Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktuali- sasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk itu, ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu: • ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak dalam membuat dan mengeksekusi suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Sebagimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik
hanya
menjadi
angan-angan
belaka,
sehingga
karena
itu
harus
dioperasionalisasikan. • ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundangundangan. Karena itu, ASN harus menjiwai semangat UU ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetisi. Dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer-driven government). • ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, ASN juga harus berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam UU ASN pasal 5.
20
