali yang dilakukan Uni Eropa dengan Indonesia.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, antara Indonesia dan Uni Eropa telah terbentuk forum diskusi yang mengkaji tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi. Dari hasil studi forum menyebutkan, kerja sama ekonomi antara keduanya sangat penting.

Mari Elka Pangestu mengatakan hasil studi terbaru dari Uni Eropa-Indonesia menunjukkan beberapa sektor kunci di mana Indonesia dapat meningkatkan kemampuan ekspor yang berkelanjutan pada pada produk seperti furniture, kosmetik, dan produk pangan jadi.

Uni Eropa adalah gabungan dari 27 negara dengan penduduk sekitar 500 juta orang. Hal ini berarti Uni Eropa adalah pasar yang sangat besar dan sangat strategis untuk dijadikan mitra perdagangan Indoensia.

Jalan sudah terbuka lebar, tinggal bagaimana pengusaha kita mampu memenuhi standar produk yang telah ditetapkan gabungan negara-negara benua biru tersebut. Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi bukan hal yang mustahil jika suatu saat produk-produk Indonesia akan membanjiri pasar-pasar Eropa. ] Amri foto: teddy/dok majalahtopik

rel De Gucht mengeluarkan pernyataan bersama tentang kesepakatan akhir dari negosiasi Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement) untuk Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (Forest Law Enforcement Governance and Trade/FLEGT). Kesepakatan ini menggarisbawahi komitmen kedua Negara untuk bersama-sama menangani masalah pembalakan liar dan Perdagangan Internasional terkait.

Pada kesemapatan itu Karel De Gucht mengatakan Pembalakan liar adalah kejahatan yang serius. Karena itu, diperlakukan komitmen bersama untuk menekannya.

Sekadar Informasi saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki area hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.

Namun sayangnya saat ini Indonesia setiap tahun harus kehilangan hutan lebih dari satu juta hektar yang sebagian besar disebabkan oleh illegal logging (pembalakan liar).

Uni Eropa merupakan pasar utama produk kayu Indonesia dengan total ekpsor sebesar US$ 1,2 juta pertahun.

Produk kayu olahan seperti papan kayu, furniture dan plywood dari Indonesia banyak di ekspor ke Uni Eropa khususnya Jerman, United Kingdom, Belanda Perancis, Spanyol dan Italia.

Artinya masyarakat Uni Eropa sangat berkepentingan untuk turut melestarikan hutan di Indonesia. Dan FLEGT merupakan salah satu acuan untuk mewujudkan itu.

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan menjamin bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke dalam Uni Eropa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi akses produk kayu Indonesia ke Uni Eropa dengan menyediakan kerangka kepastian hukum, yang dibutuhkan di pasar Uni Eropa.

Uni Eropa memberi dukungan pembangunan kapasitas untuk memperkuat perdagangan dan iklim investasi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung pada 2009 saja negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa bahkan telah menggelontorkan dana tak kurang dari 66 juta Euro (sekitar Rp 835 miliar). Dan dukungan itu terus berlanjut. Pada tahun ini Uni Eropa telah menyiapkan dana sekitar 30 juta Euro untuk mendukung

Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Karel De Gucht bersama Menhit RI Zulkifli Hasan.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

53

TOPIK EKBIS

P

rata-rata 23,3 persen. Tren ekspor dari perdagangan itu sendiri sebesar 15,4 persen dan tren impor 31,5 persen.

Sementara itu, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengatakan, tujuan berkunjung ke Indonesia termasuk untuk memperdalam kerja sama di antara kedua negara. Dia juga mengemukakan dukungan terhadap pengembangan enam koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus. Yakni, akan mendorong perusahaan-perusahaan Cina terlibat aktif.

“Diharapkan, ada fasilitasi dan kebijakan untuk pengusaha Cina,” ujarnya.

Dalam penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Cina senilai lebih dari 10 miliar dolar AS tersebut meliputi sejumlah sektor, seperti kerjasama pelayanan pendanaan di bidang industri antara Kementerian Perin-

dustrian dan Bank of China, Kemenperin dan ICBC China serta MoU kawasan industri Sany dengan Kementerian Perindustrian. Selain itu, persetujuan kerjasama penelitian teknologi jaringan internet antara PT Huawei dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Di sektor infrastruktur, kerjasama pembangunan jalan utama Provinsi Sulawesi Barat, kontrak pembangunan PLTU Parit Baru serta Surat Konfirmasi inisiator proyek PLTA Karama antara PT PLN (persero) dan China Gezhouba Group.

Proyek Kerjasama di Sulawesi Barat Khusus untuk Sulawesi Barat, Cina melalui kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) menggelontorkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk pembangunan sejumlah

Cina Tanamkan Investasi Rp 22 Triliun di Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat menerima dana investasi dari China sekitar Rp 22 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. foto: teddy/dok majalahtopik

emerintah Indonesia-Cina melakukan kesepakatan kerjasama dalam upaya meningkatkan nilai perdagangan kedua negara pada 2015 mendatang sebesar 80 miliar dolar AS. Kesepakatan tersebut menguat setelah realisasi perdagangan kedua negara mencapai 36 miliar dolar AS pada 2010 lalu. Terlebih lagi, Cina berkomitmen menaikkan impor dari Indonesia, sehingga ke depan, neraca perdagangan bisa seimbang.

Terkait dengan upaya kerjasama atau kesepakatan antar kedua negara, Menteri Perdagangan RI Marie Elka Pangestu mengatakan, “Semula target 2014 perdagangan bilateral ditargetkan 50 miliar dolar AS. Kemudian, Indonesia dan Cina sepakat menaikkan target menjadi 80 miliar dolar AS pada 2015.”

Tidak hanya kesepakatan menaikkan nilai perdagangan, pihaknya juga, kata Marie, menandatangani Agreement on Expanding and Deepending Bilateral Economic and Trade Cooperation dengan Cina. Karena itu, tambahnya, pihak Kementerian Perdagangan RI menginginkan adanya peningkatan impor oleh Negeri Ginseng itu.

“Selama lima tahun terakhir, ada ketidakseimbangan perdagangan Indonesia-Cina. Untuk itu, Indonesia mengharapkan Cina memperbesar impor dari Indonesia,” tutur Marie seraya tak menampik jika tren perdagangan bilateral selama lima tahun terakhir pada 2006 sampai 2010 lalu meningkat dengan

54

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

foto: teddy/dok majalahtopik

foto: teddy/dok majalahtopik

foto: teddy/dok majalahtopik

TOPIK EKBIS

proyek infrastruktur. Penandatanganan kerjasama dilakukan antara pengusaha dari Cina dengan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh di Jakarta akhir April 2011 lalu, disaksikan Perdana Menteri Cina YM Wen Jiabao dan Wakil Presiden RI Boediono. Ini adalah satu dari sekian proyek kerjasama yang ditandatangani oleh pebisnis Cina dengan pebisnis Indonesia yang melibatkan pemerintahan kedua negara.

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengatakan, dari hasil penandatanganan kerjasama antara Pemprov Sulawesi Barat dan investor Cina tersebut, disepakati bahwa PT China Geogchoubou Group Company (CGGC) bersedia mengucurkan dananya sekitar Rp 22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat, yakni pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Bonehau Kabupaten

Mamuju dengan kekuatan daya sekitar 300 mega watt, pembangunan jalan arteri sepanjang 102 kilometer antara Kecamatan Tapalang menuju Kota Mamuju untuk meningkatkan transportasi dalam rangka memperlancar roda perekonomian masyarakat di Sulawesi Barat, dan pembangunan pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Belang Belang Mamuju hingga nantinya pelabuhan tersebut dapat menjadi pelabuhan bongkar muat barang hasil perdagangan di Sulawesi Barat. “Sebagai provinsi baru, kami bersyukur bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” tutur Anwar.

Anwar menandaskan, proyek yang akan memakan waktu sekitar tiga tahun ini membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan lancar.

“Dengan dibangunnya sejumlah proyek infrastruktur ini, diharapkan, dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Pulau Sulawesi serta meningkatkan ekonomi negara agar dapat lebih maju dan berkembang,” tutur Anwar lebih lanjut.

Terkait dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Cina, Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna, mengatakan, selain Sulawesi Barat, provinsi lain yang mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari Cina adalah Provinsi Papua Barat. “Dua provinsi ini diusulkan mendapatkan proyek infrastruktur dengan nilai besar karena sebagai provinsi baru maka proyek infrastruktur diutamakan,” ucapnya.

Untuk Sulawesi, Bappenas telah juga memprioritaskan pembangunan jalur kereta api (KA) yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Untuk tahap awal, jalur KA ini akan dibangun dari Makasar ke Pare-Pare.

Kemudian, untuk tahap selanjutnya, jalur KA akan dibangun dari Pare-Pare menuju Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat). “Ini kita namakan jalur Trans Sulawesi,” tambah Dedy.

Lebih lanjut dikatakannya, proyek pembangunan jalur KA Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat tersebut masuk dalam master plan dan akan dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dikeluarkan pada 20 Mei 2011 mendatang. “Ini sebagai bagian dari program pemerintah Koridor Ekonomi Indonesia (KEI), di mana kita ketahui Sulawesi masuk dalam Koridor IV,” kata Dedy. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

55

TOPIK EKBIS

foto: teddy/dok majalahtopik

Wapres: Proses Birokrasi Panjang Bisa Mematikan Gairah Masyarakat

Wakil Presiden Boediono saat membuka acara Raker PNPM Mandiri.

W

akil Presiden Republik Indonesia Boediono mengungkapkan, setiap melakukan kunjungan ke daerah dia selalu mengecek pelaksanaan PNPM. Dari kunjungan tersebut dia mendapatkan kesan langsung secara spontan dari masyarakat. Yang pada intinya menyebutkan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri sosialisai program untuk tahun anggaran 2011 di Jakarta 27 April 2011 lalu.

Terkait pelaksanaan PNPM ini, Wapres juga mendapat laporan adanya penyelewengan dana PNPM yang dilakukan masyarakat. Meski nilai penyelewengan itu amat sangat kecil, kata Wapres, hal itu harus perbaiki, lalu segera hilangkan. Jika tidak hal ini bisa menganggu program yang lain.

Untuk itu dia minta seluruh kepala daerah agar persoalan kecil-kecil itu untuk segera diselesaikan. Jika tidak, hal itu bisa menghancurkan program PNPM Mandiri yang selama ini bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut Boediono berpesan agar program yang benar-benar dirancang langsung dari masyarakat ini terus berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat. Sekarang dana

56

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga saat ini telah memberikan dampak cukup baik bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan program tersebut dan menambah anggarannya. langsung diberikan ke kecamatan, tak ada yang menyetop, dan tak ada yang menyunat. â&#x20AC;&#x153;Jangan ada yang menghambat aliran dana ini. Proses birokrasi yang panjang bisa mematikan gairah masyarakat,â&#x20AC;? Boediono menekankan.

Boediono menuturkan, program yang sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini merupakan program untuk menjaga masyarakat dari krisis moneter 1998 yang melanda Indonesia pada saat itu.

Program tersebut ditujukan untuk membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. PPK tersebut, menurut Boediono, merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Hasil dari PPK yang pertama kali dilaksanakan di Karanganyar pada 1998 ternyata cukup menggembirakan, sehingga proyek tersebut kemudian dikembangkan ke berbagai daerah.

Wapres menambahkan dirinya akan mengawasi secara langsung PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri menu-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

rut Wapres telah menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjend PMD. PNPM Mandiri Perdesaan pada 2011 mencakup 5.020 di 32 provinsi. Total alokasi dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat sebesar Rp8,268 triliun yang terdiri atas alokasi APBN Rp6,627 triliun dan APBD Rp1,640 triliun.

Pada tahun lalu, program ini mampu mendanai 363 ribu lebih kelompok kegiatan ekonomi produktif, membangun jalan desa sepanjang 51.731 km, membangun 6.571 jembatan, membangun 31.458 unit air bersih, 2.798 unit pasar desa, dan menyerap 4,5 juta lebih tenaga kerja. Dan telah berhasil mendapatkan partisipasi masyarakat sebanyak 12.446.306 orang (55 % dari Rumah

TOPIK EKBIS Untuk menentukan program yang akan dilaksanan perangkat desa turun kemasyarakatan untuk mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan masyarakat.

Kemudian dibawa ke musyawarah desa.

Sehingga program yang diusulkan merupakan keinginan murni dari masyarakat.

Dengan keberhasilan desa yang dipimpinnya memperoleh penghargaan Peri mendapat apresiasi dari Bupati Kabupaten Batanghari dan Gubernur Jambi. Dia pun tak lupa berterimakasih atas dukungan dua pejabat di daerahnya ini.

Dengan azaz: â&#x20AC;?Dari, oleh dan untuk masyarakatâ&#x20AC;?, sudah sepatutnya pelaksanaan program PNPM ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Namun tetap perlu dilakukan kontrol dan evaluasi agar benar-benar itu keinginan murni masyarakat bukan kepentingan elite.

Sekilas PNPM Mandiri PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat

foto: teddy/dok majalahtopik

Tangga Miskin), dan mampu mendanai 363 ribu lebih kelompok kegiatan ekonomi produktif.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negari Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI memberikan penghargaan Sikompak 2011.

Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng dinyatakan sebagai juara pertama Seleksi Nasional penghargaan SIKOMPAK Tahun 2011 untuk kategori Perencanaan Partisipatif. Dan Juara kedua diraih Desa Kuap, Kecamatan Pemayung Batanghari, Jambi.

Kepala Desa Kuap, Peri Yulman yang dihubungi TOPIK via telepon selulernya mengatakan, dia sangat bangga dengan masyarakat desa yang dia pimpin. Keberhasilan yang dicapai desa Kuap memperoleh penghargaan sebagai Juara ke II nasional merupakan andil dari seluruh masyarakat. Dengan tingkat kebersamaan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

Dengan dukungan dan kebersamaan yang dimiliki akhirnya Desa Kuap berhasil menorehkan prestasi dengan meraih anugerah Sikompak Award pada 2011. â&#x20AC;&#x153;Alhamdulillah, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat kita menjadi terbaik ke II di tingkat nasional Sikompak Award untuk kategori Perencanaan Pembangunan Partisipatif,â&#x20AC;? ujar Peri.

Dengan dukungan semua pihak, program yang biayai PNPM Mpd ini dapat dilaksanakan masyarakat Desa Kuap dengan baik.

Peri menuturkan, untuk mensukseskan PNPM Mpd ini, kepada masyarakat Desa Kuap ia mejelaskan bahwa program ini betul-betul untuk kepentingan mereka bukan kepentingan kepala desa atau pemerintah.

Kepala Desa Kuap, Peri Yulman, (ketiga dari kiri memegang piala) seusai menerima penghargaan juara II Nasional kategori PPD/RPJMD.

pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sedangkan tujuan secara umum yang ingin dicapai adalah untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen beberapa program. Pertama, pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Kedua, komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Ketiga, Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak.

Kegiatan terkait dalam komponen ini di antaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

Keempat, Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

57

foto: Dirgayuza Setiawan

TOPIK PARLEMEN

Suasana di Konsulat

elum dialog dimulai.

Jenderal RI sesaat seb

Insiden Email Resmi Komisi VIII DPR RI Anggota DPR RI kembali tersandung peristiwa yang cukup memalukan.

P

eristiwa atau insiden yang cukup memalukan, kalau tidak ingin disebut menampar, wajah wakil rakyat terkait dengan urusan yang ‘mungkin’ dianggap urusan sepele seperti surat elektronik (surel) yang ternyata bisa berbuntut panjang.

Kejadian atau insiden tersebut menimpa anggota DPR RI dari Komisi VIII yang membidangi masalah agama dan kesejahteraan. Rupanya, banyak anggota komisi itu yang tidak mengetahui tentang surel resmi komisinya.

Ketidaktahuan itu pun sempat menjadi pergunjingan ramai di internet dan situs jejaring sosial. Insiden ‘alamat surel’ Komisi VIII DPR RI muncul saat 16 anggota komisi tersebut bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia. Pertemuan di Konsulat Jenderal RI, Melbourne, itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ang-

58

gota DPR RI ke Australia terkait pembahasan RUU tentang fakir miskin. Dalam sesi akhir dialog, para pelajar tersebut mencoba meminta surel resmi Komisi VIII DPR RI. Awalnya, anggota dewan enggan memberikan alamat surel yang diminta. Setelah berulangkali didesak, akhirnya salah satu anggota rombongan menyebut alamat surel resmi Komisi VIII DPR RI dengan lengkap, yakni ‘Komisi8@yahoo.com’.

Terang saja, jawaban tersebut pun membuat para pelajar yang hadir bingung karena lembaga negara setingkat DPR masih memakai surel gratisan seperti Yahoo!.com. Insiden itu direkam dalam video dan diunggah ke situs Youtube.

Gayung pun bersambut. Hujan cercaan dan kritikan mengalir ke DPR, khususnya Komisi VIII, terkait dengan peristiwa di Australia tersebut. Masyarakat pun mempertanyakan, bagaimana mungkin

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

di era digital yang terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu, anggota parlemen tidak memiliki surel, atau yang biasa juga disebut email, yang dapat diakses di mana saja.

Mimpi DPR menjadi lembaga legislatif yang kredibel dan kompeten sepertinya harus dikubur terlebih dahulu, karena sistem yang mendukung untuk menjadikan DPR menjadi parlemen yang berwibawa jauh dari kenyataan.

Mimpi untuk mendirikan law centre dan budget office sebagai dukungan atas peran konstitusional DPR dalam membuat legislasi, anggaran, serta pengawasan juga akan sia-sia belaka.

Bantahan atas ketiadaan atau ketidaktahuan anggota Komisi VIII terhadap surel atau email resmi komisinya pun datang dari Sekretariat Komisi VIII yang mengatakan bahwa mereka telah lama memiliki alamat surel resmi dengan domain resmi @dpr.go.id. Sayangnya, alamat resmi surel: set_komisi8@dpr. go.id, tak banyak diketahui anggotanya.

“Ada alamatnya, tapi saya tidak hafal,”

kata Nurul Iman Mustofa, anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat, seperti dilansir dari Tempo Interaktif.com.

Nurul Iman pun menganggap wajar soal ketidaktahuan koleganya mengenai alamat resmi surel komisinya. “Lagian banyak anggota yang gagap teknologi.

Yang penting, tidak lupa Pancasila,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, juga meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan. Menurut Priyo, soal surel adalah urusan remeh-temeh yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. “Itu tanggung jawab staf sekretariat. Toh, masih banyak urusan berat lain yang harus dicarikan solusinya,” ujar politikus dari Partai Golkar ini.

Priyo beralasan, selama ini tenaga staf pendukung untuk Sekretariat DPR sangat kurang jika dibanding dengan tenaga yang dimiliki parlemen atau pemerintahan di negara lain. Masing-masing anggota DPR saat ini hanya mempunyai satu sekretaris dan satu staf ahli. Sementara pejabat negara memiliki banyak staf ahli. Bahkan, anggota DPR harus masih memikirkan persoalan teknis seperti redaksional. Menurutnya, staf ahli di pemerintahan bisa saja dikurangi dan dialihkan ke DPR. Sehingga, anggota DPR bisa lebih fokus ke masalah yang lebih substantif.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie melalui akun Twitter-nya menyayangkan unggahan video Youtube oleh PPIA. Menurutnya, apakah ketidakhafalan alamat resmi surel atau email sekretariat langsung divonis bodoh. “Naif sekali bangsa ini,” keluhnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo.

foto: Dirgayuza Setiawan

TOPIK PARLEMEN

Ketua Rombongan Komisi VIII, Bapak Abdul Kadir Karding memperkenalkan diri dan rombongan.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga menulis mention ke akun @PPIAustralia agar mereka menghormati pemimpin serta mendoakan para pemimpinnya.

“Bukan dengan mempermalukannya.

Kalau tidak suka, jangan dipilih lagi, mereka hasil pemilu,” cetus Marzuki.

Tanggapan juga datang dari anggota dewan lainnya, Roy Suryo. Menurut Roy, server email berdomain dpr. go.id sebenarnya sudah disediakan juga untuk anggota DPR. Namun, saat ini, banyak anggota yang tak memanfaatkannya, termasuk dirinya. Hal itu, kata Roy, bukan tanpa alasan. “Server @dpr. go.id sebenarnya disediakan juga buat anggota DPR, namun bersifat intranet dan bila diakses via webmail bisa membuka peluang hacker,” jelas Roy seperti dikutip dari Kompas.com.

Dari penjelasan Roy, anggota DPR bisa memiliki alamat email dengan @ dpr.go.id, namun hanya dapat diakses dari gedung DPR. Dengan alasan tak percaya jaminan security layanan email DPR, Roy yang sudah lama berkecimpung di dunia internet memilih tak mengaktifkan email resmi DPR. Sebagai gantinya, ia tetap menggunakan alamat email lama yang selama ini digunakan sebagai email pribadi. “Resmi, bukan gratisan, yang sudah dipakai semenjak 1996 dan diketahui luas masyarakat. Saya juga tidak pernah pakai email gratisan seperti Yahoo,” tandas Roy yang juga pakar telematika ini.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, pun turut memberikan tanggapannya. Ray meminta DPR tak perlu merasa marah terkait dengan penyebarluasan video insiden surel itu.

Seharusnya, kata Ray, video tersebut dilihat sebagai bentuk protes warga atas sikap DPR. Ray memuji kreatifitas PPIAustralia karena membuka mata warga Indonesia atas kualitas anggota DPR. Termasuk juga bagaimana memperbaikinya. “Kalau tidak, akan jadi olokolokan. Tinggal, apakah elit politik dapat menyadari dan memahami substansi olok-olok itu,” ujarnya. ] Endang/Bbs

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

59

TOPIK POLITIK

Reinkarnasi NII di Bawah Arahan Intelijen

U

ntuk menghimpun kekuatan, selain merekrut mahasiswa dan pelajar, Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) 9 juga menggarap partai politik. Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9 Imam Supriyanto mengungkapkan, NII KW 9 memiliki tiga misi yakni pendidikan, ekonomi dan politik. Misi politik dari NII menemukan momentumnya seiring proses reformasi sejak 1998 silam dengan dibukanya keran demokrasi di Indonesia.

Dengan munculnya era demokrasi, mereka (anggota NII) masuk partai politik seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, dan partai lainnya.

Imam mencontohkan tren masuknya kader NII ke partai politik salah satunya dilakukan putera Pandji Gumilang yang saat ini menjadi anggota DPRD Indramayu dari Partai Golkar. Dalam Pemilu 2009 lalu, Imam menyebutkan partai seperti Partai RepublikaN salah satunya menjadi labuhan para kader NII. "Saat itu kan partai sedang mencari calon anggota legislatif," kata Imam usai bertemu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

60

Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) 9 telah melebarkan jaringannya ke partai politik. Konon, tujuannya ingin merubah konstitusi negara dari Pancasila menjadi Islam. di gedung DPR, Jakarta, Senin, 2 Mei 2011.

Imam yang bergabung di NII KW 9 sejak 1997-2007 ini menyebutkan masuknya kader NII ke sejumlah partai politik memiliki target akhir berupaya melakukan perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"NII tidak terus terang, tidak seperti PKS yang mengusung ideologi Islam," ungkapnya.

Ketika singgung masuknya sejumlah kader NII ke partai politik besar seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar, Imam menyebutkan dengan bergabung ke partai politik besar akan memudahkan menyalurkan ideologi NII ke parlemen. "Targetnya ideologi, ending-nya perubahan konstitusi," cetusnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak menafikan masuknya kader NII ke Partai Golkar. Namun, Priyo Budi San-

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

toso mengaku bersyukur hingga saat ini kader NII KW 9 belum masuk di jajaran pengurus. "Kami bersyukur kader NII belum masuk menjadi pengurus Partai Golkar," katanya mengomentari informasi Imam Supriyanto terrkait masuknya kader NII ke sejumlah partai politik termasuk Partai Golkar.

Sementara itu, mantan pengikut NII KW 9 Al-Chaidar tidak menampik bila kader NII masuk ke sejumlah partai politik. Lebih dari itu, AL-Chaidar menyebutkan target utama dari kader NII justru mendirikan partai politik sendiri. Namun sebelum terbentuk partai politik, kata AlChaidar, mereka masuk ke parpol yang sudah ada.

Hanya Al-Chaidar menampik anggapan tujuan akhir pembentukan partai politik tersebut untuk mengubah konstitusi negara. Menurut dia, perubahan konstitusi dari Pancasila ke Islam meru-

TOPIK POLITIK kemewahan dunia.

"Dulu pembesar berkolaborasi dengan intelijen diiming-imingi jabatan, politik dan ekonomi," imbuh dia.

Hingga kemudian, pada 1997, Panji Gumilang yang juga pimpinan pondok pesantren Al Zaytun mengambil alih kepemimpinan NII bentukan Ali Moertopo ini. "Akhirnya tongkat NII di Panji Gumilang sejak 1997 sampai hari ini," imbuhnya.

Panji Gumilang sendiri sempat membantah dirinya terkait NII. Bahkan dia menyebut NII sudah tamat. Dia juga membantah dirinya sebagai Abu Toto, pimpinan NII KW9. Namun, sergah Imam, semestinya Panji melihat kondisi anak-anak yang sudah pernah

Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9 Imam Supriyanto.

pakan informasi yang manipulatif.

"Itu bohongan saja, nonsens. Justru adanya NII KW 9, supaya kapok tidak membicarakan Negara Islam Indonesia.

NII KW 9 ini palsu, justru ini membuat gerakan yang sifatnya bersebrangan dengan tujuan oleh NII yang asli," tepisnya.

Namun informasi dari mantan petinggi NII KW 9 Imam Supriyanto terkait upaya NII KW 9 masuk ke dalam partai politik yang bertujuan untuk mengubah konstitusi negara jelas cukup mengejutkan Priyo Budi Santoso. Dia lantas menekankan agar aparat kepolisian dan intelejen dapat menangkal gerakan semacam ini. â&#x20AC;&#x153;NKRI sudah final," tandas Priyo Budi Santoso.

NII KW 9 belakangan kembali mencuat setelah munculnya laporan dari para orang tua terkait kehilangan anak mereka. Raibnya sejumlah anak diindikasikan karena telah mengalami cuci otak oleh NII KW 9. Pola NII KW 9 selama ini identik dengan pengumpulan dana.

Padahal, menurut Imam, NII bikinan Kartosoewirjo ini sebenarnya sudah tamat. Mengapa bisa muncul kembali?

Ternyata, ungkap Imam, NII lahir kembali karena adanya arahan di bawah komando intelijen.

"Memang benar bahwa NII Kartosoewirjo sudah tidak ada, tapi pada 1971 NII bangkit lagi di bawah kemudi pimpinan intelijen Ali Moertopo," kata Imam. Dia bercerita, NII besutan Ali Moertopo moncer dan banyak dilirik eks NII. Salah satu alasannya adalah mereka diiming-imingi

Robert yang tersangkut skandal Bank Century ini cukup lama. Kala itu Bank Century masih cikal bakalnya yakni Bank CIC. Bank CIC sendiri berkembang dari bisnis Money Changer yang dikembangkan oleh tante Robert Tantular.

"Waktu CIC belum jadi Bank merupakan Money Changer yang punya tantenya Robert Tantular. Dari situ hubungan berlanjut. Dia sering dapat mobil dari Robert Tantular seperti Mercedez Benz, Baleno, dan banyak kepingan emas fee-nya," ungkapnya.

Menurut Imam, itu barangkali pintu masuk yang mudah bagi Panji Gumilang untuk menyimpan deposito atas nama orang berbeda ke Bank Century. Panji Gumilang memang dikenal memiliki banyak nama alias.

"Kalau Abu Salam, Abu Maariq, Abu Toto, Syamsul Alam, itu sosoknya ya Panji Gumilang. Kan KTP dan datanya ada di Bank Century," paparnya.

Ia lalu mengungkap misi NII KW 9 untuk mengulang sejarah kesuksesan kembali NII pada 1971. Kala itu Iman JI, Abu Bakar Baasyir sempat bergabung dengan NII. "Abu Bakar Baasyir juga pernah masuk NII pada tahun 1970-an bersama Abdullah Sungkar. Beliau kerap mengirimkan orang ke Afganistan untuk pelatihan-pelatihan," ungkapnya.

Kala itu NII juga dikenal dekat dengan petinggi militer. Meski kini NII justru menjauhi militer. "Mungkin Pak Hendro Priyono pernah mengeluarkan statement dulu, siapa yang berani mengganggu Al Zaytun langkahi saya dulu," katanya. ] Rif/bbs

Mantan pengikut NII KW 9 Al-Chaidar.

dibaiat. "Modus operandinya dia diminta menyumbang NII dan anak-anak berbohong kepada orangtuanya," tuturnya.

Panji Gumilang, pemilik Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu yang dikenal sebagai pimpinan NII KW 9 disebut-sebut juga dekat dengan Robert Tantular, pemilik Bank Century. Kedekatan itu berbuah deposito rekening NII atas nama Abu Maariq ke Bank Century.

"Dana obligasi sebagai dana awal pembangunan Al Zaytun sebesar Rp 250 miliar didepositokan ke Bank Century pada 1992, waktu itu masih CIC. Pak Panji memang dekat dengan Robert Tantular pemilik Bank Century," bongkar Imam.

Kedekatan Panji Gumilang dengan

Pandji Gumilang, anggota DPRD Indramayu.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

61

TOPIK NASIONAL

Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1945

Momentum Tepat Saat Ini Banyak cerita seputar peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1945.

Mulai dari waktu, proses, hingga penting-tidaknya kelahiran Pancasila diperingati oleh rakyat Indonesia. Yang jelas, kelahiran Pancasila sebagai dasar negara RI tak lepas dari campur tangan para founding father NKRI. 62

Latar Belakang Menyusul kekalahan Jepang di akhir Perang Pasifik yang berdampak pada bangkitnya rasa nasionalisme di negaranegara jajahannya, Jepang pun berusaha menarik simpati.

Di Indonesia dibentuklah Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BUPKI).

Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato di depan BPUPKI menyampaikan gagasan-gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila.

Sebelumnya, ada juga pidato-pidato dan penyampaian gagasan dari tokoh-tokoh nasional kala itu, antara lain Muhammad Yamin, namun pidato Bung Karno yang lebih lengkap isi gagasannya itu yang akhirnya diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin, yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Lewat proses yang cukup panjang, Pancasila penggalian

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK NASIONAL Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Rancangan Undang Undang Dasar 1945.

Berkat perjuangan para pemuda, akhirnya kemerdekaan Indonesia terdorong dan diproklamasikan sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945, lepas dari segala skenario yang disusun oleh Jepang. Undang Undang Dasar 1945 yang telah dirancang sebelumnya pun disahkan dan dinyatakan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Peristiwa-peristiwa politik yang mewarnai kemerdekaan Indonesia cukup memberikan goncangan pada Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1957-1959 goncangan pertama terjadi dan terselesaikan dengan keluarnya Dekrit Presiden 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945.

Goncangan kedua yang terjadi pasca meletusnya Peristiwa 1965 yang membuat Soekarno pun ikut ‘terselesaikan’.

Sampai sekarang, walaupun Pancasila dan UUD 1945 masih ‘dianggap’ sebagai Dasar Negara, polemik masih berkelanjutan antara lain dinyatakannya tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, bukan 1 Juni 1945.

Demikian juga polemik yang menyebutkan, bahwa konsep utama Pancasila berasal dari Mr. Muhammad Yamin, yang berpidato terlebih dahulu daripada Bung Karno.

Sedikit Berbeda Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2011 kali ini tidak hanya berisi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MPR Taufik Kiemas saja, tapi juga pidato yang disampaikan oleh dua mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie. Selain kedua mantan Presiden RI tersebut, sejumlah mantan Wakil Presiden

RI juga turut diundang hadir dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2011 yang digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, di antaranya Tri Sutrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla.

Pada tahun sebelumnya, 2010, Hari Pancasila 1 Juni diperingati hanya bersama ketua dan jajaran pimpinan MPR RI dan Presiden SBY saja. “Tahun ini, dalam kemasan baru, disamping pidato Ketua MPR dan Presiden, kami memohon kesediaan mantan Presiden ketiga dan kelima untuk hadir dan menyampaikan pidato,” tutur salah satu Wakil Ketua MPR RI, Hajrianto Tohari.

Dijelaskan Hajrianto, MPR memandang momentum peringatan pidato Bung Karno terkait dengan Pancasila merupakan momentum yang sangat tepat untuk saat ini dan relevansi yang tinggi bagi rakyat Indonesia mendengar pidato dari para pemimpin negara mengenai Pancasila. Terutama, tambah politisi dari Partai Golkar ini, karena isu pengamalan, penghayatan Pancasila menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2010 lalu yang digelar di Gedung MPR RI, dalam pidatonya, Presiden SBY meminta perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara dihentikan karena kontraproduktif dan ahistoris. Presiden pun meminta peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila dijadikan peringatan untuk memahami pemikiranpemikiran besar Bung Karno. Rangkaian dokumen sejarah mulai 1 Juni 1945 hingga teks final Pancasila yang telah menjadi konstitusi pada 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah Pancasila.

Pancasila yang digali dari pemikiran Bung Karno sejak usianya 18 tahun itu, kata Presiden, sesungguhnya dapat menciptakan peluang guna menjawab berbagai persoalan global. Dengan demikian, sikap defensif dalam menghadapi perubahan zaman dapat diubah menjadi sikap proaktif yang lebih produktif. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup guna menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pancasila tidak boleh diperlakukan sebagai dogma yang kaku, apalagi dikeramatkan. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

63

TOPIK NASIONAL

D

Presiden SBY menyampaikan keterangan pers soal hasil KTT ke-18 Asean, di Jakarta Convention Center, Jakarta

engan difasilitasi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Asean, kedua negara pun telah melakukan sejumlah pertemuan dan pembicaraan.

Menurut Presiden SBY, pimpinan Asean memiliki sikap yang sama mendorong Thailand dan Kamboja untuk memilih solusi damai. Hal itu dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik, mencegah kontak tembak antar militer kedua negara. Hasil KTT juga menyebutkan, pimpinan Asean menyambut baik komitmen kedua negara untuk menyelesaikan konflik melalui dialog politik dan negosiasi. â&#x20AC;&#x153;Untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama melalui mekanisme bilateral,â&#x20AC;? tutur Presiden SBY. Terkait dengan konflik yang terjadi antar dua negara, Thailand dan Kamboja, Pemerintah Indonesia selaku Ketua Asean saat ini memaparkan tiga rekomendasi. Ketiga rekomendasi yang disampaikan Presiden SBY saat memfasilitasi pertemuan antara PM Thailand Abhisit Vejjajiva dan PM Kamboja Hun Sen, di sela-sela KTT, pertama, mengaktifkan pertemuan GBC (General Border Committee). Rekomendasi kedua, kedua negara melihat kembali nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada tahun 2000 lalu. Adapun rekomendasi ketiga, agar terjadi mutual trust, kehadiran observer, yang dalam hal ini Indonesia, juga perlu dilakukan.

Mengenai nota kesepahaman yang telah disepakati tahun 2000 meliputi antara lain penarikan pasukan dan rakyat sipil lain dari kawasan sengketa, yaitu di sekitar kuil kuno Phrea Vihear.

MoU 2000 itu menyepakati bahwa tidak ada pergerakan apa pun dari pasukan

KTT ASEAN Ke-18

Menjembatani Konflik Thailand-Kamboja Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Asean telah berakhir. Perhelatan akbar negara-negara di kawasan regional itu pun membahas berbagai hal, baik politik, ekonomi, dan bisnis. Konflik yang terjadi antara dua negara, Thailand dan Kamboja, pun menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, selama dua hari, 7 sampai 8 Mei 2011 ini.

64

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK NASIONAL atau rakyat sipil di kawasan yang dipersengketakan.

Rekomendasi tersebut disampaikan karena masih ada perbedaan pandangan di antara kedua negara terkait penyelesaian konflik. Pemerintah Kamboja menginginkan adanya kehadiran observer terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah kedua negara baru melakukan pertemuan bilateral dan meninjau kembali MoU kedua negara. Sementara itu, Pemerintah Thailand menghendaki pertemuan bilateral terlebih dahulu, baru meninjau kembali MoU. Setelah itu, observer dapat meninjau ke lokasi di perbatasan.

Presiden SBY mengakui adanya situasi pasang surut terkait penyelesaian kasus tersebut. Bahkan, Presiden menyebutkan, perselisihan ini sempat meruncing ketika tentara kedua belah pihak saling menembak. Terkait dengan hal tersebut, Presiden meminta agar kedua negara tetap mengutamakan solusi damai. Indonesia sebagai Ketua Asean pada 2011, kata Presiden SBY, berikhtiar agar masalah ini tidak perlu dibawa ke tingkat internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Presiden mengatakan, PBB memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. “PBB memberikan kepercayaan, ruang kepada Asean, untuk mengatasi masalah ini. Kami mendapat dukungan dari PBB,” katanya.

Konflik yang terjadi antara dua negara, Thailand dan Kamboja, tak dapat dipungkiri sempat membuat tegang suasana KTT. PM Kamboja Hun Sen menyesalkan sikap Thailand yang tak kunjung menandatangani surat pernyataan menerima kerangka acuan pengiriman (term of reference) tim peninjau dari Indonesia ke perbatasan. Hun Sen juga menilai permintaan Thailand agar Kamboja menarik pasukannya lebih dahulu dari perbatasan sebagai tidak rasional.

Menurutnya, justru Thailand yang seharusnya menarik mundur pasukannya sesuai dengan putusan Mahkamah Internasional di Belanda pada 15 Juni 1963.

“Thailand tidak berniat menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional dan cara-cara damai,” ujar Hun Sen menegaskan saat berpidato pada hari pertama KTT. Atas pernyataan itu, PM Thailand Abhisit Vejjajiva mengaku kecewa. Sebab, keduanya sepakat menjalankan nota kesepahaman (MoU) tentang survei dan demarkasi lahan perbatasan

pada 2000. Menurut Abhisit, MoU itu menyatakan tidak boleh ada tindakan apa pun, termasuk penempatan pasukan di sepanjang kawasan sengketa.

“Masalah muncul ketika Kamboja mengirim tentara dan warganya di kawasan itu,” katanya.

Meski diwarnai perdebatan kedua negara yang berkonflik, penyelenggaraan KTT berlangsung lancar. Dalam pidato pembukaan, Presiden SBY mengingatkan Asean agar menjamin perdamaian dan stabilitas. Jika terjadi konflik, ujarnya, Asean sebaiknya memfasilitasi forum diplomasi dan dialog terbuka. Presiden pun menyebutkan tiga prioritas utama untuk disukseskan Asean. Pertama, memastikan tercapainya kemajuan penting dalam membangun komunitas Asean. Kedua, memastikan terpeliharanya situasi kondusif agar tercapai pembangunan dengan tetap menjaga sentralitas Asean. Ketiga, menyukseskan pembahasan visi Asean pasca 2015, yaitu peran komunitas Asean diantara komunitas global bangsa-bangsa.

Usai KTT, kedua negara berkonflik dengan difasilitasi Indonesia menggelar pertemuan trilateral dengan diwakili Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Thailand diwakili Menteri Luar Negeri Kasit Piromya, dari Kamboja Menteri Luar Negeri Namhong, dan dari Indonesia Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Pertemuan trilateral tersebut menghasilkan kesepatan tingkat menteri yang akan diteruskan ke masing-masing

kepala negara.

“Tiga menteri luar negeri sepakat untuk menggulirkan peninjauan Indonesia di Thailand dan Kamboja. Namun, pelaksanaannya akan menunggu tanggapan resmi dari masing-masing kepala negara,” jelas Marty dalam keterangan persnya usai pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta.

Marty menambahkan, Indonesia melakukan pendekatan ‘Package Solution’ di mana Indonesia akan mengirimkan tim peninjau (observer) ke wilayah konflik (Kuil Preah Vihear) setelah Thailand menandatangani Term of Reference (ToR) tawaran Indonesia yang berisi penerjunan tim peninjau ke wilayah konflik.

“Kedua belah pihak tetap ingin menyelesaikan masalah ini secara damai.

Tadi kami memetakan masalah-masalah mulai dari MoU, ToR, yang dirancang sebagai satu kesatuan penyelesaian masalah. Hasilnya, Menlu Thailand sepakat akan mengajukan kepada PM Thailand untuk menandatangani ToR,” tambah Marty.

Apabila tiga kepala negara sepakat terhadap hasil kesepakatan tiga menteri luar negeri tersebut, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan General Border Committee (GBC), dimana hasil-hasil GBC nantinya akan disebarkan dengan sistem cluster. Sistem cluster memungkinkan penyelesaian berbagai masalah secara bersamaan. ] Endang/Bbs

Suasana KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

65

TOPIK HUKUM

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nazaruddin.

Berharap Untung, Malah Buntung Ketenangan pikiran Muhammad Nazaruddin sejak dua bulan belakangan ini mulai terusik, lantaran namanya kerap disangkutpautkan dengan kasus dugaan suap di Kemenpora. Toh, KPK tidak ragu mengungkap kasus pembagian success fee proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang ini.

A

dalah eks penasihat hukum Mindo Rosalina Manulang yaitu Kamaruddin Simanjuntak menyebut, Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazaruddin menerima uang fee sebesar 13 persen dari total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet untuk pelaksanaan Sea Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan. Pengakuan itu, diungkapkan sendiri oleh Rosalina.

Kamaruddin mengungkapkan, dugaan keterlibatan Muhammad Nazaruddin bermuara dari permintaan pejabat di Kemenpora, Wafid Muharam yang meminta bagian fee sebesar Rp 5 mi-liar dari

66

total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet. Namun Mindo Rosalina Manulang yang mewakili PT Duta Graha Indah Tbk hanya mampu memberikan dua persen saja atau sekitar Rp 3,2 mi-liar. "Pengakuan Rosa seperti itu," ujar Kamaruddin saat dihubungi wartawan, Jumat, 6 Mei 2011.

Dari pengakuan Rosa juga, diketahui jika Nazaruddin dan Wafid, pernah bertemu di sebuah restoran di Kawasan Senayan untuk membahas pembagian fee itu pada pertengahan 2010 lalu. "Iya (pernah ketemu)," tuturnya. Menurut informasi yang dihimpun restoran yang dimaksud adalah restoran Nippon Kan di

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

kawasan Senayan.

Masih menurut Kamaruddin, berdasarkan pengakuan Rosa, fee sebesar 13 persen itu sudah diterima Nazaruddin sebelum Wafid Muharam ditangkap, Kamis, 21 April 2011. "Yang 13 persen (untuk Nazaruddin) sudah cair. Sudah lunas," tuturnya.

Nazaruddin sendiri kerap menyangkal memiliki hubungan dengan Rosalina.

"Saya sama sekali tidak kenal dengan Rosa Manullang ataupun Wafid Muharam," bantah Nazaruddin. Bukan hanya itu, anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, kabar keterkaitan dirinya dengan Rosalina menyesatkan publik. "Ini sungguh-sungguh isu yang menyesatkan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam serta Manajer PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris pada 21 April lalu.

Dari penangkapan tersebut, KPK menemukan tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar dan setumpuk amplop uang tunai sekitar Rp 1,3 miliar. Cek dan uang ini terdapat di meja Wafid di lantai tiga kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penangkapan ketiga orang ini setidaknya membuat publik tercengang.

Sejatinya anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan Wisma Atlet di Palembang itu, ternyata masih ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak. Apesnya ketiganya malah ditangkap KPK. Lain halnya posisi Nazaruddin, posisinya masih relatif aman hingga sementara ini.

Nazaruddin juga secara tegas menyebut apa yang disangkakan padanya adalah fitnah. Karenanya, Nazaruddin siap diperiksa KPK. "Kita sebagai WNI tidak ada yang istimewa di mata hukum," kata Nazaruddin seperti dikutip detikcom. Namun dia berharap, pemanggilan yang akan dia terima didasarkan pada bukti hukum yang kuat. Tidak hanya berdasar isu dan rumor.

"Jangan karena fitnah, tapi harus ada bukti hukum yang kuat," terangnya.

Pada sisi lain Nazaruddin berharap isu yang menerpa dia segera reda. Dia tidak ingin tudingan yang menerpa dirinya berimbas kepada keluarga. Menurutnya, tuduhan keterlibatan dirinya dalam perkara itu tidak ada. â&#x20AC;&#x153;Masa hanya karena pernyataan seorang pengacara,

TOPIK HUKUM saya dikatakan terkait kasus Kemenpora," tepisnya.

Bagaimana petinggi Partai Demokrat lainnya menyikapi permasalahan yang dihadapi Nazaruddin? Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengemukakan, Partai Demokrat (PD) tanpa ragu mendukung langkah KPK mengusut dugaan keterlibatan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin. Walau, kata Nazaruddin, dari hasil pemeriksaan PD, Nazaruddin mengaku tidak terlibat.

"Dia sudah mengatakan tidak. Kita mendukung KPK untuk membuktikan secara hukum. Kalau sudah terbukti secara hukum, kita tidak ragu-ragu," kata Ahmad Mubarok. Namun, lanjutnya, seandainya nanti pemeriksaan terbukti secara hukum. "Kalau memang dia melakukan dan secara hukum terbukti, kita senang kotoran terbuang. Tapi tetap sekarang kita menganut azas praduga tidak bersalah," urainya.

Mubarok menambahkan, semua pengurus PD sudah dibai'at oleh Ketua Dewan Pembina SBY, tidak ada kompromi bagi mereka yang melakukan korupsi.

"Jangan ada yang berani menyentuh korupsi," klaimnya.

Belakangan, ketika nama Nazaruddin kerap disebut-sebut terlibat dalam perkara ini, pengacara Rosa lainnya, Djufri Taufik, mematahkan tudingan tersebut. Kabar bahwa Nazaruddin terima uang Rp 25 miliar menurut Djufri tidak benar. Rosa sama sekali tidak pernah menyebut uang untuk Nazaruddin.

"Yang jelas saya belum pernah membaca keterangan di BAP seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini.

Selama ini saya hanya mendampingi," kata Djufri, Jumat, 6 Mei 2011.

Djufri menjelaskan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat 3 kali, yaitu pada 22, 27, dan 29 April, yang dia ketahui, tidak ada sama sekali disebut soal Nazaruddin. "Saya belum pernah baca dan Ibu Rosa juga belum baca lagi," imbuhnya.

Namun Djufri juga tidak memungkiri, ada perubahan BAP yang dilakukan Rosa. Hanya dia tidak tahu apakah hal itu terkait penyebutan nama politisi.

"Dan dalam BAP itu kan biasa kalau ada ada perbaikan, BAP itu kan berkelanjutan. Jadi tidak bisa dong pakai satu BAP saja," terangnya.

Djufri memastikan, perbaikan adalah hal yang wajar, namun tidak ada pencabutan. "Ada perbaikan, ada itu. Ya

banyak atau nggak itu tentative. Yang jelas di BAP tanggal 29 itu tidak ada itu, nama-nama atau jatah seperti yang lagi ramai," tuturnya.

KPK sendiri telah mengisyaratkan penuntasan kasus dugaan suap di Kemenpora tidak berhenti pada tiga tersangka. KPK menegaskan kasus suap itu masih terus dikembangkan dan bisa saja menyeret pihak lain yang berkaitan.

"Siapa yang menyediakan nanti akan dikembangkan di tim penyidik," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011.

Jasin memberi petunjuk, dari hasil tangkap tangan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris, Mindo Rosalina Manulang dari PT Anak Negeri, dan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, KPK menemukan cek Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dollar.

"Dari mana sumbernya dan untuk apa penggunaannya, kemudian ada atau tidak pihak-pihak terkait yang katakanlah terlibat selain 3 orang itu, ya kita kembangkan sesuai penydidikan," terangnya.

Dalam kasus Kemenpora ini, Jasin menjelaskan telah terjadi transaksi suap menyuap. Nah, pihak yang selama ini kerap disebut-sebut dan terkait kasus suap ini pun tidak menutup kemungkinan memanggil pihak-pihak lain.

"Bisa saja dilakukan suatu pengembangan dan pemanggilan untuk tambahan kebenaran, tapi sekarang kita fokuskan dulu atas asal uang itu," tuturnya.

Dalam penyidikan perkara ini, jajaran pimpinan KPK bahkan mengaku tidak gentar terhadap intervensi atau

ancaman dari pihak luar terkait kasus suap di Kemenpora. Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, seandainya terdapat ancaman, hal itu malah merugikan pihak yang pengancam.

"Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada dan saya kira tidak jamannya lagi adanya ancaman-ancaman itu. Ya enggaklah (takut)," tutur Busyro dalam pesan singkatnya, Jumat, 6 Mei 2011 malam.

Busyro mengatakan, jika sampai ada ancaman dan diketahui oleh publik, maka hal itu akan merugikan pihak yang mengancam itu sendiri. "Toh kalau nanti ada ancaman, dan diketahui oleh media itu, sangat kontraproduktif. Bagi yang mengancam itu, bukan bagi kami loh," papar Busyro.

Sebelumnya, Pimpinan KPK yang lain, M Jasin menyatakan hal serupa.

Wakil Ketua Bidang Pencegahan ini, mengatakan jajaran pimpinan tidak akan gentar meski seandainya di belakang salah satu tersangka terdapat politisi kuat.

"Tidaklah (gentar). Selama ada alat bukti kita proses siapapun. Nyatanya kita sebelumnya juga seret para politisi," tutur M Jasin, kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Sabtu 30 April lalu.

Mengenai kemungkinan pemanggilan pihak-pihak lain yang terlibat, Jasin mengatakan hal tersebut tergantung penyidikan. Jika dalam perkembangannya memerlukan keterangan, dari pihakpihak lain, maka KPK tidak akan ragu untuk memanggil, termasuk orang di balik Rosa.

"Tergantung perkembangan penyidikan. Kalau diperlukan ya akan kita panggil," ujar Jasin. ] Syarif/Bbs

Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

67

TOPIK HUKUM

Demi Penyegaran, 9 Pati Dimutasi Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor ST/933/V/2011 tertanggal 5 Mei 2011. Lewat STR, Kapolri akan mutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) di jajaran Kepolisian RI.

K

Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

epala Bagian Penerangan menggantikan Pratiknyo. Adapun jabatUmum Komisaris Besar Polisi an Kapolda Jawa Barat akan ditempati Boy Rafli Amar mengatakan, oleh Kapolda Banten saat ini Brigadir mutasi adalah hal wajar dan Jenderal Putut Eko Bayuseno. Selansesuai prosedur. "Penyegaran organisa- jutnya jabatan Kapolda Banten diisi oleh si karena memang ada yang mau pen- Brigadir Jenderal Eko Hadi Sutedjo.

Selain itu, Komisaris Besar Tri Hansiun," kata Boy dalam keterangannya.

Salah satu yang diganti adalah doyo dimutasi sebagai Kepala Biro WatKepala Badan Intelijen dan Keamanan pers SSDM Polri, Gubernur Akademi Mabes Polri (Kabaintelkam Polri) yang Kepolisian Inspektur Jenderal Boedhi kosong sejak Senin 2 Mei 2011. Jaba- Santoso Moestary dimutasi sebagai Pertan itu kini diisi oleh Inspektur Jenderal wira Tinggi non job Mabes Polri (dalam Praktiknyo. Pratiknyo menggantikan rangka persiapan pensiun). Pengganti Komisaris Jenderal Wahyono yang telah Boedhi di Akademi Kepolisian akan memasuki masa pensiun sejak 2 Mei 2011.

Jabatan Pratiknyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Badan Intelejen dan Keamanan Polri.

Dalam surat telegram Kapolri, Kamis 5 Mei 2011, mutasi juga terjadi di Polda Jawa Barat. Kapolri mengangkat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat saat ini Inspektur Jenderal Suparni Parto sebagai Inspektur Jenderal Praktiknyo.

Inspektur Jenderal Suparni Parto.

Wakabaintelkam Polri

68

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

ditempati Inspektur Jenderal M Amin Saleh.

Sebelumnya Amin Saleh menjabat Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan. Posisi Amin berikutnya akan ditempati Analis Kebijakan Utama Bid Jianbang Inspektur Jenderal Bambang Suparno.

Berikut pergantian posisi tersebut : 1. Komjen Wahyono yang kini menjabat Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dimutasi sebagai Pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun).

2. Irjen Pratiknyo yang kini menjabat Wakil Kepala Baintelkam Polri diangkat sebagai Kabaintelkam Polri.

3. Irjen Suparni Parto yang kini menjabat Kepala Polda Jawa Barat dimutasi sebagai Waka Baintelkam Polri.

4. Brigjen (Pol) Putut Eko Bayuseno yang kini menjabat Kapolda Banten dimutasi sebagai Kapolda Jabar.

5. Brigjen (Pol) Eko Hadi Sutedjo yang kini menjabat Karowatpers SSDM Polri dimutasi sebagai Kapolda Banten.

6. Kombes Tri Handoyo yang kini menjabat Kabagjiankumham Bidang PPITK dimutasi sebagai Karowatpers SSDM Polri.

7. Irjen Boedhi Santoso Moestary yang kini menjabat Gubernur Akpol dimutasi sebagai Pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun).

8. Irjen M Amin Saleh yang kini menjabat Wakabarhakam dimutasi sebagai Gubernur Akpol.

9. Irjen Bambang Suparno yang kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bid Jianbang dimutasi sebagai Wakabaharkam Polri. ] Mirza

Brigadir Jenderal Putut Eko Bayuseno.

TOPIK HUKUM

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

69

TOPIK HANKAM

Para ABK Sinar Kudus.

S

ebanyak 20 awak kapal MV Sinar Kudus yang berhasil diselamatkan dari cengkraman perompak Somalia tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang pada Sabtu, 7 Mei 2011 sekira pukul 21.30 WIB. Mereka langsung dibawa oleh pihak perusahaan ke Hotel Sheraton Bandara untuk bertemu dengan sanak saudaranya.

Puji Astuti, salah satu keluarga dari 20 ABK yang dibebaskan perompak Somalia mengaku, bersyukur atas keselamatan anaknya. Bahkan, tak sungkan Puji melayangkan terima kasih atas upaya manajemen Samudera Indonesia membebaskan anaknya tersebut bersama ABK yang lain. â&#x20AC;&#x153;Sekarang sudah lega dan berterima kasih pada PT Samudera Indonesia. Alhamdullilah pada Allah proses dipermudah," kata Puji Astuti meluapkan rasa kegembiraannya.

Pembebasan sandera awak KM Sinar Kudus sendiri tak lepas dari peran serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahkan dalam upaya pembebasan tersebut terjadi baku tembak antara kelompok perompak Somalia dengan pasukan elite TNI. Empat perompak tewas dalam baku tembak yang terjadi Minggu, 1 Mei 2011 malam.

Butuh perjuangan keras memang bagi TNI untuk melakukan aksi pembebasan ini. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan urutan langkah pembebasan kapal MV Sinar Kudus beserta 20 awaknya yang dibajak sejak 16 Maret lalu itu.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam jumpa pers di Markas Be-

70

Akhir dari Aksi

Pembajakan KM Sinar Kudus Setelah hampir 49 hari KM Sinar Kudus dibajak perompak Somalia, pasukan elite TNI akhirnya berhasil membebaskannya. Suka cita keluarga dan kerabat menyambut kedatangan 20 ABK Sinar Kudus di Jakarta. sar TNI di Cilangkap, Senin, 2 Mei 2011, mengatakan, keempat perompak yang tewas merupakan kelompok terakhir dari 82 perompak yang meninggalkan KM Sinar Kudus secara bertahap. Akan tetapi pasukan TNI tidak bisa mendapatkan tubuh mereka. â&#x20AC;&#x153;Kemungkinan jatuh ke laut," kata Agus Suhartono. Agus menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan 897 tentara gabungan, tiga kapal perang, dan satu helikopter untuk membebaskan sandera. Awalnya TNI berencana melumpuhkan perompak dengan kekuatan militer. Namun, operasi militer batal karena KM Sinar Kudus sudah lego jangkar dan menjauh dari kapal TNI. Perompak pun terus-menerus memindahkan para sandera ke beberapa kapal.

Pasukan TNI kembali berencana menyerang perompak begitu mereka berhasil membebaskan sandera. Tetapi rencana itu lagi-lagi batal. Masalahnya, posisi Sinar Kudus berada di tengah delapan kapal lain yang disandera. "Akses kami sulit," ujar Agus Suhartono.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

Pasukan TNI pun tak bisa merampas kembali uang tebusan lebih dari US$ 4,5 juta yang diserahkan pihak ketiga kepada perompak pada 30 April lalu.

"Uangnya sudah dibagi-bagi," Panglima TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul mengatakan uang tebusan itu dibagi empat. Sebanyak 30 persen untuk perompak, 50 persen untuk investor, 10 persen untuk masyarakat, dan 10 persen untuk petugas keamanan. Namun Iskandar tidak mengetahui secara detail siapa yang dimaksud sebagai investor dan petugas keamanan itu.

Setelah pasukan elite TNI berhasil menguasai KM Sinar Kudus, mereka kemudian mengawal kapal tersebut hingga Pelabuhan Salalah, Oman. Selanjutnya kapal akan melakukan pengecekan dan melanjutkan perjalanan ke Rotterdam, Belanda.

Seperti diinformasikan sebelumnya, KM Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia di perairan Laut Arab, saat

TOPIK HANKAM melakukan perjalanan dari Pomalaa, Sulawesi Selatan menuju ke Roterdam, Belanda, tanggal 16 Maret 2011 lalu. Kapal yang diawaki oleh 31 ABK, 20 orang di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut bermuatan biji nikel dan seharusnya sudah sampai 34 hari setelah keberangkatan.

Sejak saat itu usaha pembebasan awak KM Sinar Kudus terus dilakukan TNI setelah sebelumnya ada perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada Minggu malam di awal Mei itu TNI berhasil membebaskan Kapten KM Sinar Kudus Slamet Jauhari dan awak penumpang lainnya dari aksi para perompak Somalia.

Sebelumnya, Isyam Yuni Astuti, isteri Slamet Jauhari sempat depresi karena cemas memikirkan nasib suaminya.

"Dia depresi berat. Sering melamun setiap hari," ujar Kakak Ipar Slamet, Joko Susilo.

Menurut Joko, setiap hari Astuti terus menangis memikirkan kondisi Slamet. Astuti tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya saat tahu sang suami disandera perompak ribuan kilometer dari Jakarta.

Joko bercerita, sejak 16 Maret lalu Slamet pamit pergi berlayar atas tugas dari PT Samudera Indonesia untuk membawa Kapal Sinar Kudus dari Tanah Air menuju Belanda. Keluarga baru mengetahui kabar Slamet disandera perompak akhir Maret lalu. "Kita nggak bisa apaapa. Kita terus menunggu kabar dari PT Samudera Indonesia dari pemerintah," imbuh Joko.

Di Tanah air, keluarga menyambut suka-cita pembebasan awak KM Sinar Kudus. Keluarga Selamat Riyadi, anak buah kapal, misalnya, berencana mengadakan syukuran di rumah mereka di Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor.

"Alhamdulillah. Kami sekeluarga sangat senang," ujar Ida Laela, isteri Riyadi.

Berikut kronologis terjadinya perompakan hingga upaya pembebasan yang dilakukan pasukan elite TNI: 16 Maret 2011 KM Sinar Kudus dibajak pada posisi 13.37,78 N/59.03,88 E, yang selanjutnya digunakan sebagai mothership pembajak untuk beroperasi ke utara sampai Teluk Oman.

17 Maret 2011 Presiden SBY menerima laporan.

18 Maret 2011 Rapat khusus Polhukam membahas beberapa alternatif pembebasan. Pertama, membebaskan kapal dengan operasi khusus bila kapal sedang di laut (sebagai mothership). Kedua, menyiapkan rencana cadangan bila kapal telah lego jangkar (dengan mempelajari perkembangan situasi terakhir). Ketiga, mengirimkan dua kapal Fregat dan pasukan khusus.

19 Maret 2011 Menerima persetujuan dari Presiden tentang kekuatan yang akan dilibatkan terdiri dari: dua FF, satu heli, pasukan khusus terdiri dari Marinir, Kopassus, dan Kopaska.

20 Maret 2011 Penyiapan kapal dan pasukan.

Panglima TNI saat memberikan penjelasankronologis terjadinya perompakan.

21 Maret 2011 Paparan rencana operasi dan keputusan dari Presiden. Pertama, dua KRI dengan heli diberangkatkan dari Jakarta. Kedua, Pasukan Khusus diberangkatkan dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan bergabung dengan kapal di Kolombo. Ketiga, komando dan pengendali oleh Guspurla, keputusan go/no go oleh Presiden. Keempat, pembebasan dilakukan utamanya saat kapal berlayar.

23 Maret 2011 Dua KRI + heli bertolak dari Jakarta.

29 Maret 2011 Tiba di Kolombo, menerima pasukan khusus dan bekal ulang.

30 Maret 2011 Berangkat dari Kolombo menuju perairan Somalia.

4 April 2011 Gugus tugas telah sampai di perairan Somalia, selanjutnya pengumpulan data untuk persiapan pembebasan.

6 April 2011 Satuan tugas menuju ke Salalah Oman (Pangkalan Aju) untuk bekal ulang.

12 April 2011 Satuan tugas sudah siap kembali untuk antisipasi sewaktu-waktu KM Sinar Kudus keluar.

13 April 2011 Negosiasi tidak ada titik terang, rencana penindakan disesuaikan.

18 April 2011 Rapat di Bogor diputuskan. Pertama, selamatkan sandera dulu dilanjutkan pengejaran terhadap pembajak dengan operasi militer. Kedua, aksi serentak pembebasan sandera dengan kekuatan satu LPD, satu heli, dan Pasukan Khusus (Marinir, Kopassus, Kostrad), pelibatan Sandi Yudha, pimpinan Dankormar.

27 April 2011 Rapat khusus dipimpin Presiden dengan keputusan mencermati perkembangan dan permintaan perompak.

28 April 2011 Rencana dropping batal.

30 April 2011 Dropping, penghitungan, pembagian uang tebusan.

1 Mei 2011 Empat pembajak yang terakhir turun dari KM Sinar Kudus dilakukan aksi militer.

Kemudian dilaksanakan sterilisasi terhadap kemungkinan masih ada pembajak di kapal dan bahan peledak. Setelah kapal dinyatakan aman, kapal kemudian dikawal ke Oman oleh dua kapal. KM Sinar Kudus dijadwalkan tiba di Salalah Oman pada 4 Mei 2011. ] Syarif/Teddy

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

71

INFO NIAGA

Volvo Trucks FMX

Untuk Industri Pertambangan dan Konstruksi

V

olvo Trucks, sebagai salah satu penyedia solusi tranportasi komersil menghadirkan model FMX sebagai bagian dari langkah ekspansi bisnisnya di Indonesia. Mobil ini secara khusus didesain dan dikembangkan untuk perusahaan di bidang industri pertambangan dan konstruksi.

Joachim Rosenberg, Presiden Volvo Truks Asia, mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi pemasaran Volvo Truks. Dengan kondisi dan letak geografis di Indonesia, perkembangan infrastruktur menjadi kunci utama. Oleh karena itu, pihaknya akan mendukung Indonesia dalam perkembangan infrastruktur tersebut. ”Sungguh sangat membanggakan dapat melihat langkah perkembangan infrastruktur di Indonesia yang selalu fokus terhadap kualitas, keamanan, dan juga keramahan lingkungan yang mana ini sejalan dengan nilai utama Volvo Truks,” kata Joachim pada press conference peluncuran Volvo Truck FMX di TMII, Jakarta.

Joachim menjelaskan mobil ini dirancang dengan baik untuk dapat bekerja dalam kondisi geografis alam yang sulit seperti pertambangan, minyak bumi serta kontruksi.

Di samping itu, mobil truck ini memiliki daya angkut yang lebih besar di kelasnya dan hemat bahan bakar.

Ditambahkan Gunadi Sindhuwinata, Presiden Direktur Indomobil Group, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Volvo Trucks dalam mendistribusikan mobil Volvo FMX ini ke seluruh Indonesia. Indomobil sendiri memiliki 42 outlet penjualan dan layanan pasca penjualan di seluruh Indonesia.

Gunadi optimis penjualan mobil truck ini akan diterima industri otomotif di Indonesia apalagi melihat

72

pasar otomotif di Indonesia yang bergerak di kisaran 10 – 15 % pertahun dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar lebih dari 6,2%. “Mobil truck Volvo FMX dijual 1500 dolar AS,” ungkap Gunadi.

Hadir dalam press conference tersebut Dubes Swedia Untuk Indonesia, Mrs. Ewa Polano, Jacques Michel, Managing Director Volvo Trucks Indonesia. ] Adang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

INFO NIAGA

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

73

TOPIK RAGAM

Ritual Nyobeng

Memandikan Tengkorak Manusia Hasil Mengayau Nyobeng dari berbagai referensi merupakan sebuah ritual memandikan atau membersihkan tengkorak manusia hasil mengayau oleh nenek moyang. Ini dilakukan oleh suku Dayak Bidayuh, salah satu sub-suku Dayak di Kampung Sebujit, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

74

M

engayau sendiri diartikan memenggal kepala manusia, dan tengkoraknya diawetkan. Seiring perkembangan jaman, tradisi mengayau sudah tidak dilakukan lagi saat ini.

Upacara ini cukup mengharukan, dan berlangsung selama tiga hari. Biasanya mulai 15 hingga 17 Juni.

Adapun kegiatan utama dari ritual ini, yakni memandikan tengkorak yang tersimpan dalam rumah adat. Sesuai aturan yang dipercaya secara turun temurun. Dimulai dengan menyambut tamu di batas desa. Awalnya, hal ini dilakukan untuk menyambut anggota kelompok yang datang dari mengayau. Penyambut, mengenakan selempang kain merah dengan hiasan manik-manik dari gigi binatang. Dilengkapi dengan sumpit dan senapan lantak yang dibunyikan, ketika para tamu undangan hendak memasuki batas desa. Sumpit juga diacungkan bersamaan.

Letupan dari senapan lantak tersebut, juga berguna untuk memanggil ruh leluhur sekaligus meminta izin bagi pelaksanaan ritual Nyobeng. Lalu, tetua adat melempar anjing ke udara. Dengan Mandau, pihak ketua tamu rombongan harus menebasnya. Jika masih hidup, harus dipotong dengan Mandau begitu jatuh ke tanah.

Prosesi yang sama juga berlaku untuk ayam. Tetua adat melempar telur ayam kepada rombongan tamu. Jika telur tak pecah, maka tamu yang datang dianggap tidak tulus. Sebaliknya, jika telur pecah, berarti tamu datang dengan ikhlas.

Selanjutnya, beras putih dan kuning dilempar sambil dibacakan mantera. Para gadis pun lalu menyuguhkan tuak dari pohon niru yang dicampur kulit pohon pakak yang telah dikeringkan. Usai meminum tuak, rombongan tamu diantar menuju Rumah Balug, yang terletak di tengah perkampungan. Rumah Balug merupakan rumah

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK RAGAM adat yang berupa rumah panggung dan berbentuk bulat. Untuk memasuki rumah ini, dibuatkan undakan yang terbuat dari bilah pohon. Lebarnya sekitar 10 meter dengan tinggi 15 meter dari tanah.

Saat memasuki tempat upacara, rombongan diberi percikan air yang telah diberi mantera dengan daun anjuang, yang berfungsi sebagai penolak bala. Tujuannya, agar para tamu terhindar dari bencana. Ketika memasuki area upacara, para tamu diharuskan menginjak buah kundur yang diletakkan di dalam baskom yang lebih dikenal dengan ritual pepasan.

Bersama warga, para tamu kemudian menari tari Mamiamis sembari mengitari rumah adat.

Mamiamis, adalah tarian untuk menyambut dan menghormati para pembela tanah leluhur yang baru datang dari mengayau. Sambil diiringi Tetua Adat dengan menyanyikan lagu dan membaca mantera-mantera.

Tetua adat kemudian menaiki Rumah Balug.

Simlog pun dipukul dan mercon dibunyikan.

Tujuannya untuk memanggil arwah leluhur dan juga sebagai tanda dimulainya Upacara Nyobeng.

Upacara pun dilanjutkan dengan makan bersama di Rumah Balug. Lauknya berupa nasi dengan ikan babi. Pada acara ini, rasa toleransi antar tamu dan warga pun sangat dijunjung tinggi. Bagi muslim, disediakan makanan khusus bukan babi.

Selesai acara makan bersama, para tamu pun diperbolehkan meninggalkan area rumah adat.

Bagi tamu yang meninggalkan area rumah adat, diberikan pilihan beristirahat di rumah penduduk. Saat istirahat, sebagian kaum laki-laki di daerah tersebut pergi menyusuri hutan untuk mencari bambu hutan yang memiliki diameter sekitar sepuluhan sentimeter.

Disaat bersamaan, setiap rumah membuat sesajian yang dioles dengan darah dari sayap ayam. Darah ayam ini juga dipercikan ke bagianbagian rumah dan pekarangan yang dianggap sakral. Setelah itu, para keluarga dan para tamu kembali menuju rumah adat. Setelah para kaum laki-laki mendapatkan bambu hutan yang dicari, mereka pun menggotongnya menuju ke rumah adat secara beramai-ramai. Dengan memegang Mandau, bambu dikitari sambil berbaris.

Mandau yang dibawa merupakan pusaka keluarga. Hiasan pada gagang Mandau dibuat dari tulang atau kayu. Hiasan itu juga sebagai lambang makna dan prestasi tertentu dari si pemegang Mandau dalam mengayau. Setelah segala persiapan matang, Tetua adat member isyarat memulai kegiatan. Salah seorang maju ke depan sambil membuka Mandau dari sarung sambil menebas Mandau ke batang bambu. Dalam sekali tebas, bambu putus. Keberhasilan ini, menurut kepercayaan masyarakat, merupakan sebuah pertanda baik. Acara potong bambu pun usai. Ruh pun dipanggil oleh Tetua adat. Adapun tujuan dari ritual ini adalah untuk menghadirkan dan memohon ijin kepada para leluhur yang telah melindungi

dalam memulai Ritual Nyobeng.

Tetua adat kemudian menaiki rumah panggung. Tujuh macam sesajian diletakkan di batas desa nantinya. Kemudian, kotak yang berada di bubungan rumah adat yang di dalamnya tersimpan tengkorak manusia dan kalung dari taring babi hutan, diambil oleh tetua adat dan melumuri tangannya dengan ramuan khusus.

Ramuan khusus itu kemudian dioleskan pada tengkorak yang ada di dalam kotak. Berikutnya, tetua adat memotong seekor ayam hingga kepalanya putus. Kepala dan tetesan darah ayam tersebut dioleskan pada tengkorak. Tengkorak pun dimasukkan lagi ke dalam kotak untuk kemudian disimpan. Acara dilanjutkan dengan memotong anjing. Darah yang keluar diusapkan pada tiang penyangga rumah adat, rumah-rumahan kecil, dan patung laki-laki dan perempuan yang berada di samping rumah adat dan patung. Rumah-rumahan dan patung-patung tersebut dianggap sebagai asal-usul nenek moyang mereka. Pemotongan anjing dimaksudkan untuk menolak ruh jahat.

Sebagian daging anjing yang baru dipotong kemudian dibawa ke atas rumah adat. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

75

TOPIK KULINER

Manisan Kelimbauan.

Bubur Pedas.

Kekayaan Kuliner Khas

Kalimantan Barat

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalimantan Barat juga memiliki kekayaan kuliner yang khas. Aneka penganan dan sajian menjadi ciri khas setiap daerah yang ada di provinsi yang beribukota Pontianak ini. Penasaran dengan kekayaan kuliner khas Kalimantan Barat? Berikut beberapa sajian atau penganan khas provinsi yang masih kental budaya Melayunya ini.

Manisan Kelimbauan Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang terkenal sebagai penghasil manisan kelimbauan adalah Singkawang. Buah kelimbauan diolah secara tradisio-nal dimulai dengan merendam buah kelimbauan dalam air garam, lalu di-rendam lagi dengan air gula selama beberapa hari untuk memberi rasa manis. Selanjutnya, untuk proses pengeringan, buah kelimbauan dijemur untuk kemudian bisa dinikmati.

Lempok Durian Sanggau Kabupaten Sanggau dikenal sebagai pusat buah durian. Banyaknya buah durian di daerah ini dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk membuat berbagai jenis penganan, salah satunya adalah Lempok Durian. Lempok Durian dikenal dengan dodol di daerah Jawa.

Untuk membuat satu kilogram Lempok Durian paling tidak dibutuhkan minimal lima buah durian. Biasanya, permintaan penganan ini akan melonjak pada hari besar, seperti Lebaran, Natal, dan Ta-

76

hun Baru.

Merke Merke merupakan makanan khas masyarakat Sanggau. Banyak masyarakat yang menyajikan makanan ini kepada tamu ketika datang Hari Raya Lebaran. Merke bisa dikatakan sejenis keripik dengan rasa asin. Makanan khas ini terbuat dari tepung beras, santan, bawang putih, wijen, dan ketumbar. Sangat cocok disajikan dengan teh hangat.

Makanan ini juga dijual di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sanggau.

Kue Dange Kue Dange merupakan salah satu makanan khas di Kabupaten Landak.

Kue ini bahan dasarnya dari kelapa parut dan dicampur beras ketan. Rasanya yang gurih membuat lidah ingin menikmatinya lagi. Kue ini sering disajikan ketika Hari Raya Lebaran.

Kue Rutikap Kue Rutikap merupakan penganan

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

khas masyarakat Kabupaten Landak.

Penganan ini terbuat dari bahan dasar gandum dan telor. Banyak toko, khususnya yang tersebar di kawasan Ngabang, yang menjual kue khas ini. Seperti halnya Kue Dange, Kue Rutikap banyak disajikan dalam menjamu tamu ketika Hari Raya Lebaran.

Kerupuk Basah Pertama kali mendengar nama kerupuk basah, mungkin orang berpikir, kerupuk yang dilumuri atau direndam dengan air. Sehingga wujud kerupuk yang biasanya kering, menjadi sebuah kerupuk yang basah. Akan tetapi, kerupuk basah khas Kapuas Hulu ini tidak demikian adanya.

Penganan yang berbahan dasar ikan ini, berbentuk bulat memanjang dan terasa kenyal serta lunak.

Kerupuk Basah hampir mirip Siomay di Jawa atau Empek-Empek di Sumatera. Untuk membuat Kerupuk Basah diperlukan bahan utama daging ikan.

Lebih enak jika menggunakan Ikan Belida. Terus dijadikan adonan bercampur

TOPIK KULINER

Ale-Ale Ketapang.

jalan atau kapur sirih. Populasi hewan ini, sepertinya, tak pernah berkurang, apalagi adanya erosi dan sedimentasi dari lumpur sungai menambah subur kawasan muara, sehingga hewan yang menjadi maskot Ketapang ini terus saja banyak populasinya. Keberadaan hewan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan di kawasan muara. Selain sumber protein dan bahan baku kapur, kulit cangkang ale-ale yang banyak ini juga dapat dijadikan bahan kerajinan tangan. Sayangnya, hal ini belum banyak yang memulai. Ale-ale bisa dinikmati dnegan cara direbus terlebih dahulu dan dicampur dengan garam. Daging ale-ale bisa juga untuk campuran sayur.

Sirup Rosella.

tepung sagu, tepung kanji, garam, merica, bawang putih, dan bumbu lainnya.

Adonan ikan dan tepung digiling dan dicampur sampai menyatu dan diberi air.

Bumbu dicampurkan dan adonan yang menyatu ini dibuat bulat memanjang.

Masyarakat Kapuas Hulu lebih familiar menyebut kerupuk basah dengan satuan lungkung. Lungkung-lungkung itu kemudian dikukus sampai masak. Menikmati Kerupuk Basah yang sudah masak bisa dimakan begitu saja. akan tetapi, lebih nikmat jika bersama sambal. Karena ada aroma ikan, ada juga masyarakat yang sebelum menyantap Kerupuk Basah ini terlebih dahulu digoreng.

Kopi Pancung Warung-warung di Kota Pontianak, menjajakan minuman yang dikenal dengan sebutan Kopi Pancung. Disebut demikian, karena kopi yang dituangkan dalam gelas takarannya tidak penuh, tetapi hanya setengah gelas. Sebelum memesan segelas kopi, para pelayan warung kopi akan memberi dua penawaran. Mau kopi saring atau kopi bubuk. Kopi saring adalah minuman kopi yang disaring terlebih dahulu sebelum disajikan. Karena melalui proses penyaringan, maka kopi yang dihasilkan pun warnanya tidak terlalu pekat. Sementara kopi bubuk adalah minuman kopi yang disajikan dengan cara menyeduh bubuk kopi langsung ke dalam gelas. Karena disajikan dengan cara diseduh, maka dipastikan aroma kopi yang asli akan bisa langsung tercium. Sedap dan harum.

Bubur Pedas Bubur Pedas terbuat dari beras yang ditumbuk halus lalu dioseng, kemudian diberi bumbu-bumbu seperti bawang

merah, bawang putih, lada hitam, sereh, daun salam, garam, dan gula. Bumbubumbu tersebut ditumbuk halus kecuali sereh dan daun salam. Lalu dioseng bersama beras tumbuk. Kemudian bumbu dimasukkan ke dalam air mendidih yang diisi dengan daging atau tetelan tulang sapi, bersama dengan beras tumbuk.

Setelah beras dan bumbu tercampur ke dalam kaldu sapi, dimasukkan berbagai macam sayuran seperti kangkung, daun pakis, jagung yang telah dipipil, kentang, daun kunyit dan daun kesum (untuk daun kesum mungkin terasa asing dan hanya ada di Kalimantan Barat). Daun kesum ini membuat bubur pedas beraroma khas, tetapi jika terlalu banyak juga terasa tidak enak bubur pedas nantinya. Apabila telah masak maka bubur pedas siap dihidangkan bersama dengan kerupuk, kacang tanah goreng, kecap manis, sambal dan bawang goreng, serta tambahkan pula perasan air jeruk.

Ale-Ale Ketapang Hewan lunak berkulit keras yang dikenal dengan nama ale-ale memang banyak di perairan Ketapang. Bentuknya mirip kerang dan tergolong jenis kerang-kerangan. Hanya bedanya, dagingnya putih dan kulit cangkangnya putih mulus. Hewan ini banyak terdapat di kuala sungai yang berair payau. Entah sejak kapan hewan ini dimanfaatkan untuk makanan sumber protein, sehingga menjadi identitas daerah Kabupaten Ketapang yang populer sebagai Kota Ale-Ale. Namun, meski sudah lama dimanfaatkan, belum ada penelitian tentang hewan lunak berkulit keras ini. secara tradisional, ale-ale ini menjadi sumber protein yang murah. Sementara, kulitnya dulunya dijadikan penimbun

Sirup Rosella Sirup yang dibuat dari kelopak bunga rosela ini banyak dijual di Ketapang sebagai minuman khas buatan industri rumah tangga di desa Kauman. Bila berkunjung ke Ketapang tentu tak syah kalau tak membawa oleh-oleh berupa ampang, jenurai, terasi dan sirup rosela. Rasanya manis, asem khas buah rosela. Warna sirup merah, dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet, hanya gula dan buah rosela. Sirup rosella dipercaya memiliki khasiat meningkatkan daya ingat, mengurangi batuk, meningkatkan stamina, memperlancar air seni, anti bakteri, dan sebagai obat cacing.

Tanaman Rosela merah dikenal dengan berbagai nama, yaitu Jamaican Sorrel (India Barat), Oseille Rouge (Perancis), Quimbombo Chino (Spanyol), Karkade (Afrika Utara), dan Bisap (Senegal). Selain menjadi tanaman hias, bunga rosela merah juga digunakan sebagai bahan makanan dan minuman.

Bagian tanaman yang bisa diproses menjadi produk pangan adalah kelopak bunganya. Kelopak bunga tanaman ini berwarna merah tua, tebal, dan berair (juicy), serta banyak mengandung Vitamin A, Vitamin C, dan asam amino. Kelopak bunga rosela merah yang rasanya sangat masam ini biasanya dibuat menjadi jeli, saus, teh, sirup, dan manisan.

Bahan penting yang terkandung dalam kelopak bunga rosela adalah grossy peptin, anthocyanin, dan gluside hibiscin.

Selain itu kelopak bunga rosela merah juga mengandung asam organik, polisakarida, dan flavonoid yang bermanfaat mencegah penyakit kanker, mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan melancarkan buang air besar. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

77

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Isteri Pembawa Penyakit

Dokter, apakah â&#x20AC;&#x153;jajanâ&#x20AC;? secara bebas di tempat-tempat pelacuran yang murahan dapat terjangkit penyakit dan bisa ketahuan oleh isteri. Apakah penyakit kelamin bisa timbul dari isteri yang sama sekali bersih (setia)?

Dy-Bogor Jawab: Bila melakukan hubungan seks di sembarang tempat apalagi yang kesehatannya tidak jelas dan tidak ketahuan tentu saja kemungkinan terjangkit penyakit kelamin ada dan besar. Mengenai isteri, kalau isteri tidak tahu ya tentu saja tidak akan ketahuan. Tapi apakah ikut bermain di tempat-tempat seperti itu hanya karena takut ketahuan isteri? Kalau isteri jelas seorang isteri yang setia, baik dan bersih ya jelas tidak mungkin bisa menularkan penyakit, karena pasti dia tidak akan punya penyakit kelamin. Tapi, isteri bisa tertular dari kamu yang terkena di luar dan kemudian menularkannya ke isteri

78

di rumah. Walaupun nantinya kamu telah sembuh karena telah berobat, tetapi isteri telah tertular dan belum berobat, maka kemungkinan kamu akan tertular lagi jelas ada. Jadi kalau seperti itu keadaannya segeralah berobat bersama dengan isteri, agar penyakit itu tidak jadi pingpong dalam keluarga.

Tanpa Pelindung

Dokter yang baik, saya mau tanya apakah berhubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan tertularnya suatu penyakit? Dan bagaimana caranya agar dapat berhubungan seks tanpa kondom tetapi tidak menyebabkan hamil? Terima kasih atas jawaban Pak Dokter.

Roy-Jakarta Jawab: Tentu saja bila berhubungan seks tanpa menggunakan pelindung dan alat keluarga berencana maka kemungkinan menjadi hamil adalah sangat besar, tergantung dari waktu subur dan cara berhubungannya. Pasangan yang belum menginginkan keturunan tentu sebaiknya

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

mengikuti program KB, baik itu dengan spiral atau obat pil atau suntikan dan lainnya. Bila telah memakai salah satu alat di atas tentu saja nggak perlu pakai kondom lagi. Memang kondom dapat mencegah tertularnya penyakit melalui hubungan seks, asal pemakaiannya benar dan kondomnya baik. Artinya baik adalah tidak mudah pecah atau robek saat penggunaannya. Dan penggunaannya adalah sejak awal persetubuhan sampai akhir jadi bukan hanya diperlukan saja.

Tidak Bisa Ereksi

Saya seorang pria berusia 40 tahun dan telah menikah hampir sepuluh tahun.

Kami telah dianugerahi seorang puteri.

Setelah anak lahir, saya dan isteri hidup terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, tapi tidak pernah bercerai.

Terus terang saya mempunyai pengalaman yang traumatis yang menyangkut hubungan seks dengan isteri saya sehingga semenjak hidup terpisah saya bisa kata mengalami â&#x20AC;&#x153;impotensiâ&#x20AC;?.

Selama ini saya memang sibuk dengan

TOPIK KONSULTASI pekerjaan dan membangun karir sehingga tidak ada waktu yang luang untuk memikirkan hal-hal seperti wanita ataupun kebutuhan biologis karena memang tidak pernah membutuhkan itu selama ini. Tiga tahun lalu saya dan isteri berusaha untuk memperbaiki keadaan perkawinan kami.

Tapi selain memang perkawinan kami bukan atas dasar cinta tapi status, ya saya benar-benar tidak dapat ereksi. Akhirnya kami berpisah lagi.

Keadaan ini berlanjut hingga dua bulan yang lalu. Saya berkenalan dan mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita. Saya menemukan banyak kecocokan dan sangat menyayangi wanita ini yang akibatnya bila saya mendengar suaranya di telepon dan apalagi bertemu muka dengannya, saya jadi ereksi. Saya jadi bingung karena sudah hampir delapan tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini dan yang lebih parah penis saya tidak bisa kembali normal. Keadaannya selalu bisa dikata setengah tegang selama hampir dua bulan ini. Saya sangat pegal karena tidak tahu bagaimana harus â&#x20AC;&#x153;releaseâ&#x20AC;? ini? Berbahayakah keadaan saya ini dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Saya juga sejak sebulan yang lalu sudah kembali berkumpul dengan isteri saya, tapi tetap saja saat berhubungan intim dengannya saya tetap tidak bisa ejakulasi. Saya tahu ini permasalahan mungkin lazim, tapi saya mohon bantuan Pak dokter untuk memberitahu saya jalan keluar yang terbaik.

Terima kasih.

Ruslan-Jakarta Jawab: Tampaknya kasus seperti anda ini adalah lebih menjurus ke psikologis. Biasanya hal seperti ini bisa terjadi karena ada hal yang dibenci dalam hati dari pihak

isteri. Inilah yang menjadi sebab utama.

Cobalah anda instrospeksi diri lagi. Ini penting karena kalau penyebab pasti tidak diketahui akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Dan perlu juga diingat bahwa sebenarnya kemampuan anda adalah normal, melihat gejala-gejala yang terjadi. Tapi saya katakan sekali lagi hal ini janganlah dibiarkan berlarut-larut, karena dapat merusak fisik. Artinya dari penyebab psikis akhirnya menyebabkan kerusakan fisik. Nah.. kalau sudah terjadi kerusakan fisik akan makin sulit nantinya untuk memperbaikinya. Bila sulit untuk anda mencari solusi memang diperlukan seseorang ahli yang dapat membantu anda menyelesaikan masalah ini. Solusi yang terbaik adalah bertemu dengan seorang konsultan seks. Cobalah segera.

Bening dan Kental itu Sperma?

Bila seorang melihat gambar yang merangsang, dan waktu itu penis keluar cairan bening seperi air, cuma agak ken-

tal, apakah itu sperma? Apabila waktu itu berhubungan intim dan tidak sampai keluar sperma, tapi ditakutkan keluar cairan bening seperti air dan agak kental sedikit seperti di atas apakah akan berdampak kehamilan pada wanita yang melakukan hubungan badan tersebut?

Bob-Bali Jawab: Perlu diketahui bahwa air mani dari laki-laki itu terdiri dari berbagai macam zat yang terjadi dan dibuat di dalam kelenjarkelenjar kelamin. Sedangkan spermatozoa (bibit laki-laki) dibuatnya di dalam biji kemaluan (scrotum). Bila seorang lelaki terangsang, maka kadang-kadang kelenjar di sekitar daerah tersebut juga akan terangsang dan mengakibatkan keluarnya semacam cairan, yang juga merupakan tanda siap melakukan suatu hubungan seks. Cairan tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk memudahkan terjadinya hubungan seksual. Dan tidak selalu berisi sperma. Barulah pada saat lelaki ejakulasi spermanya akan keluar bersama cairan-cairan lainnya yang merupakan media bagi hidupnya si sperma tersebut. Kadang kadang cairan-cairan yang keluar lebih dahulu itu bisa saja sudah berisi sel sperma, terutama bila dalam keadaan terangsang berat. Jadi sebaiknya dihindari untuk melakukan pergeseran dengan wanita dengan cara kelamin ke kelamin. Ini tentu saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

79

TOPIK WISATA

erbang.

Pintu g

Istana Kadriah Pontianak I

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan Ibukotanya Pontianak, yang mempunyai banyak sekali obyek wisata, baik wisata alam, sejarah, budaya, kuliner, olah raga, dan wisata lainnya.

Dari sekian banyak obyek wisata yang tersebar di Kalimantan Barat, salah satunya adalah Istana Kadriah Kesultanan Pontianak.

80

stana Kadriah merupakan cikalbakal lahirnya Kota Pontianak.

Keberadaan Istana Kadriah tidak lepas dari sosok Sayyid Syarif Abdurrahman Alkadri (17381808 M), dimana di masa mudanya telah mengunjungi berbagai daerah di Nusantara dan melakukan kontak dagang dengan saudagar dari berbagai negara.

Ketika ayahnya, Habib Husein Alkadri, yang pernah menjadi hakim agama Kerajaan Matan dan ulama terkemuka Kerajaan Mempawah, wafat pada tahun 1770 M, Syarif Abdurrahman bersama keluarganya memutuskan mencari daerah pemukiman baru.

Batu Layang pun menjadi salah satu daerah yang mereka singgahi. Di sini, rombongan tersebut bertemu dengan para perompak, dan berhasil mengalahkan mereka. Kemudian, rombongan Syarif Abdurrahman melanjutkan pelayaran mencari daerah yang lebih baik. Pada tanggal 23 Oktober 1771 M (24 Rajab 1181 H), mereka tiba di daerah dekat pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk menetap di daerah tersebut.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

Secara historis, Istana Kadriah mulai dibangun pada tahun 1771 M dan baru selesai pada tahun 1778 M. tak beberapa lama kemudian, Sayyid Syarif Abdurrahman Alkadri pun dinobatkan sebagai sultan pertama Kesultanan Pontianak. Dalam perkembangannya, istana ini terus mengalami proses renovasi dan rekonstruksi hingga menjadi bentuknya seperti yang sekarang ini.

Sultan Syarif Muhammad Alkadri, Sultan ke-6 Kesultanan Pontianak, tercatat sebagai sultan yang merenovasi Istana Kadriah secara besar-besaran. Saat ini, tampuk kepemimpinan Kesultanan Pontianak dipegang oleh Sultan Sayyid Syarif Abubakar Alkadri, Sultan ke-9, yang bergelar Pangeran Mas Perdana Agung.

Keistimewaan Setiap istana pastinya memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi Istana Kadriah yang memiliki luas kurang lebih 60 x 25 meter, keistimewaannya terletak pada pemilihan kayu belian yang sudah terlihat dari bagian depannya. Pengunjung akan dibuat terkesan dengan halamannya yang luas dan bersih, serta rumputnya yang tertata rapi dan terawatt dengan baik. Di sisi kanan, tengah, dan kiri depan

TOPIK WISATA istana, pengunjung dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Perancis.

Dari halaman depan, pengunjung juga dapat melihat anjungan, yakni ruangan yang menjorok ke depan yang dahulunya digunakan Sultan sebagai tempat istirahat atau menikmati keindahan panorama Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sana, juga terdapat sebuah genta yang dulunya berfungsi sebagai alat penanda marabahaya. Disamping kanan anjungan, terdapat sebuah tangga yang menghubungkan teras istana dengan anjungan.

Di atas pintu utama istana, terdapat hiasan mahkota serta tiga ornamen bulan dan bintang sebagai tanda bahwa Kesultanan Pontianak merupakan Kesultanan Islam.

Balairungnya, atau sering disebut juga dengan balai pertemuan, didominasi oleh warna kuning yang dalam tradisi Melayu melambangkan kewibawaan dan ketinggian budi pekerti. Di ruang yang biasanya dijadikan tempat melakukan upacara keagamaan dan menerima tamu ini, pengunjung dapat melihat foto-foto Sultan Pontianak, lambang Kesultanan, lampu hias, kipas angin, serta singgasana Sultan dan Permaisuri.

benda warisan Kesultanan Pontianak, seperti senjata, pakaian Sultan dan Permaisurinya, foto-foto keluarga Sultan, dan arca-arca.

Kira-kira 200 meter di sebelah barat dari Istana Kadriah, terdapat masjid kerajaan yang bernama Masjid Jamiâ&#x20AC;&#x2122; Sultan Abdurrahman. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan Sayyid Syarif Abdurrahman Alkadri, Sultan pertama Kesultanan Pontianak.

Lokasi Istana Kadriah terletak di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

melewati jembatan Sungai Kapuas.

Untuk memasuki atau mengunjungi Istana Kadriah, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Berbagai fasilitas pun dapat dinikmati oleh para pengunjung Istana Kadriah, seperti restoran terapung, warung makan, pramuwisata, kios wartel, sentra oleh-oleh dan cenderamata khas Kota Pontianak, serta penyewaan sampan dan speed boat untuk mengelilingi kawasan Istana Kadriah. Selamat berkunjung! ] Endang/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

Keluarga Kesultanan Kadriah Pontianak (koleksi Sultan Hamid II).

Ruang tidur.

Di sebelah kanan dan kiri ruang utama terdapat enam kamar berukuran 4 x 3,5 meter dimana salah satunya merupakan kamar tidur Sultan.

Sedangkan, kamar-kamar lainnya dahulunya dijadikan sebagai ruang makan dan kamar mandi. Di belakang ruang Istana terdapat sebuah ruangan yang cukup besar. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat benda-

Untuk menuju ke Istana yang terletak di dekat pusat kota Pontianak ini, pengunjung dapat melalui jalur sungai dan jalur darat. Bagi pengunjung yang memilih jalur sungai dapat mengaksesnya dengan menggunakan sampan atau speed boat dari Pelabuhan Senghie. Sedangkan, bagi pengunjung yang ingin menggunakan jalur darat, dapat menaiki bus yang

Ruang tengah.

Singgasana.

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

81

TOPIK SELEBRITI

Iwan Fals:

P

Meski Besok Kiamat, Tetap Tanam Pohon!

enyanyi legendaris Iwan Fals menegaskan komitmennya untuk menjalankan misi cinta lingkungan melalui program penanaman pohon. Dalam kegiatan penanaman pohon sekaligus konsernya di Kampus Perbanas, Jakarta, beberapa waktu lalu, pelantun tembang “Bento” ini menyerukan agar mahasiswa harus tetap semangat menanam pohon demi kehidupan.

“Kita wajib menanam pohon buat anak cucu kita. Bahkan, meski besok mau kiamat pun kita tetap jangan lupa menanam pohon,” seru Iwan.

Sebanyak 2.000 bibit pohon diserahkan dalam kegiatan penanaman pohon yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada Rektor Perbanas Marsudi W Kisworo. “Bibit ini nantinya akan ditanam untuk penghijauan kampus. Teknisnya, kampus sendiri yang menentukan. Bibitnya saya dapat dari Kementerian Kehutanan,” kata Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Iwan juga menggelar konser bertajuk “Iwan Fals ke Kampus”, yang dilangsungkan pada sore hari di lapangan basket kampus tersebut. Iwan membawakan sejumlah tembang hits miliknya, seperti “Coretan di Dinding”, “Dunia Politik”, dan “Pesawat Tempur”.

Pada penampilan selanjutnya, Iwan memberikan kejutan dengan berduet bersama Syaifuddin Zuhri Aziz alias Azizi, vokalis Blackout. Iwan-Azizi berhasil memukai sivitas akademika Perbanas saat membawakan lagu “Join Kopi”. Tak hanya lagu-lagu miliknya, Iwan juga mempersembahkan lagu “Kesaksian” yang didedikasikan untuk sahabatnya, almarhum WS Rendra. ] Endang/KCM

82

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

TOPIK SELEBRITI

Prof Dr Nila Djuwita Moeloek Spm (K) (Ketua PP Perdami Periode 2010-2013)

Ibadah Lewat Donor (Kornea) Mata

M

ata Adalah Salah Satu Anugrah Ilahi yang tiada terkira nilainya. Dengan memiliki mata yang berfungsi dengan baik, kita dapat menikmati semua keindahan dunia ini. Bahkan, menurut sebuah penelitian, 83 % kesuksesan individu berawal dari mata.

Sebagai dokter mata, Nila Djuwita Moeloek, menyadari tugasnya untuk menjaga dan mengoptimalkan penglihatan masyarakat. “Mata yang baik dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat,” ujar Nila Moeloek.

Untuk lebih mengaktualisasikan kemampuannya, Nila yang sempat menjadi kandidat Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini kini juga aktif di Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami). Bahkan ia dipercaya menjadi Ketua Perdami Periode 20102013.

Menurut Nila, saat ini ancaman kesehatan terhadap mata, khususnya penyakit katarak masih cukup tinggi di tengah masyarakat.

Namun demikian, ia juga mengaku bersyukur sudah ada Bank Mata di Indonesia. “Keberadaan Bank Mata sangat membantu pemberantasan penyakit pada mata,” kata Nila saat dijumpai TOPIK usai acara talkshow tentang “Donor Mata Dilihat Dari Aspek Hukum dan Agama” di Rumah Sakit Mata Aini, Jakarta akhir bulan lalu.

Bank mata sendiri dirintis oleh Nani Ali Sadikin dan kemudian dikembangkan oleh almarhumah Ainun Habibie. Keikutsertaan Nila sebenarnya juga diajak oleh isteri mantan Presiden RI, BJ Habibie itu.

Menirukan pendapat Ainun Habibie, kata Nila, Bank Mata adalah kegiatan ibadah. Filosofinya, setelah orang meninggal yang kembali kepada Tuhan hanya ruhnya saja. Oleh karena itu, donor mata, dalam hal ini bagian korneanya saja akan mendatangkan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan.

Sayangnya, eksistensi Bank Mata ini kurang didukung oleh sosialisasi yang masif di tengah masyarakat. Padahal, banyak sekali anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan penglihatan. “Kami butuh bantuan rekan-rekan media,” ujar Nila penuh harap.

Ketika ditanyakan tentang kesiapannya menjadi donor mata, dengan mantap Nila menjawab bahwa ia akan mendonorkan matanya kelak jika sudah meninggal.

“Donor mata juga bagian dari ibadah untuk kebaikan sesama, “pungkasnya. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 05 | Tahun V | Mei-Juni 2011

83

MAJALAH TOPIK - Edisi 05 - Tahun V - Mei-Juni 2011

Membangun KALBAR dengan Semangat Kebhinekaan