2.4.Kedudukan dan Peran ASN

Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktuali- sasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk itu, ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu: • ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak dalam membuat dan mengeksekusi suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Sebagimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan. • ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundangundangan. Karena itu, ASN harus menjiwai semangat UU ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetisi. Dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer-driven government). • ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, ASN juga harus berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam UU ASN pasal 5.

2.4.2. ASN sebagai pelayan publik

Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu: 1. Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. 2. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. 3. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan amanat pembukaan UUD tahun 1945 negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang men-dukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Namun demikian, dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terusmenerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai deligan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Konsep ini meliputi apa yang disebut sebagai standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik untuk memenuhi pelaksananaan pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat.

2.4.3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa

Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepenting-an diri sendiri, seseorang dan golongan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga. PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, dan mengedepankan kepentingan nasional ditengah tengah persaingan dan pergaulan global. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasanya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkung an kerjanya dan di masyarakatnya.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

Nama

: dr. Ginanjar Arum Desianti, Sp.P(K) Golongan : III Angkatan : 1 Kelas : C Instansi : RSUP Persahabatan Jabatan : Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama Pendidikan : Dokter Spesialis Paru Tugas Unit Kerja : Kesatuan Staf Medik (KSM) Paru dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada visi, misi dan nilai-nilai yang ditetapkan. • Visi KSM Paru

Creating world excellence in pulmonology and respiratory medicine, through education, learning, research and services in 2024.

9

• Misi KSM Paru 1. Menghasilkan dokter Spesialis Paru yang beretika, berbudi luhur dan menjadi pemimpin di bidang kesehatan Respirasi. 2. Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan Respirasi yang berpihak kepada masyarakat dengan berdasarkan pengembangan ilmu dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan Respirasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan Respirasi di tingkat lokal dan nasional. 4. Melakukan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran bidang kesehatan Respirasi. 5. Memperkuat kerja sama dalam bidang kesehatan Respirasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

9 • Nilai-Nilai KSM Paru

Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI menganut nilai-nilai yang mengawal departemen dalam mewujudkan visi misinya. Nilai-nilai ini terdiri dari

Professionalism, Updated, Leadership, Manageable, Optimistic yang dapat disingkat menjadi PULMO. Departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi berkomitmen memberikan keunggulan untuk pelayanan pasien, penemuan riset ilmiah dan pendidikan