Majalah Topik Edisi Khusus HUT RI 2011 by Majalah Topik

DARI REDAKSI

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi :

Nurul Hakim Mirza Surya Ahmad Sofyan

Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Suara Edisi Kemerdekaan

embaca budiman, dalam menyambut peringatan HUT ke-66 Kemerdekaan RI tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami kembali menyajikan Edisi Khusus Kemerdekaan RI. Kali ini, kami menyoroti persoalan sektor perberasan di Indonesia, sebagai sajian khusus di edisi ini. Maklum, Indonesia yang katanya kaya akan sumber daya alamnya, khususnya dari sektor pertanian, sejak beberapa tahun belakangan ini masih saja impor pangan dari negara lain. Kata pengambil kebijakan sih untuk cadangan stok di dalam negeri. Seperti kita ketahui, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menyatakan pemerintah mengeluarkan izin impor 1,5 juta ton beras untuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Artinya, Indonesia kini mencetak rekor impor beras terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, rekor impor beras terjadi pada 2008 saat Bulog mengimpor 1,293 juta ton beras. Lantas, di mana sebenarnya ketidakberdayaan kita, minimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Syukur-syukur, jika berlebih bisa kita ekspor ke negara lain. Untuk membedah persoalan tersebut, tim redaksi Majalah TOPIK memintai pendapat dari narasumber berkompeten, mulai dari Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MM, Ketua KTNA Ir Winarno Tohir, Pengamat Pertanian Bustanul Arifin, Anggota DPR-RI Komisi IV Agung Jelantik, hingga pengambil kebijakan di daerah, Bupati Kabupaten Ogan Ilir, H Mawardi Yahya. Bagaimana pemikiran mereka untuk memecahkan persoalan pertanian di Tanah Air, simak ulasannya di Liputan Kemerdekaan RI. Edisi Khusus ini juga menyajikan berita tak kalah menarik lainnya. Mulai sajian berita dari Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, analisa Money Laundering, DR Yenti Garnasih, tentang kejahatan perbankan, hingga pesan moral yang disampaikan Jaksa Agung, Basrief Arief kepada jajaran Adhyaksa dalam penanganan setiap perkara hukum di acara HUT ke-51 Adhyaksa. Selain itu, disajikan juga berita ringan mulai dari bagaimana memasak berbagai sajian rendang untuk hidangan berbuka atau bahkan menu masakan di Hari Raya Idul Fitri, hingga informasi jejak wisata sejarah Bung Hatta, Wakil Presiden Pertama RI. Pada kesempatan ini, kami segenap jajaran redaksi dan perusahaan Majalah TOPIK mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah kepada semua umat Islam di Tanah Air. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

Topik Indeks Edisi Khusus Kemerdekaan

COVER STORY

Indonesia, konon katanya negeri yang subur dan kaya sumber daya alam. Tapi mengapa untuk beras saja hingga kini kita masih impor?

DR Ir H Suswono MMA: Produk Pangan Unggulan Kita Kualitasnya Lebih Baik

Ir H Winarno Tohir (Ketua Umum KTNA) Luar Biasa, Jika 70,6 Juta Ton GKG Tercapai

DR Bustanul Arifin: Ukuran Swasembada, Petani Sejahtera atau Tidak

Dr. Agung Jelantik (Anggota DPR RI Komisi IV) Ada Pihak Ketiga yang Bermain

Menggali Potensi, Meningkatkan Kesejahteraan

Topik Otonomi Rakorgub Wilayah Sumatera 2011 Untuk Meningkatkan Kemajuan Sumatera 32 Sumsel Akan Miliki Tol Terpanjang di Luar Jawa

Gerbang Investasi Sektor Barat Sumatera Selatan

DR Sinyo Harry Sarundajang: Perangsang Investor Adalah Pemerintah yang Baik dan Bersih

Topik Korporasi Dukung Pelindo II Mandiri Siapkan Pembiayaan Rp 11 Triliun

BPJS Perlukah?

Salah Kaprah Layanan Khusus Perbankan

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Keajaiban Papua Barat

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

Topik Ekbis Ingrid Maria Kansil Palupi, S.Sos: Ciptakan Lapangan Usaha Sendiri

Aviliani: Sebenarnya Indonesia Bisa Mandiri, Jika ...

Topik Nasional Liza Mustafa Abubakar (Ketua Umum IIP BUMN) Membantu Orang, Tak Perlu Jadi Kaya Dulu

Topik Hukum Hari Bhakti Adhyaksa ke-51 - Jaksa Agung: Kedepankan Hati Nurani

Veteran Pejuang Kemerdekaan Menuntut Keadilan di Lahan PIK

Eksekusi yang Arogan Beraroma Suap

Ass. Prof. DR Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA (Doctor of Law): Dedikasi Selama Tiga Puluh Tahun 64

Topik Hankam Kolonel Inf. Wiyarto, S.sos (Danrem 044/GAPO): Tidak Boleh Lengah

Tentara itu Tidak Bodoh Tapi Pintar Karena Terlatih

Info Niaga Danamon Syariah Tawarkan Kredit Jaminan Emas

Topik Ragam 74

Pesona Budaya Aceh

Topik Resto 76

Eksotika Rendang

Topik Konsultasi Seks & Keluarga Bagaimana mengecilkan penis?

Topik Wisata Jejak Wisata Sejarah Bung Hatta

Topik Selebriti Windri Marieta: Siap Go Internasional Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

Mencari Kemakmuran di Negeri yang Subur Indonesia, konon katanya negeri yang subur dan kaya sumber daya alam. Tapi mengapa untuk beras saja hingga kini kita masih impor?

da pesan penting Menteri Pertanian DR Ir H Suswono MMA kepada para kepala daerah saat menyampaikan pidato penutupan Pekan Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan Andalan di Stadion Madya, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis 23 Juni 2011. Mentan mengimbau para bupati dan walikota untuk menambah areal pertanian dan segera mengeluarkan peraturan daerah lahan pertanian yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Suswono menekankan, “Kepada daerah yang masih punya lahan luas segeralah ditata, tolong ditambah lahan untuk pertanian. Kami minta bupati/walikota, jika mungkin segeralah keluarkan perda lahan pertanian yang berkelanjutan, lahan abadi pertanian.” Dia mengharapkan ke depannya tidak ada lagi lahan yang ditelantarkan. Suswono juga meminta bantuan kepada para petani nelayan untuk mengingatkan masyarakat di lingkungan sekitar agar

tidak menelantarkan lahan dan mengoptimalkannya untuk pertanian. “Kepada seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara dan swasta, diharapkan untuk selalu menciptakan inovasi, teknologi tepat guna yang dapat didistribusikan dan diadopsi petani nelayan,” imbaunya. Suswono mengungkapkan bahwa sebagian besar lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi tambang. Penyusutan lahan itulah tantangan yang sedang dihadapi, dan satu-satunya upaya yang dilakukan, kata Mentan, dengan peningkatan produktivitas melalui teknologi. Dalam kesempatan ini Suswono juga mengajak generasi muda untuk mencintai dunia pertanian. Ke depannya, dunia termasuk Indonesia, dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Pada 2050 kebutuhan pangan dunia diyakni meningkat dua kali lipat dari saat ini dengan jumlah penduduk dunia menembus 9 miliar jiwa pada saat itu. “Generasi muda saya imbau jangan

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN malu menjadi petani. Kebutuhan pangan harus terus dipenuhi. Padahal tantangan perubahan iklim nyata di depan mata, konversi lahan nyata di depan mata. Bayangkan kalau dunia pertanian ditinggalkan anak muda. Kepada para petani saya minta jangan patah semangat, tetap bekerja keras,â&#x20AC;? papar Suswono. Cukup dimaklum jika Suswono dalam berbagai kesempatan mengimbau kepada para pengambil kebijakan serta masyarakat agar lebih peduli kepada pembangunan sektor pertanian. Betapa tidak, Indonesia, yang katanya, negeri subur dan kaya akan sumber daya alam, faktanya belum memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Buktinya, untuk komoditi beras saja, hingga tahun ini Indonesia masih impor dari negara lain. Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menyatakan pemerintah mengeluarkan izin impor 1,5 juta ton beras untuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Artinya, Indonesia kini mencetak rekor impor beras terbesar dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, rekor impor beras terjadi pada 2008 saat Bulog mengimpor 1,293 juta ton beras. Cukup ironis melihat rekor impor

DR Ir H Suswono MMA,

Menteri Pertanian Republik Indonesia

beras dicetak justru saat produksi tumbuh dan terdapat surplus beras. Tengok saja, produksi beras di 2010 yang naik dibandingkan 2009. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim produksi beras di 2010 sekitar 41.5 juta ton. Artinya, produksi meningkat 2.46 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka perkiraan pertumbuhan ini berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) III yang mereka rilis Oktober lalu. Sementara itu, dari aspek konsumsi, tingkat konsumsi beras per kapita orang Indonesia mencapai 139 kilogram per tahun. Lagi-lagi angka ini jadi rekor. Indonesia adalah bangsa pemakan nasi terbanyak di dunia sehingga untuk mengenyangkan perut rakyat seluruh Nusantara diperlukan sekitar tiga juta ton beras per bulan, atau ada selisih produksi dan konsumsi sekitar empat sampai lima juta ton beras. Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah urusan perberasan berdiri di posisi serba salah. Bulog berfungsi memegang stok penjaga (buffer stock) yang membuat mereka wajib memiliki 1,5 juta ton cadangan berjalan. Sayangnya, tahun lalu Bulog hanya dapat melakukan

pengadaan sebanyak 1.9 juta ton dari target 3,2 juta ton. Pengadaan yang tidak maksimal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, saat panen raya curah hujan demikian tinggi sehingga kualitas gabah petani menjadi rendah dan tidak memenuhi syarat pengadaan yang ditetapkan. Kedua, di semester II 2010, perlahan harga beras bergerak naik. Hal ini berimbas pada naiknya harga di tingkat petani berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Lagi-lagi, Bulog tidak bisa melakukan pengadaan dalam negeri. Untuk mencegah kedua kendala itu kembali terjadi tahun ini, pemerintah membuat mekanisme pengadaan altematif. Lewat mekanisme non-HPP, Bulog dapat membeli beras dengan kualitas yang bervariasi dengan harga beragam pula. Di 2011, Bulog mencanangkan target menyerap 3,5 juta ton beras. Bulog juga harus mengucurkan setidaknya tiga juta ton beras bersubsidi Raskin untuk alokasi 12 bulan. Selain itu, Bulog juga harus menyediakan beras untuk operasi pasar (OP). Dalam dua bulan terakhir 2010. Bulog menggelontorkan sedikitnya 30 ribu ton beras lewat OP untuk mengerem lonjakan harga di masa paceklik. Belum lagi, tahun lalu, pemerintah menambah satu bulan jatah Raskin sehingga total kebutuhan beras Bulog lebih besar dari target pengadaan. Kesenjangan realita pengadaan dan kebutuhan inilah yang menjadi dalih Bulog untuk mengimpor beras sampai mencetak rekor. Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso, mengatakan realisasi pembelian beras dari Vietnam dan Thailand itu akan berlangsung sampai 31 Maret 2011. Yang perlu diperhatikan ialah waktu realisasi impor itu berimpit dengan dimulainya panen di sebagian daerah pada Februari. Jika Bulog tidak cermat dalam melakukan pengadaan dalam negeri, bukan mustahil tahun ini Indonesia akan kembali cetak rekor baru dalam angka impor beras. Dengan tingginya angka impor beras tersebut, anggota Komisi IV DPR-RI Fraksi Partai Gerindra, Dr. Agung Jelantik menilai pemerintah belum on the track mengatur manajemen perberasan di Indonesia. Karena, ungkapnya, hal ini sangat menyangkut kepada data-data yang benar, baik itu prioritas dan upayaupaya untuk meningkatkan kesiapan

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN kita terhadap pangan. “Banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah, supaya kita cepat mencapai produksi beras seperti yang diharapkan,” Agung menekankan. Di sisi lain Agung juga menekankan harus ada tanggung jawab pihak ketiga yang ikut terlihat dalam dunia perberasan di Tanah Air. “Mereka mengambil keuntungan dalam perberasan, itu yang terjadi sekarang. Ada pihak ketiga yang bermain di sini,” kata Agung. Kemudian yang kedua, lanjut Agung, pemerintah tidak mempunyai badan/ lembaga khusus menangani perberasan. Seperti Bulog, misalnya, yang masih sebagai Perum (Perusahan Umum-red), tentu mereka juga berpikir untuk mencari keuntungan. “Ini yang menjadi kendala kita sehingga HPP juga menjadi kendala,” pungkas Agung seraya menyimpulkan masih carut marutnya manajemen perberasan di Indonesia, pertama kondisi dan kedudukan Bulog sekarang sebagai perum, dan yang kedua HPP yang terlalu rendah. “Dulu saya sampaikan kalau HPP gabah kering panen sekitar Rp. 3.200, artinya kita menaikan memberi subsidi kepada harga produksi sehingga petani menikmati hasil langsung,” imbuhnya. Jadi ada pihak ketiga yang diuntungkan dalam dunia perberasan kita? “Ya sepertinya begitu,” jawab Agung. Ia lantas mencontohkan seperti terjadi di Jawa Tengah yang lalu, pada musim panen raya, Bulog tidak melakukan pembelian hasil panen padi petani, sehingga begitu harga gabah jatuh, ada

pihak ketiga yang membeli. Nah, setelah lewat musim panen raya, baru Bulog melakukan pembelian. “Jadi kelihatannya seperti itu,” sergahnya. Makanya, imbau Agung, jika Bulog sebagai Perum, memang tidak bisa menyalahkan, karena mereka punya aturan, tanggung jawab kepada aturan yang sudah ada. Misalnya HPP harus sekian, mereka tidak bisa membeli di atas HPP, karena nanti diperiksa KPK. Tapi kalau mereka menjadi penyangga dengan ketentuan HPP yang memadai yang sudah ditentukan sesuai dengan kalkulasi yang benar dari masyarakat Bulog harus terima tidak bisa tidak. Menurut Anda Bulog perlu direvitalisasi? Dengan tegas Agung menjawab, “Betul! Secara kelembagaan Bulog perlu dibenahi, dikembalikan seperti semula, supaya satu yang bertanggung jawab terhadap perberasan nasional kita. Pasalnya, dulu, lanjutnya, kita tidak pernah ribut begini, pada saat Bulog masih menjadi penyangga. Masih terkait keberadaan dan peranan Bulog, Pengamat Pertanian Bustanul Arifin menilai, sebetulnya perananan Bulog masih bisa diperbaiki. Peran Bulog itu, kata Bustanul, jangan sampai dalam pengadaan stok telat, sehingga harga tidak melonjak. Dicontohkan Bustanul, untuk pengadaan stok di bulan Ramadhan, misalnya. Pada saat-saat seperti ini Bulog itu harus mampu mengetahui psikologis masyarakat. Karena beras itu psikologisnya tidak sekadar supplay dan demand. “Jika masyarakat sudah panik, harga

beras terus terdorong naik. Nah, Bulog bertugas untuk membuat orang tenang. Dia lalu mendrop ke pusat-pusat pasar, selain juga dilakukan operasi pasar murah,” urai Bustanul. Yang kedua, lanjutnya soal raskin, juga jangan sampai telat juga. Dia menjelaskan sesuai akronimnya ‘raskin’, beras untuk orang miskin, jadi harus diperhatikan, jangan sampai orang miskin beli beras ke pasar. Jika mereka beli beras ke pasar, maka akan memicu kenaikan harga. “Nah, di situlah masyarakat berharap Bulog tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer,” kata Bustanul. Antara Optimis dan Optimistis Sementara itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah menargetkan produksi beras 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG) di 2011. Dan Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan rasa optimisnya target tersebut dapat dicapai. Optimisme itu didasarkan pada data sementara BPS, laporan lapangan, dan kerja keras petani serta seluruh stake holder yang ada. Karena itu, “Kami tetap optimis bahwa produksi padi tahun 2011 insya Allah akan tercapai sesuai target 70,6 juta ton GKG,” kata Mentan. Optimisme tersebut, lebih lanjut disebutkan Mentan, dengan pertimbangan antara lain, laporan dari daerah menyebutkan bahwa sebagian besar provinsi telah merealisasikan tanam lebih dari target. Berdasarkan data series statistik 10 tahun terakhir antara ARAM-II dengan ATAP terdapat deviasi rata-rata kenaikan 1,54%. Berdasarkan Angka Ramalan II Tahun 2011, produksi padi sudah mencapai 68 juta ton GKG, naik 2,40%, dengan demikian bila memperhitungkan deviasi rata-rata 1,54% terhadap ATAP maka produksi 2011 (ATAP) diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 3,94% (2,40%+deviasi 1,54%) dari ATAP 2010 atau mencapai 69,675 juta ton (atau 99,51% dari target 70,06juta ton). Kemudian, adanya beberapa upaya terobosan yang telah dilakukan lakukan Kementerian Pertanian, antara lain: pertama, peningkatan produktivitas dari kegiatan SL-PTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang akan dipanen pada periode Juni-Desember 2011 seluas 1 juta ha dengan peningkatan produktivitas rata-rata 0,5 ton/ha,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN sehingga terjadi penambahan produksi sekitar 500 ribu ton. Kedua, peningkatan upaya pengamanan produksi dari gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Kemudian ketiga, penyaluran bantuan pestisida dan peralatan pengendalian OPT terutama ke daerah sentra produksi untuk mengantisipasi bila terjadi ledakan OPT. Keempat, menyalurkan bantuan alat pasca panen untuk mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil (losses). Kelima, pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dengan target tanam seluas 570 ribu Ha yang ditanam pada Juni-September 2011 di lahan Perhutani dan Perkebunan. Melalui program ini, Mentan berharap terjadi peningkatan produktivitas pada areal existing sekitar 500 ribu ton GKG dan sekitar 175.000 ton dari perluasan areal (70.000 Ha) dengan memanfaatkan peningkatan kualitas teknologi budidaya (terutama penggunaan benih varietas unggul baru dan pemupukan berimbang sesuai takaran spesifik lokasi). Kemudian, untuk menjaga kepastian

Ir Winarno Tohir, Ketua Umum KTNA

pembelian hasil tani petani, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan Permentan Nomor 5 yang memberi kelonggaran kepada Bulog bisa membeli di bawah kualitas dan bisa juga di atas kualitas dari standar yang ada sekarang ini. Karena, kata Mentan, berharap seluruh

petani dan masyarakat Indonesia gabah dan beras petani dalam negeri bisa diserap semaksimal mungkin oleh Bulog agar cadangan pangan nasional tidak terganggu. Tentang bagaimana teknis dan upaya yang akan dilakukan, “Saya kira pihak Bulog lebih berkompeten untuk menjawabnya,” ujar Mentan. Disinggung soal masih adanya impor beras, Mentan menjelaskan bahwa dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keluar masuknya barang antar negara atau ekspor impor merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu, Mentan menekankan semua pihak terkait menjadikan kondisi tersebut sebagai tantangan agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi sendiri. “Kalaupun terpaksa impor karena memang tidak terpenuhi dalam negeri, kita upayakan agar jumlahnya tidak terlalu besar,” sergahnya. Terpisah, Ketua Umum KTNA, Ir Winarno Tohir, juga sepakat bila pemerintah membuat target produksi beras untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Masalahnya, tepis Winarno, apakah target tersebut tercapai apa tidak oleh yang diberi tugas? Seharusnya, katanya, yang diberi tugas itu ditanya, apakah dia sanggup melaksanakan tugas itu atau tidak. Jika sanggup, lalu apa permintaan dia. Misalnya, untuk mencapai target tersebut diperlukan anggaran sekian, atau diperlukan adanya otoritas untuk menggerakkan para gubernur dan bupati. Misalnya tidak diberikan otoritas, seiring era otda, dan otoritas tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mendagri. Nah, Mendagri, kata Winarno lagi, harus siap bekerja sama dengan pihak yang diberi tugas untuk merealisasikan target produksi padi 70,6 juta ton GKG tersebut. Misalnya Mendagri mengeluarkan perintah agar para gubernur dan bupati melakukan langkah-langkah untuk mendukung pencapaian target produksi beras tersebut. Lalu dilakukan pengawasan oleh Mendagri maupun yang diberi tugas. Namun langkah, tambahnya, ini hanya dalam hal penugasan saja, tanpa dibackup dana dan fasilitas pendukung lainnya. Dari anggaran, misalnya, tidak dinaikkan, dan petaninya juga itu-itu saja. Di sisi lain, masih ada bayang-bayang ancaman anomali iklim. Jadi berat untuk mencapai 70,6 juta ton GKG. Menurut Winarno, banyak fak-

Dr Agung Jelantik,

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi P Gerindra

tor pendukung memang yang harus dipenuhi untuk mencapai produksi tersebut. Lagi pula, “Pertanian itu bukan ilmu pasti, karena berhubungan dengan alam. Kalau ilmu pasti, 2 x 2 hasilnya 4. Kalau ilmu pertanian tidak bisa 2 x 2 hasilnya pasti 4. Bisa 7, 4, 3, bisa juga nol. Sementara dukungan dari pemerintah sama, tidak ada kenaikan, tapi diminta menaikkan produksi beras. Menurut saya, sangat-sangat luar biasa jika target tersebut tercapai.” Winarno mengklaim, sebagai mitra kerja pemerintah, sekaligus sebagai praktisi pertanian, dirinya sudah menyelami permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Mulai dari permodalan usaha tani, baik dari besarnya bunga pinjaman, hingga aturan dari perbankan. Setelah itu, apakah Bulog mau menerima hasil tani mereka atau tidak. Dari hasil pantauannya di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi para petani. “Jadi saya berasumsi susah untuk mencapai target tersebut. Nah, kalau praktisi sudah bilang susah, yakinlah realisasi pencapaian target tersebut akan susah,” Winarno mengungkapkan pesimistisnya target produksi 70,6 juta ton GKG dapat tercapai, tentunya bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lebih dari itu, semoga saja petani kita segera keluar dari pelbagai kendala yang dihadapinya. Karena saat ini, kehidupan para petani tak ubahnya sedang mencari kemakmuran di negeri yang subur, namun masih banyak kendala yang membentur. ] Syarif/Gaus

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

DR Ir H Suswono MMA:

Produk Pangan Kita

Kualitasnya Lebih Baik

enteri Pertanian Dr Ir H Suswono MMA tak menafikan bahwa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keluar masuknya barang antar negara atau ekspor impor merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kata Suswono, â&#x20AC;&#x153;Kita harus menjadikan kondisi tersebut sebagai tantangan agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi sendiri. Kalaupun terpaksa impor karena memang tidak terpenuhi dalam negeri, Mentan mendesak agar jumlahnya tidak terlalu besar. Jika kita jeli, menurut Mentan, produk pangan dalam negeri sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Bahkan, beberapa produk pangan unggulan kita lebih baik kualitasnya dari produk negara lain. Dia mencontohkan kualitas beras dan buah eksotik kita lebih unggul dibandingkan negara tetangga. â&#x20AC;&#x153;Dari sisi rasa dan kesegaran, tentunya produk pangan pokok, buah, dan

sayuran kita lebih unggul karena langsung dipetik dan didistribusikan ke pasar. Hal ini tentu berbeda dengan produk pangan negara lain yang sudah disimpan dulu, dikirim ke negara kita sehingga waktunya pun lama,â&#x20AC;? bilang Mentan kepada Syarifudin dari Majalah TOPIK. Berikut lebih jauh wawancaranya: Pada event Penas KTNA ke-13 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, Anda mengimbau para bupati dan walikota untuk menambah areal pertanian dan segera mengeluarkan peraturan daerah lahan pertanian yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Apakah hingga saat ini sudah ada kesepakatan para kepala daerah untuk melaksanakan imbauan tersebut? Ada pemikiran mendasar yang perlu dipahami terkait pengelolaan lahan ini, yaitu jangan sampai kita membiarkan adanya lahan terlantar tanpa ada upaya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan

masyarakat. Allah SWT telah memberikan potensi sumber daya yang besar, dan merupakan kewajiban bagi kita untuk memanfaatkannya. Untuk itu, saya mengimbau adanya peran aktif para kepala daerah untuk memanfaatkan lahan terlantar ini sebagai tambahan areal lahan pertanian yang diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan. Kedua, saya juga berharap lahan-lahan subur pertanian yang ada, tidak dikonversi ke peruntukan yang lain. Untuk peruntukan lain, diharapkan dicari lahan-lahan yang tidak produktif. Terkait hasil himbauan saat Penas Petani-Nelayan 2011, saat ini pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota sedang mempersiapkan dokumen dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam Raperda tersebut Kementerian Pertanian mempunyai kepentingan untuk memasukan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendalian lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN ditetapkan dalam Raperda tersebut. Berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 Pasal 26 dan Pasal 53 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Pasal 25 dan 26, yaitu, pertama, lahan yang berada dalam satu kabupaten/ kota dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota. Kedua, usulan penetapan dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. Ketiga, usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kab/kota dan dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait. Keempat, usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan disampaikan kembali kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. Kelima, usulan penetapan lahan diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. Dan keenam, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Pada saat ini juga sedang dilakukan pembahasan 3 RPP di Kementerian Hukum dan HAM yaitu: 1) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan 3) RPP Insentif dan Disinsentif Perlindungan. Seberapa optimis target produksi beras 70,6 juta ton GKG akan tercapai, dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dari Kementerian Pertanian untuk mencapai target tersebut? Dilihat dari data sementara BPS, laporan lapangan, dan kerja keras petani serta seluruh stake holder yang ada, kami tetap optimis bahwa produksi padi tahun 2011 insya Allah akan tercapai sesuai target 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Optimisme tersebut dengan pertim-

bangan antara lain, laporan dari daerah menyebutkan bahwa sebagian besar provinsi telah merealisasikan tanam lebih dari target. Berdasarkan data series statistik 10 tahun terakhir antara ARAM-II dengan ATAP terdapat deviasi rata-rata kenaikan 1,54%. Berdasarkan Angka Ramalan II Tahun 2011, produksi padi sudah mencapai 68 juta ton GKG, naik 2,40%, dengan demikian bila memperhitungkan deviasi rata-rata 1,54% terhadap ATAP maka produksi 2011 (ATAP) diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 3,94%

(2,40%+deviasi 1,54%) dari ATAP 2010 atau mencapai 69,675 juta ton (atau 99,51% dari target 70,06 juta ton). Kemudian, adanya beberapa upaya terobosan yang telah kami lakukan, antara lain: (1) Peningkatan produktivitas dari kegiatan SL-PTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang akan dipanen pada periode JuniDesember 2011 seluas 1 juta ha dengan peningkatan produktivitas rata-rata 0,5 ton/ha, sehingga terjadi penambahan produksi sekitar 500 ribu ton. (2) Pening-

Kantor BULOG.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN katan upaya pengamanan produksi dari gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). (3) Penyaluran bantuan pestisida dan peralatan pengendalian OPT terutama ke daerah sentra produksi untuk mengantisipasi bila terjadi ledakan OPT. (4) Menyalurkan bantuan alat pasca panen untuk mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil (losses). (5) Pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dengan target tanam seluas 570 ribu Ha yang ditanam pada Juni-September 2011 di lahan Perhutani dan Perkebunan. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas pada areal existing sekitar 500 ribu ton GKG dan sekitar 175.000 ton dari perluasan areal (70.000 Ha) dengan memanfaatkan peningkatan kualitas teknologi budidaya (terutama penggunaan benih varietas unggul baru dan pemupukan berimbang sesuai takaran spesifik lokasi). Anda juga telah menginstruksikan agar BULOG mau tidak mau membeli beras para petani. Bagaimana kelanjutan dari instruksi ini, karena Bulog juga masih memilah-milah Kriteria harga beras yang akan dibeli para petani? Seluruh petani dan masyarakat Indonesia tentunya sangat berharap bahwa gabah dan beras petani dalam negeri bisa diserap semaksimal mungkin oleh BULOG agar cadangan pangan nasional

tidak terganggu. Sedangkan bagaimana teknis dan upaya yang akan dilakukan, saya kira pihak BULOG lebih berkompeten untuk menjawabnya. Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk meminimalisir masuknya impor produk-produk pangan seIndonesia? Seperti beras, daging, cabai, gula, dll? Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keluar masuknya barang antar negara atau ekspor impor merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kita harus menjadikan kondisi tersebut sebagai tantangan agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi sendiri. Kalaupun terpaksa impor karena memang tidak terpenuhi dalam negeri, kita upayakan agar jumlahnya tidak terlalu besar. Untuk itu, Kementerian Pertanian sekuat tenaga harus mempertahankan ketahanan pangan nasional, terutama beberapa komoditas yang sudah diatur tataniaganya seperti beras, daging, dan gula. Berbagai pengaturan terkait ekspor dan impor adalah sebagai berikut: (1) Ke depan impor produk hortikultura termasuk cabai dan bawang akan diatur melalui UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Pada Pasal 88 ayat 2 disebutkan impor hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari men-

teri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari menteri. Kemudian pada ayat 5 ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri. (2) Impor gula diatur dalam Permendag No 527 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Gula. (3) Impor daging diatur dalam Permentan No. 20 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan atau Jeroan dari luar negeri. Dan Permentan No. 07 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong. (4) Impor beras diatur dalam Permendag No. 12 Tahun 2008 tentang Ekspor Impor Beras. Upaya yang dilakukan dari Kementerian Pertanian agar stok kebutuhan pangan tetap aman dan harga beras tidak melonjak tinggi pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri? Beberapa upaya yang dilakukan bersama kementerian terkait lainnya antara lain: Mengamankan produksi pangan di lapangan yang siap panen dengan cara optimalisasi program yang telah diluncurkan, seperti program SLPTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu), SL-PHT (Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan yang intensif, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani dan irigasi desa), penanganan pasca panen, dan lain-lain.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

Memberikan prioritas angkutan bahan pangan dalam rangka memperlancar distribusinya, terutama dari daerah sentra produksi ke daerah sentra konsumsi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur ke DKI Jakarta dan Botabek. Selanjutnya, melakukan operasi pasar bagi komoditas pangan yang harganya melonjak tinggi (beras, minyak goreng, gula dan daging). Menertibkan berbagai pungutan liar dan tindakan kriminal lainnya yang dapat meningkatkan ongkos distribusi bahan pangan. Menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai wilayah.Mengimbau BUMN dan swasta untuk memanfaatkan CSR bagi kegiatan pasar murah dan bazar dalam menghadapi Puasa dan Idul Fitri. Memberikan informasi positif dan visualisasi (melalui kunjungan kerja) kepada media dan masyarakat tentang ketersediaan pangan agar tidak terjadi pemanfaatan efek psikologi negatif untuk menaikkan harga di pasar. Pembangunan sektor pertanian ke depan tentunya membutuhkan generasi penerus. Upaya konkrit seperti apakah yang telah dilakukan kepada generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian? Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa program wirausaha muda seperti SMD (sarjana membangun desa) dan PMD (penggerak membangun desa) untuk terjun dalam usaha agribisnis dan membina kelompok tani. SMD misalnya, saat ini telah membantu menaikkan minat generasi muda untuk

mengambil jurusan peternakan. Selain itu, ada juga PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dan LM3 (lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat). Dengan empat program tersebut, Kementerian Pertanian berupaya untuk memberdayakan petani dengan memberikan pembekalan tentang pengolahan usaha agribisnis yang didukung dengan bantuan modal usaha agar usaha agribisnis di pedesaan dapat berkembang. Dengan menggeliatnya usaha agribisnis yang menguntungkan, saya berharap bahwa generasi muda tertarik untuk terjun di sektor agribisnis yang terbukti mampu bertahan ditangah krisis ekonomi. Kementerian Pertanian juga telah bekerja sama dengan beberapa ormas tani dalam negeri dan asosiasi petani di Jepang mengadakan kerja sama Program Magang Petani Muda ke Jepang. Hal ini menarik bagi generasi muda karena ada kesempatan belajar di luar negeri. Setelah mengikuti program magang ini, petani muda diharapkan mampu mengadopsi pengetahuan, keterampilan, teknologi serta budaya kerja di Jepang untuk dapat diterapkan di daerah asalnya dan dapat menularkan ilmu ke masyarakat setempat. Dari segi pendidikan formal, Badan Pengembangan SDM Pertanian membina SPP di beberapa daerah. Sekolah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas ini menerapkan kurikulum yang terdiri dari pembelajaran di kelas dan praktik langsung di lapangan. Ke depan, saya berharap terwujud-

nya program beasiswa bagi anak petani sehingga mampu meneruskan usaha orang tuanya dengan lebih maju dan sejahtera. Bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia lebih mencintai produkproduk dalam negeri, setidaknya untuk menekan ketergantungan dengan produk-produk asing? Produk pangan dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Bahkan, beberapa produk pangan unggulan kita lebih baik kualitasnya dari produk negara lain. Sebagai contoh kualitas beras dan buah eksotik kita lebih unggul dibandingkan negara tetangga. Dari sisi rasa dan kesegaran, tentunya produk pangan pokok, buah, dan sayuran kita lebih unggul karena langsung dipetik dan didistribusikan ke pasar. Hal ini tentu berbeda dengan produk pangan negara lain yang sudah disimpan dulu, dikirim ke negara kita sehingga waktunya pun lama. Untuk itu, guna menjaga kesegaran pangan yang kita konsumsi dan sekaligus membantu peningkatan kesejahteraan petani kita, mari kita cintai dan konsumsi produk-produk pangan petani dalam negeri. Saya sendiri sudah terbiasa dengan konsumsi pangan dalam negeri. Di rumah, camilan yang tersedia adalah jagung rebus, kacang rebus, pisang rebus, dan lain-lain. Buahbuahan pun saya minta yang buah lokal. Dengan memilih produk domestik, berarti kita membantu dan menghargai hasil kerja keras para petani kita. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

Ir H Winarno Tohir (Ketua Umum KTNA)

Luar Biasa, Jika 70,6 Juta Ton GKG Tercapai Di antara jutaan petani, ada sekitar 250.000 petani yang handal dan modern, salah satunya Ir Winarno Tohir. Dari rumahnya di Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Winarno bukan hanya mengusahakan pertanian padi sawah dan mangga, tetapi juga memimpin 21 juta keluarga petani melalui Kelompok Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA) periode 2000-2005 dan 2006-2015. Dia juga Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004-2009 di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

ria kelahiran Indramayu, Jawa Barat, 5 Januari 1957 ini dianggap cakap memimpin kelompoknya sehingga pada 1982 sarjana pertanian ini didaulat anggota kelompoknya menjadi Ketua Kelompok Tani Sriunggul di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Indramayu. Itulah awal kariernya di organisasi petani hingga menjadi Ketua Umum KTNA. Sebagai petani, Winarno, antara lain, pernah dipilih mengikuti pelatihan bertani padi dan buah-buahan ke Jepang selama sembilan bulan pada tahun 1988 (Asean Young Farmers Training Program), tinggal dan melatih petani

Afrika di Gambia dan Senegal pada 2004 sebagai kelanjutan kerja sama petani Indonesia dan Afrika melalui Yayasan Masyarakat Petani Indonesia atas permintaan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Melalui organisasi KTNA dan HKTI Winarno berkeliling dunia, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia sempat berbincang dengan Presiden Perancis Jacques Chiraq di Paris pada 15 Juni 2003 dalam acara temu pemuda tani sedunia. Sebagai praktisi, Winarno mengklaim sudah bisa memperkirakan apakah program yang diluncurkan pemerintah di

bidang pertanian dapat direalisasikan atau tidak. Bagaimana dengan program peningkatan produksi 70,6 juta ton GKG pada tahun ini? Winarno Tohir memberikan gambaran kepada Syarifudin dari Majalah TOPIK dalam sebuah sesi wawancara. Terobosan Anda dalam memberdayakan para petani dan nelayan? Sebagai Ketua Umum KTNA, saya lebih menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya manusia petani, yang saat ini jumlahnya sekitar 20 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 80

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN persen, pendidikannya hanya sekolah dasar ke bawah. Sisanya, yang 20 persen, pendidikannya ada yang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga saya merasakan sulit sekali untuk memajukan pertanian, manakala pelaku-pelakunya sendiri kualitas SDM-nya masih rendah. Dan ini dibuktikan dengan adanya program Supra Insus--melalui aktivitas gerakan sosial. Jadi, dalam satu DPP KTNA, ada kelompok-kelompok yang berkomunikasi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dari komunikasi antar kelompok tersebut diketahui ratarata kualitas SDM para petani masih sangat rendah. Karena itu, untuk meningkatkan SDM membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Bahkan dulu, pada era 80-an, ketika masih ada Bimas dan Inmas, di pertanian itu ada istilah: â&#x20AC;&#x2DC;dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa.â&#x20AC;&#x2122; Pembekalan teknik bertani yang baik sulit diterima petani berpendidikan rendah? Sebagai gambaran SDM petani yang rendah, misalnya ketika diminta menggunakan pupuk urea, jangankan disuruh beli, dikasih (gratis) saja mereka tidak mau. Akhirnya, mau tak mau agak dipaksa. Sehingga mereka terpaksa menggunakannya. Nah, ketika melihat hasil panen padinya bagus, mereka baru menyadarinya. Barulah mereka terbiasa menggunakan pupuk urea. Tapi, karena pendidikannya rendah, mereka tidak menggunakan takaran yang benar dalam penggunaan urea. Misalnya, seharusnya satu hektar diperlukan satu kwintal urea, namun digunakan tiga sampai empat kwintal. Padahal penggu-

naan urea ini sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kurang tidak bagus, kelebihan juga tidak bagus. Jika berlebihan, akan mengakibatkan kesuburan yang melebihi batas, sehingga tanaman mudah terserang hama penyakit. Kedua, vegetatifnya juga lebih panjang. Sementara tanaman itu perlu generatif (pembuahan). Makanya, petani di Jawa dulu, dia lebih suka daun padinya hijau royo-royo, dan tidak begitu memperhatikan kondisi bulir-bulirnya. Langkah Anda selanjutnya? Dengan SDM yang rendah ini, perlu dilakukan peningkatan pelatihan-pelatihan. Nah, pada saat kepengurusan kita, mulai 2000 sampai 2005, dibuatlah program P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya), yang bekerja sama dengan Departemen Pertanian. Dalam program ini, mereka yang dilatih adalah petani, dan yang melatih pun petani. Asal usul dimunculkannya P4S? Munculnya P4S bermula ketika melihat keberhasilan seorang petani. Karena memang di kontak tani ini, keberhasilan yang diraih antar petani berbeda-beda. Misalnya ada yang ahli ikan. Ikannya juga beda-beda. Ada ikan lele, bandeng, emas, atau ikan hias. Kemudian ada yang ahli ternak. Ternak juga macammacam, ada unggas, sapi, atau ternak jenis kambing etawaâ&#x20AC;&#x201D;untuk diambil susunya. Dari kemajuan yang dimiliki para petani ini, ternyata ingin ditiru petani yang lain. Mereka pun akhirnya belajar dari petani yang sudah berhasil tersebut. Jadi, di P4S ini ada macam-

macam spesialisasi pertanian. Nah, orang-orang yang ada di P4S inilah yang akan melatih para petani yang ingin maju. Karena, jika hanya mengandalkan program dari departemen, berapa banyak sih petani yang bisa dilatih? Pelatihannya pun dilakukan di rungan atau di balai. Tapi bukannya program pelatihan departemen itu tidak bermanfaat, ada manfaatnya juga. Hanya saja program pemerintah itu kaku, karena disusun setahun sebelumnya. Misalkan tahun ini dibuat program pelatihan bagi petani di wilayah Bogor. Tapi tahun berikutnya, situasi sudah berubah. Perubahan itu bisa saja lantaran ada komoditi lain yang sedang disukai petani. Misalnya tahun ini dirancang pelatihan untuk ternak ayam buras. Ternyata pada 2012, trend ayam buras ini sudah ketinggalan, yang lagi ngetrend di pasaran daging bebek. Nah, program departemen yang sudah disusun setahun sebelumnya itu tidak bisa berubah. Jadi, suka tidak suka, karena dalam DIP tersebut pelatihan ayam buras, ya harus ayam buras. Tapi konon, sekarang program pelatihan ini bisa diubah. Sementara program P4S ini sangat elastis. Selain biaya pelatihannya lebih murah, kurikulumnya fleksibel, waktunya pun bisa kapan saja. Mereka yang ingin terlibat di P4S ini juga bisa dibayar, membayar, atau gratis, semua tergantung kesepakatan. Apakah P4S ini sudah tersebar di 33 provinsi? Sudah tersebar di beberapa kabupaten di 33 provinsi. Kami berkeinginan nantinya di setiap kecamatan terdapat P4S. Tapi sekarang di setiap kabupaten rata-rata ada lima P4S. Sebenarnya program ini sudah lama dilaksanakan, cuma baru diberi nama P4S kisaran tahun 1989. Artinya, P4S ini melengkapi program sebelumnya, yang dilengkapi panduan, kurikulum, dan lain-lain. Departemen Pertanian itu kan fasilitator petani. Lalu di mana posisi kelembagaan KTNA yang ikut juga memberdayakan petani? KTNA itu merupakan mitra kerja pemerintah. Posisinya sendiri hampir sama dengan LSM atau NGO. Sekarang ini program-program yang kita lakukan non budget. Tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Tapi, untuk memaksimalkan suatu

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN organisasi tentunya membutuhkan dana dan fasilitas pendukung lainnya? Sebelum otonomi daerah ada sedikit anggaran dari APBN, melalui anggaran penyuluhan. Misalnya penyuluhan tentang penggunaan benih hibrida di desadesa. Ketika itu ada uang sekadar untuk ngopi dengan para petani. Tapi setelah otonomi daerah, sudah tidak ada lagi bantuan ke KTNA. Semuanya sudah diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. Pemahaman para kepala daerah sendiri berbeda-beda dalam menanggapi peranan penyuluh. Ada yang tidak paham, dan menganggap keberadaan penyuluh ha-nya buang-buang APBD saja. Begitu juga dengan pemahaman kepala daerah ter-hadap peranan KTNA di daerah. Tapi kalau yang paham, mereka akan menyadari pentingnya peranan penyuluh atau KTNA dalam memberdayakan para petani. Mi-salnya, yang tadinya petani di daerah itu tidak tahu menggunakan pupuk, setelah disuluh menjadi paham. Tadinya produksinya rendah, menjadi meningkat, dan sebagainya. Jika produksi taninya meningkat, minimal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) petani lancar. Terus masyarakatnya bisa menjual hasil tani, dan uang itu akan berputar di daerah tersebut. Nah, itu bagi kepala daerah yang paham bahwa penyuluh ini bisa meningkatkan PAD mereka. Terkait peningkatan produksi, pemerintah tahun ini menargetkan produksi padi 70,6 juta ton GKG. Anda yakin target tersebut akan tercapai? Target itu memang harus ada. Masalahnya, tercapai apa tidak target tersebut oleh yang diberi tugas? Seharusnya yang diberi tugas itu ditanya, apakah dia sanggup melaksanakan tugas itu atau tidak. Jika sanggup, lalu apa permintaan dia. Misalnya, untuk mencapai target tersebut diperlukan anggaran sekian, atau diperlukan adanya otoritas untuk menggerakkan para gubernur dan bupati. Misalnya tidak diberikan otoritas, seiring era otda, dan otoritas tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mendagri. Nah, Mendagri harus siap bekerja sama dengan pihak yang diberi tugas untuk merealisasikan target produksi padi 70,6 juta ton GKG tersebut. Misalnya Mendagri mengeluarkan perintah agar para gubernur dan bupati melakukan langkah-lang-

kah untuk mendukung pencapaian target produksi beras tersebut. Lalu dilakukan pengawasan oleh Mendagri maupun yang diberi tugas. Namun langkah ini hanya dalam hal penugasan saja, tanpa dibackup dana dan fasilitas pendukung lainnya. Dari anggaran, misalnya, tidak dinaikkan, dan petaninya juga itu-itu saja. Di sisi lain, masih ada bayang-bayang ancaman anomali iklim. Jadi berat untuk mencapai 70,6 juta ton GKG. Banyak faktor pendukung memang yang harus dipenuhi untuk mencapai produksi tersebut. Pertanian itu bukan ilmu pasti, karena berhubungan dengan alam. Kalau ilmu pasti, 2 x 2 hasilnya 4. Kalau ilmu pertanian tidak bisa 2 x 2 hasilnya pasti 4. Bisa 7, 4, 3, bisa juga nol. Sementara dukungan dari pemerintah sama, tidak ada kenaikan, tapi diminta menaikkan produksi beras. Menurut saya, sangat-sangat luar biasa jika target tersebut tercapai. Anda pesimis target 70,6 juta ton GKG tercapai? Ya, sebagai mitra kerja pemerintah, sekaligus sebagai praktisi pertanian, saya sudah menyelami permasalahanpermasalahan yang dihadapi petani. Mulai dari permodalan usaha tani, baik dari besarnya bunga pinjaman, hingga aturan dari perbankan. Setelah itu, apakah Bulog mau menerima hasil tani mereka atau tidak. Dari hasil pantauan di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi para petani. Jadi saya berasumsi susah untuk mencapai target tersebut. Nah, kalau praktisi sudah bilang susah, yakinlah realisasi pencapaian target tersebut akan susah. Indonesia pernah swasembada pangan tahun 1984. Apa setelah itu

kita pernah swasembada pangan lagi? Pada tahun 2008-2009, kita juga pernah swasembada pangan. Tapi di 2011 ini agak susah swasembada pangan. Tengok saja, impor beras kita saja besar. Dari awal 2011, impor beras kita sudah 1,9 juta ton. Nah, di akhir Juli walau sedang dilakukan panen dadu, masih ada impor beras 500 ribu ton. Memang saat ini dibutuhkan stok beras antara 1,5 sampai 2 juta ton beras. Bagaimana analisanya di tengah panen dadu, Bulog tetap masih mengimpor beras? Sebenarnya melihatnya mudah sekali. Bulog itu punya target stok beras beras 3,5 juta ton tahun ini. Dia cuma dapat 1,5 sampai 1,6 juta ton dari dalam negeri, berarti kurangnya bisa 1,9 sampai 2 juta ton. Memang, masalah ketersediaan pangan bukan hanya dihadapi Indonesia saja. Tapi kalau orang tidak paham, kenapa sih Vietnam dan Thailand bisa terpenuhi kebutuhan pangannya, bahkan masih bisa ekspor. Bahkan saat ini Vietnam dan Thailand menjadi penyuplai pangan terbesar di dunia. Mengapa Vietnam dan Thailand bisa survive dalam hal ketersediaan pangan di dalam negerinya? Saya sudah mempelajari manajemen pertanian kedua negara itu. Dari luas lahan per kapita, misalnya. Di Indonesia misalnya tahun ini luas panennya 13, 2 juta hektar. Dari luas penen itu lalu dibagi jumlah penduduk sekitar 230 juta lebih (sensus penduduk 2010), hasilnya sekitar 500 sampai 600 meter persegi per orang per tahun (baik yang punya sawah atau tidak punya sawah). Itu luas

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN bisa jalan atau tidak. Sementara orangorang pemerintah merasa risih bila ada orang-orang dari organisasi petani. Mereka takut berbeda argumen tentang program yang akan diluncurkannya itu. Karena memang jelas beda argumentasinya antara praktisi dengan ilmuan atau pengamat. Argumennya praktisi lebih ke teknis.

panennya. Sementara luas sawahnya cuma 7,6 juta hektar. Jadi, jika rata-rata panennya dua kali dalam setahun, maka luas panennya menjadi 13,2 juta hektar. Dari luas sawah 7,6 juta hektar itu terdiri dari lahan sawah irigasi teknis, pengairan semi teknis, sawah tadah hujan, rawa lebak, dan sawah pasang surut. Lalu berapa produksinya? Kita ambil data BPS saja, sebanyak 5,1 ton per hektar. Kalau 500 meter (1/20 x 5,1 ton), hasilnya 250 Kg. Lalu, 250 Kg x beras (dari gabah ke beras 63 persen) sekitar 170 Kg. Sementara kebutuhan per kapita menurut BPS sebanyak 139,15 Kg. Kemudian 170 Kg-139, 15 Kg hasilnya sekitar 31 Kg beras. Sisa 31 Kg beras itulah stok yang ada di pemerintah. Dengan jumlah 31 Kg beras, itu bukan stok yang banyak. Nah, kalau ada satu orang yang punya stok 1 kwintal, berarti ada 3 orang yang tidak punya stok beras. Karena kalau dibagi rata masingmasing mempunyai stok beras 31 Kg. Hitungan ini berdasarkan luas panen per kapita Indonesia. Sementara luas panen per kapita di Thailand besarnya tiga kali lebih besar dari Indonesia. Dan Vietnam dua kali lipat lebih besar dari Indonesia.

Tadi Anda mengatakan untuk menggalakkan pertanian ada unsur dipaksa, terpaksa, baru terbiasa. Apa memang kita butuh pemimpin yang tegas untuk menggalakkan sektor pertanian? Sebetulnya pemimpin â&#x20AC;&#x153;bertangan besiâ&#x20AC;? dibutuhkan. Begitu pun di era demokrasi seperti sekarang ini. Masalahnya kalau tidak pakai tangan besi, menggulirkan apa saja, baik itu program atau undangundang, pasti ada pro kontra. Toh, bila kita mendengarkan analisa pengamat yang pintar-pintar, kadang-kadang belum tentu dia bisa mengaplikasinya. Program itu semuanya bagus. Jika programnya jelek, jelas tidak akan jadi program. Kadang ada pula programnya bagus, tapi susah untuk diaplikasikan. Karena yang buat programnya seorang programer. Hanya buat program saja. Sementara urusan aplikasi ada lagi orangnya. Seharusnya praktisi dilibatkan. Misalnya melibatkan organisasi petani untuk diajak berdikusi untuk pengaplikasian di lapangan. Karena memang petani itu aplikator di lapangan. Mereka bahkan sudah bisa menebak suatu program yang akan diluncurkan, apakah program itu

Contohnya? Contohnya ketika pemerintah menggelar rapat yang ingin memutuskan soal ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perberasan antara harga pembelian GKP, GKG, dan beras. Ketika itu, karena harga pembelian beras sebesar Rp. 5.060, akhirnya harga pembelian GKP dan GKG lebih ditekan, menjadi Rp. 2.640 (GKP), dan GKG Rp. 3.300 per Kg. Setelah keluar Inpres Nomor 8 Tahun 2011, pada Pasal 4b disebutkan: Bulog bisa membeli beras berdasarkan harga pasar dan berpatokan pada BPS. Mi-salkan BPS Maluku Utara menyatakan harga beras di sana sebesar Rp. 7.000. Nah, Bulog membelinya bisa di atas Rp. 7.000. Jadi yang benar seharusnya se-perti itu. Sekarang kan harga pembelian beras di seluruh provinsi itu sama, mau daerah itu surplus beras atau kekurangan beras, harga pembeliannya disamakan. Padahal harga pembelian beras di setiap daerah itu berbeda. Pada saat hari-hari besar keagamaan kerap terjadi kelangkaan pangan. Kalau pun ada harganya lebih mahal dibanding hari-hari biasa? Itu mungkin ada ulah dari spekulan. Di dunia perdagangan ini, apakah pedagang gula, beras, jagung, cabai, atau komoditi lainnya, ada pemain-pemain besarnya. Rumusnya pedagang itu gampang, distribusi barangnya itu disendat. Misalnya suplai beras hari ini ke Pasar Induk Cipinang 30 ribu ton. Nah, oleh pemodal besar, distribusinya disendat. Seharusnya dikirim 30 ribu ton, hanya 27 ribu ton saja, sisanya untuk stok. Akibat terjadinya kekurangan distribusi, masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Kalaupun ada, harganya naik. Nah, pada saat harga naik itulah stok beras dari pemodal besar itu dikeluarkan, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN DR Bustanul Arifin:

Ukuran Swasembada,

Petani Sejahtera atau Tidak

api saat ini ketergantungan terhadap impor beras sangat tinggi. Pada sisi lain ketersediaan lahan pertanian pun makin berkurang. Bagaimana mengatasi hal ini? Untuk mengetahuinya, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai DR. Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian dari Universitas Lampung. Berikut petikannya: Bagaimana Anda melihat manajemen pengelolaan pangan, khususnya perberasan, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Pola manajemennya sudah bagus. Karena ada yang dikontrol dan ada yang di luar kontrol. Yang di luar kontrol tentunya sulit, seperti cuaca dan iklim. Khusus tentang beras, menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, meski konsumsi beras mencapai 33,5 juta ton, sementara volume produksi nasional sebanyak 43.394.282 ton artinya masih surplus beras. Tapi kenapa pemerintah masih impor beras? Ada kekhawatiran berlebihan dari pemerintah karena beras itu kontribusinya kepada inflasi sangat tinggi. Sehingga kalau stoknya berkurang, harganya bisa melonjak-lonjak. Kalau harganya melonjak inflasinya tinggi. Itu yang membuat pemerintah takut. Karena pada pangan pertimbangan di atas kertas itu surplus, tapi di lapangan itu barangnya tidak ada, jadi mutar saja gitu. Kenapa demikian, karena 60-65 persen dari produksi nasional itu dihasilkan dalam empat bulan, dari bulan Februari sampai

Persoalan pangan khususnya beras merupakan hal yang sangat penting. Ibaratnya merupakan urat nadi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras bisa memicu inflasi yang cukup tinggi yang bisa menggoncang stabilitas nasional. Bangsa ini pernah berada pada puncak kestabilan pangan dengan swasembada berasnya pada zaman Orde Baru. Mei. Setelah itu tidak ada bahan. Jadi kebijakan untuk impor beras lebih didasarkan pada ketakutan pemerintah untuk menjaga stok beras? Ya, termasuk memang tidak ada barang. Mengapa tidak ada barang, karena pengadaannya jelek. Kenapa pengadaannya jelek, karena harganya tinggi sehingga Bulog tidak mampu. Jadi mutar aja di situ. Pengadaannya jelek itu bisa saja karena kena hama wereng atau puso. Kemudian data yang disampaikan itu kan data ramalan yang baru terealisasi setelah akhir tahun. Seperti Anda sebutkan tadi namanya ARAM atau angka ramalan. Yang aktual adalah yang dikuasai oleh masyarakat dan pedagang. Sehingga saya katakan tadi mengapa pemerintah takut, karena tidak dikuasai atau di tangan Bulog. Karena berada di tangan pedagang yang belum tentu jumlahnya berapa. Sehingga pemerintah tidak mau ambil risiko. Pada jaman Pak Harto kita pernah swasembada beras, sementara sekarang justru kita sangat bergantung pada impor. Mengapa bisa demikian? Alasan pemerintah swasembada, Anda sekarang tanya pemerintah soal swasembada apa tidak? Jawaban pemerintah swasembada. Di FAO, rasional kalau impor di bawah 10% masih disebut swasembada, kayanya itu yang dipakai oleh pemerintah. Jadi kalau impor di bawah 10% tidak sampai 5% itu masih dianggap swasembada. Anda baca dokumen pemerintah juga sama,

kalau impor di bawah 10% masih disebut swasembada, itu definisi internasional, pemerintah menggunakan asumsi seperti itu. Mungkin bukan seperti itu persoalannya sehingga ada kekurangannya kita berdebat mengenai definisi. Saya lebih cenderung petani sejahtera atau tidak. Bicara beras, tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Padahal kita semua tahu lahan untuk menanam beras tiap tahun makin berkurang, bukankah hal ini bisa mengancam produksi beras nasional? Cetak sawah baru. Jangan takut untuk keluarkan anggaran untuk cetak sawah baru, di mana lahan tersedia, di beberapa tempat walaupun mungkin dibebaskan. Kita lelang tanah negara dialih fungsikan. Cetak sawah baru itu adalah pilihan rasional dan sangat penting yang harus diambil. Karena menurut saya intensitas harus dijalankan, jangan memilih ini atau itu, jadi dua-duanya harus dilakukan dengan target yang berbeda. Sehingga pemerintah pusat wajib koordinasi dengan pemerintahan daerah. Apalagi sekarang di era otonomi daerah, kewenangan sudah ada di tangan bupati dan walikota. Tidak bisa semua permasalahan dipecahkan di Jakarta semua. Pemerintah pusat harus kulon nuwun (permisi) kepada pemerintah daerah, karena memang mereka yang punya otoritas. Kalau tidak, percuma saja. Hanya jadi omong kosong saja. Masalah ketersediaan pupuk juga sering dikeluhkan petani. Belum

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN lagi masalah pendistribusiannya yang selama ini lebih dikuasai para tengkulak. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Memang permasalahan pupuk itu sudah struktural sudah akut. Jadi harus diurai satu per satu, dimulai dari urea dulu misalnya. Ada perbedaan antara pupuk urea dengan pupuk yang lain. Urai dulu terus dikasih urea lagi pupuk organik, urai lagi, dipetakan. Kalau tidak dipetakkan mana bisa dipecahkan. Tapi sekarang yang lebih mendesak lagi bagi petani itu penanggulangan hama dan penyakit karena perubahan iklim. Jadi penyakit dan hama baru itu banyak bermunculan, nah wereng coklat sudah hilang bisa muncul lagi, jadi itu yang mesti ditanggulangi. Jadi harus ada respon yang menyejukkan bagi masyarakat, sehingga mereka merasa terbantu. Tidak usah banyak-banyak lah kalau mereka gagal panen, ya dibantu akses berapa puluh ribu atau seratus ribu itu jauh lebih berharga dari pada bergerak di bidang yang tidak karu-karuan. Jadi persoalan utamanya ada pada diurainya pupuk dan hama? Kalau hama wereng tadi dipetakan dulu terus dirumuskan, diputuskan konpensasinya kira-kira seperti apa. Sudah ada Inpres 8 Tahun 2011 yang membenarkan untuk konpensasi tidak terkena serangan mendadak atau gagal panen atau hama penyakit, saya pikir fokusnya

ke sana. Saya yakin tidak terlalu banyak anggaran yang dibutuhkan sampai berpuluh-puluh miliar, tapi itu harus ditanggulangi, mekanisme diperhatikan karena itu sudah ada instruksi, sehingga harus dilaksanakan. Menurut Anda, apakah Bulog selama ini sudah memainkan perannya secara maksimal? Sebetulnya masih bisa diperbaiki. Peran Bulog itu jangan sampai pengadaannya telat sehingga harga tidak melonjak. Kemudian operasi pasar juga demikian, jadi operasi pasar diperlukan untuk kondisi-kondisi bulan-bulan kritis menjelang puasa seperti sekarang. Apa yang saya maksudkan Bulog itu harus mampu mengetahui psikologi karena beras itu psikologisnya tidak sekedar supplay dan demand. Kalau orang panik itu terus terdorong naik. Bulog bertugas untuk membuat orang tenang. Lalu dia drop ke pusat-pusat pasar, ada operasi pasar murah Rp. 6.300. Yang kedua raskin, jangan sampai telat juga. Raskin itukan untuk orang miskin, ya harus diperhatikan, jangan sampai orang miskin beli beras ke pasar. Kalau dia beli beras ke pasar, maka akan memicu kenaikan harga. Tapi, kalau pembagian beras itu tidak telat biasanya tidak terlalu ada tekanan. Nah, di situlah masyarakat berharap Bulog tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer.

Ataukah Bulog perlu direvitalisasi? Yang jelas fungsi komersialnya harus jelas, begitu pula fungsi sosialnya harus jelas. Mungkin itu yang lebih tepat. Hal krusial apa yang harus dilakukan biar Indonesia bisa swasembada pangan dan tidak tergantung pada impor? Kalau untuk beras mungkin saya masih lebih optimis, tapi yang saya khawatir itu kedelai, gula, sebab pangan juga kan? Kedelai sama gula itu bisa menguras devisa juga. Itu juga harus ditanggulangi. Kalau di gula yang paling krusial itu selain membenahi asset budidaya di hulu, juga kalau Anda mengunakan istilah revitalisasi, revitalisasi pabrikpabrik lama yang sudah tua itu harus modernisasi lagi supaya kandungan hasil gula yang dihasilkan prosentasenya lebih tinggi. Kalau kedelai harus ada pemetaan lahan baru, karena kedelai itu berupa fungsi dari lahan sawit. Padahal kita punya banyak lahan tapi masih impor kedelai terus? Kalau tidak ada produksi kebutuhannya 2-3 juta ton, sementara kita produksi cuma 800 hingga 900 ton, sudah barang tentu masih impor. Kalau tidak produksi gimana tidak impor. Peningkatan produksi produktivitas lahanlahan baru itu penting tidak hanya untuk sawah, tapi juga untuk kedelai. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN Dr. Agung Jelantik (Anggota DPR RI Komisi IV)

Ada Pihak Ketiga yang

Bermain

emerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan petani dalam hal mengatur manajemen perberasan. Baik itu menyangkut ketersediaan pupuk dan penguasaan teknologi pertanian. Pada saat panen raya, pemerintah diharapkan tidak melakukan kebijakan impor beras. Namun kenyataannya, dengan alasan untuk menjaga stok beras pemerintah membuka kran impor. Sehingga sudah barang tentu kebijakan ini memukul para petani. Untuk mengetahui persoalan ini lebih jelas, wartawan Majalah TOPIK Gaus Kaisuku mewawancarai Dr. Agung Jelantik, Anggota DPR RI F Gerindra dari Komisi IV. Berikut petikannya: Menurut Anda, apakah pemerintah sudah on the track dalam mengatur manajemen beras di Indonesia? Kelihatannya belum. Karena ini sangat menyangkut kepada data-data yang benar, baik itu prioritas dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesiapan kita terhadap pangan. Banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah, supaya kita cepat mencapai apa yang kita inginkan yaitu soal perberasan terutama ini dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengambil keuntungan dalam perberasan, itu yang terjadi sekarang. Ada pihak ketiga yang bermain di sini. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak mempunyai badan/ lembaga yang khusus menangani seperti Bulog misalnya yang masih sebagai Perum (Perusahan Umum-red), tentu mereka juga berpikir untuk mencari keuntungan. Ini yang menjadi kendala kita sehingga HPP juga menjadi kendala, itu yang kedua. Pertama kondisi dan kedudukan Bulog sekarang sebagai perum, dan yang kedua HPP yang terlalu rendah. Sekarang sudah bisa dinaikkan. Sejak dulu saya sampaikan kalau HPP gabah kering panen sekitar Rp. 3.200, artinya kita menaikan memberi subsidi kepada harga produksi sehingga petani menikmati hasil langsung.

Rp. 3.200, ini menyebabkan semangat mereka muncul lagi. Jadi untuk ketersediaan beras itu hanya temporer sifatnya. Ini pun kebanyakan diakibatkan oleh stok beras yang dipegang oleh pihakpihak tertentu. Di masyarakat, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Volume produksi beras nasional yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 43.393.282 ton. Sementara kebutuhan dalam negeri sebesar 38.005.200 ton. Ini artinya masih surplus, tapi kenapa pemerintah masih impor beras? Kalau dilihat dari kebutuhannya, impor ini hanya untuk menjaga cadangan beras nasional. Di masyarakat saya rasa masih bisa berjalan. Jadi cadangan beras pemerintah saja yang harus dipenuhi. Di masyarakat tidak perlu impor sebenarnya. Asal permainan pihak ketiga ini bisa dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, dari dalam pihak petani sendiri ini yang sedang saya minta untuk diperhatikan oleh menteri terkait kelembagaan petani supaya mereka bersatu dalam produksi sampai pemasaran hasil produksi mereka. Sehingga hasil produksi mereka tidak dipermainkan. Hal ini yang perlu dikaji, karena ini tidak bisa kita hanya

melihat bahwa harga beras sekarang naik, atau sekarang kurang beras. Ini masalah-masalah rutin, karena itu ditimbulkan akibat tidak adanya manajemen perberasan yang benar. Makanya, saya dari dulu sudah mengusulkan peran Bulog dikembalikan sebagai penyangga. Bulog harus membeli semua produksi beras dari petani, kemudian mereka yang membuat stoknya sehingga kebutuhan itu jangan dari pihak ketiga. Karena pihak ketiga yang bermain hanya mencari keuntungan semata. Tapi standar yang ditetapkan Bulog untuk membeli beras petani itu sangat tinggi. Bagaimana Anda melihatnya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi seringkali juga kami terima permasalahan di daerah Bulog tidak membeli. Pada saat memasuki panen raya mereka tidak mengadakan pembelian dengan alasan dananya belum ada dan sebagainya. Nah inilah letak permainannya di situ. Sehingga harga gabah jatuh, kemudian baru pihak ketiga menyerap. Nah sekarang dengan ditetapkannya HPP yang memadai itu sudah bebas, jadi justru ada persaingan. Terutama untuk meng-

Sampai sejauh mana Anda melihat ketergantungan kita terhadap impor beras? Saya melihat harusnya tidak terlalu tergantung. Kalau mungkin hanya untuk cadangan beras nasional silahkan yang hanya sekitar 1,5 juta ton. Program kita kelihatannya sudah agak baik kalau ada kesadaran dari masyarakat terutama untuk mencapai surplus 10 juta ton. Kelihatannya masyarakat dengan adanya kenaikan HPP ini sudah lebih semangat. Karena HPP sudah di atas Rp. 3.000 â&#x20AC;&#x201C;

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN hasilkan beras-beras yang premium. Jadi solusinya seperti apa? Sekarang ini sudah mendekati baik. Solusinya untuk kita aman ke depan, kembalikan Bulog ke fungsi semula sebagai penyangga. Supaya ada satu lembaga sehingga tidak ada pihak ke tiga yang memampaatkan kesempatan ini. Dan Bulog juga tidak boleh main mata dengan pihak ketiga. Anda melihat selama ini Bulog main mata dengan pihak ketiga? Ya sepertinya begitu. Kenapa kita khawatir? Karena seperti Jawa Tengah yang lalu, pada musim panen raya, Bulog tidak melakukan pembelian sehingga begitu harga gabah jatuh, ada pihak ketiga yang membeli. Nah, setelah lewat musim panen raya baru Bulog melakukan pembelian. Jadi kelihatannya seperti itu. Makanya kalau Bulog sebagai Perum kita tidak bisa menyalahkan, karena mereka punya aturan, tanggung jawab kepada aturan yang sudah ada. Misalnya HPP harus sekian, mereka tidak bisa membeli di atas HPP, karena nanti diperiksa KPK. Tapi kalau mereka menjadi penyangga dengan ketentuan HPP yang memadai yang sudah ditentukan sesuai dengan kalkulasi yang benar dari masyarakat Bulog harus terima tidak bisa tidak. Menurut Anda apakah Bulog perlu direvitalisasi? Betul, secara kelembagaan Bulog perlu dibenahi, dikembalikan seperti semula, supaya satu yang bertanggung jawab terhadap perberasan nasional kita. Pertama, masalah stok beras di tingkat petani, ini kemudian distribusi ke daerah-daerah yang belum panen misalnya yang kekurangan beras. Ya Bulog yang harus bekerja seperti dulu lagi. Dulu kita tidak pernah ribut begini, pada saat Bulog masih menjadi penyangga. Pemerintah seringkali mengatakan bahwa untuk petani diberikan subsidi pupuk agar meningkatkan produktivitas. Tapi pada kenyataannya terjadi kelangkaan pupuk. Belum ditambah lagi dengan permainan para tengkulak. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ini terjadi karena tidak sinkronnya pelaksanaan yang ada di pusat dengan daerah. Kita sudah melihat hal-hal ini

bahwa ada permainan di lini tiga empat. Dimana distributor di daerah sama pengecernya. Itu kan distributor daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Sehingga ada permainan di tingkat itu. Kami di Komisi IV sudah mencari solusi bahwa sebaiknya pupuk bersubsidi ini nantinya didistribusikan oleh tiga perusahaan yang ditunjuk oleh kementerian dan DPR untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Ada tiga perusahaan yaitu Sang Hyang Seri, Berdikari dan Pertani. Mereka yang sekarang ini memegang PSO termasuk subsidi pupuk penyebarannya. Mereka sudah siap juga untuk bertanggung jawab sampai ke pemegang RDKK sehingga tidak lagi melalui jalur-jalur yang tidak bertanggung jawab seperti distributor, pengecer, dan sebagainya, karena di situ sering ada permainan.

jawab, jujur, disiplin, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Ini yang harus kita benahi. Yang terbukti salah satu yang terjadi misalnya seperti subsidi pupuk. Pupuk yang diberikan tidak bermanfaat malah banyak dibuang oleh masyarakat bahkan sampai dibakar karena kualitasnya tidak baik. Padahal itu disubsidi. Di Jawa Timur yang ditemukan oleh Pak Siswono (mantan Ketua HKTI) itu yang dijadikan pupuk itu adalah tanah. Nah bagaimana kita ini mau bertanggung jawab. Jadi harus pembenahan dari aparat-aparat pelaksana sebenarnya. Program sudah bagus tapi pelaksanaanya tidak benar. ]

Untuk meningkatkan produktivitas padi dibutuhkan lahan yang luas, namun pada kenyataannya ketersediaan lahan makin berkurang atau sempit. Bagaimana pandangan Anda? Ada dua hal yang kita lakukan untuk memenuhi cadangan beras kita. Pertama dalam jangka pendek adalah intensifikasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mampu menghasilkan per hektar itu di atas 9 ton. Kedua adalah ekstensifikasi, tapi ini memerlukan biaya dan waktu. Kita dengan Menteri Kehutanan sudah ada perhatian, mereka akan memberikan sekian juta hektar untuk lahan-lahan pertanian. Juga di sela-sela hutan yang masih mungkin ditanami jagung dan sebagainya sudah ada juga. Tetapi yang penting sekarang ini Pemda masing-masing juga harus ikut merencanakan ini untuk kebutuhan wilayah masing-masing. Mereka juga harus berpikir mengenai lahan pertanian yang harus mereka juga lindungi. Prabowo Subianto sering mengatakan sudah saatnya Indonesia mandiri, baik dari segi ekonomi maupun pangan. Tapi bagaimana merealisasikannya? Merealisasikannya dengan rasa tanggung jawab. Melakukan program-program dengan penuh rasa tanggung

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

Setelah lima tahun meletakkan pondasi pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, amanah itu kembali diberikan kepada H Mawardi Yahya untuk kembali melanjutkan program pembangunan di daerah ini lima tahun ke depan (2010-2015).

H Mawardi Yahya Bupati Kabupaten Ogan Ilir

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Dalam Negeri 24

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

etika Majalah TOPIK kembali mendapat kesempatan wawancara, Bupati Ogan Ilir yang dilahirkan di Sukaraja Baru, Kecamatan Tanjung Raja, 2 Maret 1958 ini, banyak menyinggung upaya meningkatkan kemandirian produk lokal untuk meminimalisir serbuan produk asing ke Indonesia. Karena itu, â&#x20AC;&#x153;Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri,â&#x20AC;? kata Mawardi Yahya. Berikut petikan wawancaranya. Memasuki tahun kedua (periode kedua) kepemimpinan Bapak, program prioritas apa saja yang telah direalisasikan di Kabupaten Ogan Ilir? Program prioritas yang telah direalisasikan di Kabupaten Ogan Ilir, diantaranya, pertama, peningkatan kualitas sarana prasarana dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari TK, TPA, PAUD sampai pendidikan SLTA (SMA, SMK, dan MA). Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bibit kelapa sawit, karet, dan ikan secara gratis. Kemudian, bantuan benih padi, hand traktor, serta perkuatan permodalan pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Keempat, peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Dan kelima, peningkatan administrasi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan umum pemerintahan.

meningkatkan pertanian? Inovasi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi padi dengan melakukan penyaluran benih unggul melalui program Cadangan Beras Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) pada kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolah Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan pengembangan non Sekolah Lapangan Pengelolah Tanaman Terpadu (SL-PTT). Selain itu diberikan bantuan pupuk melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) untuk lokasi SLPTT (Non Laboratoris Lapang/LL dan pupuk bersubsidi). Selanjutnya bantuan sarana dan prasarana seperti TAM seluas 100 Ha-300 Ha, Jides 200 Ha, jalan usaha tani 12 Km, hantraktor, pompa air, APPO, dan UPPO. Menteri Pertanian RI dalam kesempatan Penas ke-13 di Kaltim mengimbau kepada kepala daerah agar memaksimalkan lahan pertanian di daerahnya masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang Bapak luncurkan untuk menjaga atau bahkan menambah luasan lahan pertanian di Ogan Ilir?

Pertama, mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Kedua, melakukan cetak sawah baru 500 Ha (tahun 2012). Ketiga, optimalisasi lahan 200 Ha. Keempat, pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) 75 Ha. Berapa rata-rata produksi beras di masing-masing kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir per hektarnya, dan varietas benih apa saja yang digunakan dalam usaha bertani? Produksi rata-rata tanaman padi di Kabupaten Ogan Ilir adalah 3,5-4 ton per hektar Gabah Kering Giling (GKG), masih jauh dari optimal. Karena sebagian sawah lebak yang tingkat penerapan teknologi seperti pemupukan masih kurang sempurna dan tergantung dengan kondisi alam (keadaan air hujan dan pasang surut sungai). Bagaimana peran serta para penyuluh pertanian di Ogan Ilir, pendidikan penyuluhan seperti apa saja yang diberikan kepada petani? Peran serta penyuluh cukup berperan untuk membimbing para petani. Para penyuluh sebagian besar adalah Tenaga

Hingga saat ini, sektor SDA apa saja yang paling banyak menyumbangkan pendapatan Kabupaten Ogan Ilir? Sektor yang paling menyumbangkan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu, pertama, sektor perkebunan dengan kontribusi 10,18%. Kedua, sektor tanaman pangan dengan kontribusi 7,76%. Ketiga, sektor perikanan dengan kontribusi 5,49%. Dan keempat, sektor peternakan dengan kontribusi 2,75%. Dalam upaya memenuhi dan mewujudkan Ketahanan Pangan, pemerintah pusat menargetkan produksi beras nasional tahun ini sebesar 70,6 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Inovasi apa saja yang dilakukan Pemkab Ogan Ilir untuk

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN Kerja Sukarela (TKS) dan sebagian lagi adalah Tenaga Harian Lapangan (THL). Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 20 triliun untuk tahun 2011. Apakah program KUR tersebut dirasakan juga bagi pelaku UMKM di Ogan Ilir? Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum bisa diakses oleh petani karena persyaratan untuk memiliki agunan tidak dimiliki oleh petani. Berapa besar anggaran daerah Ogan Ilir untuk membantu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan? Anggaran sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan adalah sebesar Rp. 10 miliar, yang sebagian besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagaimana pola pemberian bantuan dana kepada pelaku UMKM di Ogan Ilir, apakah bersifat pinjaman yang harus dikembalikan, bantuan bersubsidi, dan sebagainya? Bantuan untuk para petani adalah Bansos atau bantuan langsung masyarakat yang tidak perlu dikembalikan. Akan tetapi harus dikembangkan oleh kelompok tani penerimanya. Adakah komoditi lokal Ogan Ilir yang dieksport, atau baru sebatas dijual

antar daerah lain di Indonesia? Komoditas yang sudah diekspor ke luar negeri belum ada, baru di pasarkan ke luar kabupaten dari provinsi ke Jakarta di antaranya nanas, duku, cabai, kunyit, beras, dan lain-lain. Terkait Rapat Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha membahas Rencana Induk atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, kebijakan apakah yang Bapak luncurkan agar para investor menanamkan investasinya di Ogan Ilir? Kami sangat mendukung program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri program ini sudah tersusun dan terkonsep di Bappeda, untuk pembangunan jangka menengah(RPJM), hingga jangka panjang (RPJP). Sektor-sektor apa saja yang dikelola lewat kerjasama dengan para investor? Sektor perkebunan sawit, perkebunan karet, dan Perusahaan Pengelola Kayu (SPF). Dalam hal investasi, para investor mengharapkan adanya dukungan

pembangunan sarana infrastruktur yang baik di suatu daerah. Bagaimana dukungan infrastruktur di Ogan Ilir? Infrastruktur yang ada masih perlu dilakukan peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Bagaimana Bapak menyikapi semakin banyaknya produk import ke Indonesia, seiring era CAFTA? Kita harus meningkatkan daya saing produk yang dikenali oleh masyarakat dan memiliki sektor-sektor usaha kecil dan menengah melalui peningkatan SDM dan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Kiat-kiat Bapak agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri, minimal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Bagaimana dukungan sarana penunjang lainnya mulai dari ketersediaan lahan, pasar, dan industri pengolahan? Sejauh ini ketersediaan lahan dan pasar di Kabupaten Ogan Ilur cukup tersedia. Namun, untuk industri pengolahan perlu pengembangan, karena sebagian besar merupakan usaha rumah tangga. ] Iwan P/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

ilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagian besar wilayahnya berupa kawasan pedesaan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan yaitu kawasan pertanian, kegiatan penunjang dan permukiman. Potensi yang terdapat di daerah kabupaten Ogan Ilir di bidang pertanian dan perkebunan adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, jeruk, sayuran, kacang tanah, cabai, kunyit, dan jahe. Selain itu kabupaten ini merupakan kabupaten yang unik dibandingkan kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Di setiap kecamatan di kabupaten ini mempunyai karakteristik yang khas, salah satunya adalah kemampuannya sebagi pengrajin alumunium, perak dan emas. Perkembangan perekonomian daerah OI di bawah kepemimpinan H Mawardi Yahya cukup menggembirakan, ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2005 sampai 2007, yaitu: 1). Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 2.522.048 juta (PDRB dengan Migas) mengalami peningkatan sebesar 12,93 % jika dibandingkan PDRB tahun 2006 sebesar Rp. 2.233.205 juta (PDRB dengan Migas). Sedangkan PDRB tahun 2005 atas dasar harga berlaku baru mencapai Rp. 1.954.141 juta (PDRB dengan Migas). Sedangkan Nilai PDRB Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 atas dasar harga konstan Tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.493.208 juta (PDRB dengan Migas ) mengalami peningkatan jika dibandingkan PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp. 1.421.557 juta (PDRB dengan Migas). Sedangkan PDRB tahun 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000 baru mencapai Rp. 1.351.713 juta (PDRB dengan Migas). 2). Berdasarkan angka sangat sementara BPS telah dicapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pada 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,71 %, pada 2006 menjadi 5,17 % dan pada 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 adalah sebesar 5,04 % lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 yang mencapai 5,17 %. Hal tersebut antara lain

Menggali Potensi,

Meningkatkan Kesejahteraan Kedudukan Kabupaten Ogan Ilir sangat strategis mengingat posisi kabupaten ini merupakan hinterland dari Kota Palembang yang merupakan pusat kegiatan utama di Provinsi Sumatera Selatan yang dilalui oleh jaringan jalan regional Palembang dan juga dilintasi jaringan rel kereta api Lintas Sumatera. disebabkan rendahnya investasi dan belum maksimalnya produksi perkebunan dan peternakan selama tahun 2007 sebagai dampak dari pengaruh ekonomi global seperti naiknya biaya produksi dan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok. 3). Kontribusi PDRB Kabupaten

Ogan Ilir tahun 2005 sampai Tahun 2007 terbesar masih pada sektor Pertanian. Pada 2005, kontribusi sektor pertanian mencapai 35,11 %, pada 2006 mencapai 34,45 %. Pada 2007 kontribusi sektor pertanian mencapai 32,70 %, sedangkan kontribusi sektor lainnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN (17,24 %), sektor bangunan/konstruksi (14,99 %), sektor jasa-jasa pemerintah dan swasta (11,83 %), sektor industri pengolahan (10,62 %), dan sektor pertambangan dan penggalian (6,08 %). 4). Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 sebesar Rp. 6.771.853 (berdasarkan PDRB dengan Migas) lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita penduduk tahun 2006 yang mencapai Rp.6.112.793. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk tahun 2005 baru mencapai Rp. 5.474.053. Pendapatan per kapita penduduk (berdasarkan PDRB tanpa Migas) tahun 2007 adalah Rp. 6.612.234, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 5.971.623, dan pendapatan per kapita tahun 2005 baru mencapai sebesar Rp.5.349.560. Dengan demikian pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 10,78 % bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2006. Untuk pencapaian kinerja ketahanan pangan khususnya beras masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tetap dipertahankannya surplus beras dari tahun ke tahun di Kabupaten Ogan Ilir, dengan capaian sebagai berikut : 1). Pencapaian peningkatan produksi beras, pada 2005 produksi beras mencapai 95.474 ton, meningkat menjadi 101.663 ton pada 2006, dan meningkat lagi tahun 2007 menjadi 116.878 ton. 2). Tahun 2005 surplus beras sebesar 42.264 ton beras meningkat menjadi surplus beras tahun 2006 sebanyak 51.937 ton, serta surplus beras tahun 2007 yang mencapai 66.388 ton dari produksi total beras di Kabupaten Ogan Ilir. 3). Begitu juga dengan komoditi pangan lain relatif mengalami peningkatan produksi walaupun belum begitu baik, seperti komoditi jagung pada tahun 2005 menghasilkan 853 ton jagung pipilan kering, tahun 2006 meningkat menjadi 1.746 ton. Dan pada 2007 meningkat lagi menjadi 3.637 ton. Ubi kayu tahun 2005 dari produksi 2.140 ton pada 2006 dapat ditingkatkan menjadi 2.580 ton, dan pada 2007 meningkat kembali menjadi 4.201 ton. Komoditi pangan lain seperti ubi jalar juga mengalami

peningkatan dari produksi 375 ton tahun 2005 menjadi 774 ton pada 2007. Dengan produksi pangan yang cukup baik tersebut, Kabupaten Ogan Ilir tidak termasuk ke dalam kategori kabupaten/daerah rawan pangan. 4). Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan produksi pangan, ternak, ikan dan perkebunan saat ini di Kabupaten Ogan Ilir telah dibangun 16 Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan. BPP tersebut dibangun melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2006 sampai tahun 2007. Tahun 2008 akan dilakukan peningkatan bangunan dengan menyediakan terali besi pada jendela dan pintu, serta pembangunan pagar secara bertahap sampai tahun 2010. Kabupaten Ogan Ilir juga potensial di bidang pertambangan, walau belum tergali dengan baik kecuali tambang bahan galian golongan C yang sudah dimanfaatkan dengan baik. Adapun kondisi pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat 9 struktur jebakan minyak yaitu struktur Ogan, Tanjung Miring Barat, Tanjung Miring Timur, Tampa, Tangai, Sialingan, Sukananti, Bunian dan Kupang dengan jumlah sumur sebanyak 154 buah sumur. Di Kabupaten OI, pasir bangunan tersebar di sepanjang sungai Ogan mulai dari Kecamatan Rantau Alai, Tanjung Raja sampai Kecamatan Pemulutan. Jumlah perusahaan besar yang beroperasi di perairan sungai Ogan tersebut ada sebanyak 14 buah perusahaan. Dari 154 buah sumur yang dikelola oleh PT Pertamina dan PT Retco di Ke-

camatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (sampai triwulan III tahun 2007), jumlah sumur yang berproduksi menurut data PT Pertamina DOH Prabumulih adalah sebanyak 37 buah sumur dengan produksi 231.719 barel atau 635 barrel per hari. Sumur gas bumi sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh perusahaan melainkan hanya digunakan oleh masyarakat sebagai lampu penerangan di jalan. Diperkirakan di daerah ini juga terdapat panas bumi yang masih perlu dilakukan penelitian mendalam tentang potensi gas dan panas bumi ini. Sedangkan pasir bangunan di sepanjang perairan sungai Ogan baik yang dikelola oleh 40 usaha besar maupun usaha kecil sampai Desember 2007 menghasilkan produksi pasir kurang lebih 250.000 meter kubik. Beberapa sumur bor milik masyarakat di sekitar transmigrasi Sungai Rambutan dan Parit menghasilkan air yang mengandung minyak, perlu mendapat perhatian dan kajian mendalam untuk mengetahui potensi tambang minyak dan gas yang ada di sekitar lokasi tersebut. Bagaimana dengan sektor industri? Kabupaten Ogan Ilir sektor industri telah berkembang dengan pesat. Dengan pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Ogan Ilir secara langsung akan memberikan nilai positif terhadap pembangunan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja khususnya kesempatan untuk berusaha, pengembangan wilayah dan transfer teknologi. Hasilnya, daerah ini pun menerima puluhan penghargaan baik untuk tingkat kecamatan, provinsi maupun even nasional atas segala prestasi yang diraihnya. ] Iwan P/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

EDISI KEMERDEKAAN

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

Pesona Pantai Mansinam, yang berada di pulau kecil di Teluk Doreh - Manokwari.

Keajaiban Papua Barat Aktivitas perekonomian di Provinsi Papua Barat dari hari ke hari terus menggeliat. Potensi sumberdaya alam melimpah yang dimiliki daerah ini semakin membuka peluang para investor menanamkan investasinya di sepuluh kabupaten dan satu kotamadya di Papua Barat.

ak berlebihan jika kawasan Indonesia Timur disebut sebagai masa depan Indonesia. Selain banyak menyimpan potensi sumberdaya alam, pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia Timur pun sudah melebihi angka pertumbuhan nasional. Sebut saja misalnya Provinsi Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi daerah ini pada 2009 mencapai 6,26%, jauh di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 4,5%. Karena itu, tak mengherankan jika Papua Barat semakin dilirik banyak kalangan, tak terkecuali investor domestik dan mancanegara. Baik yang ingin menanamkan investasi di bidang jasa perbankan, sarana komunikasi, transportasi, pabrik pengolahan, dan infrastruktur publik lainnya. Tentu, semakin menonjolnya perwajahan Papua Barat dengan segala keunggulan dan prestasi yang diraihnya ini tak lepas dari sentuhan tangan dingin

Abraham Octavianus Atururi. Pria kelahiran Serui, Kepulauan Yapen, Papua, 13 Oktober 1950 ini, tak lain adalah Gubernur Papua Barat (periode 2006-2011). Torehan prestasi Abraham bisa dilihat setelah tiga tahun dilantik sebagai Gubernur Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di 2009 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami peningkatan sebesar 6,26% dibanding 2008. Sebagian sektor ekonomi terus mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu sebesar 15,98% dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian yang minus 0,44 persen. Tercatat, PDRB Papua Barat di 2009 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14.547,73 miliar. Sedangkan atas dasar harga konstan Rp. 6.758,20 miliar. Sedangkan secara triwulan, PDRB Papua Barat pada Triwulan IV/2009 mengalami peningkatan sebesar 1,75 persen

dibandingkan dengan Triwulan III/2009. Bila dibandingkan dengan Triwulan IV/2008, tumbuh sebesar 4,22%. Sementara itu, data BPS Papua Barat seperti dikatakan Johni A Rumbarar ST, Kepala Kantor Perwakilan Papua BaratJakarta menyebutkan, pertumbuhan tanpa migas di 2009 mencapai 7,36%, konsumsi lembaga swasta nirlaba 0,73%, konsumsi pemerintah 19,61%. Selama kurun waktu 2009 pula hampir semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 15,98%, listrik, gas, dan air bersih 8,91%, sektor jasa 6,82%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 6,23%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 3,36%, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 1,19%, serta sektor pertambangan dan penggalian yang minus 0,44%. Di sisi lain, kata Johni A Rumbarar, besarnya sumbangan dari masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009, merupakan faktor yang cukup menentukan bagi lajunya pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Sementara dari sisi APBN, lanjutnya, anggaran pada 2010 yang dialo kasikan untuk Provinsi Papua Barat sekitar Rp. 6,7 triliun. Hal ini meng-

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI indikasikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Barat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan untuk mengejar ketertinggalan sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Papua Barat, yang saat ini mulai mengalami pertumbuhan di setiap lini kehidupan. Potret Papua Barat dan Peluang Investasi Papua Barat merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan luas wilayah mencapai 115.363,50 kilometer persegi. Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 10 kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maibrat dan Kotamadya Sorong. Dan terdiri dari 136 Kecamatan dan 1.286 Desa. Pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Abraham Octavianus Atururi memang tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bagi Abraham, kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Papua Barat. Menyadari semakin meningkatnya angka pencari kerja, maka dibuatlah terobosan untuk memaksimalkan sektor industri yang berorientasi kepada sumberdaya alam (resource base industry), yang lebih membuka berbagai kualifikasi lapangan kerja. Namun perluasan sumber lapangan kerja tersebut tetap bertumpu pada usaha berbasiskan sumberdaya alam, seperti di sektor perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sementara untuk bidang perniagaan dan industri jasa kontribusinya terbatas. Tak dipungkiri, Provinsi Papua Barat memang banyak memiliki potensi sumberdaya alam. Dari hutan, misalnya, produksi diperoleh kayu bernilai ekonomis. Yang dominan terdapat di wilayah ini antara lain jenis merbau, matoa, nyatoh, pulai, mersawa, resak, medang, dan bintangur. Hanya saja kayu-kayu tersebut kebanyakan belum diolah menjadi produk bahan jadi, akan tetapi masih diekspor langsung ke luar negeri dalam

bentuk kayu bulat ke berbagai negara tujuan seperti Jepang, Singapura, Malaysia, dan Korea. Industri perkayuan praktis belum berkembang di wilayah ini. Pengelolaan hutan dilakukan melalui program HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri), serta Program Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan. Pada 2005, terdapat 27 perusahaan HPH dan 23 HTI yang beroperasi di wilayah Kepala Burung, dengan luas 4.560.000 Ha. Secara geologis wilayah ini dimungkinkan adanya potensi mineral yang berlimpah dari umur batuan tersier gas bumi dan batubara di cekungan Bintuni, kemudian emas di Aifat, uranium di Manokwari, minyak bumi di Sorong dan Raja Ampat. Jenis industri pertambangan dan energi yang terdapat di Papua Barat terdiri atas industri minyak dan gas bumi, pangan, sandang, pertukangan, dan industri minyak bumi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat, termasuk gas bumi (LNG Tangguh) di Kabupaten Teluk Bintuni. Potensi bahan tambang yang siap dieksploitasi antara lain batu bara, emas, uranium, tembaga serta batu kapur, granit, dan pasir kuarsa. Potensi ini yang terbesar adalah di Distrik Merdey, Aranday, dan Babo dengan cadangan minyak bumi sebesar 20 TB dan gas bumi (LNG) 14 TCF. Potensi minyak yang terdapat di Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni merupakan komoditas unggulan Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang dieksploitasi. Selain itu terdapat potensi terpendam lainnya yang telah dieksploitasi namun belum dieksplorasi dalam waktu dekat seperti bahan galian nikel di Kabupaten Raja Ampat dan mangan di Kabupaten Fak-fak dan Kaimana. Potensi lain yang masih dapat dikembangkan secara besar-besaran di Papua Barat adalah sektor pariwisata. Keindahan alam Provinsi Papua Barat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata, seperti kepulauan Raja Ampat dan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih di wilayah Kabupaten Manokwari. Tata ruang wilayah provinsi perlu mengalokasikan ruang budidaya bagi pengembangan kegiatan pariwisata yang memberikan nilai tambah secara internal. Sementara itu, dalam bidang perhubungan udara, lapangan terbang

Johni A Rumbarar ST,

Kepala Kantor Perwakilan Papua Barat-Jakarta

Rendani Manokwari telah dapat didarati oleh pesawat B. 737.200 dengan kondisi komersial, beserta Domine Eduard Osok di Sorong. Provinsi ini juga memiliki 12 bandar udara, antara lain Bandara Torea di Fak-Fak dengan panjang landasan 660 Km, Ijahabra di Sorong (500 Km), Rendani di Manokwari (1.850 Km), Kebar di Manokwari (990 Km), Jefman di Sorong (1.650 Km), Inanwatan (600 Km), Ayamasi (600 Km), Kambuaya (600 Km) di Sorong Selatan, Bintuni (650 Km), Babo (1.300 Km) di Teluk Bintuni, Waisor (600 Km) di Teluk Wondama, dan Bandar Udara Utarom (1.600 Km) di Kaimana. Perekonomian di provinsi ini juga ditunjang oleh 21 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Fak-fak, Bomberai, Kokas, Seget, Sailoto, Ransiki, Oransberi, Saukorem, Sorong I, Sorong II, Teminabuan, Inawatan, Bintuni, Babo, Kebar, Wasior, Windesi, Kaimana, Saunek, Fataniap, dan Waigama. Sekali lagi, tak berlebihan memang jika Provinsi Papua Barat, sebagai salah satu provinsi di kawasan Indonesia Timur, dijadikan sebagai masa depan Indonesia. Sebab, aktivitas perekonomian daerah ini dari hari ke hari terus menggeliat, dus banyak menyimpan â&#x20AC;&#x153;keajaibanâ&#x20AC;? berupa aset sumberdaya alam yang terbesar di sepuluh kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat. Tentunya bila aset-aset tersebut dikelola dengan baik, dengan dukungan pemerintah pusat, BUMN/BUMD, stakeholder, serta semua elemen yang ada di Papua Barat, tentunya tak hanya memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah setempat, tapi juga nasional. ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

Rakorgub Wilayah Sumatera 2011 Untuk Meningkatkan Kemajuan Sumatera Rakorgub kali ini harapkan dapat membangun sinergisitas antara kawasan sehingga dapat menghasilkan terobosan yang positif bagi kemajuan kawasan khususnya Sumatera ke depan.

ubernur Sumsel H Alex Noerdin memaparkan lima isu strategis pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Sumatera, di Hotel Aryaduta, Kamis, 28 Juli 2011. Isu tersebut mengenai kawasan pesisir, daerah terisolir, kawasan olahraga regional Jakabaring Sport City (JSC), tata ruang Pulau Sumatera, dan kerja sama regional IMT-GT. Pada rakorgub itu, beberapa menteri atau yang mewakili, juga memaparkan materi, yang dibagi pada empat sidang pleno. Sidang pleno pertama dimoderatori Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, dengan pengisi materi, Gu-

bernur Sumsel H Alex Noerdin, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Linda Amalia Sari Gumelar, Dirjen PUM Kemendagri Timbul Pujianto, Staf Ahli Kemenhub Budhi Suyitno, dan Menperindag Singapura (Ministry Trading of Industry Singapura) Mr Lim Hng Kiang. Selain dihadiri seluruh gubernur di Sumatera, rakor dihadiri juga Ketua DPRD dari seluruh Sumatera, rektor perguruan tinggi negeri se-Sumatera, Kepala Bappeda se-Sumatera plus kepala Bappeda kabupaten/kota seSumsel, Kepala Pengadilan Tinggi Sumsel, para kepala SKPD Provinsi se-Su-

matera dan Sumsel, serta para bupati/ walikota se-Sumsel. Alex mengatakan, forum kerja sama gubernur se-Wilayah Sumatera bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera, melalui kerja sama dengan melakukan kegiatan bersifat menyeluruh di semua provinsi seWilayah Sumatera, maupun kegiatan yang dilaksanakan beberapa provinsi. "Kerja sama itu seperti meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Lalu, meningkatkan jangkauan transportasi, perdagangan antar-provinsi, mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, pesisir pantai, terutama antara daratan dan kepulauan," jelas dia. Gubernur Alex juga menjabarkan

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI lima isu strategis yang dapat diangkat dalam sidang pleno I. Pertama, memantapkan interaksi antarkawasan pesisir, baik timur, tengah, barat Sumatera, melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera, melalui pengembangan koridor ekonomi Sumatera. Isu kedua, mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera, sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan, serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara, melalui angkatan laut yang andal. "Isu strategis ketiga adalah memanfaatkan kawasan JSC Palembang, sebagai pusat pembinaan olahraga regional se-Wilayah Sumatera, nasional bahkan Asia tenggara," kata Alex. Keempat, memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya, berikut kota pusat-pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusatpusat pertumbuhan di kawasan sub regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya, melalui tata ruang Pulau Sumatera. Isu kelima, mengintegrasikan kerja sama regional IMT-GT. Belajasumba, Sumbagut, ke dalam forum kerja sama gubernur seWilayah Sumatera. Alex menambahkan, pemerintah dan masyarakat se-Wilayah Sumatera berharap agar forum ini dapat membuahkan hasil bermanfaat bagi kema-

juan wilayah Sumatera yang merupakan bagian integral NKRI. Tak lupa gubernur memaparkan permasalahan mendasar yang dihadapi provinsi di Sumatera saat ini. Antara lain, belum optimalnya pemanfaatan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Perlu adanya pendekatan pembangunan berdasarkan pada pengembangan kawasan. Kemudian, terbatasnya infrastruktur menghambat transaksi ekonomi antarkabupaten, antarprovinsi, bahkan antarnegara, sehingga perlu untuk mendorong kerja sama pemerintah dan swasta. Menurut Alex, pada 21 Desember 2009 di Pekanbaru Riau, Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera menyepakati, 10 poin. Pertama, pembahasan dan tindaklanjut permasalahan daerah perbatasan, kedua pembangunan Jembatan Selat Sunda, ketiga pembangunan Sumatera railway, keempat pembangunan Sumatera highway, kelima peningkatan jalan feeder road Sumatera, keenam, tindaklanjut pembangunan Sumatera power, ketujuh percepatan pembentukan center of excellence, kedelapan SINAS dan SIDA, kesembilan grand design pengembangan wisata Sumatera, travel pattern, event calendar, dan Visit Sumatera Year, kesepuluh realisasi multiple entry visa bagi turis yang masuk melalui Batam, Tanjung Pinang, Dumai, Pekanbaru, Belawan, dan Sabang. "Tapi, kesepakatan-kesepakatan antar gubernur se-Wilayah Sumatera belum dapat berjalan optimal, karena ada beberapa permasalahan, baik dari

sisi regulasi, kebijakan, maupun dukungan anggaran. Untuk itu, diharapkan dalam sidang ini dapat dirumuskan, agar kesepakatan dapat segera diimplementasikan," kata dia. Sementara Menteri Negara PA dan PP RI Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan tentang penguatan partisipasi masyarakat demi tercapainya MDGs 2015. Melalui rakor ini, para gubernur diingatkan mengenai ragam pencapaian dan juga kekurangan dalam pembangunan dewasa ini, sehingga proses evaluasi dan perbaikan program capaian MDGs pun dapat terwujud secara berkelanjutan. Menurut Linda ada beberapa target MDGs manusia yang harus dicapai. Yakni penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian ibu dan anak, mencegah meluasnya infeksi HIV/AIDS, melestarikan lingkungan hidup dan membangun pemikiran global untuk pembangunan. â&#x20AC;&#x153;Di Sumatera, hanya ada tiga daerah saja yakni Sumbar, Sumsel dan Bengkulu yang indeks pembangunan gender (IPG)-nya di atas rata-rata nasional,â&#x20AC;? katanya. Sementara Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang mengatakan pihaknya datang dalam rakor Gubernur se-Sumatera ini karena keberadaan Sumatera yang dekat dan strategis bagi perkembangan Singapura ke depan. â&#x20AC;&#x153;Melihat potensi sumber daya alamnya, ia optimis Sumatera akan maju pesat,â&#x20AC;? ujarnya. ] GK/SE/BP

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

Akan Miliki Tol Terpanjang di Luar Jawa

Sumsel

Satu lagi mega proyek infrastruktur akan dibangun di Sumatera Selatan, yaitu berupa pembangunan jalan tol sepanjang 137 Km dari Kayu Agung Ogan Komering Ilir hingga Betung Banyuasin, yang merupakan Tol terpanjang di luar Jawa dan tol kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara.

al itu terungkap ketika ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Chairman Markmore Labuan Ltd Datok Tansri Halim bin Saat dengan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Prodexim Muchlis, Kamis, 4 Agustus 2011 di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jalan Gatot Subroto Jakarta. Penandatanganan HoA itu sendiri disaksikan oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Bupati OKI H Ishak Mekki dan Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoed serta Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis. Penandatangan HoA itu juga dihadiri Ketua DPRD OKI Yusuf Mekki dan Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam. Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, pembangunan jalan tol sepanjang 137 Km ini akan menelan biaya antara Rp. 7 hingga Rp. 8 triliun, dan pembangunannya akan dilaksanakan oleh PT Sriwijaya Markmore Persada yang merupakan kerja-sama antara Markmore Labuan Ltd sebuah perusahaan dari Malaysia dengan PD Prodexim. Pada kesempatan itu, ALex Noerdin berharap kepada Pemerintah Pusat melalui BKPM agar dapat memberi dukungan

dalam bentuk bantuan penyelesaian perizinan agar pelaksanaan pembangunan jalan tol ini bisa segera dimulai. Menurut Alex, launching pembangunan jalan tol ini menurut rencana akan dilakukan oleh Presiden Susilo

â&#x20AC;&#x153;

Launching pembangunan jalan tol ini menurut rencana akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri malaysia pada 10 November 2011 mendatang.

Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia pada 10 November 2011 mendatang, satu hari menjelang pembukaan Sea Games ke XXVI. Gubernur Alex Noerdin yang saat itu didampingi Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Prov Sumsel H Eddy Hermanto dan Staf Khusus Gubernur Bidang Percepatan Pembangunan Emir Sanaf serta Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, lebih lanjut merincikan pembangunan jalan tol sepanjang 137 Km itu, yaitu dari Kayu Agung-Jakabaring (Jalan Lingkar

Palembang) sepanjang 37 Km, sedangkan Jakabaring-Alang Alang Lebar sepanjang 42 Km, dan Alang Alang LebarBetung sepanjang 58 Km. Pada bagian lain Alex Noerdin juga menjelaskan untuk pembangunan tahap pertama jalan tol sepanjang 37 Km sudah bisa segera dilaksanakan, karena proses pembebasan lahanya telah selesai dan saat ini pihaknya tinggal menunggu soal perizinan. Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya untuk proses pembangunan infrastruktur jalan di Sumsel termasuk proses perizinannya. Hal ini menurutnya suatu keharusan karena ini adalah pembangunan bidang investasi yang juga merupakan tugasnya. Azhar berjanji akan segera melaporkan penandatanaganan HoA ini kepada Kepala BKPM Gita Wiryawan. Ketika ditanya bentuk pembagian tugas dan permodalannya untuk pembangunan jalan tol ini, Asisten Ekubang Eddy Hermanto menjelaskan akan dibahas dalam rapat lanjutan setelah penandatangan HoA ini dan Markmore Labuan Ltd yang berinvestasi di bidang pembangunan infrastruktur jalan ini adalah yang pertama di Sumsel.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

] Iwan P/Foto: Untung Sarwono

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

Gerbang Investasi Sektor Barat Sumatera Selatan Di bawah kepemimpinan H Ridwan Mukti dan wakilnya H Hendra Gunawan, Kabupaten Musi Rawas sudah menjelma menjadi daerah berkembang. â&#x20AC;&#x2DC;Bumi Lan Serasan Sekentenanâ&#x20AC;&#x2122; ini sudah mulai mentransformasi diri.

ahkan bukan hanya merangkak menjadi daerah maju dan berkembang, Kabupaten Musi Rawas yang telah melepaskan statusnya sebagai kabupaten tertinggal segera menjelma menjadi daerah maju dan tujuan investasi, dengan sebutan: â&#x20AC;&#x2122;Bumi Agropolitanâ&#x20AC;&#x2122;. Untuk mewujudkan semua itu, memang butuh kerja ekstra. Dan Bupati H Ridwan Mukti sudah menyiapkan serta menjalankan langkah konkret berdasarkan analisa yang tepat tentunya berawal dari pikiran dan kemauan yang sangat keras. Konsepnya tidak terlalu bombastis namun lebih pada konsep pembangunan yang sederhana, yaitu memfokuskan pembangunan kepada tiga hal utama. Pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang dapat diakses dan dinikmati langsung oleh semua pihak untuk memenuhi pelayanan kepada segenap masyarakat Musi Rawas, baik pendidikan, kesehat-

an, transportasi maupun perekonomian rakyat. Yang kedua, fokus pada pembangunan infrastruktur strategis, yaitu dalam rangka membangkitkan perekonomian di Kabuaten Musi Rawas serta membangun identitas daerah sehingga sejajar dengan kabupaten yang telah maju dan berkembang terlebih dahulu. Sebagai contoh real, kawasan Agropolitan Center didukung lima Agropolitan Distrik, Bandara Silampari, irigasi skala besar, pembangunan Pusat Pemerintahan dan Ibukota Kabupaten, pembangunan rumah sakit, universitas serta mengupayakan pembangunan pembangkit listrik skala besar, dan terminal petikemas. Sejalan dengan itu, Kabupaten Musi Rawas terus menunjukkan grafik peningkatan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat sejalan dengan peningkatan perekonomian. Nah, ini juga akan menjadi salah satu faktor pendukung untuk mencapai target nasional, tepat-

nya menjadikan Indonesia mengungguli Negara Belanda dalam hal tingkat perekonomian. Di mana informasinya sudah ada satu rencana besar untuk mencatatkan sejarah bahwasanya pada 2012 mendatang satu negara bekas jajahan akan mengungguli tingkat perekonomian negara yang menjajahnya, dalam hal ini Indonesia dan Belanda. Makanya Musi Rawas bisa menjadi salah satu pelopornya. Selain itu, pembangunan perkantoran dalam membangun pusat pemerintahan di Ibukota Kabuaten Musi Rawas di Kecamatan Muara Beliti di atas lahan 3000 hektar sejak 2006, serta pembangunan kawasan Agropolitan Center untuk menciptakan Bumi Agropolitan demi terwujudnya Musi Rawas Sebagai Gerbang Investasi Sektor Barat Sumatera Selatan sudah berjalan. Perkantoran sudah mulai terpusat di Ibukota Muara Beliti sehingga bisa mencapai harapan dalam hal peningkatan pelayanan.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI Selanjutnya, sejalan dengan upaya mengasah potensi dan investasi, Kabupaten Musi Rawas juga sudah bisa membuka akses transportasi udara. Penerbangan reguler JakartaLubuklinggau sudah dibuka sejalan dengan pengembangan Bandara Silampari. Upaya perwujudan cita-cita H Ridwan Mukti ternyata mendapatkan dukungan semua pihak, mulai dari kepala daerah tetangga, Gubernur Sumsel, bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Kementrian Perhubungan akan membantu pembangunan Bandara Silampari Rp. 50 miliar. Bahkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Freddy Numberi datang langsung meninjau Bandara Silampari sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Terminal Bandara Silampari. Semoga janji Menteri Perhubungan ini cepat terealisasi untuk mempercepat peningkatan pembangunan Bandara Silampari. “Musi Rawas daerah yang kaya akan galian tambang dan bahan mineral, potensi ini sangat menarik para investor sehingga sudah seharusnya kawasan ini kita siapkan infrastruktur transportasinya. Dengan demikian orang akan berminat untuk datang berinvestasi. Ke depan akan menjadikan daerah ini sebagai The Exiciting of Sumatera atau daerah yang mempesona di Sumatera, potensi yang ada tersebut sudah mulai terasa dan tergali,” ujar Menhub Freddy saat berkunjung ke Musi Rawas 20 Maret lalu. Saat ini Bandara Silampari Musi Rawas sudah mengoperasikan pesawat penumpang jenis BAE146 dengan kapa-

sitas 72 penumpang. Dan pertengahan tahun atau paling lambat akhir tahun ini akan dioperasikan pesawat berbadan besar jenis Boing 737-200 sejalan dengan selesainya pengembangan, dalam hal ini penambahan runaway dan pembangunan terminal serta sarana pendukung lainnya. Sebagai catatan, 2006 hingga 2010, pengembangan bandara sudah menelan dana Rp.114 miliar lebih. Dengan rincian, 71,5 miliar dari APBN, Rp. 2,9 miliar dari APBD Provinsi Sumsel, dan Rp.40 miliar lebih berasal dari APBD Kabupaten Mura. Makanya tidak berlebihan, jika keberadaan Bandara Silampari semakin dikenal di Indonesia. Setidaknya, lima menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, sudah dan akan menginjakan kaki di bandara yang kelak akan menjadi gerbang investasi sektor barat Sumatera Selatan ini. Pada Desember 2010, Menteri Koperasi & UKM Syarifuddin Hasan dan Menteri Pertanian Suswono sudah menginjakkan kakinya di Bandara Silampari. Dilanjutkan pada Januari 2011 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. Selanjutnya giliran Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng diwakili Deputi Menteri Lalu Wildan dan Menteri Koperasi dan UKM (untuk yang kedua kalinya) berkunjung ke Mura melalui Bandara Silampari. Selain itu juga pengusaha nasional yang juga konglomerat Indonesia seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Peter Sondagh, Sutrisno Bachir juga su-

dah mendarat di Bandara Silampari dengan pesawat jet pribadi masing-masing untuk menjajaki dan melanjutkan kerjasama investasi di Musi Rawas. Lebih dari itu, animo masyarakat terhadap keberadaan Bandara Silampari juga sangat besar. Ini dibuktikan dengan jumlah penumpang sejak Juni 2010 sampai Februari 2011 mengalami lonjakan cukup signifikan. Pada Juni 2010, penumpang yang datang 400-600 orang, dan yang berangkat 600 sampai 800 orang. Sampai Februari 2011 jumlah penumpang menjadi 800 sampai 1000 orang. Untuk saat ini sulit mendapatkan tiket pesawat karena banyaknya calon penumpang, hampir bisa dipastikan setiap kali penerbangan rute LubuklinggauJakarta dan sebaliknya 'full booked'. Dari semua program besar tersebut, Bupati H Ridwan Mukti yang dijuluki kyai oleh rekan-rekannya waktu di Senayan dan baru saja terpilih menjadi Ketua ICMI Sumatera Selatan sangat menyadari bahwa betapa pun tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan kemakmuran, namun akan menjadi “blunder” di kemudian hari jika tidak dibekali dengan pendidikan agama. Makanya Musi Rawas akan dijadikan Kota Santri Tempat Kembali. Maksudnya, seluruh masyarakat Musi Rawas muaranya nanti ingin kembali ke tanah kelahiran untuk berbakti dan terkhusus mengabdi dalam Agama untuk bekal menghadap Sang Pencipta. Seiring telah dicanangkan Program Menuju Musi Rawas Darussalam, toh program ini bukan hanya sekadar anganangan, apalagi target dan slogan di atas kertas belaka. Namun Bupati H Ridwan Mukti dan Wabup H Hendra Gunawan sudah menyiapkan semuanya didasari tiga pilar Mura Sehat, Mura Cerdas, dan Mura Mapan dengan slogan 20:50:100. Maksudnya Musi Rawas Darusalam bisa tercapai sepenuhnya dengan indikator 20 persen masyarakat Mura khatam Al Quran. Selain itu, masyarakat Musi Rawas yang mayoritas beragama Islam benar-benar menunjukkan eksistensinya dalam dunia ke-Islaman. Minimal 50 persen plus satu penduduk Musi Rawas aktif dalam pengajian atau tergabung dalam Majelis Taklim. Puncaknya Musi Rawas Darussulam ini nantinya dihuni masyarakat yang bisa baca tulis Al Qur’an atau dengan kata lain 100 persen Musi Rawas bebas Buta Aksara Al Quran.. ] Panca/Advetorial

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

DR Sinyo Harry Sarundajang

Daya Tarik Investor Adalah

Pemerintah yang Baik

osok kepala daerah yang satu ini tak henti-hentinya menjadi perhatian kalangan elite nasional lewat karya dan kinerjanya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Setelah sebelumnya pada acara peringatan ulang tahun ke-15 Otonomi Daerah yang diselenggarakan di Balaikota Bogor, 25 April 2011, DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menerima sertifikat penghargaan peraih Peringkat Pertama Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 dari Wakil Presiden RI, DR Boediono. Dus, baru-baru ini Provinsi Sulawesi Utara kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK memberikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut Tahun 2010. Predikat ini juga diraih tahun lalu atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulut. Lantas, apa makna penghargaanpenghargaan yang telah diterimanya. Berikut petikan wawancara SHS dengan Herman Manua dari Majalah TOPIK.

dan Bersih

Bisa diinformasikan program strategis yang akan Anda realisasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lima tahun ke depan di Sulut? Melalui rencana awal RKPD tahun 2012, saya telah merumuskan tema pembangunan yang sekaligus akan mewarnai kebijakan operasinal Sulut, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan SDM dalam rangka pencapaian MDG’S dan Ketahanan Pangan dengan membuat gambaran bangunan Infrastruktur dan SDM. Gambaran prioritas pembangunan tersebut tentu yang berpihak kepada rakyat, dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulut yang didukung oleh sektor lainnya, seperti pariwisata, kelautan, energi, pertanian, dan infrastruktur. Kemudian, menyikapi banyaknya isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian kita semua, antara lain masalah sosial ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta percepatan pencapaian MDG’S, maka Pemprov Sulut telah mengambil lang-

kah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan sebagai cermin dari kualitas hidup rakyat. Sementara di bidang ekonomi, Pemprov Sulut telah melakukan peningkatan produksi tanaman pangan sebagai antisipasi terhadap kekurangan pangan yang menjadi isu global, dengan kembali mengajak masyarakat untuk memberi perhatian pada sektor pertanian, melalui program ”Gerakan Menyentuh Tanah” yang sudah digalakan, termasuk di dalamnya pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya memenuhi mewujudkan Ketahanan Pangan, pemerintah pusat menargetkan produksi beras nasional tahun ini sebesar 70,6 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Inovasi apa saja yang dilakukan Pemprov Sulut untuk meningkatkan pertanian dan sub sektor lainnya? Memberdayakan petani, organisasi petani, peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani melalui

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI peningkatan akseptilitas terhadap informasi, memperkenalkan teknologi baru, memberikan modal dengan kredit bunga murah melalui bank daerah dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha. Kemudian, meningkatkan produksi unggulan daerah seperti kelapa melalui program 'Nyiur Melambai', di mana program ini didukung program prioritas lainnya, seperti biofarmaka, biota laut, dan pengolahan komoditas tanaman pala, kopi, kentang, nanas, dan buah-buahan lainnya. Anda dinobatkan sebagai kepala daerah yang dianggap berprestasi hingga menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) oleh Kemendagri. Selain itu, Sulawesi Utara kembali mendapat penghargaan serta apresiasi atas pengelolaan keuangan terbaik hingga mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kedua kalinya. Apa kunci utamanya? Keberhasilan Sulawesi Utara sehingga boleh mendapatkan penghargaan opini WTP adalah keberhasilan semua pihak, dan kunci utama pengelolaan keuangan yang baik adalah komitmen, yakni membangun komitmen bersama dari semua satuan kerja perangkat daerah dengan membangun sistem keuangan yang sesuai standart akuntansi pemerintah. Tapi disiplin anggaran belumlah cukup, yang utama bagaimana menerapkan disiplin kinerja,

Memetik cengkeh hasil tani.

Dikantor inilah SHS menggelontorkan berbagai kebijakan yang menjadikan Sulut mampu menorehkan berbagai prestasi tingkat nasional dan menjadi perhatian dunia.

mulai dari disiplin jam kerja sampai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Selain efektif, efisien, kinerja juga harus akuntabel, yakni harus dapat diukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari kinerja yang sudah dilaksanakan. Sulawesi Utara dianggap telah mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga bisa menerima Opini WTP. Apakah manfaatnya juga bisa ikut dirasakan oleh masyarakat? Implementasi WTP bukan hanya semata-mata pada pengelolaan keuangan saja, tapi juga pada persoalan pelayanan publik, karena pantas atau tidaknya Sulut diberikan Opini WTP juga tergantung dari penilaian publik dan pada prinsipnya PNS merupakan pelayan yang baik kepada masyarakat. Apakah hal yang sama juga akan

Anda terapkan pada daerah kabupaten/kota yang ada di Sulut? Sudah menjadi kewajiban Pemprov Sulut untuk melakukan pembinaan ke bawah terkait pengelolaan keuangan, meskipun secara otonomi kabupaten/ kota mempunyai hak dan kewajiban serta kewenangan agar mereka dapat meraih WTP. Dengan meraih prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Sulut dinilai akan menjadi barometer investasi luar negeri yang aman. Tanggapan Anda? Dari sudut pandang investasi, tentu prestasi Sulut mendapatkan WTP ini sangat bernilai. Bagi setiap calon investor, salah satu daya tarik adalah pemerintah yang tidak korup serta pemerintahan yang baik dan bersih. Karena kalangan investor asing sangat mendambakan pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntable dan transparan. Dan modal itu telah dimiliki Sulut. Apakah Anda akan mempertahankan gelar yang sudah didapat hingga bisa meraih gelar untuk ketiga kalinya? Memang kita akui lebih sulit mempertahankan dari pada meraih. Mempertahankan Opini WTP untuk ketiga kalinya tentunya bukan pekerjaan mudah, tapi Pemprov Sulut telah bertekad untuk meraihnya kembali tahun depan. Karena, apabila dapat dipertahankan untuk ketiga kalinya akan ada reward khusus dari Pemerintah Pusat untuk daerah yang mampu melakukannya. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

SHS: KEK Harga Mati Bagi Sulut Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menegaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah harga mati bagi Sulut. KEK untuk memperlancar langkah Sulut menjadi pintu gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik.

ehadiran Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ke Sulawesi Utara, pada Juli 2011, membawa kabar baik untuk DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Ketika Menko Perekonomian berkunjung ke redaksi Manado Post Grup, Minggu, 24 Juli 2011, ia secara resmi menyatakan bahwa Sulut ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Ini berarti perjuangan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang untuk menjadikan Sulawesi Utara pintu gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik, segera terwujud. Seperti diketahui, untuk mewujudkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2025, yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei 2011 di JCC-Jakarta, Pemerintah Indonesia memilih enam provinsi atau wilayah di Indonesia untuk memaksimalkan basis perekonomian wilayah tersebut. Keenam koridor tersebut yakni Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, dan Maluku. “Dan untuk Sulawesi, Pemerintah Indonesia menetapkan Sulawesi Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,’’ ujar Hatta dalam dialog dengan wartawan. Dalam dialog itu, hadir Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Bolmong Salihi Mokodongan, Bupati Boltim Sehan Landjar, dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara. Hatta sendiri datang bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Bendahara Umum DPP PAN Yasti Supredjo, Sekjend DPP PAN Taufik Kurniawan, Wasekjen DPP PAN Arya Bima, Raslina Rasidin, Jhon Erizal, dan sejumlah pengurus PAN lainnya. Dalam dialog yang berlangsung sekira dua jam itu, banyak yang dibicarakan. Namun yang paling menarik Hatta

memberi pernyataan soal ditetapkannya Sulut sebagai Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah Indonesia memilih Sulut karena menurut Hatta, Sulut memiliki banyak kelebihan dibanding Sulawesi Selatan dan daerah lain di Sulawesi. Antara lain, Bitung merupakan pelabuhan alam terbaik di Indonesia, strategis, serta terdekat dengan seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Selama ini, jalur ekspor impor daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur, selalu harus ke arah Selatan dulu melalui Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta baru dikirim lagi balik ke Utara menuju ke negara-negara kawasan Pasifik. Sementara di bagian Utara Indonesia, ada pelabuhan laut Bitung yang jaraknya lebih dekat ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti China, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara di kawasan Pasifik lainnya. Jika semua ekspor-impor dilakukan di Pelabuhan Bitung, bisa memangkas setengah biaya transportasi laut kapalkapal kargo. Selain biaya bahan bakarnya berkurang, jumlah hari selama di perjalanan juga berkurang. Contohnya jika ke Korea dari Pelabuhan Tanjung Priuk ditempuh selama dua minggu, tetapi jika dari Pelabuhan Bitung hanya seminggu. Alasan lain, karena juga Bitung masuk dalam jalur ALKI empat. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah suatu alur laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati oleh kapal dan pesawat udara asing secara terus menerus dan

langsung serta secepat mungkin yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Laut Internasional. ‘’Pertumbuhan ekonomi daerah ini juga di atas pertumbuhan nasional. Sementara angka kemiskinan dan buta huruf, di bawah angka nasional. IPM Sulut juga kedua terbaik di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Ini bukan asalasalan, tetapi ini data dari Badan Pusat Statistik,’’ ujar Hatta. Selain itu, Sulut kini telah menjadi daerah tujuan MICE (Metting Intensive Convention Exibition), setelah Bali dan Jakarta. Dan tidak kalah penting, Sulut merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang bebas korupsi. Hatta pun memuji Gubernur SH Sarundajang yang telah memberlakukan Sulut sebagai zona integritas bebas korupsi. Dengan ditetapkannya Sulut sebagai KEK, Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana triliunan rupiah ke Sulut untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang KEK. Antara lain akan dibangun jalan tol Manado-Bitung, pelebaran Bandar Udara Sam Ratulangi Manado,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI dan mengembangkan pelabuhan laut Bitung sebagai pelabuhan internasional. Dengan demikian Sulut akan menarik banyak investor. Dan akan berdampak positif bagi terbuka lebarnya lapangan pekerjaan. Dan ini akan memicu pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga daerah-daerah lain di sekitar seperti Maluku, Ambon, Sorong, Papua, Sulawesi Tengah, bahkan Kalimantan Timur. ‘’Ini yang menjadi harapan pemerintah Indonesia membuka kawasan-kawasan ekonomi baru,’’ ujar Hatta. Sebelumnya, Gubernur SH Sarundajang memang telah berjuang keras agar Sulawesi Utara dalam hal ini Kota Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah sendiri rencananya akan menetapkan lima daerah KEK pada 2014 mendatang, dari 48 daerah yang mengusulkan. Karena itu, Gubernur SH Sarundajang terus melakukan lobi ke pusat agar Bitung diloloskan. Langkah tak dilupakan dengan terus memantapkan kesiapan infrastruktur penunjang, seperti jalan tol Manado-Bitung dan perluasan pelabuhan peti kemas Bitung. Dus, ketika persoalan KEK ini dibahas khusus dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan para kepala daerah anggota Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) bersama sejumlah menteri pada Rabu, 23 Februari, Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan bahwa sejak 2005 lalu sudah 48 daerah yang mengajukan untuk ditetapkan menjadi KEK.

Bandara Internasional Sam Ratulangi.

“Dari jumlah itu akan ditetapkan minimal lima daerah sebagai prioritas pada 2014 mendatang. Namun, itu angka minimal dan bisa bertambah bila ada daerah lagi yang telah siap,” kata Mendag dalam Raker tersebut. Pada kesempatan itu, Mari Pangestu memberikan sinyalemen yang membuka peluang masuknya Bitung dalam program KEK. Menurutnya, mungkin saja suatu daerah KAPET yang berhasil menarik investor akan diikutkan dalam program KEK. “Akan dilakukan kajian yang komprehensif dan tujuan utamanya untuk pemerataan pembangunan seperti dikatakan gubernur Sulut,” kata Mari. Bakal ditetapkannya Bitung sebagai KEK oleh pemerintah pusat, tergambar dari pemaparan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan yang turut hadir. Menurutnya,

Pelabuhan Laut Bitung sebagai pelabuhan alam terbaik di Indonesia.

hanya tiga KAPET yang sukses mendatangkan investasi dan salah satunya adalah Sulut. “Banda Aceh Rp22,3 triliun, Batu Licin-Kalimantan Selatan Rp3,07 triliun, dan Bitung-Manado Rp3,46 triliun,” jelasnya. Seperti yang disampaikan Mari, daerah KAPET yang berhasil akan ditetapkan menjadi KEK. Hal ini membuat SH Sarundajang makin optimis kalau Bitung akan ditetapkan 2014 mendatang. Ditemui usai Raker, ia mengatakan, Sulut harus masuk di dalamnya dengan Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK-nya. “Karena ada KAPET saya optimis Sulut akan lolos,” ujarnya. Terlebih, katanya, Sulut sudah akan segera memiliki jalan tol Manado-Bitung. Selain itu Sulut memiliki pelabuhan alam Bitung yang menghadap Pasifik. “Itu akan menjadi infrastruktur penunjang sehingga Bitung harus jadi KEK,” tegasnya saat diwawancarai usai Raker. Menurutnya, KEK dan KAPET akan menunjang program Sulut menjadi pintu gerbang Indonesia Timur di Asia Pasifik seperti yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bitung dengan international hub port akan menjadi pusat atau pintu gerbang perdagangan dunia. Dalam pemaparannya terkait KEK dan KAPET, Sarundajang mengatakan, selama ini jalur perdagangan Indonesia terlalu jauh karena harus melalui Surabaya dan Jakarta. Padahal bila dibanding dengan Bitung yang diharapkannya masuk program KEK, jarak ke China, Jepang, Korea sampai Amerika lebih dekat. “Kalau dari Tanjung Pinang 3 ribu sekian mil, kalau dari Bitung hanya seribu sekian mil dan berbeda dua ribu mil.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI Perbedaannya 14 hari dan dari segi ongkos sangat menghemat. Belum lagi dari Tanjung Pinang harus lewat Singapura dulu,” ungkap SH Sarundajang seraya mempromosikan Sulut. Tak hanya pelabuhan, Sulut juga didukung bandara internasional Sam Ratulangi yang sedang diperjuangkan masuk dalam program open sky. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya Sulut sebagai pintu gerbang Asia Timur dan Pasifik. “Makanya KEK adalah harga mati bagi Sulut,” tandasnya. Sementara itu, persoalan KAPET ikut menjadi materi pembahasan yang serius dalam raker tersebut. Wacana untuk dibubarkannya KAPET pun terangkat dalam Raker itu. Opsi lain, KAPET diinginkan untuk disatukan dengan program Kawasan Ekonomi Khusus. “Kurangnya infrastruktur membuat tidak dikembangkannya sumber daya yang dimiliki daerah untuk menjadi motor penggerak,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat. “Kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal masih kurang menarik investor. Sistem pelayanan dan banyaknya peraturan daerah yang menghambat rendahnya pengalokasian anggaran yang diarahkan untuk pengembangan Kapet,” ujarnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan soal kondisi infrastruktur menjadi masalah utama. Selain itu, katanya, kemudahan bea masuk dan insentif perpajakan memang masih

Kawasan taman laut Bunaken.

kurang menarik investor. "Saat ini di luar negeri banyak produk yang diimpor tanpa dikenakan bea masuk atau nol persen,” paparnya. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Lukito Dinarsyah Tuo berpendapat miring soal KAPET. Menurutnya, kebijakan yang dibuat sebelum era desentralisasi itu memang banyak kelemahan. “Tidak optimal dalam value added," katanya. Sementara Menteri Perdagangan, Marie Pangestu menilai pengembangan KAPET kurang efektif karena kewenangan badan pengelolaannya yang lemah. “Hanya terbatas membantu Pemda dan tidak mempunyai executing power. Dan memang ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik juga belum memadai,” ujarnya. Mendengar semua penilaian negatif soal KAPET, Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, KAPET hanya perlu direfungsionalisasi dan revitalisasi, jangan dibubarkan atau disatukan dengan KEK. “KAPET lebih luas dari KEK, KAPET di Sulut sudah ada 4 kabupaten dan 1 kota, sedangkan KEK cuma pada radius 10 Km. Saya pikir kita harus membahas dan duduk bersama lagi soal ini,” imbaunya. Dalam pemaparannya, Sarundajang mengatakan, KAPET adalah ide cemerlang dari Presiden BJ Habibie untuk memajukan ekonomi di kawasan Timur Indonesia dan satu di kawasan barat, Nangroe Aceh Darussalam. “Daerah KAPET memiliki potensi antara

lain cepat tumbuh, meski sederhana tapi infrastrukturnya sudah ada misalnya, jalan, air bersih, telepon dan pasti ada pintu masuknya. Kalau tidak seaport dan airport,” terangnya. Menyampaikan kembali pandangan BJ Habibie tentang KAPET, Sarundajang mengatakan bahwa KAPET nantinya akan memudahkan dalam perijinan untuk pelayanan satu pintu. “KAPET juga perlu tanah yang luas dan kita berikan dengan cuma-cuma kepada investor dalam pengembangan industri sehingga ini jadi gula dan semut datang sendiri,” paparnya. Masih menurut Habibie, kata Sarundajang, KAPET-KAPET ini adalah pintu gerbang baru bila Indonesia ingin maju. “Kata Pak Habibie mari kita melihat ke Cina yang berkembang karena membuka banyak pintu dengan kawasan khusus. Tanah dikasih tak perlu beli,” ujarnya. “Dulunya Malaysia juga satu pintu dan baru berkembang setelah Perdana Menteri Mahathir Muhamad membuka empat pintu baru seperti KAPET. Australia mengkuti Cina dari Adeleide pindah ke Darwin yang artinya membuka pintu baru,” urainya. Atas dasar itu, ia meminta agar KAPET yang ada tak disatukan dengan KEK atau dibubarkan. “Empowering saja dan jangan dibubarkan. Masalah ini tak bisa kita selesaikan hari ini dan harus dibahas lagi dalam sidang komisi VI. Hubungannya dengan KEK perlu diatur lagi agar tidak saling tumpang tindih,” harap Sarundajang yang membuat para politisi Senayan tertegun saat pemaparannya. Di akhir Raker, usulan Sarundajang mendapat respon positif dari Menteri Perdagangan Marie Pangestu yang awalnya tampak pesimis dengan KAPET yang dianggap gagal. “Saya sepakat dengan pak Gubernur Sulut. DPR RI, kepala daerah dan menteri terkait harus duduk lagi untuk mengintegrasi dan mensinergikan KAPET, KEK dalam koridor ekonomi,” katanya. Komisi VI, dalam kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi Airlangga Hartarto pun sependapat dengan Sarundajang. “Kami meminta pemerintah melakukan harmonisasi dan revisi atas UU nomor 150 tahun 200 tentang pemberlakuan KAPET dengan UU nomor 39 tentang KEK,” katanya. Komisinya juga meminta segera diselesaikannya regulasi turunan dari peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK OTONOMI

Para kepala negara peserta WOC CTI 2009.

dalam UU 39. Meminta diintegrasikannya kebijakan KAPET dan KEK bagi daerah-daerah yang telah siap. “Segera lakukan reorganisasi, restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan KAPET dan diberikan kewenangan non fiskal agar mampu mengelola perizinan pelayanan terpadu satu pintu,” tambahnya. Sebelum itu, anggotanya, Lily Asdjudiredja mengatakan, masukan para gubernur dan hasil raker ini harus diperhatikan pemerintah. “Jangan hanya dicatat-catat dan tak ada tindaklanjutnya. Keberhasilan pusat tergantung keberhasilan pemerintah daerah,” katanya. Koleganya, Nanang Sulaiman menambahkan, Komisi VI akan mengusulkan pembangunan infrastruktur untuk daerah KAPET. “Nanti kalau ada pembangunan tak boleh ditahan-tahan dananya dan dari APBN harus ada bantuan anggaran,” paparnya. Sementara, terkait KEK yang akan mulai diberlakukan 2014 mendatang, Sarundajang menegaskan, Sulut harus masuk di dalamnya dengan Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK-nya. “Karena ada KAPET saya optimis Sulut akan ditetapkan sebagai KEK 2014 mendatang,” ujarnya. Terlebih, katanya, Sulut sudah akan bangun jalan tol Manado-Bitung. Selain itu Sulut memiliki pelabuhan Bitung. “Itu akan menjadi infrastruktur penunjang sehingga Bitung harus jadi KEK,” tegasnya saat diwawancarai usai Raker. Sebelum itu, Marie Pangestu sendiri memberikan sinyalemen yang membuka

peluang masuknya Bitung dalam program KEK. Menurutnya, mungkin saja suatu KAPET yang berhasil menarik investor akan diikutkan dalam program KEK. “Akan ditetapkan minimal 5 daerah untuk masuk dalam KEK 2014 nanti. Kalau ada daerah yang memenuhi syarat lebih dari itu akan kami masukkan juga,” ujarnya seraya menambahkan nantinya akan dilakukan kajian yang komprehensif. “Karena tujuan utamanya untuk pemerataan pembangunan seperti dikatakan Gubernur Sulut,” kata Marie sambil mengarahkan pandangannya ke arah Sarundajang.

Seperti dipaparkan data BKPM, Sulut dengan KAPET Manado-Bitung merupakan salah satu dari tiga daerah yang sukses mendatangkan investasi dan salah satunya adalah Sulut. Provinsi yang dikepalai Sarundajang dianggap berhasil dengan KAPET-nya. Selain para menteri, raker tersebut juga dihadiri beberapa gubernur yang memiliki KAPET di daerahnya antara lain Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. ] Herman Manua/MP

Manado Town Square.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KORPORASI

foto: Adang/doc. majalah topik

T Bank Mandiri (persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemberian fasilitas pembiayaan bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) senilai Rp. 11 Triliun eqv USD 1.287.227.000, untuk pembiayaan pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Tahap I. Penandatanganan MoU pembiayaan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini dan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino serta disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, akhir Juli 2011 lalu. Pembiayaan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Kalibaru Tahap I guna meningkatkan kemampuan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam melayani kapal-kapal peti kemas berkapasitas besar hingga di atas 5.000 TEUs (twenty foot equivalent units) serta mengantisipasi peningkatan arus barang perdagangan domestik dan internasional lewat pelabuhan tersebut. Total kebutuhan investasi untuk pembangunan TPK Kalibaru tahap I diperkirakan mencapai Rp11 triliun eqv USD 1.287.227.000 dan diharapkan selesai pada tahun 2014. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengharapkan kerjasama ini dapat mendorong kemampuan pelabuhan Indonesia bersaing dengan pelabuhan Singapura dan Port Klang Malaysia serta mewujudkan cita-cita menjadikan pelabuhan Indonesia sebagai hubungan Port bagi kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan Internasional Selat Malaka. "Kerjasama ini menjadi bukti dukungan kami kepada industri kepelabuhanan nasional dalam penguatan infrastruktur dasar yang menjadi salah satu prasyarat pengembangan ekonomi nasional. Kami juga akan siap untuk mendukung PT Pelindo II untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal internasional," papar Zulkifli Zaini. PT Pelindo II (Persero) merupakan BUMN jasa kepelabuhanan yang mengelola 12 pelabuhan besar di 10 provinsi di kawasan Indonesia Barat. Antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di OKI Jakarta, Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat, Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Selatan, dan Pelabuhan Cirebon di

Dukung Pelindo II Mandiri Siapkan Pembiayaan Rp 11 Triliun Jawa Barat. Pada akhir tahun 2010, arus bongkar muat barang melalui pelabuhanpelabuhan yang dikelola PT Pelindo II mencapai 113 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya 107,2 juta ton. Demikian pula halnya dengan bongkar muat peti kemas yang mencapai 5,1 juta TEUs pada tahun 2010, meningkat dari tahun sebelumnya 3,2 juta TEUs. Dari jumlah itu, sebagian besar dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mendorong peningkatan arus bongkar muat barang. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok baru dapat dilayari kapal-kapal berukuran maksimal 3.000 TEUs. Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Tahap I akan dilakukan pada

kawasan seluas 75 hektar, panjang dermaga 1.200 meter, dengan kapasitas maksimum 1.9 juta TEUs. "Ke depan, kami berharap sinergi di antara kedua perusahaan milik pemerintah ini dapat terus diperkuat melalui berbagai layanan perbankan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional perusahaan," Zulkifli menambahkan. Menurut Zulkifli Zaini, hingga semester pertama 2011 PT Bank Mandiri Tbk telah mengucurkan kredit kepada sektor perkapalan Rp5,9 triliun, naik 31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp.4,5 triliun. Hal ini, kata Zulkifli, sebagai bukti perseroan komitmen dalam menyalurkan kredit kepada sektor infrastruktur, seperti pelabuhan, guna mendorong pembangunan ekonomi nasional. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

foto: Adang/doc. majalah topik

TOPIK KORPORASI

BPJS

Perlukah?

ika UU ini jadi diterapkan ada indikasi kuat adanya pemaksaan terselubung untuk memaksa buruh, PNS, TNI/Polri berpendapatan rendah. Dengan begitu bisa menjadi alasan untuk memaksa rakyat miskin berasuransi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan mereka melalui APBN. Bahkan yang lebih parah, jika UU ini disahkan, artinya pemerintah mengubah hak dasar setiap warga menjadi kewajiban. Pendapat ini dikemukakan Guru Besar Universitas Indonesia, Sri Edy Swasono. Edy menjelaskan pada skema yang tercantum di UU SJSN dan RUU BPJS sebagai turunannya, terlihat setiap warga negara harus membayar iuran untuk melindungi dirinya. Menurutnya, jaminan sosial nasional (Jamsosnas) seharusnya adalah wujud dari hak sosial rakyat dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat sesuai konstitusi. Dalam hal ini UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan wajib dipenuhi pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Pada UU SJSN sepertinya menyiratkan bukan jaminan sosial yang akan diterima rakyat, melainkan kewa-

Undang-Undang Sistim Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) masih terus menuai sorotan publik. Pro kontra terhadap UU ini terkait dengan salah satu isinya yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dinilai tidak lebih baik dari Jamkesmas. Lalu apa untung nya BPJS ini ?

jiban memiliki asuransi sosial,â&#x20AC;? jelasnya. Sementara Ketua Koordinasi Kesejahteraan dan Kesehatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Fachmi Idris mengatakan, perlunya memanfaatkan empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ada. Sehingga, tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membuat BPJS baru. Dan tidak perlu menunggu sampai 2014 atau belasan tahun lagi dalam menerapkan transformasi BPJS. Keempat BPJS yang ada saat ini adalah BUMN Asuransi terdiri dari PT Taspen, PT Askes, PT Asabri, dan PT Jamsostek. Dia mengatakan perdebatan yang seharusnya terjadi dalam pembahasan RUU BPJS adalah bagaimana agar empat BPJS itu menjalankan sembilan syarat prinsip. Tapi, kata Fahmi, DPR dan pemerintah justru saling adu gengsi

dalam membahas RUU BPJS sehingga melupakan substansi utama, yakni merancang program jaminan sosial bagi pesertanya. Adapun kesembilan syarat prinsip jaminan sosial adalah gotong royong, nirlaba, portabilitas, dana amanat, hasil sebesar-besarnya untuk peserta, pemisahan aset, kepesertaan wajib, transparan, dan akuntabilitas. Lebih lanjut Fachmi menilai, perdebatan dalam pembahasan RUU BPJS selama ini tidak fokus, karena bukan menyangkut tentang bentuk badan hukumnya apakah perseroan terbatas atau tidak, tetapi bagaimana agar menjalankan jaminan kesehatan dengan memperhatikan semangat desentralisasi. "Hal itu juga termasuk menugaskan keempatnya (BUMN Asuransi) sesuai dengan keahliannya dengan melihat program yang ada," tuturnya.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KORPORASI Hotbonar menyatakan, menurut sepengetahuannya, DPR tidak melakukan kajian ilmiah atas wacana peleburan PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes. Mengenai segmentasi program jaminan sosial, Hotbonar mengatakan sudah sejak awal Indonesia menerapkan segmentasi peserta, seperti PT Taspen dan PT Askes untuk melayani PNS, PT Asabri untuk TNI dan Polri dan PT Jamsostek untuk pekerja swasta. Di sejumlah negara, seperti Malaysia, Korsel, Filipina, dan Thailand praktik segmentasi juga terjadi dan tidak menjadi kendala pada pemberian layanan. "Malah Malaysia berhasil menjadikan dana jaminan sosialnya sebagai penyelamat negara dalam mengatasi krisis global," kata Hotbonar Penerapan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) sebagai sistem pembiayaan kesehatan nasional menyeluruh hanya akan mencakup pelayanan kesehatan dasar. BPJS tidak menjamin jenis penyakit berbiaya tinggi (kartrosevik). Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, dengan adanya BPJS,bukan berarti semua penyakit termasuk penyakit kronik dijamin pemerintah.â&#x20AC;&#x153;Jika semuanya kita jamin, dalam waktu singkat keuangan negara akan tergerus,â&#x20AC;? ungkap Endang seusai menghadiri pelantikan pengurus kedokteran komunitas di Jakarta. Menurut dia, pembatasan ini hasil pembelajaran dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil yang memiliki pengalaman dalam penerapan jaminan kesehatan menyeluruh (universal coverage). Dua negara itu telah menerapkan universal coverage dengan terlalu banyak yang dijaminkan. Namun, akhirnya keuangan dua negara tersebut justru terganggu. Karena itu, Menkes menilai, BPJS harus dimulai dari penjaminan kesehatan mendasar. Setelah itu akan ditambahkan dengan penjaminan yang lain. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membuat spesifikasi jaminan kesehatan dasar yang akan dijamin BPJS. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, jika mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), BPJS harus mengakomodasi seluruh jaminan kesehatan dasar yang meliputi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana (KB), rawat inap, ra-

wat jalan, obat, cuci darah, dan operasi. Menurut dia, jika BPJS hanya dibatasi penyakit tertentu, BPJS tidak jauh lebih baik dari Jamkesmas yang menjamin kesehatan dasar. Dia mengatakan, kemungkinan hanya 25% dari alokasi anggaran pemerintah per tahun yang akan dipakai untuk BPJS ini. Dengan asumsi, orang sakit tidak secara bersamaan. Sebenarnya, kata Rieke, negara memiliki kemampuan untuk itu. Bila anggaran tidak mencukupi, bisa minta tambah ke DPR. Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan politik melalui penganggaran dan sistem yang lebih baik,termasuk terobosanterobosan. Bagaimanapun juga, negara harus berupaya hadir dalam peristiwa di mana rakyat membutuhkan peran negara untuk melindunginya. Karena itu seharusnya ke depan, tidak ada lagi orang-orang yang sakit ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki biaya.Di sinilah peran negara dibutuhkan. ] Amri foto: Adang/doc. majalah topik

Misalnya PT Jamsostek, perusahaan ini dikenal sebagai ahlinya dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sementara itu, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, apabila terjadi peleburan empat BPJS yang sudah ada, maka harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Selain itu, dipandang perlu mempelajari pengalaman negara lain dan proses terbentuknya BPJS, karena transformasi itu adalah keputusan strategis dan harus memikirkan kemampuan fiskal negara. "Jika benar-benar transformasi dilakukan, maka kami siap saja, tapi jika boleh usul mohon kiranya dilakukan secara hati-hati dan penyelenggaraan tetap dibagi sesuai dengan sektor kepesertaan,â&#x20AC;? ujarnya. Menurut Hotbonar, dalam waktu dekat keempat BPJS yang ada akan diundang oleh DPR untuk memaparkan kinerja dan programnya sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU BPJS agar pengesahan peraturan itu tidak merugikan pihak-pihak terkait. Pada kesempatan itu Hotbonar yang juga Ketua Asosiasi Jaminan Sosial Indonesia (AJSI) mengemukakan himbauan Mantan Wapres Jusuf Kalla dan DPR tidak melebur empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada. Pasalnya, keempat BPJS tersebut sudah memiliki peserta yang tersegmentasi dengan kekhususan program masing-masing. Himbauan tersebut, kata Hotbonar, disampaikan Jusuf Kalla dalam pertemuan untuk mendiskusikan perkembangan pembahasan RUU BPJS di Panja DPR. DPR dan pemerintah pada masa sidang yang lalu membahas RUU BPJS. Dalam wacana pembahasan itu muncul wacana melebur empat BPJS tersebut ke dalam wadah tunggal yang juga menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tak mampu. Sementara AJSI berpendapat sebaiknya pemerintah dan DPR hati-hati dalam menentukan arah kebijakan pembentukan BPJS agar tidak kontraproduktif di kemudian hari. Untuk itu, AJSI meminta DPR membuat kajian ilmiah tentang manfaat dan mudharat (kerugian) dari peleburan empat BPJS yang ada agar acuan kebijakannya memiliki dasar yang kuat.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KORPORASI

Salah Kaprah Layanan

Khusus Perbankan

Banyaknya kasus kejahatan perbankan yang terjadi belakangan ini akibat lemahnya aturan perbankan kita. Peraturan Bank Indonesia harus diperbaharui. Di samping aturan masih lemah, pengawasan internal bank juga tidak berjalan secara maksimal.

masuk ke dalam sistem bank itu. Mirisnya, setahun kemudian, ketika si nasabah ingin mengecek uangnya, ternyata uangnya sudah tidak ada di bank tersebut. “Di sini tidak terdeteksi oleh perbankan, yang tahu hanya si pelaku (oknum bank) itu,” ungkap Yenti. Jika terjadi hal seperti itu, Yenti menekankan, pihak bank harus bertanggung jawab. Mereka harus melindungi nasabah. Artinya, pihak bank harus mengganti uang si nasabah. Misalnya si nasabah menerima sertifikat deposito atas nama bank yang bersangkutan, nasabah harus dilindungi. Dan pihak bank tersebut harus mengganti uang si nasabah. Kemudian, jika nasabah yang bersangkutan memegang sertifikat deposito resmi dari bank tersebut dan melakukan transaksi keuangan di bank itu, dia bisa menerima apapun bentuk produk bank tersebut. Bagi nasabah, karena dia me-

foto: Adang/doc. majalah topik

ilihat dari modusnya kejahatan perbankan di Indonesia sebetulnya sangat sederhana, belum terlalu canggih. Hal ini diungkapkan DR Yenti Garnasih, pakar Money Laundering Indonesia kepada Khairul Amri, dari Majalah TOPIK, di Jakarta akhir Juli 2011. Menurut Yenti, modus seperti yang dilakukan oleh Melinda Dee sangat sederhana. Kejahatan yang terjadi lebih dari akibat karena kelengahan pengawasan internal bank itu sendiri. Yang bisa dikatakan agak canggih, itu pun dalam artian kasusnya lama—yang terjadi pada masyarakat pada bentuk deposito—namun baru terungkap. Kasus ini biasanya berawal dari nasabah ingin menabungkan uangnya dalam bentuk deposito. Kemudian ia menerima sertifikat deposito dari petugas bank tersebut. Namun uangnya tidak

lakukan transaksi di bank itu, uang harus tetap ada. Contoh lain, disebutkan Yenti, yaitu kasus di bank Mega. Menurutnya bank Mega yang harus bertanggung jawab. Sementara antara bank Mega dengan pelaku, itu urusan antara bank dan pegawainya yang jahat. Kecuali misalnya ada orang yang menawarkan suatu produk bank, sementara bank yang bersangkutan tidak mengeluarkan produk tersebut. Dalam hal ini, kata Yenti, pihak bank yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Lain halnya dalam kasus Bank Century, menurut Yenti, bank tersebut terlalu berani mengambil risiko. Menurut perempuan yang meraih gelar doktor pencucian uang pertama di Indonesia ini, dalam kasus Bank Century, seharusnya bank tersebut bertanggung jawab terhadap nasabahnya. Karena yang menawarkan produk adalah pegawai bank itu sendiri, terlepas produk itu palsu atau tidak. “Karena aturannya memang seperti itu,” Yenti menegaskan. Menurut Yenti, banyaknya kasus perbankan yang terjadi belakangan ini akibat lemahnya aturan perbankan kita. Karena itu, peraturan Bank Indonesia harus diperbaharui. Di samping aturan masih lemah, pengawasan internal bank juga tidak berjalan. Kemudian dia mempertanyakan bagaimana BI mengantisipasi terhadap perbankan yang melakukan sistem digital, misalnya on call bank. Laporannya bagaimana? Karena secara fisik

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

foto: Adang/doc. majalah topik

TOPIK KORPORASI

DR Yenti Garnasih, pakar Money Laundering.

uangnya tidak masuk ke bank itu, yang masuk hanya data, dan dalam hitungan detik sudah berpindah lagi ke bank lain. Nah, dalam masalah ini, kata Yenti, peranan auditor sangat krusial. Dari datadata tersebut pasti tidak hanya perintah saja, mesti ada hal-hal tertentu. Sebetulnya BI, masih menurut Yenti, sudah melakukan pengawasan. Karena itu, kita tidak bisa hanya menyalahkan BI saja. BI sendiri melakukan pengawasan secara berkala, karena kalau melihat perhari saja tentu sulit. “Tetapi BI juga tidak boleh percaya begitu saja. Artinya, jika ada pelanggaran, BI harus tegas. Jangan hanya kalau kasusnya sudah “ramai” baru bertindak tegas,” pungkas Yenti seraya mencontohkan kasus Citibank, yang modusnya sangat sederhana. Lain dengan modus-modus yang sangat canggih, misalnya permainan digital dengan order transaction yang uangnya secara fisik tidak masuk, tapi hanya laporannya saja yang masuk. Transfer ke luar negeri kemudian masuk lagi dalam hitungan detik bisa berubah lagi. “BI juga harus mengecek perusahaan perbankan yang melayani nasabah prioritas (nasabah utama),” imbaunya. Terkait Layanan Nasabah Prima, lanjut Yenti, sebenarnya idenya memberikan pelayanan khusus tanpa bersifat melemahkan administrasi. Tapi yang terjadi justru melemahkan, dan ini yang membahayakan. Misalnya jika nasabah

utama akan melakukan transaksi, pihak customer service (CS) bank-nya yang datang. Tetapi setelah CS itu membantu, mestinya dilaporkan lagi. Ini kan tidak, yang terjadi justru pembiaran. Akhirnya orang seperti Melinda mengikuti trendnya sendiri bagaimana mencari nasabah. “Menurut saya, cara ini dilakukan tidak profesional. Padahal, walau bagaimanapun, harus tetap dilakukan secara profesional. Tetap harus in coridor, dan saya kira dalam hal ini banyak terjadi hal yang di luar koridor,” ungkap Yenti yang malah mengkhawatirkan hubungannya akhirnya malah bersifat sangat pribadi. Padahal, sergahnya, pengertian private di sini maksudnya adalah dalam melakukan transaksi nasabah prima tersebut tidak bersama-sama atau diketahui oleh orang lain. Namun dalam kasus Melinda, saya lebih melihatnya privat itu justru antar hubungan mereka (dengan klien). Kemudian, laporan transaksinya justru tidak diperiksa. Belakangan diketahui ternyata praktik yang dilakukan Melinda itu hingga tiga tahunan. Padahal ada batas tertentu ia tidak boleh memegang jabatan dalam posisi yang sama. Melinda juga menghandle nasabah banyak sekali, hampir 400 orang nasabah prima. “Ini di luar kewajaran,” pungkas Yenti yang berkeyakinan cara yang dilakukan Melinda itu itu tidak masuk akal. “Menurut saya

pihak perbankan sendiri membiarkan itu terjadi. Mungkin dia beranggpan tidak mungkin terendus,” kata Yenti. Karena itu, menurut Yenti, sangat tepat jika BI akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Citibank. Khususnya untuk produk citi gold dan kartu kredit. Yenti sendiri merasa heran, Citibank mempertaruhkan nama besarnya. Yenti menduga praktik-praktik private banking seperti yang dulu pernah terjadi di Jepang kini dilakukan Citibank di Indonrsia. Di Jepang sendiri produk seperti itu sudah ditutup. Yang membuatnya miris, ungkap Yenti, kita seperti diperalat, dan mereka melihat orang Indonesia itu bisa melakukan hal seperti itu. “Padahal itu kan bisnis kepercayaan. Bisnis tentang bagaimana menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan lagi kepada kemasyarakat. Hanya itu saja intinya,” imbuhnya. Kasus dengan modus seperti Melinda, kembali diungkapkan Yenti, ternyata juga menimpa bank lain, termasuk salah satunya adalah bank pemerintah. Customer servis terlalu diberikan keleluasaan hingga menjadi tidak terkontrol. Sebenarnya dalam etos kerja, tidak mungkin tanpa pengawasan. Nah yang terjadi si CS dibiarkan hampir tanpa pengawasan. Hal ini membuat mereka jadi liar. Padahal, jika sampai terjadi apaapa, bank itu harus mengganti. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi ? Ada pandangan dari beberapa kalangan, mengapa bank mau melakukan dan bahkan mendiamkan hal semacam itu. Karena yang digantikan bank itu tidak seberapa dibandingkan yang dihasilkan. Kalau hal itu benar tentu sangat menyedihkan. Memang dalam hal ini bank ini tetap untung. Tapi apakah caracara seperti ini didiamkan saja? Tentu saja tidak, pemerintah dalam hal ini BI yang memilki otoritas harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dan hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Kepada masyarakat Yenti berpesan, jika ada penawaran produk-produk perbankan tertentu, masyarakat sebaiknya hati-hati. Apa lagi yang menawarkan keuntungan yang jauh lebih besar dari standar bank lain. Kita patut curiga terhadap produk bank yang memberikan bunga sangat tinggi, agar kejadian yang menimpa nasabah Bank Century tidak terjadi lagi. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK EKBIS

ngrid Maria Palupi Kansil, S.Sos, artis cantik berwajah lembut pemain sinetron ‘Safa dan Marwah’ ini, kini terjun ke kancah politik. Di awal ia duduk di kursi Senayan (DPRRI), banyak kalangan, utamanya para pengamat politik, meragukan kemampuan perempuan kelahiran Cianjur 38 tahun silam ini berkecimpung di dunia perpolitikan nasional yang dikenal begitu keras, khususnya bagi kaum perempuan. Bukan Ingrid kalau tak bisa membuktikan kesangsian beberapa kalangan tersebut. Ia buktikan, kalau artis pun mampu berunjuk gigi di kancah politik Tanah Air. Berbagai permasalahan kaum perempuan Indonesia menjadi kepeduliannya saat duduk sebagai anggota dewan di Komisi VIII DPR RI. Seperti diketahui, Komisi VIII merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mengurusi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-66 tahun 2011 ini, Ingrid pun angkat bicara mengenai kepeduliannya terhadap kaum perempuan, khususnya dalam dunia usaha, UMKM, dan Koperasi. Ia melihat, masyarakat, khususnya di tingkat bawah, masih berpandangan bahwa profesi menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan. Kebanyakan, katanya, masyarakat masih terpaku pada ‘kebiasaan’ mencari lapangan pekerjaan, dan bukan membuka usaha. Padahal, tambahnya, berbagai program dan permodalan yang sudah diciptakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman-pinjaman lainnya, ditujukan agar masyarakat memiliki kemauan untuk bergelut di dunia usaha. Dan sebagai bentuk perhatiannya terhadap dunia usaha, khususnya kecil dan menengah, agar berguna meningkatkan taraf hidup masyarakat, Ingrid pun berupaya membangun jiwa entrepreneurship terlebih dahulu. Ia pun berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dunia usaha-UMKM-Koperasi dan lebih utamanya kaum perempuan, bahwa jangan hanya terbiasa mencari lapangan pekerjaan, tetapi membuka usaha sendiri. “Saya selalu memberikan masukan dan dorongan ke Kementerian Koperasi dan UMKM agar memberikan contoh-

Ingrid Maria Kansil Palupi, S.Sos

(Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi Partai Demokrat)

Ciptakan Lapangan

Usaha Sendiri

contoh koperasi terbaik yang dikelola oleh kaum perempuan. Sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kaum perempuan di Indonesia untuk mau berkarya,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini. Seiring era pasar bebas saat ini di mana Indonesia terlibat di dalamnya dan terkait dengan ACFTA, Ingrid melihat hal tersebut justru harus menjadi acuan bagi para pengusaha, baik di ting-

kat bawah atau daerah maupun pusat, untuk bisa memberikan sebuah produk atau karya yang mempunyai nilai jual kompetitif yang sangat tinggi. Ingrid berharap, pasar bebas atau ACFTA jangan dijadikan sebagai sebuah ancaman bagi dunia usaha di Indonesia. “Justru, jadikanlah (ACFTA) ini sebagai sesuatu bagi para pengusaha di Indonesia, khususnya kaum perempuan, agar bisa lebih menggali potensi,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK EKBIS berinovasi, dan menciptakan suatu karya yang sekreatif mungkin. Sehingga produk dalam negeri ini mempunyai nilai jual yang berbeda dan mempunyai pangsa pasar tersendiri dan tidak lekang oleh persaingan-persaingan dari dunia luar,” tandas isteri dari Menteri Koperasi dan UMKM Syarifudin Hasan ini dalam sesi wawancara khusus dengan Endang dari Majalah TOPIK. Segala upaya dan usaha Ingrid tidak hanya di atas kertas saja. Ia pun berupaya memperjuangkan dan mendorong apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha, khususnya UMKM dan koperasi utamanya kaum perempuan. Ingrid sangat mendukung terobosan yang dilakukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (PP) yang mengakomodir kepentingan kaum perempuan di segala sektor dengan membuat perjanjian atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koperasi

dan UMKM. Ingrid pun mendorong agar perjanjian atau MoU tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk program nyata yang secara langsung memberikan hak dan perlindungan untuk kaum perempuan. Dari pihak Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri, tambahnya, sudah mempunyai program-program yang dikhususkan untuk pemberdayaan kaum perempuan itu sendiri. MoU-MoU yang sudah dilakukan dari Kemeneg PP dengan beberapa kementerian inilah yang menjadi sebuah ‘gardu’ perlindungan perempuan melalui realisasi yang nyata. Jika berbicara masalah perempuan, Ibu dari Ziankha Amorette ini memang sangat berapi-api, penuh semangat. Tak heran, posisinya sebagai anggota Komisi VIII yang, salah satunya, membidangi masalah pemberdayaan perempuan dimanfaatkan Ingrid untuk terus mendorong dilakukannya pembahasan yang terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Bersama suami, Syarifudin Hasan (Menteri Koperasi dan UKM).

“Dari UU mengenai Kesetaraan Gender yang rencananya akan dibahas pada agenda masa sidang mendatang ini diharapkan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Karena, selama ini, kalau kita berbicara tentang gender, belum ada payung hukum yang nyata dan kuat. Kalau diperkuat dengan adanya UU Kesetaraan Gender ini, mudah-mudahan, mulai dari diskriminasi dan kesempatan untuk kaum perempuan bisa lebih teranulir dengan baik,” papar Ingrid. Banyak pihak, utamanya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang mengecam sikap Indonesia yang selalu tergantung kepada pihak asing, baik produk, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, maupun yang lain. Sehingga mereka pun berharap agar Indonesia tidak terus menerus tergantung kepada pihak asing, terlebih lagi dengan kekayaan dan kemampuan yang dimiliki rakyat Indonesia. Ingrid sendiri tak menampik jika Indonesia tak bisa lepas secara total dari ketergantungan asing. Setiap negara, katanya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan atau kerjasama dengan negara lain. Hanya, mungkin tambah Ingrid, porsinya saja yang perlu dikurangi. Tidak mungkin sebuah negara bisa berjalan sendiri, katanya. Untuk bisa terlepas dari ketergantungan asing, menurut perempuan murah senyum ini, semua sektor yang ada harus bisa bekerja sama, khususnya dari segi SDM, agar mempunyai kualitas yang mumpuni. Ingrid mengambil contoh badan latihan kerja yang masih harus terus dioptimalkan fungsi dan keberadaannya. Ingrid juga mengakui, kelemahan yang ada pada Indonesia adalah terletak pada quality control. “Kalau kita mau bersaing di pasar global, yang harus kita benahi adalah quality control-nya. Jadi, semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau perusahaan-perusahaan yang sudah menggulirkan CSR-nya membantu para pengrajin, misalnya dengan melakukan pembinaan lagi terhadap para pengrajin, khususnya dalam hal mengontrol kualitas dari produk-produk yang dihasilkan,” tandas Ingrid yang berharap MoU-MoU yang terkait dengan perempuan dapat segera memberikan implementasi pertumbuhan usaha, baik terhadap koperasi, UMKM, menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan kaum perempuan. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK EKBIS

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance, Aviliani:

Sebenarnya Indonesia Bisa Mandiri, Jika ...

etiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaannya. Tahun ini, merupakan peringatan yang 66. Kemerdekaan seyogyanya beriringan dengan kemandirian kita sebagai bangsa. Kemandirian bidang ekonomi, menjadi salah satu indikasi perekonomian nasional. Untuk mengetahui apa

Menurut Anda apa definisi kemandirian perekonomian nasional itu ? Kemandirian adalah bangsa mampu menghidupi masyarakatnya dengan pendapatan yang diperoleh dari dalam negeri sendiri. Salah satunya dari pajak. Artinya pajak kita menjadi basisnya. Sudah makin tinggi apa belum? Artinya kita mandiri karena tidak pinjam dari luar negeri. Pinjaman itu membuat kita menjadi ketergantungan. Sebenarnya itu membuat kita menjadi tidak mandiri, karena biasanya kalau kita sudah hutang

yang harus dilakukan Indonesia agar bisa mandiri di bidang ekonomi, Khairul Amri dan fotografer Adang Sumarna melakukan sesi wawancara khusus dengan Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance, Aviliani di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut petikannya.

apalagi sifatnya soft loan, kecenderungannya banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan itu sering kali merugikan dari sisi ekonomi, itulah yang disebut tidak mandiri. Hingga saat ini kita sebenarnya sudah mulai ke arah mandiri, karena kita mulai tidak mau menerima banyak pinjaman dari IGGI maupun IMF. Itu sebenarnya salah satu garis positif karena kita akan memulai basis di dalam negeri. Yang harus diakui, basis dalam negeri ini belum dioptimalkan. Penerimaan pajak kita sekarang masih terlalu kecil jika

dilihat dari struktur ekonomi Indonesia. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Itu kemandirian dari sisi pendanaan. Kemandirian dari sisi yang lain seperti pangan dan energi, juga harus mandiri. Nah, dari sisi ini kita belum mandiri. Karena, jika kita lihat ketergantungan impor pangan masih tinggi. Pertama, dari sisi bahan baku seperti beras, gandum masih tergantung dari impor. Kedua, dari sisi makanan dan minuman, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat , tapi kecenderungan impornya masih tinggi. Jadi menurut saya, kita harus mulai dari

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK EKBIS kemandirian pangan yang dibebankan pada pemerintah daerah. Jadi daerah itu harus punya logistik nasional per daerah. Kenapa? Karena harga komunitas itu kecenderungannya swing naik terus. Jika kita tidak punya logistik, kita tidak punya basis di daerah, kita tidak akan pernah menekan inflasi. Jadi inflasi akan terus menghantui kita. Sekarang kan tidak pernah inflasi tinggi karena kebetulan saja faktor global lagi jelek. Sementara ini kondisi kita lagi bagus, jadi rupiah kita menguat. Jadi kenaikan komunitas diikuti dengan memakai rupiah itu terkonversi sehingga cenderung tidak kelihatan inflasi jadi tinggi. Tapi, jika ekonominya (secara global) sudah normal, dan rupiah kembali ke level Rp 10.000 per dollar Amerika, kita akan kembali lagi mengalami inflasi double digit. Bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan kalau masalah pangan itu tidak bisa kita tangani? Sekarang, satu dari faktor produksi itu harus ada kantong-kantong logistik yang bisa disorot oleh pemerintah. Di manapun tempat kantong-kantongnya. Kedua, faktor produksi, kita harus punya lahan-lahan baru untuk dijadikan lahan pertanian dengan spesifikasi yang ditentukan. Misalnya lahan A, wajib untuk nanam padi, lahan B nanam apa, jadi tidak boleh sembarangan. Tidak seperti petani sekarang ini. Ketika harga cabai lebih mahal, petani langsung tanam cabai. Padahal kalau semua nanam cabai harganya jatuh, dapat masalah baru lagi. Nah, ini yang mesti diatur yaitu setiap daerah harus ditentukan untuk logistiknya dalam bidang apa. Jika pemerintah melakukan itu, menurut saya kita baru bisa mendunia. Itu tadi baru pangan. Yang kedua energy, cadangan gas dan batubara luar biasa tapi policy energy kita belum merubah. Soal gas saja, JK (Jusuf Kalla, mantan Wapres) dengan susah payah melakukannya. Tapi untuk kendaraan transportasi paling banyak mengeluarkan energy, itu belum ada policy. Inilah yang membuat kita (Indonesia) kesulitan, karena ketergantungan terhadap minyak impor. Oleh karena itu pemerintah kalau mau mandiri, mandiri energi dan pangan harus ada percepatan. Langkah ke arah perbaikan yang harus dilakukan?

Harusnya sekarang gas dipatok untuk kebutuhan dalam negeri saja dulu. Karena daya saing itu ada kaitannya dengan penyediaan energi dan bahan baku. Jika dua hal itu kita penuhi, baru kita bicara tentang daya saing. Artinya kita bisa mandiri secara ekonomi? Sangat mungkin, hanya saja itu tadi, kebijakan pemerintah harus berani merubah tatanan ekonomi kita, kalau ekonomi kita sudah menganut pasar bebas. Siapa yang jualan murah silakan. Namun, untuk pangan tidak bisa seperti itu. Pangan harus diatur oleh pemerintah, baik dari sisi faktor produksi maupun faktor distribusi. Baru dia bisa melanjutkan ke tingkat inflasi, baru bisa menurunkan kemiskinan. Karena inflasi itu biasanya terjadi karena kecenderungannya terkait dengan masalah kemiskinan. Menurut Anda, dari sekian produk yang dihasilkan di dalam negeri, adakah yang mempunyai daya saing bertarung di era global ini? Daya saing kalau kita lihat kita sebenarnya paling punya daya saing di industri. Kenapa? Karena bahan baku kita semua punya kok. Tapi problemnya adalah selama ini ekspornya cuma bahan baku, bukan barang yang punya nilai tambah. Itu yang menyebabkan kenapa akhirnya nilai tambahnya kecil penyerapan tenaga kerjanya juga makin kecil. Karena perburuhan itu adanya di pabrik. Sementara sekarang banyak yang jadi pedagang bukan membuat pabrik. Misalnya beli barang dari China, kemudian dijual di sini. Bagaimana dengan ACFTA, apakah Anda melihat hal ini justru merugikan Indonesia? Iya, karena di ACFTA kita menjadi pengimpor, bukan menjadi pengekspor. Harusnya dengan adanya ACFTA ini, kita harus punya produk unggulan yang berbeda untuk diekspor, paling tidak bisa menyerap tenaga kerja. Dan ini bisa punya nilai tambah dari pada hasil itu. Ini tidak, produk kita yang masuk ke China hanya bahan baku. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus diperkuat oleh Indonesia? Kita harus punya basis di daerahdaerah yang bisa dilibatkan. Misalnya di daerah tertentu produk apa yang

punya daya saing. Setiap daerah pasti lain-lain. Negara bisa menentukan daya saing, pokoknya basisnya sumber daya alam. Kertas, misalnya, Pulp and Paper, yang daya saingnya sangat tinggi. Tetapi tidak pernah diproteksi oleh pemerintah, selalu kita dikenakan dumping, oleh pihak luar negeri, karena kita bersaing. Jadi setiap barang kita mau bersaing, pasti banyak ancaman. Oleh karena itu arahnya ke inward looking. Jadi jangan ngomong ekspor kalau demand kita tidak diigerakkan. Demand itu usia produktif, usia yang menjadi market bagus. Nah ini yang harus dijalankan. Sekarang banyak yang mengatakan sebetulnya Indonesia itu tidak perlu dunia, tapi justru dunia yang perlu Indonesia Anda setuju ? Saya setuju. Alasannya ? Karena ini market kita, diperebutkan di seluruh dunia saat ini. Beda dengan China, melakukan proteksi. Jadi kalau negara lain mau masuk ke China tidak bisa. India juga begitu. Jadi kita ini termasuk yang terlalu terbuka sebenarnya. Semua mau incar pasar kita, karena 70% dari orang Indonesia itu usia produktif yang demand-nya tinggi. Orang kelas menengahnya Indonesia naik. Indonesia ini aman sejahtera sampai 2050. Jadi Anda sependapat Indonesia bisa menjadi negara yang terkemuka di bidang ekonomi? Oh iya, tahun 2030 bisa menjadi negara nomor 7 setelah BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Menurut Anda berapa lama lagi kita bisa mandiri secara ekonomi ? Sangat tergantung pemerintah, berani atau tidak untuk melakukannya. Karena jika mau bikin perubahan kebijakan, pemerintahan itu butuh waktu hingga 5 tahun. Misalnya untuk merubah kebijakan energi, dari bensin ke gas atau batubara itu butuh waktu 5 tahun. Jika 5 tahun itu kita kerjakan dengan baik, saya rasa pangan dan energi kita bisa mandiri. Saya rasa itu bisa mengurangi kemiskinan dan juga inflasi. Bangsa Indonesia baru bisa mandiri, kalau sekarang belum mandiri, karena kita masih memilki ketergantungan pangan dan BBM pada pihak luar. ]

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK NASIONAL

Liza Mustafa Abubakar (Ketua Umum IIP BUMN)

Tak Perlu Kaya Dulu

Membantu Orang,

da ungkapan, di balik suami yang sukes, ada isteri yang hebat di belakangnya. Ungkapan ini bisa jadi benar. Di lingkungan BUMN paling tidak hal ini bisa dijadian contoh, di mana para isteri, baik isteri menteri BUMN sendiri maupun isteri para pimpinan perusahaan di lingkungan BUMN turut berperan serta dalam pembangunan. Dipimpin isteri menteri BUMN, Liza Mustafa Abubakar, mereka yang tergabung dalam IIP-BUMN (Ikatan Isteri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara) berupaya melakukan sesuatu yang berarti untuk masyarakat Indonesia. Liza Mustafa Abubakar menuturkan, IIP-BUMN adalah suatu organisasi sosial yang mempunyai visi: “Turut membantu mensukseskan Indonesia sejahtera” dan misinya: “Merealisasikan visi organisasi dalam program pendidikan, ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.” Sebelumnya IIP-BUMN bernama

IIK-BUMN (Ikatan Isteri Kepemimpinan Badan Usaha Milik Negara). Pada saat itu pengurusnya adalah isteri-isteri Direktur Utama BUMN yang berkantor pusat di Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2009, nama IIK-BUMN disempurnakan menjadi IIP-BUMN yang pengurus dan anggotanya adalah isteriisteri Direktur Utama, Direktur, Kepala Wilayah, Kepala Cabang BUMN di seluruh Indonesia. Menurut Liza, begitu sapaan akrab Liza Mustafa Abubakar, tujuan utama pendirian IIP BUMN ini adalah agar antar keluarga BUMN saling kenal, satu sama lain. “Di samping itu, memanfaatkan potensi kita, ibu-ibu yang mau kerja untuk kegiatan sosial. Paling tidak sebagai pendamping pemerintah kita harus turut mendukung program-program pemerintah,” kata Liza. Karena, kata Liza, pimpinan-pimpinan BUMN itu kepanjangan tangan pemerintah. Sebagai isteri tidak hanya menjadi pendamping di rumah saja atau di tempat tidur saja, tapi juga

di pekerjaan dengan membawa nama besar BUMN. Program-program yang telah dilaksanakan IIP BUMN salah satunya adalah kegiatan di bidang pendidikan, baik di lingkungan BUMN maupun di luar. Untuk di lingkungan kementerian, IIP bekerja sama dengan Dharma Wanita untuk membantu pendidikan anak-anak bagi pegawai golongan satu dan golongan dua di Kementerian BUMN serta pegawai out sourching yang memang layak menerima bantuan. Bantuan pendidikan itu diberikan dalam bentuk tabungan. Anak yang berhak menerima bantuan ini ada syaratnya, misalnya nilai rapor mereka minimal 7. Dan setiap semester mereka harus menyerahkan copy rapor kepada pengurus. Untuk beasiswa ini ada tim yang dibentuk terdiri dari gabungan antara ibu-ibu Dharma Wanita BUMN dan ibu-ibu IIP BUMN. Untuk menjalankan program itu tentu memerlukan dana. Nah, dana tersebut berasal dari apa yang mereka sebut

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK NASIONAL dana kontribusi sosial. Di mana setiap ibu-ibu direksi di lingkungan BUMN dihimbau untuk memberikan dana Rp 500 ribu per tahun. Sepintas nilainya sangat kecil, tapi bila dihitung, katakanlah setiap BUMN ada 7 direksi dan komisaris kemudian dikalikan dengan 142 BUMN (7 x Rp 500.000 x 142 = Rp. 497 juta) angka yang cukup banyak. Saat ini, lanjut Liza, ada 78 anak sebagai penerima beasiswa dari pengurus. Dengan satu orang tua satu anak. “Artinya kami sudah membantu 78 keluarga. Besaran bea siswa sendiri bervariasi, untuk siswa SMA Rp 2,25 juta pertahun, Siswa SMP Rp 2 juta, sementara untuk siswa sekolah dasar, saya lupa. Tapi nilainya tidak jauh dari itu,” ujar Liza. Selain program pendidikan, IIP BUMN juga mempunyai program lain. Misalnya memberikan pelatihan dan keterampilan kepada kelompok masyarakat di daerah, khususnya di daerah yang terkena bencana seperti terhadap korban erupsi merapi. Selain memberikan keterampilan, hasil karya mereka pun dibeli oleh IIP BUMN. Khusus untuk korban erupsi Merapi, IIP Jogya dan Solo yang mengambil. Mereka mengambil (beli) karena dananya sudah disiapkan dari IIP Pusat, mereka tinggal menjalankan. “Artinya program ini kita siapkan dari hulu hingga hilir. Dari memberi pelatihan, pendampingan hingga memasarkan, IIP ikut bertanggung jawab. Kelompok pengrajin itu diminta untuk berkarya. Tetapi mereka juga di didik untuk tidak hanya bisa menerima, tetapi mereka harus bekerja. Hasil karya mereka meski tidak terlalu bagus tetap dibeli juga oleh IIP,” papar Liza panjang lebar. Menurut Liza, cara ini adalah salah satu bentuk sedekah mereka. Hal ini bukan untuk mencari popularitas. “Saya tidak mencari nama, yang saya inginkan kerjalah dengan hati dan konkrit untuk masyarakat. Ini tanda syukur kita kepada Allah, do something untuk masyarakat dengan membawa nama besar BUMN,” jelasnya seraya menambahkan, “BUMN itu punya kita-kita semua, bukan punya Pak Menteri, bawalah bendera itu, ini lho yang dilakukan oleh BUMN.” Selain kegiatan yang sudah diprogramkan, IIP juga memilki program IIP Peduli. Program itu merupakan program tanggap darurat kalau terjadi musibah. Jika terjadi musibah, Liza langsung me-

ngirimkan SMS ke anggota IIP di seluruh Indonesia. Kemudian membuka Rekening IIP Perduli. Dalam tempo singkat dana yang masuk sampai ratusan juta rupiah. “Makanya kita bisa memberikan bantuan ke Mentawai Rp 175 juta dan ke Pariaman Rp 125 juta, dananya dari anggota IIP. Ada yang menyumbang Rp 5 juta, Rp 10 juta, akhirnya terkumpul cukup banyak, dan kita bisa membantu,” terang Liza. Selama ini yang diutamakan oleh IIP BUMN memang daerah musibah, karena, kata Liza, saat terkena musibah biasanya orang dalam keadaan lemah. Dia memberikan contoh saat terjadi erupsi Merapi. Ada anak yatim piatu 3 orang, karena orang tuanya meninggal akibat terkena lahar panas. Anak-anak itu diasuh oleh Mbahnya yang sudah tua, IIP tergerak untuk membantu. Ketiga anak tersebut akhirnya menjadi anak asuh IIP. Artinya mereka akan dibantu IIP biaya pendidikannya paling tidak sampai lulus SMA. Hal ini tentu saja dapat meringankan beban si Mbah tadi. Sementara untuk program pengentasan kemiskinan IIP baru-baru ini bekerja sama dengan Baznas memberikan

bantuan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sapi perah. Ini sebagai pilot project IIP BUMN. Kemudian mereka ikut juga melaksanakan program Feed the World Kadin yang di dukung Presiden. Kami diberi 10 ekor sapi bunting, di bawah binaan IIP , sapi tersebut kini sudah berkembang menjadi 19 ekor. Yang 9 ekor itu diberikan kepada yang memelihara dan induknya digulirkan kepada keluarga yang lain. Program seperti ini berjalan secara bottom up. Dana yang terkumpul dikembalikan lagi ke daerah yang memilki program. Bagi wanita berdarah Aceh ini, jabatan adalah adalah amanah dan titipan dari Allah. Itu artinya Allah memberi kesempatan kepada dia untuk berbuat lebih. Sekarang sebagai isteri Menteri BUMN, dia bisa berbuat banyak karena banyak yang membantu. Dan dilakukannya secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Dia katakan, nanti saat suaminya tidak lagi menjabat, dia akan tetap berbuat. Untuk melakukan sesuatu kita tidak harus menjadi pejabat atau kaya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa secara materi kita bisa menyumbangkan tenaga atau pikiran. ] Amri

Para Pengurus IIP BUMN.

Liza Mustafa Abubakar (berbaju oranye) mengunjungi stan hasil pengrajin binaan IIP BUMN.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM

Hari Bhakti Adhyaksa ke-51

Jaksa Agung: Kedepankan Hati Nurani

uncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-51 dilaksanakan secara sederhana. Seluruh insan Adhyaksa dan pejabat tinggi Kejaksaan mengikuti upacara ini. Upacara peringatan HBA digelar di lapangan Satya Adhi Wicaksana, Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juli 2011. Bertindak selaku Inspektur Upacara yakni Jaksa Agung Basrief Arief. Jaksa Agung dalam kata sambutannya mengatakan, kepada seluruh jaksa untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas moralitas dalam setiap penegakan hukum serta menghindari perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat penegak hukum. "Saya mengharapkan kepada insan kejaksaan untuk mengedepankan nurani dalam menangani kasus. Agar yang mencederai rakyat kecil tidak terulang kembali," kata Basrief Arief. Menekankan pula agar mulai saat ini jaksa harus selalu mengedepankan hati nurani dalam setiap penegakan hukum, terutama pada perkara-perkara yang menyangkut rakyat kecil. Hal tersebut demi meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan yang mulai luntur. â&#x20AC;&#x153;Untuk mengingatkan kita, bahwa beberapa waktu lalu hingga saat

Dalam kata sambutannya, Jaksa Agung Basrief Arief minta kepada seluruh insan Adhyaksa agar meningkatkan profesionalitas, integritas moralitas, serta mengedepankan nurani dalam setiap penegakan hukum. ini kita sering mendapat sorotan tajam. Jaksa yang melakukan perbuatan menyimpang, mencoreng citra Kejaksaan sehingga menghapus segala sesuatu yang kita peroleh,â&#x20AC;? tutur Basrief. Seluruh insan Adhyaksa, kembali ditekankan Basrief Arief, harus menegakkan hukum secara berkeadilan, tidak mengabaikan hati nurani, terutama dalam kasus-kasus yang mencederai rakyat kecil seperti pencurian bangku, pencurian semangka, Prita Mulyasari, agar tidak terulang kembali. Kajagung juga menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2011 ini yang berbeda dengan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Perubahan tersebut, kata dia, merupakan perubahan dari restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Pembangunan Nasional

(Kepala Bappenas), Menteri Keuangan, Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor SE-1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, Perencaan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penggaran. Pada tahun 2011 ini, lanjut Basrief, kebijakan dan strategi kinerja kejaksaan akan dilaksanakan dalam 7 program kegiatan, di antaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Kejaksaan RI, program penyelidikan/ pengamanan/penggalian kasus intelijen, program penanganan dan penyelesai-an penanganan tindak pidana umum, program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelangga-ran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi, program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara, serta program pe-ngawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM “Saya berharap kepada seluruh jajaran dan bidang unit kerja, antara lain bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang pengawasan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab melakukan langkahlangkah operatif dan aplikatif sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing,” anjur Basrief. Selain itu, lanjut Basrief, bidang teknis yuridis seperti penanganan perkara, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus diperhatikan dalam pelaksanaan pencapaian target penanganan perkara, baik yang telah ditentukan dalam program kerja Kejaksaan, maupun target pencapaian nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian pula dengan pelaksanaan fungsi bidang intelijen dan datum, harus berjalan sesuai kebijakan dan standar minimal kerja yang telah ditetapkan dengan acuan pencapaian target dan tujuan yang diharapkan bersama. Terakhir, Basrief menyampaikan instruksinya sebagai Jaksa Agung, bagi seluruh insan Adhyaksa dalam rangka HBA ke-51 ini. “Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Bhakti Adyaksa 2011 ini, saya memberi perintah harian sebagai berikut. Terus tingkatkan kualitas intelektual dan spriritual yang berlandaskan dan mengedepankan hati nurani dalam setiap menjalankan wewenang dan tugas, karena institusi Kejaksaan menjadi tumpuan para pencari keadilan,” pungkasnya. Usai kata sambutan, Jaksa Agung melakukan penyematan Lencana Karya Satya bagi insan-insan Adhyaksa yang telah mengabdi bagi Korps Adhyaksa selama puluhan tahun. Penghargaan tersebut meliputi 3 kategori, antara lain Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Dalam upacara yang diadakan cukup khidmat di pagi hari itu, turut hadir sejumlah mantan Jaksa Agung seperti Marsilam Simanjuntak, Marzuki Darusman, dan Hendarman Supandji. Tampak hadir pula sejumlah mantan petinggi Kejagung, seperti Abdul Hakim Ritonga (pensiunan Wakil Jaksa Agung), Wisnu Subroto (mantan Jamintel), Chairuman Harahap (mantan Sekretaris Jampidum), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Sekretaris Jampidsus).

Jaksa Agung, Basrief Arief bersama Istri dan para Jam Kejaksaan Agung.

Wakil Jaksa Agung, Darmono bersama Istri.

Para pejabat Adhyaksa dan para undangan.

Tema hari Bhakti Adhyaksa tahun ini adalah “Melalui Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2011 Kita Tingkatkan Integritas Moral Dalam Pelaksanaan Tugas Guna Mewujudkan Aparat Kejaksaan Yang Jujur dan Berwibawa Dalam Rangka Meraih Kembali Kepercayaan Masyarakat”. Usai upacara, bertempat di Aula Serbaguna Kompleks Kejagung para insan Adhyaksa saling mempererat jalinan tali silahturahmi sambil menikmati acara makan bersama. Acara bebas tersebut berlangsung sampai sore hari. Dimeriahkan pula pelawak tenar Tukul Arwana dan penyanyi dangdut Kristina yang ikut membagikan hadiah doorprize. ] Hakim

Korp Musik Kejaksaan Agung.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM

Veteran Pejuang Kemerdekaan Menuntut Keadilan di Lahan PIK Kapten (Pur) Niing bin Sanip, dalam hidupnya memang dilahirkan untuk berjuang. Pada jaman perjuangan kemerdekaan, ia menumpahkan darah, meninggalkan rumah dan anak- istri, demi bisa mengibarkan bendera Merah Putih.

ini setelah merdeka, veteran pejuang kemerdekaan itu, berjuang, mempertahankan hidup dengan cara memperjuangkan lahan yang digarapnya sejak tahun 1963 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Perjuangan Kapten Niing bin Sanip penuh liku. Kendati demikian belum juga menampakan titik terang. Pasalnya pengembang sepertinya sengaja mengulur-gulur waktu menuntaskan persoalan ini. Awal perjuangan penerima Bintang Grilya tersebut, berawal pada tahun 1984. Ketika itu, PT. Mandara Permai (MP), melakukaan pengukuran paksa lahan kawasan hutan Angke milik negara yang dikuasai Departemen Pertanian cq Dirjen Kehutanan (saat ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) seluas 1.162,48 Ha. Merasa memiliki hak atas tanah tersebut, Kapten Niing Cs, menentang kesewenang-wenangan pengembang tersebut, dengan cara melakukan unjuk rasa ke kantor PT. MP dengan menuntut ganti rugi. Upaya Kapten Niing Cs direspon PT. MP. Pada 14 Agustus 2002, ia diterima di kantor pemasarannya. Dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan dari pihak pengembang untuk menindak lanjuti masalah ganti rugi, ke panitia sembilan sebagai pihak pelaksana pembebasan tanah. Namun, tak ada tindakan lanjut dari PT. MP. Dan pada 12 Agustus 2004, yang diwakili kuasa hukum PT. MP, Ds. Dalimpang dan Oloan Batubara, SH, kembali mengadakan pertemuan, membahas klaim ganti rugi atas tanah garapan milik Niing Cs. Kesimpulan pertemuan tersebut, kuasa hukum PT. MP meminta persoalan ini, dibawa kembali ke Panitia Sembilan, tapi lagi-lagi, tak ada pemecahan,

bahkan PT MP tak pernah membawa dan mempertemukan Niing Cs kepada Panitia Sembilan. Lapor Presiden Menurut Kapten Niing, PT. MP, seperti sengaja mengulur-ulur waktu agar permasalahan ini tak kunjung selesai. Karena tak kunjung selesai Kapten Niing Cs, menyurati instansi terkait termasuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, R Soeprapto, melalui surat Dewan Harian Nasional 45 No.125/III/2007, tertanggal 13 Maret 2007 kepada Walikota Jakarta Utara dan Surat No.404/ Setjen/IV/2008 tanggal 9 April

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM 2008, telah memberi rekomendasi untuk menyelesaikan, status garapan Niing bin Sanip dan meminta penyelesaian tuntas lahan tersebut oleh semua pihak. Hal sama, dilakukan Sekretaris Negara Republik Indonesia melalui surat No. B-4261/Setneg/D5/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada PT. MP dan surat No. B-4262/Setneg/D-5/12/2007 tertanggal 27 Desember 2007 kepada Gubernur DKI Jakarta, memberitahukan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerima surat pengaduan Niing bin Sanip dan telah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk meneliti dan menindak lanjuti pengaduan dari Niing bin Sanip atas tanah garapannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan hal sama. Komisi A, melalui Surat No.84/S/K.A/ DPRD/XI/2008 menyatakan bahwa DPRD DKI Jakarta telah menerima delegasi Niing bin Sanip dan meneliti buktibukti terlampir, maka sepakat pengaduan Niing bin Sanip Cs adalah benar. Karena itu, meminta Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada PT MP agar segera membayar ganti rugi hak garapan Niing Cs. Beberapa minggu lalu, Kapten Niing bin Sanip Cs menemui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendy di Ruang Sidang Komisi II di gedung DPR RI. Ia minta agar mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu, membantu persoalan yang dihadapi Kapten Niing Cs. Dalam pertemuan tersebut. Taufiq Effendy mendukung perjuangan Kapten Niing Cs. Dan akan mencoba memanggil pengembang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan lahan PIK ini juga telah dilakukan gelar perkara di ruang rapat Bidang Pengajian dan Penanganan Sengketa dan Komplik Pertanahan,

1 Desember 2010 lalu. Gelar perkara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan pihak PT MP. Kesimpulan gelar perkara tersebut antara lain: apabila kesepakatan tak ditemukan, dianjurkan para pihak menempuh jalur hukum melalui pengadilan yaitu, pihak Kapten (pur) Niing bin Sanip Cs dapat menggugat melalui PTUN Jakarta mengenai cacat administrasi penerbit HGB No. 3514 dan 3515. Pihak Niing bin Sanip Cs dapat melapor kepada aparat berwajib mengenai dugaan adanya manipulasi indeks tarif retribusi. Kemudian, apabila terjadi kesepakatan antara pihak dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai agar para pihak segera memberitahu kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diproses administrasi pertanahan. Kasus Lama Sementara itu, Ketua LSM Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan, kasus semacam ini memang bukan baru kali ini saja terjadi. Ia menambahkan, inti permasalahannya adalah pemerintah terlalu ‘malas’ untuk mengurusi dokumen-dokumen atau arsip negara. Hanya karena tidak rapi, banyak aset-aset negara yang kemudian ‘raib’ dan dikuasai swasta. Padahal jelas-jelas sudah ada lembaga pemerintah yang khusus menangani arsip. “Selama ini banyak aset-aset pemerintah DKI yang dikuasai swasta karena sertifikat-sertifikatnya tidak ada. Kalaupun ada, itu tidak jelas keberadaanya. Pemerintah akhir-akhir ini terlalu teledor. Sebenarnya sertifikat-sertifikat ini ada

tapi tidak rapi penempatannya. Kadangkadang disimpan di gudang, dianggap dokumen-dokumen biasa saja. Kalau ditanya DPR, sertifikatnya tidak ada, terus dimainkan. Jadinya banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai oleh swasta,” tutup Uchok. Kapten Niing Cs, menggarap lahan PIK berdasarkan Keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang menyatakan lahan ex dinas kehutanan yang tidak berfungsi, boleh digarap secara resmi dan hasilnya boleh diambil oleh masing-masing penggarap termasuk Kapten (Pur) Niing bin Sanip Cs. Tahun 1975, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan nomor: D.V-1271/a/1/75 tentang ketentuan penggarapan kawasan tumpang sari perempangan dan persawahan (ex lahan kehutanan) di Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian Walikota Jakarta Utara mengeluarkan surat berupa: Surat izin garapan, surat inventarisasi dari KWH (Kawasan Wilayah Hutan), dan surat retribusi (Surat Pembayaran), ketentuan tersebut berlaku dari tahun 1977-1979, setelah 1980 tak ada lagi tagihan retribusi. Tahun 1984, melalui Panitia Sembilan yang diketuai Walikota Jakarta Utara, para penggarap mendapat ganti rugi tanah garapan dari PT. Mandara Permai kecuali Niing bin Sanip dan keluarga penggarap di areal seluas 86,6 Ha. Walikota Jakarta Utara tertanggal 29 April 1985 perihal pembebasan tanah di kawasan hutan Angke Kapuk, menyatakan adanya lahan dan penggarap yang belum dibebaskan termasuk Kapten (Pur) Niing bin Sanip. Pemda DKI Jakarta, melalui Gubernur, R. Soeprapto pada 27 Agustus 1987 menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan pengembangan tanah kawasan Hutan Angke Kapuk di wilayah DKI Jakarta. Pada HUT RI ke-66 ini Kapten Niing bin Sanip merasa bangga masih bisa menyaksikan HUT RI. Di mana ia ikut memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia bersama pejuang lainnya. Bertepatan dengan HUT RI ini pula Kapten (Pur) Niing bin Sanip Cs menghimbau agar pemerintah mendukung perjuangannya atas tanah garapan di kawasan PIK yang telah puluhan tahun diperjuangkannya. ] Zul

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM

Eksekusi yang Arogan Beraroma Suap

arga Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2011 lalu terusik ketenteraman hidupnya. Warga kaget bak disambar petir melihat datangnya tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan bersama sepasukan polisi dari Polrestabes Medan. Tim eksekusi menyatakan dalam pembacaan penetapan eksekusi, bahwa lahan seluas 70.506 m2 di wilayah itu menjadi obyek eksekusi dari tim PN Medan. Warga tak bisa berbuat banyak untuk menghalangi proses eksekusi itu. Petugas yang dibantu sepasukan polisi mulai meratakan bangunan dan rumah-rumah. Selidik punya selidik, ternyata perintah eksekusi atas tanah seluas 70.506 m2 itu atas perintah dari Ketua PN Medan, Panusunan Harahap SH, sesuai putusan perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN. Medan, yang diputus pada tahun 2007 oleh Majelis Dolman Sinaga (ketua), Joko Supratno dan Lukman Hadi (anggota). Perkara tersebut merupakan gugatan Abdul Kiram bersama 23 orang lainnya melawan Ruslim Lugianto, yang dimenangkan Abdul Kiram CS. Adalah Sofian Widjaja (57), salah satu warga yang juga terancam tindakan eksekusi, bersama kuasa hukumnya, advokat Jakarta asal Medan, Djonggi M. Simorangkir, SH, MH, pada hari yang sama (7/6/11) melaporkan kejadian ter-

Djonggi M. Simorangkir, SH, MH akan membela hak kliennya yang didzolimi sampai titik darah terakhir. Ia tak khan segan mempidanakan dan memenjarakan para mafia yang mencoba mempermainkan hukum. sebut ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara. Bersama mereka ikut juga Demak Tobing, Bunsui Tigor, Samin Halim, Muljadi, serta warga yang memiliki tanah dan rumah. Mereka tidak terima atas tindakan petugas yang sewenang-wenang telah membongkar paksa rumah dan bangunan yang telah mereka miliki dan tempati selama puluhan tahun, juga memiliki sertifikat (SHM) asli/sah yang dikeluarkan BPN Kotamadya Medan. Di tanah tersebut selain rumah penduduk, juga terdapat gudang-gudang tempat usaha serta sekolahan. Lebih arogan lagi, proses eksekusi itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang membuat warga lebih bingung, masalah gugatan (sengketa) antara Abdul Kiram CS melawan Ruslim Lugianto, mereka pun tak tahu. Sepengetahuan warga, Abdul Kiram tidak bertempat tinggal di wilayah mereka. Sedangkan yang namanya Ruslim Lugianto, mereka semua tidak ada yang kenal. Warga akhirnya sadar bahwa mereka sepertinya akan dijadikan korban oleh mafia hukum dan penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Pasalnya wilayah yang mereka tempati merupakan wilayah yang sangat strategis, dekat

jalan tol, terletak tepat di jantung Kota Medan, yang pastinya harga tanahnya sangat mahal. Laporan dengan No. Pol. :Tbl/435/ VII/2011/SPKT III, kata Djonggi, berisi antara lain, laporan tindak pidana secara bersama-sama, melakukan pengrusakan barang dan memberikan keterangan palsu dalam sidang pengadilan dan menuduh/memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau Pasal 263 Yo 266 dan atau 310 Yo 311 KUHPidana. â&#x20AC;&#x153;Sedangkan para pihak yang dilaporkan, di antaranya Abdul Kiram bersama 23 pelaku lainnya (yang menyatakan pula dalam gugatan tersebut pernah menguasai/mendiami tanah tereksekusi tersebut), petugas juru sita PN Medan, serta empat orang pengacara yang telah mengumumkan di harian â&#x20AC;&#x153;Analisaâ&#x20AC;?, bahwa sertifikat warga di wilayah tersebut adalah palsu,â&#x20AC;? terang pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa sewaktu kuliah di USU-Medan ini. Penegak Hukum yang Melawan Hukum Harus Diberantas Sangat disayangkan dalam proses eksekusi itu, aparat kepolisian yang

Kepolisian ikut membantu proses pembongkaran.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM

Djonggi M. Simorangkir didampingi istri bersama orang tua Sammy Kerispatih.

mestinya hanya berjaga, malahan ikut membantu proses pembongkaran. Kejadian yang tiba-tiba itu tentu saja membuat warga panik, anak-anak dan wanita ketakutan dan histeris. “Sampai kini pun warga masih menerima ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Abdul Kiram CS, yang juga seenaknya mematok dan memagari tanah klien kami. Sayangnya pihak polisi hanya diam saja melihat kenyataan itu,” kata Djonggi yang juga menjabat sebagai Ketua DPP IKADIN Bidang HAM. Selaku alumnus Pasca Sarjana Hukum Pidana Unpad-Bandung, Djonggi menilai, bahwa ada rekayasa dalam kasus ini oleh mafia hukum serta mafia tanah. Dan ini merupakan modus lama. Gugatan dibuat terhadap orang yang tidak ketahuan rimbanya (Ruslim). Setelah dikeluarkannya putusan terhadap sengketa tanah itu, otomatis harus ada tanah yang dieksekusi. Maka dibuatlah penetapan eksekusi yang ditujukan kepada tanah kliennya dan warga lainnya di kawasan seluas 70.506 m2 itu. Djonggi yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia advokat tak merasa gentar. Menurut dia, seribu putusan incracht pun secara logika hukum tidak akan mempengaruhi hak kliennya. “Klien kami dan warga lainnya tidak pernah digugat dalam perkara tersebut. Kalau misalnya Abdul Kiram memang benar-benar mendiami dan menguasai tanah klien kami, kenapa dia tidak gugat langsung klien kami ke pengadilan. Dia malah gugat orang lain yang bukan warga pemilik dan tak diketahui keberadaannya. Secara kasat mata, itu ada upaya rekayasa oleh mafia,” tukasnya.

Dipaparkan pula, ada sejumlah kejanggalan dalam putusan perkara itu, di mana fotocopy pernyataan dari lurah serta fotocopy yang katanya merupakan pernyataan warga sekitar. “Mana bisa fotocopy mengalahkan sertifikat asli dalam perkara hukum? Dan bila memang ada pernyataan warga, warga yang mana? Siapa-siapa saja namanya? Kalaupun ada pernyataan warga, seharusnya diambil langsung dari orang-orang yang bersaksi di bawah sumpah di depan hakim,” imbuh pemilik kantor hukum Djonggi M. Simorangkir, SH, MH-Ida Rumindang Radjagukguk, SH, MH ini. Saking banyaknya kejanggalan dalam pertimbangan putusan hakim dalam perkara tersebut, ia pun menyertakan dalam laporan pidananya ke Polda Sumut terkait laporan palsu. Putusan hakim yang dirasa timpang dan ada indikasi suap itu, ia juga melaporkannya ke Komisi Yudisial di Jakarta selaku lembaga yang mengawasi kinerja para hakim. Dalam laporannya itu, Djonggi juga melibatkan juru sita PN Medan, dengan tujuan agar terlapor tersebut berterus terang kepada penyidik atas perintah dari siapa eksekusi terhadap wilayah itu. Terhadap empat orang pengacara yang juga turut dilaporkan, Djonggi pun tak segan-segan untuk mempidanakannya, karena pengumuman di media cetak tersebut menjurus ke arah fitnah. Putusan hakim PN Medan dan perintah eksekusi itu bagi Djonggi telah mendzolimi para kliennya, sehingga ia berjanji akan “menelanjangi” siapa saja yang terlibat baik sebagai mafia hukum maupun mafia tanah, sampai di mana pun proses hukumnya.

Bahkan tersiar rumor bahwa ada mafia yang sudah menurunkan dana sampai Rp 10 miliar agar tanah seluas 70.506 m2 itu jatuh ke tangan mafia itu. Kalau memang rumor itu benar dan terbukti, maka menurut Djonggi, pihakpihak yang telah terbukti menerimanya harus dipenjarakan pula. “Tanah seluas itu dengan letak yang strategis, tutup mata pun orang akan menjualnya dengan harga tujuh puluh miliar,“ ungkap Djonggi selaku kuasa hukum Sofian Widjaja CS. Menurut keterangan salah seorang penyidik Polda Sumut yang dihubungi dari Jakarta melalui ponsel mengatakan bahwa Abdul Kiram bersama 23 orang lainnya (Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Kantil Swandi, Sofyan, Sabar br Sembiring, Yachman, Suryani, M. Turnip, Zulkifli Adi Putra, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem, dan Tadim Harahap), belum memenuhi panggilan polisi. Bahkan sampai berita ini diterbitkan. Di sisi lain keempat saksi korban yaitu Muljadi, Samin, Bunsui, dan Demak memberikan keterangan kepada penyidik Polda Sumut, bahwa mereka tidak tahu sama sekali adanya gugatan dan putusan perkara Abdul Kiram CS itu. Mereka juga tidak diberitahu akan adanya eksekusi. Mereka juga menyatakan bahwa yang difitnah sebagai pemilik sertifikat palsu dalam pengumuman di Harian Analisa bukan hanya Sofian Widjaja saja, tapi seluruh warga. Djonggi yang pernah pula dicalonkan sebagai pimpinan KPK pada tahun 2010 ini, meminta kepada Kepolisian di wilayah hukum Polda Sumut agar menindak tegas para oknum yang melakukan teror dan intimidasi terhadap para warga yang juga melakukan perusakanperusakan terhadap bangunan di Jalan Jati Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel tersebut. “Perlu diingat, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang tindakan eksekusi, maka pemohon eksekusi harus memberikan uang jaminan kepada pengadilan pelaksana eksekusi dengan tujuan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi, maka bisa mengganti kerugian yang timbul. Sudahkah pemohon eksekusi melaksanakan itu?” pungkas Djonggi sewaktu bersiap menonton sebuah konser bersama orang tua Sammy Kerispatih. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM Ass. Prof. DR Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA (Doctor of Law)

Dedikasi Selama Tiga Puluh Tahun

erja keras, semangat, pantang menyerah, dedikasi (pengabdian), serta integritas (ketulusan) merupakan modal utama yang dimilikinya untuk meraih sukses. Baginya tak ada kata selesai (finish) dalam menimba ilmu serta mengasahnya. Itulah prinsip hidup pria berperawakan tegap, bernama lengkap DR Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA. Pria kelahiran Palembang 22 Juli 1954 ini terbilang

sukses dalam menapaki profesinya sebagai seorang pengacara (advokat/lawyer). Nama tenarnya sebagai pembela orang yang berperkara telah dikenal masyarakat luas, terbukti dengan banyaknya klien yang datang baik secara pribadi, golongan ataupun badan hukum. Perkara-perkara hukum yang ditangani tak hanya berada di Jakarta, namun meliputi seantero nusantara. Kesuksesan yang melekat pada dirinya merupakan buah perjuangan dari pria yang selalu ramah senyum dan selalu memegang etika moral ini. Sebelum menjadi seorang pengacara, sekira 30 tahunan silam, Suhandi Cahaya pernah pula sukses sebagai salesman obat-obatan ditandai dengan diraihnya sejumlah penghargaan dari perusahaan tempatnya bekerja. Dulu ia akrab dengan berbagai merek obat-obatan, kini Bapak tiga orang anak ini lebih akrab dengan pasal demi pasal dalam hukum dan perundang-undangan. Sukses dan berpengalaman di dunia marketing dimanfaatkannya sebagai modal untuk menapaki dunia hukum. Usai menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pada tahun 1983 di tanah

Sebagai seorang Advokat, Suhandi Cahaya berpegang kepada motto: â&#x20AC;&#x153;A true lawyer is one who places truth and service in the first place and emoluments of the profession in the next place only.â&#x20AC;? kelahirannya itu, Suhandi memberanikan diri untuk membuka kantor hukum dengan nama Suhandi Cahaya, SH & Associates. Diawal karirnya selaku lawyer muda, Suhandi mengaku tak mudah untuk menjalaninya. Pasalnya di daerah, perkara hukum yang mesti ditangani sangat sedikit, terlebih lagi orang-orang pada masa itu belum melek hukum. Akhirnya dibarengi dukungan keluarga, Suhandi pun memindahkan kantor hukumnya ke Jakarta. Perhitungannya tak meleset, di Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, dari waktu ke waktu ia mulai ada order. Dalam satu dekade, kantor hukumnya yang terletak di Jalan Gajah Mada-Jakarta Pusat itu mulai dibanjiri klien. Kantornya pun mulai dikenal banyak orang. Tak sedikit perusahaan lokal maupun asing yang meminta Suhandi menjadi konsultan hukum tetap mereka. Sampai detik ini sudah tak terhitung lagi banyaknya perkara pidana dan perdata yang ditanganinya. Selama dedikasinya menapaki rimba belantara hukum, pahit manisnya telah pula ia kenyam. Pantaslah kiranya bila pria yang mempersunting Liana S. Cahaya sebagai isterinya ini menyandang predikat Doctor of Law setelah menyelesaikan Program Doktor Hukum Pidana dan Perdata dari Universitas Jayabaya. Pada saat itu pula ia mengganti kantor hukumnya menjadi Law Office DR Suhandi Cahaya, SH,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM MH, MBA & Partners (Doctor of Law). Menilik kembali ke masa lampau dari pribadi Suhandi, bahwa bukannya tanpa alasan kenapa dirinya berniat kuat beralih profesi dari salesman menjadi seorang advokat. Menurut penuturannya, profesi advokat banyak sekali manfaatnya bagi orang-orang yang awam masalah hukum. Selain itu, berdasarkan pengamatannya selagi muda dulu, hukum di Indonesia tidak ditegakkan secara benar. Hingga sampai saat ini meskipun Indonesia sudah beberapa kali berganti presiden. “There is no law in Indonesia. Sekalipun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, itu cuma konteksnya saja. Dalam pelaksanaannya, hukum itu kalah dengan kekuasaan. Saya merasa miris melihat orang-orang yang lemah hukum diombang-ambingkan, dilecehkan bahkan sampai diintimidasi atau digebukin misalnya oleh penegak hukum. Oleh karena itu, saya choice atau memilih menjadi seorang pengacara,” tutur Suhandi. Suhandi juga sangat prihatin dengan masalah hukum yang dihadapi oleh orang kecil semisal Prita Mulyasari. “Apakah betul basic of the law atau elemen hukum dilanggar oleh Prita? Jaksa dan Hakim mengadili hanya berdasarkan perasaan mereka saja, namun tidak melihat efek sosiologisnya. Mungkin juga pertimbangan hakim hanya agar membuat orang lain jera atau mungkin ada something behind the table,” ujar Suhandi sebagai pemerhati hukum yang kerap menjadi pembicara pada seminarseminar terkait hukum. Bila orang yang tersangkut masalah hukum didampingi oleh seorang pengacara, lanjut Suhandi, maka penguasa tidak akan leluasa sewenang-wenang, sehingga tindakan main hakim sendiri (eigen rechhting) tidak gampang terjadi. Dan para penegak hukum seperti polisi, jaksa atau hakim akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang melenceng dari kaidah hukum, nilai-nilai keadilan bisa dipetik bagi para pengguna hukum. Sehingga tercipta azas equality before the law. Selama ini, berdasarkan pengamatannya pula, terkadang pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara itu tidak tepat dan tidak obyektif. Sehingga putusannya dirasa semenamena dan jauh dari rasa keadilan. Se-

mestinya hakim dalam memutus perkara itu selain mempertimbangkan faktor yuridis juga harus mempertimbangkan efek sosiologinya, bukan malah berdasarkan pertimbangan politis apalagi berdasarkan pesanan atau uang dan materi. Kerja Keras, Profesionalitas Serta Pengabdian Dengan dukungan beberapa rekan advokat dan stafnya, Suhandi semakin mantap serta dinamis dalam menjalankan kantor hukumnya. Baginya, beragam watak dan karakter klien merupakan ilmu yang sangat berharga sebagai sarana pendewasaan diri. Kerja keras, profesionalitas serta pengabdian baginya bukan sebagai slogan semata, namun benar-benar diterapkan serta diaplikasikan oleh pria yang duduk sebagai Dewan Penasihat di DPP AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) ini. Contoh konkrit dalam kesehariannya yakni bila tak ada tugas beracara di pengadilan, maka ia sudah berada di kantor mulai pukul 07.00 untuk memulai aktivitas, mendahului rekan advokat lain dan stafnya. Demikian pula waktu meninggalkan kantor, kakek dua orang cucu ini, biasa pulang jam 00.00 usai menelaah permasalahan hukum para kliennya. Baginya, satu titik pun tak boleh terlewatkan. Makanya tak heran, apabila Suhandi sering memenangkan perkara sampai tingkat Mahkamah Agung. Bila malam hari kita berkunjung ke kantornya, maka bisa kita lihat antrian para klien. Persis seperti antrian pasien yang mengantri untuk bertemu sang dokter di sebuah klinik kesehatan. Pemandangan serupa itu tak akan pernah kita jumpai di kantor hukum manapun di Jakarta ini. Laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin tak segan-segan menyambangi kantor hukum milik Suhandi guna menyandarkan permasalahan hukum yang dihadapi. Advokat yang juga dosen fakultas hukum di sejumlah universitas ini sangat disiplin soal waktu. Oleh karenanya, ia memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Hari-harinya tidak saja dipenuhi dengan kesibukan bersidang di berbagai pengadilan, namun acapkali diminta sebagai pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan di sejumlah gereja di Jakarta, juga di rutan Polda Metro Jaya dan rutan Tangerang untuk memberikan pencerahan bagi tahanan narkotika.

Kembali kepada profesinya selaku penasihat hukum, bahwa kemampuan untuk meyakinkan klien akan hal yang benar dan salah merupakan tantangan baginya. Dibutuhkan pendekatan cerdas untuk meyakinkan klien dengan penjelasan serta alasan yuridis yang tepat. “Setiap klien sangat unik dan cara pendekatannya berbeda-beda. Meyakinkan klien akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi hukum tidaklah mudah,” ujar advokat yang kerap menjadi saksi ahli dalam kasus pidana di Mabes Polri, Polda seluruh Indonesia dan pengadilan-pengadilan. Seringkali advokat/lawyer dianggap sebagai dewa penyelamat. Mereka (client) tidak peduli salah atau tidak, pikiran mereka hanya ingin memenangkan kasus. Tingkat emosional klien yang tinggi dan minimnya pengetahuan klien tentang penanganan hukum menjadi penyebabnya. Kalau sudah demikian, maka tindakan yang efektif yang bisa dilakukan penasihat hukum adalah menjelaskan kondisi yang sebenarnya dengan sabar dan telaten. “Tidak betul kan, mereka salah dibilang benar! ” tegasnya. Klien yang mendatanginya tidak hanya dari kalangan pejabat, pengusaha atau orang yang berduit tok, tapi juga orang-orang kecil yang tersangkut masalah hukum. Tak jarang dia memberikan free charge (gratis) kepada kliennya yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan-bantuan yang ia berikan diharapkan pada gilirannya nanti akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia juga menyadari, bahwa kantor hukum yang didirikannya merupakan suatu usaha yang bersifat pelayanan. Law Office DR Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA & Partners sangat bangga dengan hal-hal yang telah diberikannya kepada klien-kliennya, di antaranya meliputi bank-bank bergengsi, pabrik pupuk, perusahaan pengangkutan dan pelayaran (forwarding), BUMN, perusahaan tambang (mining), perusahaan lokal dan perusahaan modal asing (PMA), perusahaan investasi, perusahaan farmasi dan alkes, gereja-gereja, bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga. Sukses Profesi dan Keluarga Berkat Tuhan Selama 30 tahun berkecimpung sebagai advokat, ia telah banyak mengenyam warna warni dunia hukum.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HUKUM Pekerjaannya adalah profesi yang penuh risiko, sarat tantangan, godaan materi, tekanan lingkungan, kurangnya waktu untuk keluarga, bahkan sampai kepada aksi teror dan ancaman dari lawan kliennya. Hal-hal semacam itu menjadi bumbu yang membuat kehidupannya menjadi lebih bermakna. Dengan landasan keimanan, ia menghadapi semua kendala bak air yang mengalir. Suhandi yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injili Advokat (YAPIA) periode 9 Juli 2008–9 Juli 2012 ini sangat gemar membaca (kutu buku). Di ruangan kantornya mirip sebuah perpustakaan, penuh dengan buku-buku hukum ataupun ilmu-ilmu lainnya yang dipajang di sejumlah lemari, dan telah pula tamat dibaca semuanya. Demi ilmu pengetahuan, ia tak sayang untuk merogoh kocek berapa pun harganya demi mendapatkan buku yang diinginkannya. “Bagi saya membaca buku itu kenikmatan tersendiri, dengan membaca buku cakrawala pengetahuan saya semakin bertambah. Dengan pengetahuan yang luas dari hasil membaca itu sangat menunjang profesi saya. Sebab, sebagai seorang pengacara kita harus mengetahui banyak hal agar persoalan apa pun yang klien hadapi kita dapat memecahkan persoalan klien itu,” ujar pria yang juga gemar menorehkan buah pemikirannya ke sejumlah media massa. Kerja keras dan kegigihannya berhasil menghantarkan anakanaknya ke jenjang pendidikan tinggi dan sukses dalam profesinya masing-masing. Cindy Cahaya, putri pertamanya berhasil menjadi seorang dokter gigi dan telah berhasil merampungkan S2nya di Universitas Trisakti. Anak keduanya, Stephen Cahaya SH, Double Master Hukum (S2) di Monash-Melbourne. Dan si bungsu Michael Cahaya berprofesi sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kini, kesuksesan dan nama besar telah diraihnya sebagai salah satu advokat papan atas di

Jakarta. Kendati demikian, semua yang telah diraihnya tak membuat Suhandi tinggi hati apalagi sombong. Pembawaannya tetap bersahaja. Tutur katanya tetap lembut dan sangat menghargai setiap orang lain tanpa melihat status dan profesinya. Walau pun semua sudah di tangan, Suhandi tetap mengaku, bahwa semua yang dicapainya berkat kemurahan serta kasih sayang Tuhan YME. Menutup pembicaraan dengan majalah TOPIK, Suhandi mencurahkan rasa hatinya terkait bahwa alangkah baiknya bila pemerintah saat ini mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko beberapa tahun lalu dengan memecat semua penegak hukum yang korup, sehingga tinggallah para penegak hukum yang clean (bersih). Geram dengan tindak korupsi yang merajalela, dirinya sepakat adanya hukuman mati bagi para koruptor dengan besaran nilai korupsi tertentu. “Saya teringat Profesor Achmad Ali dari Universitas Hasanuddin yang mengatakan, Bagaimana Anda mau membersihkan tempat dengan sapu yang sudah kotor?” kata Suhandi yang menilai bobroknya seluruh institusi dari hulu ke hilir, sehingga siapapun presidennya akan bingung untuk mengatasinya. Dalam tayangan televisi, dia contohkan, aparat polisi pun sudah terkena eigen rechting oleh masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum di Tanah Air. Sejumlah tempat di Jakarta, Suhandi melihat sudah merebaknya born criminal (jiwa kriminal sejak lahir). Banyak anak-anak kecil yang berkeliaran di malam hari. Orang tuanya sudah tak bisa mengendalikan mereka, karena faktor himpitan ekonomi. Menurutnya pula, born criminal lahir karena 2 faktor, yakni sudah turun temurun ataupun lingkungan tempat tinggalnya. “Kasihan mereka. Apakah pemerintah peduli dengan mereka? Tidak, pak!” pungkas Suhandi yang pada tanggal 28 Juli 2011 lalu dikukuhkan sebagai guru besar Sekolah Tinggi Theologi “IKAT”. ] N. Hakim

Profile

Nama : DR Suhandi Cahaya SH, MH, MBA Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 22 Juli 1954 Isteri : Liana S. Cahaya Anak-anak : Cindy Cahaya, Stephen Cahaya, Michael Cahaya Menantu : Ir Hezkil Handoko, MT Cucu-cucu : Mathew Mark Khorey (8 th), Andrew Khorey (3 th) Office Law Office Alamat Telp/ Facs. Websites E-mail

: DR Suhandi Cahaya SH, MH, MBA & Parters (Doctor Of Law) : Jalan Gajah Mada No. 10, 2nd Floor, Jakarta Pusat : 021-63866636 / 021-63866637 : www.doctorsuhandicahaya.com : suhandicahaya@yahoo.com

Graduation Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah, Magister Hukum Universitas Jayabaya, Master Business of Administrastion (I.P.W.I), Business Training Limited London, Doktor bidang Hukum Pidana dan Perdata Universitas Jayabaya, Asosiasi Profesor selaku Guru Besar dari Sekolah Tinggi Theologi “IKAT” Profession - Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan HKI; - Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta, Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Pasca Sarjana STIH IBLAM, Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang; - Saksi ahli perkara pidana di Mabes Polri, Polda & Pengadilan di seluruh Indonesia. Spesialization Of The Law Perbankan-Pasar Modal-Penanaman ModalKepailitan/Kurator-Pembiayaan-Property-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)-Persaingan UsahaPerlindungan Konsumen- Ketenagakerjaan dan Imigrasi-Telekomunikasi-Penerbangan (Aviation)Asuransi-Pajak dan Kepabeanan-Mediasi-Tata Usaha Negara-Tindak Pidana Korupsi-Pemalsuan, Penipuan & Penggelapan-Adopsi Anak–Perceraian, Hukum Agama & Harta Gono Gini. Organization - Ketua Litbang DPN AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) - Ketua Umum Yayasan Persekutuan Injili Advokat (YAPIA) Buku-Buku Yang Pernah Ditulis Kumpulan Tulisan Suhandi (Jilid I s/d VI), Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, 222 Azas Dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara, Kumpulan Yurisprudensi MA (Jilid I), Azas Dan Prinsip Hukum, Strategi dan Tekhnik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah), dan Hukum Acara Pidana Dalam KUHAP.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HANKAM

Kolonel Inf. Wiyarto, S.sos (Danrem 044/GAPO)

Tidak Boleh Lengah P erhelatan Sea Games XXVI yang dilangsungkan mulai 11 November 2011 di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi keamanan maupun lainnya. Khusus untuk pengamanan, pihak TNI dibantu Polri telah menyiapkan semua langkahlangkah yang diperlukan. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, Gaus Kaisuku, Iwan Purnama, Dewi Pujiharti dan fotografer Tedy Setiadi dari Majalah TOPIK mewawancarai Danrem 004/ GAPO Kolonel Inf Wiyarto, S.sos. Berikut petikannya:

Persiapan dari Korem dalam upaya pengamanan Sea Games XXVI seperti apa? Pengamanan Sea Games yang dilakukan oleh Korem jajaran TNI adalah mengambil porsi pengamanan VVIP kepala-kepala negara, kepala negara kita maupun kepala negara asing. Akan hadir di sini nanti 11 kepala negara. Dari 11 peserta itu ditambah 5 kepala negara yang lainnya sebagai undangan. Kami sudah menyusun suatu perangkat organisasi yang saya bagi dalam sub-sub pengamanan kepala negara, dan secara umum penanggungjawabnya adalah Pangdam, sebagai Pangkoops, kemu-

dian di bawahnya saya sebagai komandan satuan tugas pengamanan wilayah.

gabungan dari TNI dan Polri sebanyak 5.300 personil.

Berapa kompi pasukan pengamanan yang dipersiapkan? Pasukan kita yang dipersiapkan sekitar 3.295 anggota organik.

Akhir-akhir ini banyak persoalanpersoalan yang sangat mendesak juga untuk ditangani seperti teror bom di masyarakat. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Kita, di dalam susunan Sea Games, melibatkan yang lain juga. Kita akan mengajukan bantuan dari Kopassus, Satgas Anti Terror, di samping dari rekan kepolisian pasti sudah menyiapkan juga, seperti dari Densus 88. Dan kita sudah buat suratnya untuk minta bantuan dari Kopassus.

3.000 itu sudah masuk khusus TNI atau memang itu sudah masuk semua? Khusus TNI saja. Bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian? Kita di Sumatera Selatan enak sekali, bagus juga komunikasi dan hubungannya. Ketika pengamanan VVIP seperti menyambut Presiden kan kami sebagai leading sectornya. Mereka (kepolisian) memback-up. Sebaliknya, nanti bila ada kegiatan pengamanan dari kepolisian, kita dari TNI juga akan membantu mereka. Jadi, dalam pengamanan kepala negara di acara Sea Games nanti TNI sebagai ujung tombaknya? Jadi pengamanan VVIP berdasarkan Undang undang No.34 masih menjadi tanggung jawab TNI. Untuk pengamanan VVIP ini diturunkan pengamanan

Boleh tahu tentang indikasi adanya teroris di Sumsel? Harus kita waspadai saja. Artinya ada pemetaan untuk tingkat dini itu pasti, kami perlu mendapatkan gambaran dari Anda seperti apa? Sementara ini sebetulnya kalau khusus masyarakat yang ada di Sumatera Selatan tidak ada. Cuma kalau pengalaman yang lalu, kan pernah ada yang ditangkap di sini yang bawa bom. Tetap kita antisipasi, dan tidak boleh lengah, apa lagi akan hadir sekian kepala

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HANKAM negara. Bisa saja mereka ingin membuat suasana kacau sehingga memalukan kita, khususnya warga Sumsel, umumnya Indonesia di mata dunia. Boleh tahu pemetaan daerah-daerah mana saja yang punya potensi kemungkinan munculnya teror? Sepertinya tidak ada daerah yang subur untuk teroris di sini. Tapi belum lama ini sudah bergeser keberadaan para teroris di Way Kanan, Provinsi Lampung. Bagaimana Anda menyikapinya? Di Sumatera Selatan tidak ada (teroris), ya paling di Palembang ini sebagai pelintasan kemungkinan persinggahan sementara. Ada satuan khusus tidak di Koramil? Kita punya satuan khusus di Raiders, ada 50 personil yang sudah dididik anti teror. Berapa jumlah personil di Korem ini termasuk sipilnya? Kita di Korem termasuk sipil hampir 3.000-an orang. Menurut Anda, apakah jumlah itu sudah memadai? Masih kurang. Dulu itu hanya ada 8 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan, sekarang sudah dimekarkan menjadi 15 kabupaten/kota, terdiri dari 2 kabupaten dan 3 kota. Sementara jajaran kami masih tetap berada di tujuh Kodim. Idealnya sebetulnya seperti rekan-rekan di kepolisian, ketika ada kabupaten baru, di situ ada Polres baru. Nah kita kan tidak

Saat menjadi komandan Team di Timor-Timur.

mungkin melakukan itu karena gelar kita tidak menyesuaikan dengan jumlah pemerintahan tetapi dengan mekarnya wilayah, kemudian mekarnya potensi kerawanan. Sebetulnya dengan jumlah organisasi yang tetap seperti sekarang ini, orangnya harus ditambah. Berapa jumlah idealnya menurut Anda jika melihat kondisi seperti sekarang ini? Idealnya menurut saya sekitar 4.000-an. Kalau dari Alutsistanya sendiri? Kita dari perlengkapan Alusista sudah ada perubahan. Dulu, di Koramil dilengkapi senjata SP, sekarang sudah pakai M-16, sudah diganti semua. Itu pun masih kurang, tapi sudah agak moderen.

Selalu berkordinasi dengan Masyarakat dan Aparat lainnya.

Lalu, apakah anggaran yang diberikan ke Korem ini sudah mencukupi? Memang, anggaran ini belum seimbang. Seperti kami ini kan tidak ada anggaran rumah tangga. Misalnya saya dipanggil rapat ke Jakarta, berangkat dengan biaya sendiri. Kalau seperti Pemda, itu biaya perjalanan dinas ada anggaran untuk atur rumah tangga, sementara di kita tidak ada. Cara menyiasatinya bagaimana? Kita menyiasatinya dengan pergaulan. Kita bersyukurlah, ini kantor baru kami rehab, bukan dari biaya negara, Tuhan masih kasihanlah kepada kita, ada saja rezeki. TNI itu adalah bagian dari darah masyarakat, artinya keberadaan TNI di sini khususnya Korem bagian dari masyarakat juga. Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga ada suatu kerjasama yang baik untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti disebutkan di atas? Kita ada dua sisi, yang pertama melihat dari trend program pemerintah sekarang ini seperti apa. Ada prioritaspriotas pembangunan seperti penghijauan, kemudian KB. Kedua, kita lihat keinginan masyarakat, apa sebetulnya yang diinginkan masyarakat itu? Nah kita menjemput bola, kita menjembatani antara kebijakan pemerintah yang harus disukseskan oleh pemerintah daerah dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat kan

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HANKAM

Profile Bersama keluarga.

cukup kita mendekat dan bergaul. Yang sangat krusial sekarang dan paling utama adalah rasa aman, rasa aman itu perlu keberadaan kita mendekatkan mereka. Selain masyarakat, ada juga elemen-elemen lain seperti ormas kepemudaan dan lainlain. Bagaimana membangun sebuah kerjasama dengan mereka sehingga tercipta suasana yang kondusif? Kita adakan silaturahmi, misalnya saat-saat tertentu kita undang mereka. Kadang-kadang saya bertemu anak-anak mahasiswa dari BEM, walau tidak perlu secara formil. Dia lagi kumpul di mana kita bertemu atau saling telepon, dan mereka sukanya kumpul di café-café. Sebetulnya kalau makan-makan sama mereka tidak mahal, mereka sukanya di situ, ya kita datangi saja. Sama juga dengan kawan-kawan wartawan, kadang-kadang malammalam nongkrong di mana saja, ya saya juga di situ. Jadi ada skedule tertentu untuk setiap event- event pertemuan dengan kalangan masyarakat? Saya kadang-kadang tidak formil bertemu dengan mereka. Pada waktu kosong saya jalan sama mereka, tapi intinya komunikasi dengan mereka. Sama Mas Gaus, Mas Iwan, kalau kita tidak pernah tegur sapa, tidak pernah kenal, tidak pernah akrab, kan tidak ada hubungan bathin di antara kita. Kalau kawan-kawan itu mau turun walaupun pikirannya suntuk, dia lagi marah, tapi kalau sudah kenal sama kita kan kita dekati. Makanya saya tidak melarang. Sama juga dengan wartawan, misalnya

sulit bertemu gubernur, kadangkadang kita sharing saja mungkin gubernurnya lagi sibuk, tapi kan pemahaman kawan-kawan dipikir gubernurnya tidak mau ketemu. Saya jembatani, Pak nih wartawan-wartawan adik-adik mau ketemu gini-gini gimana? Mungkin beliau juga merasa ada kami, ada temannya, sebetulnya itu saja. Bagaimana Anda menggalakkan peran serta masyarakat dalam pertahanan keamanan di sini? Kita keliling saja sesama anggota Koramil dan Babinsa. Kita juga medatangi masyarakat yang sedang ronda. Selama bertugas sebagai perwira TNI, pernah tidak mengalami suatu kondisi yang sangat spesial baik itu dalam kapasitas sebagai anggota TNI maupun sebagai seorang manusia biasa? Tahun 1987 itu lebaran saya di hutan, komandan saya Pak SBY, Presiden kita saat ini. Kami lebaran di hutan Timor-Timur. Karena saat lebaran mobil yang membawa logistik ke kami terganggu karena jalan yang tidak memadai. Sehingga waktu lebaran kita ada di hutan kehabisan makan, itu saat-saat sulit tapi di mana kita menggerakkan anggota-anggota cari udang untuk makan di sungai dan segala macam. Beliau (SBY) menjadi Komandan Batalyon selama tiga tahun, waktunya hampir 95 persen di hutan. Di TimorTimur beliau menjadi Komandan Batalyon. Dari tahun 1986-1989, saya sebagai Komandan Pleton Khusus, saya Komandan Team yang dikendalikan langsung oleh Komandan Batalyon. ]

Nama : Wiyarto, S. Sos Pangkat : Kolonel Inf NRP 30421 Jabatan : Danrem 044/GAPO TPT/Tgl Lahir : Magelang, 3-10-1959 Agama : Islam Nama Isteri : Dra Paramita Anak : 1. Ria Vilatasari (22 th) 2. Yasinda Rizkhasari (20 th) 3. Ayu Skripsiasari (17 th) DIK UM : SD, SMP, SMA & STISIP DIKBANG UM : AKMIL 1985 SUSSARCABIF 1985 SUSLAPA I 1989 DIKLAPA II 1996 SESKOAD 1999 SESKO TNI 2008 DIKBANGSPERS : CIC SUSGUMIL SUSSARPARA AIR BORNE SUSDANYON SUSDANBRIG PENUGASAN: OPS TIM-TIM CIC AUSTRALIA

1992 1993 1999 1999 2000 2006

1985-1991 1991-1992

RIWAYAT JABATAN: • DANTON II/D YONIF 744 • PGS. KASI 2 OPS YONIF 744 • KASI 2/OPS YONIF 744 • DANKIPAN A YONIF 744 • KAUROPS KOLAKOPS TIM-TIM • KAUR REVEN SDIRDIK RINDAM IX/UDY • KAUR RENLAT SDIRLAT RINDAM IX/UDY • GUMIL TEKNIK RINDAM IX/UDY • PABANDA KATPIL PABAN III/BINKAR SPERSAD • PAMEN DENMA MABESAD • PABANDYA BINKAR SPERS DAM I/BB • DANYONIF 132/BS DAM I/BB • DANDIM 0313 REM 031 • DANDIM 0201/BS DAM I/BB • WAASTER KASDAM I/BB • PABANDYA 2 JABKAT 2 SPERSAD • DANBRIGIF 16 DAM V/BRW • ASPERS KASDAM IV/DIP • WAASPERS KASAD • DANREM 044/GAPO TANDA JASA • Satya Lencana kesetiaan 8 Tahun • Satya Lencana kesetiaan 16 Tahun • Satya Lencana kesetiaan 24 Tahun • Satya Lencana Dwidya Sista • Satya Lencana Seroja • Satya Lencana Dharma

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK HANKAM

Kolonel CPM Eko Sulistyo Budhi, (Danpomdam II/SWJ)

Tentara itu Tidak Bodoh Tapi Pintar Karena Terlatih batas kedinasan di batalyon itu, antara 9-12 tahun.

awancara Gaus Kaisuku dan Iwan Purnama dari Majalah TOPIK dengan Kolonel CPM Eko S Budhi, Danpomdam II/SWJ. Berikut petikannya : Selama bertugas sebagai Danpomdam II/SWJ, apakah banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aparat TNI? Tentara ini manusia juga yang sama seperti bapak-bapak semua. Cuma tentara ini terikat dengan satu peraturan lagi yang namanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer atau KUUHPM. Jadi tentara ini bisa kena 2 pasal, KUHAP dan KUHPT terus kalau di PM sendiri bisa kena 3 pasal lagi. Yang ketiga etika dari pada polisi militer, sebagai penegak hukum. Kalau dia melakukan suatu pelanggaran risikonya lebih berat dari tentara seperti itu. Jadi rata-rata masalah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tentara itu, berkaitan dengan kejelekan mental dari seseorang. Misalnya dia tidak kuat lagi dengan suatu peraturan sehingga dia desersi, biasanya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya menipu, menghamili perempuan lain, sementara dia tidak bertanggung jawab, padahal dia sudah desersi. Rata-rata tentara yang melakukan suatu pelanggaran di atas 80% adalah tentara yang mentalnya jelek, boleh dikatakan dia tidak kuat dengan suatu ikatan keteguhan ketentuan yang sudah ada, terutama yang di batalyon. Karena di batalyon adalah prajurit-prajurit profesional yang betul-betul mentalnya tangguh. Makanya TNI AD sudah mengukur kalau yang namanya prajurit, mulai dari pangkat Prada sampai Jenderal untuk Tamtama, TNI sudah mengukur batas-

Selama Anda tugas di sini, adakah pelanggaran lain yang dilakukan oknum TNI? Narkoba juga ada, tapi narkoba nomor tiga-lah. Nomor duanya KDRT, seperti melukai isterinya, entah itu dalam arti kata mentalnya tidak kuat karena mungkin dirongrong terus oleh isterinya begitu pulang kerja. Saya kira di masyarakat umum juga seperti itu. Tapi saya sendiri belum pernah menempeleng isteri saya, tidak mau saya. Contoh lain, walau tentara itu sudah disersi, namun dia mengaku masih aktif, kemudian melakukan penipuan. Namun ada pula tentara yang berbuat keonaran itu akhirnya ditangkap polisi atau intel dari Jamintel Korem, Intel Kodam atau dari POM. Setelah kita periksa, ada lagi pengaduan. Awal pelanggaran itu disersi, lalu muncul lagi pengaduan kasus lainnya yang dilakukannya. Tentara tidak bodoh tapi pintar karena terlatih. Yang namanya disersi berat, hukumannya lebih dari 30 hari, bila melakukan kesalahan bisa saja dipecat. Tapi kalau kurang dari 30 hari, dia cuma kena hukuman ringan, paling cuma 1 bulan atau 1 bulan setengah. Jika sudah kena sanksi seperti itu, dia biasanya kabur pada bulan tua, misalnya kaburnya tanggal 10. Nanti tanggal 29 dia balik lagi, kemudian tanggal 1 gajian, dan tanggal 3 dia kabur lagi. Begitulah yang

dilakukan tentara disersi ini. Terlibat pelaku tindak kriminal lain seperti pencurian atau perampokan? Sampai sekarang masih zero. Kalau terlibat illegal logging? Selama saya jadi Danpomdam II/ SWJ, tidak ada. Karena kayunya sudah habis, jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan aparat TNI. Kalau narkoba, paling karena ikut-ikutan teman atau kadang kala dipengaruhi orang. Kadang-kadang karena kebutuhan ekonomi. Orang yang mempunyai mental-mental rendahlah atau pun mental-mental di bawah standar. Untuk POM dengan luasnya wilayah Sumsel, apa ada penugasan khusus atau bagaimana? Sebenarnya bukan penugasan khusus, kita anggap suatu tugas pokok salah satunya mengawal protokol kenegaraan. Tetapi itu juga tidak lepas dari pada satgas yang dibentuk oleh Panglima, dalam hal ini Panglima Komando Operasi, yang organisasinya sesuai dengan pe-raturan Panglima TNI. Di situ ada Satgas Pamwil yang diketuai oleh Danrem yang membawahi sub satgassub satgas obyek yang tadi itu. Nah, saya berdiri sendiri sebagai sub satgas pengawalan dan parkir. Jadi bukan suatu kekhususan tapi memang sudah menjadi tugas kelompok, di mana salah satu tugas pokok polisi militer adalah pengawalan protokeler kenegaraan. ]

Profile Nama : Eko Sulistyo Budhi Pangkat : Kolonel CMP Nama Isteri : Ny. Idha Rohaya Gosse Anak : 1. Adhita Mahatva Viria 2. Adlina Nadhila Maharani TPT/Tgl Lahir : Jakarta, 25 Agustus 1962 Hobby : Olahraga Sepakbola & Badminton

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

Danamon Syariah Tawarkan Kredit Jaminan

Emas

foto: Adang/doc. majalah topik

INFO NIAGA

Di tengah persaingan dunia perbankan saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Produk-produk unggulan ditampilkan. Hal yang sama juga dilakukan Danamon Syariah. Unit Usaha Bank Danamon tersebut mengeluarkan produk unggulan berupa gadai emas.

ada semester pertama 2011, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (Danamon Syariah) mencatatkan laba bersih sebesar Rp.11 miliar. Sementara untuk 2011, Danamon Syariah menargetkan laba bersih sebesar Rp.27,5 miliar. Di sisi pertumbuhan aset, pada semester 1-2011 Danamon Syariah mencatat kenaikan sebesar 35% menjadi Rp.1,208 triliun dibanding periode yang sama 2010 sebesar Rp.897 miliar. Pertumbuhan pembiayaan naik 40% menjadi Rp.854 miliar pada tengah tahun 2011 dari Rp.609 miliar pada periode serupa 2010. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), Danamon Syariah membukukan kenaikan sebesar 16% pada semester 1-2011 menjadi Rp.850 miliar dari Rp.731 miliar pada periode serupa 2010. Sedang pendapatan operasional naik 5% menjadi Rp.68 miliar pada tengah tahun 2011 dari Rp.65 miliar pada periode yang sama 2010. Mulai semester II tahun ini, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (Danamon Syariah) mengeluarkan produk unggulan berupa gadai emas. Hal ini disampaikan Prayudha D Moeljo, Syariah Business Head Bank Danamon dalam acara launching produk 'Solusi Emas' awal Agustus 2011. Un-

tuk keperluan tersebut, Danamon Syariah telah menyiapkan investasi sekitar Rp.160 miliar. Investai itu untuk membangun jaringan pendukung seperti pengembangan cabang dan pendidikan SDM. Melalui produk Solusi Emas Danamon Syariah, ditawarkan pembiayaan bagi masyarakat melalui agunan emas. Ditargetkan dengan segmen kelas menengah ke bawah. Seperti pedagang, karyawan, ibu rumah tangga, termasuk pula mahasiswa dan pensiunan. Adapun keunggulan produk ini, menurut M Budi Utomo, Syariah Gadai Business Head Bank Danamon, meliputi kecepatan, di mana dalam 15 menit dana langsung dapat dicairkan, jam layanan lebih panjang (Sabtu tetap buka), proses menaksir emas dilakukan transparan di depan nasabah, keamanan terjamin sesuai standar bank (emas nasabah diasuransikan gratis), biaya pemeliharaan dihitung harian, tidak ada biaya penutupan akad, dan lebih barokah. Minimal emas yang bisa digadaikan emas dengan kadar 14 karat. Budi juga menyampaikan banyak masyarakat Indonesia yang memiliki emas. Hal tersebut berpotensi untuk dijadikan solusi dalam rangka keperluan pembiayaan di rumah tangga. "Berdasarkan survei, sebanyak 36,2

juta kepala keluarga memiliki emas. Dari jumlah tersebut, baru sekitar kurang lebih 27 juta KK yang berhubungan pembiayaan dengan emas sebagai agunan," ujarnya. Sisanya masih belum banyak yang memanfaatkan pembiayaan melalui agunan emas. Kebanyakan orang melakukan pembiayaan dengan menjaminkan emasnya ke Pegadaian, dan ada yang ke rentenir informal atau toko emas lapakan. Sementara, persentasi di Bank Syariahnya masih kecil sekali. Ini memiliki peluang. Bahkan masih ada 17 juta KK yang belum tergarap. Untuk tahap awal, Danamon Syariah ini menargetkan rata-rata pembiayaan sebesar Rp.3-4 juta per customer, dan 15 transaksi per hari per cabang. Mengingat biaya yang besar terhadap pengembangan jaringan dan SDM, bisnis gadai emas ini baru akan memberikan keuntungan pada 2013. Untuk cabang khusus solusi emas ini, Danamon Syariah akan mengerahkan 131 cabang hingga akhir 2011. Saat ini, Danamon Syariah memiliki 21 cabang, 137 cabang office chanelling, dan lebih dari 15 ribu ATM. Hingga akhir 2011, Danamon Syariah berencana menambah lebih dari 100 kantor syariah, sehingga total kantor syariah akan mencapai 280 kantor layanan syariah. ] Adang

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK RAGAM

Pesona Budaya Aceh

Negeri Serambi Mekah. Itulah julukan yang diberikan kepada Bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Negeri yang penuh dengan budaya bernuansa Islami.

eperti halnya daerah lain di Tanah Air yang kaya akan seni budaya, adat istiadat, dan tradisi, Nanggroe Aceh Darussalam pun memiliki kekayaan khasanah budaya bernilai sangat tinggi. Masyarakat Aceh yang terkenal sangat religius pun sangat mengagungkan dan menjaga warisan budaya yang dimilikinya. Berbagai upaya dilakukan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat dalam mempertahankan dan memperkenalkan berbagai kekayaan khasanah budaya masing-masing daerahnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyelenggarakan pameran yang

diharapkan masyarakat Aceh serta masyarakat luas dapat mengetahui sekaligus mengenal kekayaan khasanah budaya yang ada. Dalam upaya memperkenalkan budaya Aceh melalui ragam wastra, busana, tari dan musik tradisi serta kuliner kepada masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Aceh saja, sebuah pameran digelar di Museum Tekstil Jakarta, pada 28 Juni hingga 20 Juli 2011. Pameran bertajuk â&#x20AC;&#x153;Pesona Budaya Acehâ&#x20AC;? itu diselenggarakan atas kerjasama Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastraprema. Tak kurang dari 150 koleksi kain tradisi, busana, pelaminan berikut

aksesorisnya yang berasal dari lima etnis di Aceh dipamerkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas, tidak hanya ditempatkan sebagai benda peninggalan purbakala semata. Sehingga, masyarakat luas pun semakin mengetahui kekayaan khasanah budaya yang dimiliki daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Serambi Mekah itu. Koleksi-koleksi busana, khususnya pengantin, yang dipamerkan berasal dari Aceh pesisir, Aceh pegunungan yang diwakili Gayo, etnis pedalaman diwakili Alas, dan etnis Melayu dari Tamiang. Tidak hanya memamerkan berbagai koleksi tradisi Aceh, pameran ini juga diisi kegiatan lain yang berkaitan,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK RAGAM seperti Festival Kuliner dan Kerajinan Aceh, Lomba Peragaan Busana Tradisi Aceh, serta Temu Wicara Budaya Aceh dengan narasumber Iskandar Eko dan Cut Elly Arbi. Herawati Boediono, istri Wakil Presiden RI Boediono, berkesempatan membuka secara resmi kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan hari jadi Museum Tekstil ke-15 ini memuji kegiatan tersebut sebagai bagian dari memperlihatkan khasanah kebudayaan Indonesia. “Warisan tradisi dan busana Aceh yang sarat dengan motif-motif flora dan fauna, memperkaya khasanah ragam busana Indonesia,” kata Herawati. Ia mengharapkan, pameran yang khusus menampilkan ragam pesona budaya Aceh ini agar diapresiasi secara luas oleh masyarakat dan menjadi sumber inspirasi bagi bahan studi guna menambah wawasan terhadap budaya Aceh. “Pada gilirannya akan menambah kecintaan terhadap karya bangsa,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Dekranasda Aceh Darwati A Gani yang didampingi isteri Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Dewi Meutia, dalam kesempatan yang sama mengatakan, dari pameran ini dapat diraba jejak sejarah dan budaya Aceh masa lalu dan masa kini karya para disainer lokal. “Aceh memiliki keragaman karya tekstil dengan motif-motif yang khas, yang semuanya dapat disaksikan dalam pameran ini,” ujar Darwati yang juga isteri Gubernur NAD Irwandi Yusuf. Sedangkan Dewi Meutia menuturkan bahwa budaya Aceh sangat kaya, bermakna dan unik. Pameran “Pesona Budaya Aceh” ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dan diberdayakan Pemda Aceh. “Potensi mengomersilkan budaya Aceh sangat terbuka,” ucapnya seraya meminta pe-rajin di Aceh untuk lebih cerdas melihat peluang pasar, karena kerajinan dan budaya Aceh yang bernilai tinggi cukup terbuka luas peluang pasarnya. Selain itu, ia juga meminta pemerintah dan pengusaha yang ada di Aceh untuk memotivasi para perajin dengan membeli hasil kerajinan mereka. ] Adang

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KULINER

Eksotika

Rendang

Anda tahu rendang? Suka dengan rendang?

iapa tak kenal rendang? Rendang daging adalah masakan tradisional bersantan dengan daging sapi sebagai bahan utamanya. Masakan khas dari Sumatera Barat ini sangat digemari di semua kalangan masyarakat di hampir pelosok Tanah Air. Tidak hanya tersaji di rumah, rendang juga sangat mudah dijumpai di warung-warung makan di pinggir jalan. Tidak hanya masyarakat Minang saja yang sangat menggemari masakan khas satu ini, tapi juga hampir di pelosok daerah di Indonesia menjadikan masakan khas satu ini sebagai salah satu menu utama pada Hari Raya Idul Fitri. Bersama sajian utama lain, yakni ketupat atau lontong dan opor ayam. Bagi masyarakat, seperti kota besar Jakarta, rendang seakan menjadi menu wajib di hari istimewa tersebut. Pada umumnya, rendang memiliki rasa yang cukup pedas. Namun, tingkat kepedasannya tergantung pada racikan

sang juru masak. Selain rasanya yang pedas, rendang juga memiliki warna yang coklat kehitaman serta bumbu yang kering dengan rasa yang sangat lezat. Untuk mencapai warna yang coklat kehitaman serta bumbu rendang yang kering tersebut, maka rendang harus dimasak cukup lama, yakni minimal 12 jam. Semakin lama rendang dimasak maka rasanya akan semakin lamak (enak). Apabila rendang yang dimasak hari ini dan tidak habis maka tidak perlu dikhawatirkan akan menjadi basi. Cukup dipanaskan dalam wajan dengan api sedang tanpa menambahkan bumbu kembali, kelezatan rendang akan tetap terjaga. Semakin sering rendang dipanaskan maka rasanya akan semakin lamak (enak). Rendang merupakan menu utama bagi masyarakat Minang. Dahulu kala, rendang disajikan sebagai menu utama bagi para bangsawan. Akan tetapi, saat ini rendang sangat digemari oleh masyarakat Minang khususnya

dan bahkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta para wisatawan asing. Bisa dikatakan, rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Bahkan, diyakini ada empat filosofi masyarakat Minangkabau tentang rendang yang merujuk dari empat bahan pokok yang digunakan dalam membuat rendang, yakni : 1. Daging (daging sapi); sebagai bahan baku utama dalam membuat rendang yang merupakan lambang dari ninik mamak (para pemimpin suku adat) yang ada di Minangkabau. 2. Karambia (kelapa); sebagai bahan pendukung yang merupakan lambang cadiak pandai (kaum intelektual). 3. Lado (cabe); merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan sariat agama. 4. Pemasak (bumbu); sebagai pelengkap yang melambangkan dari keseluruhan masyarakat Minang.

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KULINER Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia Sebagai orang Indonesia, kita mungkin boleh berbangga. Baru-baru ini, sebuah survei yang dilakukan CNN di situs jejaring sosial menempatkan rendang di posisi atau urutan ke-11 dari 50 daftar makanan terenak di dunia. Rendang menjadi satu-satunya makanan asal Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut, mengalahkan jenis makanan lain seperti Kebab Turki, Lasagna Italia, Fajitas Meksiko, atau Pho Vietnam. Rendang harus bersaing ketat dengan jenis makanan lain dari negara-negara lain, seperti Penang Assam Laksa Malaysia, Tom Yam Goong Thailand, Peking Duck China, atau Sushi dari Jepang. Berikut daftar 50 makanan terenak di dunia, seperti dikutip dari Vivanews.com: 1. Massaman Curry, Thailand 2. Neapolitan Pizza, Italia 3. Chocolate, Mexico 4. Sushi, Japan 5. Peking Duck, China 6. Hamburger, Germany 7. Penang Assam Laksa, Malaysia 8. Tom Yam Goong, Thailand 9. Ice Cream, United States 10. Chicken Muamba, Gabon 11. Rendang, Indonesia 12. Shepherdâ&#x20AC;&#x2122;s Pie, Britain 13. Corn on the Cob, global 14. Donuts, United States 15. Kalua Pig, United States 16. Egg Tart, Hong Kong 17. Lobster, global

18. Kebab, Iran 19. Nam Tok Moo, Thailand 20. Arepas, Venezuela 21. Croissant, France 22. Brownie and Vanilla Ice Cream, global 23. Lasagna, Italy 24. Champ, Ireland 25. Butter Garlic Crab, India 26. Fajitas, Mexico 27. Montreal-Style Smoked Meat, Canada 28. Pho, Vietnam 29. Ohmi-Gyu Beef Steak, Japan 30. Goi Cuon (Summer Roll), Vietnam 31. Parma Ham, Italy 32. Ankimo, Japan 33. Fish â&#x20AC;&#x2DC;n Chips, Britain

34. Maple Syrup, Canada 35. Chili Crab, Singapore 36. Texas Barbeque Pork, United States 37. Chicken Parm, Australia 38. French Toast, Hong Kong 39. Ketchup, United States 40. Marzipan, Germany 41. Stinky Tofu, Southeast Asia 42. Buttered Toast with Marmite, Britain 43. Tacos, Mexico 44. Poutine, Canada 45. Chicken Rice, Singapore 46. Som Tam, Thailand 47. Seafood Paella, Spain 48. Potato Chips, United States 49. Masala Dosa, India 50. Buttered Popcorn, United States ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Bagaimana mengecilkan penis?

Saya pemuda keturunan Arab, belum kawin umur 24 tahun, 170 cm dan 64 kg. Terus terang saya merasa risih dan terganggu pada ukuran penis (anu) saya yang apabila sedang ereksi bisa mencapai 23 cm, problem saya adalah saya merasa risih apabila waktu berada di ruangan kuliah, saya sering ereksi apabila membayangkan dosen perempuan saya yang masih muda dan berdandan sexy. Ketika ereksi, nampak anu saya terlihat menyembul di celana dan terus terang saya merasa malu pada temanteman saya dan juga dosen tadi yang memergoki kejadian di celana saya. Pertanyaan: 1. Apakah wajar saya membayangkan bercinta dengan dosen saya waktu kuliah? 2. Apakah ukuran anu saya wajar? 3. Bagaimana cara mengecilkan anu saya? Terimakasih dok. Amir-Surabaya

Jawab: Amir â&#x20AC;ŚKamu ini ada-ada saja. orang yang punya kecil mau dibesarkan kamu yang besar malah mau dikecilkan. Untuk menghindari agar jangan timbul ereksi ya, tentu saja kamu harus mulai meninggalkan kebiasaan untuk berpikiran ngeres dan jorok selagi kuliah. Cobalah lebih berkonsentrasi kepada pelajaran sehingga pasti tidak akan timbul ereksi. Bisa juga untuk menghindari energi yang berlebihan sehingga memudahkan timbulnya ereksi. Kamu harus lebih banyak melakukan kegiatan yang kamu sukai selain melamun dan menonton film ataupun apa saja kegiatanv yang merangsang keinginan seks. Juga ada baiknya dengan mulai mengurangi konsumsi yang banyak mengandung rempah-rempah panas-panas seperti lada, merica dan sejenisnya.

Tanpa darah apakah masih perawan?

Dok, saya seorang gadis remaja berusia 19 tahun mempunyai masalah

pribadi dengan seks. Saya pernah sekali berhubungan badan dengan pacar saya, tapi kok nggak keluar darah. Apakah itu menandakan saya masih perawan Dok, karena yang saya dengar melalui media, tidak perawannya seorang gadis itu kalau melakukan hubungan intim dan mengeluarkan darah. Masalah ini saya sangat berharap penjelasan dari Pak Dokter, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bantuannya. Ranti-Jakarta Jawab: Setiap wanita yang baru pertama kali melakukan pertama kali melakukan hubungan seks biasanya selaput darahnya pasti akan robek dan terluka. Tapi keadaan ini tidaklah selalu menjamin akan dapat mengeluarkan darah. Apalagi kalau sebelum itu selaput dara tersebut sudah pernah sobek karena hal lain selain berhubungan seks misalnya karena olah raga yang keras. Tapi wanita yang selaput darahnya sobek bukan karena hubungan seks tetap dibilang sebagai perawan karena belum pernah berhubungan dengan lelaki. Untuk memastikan hal-hal seperti ini sebaiknya anda tentunya segera memeriksakan diri agar jelas

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK KONSULTASI permasalahannya dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Apa efek hubungan menggunakan kondom?

Pak Dokter yang budiman, saya seorang wanita berumur 22 tahun. Saya pernah melakukan hubungan seksual dengan kekasih saya berulang kali tetapi kekasih saya selalu memakai kondom. Yang ingin saya tanyakan : 1. Apakah karena terlalu sering melakukan hubungan seksual memakai kondom dalam usia sekarang ini (belum menikah) akan membawa dampak tidak bisa hamil pada waktu nanti saya menikah di usia lanjut? 2. Apakah ada dampaknya bila kekasih saya sering memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina saya? Apakah tidak membawa dampak negatif apa-apa terhadap kehamilan atau hal hal lainnya? 3. Saya pernah melakukan hubungan seksual ketika 3 hari sehabis haid, tetapi ternyata waktu itu haidnya masih tersisa dan waktu berhubungan keluar darah haid dan agak banyak. Apakah wanita yang melakukan hubungan seksual pada waktu haid membawa dampak negatif bagi wanita itu sendiri? Berhubung saya pernah melakukan dan hal itu sampai 3-4 kali begitu, dikarenakan haid yang masih sisa dan saya tidak mengetahuinya. 4. Apakah dampak negatif bagi saya apabila kekasih saya suka memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus saya? 5. Apabila kekasih saya sering sekali melakukan onani apakah nantinya ketika dia menikah dapat membuat wanita hamil? Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Sari-Jakarta Jawab: Untuk Sari, pemakaian kondom sampai saat ini tidak pernah ada dilaporkan membawa dampak apapun. Yang penting kondomnya tidak bocor, karena kalau sampai bocor, tetunya tidak akan bermanfaat. Dan perlu diketahui bahwa kondom itu hanya satu kali pakai lho?

Memasukkan jari ke dalam vagina sepanjang jari itu tidak berbahaya misalnya jarinya kotor dan panjang apalagi tajam, tidak apa-apa dan memang dapat dipergunakan pada saat foreplay untuk merangsang sang wanita. Tapi sekali lagi ingatlah kebersihan, jadi cuci tangan dulu jangan lupa. Pada saat wanita sedang menstruasi memang sangat tidak baik bila melakukan hubungan seks karena pada saat itu saluran antara rahim dan vagina sedang terbuka sehingga dikhawatirkan dapat membawa infeksi dari luar kedalam yang tentunya kalau sampai terjadi akan sangat sulit mengobatinya. Dan untuk anal seks sebenarnya kalau disetujui oleh kedua belah pihak artinya tidak ada pemaksaan dalam hal ini ya boleh-boleh saja walaupun dari segi kedokteran tidaklah dianjurkan, asal diperhatikan tata cara yang betul karena anal itu tidak dipersiapkan untuk suatu hubungan seks seperti misalnya memakai kondom, menambahkan zat pelicin untuk memudahkan dan menghindari terjadinya iritasi.

Belum merasa orgasme

Dengan hormat Dokter, saya umur 26 tahun dan suami saya umur 30 tahun, menikah sudah satu tahun. Saya ingin menanyakan: selama berhubungan seks, kenapa saya tidak pernah merasakan orgasme, padahal saya terangsang dan mengeluarkan lendir. Begitu penis dimasukkan, saya terangsang tapi lama hanya itu saja, saya tidak merasakan nikmat sama sekali. Padahal saya bisa orgasme bila kami melakukan oral seks atau masturbasi. Sebelum melakukan hubungan seks, kami sudah melakukan pemanasan, be-

gitu saya sudah merasakan nikmat dan penis suami saya cepat dimasukkan, langsung rasa nikmat itu hilang. Hal ini juga bukan karena suami saya yang terlalu cepat, karena suami saya memang bisa tahan lama. Normalkan itu? Padahal saya tidak pernah mengalami trauma apapun. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih sebelumnya. Susan-Bali Jawab: Memang pada wanita yang baru saja mengalami hubungan seks yang sesungguhnya sering terjadi hal yang seperti kamu rasakan itu. Yaitu pada saat terangsang dan siap dilakukan hubungan seks malah keinginan seksnya jadi turun. Cobalah lakukan lebih sabar terutama untuk pasangan kamu, dan tak usah terburu-buru. Artinya kalau kamu masih sedang menikmatinya saat dilakukan oral seks atau pemanasan lainnya nikmati saja hal tersebut lebih dahulu. Kalau perlu sampai kamu orgasme pun tidak apa apa. Baru nanti pada waktu yang berikutnya berlanjut dan meningkatkan tahapannya. Misalnya saja dengan mencoba hubungan seks dengan memasukan penis sebentar sambil diseling dengan oral seks yang lama, demikian selanjutnya secara bertahap pemanasannya yang dikurangi tatapi sebaliknya waktu untuk memasukan penisnya yang lebih lama, demikian seterusnya. Cobalah lebih dahulu tehnik seperti itu dan kasih tahu saya perkembangannya, berhasil atau tidak OK? ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK WISATA

ung Hatta adalah satu dari sekian ribu pahlawan nasional yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosoknya telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Perannya yang cukup besar dalam perjuangan bangsa ini menjadikannya disebut sebagai salah seorang bapak bangsa Indonesia. Banyak buku dan catatan sejarah yang menorehkan perjuangan Bung Hatta di masa penjajahan Kolonial Belanda sampai Masa Kemerdekaan RI. Sosoknya yang cerdas, sederhana, dan religius banyak dikagumi dan diteladani rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Bahkan, musisi ternama Iwan Fals mengarang sebuah lagu yang menggambarkan sosok Sang Proklamator tersebut. Bung Hatta dilahirkan di Kota Bukittinggi, di tengah dataran tinggi Agam, Sumatera Barat 12 Agustus 1902 dari pasangan keluarga H. Mohammad Djamil (Ayah) dan Siti Saleha (Ibu). Sewaktu kecilnya, Mohammad Hatta sering dipanggil Mohammad Athar, dan ketika masa perjuangan kemerdekaan, beliau lebih popular dengan panggilan Bung Hatta, yang pada saat itu bermakna â&#x20AC;&#x153;saudara seperjuanganâ&#x20AC;?. Bung Hatta menikah di usia 42 tahun dengan Rahmi Rachim yang kemudian dikaruniai tiga puteri, yakni Meutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Bung Hatta wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bung Hatta menyelesaikan pendidikan dasar (SR) dan sekolah menengah (MULO) di Padang, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Da-

Jejak Wisata

Sejarah Bung Hatta Bagi bangsa Indonesia, sosok Bung Hatta sudah tidak asing lagi. Sosok proklamator ini akan selalu dikenang karena kiprah dan perjuangannya yang tak kenal menyerah untuk bangsa ini. gang Prins Hendrik School dan tamat 1921. Tamat dari Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School, Bung Hatta melanjutkan pendidikan di Rotterdamse

Handelschogenschool. Di sinilah Bung Hatta mulai berkecimpung dalam organisasi pemuda yang saat itu diketuai oleh Dr. Soetomo (Bung Tomo). Kembali ke Indonesia, Bung Hatta bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Karena kegigihan dan perjuangannya di PNI itulah, Belanda menangkap Bung Hatta, bersama pimpinan PNI lainnya, salah satunya adalah Sutan Sjahrir. Mereka pun diasingkan ke Boven Digoel. Pada Januari 1935, Hatta dan kawan-kawan tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK WISATA cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi buku-buku yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Hatta pun mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Pada Desember 1935, penguasa setempat memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira. Pada Januari 1936 keduanya pun berangkat ke tempat pembuangan yang baru, Banda Neira. Di tempat pembuangan baru, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tata buku, politik, dan lain-lain. Pada 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada 9 Maret 1942, Pemrintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

dan kakek Hatta. Sedangkan paviliun berfungsi sebagai kamar tidur Hatta. Rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan, sebenarnya, sudah runtuh di tahun 1960-an, tetapi atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah tersebut dibangun ulang sebagai upaya mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil sang proklamator di kota Bukittinggi. Penelitian pembangunan ulang dimulai dari November 1994 dan dimulai pada 15 Januari 1995. Rumah ini diresmikan pada 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia merdeka. Rumah ini dibangun mengikuti bentuk aslinya. Sebagian besar perabotan di dalam rumah pun masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta, begitu pun tata letaknya yang masih dipertahankan di tempat asalnya. Bung Hatta tinggal di rumah ini dari tahun 1902-1913, waktu yang meskip-

un relatif singkat namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter seorang Bung Hatta. Disiplin kerja, ketepatan waktu, kesederhanaan dan kasih sayang yang dilihat dan dicontoh Bung Hatta adalah sosok sang Kakek, H. Marah atau Pak Gaek, bermula dari rumah ini. Pak Gaek yang merupakan kontraktor pos partikelir bekerja dengan ketelitian, disiplin, organisasi yang baik, dan tepat waktu dalam menyiapkan segala kebutuhan pengiriman memberikan kesan yang berbekas di pikiran Bung Hatta. Sesuai adat Minang, Hatta remaja sudah harus tinggal mandiri di kamar yang terpisah dengan rumah induk dan menginap di surau atau langgar atau mesjid kecil berjarak beberapa kilometer dari rumah ini untuk menuntut ilmu agama dan adat. Didikan inilah yang membawa kesederhanaan dan sikap jujur pada diri Bung Hatta. ] Endang

Rumah Kelahiran Bung Hatta Satu lagi jejak wisata sejarah Bung Hatta yang, kiranya, perlu diketahui generasi sekarang, yakni Rumah Kelahiran Bung Hatta. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 37, Bukittinggi, Sumatera Barat. Rumah ini adalah tempat Hatta dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya sampai berusia 11 tahun. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1860-an dan menggunakan struktur kayu ini terdiri dari bangunan utama, paviliun, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, dan kamar ibu, paman,

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK SELEBRITI

Windri Marieta:

Siap Go

Internasional Penyanyi dan komposer lagu yang lahir di Jakarta, 13 Maret 1986 dan tenar

melalui album perdananya "Jingga" yang muncul di tahun 2009 memiliki lirik yang kuat namun menggunakan instrumen sederhana. Windri Marieta bahkan berhasil menempatkan dua lagunya, "Jingga" dan “Aku Sangat Atas Kamu" ke posisi puncak tangga lagu musik independen dan dinobatkan sebagai The Best New Comer di ajang Indonesian Cutting Edge Music Award (ICEMA) 2010. Album pertamanya bergenre akustik, proses pengerjaannya selama 6 bulan. Yang menarik dari semua lagu itu yang dirinya mengaransemen dan mengkompos sendiri. Dari delapan lagu di album ini, empat diantaranya adalah ciptaannya sendiri. Kini Windri sibuk dalam proses pengerjaan album kedua di bawah supervisi Prospective Producer dari London Inggris yang tertarik untuk memproduseri albumnya dan mensyaratkan semua liriknya harus berbahasa Inggris. Sang produser mau menunjukan bahwa ada seorang penyanyi muslim, berkerudung dari Asia yang menyanyikan lagu-lagu universal. Darah seni mengalir deras dari ayah dan ibunya yang juga adalah seorang penyanyi dan basist di era 80-an. Karenanya jangan heran jika Windri pandai memainkan gitar, paino, drum, keyboard, dan bass. Menciptakan lagu “Ode to Piece” yang terinpirasi dari tragedi Kapal Marvimarmara. Lagu yang menyerukan agar kita mendengarkan hati kecil dan nurani. Dengan balutan suara Windri yang khas, harmonisasi suara dengan iringan latar orchestra ditambah melodi gitar yang membuat lagu layak diacungi jempol. Ihwal perkenalan dengan sang produser ketika dirinya membuat grup musik yang semua anggotanya perempuan dan mengunggahnya di berbagai situs seperti Youtube, Myspace, di blog dengan nama Grup Athena. Rupanya sang produser tertarik dengan grupnya. Sayang, di tengah ketertarikan sang produser tersebut, grupnya keburu bubar. Akhirnya, pada 2009, Windri memberanikan diri maju sendiri dan dengan jujur mengatakan kepada sang produser bahwa grup bandnya sudah pecah. “Awalnya dia bilang suka dengan band ini karena unik dan berasal dari Asia, dan ia memang ingin memperkenalkan musik Asia ke London,” ujar Windri yang pernah satu grup di Athena dengan Tantri Kotak dan Mitha The Virgin itu. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011

TOPIK SELEBRITI

IIFC Gelar Kontes Kecantikan

Muslimah Pertama di Dunia

ndonesia Islamic Fashion Consortium (IIFC) semakin mantap mempublikasikan Indonesia menjadi ‘Kiblat’ Fesyen Muslim Dunia. Setelah sukses menggelar Indonesia Islamic Fashion Fair (IIFF) pada 2010, IIFC kembali menggelar ajang serupa dengan konsep lebih atraktif dan komunikatif bertema “Fashion & Tourism Extravaganza” pada 11 Agustus sampai 11 September 2011 di pusat perbelanjaan Central Park, Jakarta Barat.

Berbeda dari tahun lalu, IIFC kali ini bekerjasama dengan sebuah media online nasional dengan menggelar kontes kecantikan berbasis online “Muslimah Beauty 2011”. Hal ini merupakan strategi promosi keindahan dunia muslim Indonesia dan gaya hidupnya melalui media yang dapat mencakup lintas batas, lintas sosial dan lintas negara. Kontes kecantikan “Muslimah Beauty 2011” diharapkan setara dengan kualitas Miss Universe dengan melibatkan teknik penilaian bukan sekedar wajah berjilbab yang cantik dan jelita, namun juga penilaian kecerdasan di bidang spiritualitas, emosional dan intelektual. Selain menggelar kontes kecantikan, IIFF 2011 juga menggelar karya rancangan desainer terkenal Indonesia, antara lain Stefanus Hammy, Hengky Kawilarang, Irna Mutiara, Jeany Ang, Merry Pramono, Dian Pelangi, Malik Moestaram, Defrico Audy, dan Boyonz Ilyas. ] Adang/Endang

Majalah TOPIK | Edisi Khusus Kemerdekaan RI | Tahun V | Agustus 2011