LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1
PEMBUATAN DRAFT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDICAL EVACUATION DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
DISUSUN OLEH : NADINDRA MADHYASTHA NIP. 198609102020122003
BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI PEMBUATAN DRAFT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDICAL EVACUATION DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
Telah diseminarkan Tanggal 05 Agustus 2021, di Bapelkes Cikarang
Coach
Mentor
dr. Elly Farida
dr. Titiek Resmisari, MARS
NIP. 197407022006042013
NIP. 198104282008012006
Penguji
dr Maryono, M.Kes NIP. 196704201999031006
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan judul “Pembuatan draft Standar Operasional Prosedur Medical Evacuation” dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan laporan ini. 1. Drs. Suherman, M. Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
2. dr. Titiek Resmisari, MARS selaku coach 3. dr. Elly Farida selaku mentor 4. dr. Maryono, M.Kes selaku penguji 5. Bapak/Ibu fasilitator dan seluruh staf pegawai yang ada di lingkungan Bapelkes Cikarang 6. drg. Resi Arisandi, MM selaku Kepala KKP Kelas II Bandung 7. Ka Subag Adum, koordinator seluruh substansi dan seluruh staf KKP Kelas II Bandung 8. Suami, anak-anak, dan orang tua yang menjadi sumber motivasi penulis 9. Seluruh sahabat peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan 1, khususnya kelompok D yang selalu kompak dan saling membantu 10. Semua pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi. Penulis menyadari bahwa Laporan Aktualisasi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan rancangan ini. Semoga rancangan ini dapat bermanfaat dan dapat penulis realisasikan seluruhnya dengan baik
Bandung, 3 Agustus 2021
Nadindra Madhyastha
iii
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
LEMBAR PENGESAHAN
ii
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR GAMBAR
vi
DAFTAR TABEL
vi
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Tujuan
2
C. Manfaat
2
D. Ruang Lingkup
3
TINJAUAN PUSTAKA
4
A. Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
4
B. Profil Peserta
9
C. Nilai – nilai dasar ASN
9
D. Peran dan Kedudukan ASN
11
RANCANGAN AKTUALISASI
13
A. Identifikasi Isu
13
B. Dampak Isu
15
C. Penetapan Core Isu
19
D. Penyebab Isu
22
E. Gagasan Pemecahan Isu
23
F. Matriks Rancangan Aktualisasi
24
iv
G. Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI A. Hasil Aktualisasi dan Pembahasan
BAB V
34 35 35
1. Kegiatan 1
35
2. Kegiatan 2
39
3. Kegiatan 3
42
4. Kegiatan 4
46
5. Kegiatan 5
49
B. Rencana Tindak Lanjut
52
PENUTUP
54
A. Kesimpulan
54
B. Saran
55
Lampiran 1 Bukti Kegiatan 1
56
Lampiran 2 Bukti Kegiatan 2
58
Lampiran 3 Bukti Kegiatan 3
61
Lampiran 4 Bukti Kegiatan 4
62
Lampiran 5 Bukti Kegiatan 5
64
Lampiran 6 SOP Pengawasan Keberangkatan Pasien
70
Medical Evacuation Lampiran 7 SOP Pengawasan Kedatangan Pasien Medical
Evacuation Lampiran 8 Sesi Coaching
72 74 75
DAFTAR PUSTAKA
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
8
Gambar 3.1
Fish Bone Analisis Penyebab Isu
23
Gambar 3.2
Gagasan Pemecahan Isu
23
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1
Penjelasan Butir SKP
13
Tabel 3.2
Dampak Isu dan Keterkaitan dengan Nilai ASN
15
Tabel 3.3
Bahan, obat, dan peralatan pada Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan dan Rujukan Wilker / Posko
16
Tabel 3.4
Penapisan Isu Berdasarkan USG
19
Tabel 3.5
Jumlah Medevac
21
Tabel 3.6
Standar minimal jenis pendidikan program Upaya Kesehatan
Tabel 3.7
Pelabuhan
21
Matriks Rancangan Aktualisasi Pembuatan draft Standar
24
Operasional Prosedur Medevac. Tabel 3.8 Tabel 4.1
Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi Rencana Tindak Lanjut
34 53
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. ASN harus dikelola agar menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan cara melakukan manajemen ASN. Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN) mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Diklat terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Lembaga Administrasi Negara mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan perubahan model Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III, dengan menambahkan indikator pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar keprofesian ASN sebagai salah satu komponen penilaian. Dalam rangka memenuhi indikator tersebut, maka peserta diklat diminta untuk menuangkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar keprofesian ASN tersebut dalam pekerjaan sehari-harinya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Bandung adalah kegiatan upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka mendukung program karantina kesehatan melingkupi pelayanan kesehatan terbatas, rujukan, dan gawat darurat medik sesuai standar yang berlaku. Pelayanan kesehatan ini berguna
1
dalam rangka menetapkan status kesehatan seseorang dan potensi risiko kesehatan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja bandara mengikuti perkembangan dari perubahan yang terjadi di dunia penerbangan. Salah satunya adalah perkembangan perusahaan pengangkut pasien yang sakit dari daerah yang sulit ke rumah sakit menyediakan jasa Medical Evacuation
(Medevac). Maka kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara pun turut berkontribusi dalam pelaksanaan MedEvac. Namun masalah yang timbul adalah belum optimalnya pelaksanaan MedEvac sehingga perlu diusulkan suatu rancangan aktualisasi berupa pembuatan draft Standar Operasional Prosedur pelayanan Medevac
B. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN adalah sebagai berikut : 1. Peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang disingkat dengan ANEKA 2. Memahami peran dan kedudukan ASN di NKRI serta menerapkan kode etik ASN 3.
Mampu menerapkan pelayanan publik sesuai dengan pelayanan prima
4. Mampu menerapkan whole of government dan best practices C. Manfaat 1. Bagi Penyusun Aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA melalui pembuatan rancangan aktualisasi ini akan menciptakan ASN yang berkarakter dan menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA ke dalam pekerjaan sehari-hari di tempat kerja. 2. Bagi Instansi Kerja Tersusunnya rancangan aktualisasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang ditemukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, sehingga instansi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. selain
2
itu, diharapkan kinerja individu dapat meningkat sehingga dapat mencapai visi dan citra instansi yang lebih baik 3. Bagi Bapelkes Cikarang Rancangan aktualisasi merupakan bukti dari terselenggaranya pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan sesuai dengan capaian kegiatan pembelajaran.. Diharapakan hal ini dapat menambah kepustakaan bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari aktualisasi ini yaitu pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juli 2021 di lingkungan tempat kerja yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung (Pos Bandara internasional Husein Sastranegara Bandung), dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi yang berorientasi dalam bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung 1. Gambaran umum Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan. KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Dengan diberlakukannya International Health Regulations (IHR) tahun 2005 maka semakin memperkuat posisi KKP sebagai salah satu instansi yang mempunyai kewenangan terhadap berbagai upaya kesehatan di pelabuhan dalam rangka pencegahan penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah yang masuk dan keluar dari pelabuhan, melaksanakan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas dan pengendalian terhadap dampak kesehatan lingkungan. Sehingga tujuan dan sasaran KKP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan mengadakan pengamatan epidemiologi, survei entomologi dan melakukan jejaring kerja baik secara vertikal maupun horizontal serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat tercakup dengan memperoleh hasil yang memuaskan Wilayah Kerja KKP yang selanjutnya disebut Wilker KKP adalah unit kerja fungsional KKP di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. KKP Kelas II Bandung mempunyai jangkauan pelayanan di beberapa Pelabuhan/ Bandara yang ada di Provinsi Jawa Barat (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/ Menkes/ Per IV/ 2011, tanggal 23 Nopember 2011, Lampiran IV) yaitu meliputi Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon, Pelabuhan Khusus Balongan Kabupaten Indramayu, Pelabuhan Indramayu Kabupaten Indramayu, Pelabuhan Pamanukan Kabupaten Subang, Pelabuhan Kejawanan Kota Cirebon, Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dan Pelabuhan Brebes Kabupaten Brebes.
4
2. Tugas dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung KKP sebagai UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu bertugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KKP menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan kekarantinaan; b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; d. Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali; e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia; f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional; g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja; i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor j. Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
5
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan; o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan q. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 3. Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Visi : Tangguh dan Prima dalam Cegah Faktor Risiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara. Misi :
a. Melaksanakan Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.
b. Melaksanakan Kajian Terhadap Pengendalian Dampak Faktor Resiko Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.
c. Melaksanakan dan Meningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.
d. Melaksanakan tindakan cepat dan tepat dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.
e. Menciptakan Kemandirian Masyarakat / Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung untuk Hidup Sehat.
f. Menjalin dan Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program.
6
4. Nilai Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung KKP Kelas II Bandung menjalankan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yaitu : a. Pro rakyat 1. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. 2. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi b. Inklusif 1.
Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja.
2.
Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.
c. Responsif 1.
Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.
2.
Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.
d. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien
7
e. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel. 5.
Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
8
B. Profil Peserta Nama
: Nadindra Madhyastha
NIP
: 198609102020122003
Jabatan
: Dokter Ahli Pertama / IIIb
/Golongan Unit Kerja
: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung
(Pos
Bandara
Internasional Husein Sastranegara Bandung) Instansi
: Kementerian Kesehatan
Pendidikan
: Profesi Dokter Umum
terakhir Email
: nadindramadhyastha@gmail.com
C. Nilai-nilai dasar ASN 1. Akuntabilistas Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal, dan akuntabilitas horizontal Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas adalah: 1. Teliti 2. Jujur transparan 3. Integritas 4. Tanggung Jawab 5. Adil
9
6. Kepercayaan 7. Konsisten 8. Cepat 2. Nasionalisme Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai -nilai Nasionalisme Pancasila bagi PNS yaitu: a. Nilai Ketuhanan b. Nilai Kemanusiaan. c. Nilai Persatuan d. Nilai Kerakyatan. e. Nilai Keadilan 3. Etika Publik Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam etika publik adalah: 1. Ramah 2. Sopan santun 3. Rapi 4. Tanggung Jawab 5. Patuh 6. Menghormati orang lain 7. Peduli 8. Menghargai orang lain
10
4. Komitmen Mutu Mutu adalah nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan pelanggan sesuai kebutuhan dan keinginan, bahkan melampaui harapan. Untuk mewujudkan mutu membutuhkan kreativitas yang melahirkan inovasi dalam bentuk barang atau pelayanan. Konsepsi dasar dari komitmen mutu yaitu: a. Efektivitas. b. Efisiensi c. Inovasi d. Mutu 5. Anti korupsi Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh ASN adalah: 1. Jujur 2. Peduli 3. Mandiri 4. Disiplin 5. Tanggung jawab 6. Kerja keras 7. Sederhana 8. Berani 9. Adil
D.
Peran dan Kedudukan ASN
1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
11
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar dalam manajemen ASN. ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para PNS dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan keadilan. 2. Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu; a. Organisasi penyelenggara pelayanan publik; b. Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; c. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 3. Whole of Government Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan fungsi pemerintahan atau instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama seperti pembangunan kebijakan, manajemen program; dan pelayanan publik sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal yaitu: a. Penguatan koordinasi antar lembaga b. Membentuk lembaga koordinasi khusus c. Membentuk gugus tugas d. Koalisi sosial
12
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. Identifikasi Isu Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. Identifikasi isu di KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung) dapat dilakukan dengan mengobservasi adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dokter, Tabel 3.1 Penjelasan Butir SKP No 1
Uraian Tugas
Kondisi saat ini
Kondisi yang diharapkan
Melakukan
Kasus pelayanan
pelayanan medik
kesehatan yang dapat
pemeriksaan dasar
pada pelayanan
ditangani secara
dan penyuluhan
kesehatan terbatas
mandiri masih
medis kepada
mengalami
penumpang yang
keterbatasan akibat
mendapat SIAOS,
kurangnya sarana dan
SKLT, serta
prasarana dan belum
pegawai di
optimalnya pelayanan
lingkungan
Medevac
bandara dan
-
Melakukan
penumpang yang berobat ke klinik posko bandara -
Melakukan pelayanan Medevac
2
Melaksanakan skrining
Telah dilakukan sesuai
penyakit menular
SOP
Dilakukan sesuai SOP
langsung (HIV, TB, IMS) 3
Melakukan pelayanan
Telah dilakukan sesuai
vaksinasi internasional
SOP
13
Dilakukan ssesuai SOP
4
Melakukan
Belum
pemberian surat izin
dilaksanakannya
pada penumpang
angkut orang sakit
pemberian SIAOS
yang memiliki
(SIAOS) dan surat
kepada pasien
penyakit dan butuh
keterangan layak
medevac karena
perhatian khusus.
terbang (SKLT)
belum ada panduan
-
-
yang jelas
Memberikan SIAOS
Memberikan SKLT kepada wanita hamil dan bayi
-
Memberikan SIAOS kepada pasien MedEvac
5
Melakukan
Pengawasan
Melakukan validasi
pengawasan
kekarantinaan
dokumen kesehatan di
kekarantinaan
kesehatan belum
keberangkatan dan
kesehatan di masa
optimal ditandai
pemeriksaan eHAC di
pandemi covid 19
dengan waktu
kedatangan dengan
pelayanan yang
waktu pelayanan yang
melebihi SOP
memenuhi ketentuan SOP
6
Melaksanakan tugas
Telah dilakukan sesuai
bantuan / partisipasi
SOP
Dilakukan sesuai SOP
kesehatan 7
Mengikuti pelatihan
Telah dilakukan sesuai
dan pertemuan yang
SOP
Dilakukan sesuai SOP
diperintahkan pimpinan 8
Melaksanakan tugas
Telah dilakukan sesuai
kedinasan lain yang
SOP
diperintahkan pimpinan
14
Dilakukan sesuai SOP
B. Dampak Isu Berdasarkan penelusuran isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai dokter, didapatkan beberapa isu aktual sebagai berikut beserta dampak yang mungkin terjadi jika isu tidak diselesaikan dan keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN Tabel 3.2 Dampak Isu dan Keterkaitan dengan Nilai ASN No
Identifikasi Isu
Dampak
Keterkaitan dengan Nilai ASN
1
Keterbatasan sarana dan
Layanan kesehatan yang
prasarana pelayanan medik
dapat diberikan terbatas
Pelayanan Publik
di Klinik Bandara 2
Belum
optimalnya
- Meningkatkan risiko
pelayanan dan pemberian
keamanan dan
SIAOS bagi pasien medevac
keselamatan pasien dalam menjalani
medevac -
Pelayanan Publik
Menurunkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan
medevac -
Pelaporan SIAOS ke Sistem Informasi Karantina Kesehatan (Sinkarkes) menjadi tidak lengkap
3
Pengawasan kekarantinaan
-
Berpotensi
kesehatan belum optimal
mengganggu jadwal
ditandai dengan waktu
tahapan selanjutnya
pelayanan yang melebih
(check in, boarding,
SOP
dan lain-lain) -
Membentuk pandangan bahwa pelayanan yang diberikan lambat
15
Pelayanan Publik
Dari beberapa isu yang muncul bersumber dari tabel di atas dapat dideskripsikan isu-isu sebagai berikut 1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan medik di Klinik Bandara (Pelayanan Publik) KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara) memiliki salah satu fungsi memberikan pelayanan kesehatan, rujukan, pelayanan kegawatdaruratan medik, dan pemeriksaan bagi karyawan dan pengguna jasa di lingkungan bandara kesehatan. Untuk mendukung fungsi tersebut, agar berjalan dengan optimal maka dibutuhkan sarana dan prasarana sesuai standar, Tabel 3.3 Bahan, obat, dan peralatan pada Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan dan Rujukan Wilker / Posko Jenis Peralatan
Spesifikasi Alat
Jumlah
Jumlah
minimal
aktual
1bh
1bh
Puskesmas Set terdiri dari : 1.Tempat tidur periksa pasien
Standar stainles ukuran 1,4m x 2m
2. Tempat cuci tangan
Permanen dari keramik
1bh
-
3.Cold chain
Standar
1bh
-
4.Sterilisator
Standar
1bh
-
5. Kateter
Standar
12bh
-
6. NGT
Standar
12bh
-
7. Pispot
Standar
2bh
-
8. Urinol
Standar
2bh
-
9. Tromol kasa
Standar
1bh
-
10. Lampu baca x ray
Standar
1bh
-
11. Snellen chart
Standar
1bh
-
Standar
√
-
1. Boorwater
√
-
2. Duk bolong
√
-
Ambulance - DC shock Bahan habis pakai
16
Obat-obatan 1. Anti malaria
√
-
2. Diuretik
√
-
3. Salep mata dan tetes mata
√
-
4. Tetes telinga
√
-
5. Salep kulit
√
-
6. Obat suntik (lidokain,,
√
diazepam) 7. Suppositoria rektum
√
-
Dilihat dari tabel di atas, terdapat kesenjangan sarana dan prasarana antara jumlah minimal yang seharusnya disediakan dengan jumlah aktual. maka fungsi KKP dalam menjalankan layanan kesehatan pun menjadi terbatas. 2. Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac (Pelayanan Publik) Evakuasi medik adalah serangkaian peristiwa pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia (SDM) yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban. Evakuasi medis dilakukan ketika kondisi medis seseorang tidak dapat ditangani di lokasi saat ini. Dalam istilah kesehatan penerbangan, evakuasi medis sering disingkat dengan Medevac.
Medevac merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung). Pada tahun 2021, permintaan akan layanan Medevac yang diterima oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara internasional Husein Sastranegara Bandung) ada kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2021, kegiatan
medevac mulai meningkat kembali. Sudah ada 8 kegiatan medevac yang dilakukan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung) mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Namun kenyataan di lapangannya, kegiatan medevac belum berjalan dengan optimal karena selama ini dilakukan hanya berdasarkan pemahaman turun temurun,
17
tidak diberikan SIAOS pada pasien dan adanya keterbatasan kelengkapan ambulance yang dimiliki oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara) sehingga untuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih pada saat evakuasi pasien, harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa layanan medevac swasta. 3. Pengawasan kekarantinaan kesehatan belum optimal ditandai dengan waktu pelayanan yang melebih SOP (Pelayanan Publik) Di masa pandemic covid 19 ini, pelaku perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri harus melengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan untuk bepergian. Bagi pelaku perjalanan udara, dokumen wajib yang harus dilengkapi adalah hasil negative dari pemeriksaan RT PCR / RT Antigen / Test Genose dengan masa berlaku sesuai dengan Surat Edaran Satgas Covid yang berlaku pada saat itu. Selain itu, pelaku perjalanan udara juga wajib mengisi e-Hac Indonesia. Namun masih terdapat pelaku perjalanan yang tidak mengetahui aturan tersebut, bahkan adapula yang memalsukan hasil dokumen Kesehatan. Maka, butuh waktu lebih lama bagi petugas KKP untuk memvalidasinya dan akhirnya terjadi tumpukan antrian pelaku perjalanan pada saat proses validasi dokumen Kesehatan. Terutama pada saat akhir pekan dan hari libur nasional, di mana jumlah penerbangan meningkat diikuti dengan peningkatan pelaku perjalanan. Namun tidak diikuti dengan penambahan jumlah petugas. Sehingga proses pemeriksaan eHAC dan dokumen kesehatan bisa sampai 10 menit pada penumpang yang tidak melengkapi dokumen kesehatan dan eHAC. Padahal berdasarkan SOP Pengawasan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dalam Negeri Saat Pandemi COVID -19, proses pemeriksaan eHAC dan dokumen kesehatan tidak lebih dari 7 menit. Idealnya penumpang memperoleh informasi mengenai kelengkapan syarat dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan dan mengetahui sanksinya bila melanggar. Sehingga proses pelayanan dapat berlangsung dengan lancar. Apabila kondisi ini tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan nerpotensi mengganggu jadwal tahapan selanjutnya (check in, boarding, dan lain-lain). Juga membentuk pandangan bahwa pelayanan yang diberikan petugas KKP lambat
18
C. Penetapan Core Isu Isu ini diangkat berdasarkan analisis penapisan isu menggunakan alat bantu Aktual, Kekhalayakan, Problematik, Kelayakan (APKL) seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Penapisan Isu Berdasarkan APKL No 1
Isu
Aktual
Kekhalayakan
Problematik
Kelayakan
Total
Keterbatasan sarana dan prasarana
3
4
3
4
14
5
4
4
4
17
4
4
4
4
16
pelayanan Kesehatan di Klinik bandara 2
Belum dan
optimalnya
pemberian
pelayanan
SIAOS
bagi
pasien medevac 3
Pengawasan kekarantinaan kesehatan belum optimal ditandai dengan waktu pelayanan yang melebih SOP Keterangan :
Berdasarkan skala likert 1-5 (1= sangat kecil; 2 = kecil; 3 = sedang; 4 = besar; 5 = sangat besar) Aktual
: faktor ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat
Kekhalayakan : faktor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak Problematik
: faktor tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif
Kelayakan
: faktor tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah
Berdasarkan hasil penapisan isu menggunakan teknik APKL maka yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien
medevac.
19
Evakuasi medik adalah serangkaian peristiwa pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia (SDM) yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban. Evakuasi medis dilakukan ketika kondisi medis seseorang tidak dapat ditangani di lokasi saat ini. Dalam istilah kesehatan penerbangan, evakuasi medis sering disingkat dengan Medevac. Dalam kesehatan penerbangan, Medevac yang berlangsung di lingkungan bandara berupa pemindahan pasien dengan didampingi dokter dan perawat menggunakan pesawat (ambulans udara) ke tempat lain dengan fasilitas serta SDM yang lebih memadai baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pasien diangkut menggunakan ambulans udara yang disewa khusus karena pasien memiliki indikasi medis sehingga tidak layak untuk terbang dengan pesawat reguler. Oleh karena itu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa ambulans udara tidak sedikit.
Medevac merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung). Ketika dinyatakan pandemi Covid 19 pada tahun 2020, kegiatan penerbangan pun mengalami perubahan. Baik dari peraturan kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 dan juga jumlah penerbangan. Jumlah pelayanan medevac juga turut mengalami imbas penurunan. Pada tahun 2021, permintaan akan layanan medevac yang diterima oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara internasional Husein Sastranegara Bandung) ada kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi ini mendorong KKP Kelas II Bandung untuk membenahi pelayanan
medevac secara menyeluruh. Sudah ada 8 kegiatan medevac yang dilakukan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung) mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Berikut tabel perbandingan jumlah
medevac selama 3 tahun terakhir
20
Tabel 3.5 jumlah MedEvac No
Tahun
Jumlah
1
2019
8
2
2020
3
3
2021 (sampai bulan Mei)
8
Namun kenyataan di lapangannya, kegiatan medevac belum berjalan dengan optimal karena selama ini dilakukan hanya berdasarkan pemahaman turun temurun, tidak diberikan SIAOS pada pasien dan adanya keterbatasan kelengkapan ambulance yang dimiliki oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara) sehingga untuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih pada saat evakuasi pasien, harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa layanan medevac swasta. Orang sakit yang akan melakukan penerbangan harus dilakukan pemeriksaan fisik dan administrasi oleh dokter pelabuhan untuk dibuatkan Surat Izin Angkut Orang Sakit (SIAOS). Hal ini juga berlaku ketika pasien medevac diberangkatkan. SIAOS dapat dikeluarkan oleh dokter pelabuhan jika penumpang tidak menderita penyakit karantina / menular tertentu, tidak ada kontra indikasi dalam penerbangan, dan ada pendamping. SIAOS dilaporkan ke Sistem Informasi karantina Kesehatan (Sinkarkes), yaitu sistem informasi yang dibuat oleh Direktorat surveilans dan karantina Kesehatan, setiap bulannya. Pasien medevac yang tidak diberikan SIAOS akan menyebabkan laporan SIAOS yang diterima oleh Sinkarkes tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Hal lain yang berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan medevac adalah belum meratanya tenaga medis yang memenuhi standar minimal pelatihan / pendidikan. Berikut adalah tabel dari standar minimal keahlian tenaga medis yang terlibat dalam program upaya kesehatan pelabuhan Tabel 3.6 Standar minimal jenis pendidikan program Upaya Kesehatan Pelabuhan No
Jenis tenaga
1.
Dokter
DIKLAT
21
-
ATLS
-
ACLS
2.
3.
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
-
PPGD
-
EKG
-
Flight surgeon
-
Hyperbarik
-
Travel health
-
Kesehatan Kerja
-
BTLS
-
BCLS
-
PPGD
-
Diklat isolasi & kekarantinaan
-
PONED
-
PPGD
Kebanyakan sertifikat pelatihan yang diikuti sudah tidak berlaku dan belum diperpanjang. Dampak dari hal tersebut adalah kemungkinan medevac dilakukan tidak terstandar dan meningkatkan risiko keamanan dan keselamatan pasien untuk tiba dengan selamat di fasilitas kesehatan tujuan. Akhirnya akan memberikan citra yang kurang baik pada pelayanan kesehatan medevac. Harapannya, dengan adanya SOP akan meningkatkan pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan pasien, sehingga masyarakat tidak ragu untuk menjalani medevac
D. Penyebab Isu Melihat dampak isu yang diangkat cukup besar, maka dilakukan analisis penyebab belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung di masa pandemi Covid 19 menggunakan metode
fish bone seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
22
System Belum adanya SOP pelaksanaan
medevac
Skill Belum semua tenaga kesehatan memenuhi standar minimal
Petugas melaksanakan medevac berdasarkan
Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung di masa pandemi Covid 19
kebiasaan
Kurangnya kelengkapan ambulance
Supplier
Situasi Pandemi Covid 19 membuat peraturan penerbangan menjadi lebih ketat
Surrounding
Gambar 3.1 Fish Bone Analisis Penyebab Isu
E. Gagasan Pemecahan Isu Penyusun menentukan gagasan pemecahan isu dengan berdiskusi dengan mentor coach, serta disesuaikan dengan kompentensi penyusun. Maka yang merupakan gagasan pemecahan isu adalah pembuatan draft Standar Operasional Prosedur Medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung di masa pandemi Covid 19
Pembuatan draft Standar Operasional Prosedur Medevac di KKP Kelas II Bandung Gambar 3.2 gagasan Pemecahan Isu
23
F. Matriks Rancangan Aktualisasi Jabatan
: Dokter ahli pertama,
Unit Kerja
: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung ( Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung )
Identifikasi Isu
: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan medik di Klinik Bandara 2. Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac 3. Pengawasan kekarantinaan kesehatan belum optimal ditandai dengan waktu pelayanan yang melebih SOP : Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Isu yang Diangkat
Bandung di masa pandemi Covid 19 Gagasan Pemecahan Isu
: Pembuatan draft Standar Operasional Prosedur medevac.
Tabel 3.7 Matriks Rancangan Aktualisasi Pembuatan draft Standar Operasional Prosedur Medevac. No.
Kegiatan
Tahapan
Output/ Hasil
Keterkaitan Substansi
Kontribusi
Penguatan Nilai
Mata Pelatihan
terhadap Visi
Organisasi
Kegiatan
Misi Organisasi 1.
Penyampaian gagasan pembuatan draft Standar
1. Menyiapkan gagasan 2. Meminta izin waktu bertemu
Disetujuinya
Meminta izin pertemuan
Kegiatan ini
Kegiatan ini
gagasan
dengan sopan santun.
sebagai
diharapkan dapat
pembuatan draft
(etika public) dan
perwujudan dari
memberikan
SOP medevac
berusaha datang tepat
visi KKP Kelas II
penguatan terhadap
24
Operasional
3. Melaksanakan
oleh mentor dan
waktu sesuai janji temu
Bandung yakni
nilai organisasi KKP
Prosedur
pertemuan dan
koordinator
(akuntabilitas).
tangguh dan prima
Kelas II Bandung
medical
menyampaikan
UKLW
Diskusi dan konsultasi
dalam cegah faktor
yang sejalan dengan
evacuation
rencana
dilakukan sebagai bentuk
risiko untuk
nilai organisasi
kepada mentor
pembuatan draft
kerja untuk menyatukan
mewujudkan
Kemenkes yaitu :
dan
SOP medevac
persepsi dan mencapai
masyarakat sehat
1. Responsif
kesepakatan bersama
yang mandiri dan
2. Efektif
koordinator
4. Meminta
Upaya
masukan
untuk menghasilkan
berkeadilan di
Kesehatan dan
mengenai draft
keputusan yang terbaik
pintu gerbang
Lintas Wilayah
SOP medevac
(nasionalisme).
negara.
(UKLW)
Menyampaikan gagasan kepada pimpinan disampaikan dengan sopan santun dan penuh semangat (etika public), jujur dan berani dalam berpendapat (anti korupsi), serta memperbaiki bila ada kesalahan (akuntabilitas).
25
Kegiatan ini mendukung misi KKP Kelas II Bandung yaitu : 1. Melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan
Kegiatan merancang
kesehatan
gagasan dapat membuat
terbatas di
pertemuan menjadi
Wilayah Kerja
efektif serta selalu
KKP Kelas II
menerima masukan
Bandung.
pimpinan dan mencatat hal-hal penting (komitmen mutu)
2. Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program
2.
Penyusunan
1. Mencari referensi
Tersusunnya
Pencarian referensi yang
Kegiatan ini
Kegiatan ini
draft Standar
untuk
draft SOP
dilakukan secara
sebagai
diharapkan dapat
Operasional
pembuatan draft
medevac
bertanggung jawab
perwujudan dari
memberikan
Prosedur
SOP medevac
(akuntabilitas) dan
visi KKP Kelas II
penguatan terhadap
medical
2. Merancang draft
transparan dengan
Bandung yakni
nilai organisasi KKP
mencantumkan sumber
tangguh dan prima
Kelas II Bandung
referensi ( anti
dalam cegah faktor
yang sejalan dengan
korupsi).
risiko untuk
nilai organisasi
mewujudkan
Kemenkes yaitu :
evacuation
SOP medevac 3. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor,
26
bidang terkait
Kemudian berkoordinasi
masyarakat sehat
1. Inklusif
dan atasan
dan konsultasi dilakukan
yang mandiri dan
2. Responsif
terkait
secara sopan, santun
berkeadilan di
3. Efektif
penyusunan
serta menghargai setiap
pintu gerbang
draft SOP
saran/kritik (etika
negara.
medevac
public). Selain itu mencatat dan mendengarkan semua pendapat dengan adil, tanpa membeda-bedakan disiplin ilmu lainnya demi terwujudnya draft SOP yang komprehensif (nasionalisme) Draft SOP yang telah diperbaiki dan disetujui mentor dan atasan merupakan bentuk perwujudan dari Komitmen mutu
27
Kegiatan ini mendukung misi KKP Kelas II Bandung yaitu : 1. Melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.
2. Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program 3.
Finalisasi
1. Melakukan
Tersusunnya
Menerapkan etika
Kegiatan ini
Kegiatan ini
penyusunan
evaluasi
draft SOP
publik ketika berdiskusi,
sebagai
diharapkan dapat
draft Standar
dengan mentor
medevac yang
bertanggung jawab dan
perwujudan dari
memberikan
telah direvisi
transparan dalam
visi KKP Kelas II
penguatan terhadap
Operasional
2. Melakukan
Prosedur
evaluasi
merevisi draft sesuai
Bandung yakni
nilai organisasi KKP
medical
dengan
masukan yang diterima
tangguh dan prima
Kelas II Bandung
evacuation
Koordinator
(akuntabilitas)
dalam cegah faktor
yang sejalan dengan
risiko untuk
nilai organisasi
Semua masukan
mewujudkan
Kemenkes yaitu :
disatukan demi
masyarakat sehat
1. Inklusif
revisi draft SOP
terwujudnya draft SOP
yang mandiri dan
2. Responsif
medevac
yang memfasilitasi
berkeadilan di
3. Efektif
kepentingan Bersama
pintu gerbang
(nasionalisme).
negara.
UKLW,
PKSE,
dan PRL 3. Melakukan
28
Penulis bekerja keras dan berusaha disiplin dalam menyelesaikan SOP (anti korupsi) sebagai upaya terwujudnya draft SOP sebagai standar
Kegiatan ini mendukung misi KKP Kelas II Bandung yaitu : 1. Melaksanakan
pelayanan yang optimal
dan
(komitmen mutu)
meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung. 2. Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program
29
4
Persetujuan
1. Meminta izin
Persetujuan draft Penulis menjelaskan
Kegiatan ini
Kegiatan ini
Standar
bertemu kepala
SOP medevac
bagaimana proses yang
sebagai
diharapkan dapat
Operasional
kantor untuk
oleh Kepala
penulis lalui hingga SOP
perwujudan dari
memberikan
Prosedur
persetujuan
Kantor
medevac tersusun secara
visi KKP Kelas II
penguatan terhadap
medical
draft SOP
jujur (akuntabilitas)
Bandung yakni
nilai organisasi KKP
evacuation
medevac
dan melalui diskusi
tangguh dan prima
Kelas II Bandung
dengan bidang terkait
dalam cegah faktor
yang sejalan dengan
lembar
untuk menyatukan
risiko untuk
nilai organisasi
persetujuan
seluruh pendapat
mewujudkan
Kemenkes yaitu :
dan draft SOP
(Nasionalisme).
masyarakat sehat
1. Responsif
medevac
Memastikan lembar
yang mandiri dan
2. Efektif
pengesahan dan draft
berkeadilan di
3. Bersih.
persetujuan
SOP sudah lengkap dan
pintu gerbang
dari kepala
benar (komitmen
negara.
kantor
mutu) dan menghormati
2. Menyiapkan
3. Meminta
atasan ketika meminta persetujuan (etika public) Anti korupsi dapat diwujudkan dengan tidak memberikan gratifikasi
30
Kegiatan ini mendukung misi KKP Kelas II Bandung yaitu :
kepada Kepala Kantor agar SOP medevac disetujui.
1. Melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung. 2. Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program
5.
Sosialisasi draft 1. Permohonan izin
Terlaksananya
Meminta izin pertemuan
Kegiatan ini
Kegiatan ini
Standar
melakukan
sosialisasi SOP
dengan sopan santun
sebagai
diharapkan dapat
Operasional
sosialisasi
medevac
disampaikan dengan
perwujudan dari
memberikan
31
Prosedur
kepada kepala
sopan dan ramah (etika
visi KKP Kelas II
penguatan terhadap
Medical
kantor
public). Penulis datang
Bandung yakni
nilai organisasi KKP
tepat waktu ke kegiatan
tangguh dan prima
Kelas II Bandung
evacuation
2. Membuat jadwal
kepada
sosialisasi dan
sosialisasi dan sosialisasi
dalam cegah faktor
yang sejalan dengan
pegawai Kantor
mengundang
dilakukan dengan
risiko untuk
nilai organisasi
Kesehatan
seluruh pegawai
bersungguh-sungguh
mewujudkan
Kemenkes yaitu :
Pelabuhan
KKP Kelas II
(akuntabilitas). Penulis
masyarakat sehat
1. Responsif
Kelas II
Bandung
tanpa membeda-bedakan
yang mandiri dan
2. Efektif
mengajak rekan kerja
berkeadilan di
3. Bersih.
sosialisasi draft
untuk disiplin dalam
pintu gerbang
SOP medevac
menjalankan medevac
negara.
Bandung
3. Melaksanakan
sesuai dengan SOP (nasionalisme dan anti korupsi) dan berkomitmen melakukan yang terbaik untuk menjaga mutu pelayanan (komitmen mutu)
Kegiatan ini mendukung misi KKP Kelas II Bandung yaitu : 1. Melaksanakan dan meningkatan mutu
32
pelayanan kesehatan terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung. 2. Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program
33
G. Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi Judul aktualisasi
: Pembuatan draft Standar Operasional Prosedur
Medevac di KKP Kelas II Bandung Waktu pelaksana
: 29 Mei – 5 Juli 2021
Tempat pelaksana
: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Tabel 3.8 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi No
Kegiatan
Mei 5
1
Penyampaian gagasan pembuatan draft SOP
medevac kepada mentor dan Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) 2
Menyusun draft SOP Medevac
3
Finalisasi
penyusunan
draft
SOP Medevac 4
Persetujuan
draft
SOP
Medevac 5
Sosialisasi draft SOP Medevac di KKP Kelas II Bandung
34
Juni 1
2
3
Juli 4
5
1
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI
Pada tahapan Aktualisasi Latsar CPNS KEMENKES tahun 2021, penulis membuat draft Standar Operasional Prosedur Medical Evacuation (medevac). Kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 23 Juni 2021 bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Pada bagian ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi pelaksanaan kegiatan aktualisasi, hasil capaian/ output kegiatan aktualisasi, uraian dampak, penyelesaian dan manfaat kegiatan.
A. Hasil Aktualisasi dan Pembahasan Pada bagian ini terdapat uraian pelaksanaan aktualisasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Uraian disusun berdasarkan rancangan kegiatan awal hingga akhir sebagaimanan telah terlampir pada tabel matriks kegiatan. 1. Kegiatan 1: Penyampaian gagasan pembuatan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) medical evacuation (medevac) kepada mentor dan koordinator Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) Waktu
28 – 31 Mei 2021
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
1. Menyiapkan gagasan pembuatan draft SOP
medevac 2. Meminta izin waktu bertemu 3.
Melaksanakan pertemuan dan menyampaikan rencana pembuatan draft SOP medevac
4. Meminta masukan mengenai draft SOP medevac Output Kegiatan
Disetujuinya gagasan pembuatan draft SOP
medevac oleh mentor dan koordinator UKLW Tempat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Pelaksanaan
35
Dokumentasi
Foto kegiatan penyampaian gagasan pembuatan draft SOP medevac kepada mentor dan koordinator UKLW
a. Deskripsi Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Nilai Dasar ASN 1) Menyiapkan gagasan pembuatan draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis menyiapkan gagasan yang akan diangkat serta rancangan awal draft SOP medevac dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu dan gagasan yang akan diangkat telah melewati tahapan penentuan core issue dengan teknik APKL. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Akuntabilitas, yakni terdapat pada saat menyiapkan gagasan pembuatan draft SOP medevac dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Serta
anti
korupsi,
karena
memaparkan data dan fakta sebagai dasar pembuatan gagasan 2) Meminta izin waktu bertemu a) Pada tahapan ini, penulis meminta izin bertemu kepada mentor dan koordinator UKLW dengan cara menghubungi secara pribadi masing-masing via WhatsApp dan menyampaikan permohonan untuk bertemu ketika bertemu langsung. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Etika Publik, ditandai dengan meminta izin waktu bertemu dengan sikap sopan dan tutur bahasa yang baik. 3) Melaksanakan pertemuan dan menyampaikan rencana pembuatan draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis menyampaikan gagasan dengan memaparkan rencana membuat draft SOP medevac yang telah dipersiapkan. Pelaksanaan dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Mei 2021 untuk menyampaikan rencana pembuatan draft SOP medevac kepada koordinator UKLW dan pada tanggal 31 Mei 2021 dengan mentor
36
b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Nasionalisme, yaitu diskusi dan konsultasi dilakukan sebagai bentuk
kerja
untuk
menyatukan
persepsi
dan
mencapai
kesepakatan bersama. Serta etika publik yaitu menyampaikan gagasan dengan sopan santun dan berpakaian yang rapi 4) Meminta masukan mengenai draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis meminta saran dan masukan dari Mentor dan koordinator UKLW terkait gagasan agar kemudian dapat dilakukan kegiatan selanjutnya. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Komitmen Mutu, yaitu saat mentor dan koordinator UKLW memberikan masukan dan saran sebagai penyempurnaan yang berorientasi pada mutu. Serta Akuntabilitas, yaitu saat penulis dengan lapang dada menerima masukan dan koreksi tersebut.
b. Hambatan Kendala yang penulis hadapi pada tahapan ini adalah kondisi koordinator UKLW yang sering berdinas luar / berada di luar kota. Sehingga penulis meminta izin bertemu untuk menyampaikan gagasan pembuatan draft SOP medevac ketika yang bersangkutan berada di kantor induk di sela-sela waktu dinas luarnya. Pada akhirnya hal ini dapat diatasi dengan baik dan tujuan dari tahapan kegiatan ini untuk menyampaikan rencana pembuatan draft SOP medevac terlaksana.
c. Pencapaian Visi, Misi, dan Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan pada tahapan ini sebagai perwujudan dari visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yakni tangguh dan prima dalam cegah faktor risiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Kegiatan pada tahapan ini pula mendukung misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas serta menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Selain itu kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan yaitu responsif dan efektif.
37
d. Analisis Dampak dan Penyelesaian Isu Hal yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai dasar ANEKA tidak dilaksanakan adalah tidak tersusunnya gagasan pembuatan draft SOP medevac secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, apabila tanpa adanya nilai-nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Membuat janji temu dengan mentor dan koordiunator UKLW mungkin tidak dapat disetujui apabila membuat janji tanpa memperhatikan etika publik. Terakhir, kesepakatan akan sulit tercapai dan menjadi tidak efektif dan efisien apabila tidak menjalankan nilai nasionalisme yaitu berdiskusi dan berkonsultasi. Oleh karena itu, dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
e. Manfaat Kegiatan ini bermanfaat utuk mendapatkan saran, arahan dan masukan dari mentor dan koordinator UKLW terkait gagasan yang disampaikan sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Bagi satuan kerja agar terpapar isu dan gagasan penulis
f. Dokumentasi Kegiatan DOKUMENTASI KEGIATAN 1 Foto kegiatan saat menyampaikan isu, konsultasi dan diskusi dan meminta saran dan masukan dari koordinator UKLW dan mentor
38
2. Kegiatan 2: Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur medical evacuation Waktu
1 – 10 Juni 2021
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
1. Mencari referensi untuk pembuatan draft SOP
medevac 2.
Merancang draft SOP medevac
3. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor, bidang terkait dan atasan terkait penyusunan draft SOP Output Kegiatan
Tersusunnya draft SOP medevac
Tempat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Pelaksanaan Dokumentasi
Foto kegiatan saat koordinasi dan konsultasi dengan mentor, bidang terkait dan atasan terkait penyusunan draft SOP medevac
a. Deskripsi Tahapan Kegiatan, Kendala, dan Keterkaitan Nilai Dasar ASN 1) Mencari referensi untuk pembuatan draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis mencari referensi untuk pembuatan draft SOP medevac dari berbagai literatur yang valid dan dapat dipercaya, yaitu undang-undang, peraturan, SOP yang berkaitan, dan pedoman.
39
b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Akuntabilitas,
yaitu
mencari
referensi
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Serta jujur dan bertanggung jawab dalam mencari referensi sebagai bentuk Anti Korupsi. 2) Merancang draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis mencoba merancang draft SOP medevac mengacu kepada referensi yang telah didapat dan terpercaya. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam menyusun draft SOP
medevac. Serta bekerja keras sebagai perwujudan dari Anti Korupsi 3) Koordinasi dan konsultasi dengan mentor, bidang terkait, dan atasan terkait penyusunan SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor, bidang terkait, serta atasan untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan sehingga mendapatkan arahan, masukan, dan saran untuk menyempurnakan SOP medevac b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Nasionalisme, yaitu koordinasi dan konsultasi dilakukan secara adil melibatkan seluruh bidang terkait agar dapat dihasilkan SOP medevac yang mengutamakan mutu (Komitmen Mutu). Serta Etika Publik yaitu berkoordinasi dan konsultasi dengan sopan santun dan berpakaian yang rapi b. Hambatan Kendala yang penulis hadapi pada tahapan ini adalah, kurangnya sumber referensi berupa petunjuk teknis pelaksanaan medevac yang dapat penulis jadikan acuan. Sehingga penulis mencoba menyusun alur pelaksanaan
medevac berdasarkan gabungan dari kondisi lapangan yaitu pengalaman yang selama ini berjalan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian tujuan dari tahapan kegiatan ini yaitu menghasilkan daftar referensi pembuatan draft SOP pun dapat terlaksana. Selain itu kendala lainnya yang penulis hadapi adalah, tidak semua koordinator substansi yang terlibat dalam pelaksanaan medevac berada di kantor dikarenakan sedang dinas luar. Sehingga penulis meminta izin kepada
40
koordinator
UKLW
dan
PRL
yang
sedang
dinas
luar
agar
dapat
mendelegasikan tugas kepada anggotanya untuk mengikuti evaluasi penyusunan SOP medevac dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis. Dengan demikian, tujuan dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapatkan arahan dan masukan dari bidang terkait dapat terlaksana. c. Pencapaian Visi, Misi, dan Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan pada tahapan ini sebagai perwujudan dari visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yakni tangguh dan prima dalam cegah faktor risiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Kegiatan pada tahapan ini pula mendukung misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas serta menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Selain itu kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan yaitu inklusif, responsif, dan efektif. d. Analisis Dampak dan Penyelesaian Isu Hal yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai dasar ANEKA tidak dilaksanakan adalah tidak mendapatkan referensi yang mendukung untuk penyusunan SOP medevac jika dilakukan tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, SOP medevac yang disusun hasilnya mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pada saat berkoordinasi dan konsultasi, jika tidak dilakukan secara sopan dan santun, maka kemungkinan hal ini tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak tercapai kesepakatan. Pada akhirnya kegiatan tersebut berjalan tidak efektif dan efisien dan SOP medevac yang dihasilkan tidak memenuhi mutu yang baik. Dengan demikian, nilai-nilai ANEKA yang telah dijelaskan sebelumnya harus diterapkan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. e. Manfaat Bagi penulis, kegiatan ini bermanfaat utuk melatih bertanggung jawab dengan pekerjaan, berpikir sistematis, dan mendapatkan saran, arahan dan masukan dari mentor, bidang terkait, dan atasan terkait SOP medevac. Bagi
41
satuan kerja penulis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, kegiatan ini bermanfaat untuk melengkapi dokumen SOP khususnya di Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. f. Dokumentasi Kegiatan DOKUMENTASI KEGIATAN 2 Foto kegiatan saat koordinasi dan konsultasi dengan mentor, bidang terkait dan atasan terkait penyusunan draft SOP medevac
3. Kegiatan 3: Finalisasi penyusunan draft Standar Operasional Prosedur medical
evacuation Waktu
11 - 15 Juni 2021
Pelaksanaan
42
Tahapan Kegiatan
1. Melakukan evaluasi dengan mentor 2. Melakukan evaluasi dengan koordinator Upaya Kesehatan
dan
Pengendalian
Lintas Karantina
Wilayah
(UKLW),
Surveilans
dan
Epidemiologi (PKSE), dan Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) 3. Melakukan revisi draft SOP medevac Output Kegiatan
Tersusunnya draft SOP medevac yang telah direvisi
Tempat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Pelaksanaan Dokumentasi
Foto kegiatan saat evaluasi dengan mentor dan bidang terkait yaitu koordinator atau perwakilan dari substansi UKLW, PKSE, dan PRL terkait penyusunan draft SOP medevac
a. Deskripsi Tahapan Kegiatan, dan Keterkaitan Nilai Dasar ASN 1) Melakukan evaluasi dengan mentor a) Pada tahapan ini, penulis melakukan evaluasi akhir dengan mentor untuk mendapat arahan dan masukan agar dapat menyempurnakan SOP medevac yang telah disusun. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan transparan dalam merevisi draft sesuai masukan yang diterima. Serta menerapkan Etika Publik ketika berdiskusi dengan mentor. 2) Melakukan evaluasi dengan koordinator UKLW, PKSE, dan PRL a) Pada tahapan ini, penulis melakukan evaluasi akhir dengan koordinator UKLW, PKSE, dan PRL sebagai bidang terkait untuk mendapat arahan dan masukan agar dapat menyempurnakan SOP medevac yang telah disusun. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan transparan dalam merevisi draft sesuai masukan yang diterima. Etika Publik diterapkan ketika berdiskusi dengan koordinator UKLW, PKSE, dan PRL. Nilai
43
Nasionalisme dapat terwujud ketika adanya keadilan bagi setiap substansi yang terkait untuk berkontribusi dan bersatu sebagai satu kesatuan dalam perannya menjalankan SOP medevac yang penulis susun.
3) Melakukan revisi draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis melakukan revisi draft SOP medevac berdasarkan arahan dan masukan yang telah diberikan oleh mentor, dan bidang terkait yaitu koordinator / perwakilan UKLW, PKSE, dan PRL b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Anti Korupsi, yaitu penulis bekerja keras dan berusaha disiplin dalam menyelesaikan SOP medevac sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Evaluasi terhadap draft SOP medevac dilakukan agar dapat menghasilkan standar pelayanan yang optimal sebagai bentuk pelaksanaan Komitmen Mutu. b. Hambatan Kendala yang penulis hadapi pada tahapan ini adalah, tidak semua koordinator substansi yang terlibat dalam pelaksanaan medevac berada di kantor dikarenakan sedang dinas luar. Sehingga penulis meminta izin kepada koordinator UKLW dan PRL yang sedang dinas luar agar dapat mendelegasikan tugas kepada anggotanya untuk mengikuti evaluasi penyusunan SOP medevac dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis. Dengan demikian, tujuan dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft SOP
medevac dapat terlaksana. c. Pencapaian Visi, Misi, dan Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan pada tahapan ini sebagai perwujudan dari visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yakni tangguh dan prima dalam cegah faktor risiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Kegiatan pada tahapan ini pula mendukung misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas serta menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Selain itu kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi Kantor
44
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan yaitu inklusif, responsif, dan efektif. d. Analisis Dampak dan Penyelesaian Isu Hal yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai dasar ANEKA tidak dilaksanakan adalah proses evaluasi bersama mentor dan bidang terkait yaitu koordinator UKLW, PKSE, dan PRL dapat berjalan dengan tidak lancar. Sopan santun dalam berdiskusi, bertanggung jawab dan transparan dalam menerima evaluasi, serta bersikap adil terhadap bidang terkait yang terlibat dalam pelaksanaan SOP medevac sangat diperlukan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apabila nilai-nilai tersebut tidak diaplikasikan dapat membuat bidang yang terkait merasa diperlakukan tidak adil dan tidak percaya dengan penulis. Jika tidak disiplin dalam menyelesaikan revisi draft SOP medevac maka akan mengacaukan pelaksanaan aktualisasi secara keseluruhan dan dikhawatirkan hasil akhir SOP medevac tidak sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Dengan demikian, nilai-nilai ANEKA yang telah dijelaskan sebelumnya harus diterapkan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar e. Manfaat Bagi
penulis,
kegiatan
ini
bermanfaat
sebagai
kesempatan
untuk
menyempurnakan SOP yang telah disusun. Bagi satuan kerja penulis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, kegiatan ini bermanfaat untuk melengkapi dokumen SOP khususnya di Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah f. Dokumentasi Kegiatan DOKUMENTASI KEGIATAN 3 Foto kegiatan saat evaluasi dengan mentor dan bidang terkait yaitu koordinator atau perwakilan dari substansi UKLW, PKSE, dan PRL terkait penyusunan draft SOP medevac
45
4. Kegiatan 4: Persetujuan draft Standar Operasional Prosedur medical evacuation Waktu
16 Juni 2021
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
1. Meminta izin bertemu Kepala Kantor untuk persetujuan draft SOP medevac 2. Menyiapkan lembar persetujuan dan draft SOP
medevac 3. Meminta persetujuan dari Kepala Kantor Output Kegiatan
Persetujuan draft SOP medevac oleh Kepala Kantor
Tempat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Pelaksanaan
46
Dokumentasi
Foto kegiatan saat meminta persetujuan draft SOP
medevac
a. Deskripsi Tahapan Kegiatan, Kendala, dan Keterkaitan Nilai Dasar ASN
1) Meminta izin bertemu Kepala Kantor untuk persetujuan draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis meminta izin untuk bertemu dengan Kepala Kantor untuk persetujuan draft SOP medevac yang telah disusun. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Etika Publik, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan hormat kepada atasan 2) Menyiapkan lembar persetujuan dan draft SOP medevac a) Pada tahapan ini, penulis menyiapkan lembar persetujuan dan draft SOP
medevac untuk dibaca dan disetujui oleh Kepala Kantor. b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Komitmen Mutu, yaitu memastikan lembar pengesahan dan draft SOP medevac sudah lengkap dan benar.
3) Meminta persetujuan dari Kepala Kantor a) Pada tahapan ini, penulis menyerahkan lembar persetujuan dan draft SOP
medevac untuk selanjutnya dibaca dan disetujui oleh Kepala kantor. Penulis menjelaskan tentang draft SOP medevac yang telah disusun dan proses yang telah dilalui dalam penyusunannya. b) Adapun
keterkaitan
nilai
dasar
ASN
pada
tahapan
ini
adalah
Akuntabilitas, yaitu penulis menjelaskan bagaimana proses yang penulis lalui hingga SOP medevac tersusun secara jujur dan melalui diskusi dengan bidang terkait untuk menyatukan seluruh pendapat (Nasionalisme). Kemudian penulis menjelaskan isi dari SOP medevac dengan sopan, hormat, dan jelas kepada kepala kantor (Etika Publik). Anti Korupsi dapat diwujudkan dengan tidak memberikan gratifikasi kepada Kepala Kantor agar SOP medevac disetujui. b. Hambatan Tidak ada kendala yang penulis hadapi pada tahapan ini, sehingga tujuan pada tahapan kegiatan ini dapat terlaksana yaitu mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Kepala Kantor.
47
c. Pencapaian Visi, Misi, dan Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan pada tahapan ini sebagai perwujudan dari visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yakni tangguh dan prima dalam cegah faktor risiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Kegiatan pada tahapan ini pula mendukung misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas serta menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Selain itu kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan yaitu responsif, efektif, dan bersih. d. Analisis Dampak dan Penyelesaian Isu Hal yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai dasar ANEKA tidak dilaksanakan misalnya jika tidak adanya sikap yang sopan santun terhadap pimpinan, atau sebaliknya yaitu mencoba memberi gratifikasi terhadap pimpinan, mencoba berbohong dalam menjelaskan proses penyusunan SOP medevac, tidak mau berdiskusi dengan bidang terkait, dan tidak memiliki komitmen terhadap mutu akan memberi nilai negatif bagi penulis. Kepala kantor akan menilai penulis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan mungkin tidak akan memberikan persetujuan terhadap SOP yang telah penulis susun. Dengan demikian, nilai-nilai ANEKA yang telah dijelaskan sebelumnya harus diterapkan agar kegiatan ini dapat mencapai tujuannya. e. Manfaat Bagi penulis, kegiatan ini bermanfaat untuk mengesahkan SOP yang telah disusun. Bagi satuan kerja penulis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, kegiatan ini bermanfaat untuk melengkapi dokumen SOP khususnya di Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Bagi stake holder, SOP ini dapat menjadi acuan jika bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Kelas II Bandung dalam melaksanakan medevac agar jelas tugas dan tanggung jawab masing – masing pihak.
48
f. Dokumentasi Kegiatan DOKUMENTASI KEGIATAN 4 Foto kegiatan saat meminta persetujuan draft SOP medevac
5. Kegiatan 5 : Sosialisasi draft SOP medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Waktu
16 -25 Juni 2021
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
1. Permohonan izin kepada Kepala kantor untuk melakukan sosialisasi 2. Membuat jadwal sosialisasi dan mengundang seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung 3. Melaksanakan sosialisasi SOP medevac
Output Kegiatan
Terlaksananya sosialisasi SOP medevac
Tempat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Pelaksanaan Dokumentasi
Surat undangan, notulensi, daftar hadir, dokumentasi
a. Deskripsi Tahapan Kegiatan, dan Keterkaitan Nilai Dasar ASN 1) Permohonan izin kepada Kepala kantor untuk melakukan sosialisasi a) Pada tahapan ini, penulis meminta izin kepada Kepala Kantor untuk melakukan sosialisasi draft SOP medevac yang telah disetujui.
49
b) Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah Etika Publik, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan hormat kepada atasan ketika meminta izin untuk melakukan sosialisasi 2) Membuat jadwal sosialisasi dan mengundang seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung a) Pada tahapan ini, setelah mendapatkan izin dari kepala Kantor untuk melakukan sosialisasi SOP medevac, penulis mempersiapkan jadwal sosialisasi dan kelengkapan dokumen kegiatan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan anggotanya. b) Adapun
keterkaitan
nilai
dasar
ASN
pada
tahapan
ini
adalah
nasionalisme, yaitu dengan berdiskusi untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan jadwal dan pembagian tugas dalam rangka kegiatan sosialisasi SOP medevac. Diskusi dilakukan dengan sopan dan santun, 3) Melaksanakan sosialisasi SOP medevac a)
Pada tahapan ini, penulis melaksanakan sosialisasi SOP medevac sesuai dengan yang sudah dipersiapkan.
b)
Adapun keterkaitan nilai dasar ASN pada tahapan ini adalah melaksanakan
sosialisasi
dengan
penuh
tanggung
jawab
Akuntabilitas, menyampaikan dengan sopan santun (Etika Publik) dan kepada seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung (keadilan, Nasionalisme),
mengajak
rekan
kerja
untuk
disiplin
dalam
menjalankan medevac sesuai dengan SOP (anti korupsi) dan berkomitmen melakukan yang terbaik untuk menjaga mutu pelayanan (komitmen mutu) b. Hambatan Kendala yang penulis hadapi pada tahapan ini adalah, tidak semua pegawai KKP Kelas II Bandung dapat menghadiri kegiatan sosialisasi secara langsung. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi berlangsung di jam pelayanan vaksinasi KKP Kelas II Bandung. Selain itu beberapa pegawai sedang melakukan dinas luar, sehingga tidak berada di kantor induk. Ada pula pegawai yang sedang menjalani isolasi mandiri. Namun hal ini dapat diatasi dengan membagikan tautan zoom agar pegawai yang tidak dapat menghadiri sosialisasi secara langsung dapat mengikuti secara
50
daring. Dengan demikian, adanya perwakilan bidang yang terlibat dalam pelaksanaan medevac dapat mengikuti dan memahami sosialisasi draft SOP
medevac sesuai dengan capaian yang diharapkan. c. Pencapaian Visi, Misi, dan Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan pada tahapan ini sebagai perwujudan dari visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yakni tangguh dan prima dalam cegah faktor risiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Kegiatan pada tahapan ini pula mendukung misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu melaksanakan dan meningkatan mutu pelayanan kesehatan terbatas serta menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program. Selain itu kegiatan ini berkontribusi terhadap nilai organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang sejalan dengan nilai organisasi Kementrian Kesehatan yaitu responsif, efektif, dan bersih. d. Analisis Dampak dan Penyelesaian Isu Hal yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai dasar ANEKA tidak dilaksanakan adalah sosialisasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Etika yang buruk ketika berkoordinasi dan melakukan sosialisasi, lalu menyampaikan sosialisasi secara asalasalan dan tidak melibatkan seluruh pihak di KKP Kelas II Bandung akan menyebabkan informasi tidak sampai secara menyeluruh. Hal ini dapat menimbulkan tidak adanya niat untuk menjalankan kegiatan sesuai SOP yang sudah disetujui yang pada akhirnya akan mengakibatkan keseluruhan kegiatan tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai ANEKA yang telah dijelaskan sebelumnya harus diterapkan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai. e. Manfaat Bagi penulis, kegiatan ini bermanfaat untuk mensosialisasikan SOP medevac kepada seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung. Bagi satuan kerja penulis, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, kegiatan ini bermanfaat untuk melengkapi dokumen SOP khususnya di Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Selain itu dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi wilayah kerja khususnya Pos Bandara Internasional Kertajati, jika suatu saat ada permintaan
51
layanan medevac. SOP medevac tersebut dapat diadaptasi untuk diuji coba juga di Bandara Internasional Kertajati Majalengka f. Dokumentasi Kegiatan DOKUMENTASI KEGIATAN 5 Foto kegiatan dan screenshot zoom meeting saat sosialisasi draft SOP
medevac
B. Rencana Tindak Lanjut Pada bagian ini penulis mencoba untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan SOP medevac yang telah disusun.
52
Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut No
Kegiatan
Output
Waktu
Para pihak terlibat
Sumber
kegiatan 1.
coba Medevac
Uji
pelaksaanaan
2.
dijalankan
17
biaya Petugas KKP Kelas -
Agustus – II
Bandung
yang
SOP medevac di sesuai
16
bertugas
di
bandara
dengan
September bandara,
operator
internasional
SOP
2021
ground
Husein
(Setelah
pihak
Sastranegara
PPKM
tujuan
Bandung
berakhir)
Revisi
medevac
SOP SOP
medevac
17
handling, RS
asal
/
Penulis, koordinator -
September Pos
yang telah – direvisi
Keterangan
Bandara
30 Internasional
Revisi dilakukan jika
ada
September Husein
yang
2021
Sastranegara
diperbaiki
Bandung,
dalam SOP
koordinator
yang
substansi
UKLW,
PKSE, dan PRL
perlu
ditemukan pada
saat
uji
coba
pelaksanaan SOP
medevac 3.
Evaluasi berkala
secara SOP medevac
1
–
Januari
pelaksanaan SOP yang telah 2022
medevac
dievaluasi
(Setiap
14 Penulis, koordinator Pos
Bandara
Internasional 3 Husein
bulan
Sastranegara
sekali)
Bandung, koordinator substansi
UKLW,
PKSE, dan PRL
53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Kegiatan aktualisasi pembuatan draft Standar Operasional Prosedur medical
evacuation dipilih penulis untuk menyelesaikan isu belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung di masa pandemi Covid 19. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu penyampaian gagasan pembuatan draft SOP, penyusunan, finalisasi, dan persetujuan draft SOP, serta yang terakhir adalah sosialisasi SOP. Dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, diaplikasikan nilai-nilai ANEKA agar setiap kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai output yang diharapkan. Setiap kegiatan yang dijalankan berkontribusi terhadap visi dan misi serta nilai – nilai organisasi. Nilai – nilai ANEKA juga dapat membantu penulis menghadapi kendala yang terjadi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa hambatan yang penulis hadapi selama melaksanakan aktualisasi. Penulis bersyukur hambatan tersebut dapat dihadapi sehingga secara keseluruhan pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dampak dari terlaksananya kegiatan aktualisasi ini adalah tersusunnya suatu SOP
medevac yang sebelumnya tidak ada. SOP yang telah disetujui oleh Kepala Kantor dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan medevac ke depannya. Diharapkan kegiatan aktualisasi ini dapat berdampak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Kelas II Bandung. Dari pelaksanaan aktualisasi tercerminkan bahwa nilai – nilai ANEKA harus melekat pada sikap dan perilaku seorang ASN. Nilai – nilai ANEKA diresapi sehingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Pemahaman nilai – nilai dasar ANEKA diharapkan dapat membentuk ASN yang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pribadi ASN yang unggul akan mampu meningkatkan pelayanan publik.
54
B. Saran Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Bagi penulis Penulis dapat terus menajamkan kemampuan dalam melakukan scanning masalah di lingkungan kerja, menentukan core issue, menganalisis penyebab isu, menemukan
gagasan
pemecahan
masalah
dan
menerapkannya
dalam
pekerjaannya sehari-hari Diharapkan penulis dapat selalu menerapkan nilai – nilai dasar ANEKA di kehidupan sehari – hari. Sehingga dapat memberi dampak positif bagi lingkungannya dan mengajak orang – orang di sekitar untuk ikut menerapkan nilai – nilai dasar ANEKA. 2. Bagi Bapelkes Cikarang Diharapkan Bapelkes Cikarang dapat selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam membimbing ASN untuk menerapkan nilai – nilai dasar ANEKA di kehidupannya sehari-hari sehingga dapat melahirkan ASN yang menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 3. Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Diharapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagai satuan kerja penulis dapat memfasilitasi keberlangsungan kegiatan aktualisasi agar tidak berhenti sampai di sini. Penulis berharap agar SOP medevac ini dapat terus disempurnakan melalui rencana tindak lanjut yang telah penulis susun seperti uji coba penerapan SOP, revisi SOP, dan evaluasi SOP secara berkala. Sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pelayanan khususnya dalam bidang evakuasi medis
55
Lampiran 1 Bukti Kegiatan 1
Draft gagasan pembuatan SOP
Screen shoot janji temu dengan mentor dan koordinator UKLW via WA
56
Daftar hadir penyampaian gagasan pembuatan draft SOP medevac kepada mentor dan koordinator UKLW
Form monitoring kegiatan oleh mentor
57
Lampiran 2 Bukti Kegiatan 2
List sumber referensi SOP medevac
58
Draft awal SOP Pengawasan Keberangkatan Pasien Medical Evacuation
Draft awal SOP Pengawasan Kedatangan Pasien Medical Evacuation
59
Daftar hadir Koordinasi dan konsultasi dengan mentor, bidang terkait dan atasan terkait penyusunan draft SOP
Form monitoring mentor pada kegiatan 2
60
Lampiran 3 Bukti Kegiatan 3
Daftar hadir Finalisasi penyusunan draft SOP medevac
Form monitoring mentor pada kegiatan 3
61
Lampiran 4 Bukti Kegiatan 4
SOP Pengawasan Keberangkatan Pasien Medical Evacuation yang telah disetujui Kepala Kantor
SOP Pengawasan Kedatangan Pasien Medical Evacuation yang telah disetujui Kepala Kantor
62
Lembar bukti persetujuan SOP
Form monitoring mentor pada kegiatan 4
63
Lampiran 5 Bukti Kegiatan 5
Surat undangan sosialisasi SOP medevac
64
65
Notulensi sosialisasi SOP medevac
66
Daftar hadir peserta sosialiasi SOP medevac secara luring
67
Daftar hadir peserta sosialisasi SOP medevac secara daring
68
Form monitoring mentor pada kegiatan 5
69
Lampiran 6 SOP Pengawasan Keberangkatan Pasien Medical Evacuation
70
71
Lampiran 7 SOP Pengawasan Kedatangan Pasien Medical Evacuation
72
73
Lampiran 8 Sesi Coaching
74
DAFTAR PUSTAKA
1. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 3. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Etika Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 4. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 5. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Antikorupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 6. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 7. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Pelayanan publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 8. LAN. (2015). Modul pelatihan dasar calon PNS: Whole of government. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 10. Kepmenkes no 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehtan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan
75
