3. Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Purwanto et al. 2017). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Partisipatif: Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publikdapat ditunjukkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan: Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal tekait yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. c. Responsif: Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. d. Tidak diskriminatif: Pelayanan yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan Murah: Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta ditinjau dari segi biaya masih dapat masuk akal. f.
Efektif dan Efisien: Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapainya dan cara yang digunan dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana.
g. Aksesibel: Pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. h. Akuntabel: Pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. i.
Berkeadilan: Pelayanan publik harus adil terhadap semua kalangan masyarakat. 18
