K. Peran dan Kedudukan ASN

4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan nilai dasar dalam pelaksanaan tugas aparatur yang akan mendorong terciptanya iklim/budaya kerja unggul yang merupakan karakteristik ideal yang lahir dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, serta berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerin-tahan dan pelayanan publik. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam komitmen mutu adalah: a. Efektif b. Efisien c. Bermutu d. Cepat e. Tanggap

5. Anti Korupsi Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oleh karena itu, sikap anti korupsi harus menentang hal-hal tersebut.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 21 tahun 2001, terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuntungan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh ASN antara lain:

a. Jujur b. Peduli c. Mandiri d. Disiplin e. Tanggung jawab f. Kerja keras g. Sederhana h. Berani i. Adil

K. Peran dan Kedudukan ASN

1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan

kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN ada 3 yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. 2. Pelayanan Publik Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusanurusan yang relevan. Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. 3. Whole of Government Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusanurusan yang relevan. Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya.