Jurnal 1 2014 by diklat jateng

DAFTAR ISI Penerbit

…….................................................................

Daftar Isi

……................................................................

……...............................................

iii

……

On The Job Training, Wardi Astuti

……

Good Governance : Antara Wacana Dan

……

Pembelajaran dari Bocornya Rahasia Negara, .......

Pengantar Redaksi

Implementasi Kebijakan Pembinaan Widyaiswara (Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dalam 30 Tahun), Sutarwi

Realita, Ali Moechson

Otonomi Daerah Di Indonesia, Dari Masa Ke Masa, IrawanRumekso

Didik Singgih Hadi

PENGANTAR REDAKSI Salam Pembaharuan Tim Redaksi sangat bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menghadirkan Jurnal Kediklatan Widya Praja untuk yang pertama kalinya. Lahirnya Jurnal Kediklatan ini dimaksudkan untuk memberikan media bagi para pihak terkait kediklatan khususnya Widyaiswara untuk menuangkan pemikiran kritis terkait pengembangan kualitas aparatur sipil negara. Kami sangat berterima kasih kepada para penulis artikel kali ini baik yang berupa hasil penelitian maupun refleksi inovatif, karena hanya dengan dukungan artikel-artikel tersebut Jurnal Kediklatan Widya Praja dapat diterbitkan. Penerbitan jurnal ilmiah ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan profesi Widyaiswara melalui penulisan karya tulis ilmiah yang memang merupakan salah satu kewajiban bagi seorang Widyaiswara. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diterapkannya Kurikulum Diklatpim Pembaharuan sejak tahun 2014 ini menunjukkan semakin pentingnya diklat aparatur. Dalam kerangka inilah maka Jurnal Kediklatan Widya Praja menampilkan artikel tentang kebijakan pembinaan Widyaiswara selama ini, dan artikel lainnya yang terkait dengan kediklatan aparatur. Semoga sajian kami yang baru pertama kali ini, meskipun masih perlu pengembangan, dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama pengelola diklat, penyelenggara diklat, widyaiswara, peserta dan alumni diklat. Semarang Mei 2014 Redaksi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN WIDYAISWARA (PELAJARAN YANG BISA DIPETIK DALAM 30 TAHUN) Oleh Dr. Ir. Sutarwi,MSc

Abstrak Jabatan fungsional widyaiswara telah terbentuk pada tahun 1985 yaitu dengan ditetapkannya Kepmenpan No. 68/MENPAN/1985. Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas mendidik, mengajar dan atau melatih secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada unit diklat instansi pemerintah. Dalam perkembangannya Permenpan tersebut telah mengalami revisi tiga kali yaitu pada tahun 2001, tahun 2005, dan tahun 2009. Implementasi kebijakan pembinaan widyaiswara tersebut tidak selamanya menguatkan widyaiswara tetapi kadang juga melemahkan widyaiswara. Diantaranya kebijakan pembinaan widyaiswara yang melemahkan adalah kastanisasi pada tahun 2005 dan rekruitmen jalur khusus pada tahun 2009. Demikian juga penilaian angka kredit yang lebih menekankan aspek administrasi dibandingkan aspek substantive akademis. Banyak pelajaran yang dapat dipetik setelah mengimplementasikan kebijakan pembinaan widyaiswara selama tiga puluh tahun antara lain rekruitmen, TOT, penilaian angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pemberhentian dari jabatan widyaiswara. Pelajaran tersebut sangat bermanfaat untuk masukan dalam rangka merumuskan kebijakan pembinaan widyaiswara di masa datang. Kata Kunci: Widyaiswara, Kebijakan, Pembinaan, Angka Kredit,

Latar Belakang

diberikan

Di awal tahun ini Undang Undang

memenuhi hak ASN ini pemerintah

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

harus memberikan kesempatan diklat

Sipil Negara (ASN) telah diundangan.

yang luas bagi ASN. Dalam kaitan

Dalam Undang-Undang ASN tersebut,

penyelenggaraan diklat ASN, faktor

salah satu aspek yang perlu mendapat

sangat penting yang perlu mendapat

perhatian

perhatian adalah Widyaiswara.

adalah

pengembangan

adanya

kompetensi

hak yang

kepada

ASN..Untuk

termasuk dalam rumpun pendidikan

Widyaiswara tidak banyak dikenal di

lainnya. Kebijakan ini semestinya bisa

lingkungan masyarakat karena tugasnya

menguatkan keberadaan widyaiswara

memang

berkaitan

Selama kurun waktu hampir 30 tahun,

langsung dengan masyarakat, namun di

kebijakan pembinaan widyaiswara telah

lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

beberapa kali mengalami perubahan

sudah dikenal dengan baik. Pada saat

yang kadang menguatkan widyaiswara

dibentuk dengan Keputusan Menteri

tetapi

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

widyaiswara bahkan kadang ada yang

Negara

Nomor

68/MENPA/1985

menyebutnya bukan pembinaan tetapi

tentang Angka Kredit Bagi Jabatan

pembinasaan widyaiswara. Dengan latar

Widyaiswara,

belakang

Apa

itu

widyaiswara

tidak

banyak

yang

dimaksudkan

juga

kadang

tersebut,

melemahkan

tulisan

Widyaiswara adalah PNS yang diberi

dimaksudkan

tugas mendidik, mengajar, dan atau

pertanyaan: â&#x20AC;&#x153; bagaimana perkembangan

melatih secara penuh oleh pejabat yang

kebijakan

berwenang pada unit pendidikan dan

dalam tiga puluh tahun dan pelajaran

latihan (Diklat) Instansi Pemerintah;

apa saja yang bisa dipetik untuk revisi

berasal

dari

pembinaan

menjawab

widyaiswara

kebijakan pembinaan widyaiswara di

Kalau ditinjau dari asal kata, widyaiswara

untuk

ini

waktu yang akan datang?â&#x20AC;?

bahasa

Sansekerta vidya yang artinya ilmu pengetahuan, ish artinya memiliki dan

Siapa

Instansi

Pembina

vara artinya terpilih. Dengan demikian

Widyaiswara?

widyaiswara dapat diartikan seseorang

Berdasarkan Peraturan Bersama

yang terpilih karena memiliki ilmu

Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7

pengetahuan.

ini

Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005

keberadaan widyaiswara sudah hampir

tentang petunjuk pelaksanaan jabatan

tiga puluh tahun (1985 s/d 2014).

fungsional Widyaiswara dan angka

Jumlah

dan

kreditnya disebutkan bahwa Lembaga

saat ini

Administrasi Negara selaku instansi

Sampai

widyaiswara

saat

madya

widyaiswara utama sampai

pembina.

mencapai 3400 orang (LAN,2014). Pada tahun

1994

dengan

Adapun

ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang

pembina

Jabatan Fungsional PNS, widyaiswara

penyusunan

adalah

kewajiban melakukan kurikulum

instansi :

(a). diklat

fungsional/teknis

fungsional

g. Melakukan monitoring dan evaluasi

bagi

Jabatan Fungsional Widyaiswara;

widyaiswara, (b) penyelenggaraan diklat fungsional/teknis bagi (c)

penetapan

h. Menetapkan

widyaiswara,

standar

pedoman

sertifikasi

jabatan Fungsional Widyaiswara;

kompetensi

i. Menyelenggarakan

widyaiswara, (d) penyusunan formasi

dan

mem-

jabatan widyaiswara, (e) pengembanagn

fasilitasi proses sertifikasi Jabatan

system informasi jabatan widyaiswara;

Fungsional Widyaiswar; j. Mensosialisasikan

(f) fasilitasi penyusunan dan penetapan

pelaksanaannya;

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Negara

k. Mengembangkan system informasi

Pendayagunaan

Jabatan Fungsional Widyaiswara;

Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 pasal 5 disebutkan bahwa Pembina

l. Memfasilitasi

Instansi

melakukan

Adapun pembinaan kepegawaian secara

tugas

umum

adalah

pembina

kepegawaian pada Kementerian/ Daerah

pembinaan yang meliputi: a. Menetapkan

dan

etik Widyaiswara.

Negara (LAN). Lembaga Administrasi wajib

penyusunan

penetapan etika profesi dank ode

Jabatan Fungsional Widya-

iswara adalah Lembaga Administrasi

Negara

fung-

sional Widyaiswara serta petunjuk

etika profesi widyaiswara.

Menteri

Jabatan

pedoman

yang bersangkutan.

formasi

Jabatan Fungsional Widyaiswara; b. Menetapkan

standar

kompetensi

Jabatan Fungsional Widyaiswara; c. Menyelenggarakan

dan

Kebijakan Pembinaan Widyaiswara Dalam tulisan

mem-

ini kebijakan

fasilitasi seleksi dan pengembangan

pembinaan

widyaiswara

Jabatan Fungsional Widyaiswara;

difokuskan

pada

implementasi

d. Menyusun kurikulum Diklat Jabatan

kebijakan

pembinaan

widyaiswara

terutam

Fungsional Widyaiswara; e. Menyelenggarakan

dan

pembinaan

mem-

implementasi di

Daerah.

lebih

kebijakan Formulasi

Fungsional

kebijakan yang menjadi kewenangan

Widyaiswara dan Diklat Teknis bagi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Widyaiswara;

Negara tidak banyak dibahas dalam

fasilitasi

Diklat

tulisan ini.

f. Melakukan evaluasi dan penempatan Jabatan Fungsional Widyaiswara;

Menurut Mustopadidjaja (2002)

A. Pada Tahun 1985-2001: Kebijakan

menyatakan bahwa dalam implementasi

pembinaan

kebijakan sering dijumpai hambatan-

widyaiswara

hambatan sebagai berikut:

tertuang dalam Keputusan Menteri

Pengambil

kebijakan

mengutamakan bijakan

Negara

lebih

periode

Pendayagunaan

ini

Aparatur

ke-

Negara Nomor 68/MENPAN/1985

dengan

tentang Angka Kredit Bagi Jabatan

formulasi

dibandingkan

dalam

implementasi kebijakan;

Widyaiswara.

Diseminasi kurang dilaksanakan;

Menpan

Terjadinya KKN

jenjang jabatan widyaiswara, tugas

Kurangnya dukungan dana bagi

pokok widyaiswara, Unsur kegiatan

organisasi pelaku kebijakan

widyaiswara yg memperoleh angka

Penegakan hukum sangat lemah;

kredit

Kelompok

jabatan, Tim Penilai Angka Kredit,

sasaran

kebijakan

Dalam

tersebut

untuk

Keputusan

diatur

kenaikan

tentang

pangkat/

kurang mematuhi kebijakan.

pengangkatan dan pemberhentian

Dalam tulisan ini juga akan dikaji

dalam dan dari jabatan widyaiswara.

hambatan apa saja yang dijumpai dalam

Keputusan

implementasi

ditindaklanjuti

dengan

dikeluar-

kannya

Edaran

Bersama

widyaiswara. efektivitas

kebijakan

pembinaan

Untuk lebih memahami Implementasi

Surat

Kepala

kebijakan

Menpan

Badan

ini

Administrasi

pembinaan widyaiswara, akan diuraikan

Kepegawaian Negara dan Ketua

ke dalam empat periode waktu yaitu

Lembaga Administrasi Negara No.

selama tahun 1985-2001, tahun 2001-

31/SE/1985

dan

No.

2005, tahun 2005-2010, dan tahun

240/SEKLAN/XII/1985

tentang

2010-2014 Pemilihan periode waktu

Angka

Jabatan

tersebut lebih didasarkan pada waktu

Widyaiswara.

Kredit

Bagi

Jabatan Widyaiswara saat itu

berlangsungnya perubahan kebijakan

dari yang terendah sampai dengan

pembinaan widyaiswara.

tertinggi adalah sebagai berikut:

b. Tugas

pokok

Asisten

Widyaiswara

Muda,

Asisten

Dikjartih peserta diklat pada

Membimbing peserta diklat

Membimbing

Widyaiswara

yang lebih rendah;

bidang tertentu; Membantu

Membantu melkukan evaluasi diklat

Widyaiswara adalah :

penyusunan

kurikulum diklat

Widyaiswara Madya, dan Asisten

Membantu

Tugas pokok Widyaiswara

penyusunan

kurikulum diklat;

Pratama,

Membantu melakukan evaluasi

Widyaiswara Madya adalah : a.

diklat;

Widyaiswara

Muda,

Dikjartih peserta diklat pada bidang tertentu;

Tugas

pokok

Ajun

Widyaiswara

Muda,

Ajun

Menyusun kurikulum diklat;

Ajun

Mengadakan evaluasi diklat

Membimbing peserta diklat

Membimbing widyaiswara di

Widyaiswara

Madya,

dan

Widyaiswara adalah : a.

Dikjartih peserta diklat dalam

bawahnya

bidang tertentu;

Mengembangkan bahan dan

tertentu

metodologi diklat

dengan subyek yang diajarkan; c.

Membantu melakukan kegiatan

Untuk kenaikan pangkat / jabatan

diklat

widyaiswara

memenuhi

Tugas pokok Widyaiswara Pratama,

berhubungan

DP3 sekurang-kurangnya baik.

penelitian dan pengembangan

Utama

yang

jumlah

harus

angka

kredit

seperti pada tabel tersebut diatas

Widyaiswara

dengan ketentuan:

Utama Muda, WidyaiswaraUtama

Madya, Widyaiswara Utama adalah:

Sekurang-kurangnya

70%

Dikjartih peserta diklat pada

angka kredit dari unsur utama

bidang tertentu;

yaitu

Menyusun kurikulum diklat;

dikjartih, dan kegiatan litbang

Mengadakan evaluasi diklat

diklat;

Membimbing peserta diklat

Membimbing widyaiswara di

kredit dari unsur penunjang

bawahnya

yaitu

Mengembangkan bahan dan

masyarakat,

metodologi diklat

dalam

Menyusun

rencana

kegiatan

Sebanyak-banyak 30% angka

kegiatan

pengabdian keikutsertaan

kegiatan

ilmiah,

peningkatan mutu widyaiswara,

dan

dan penghargaan ilmiah.

program kegiatan diklat h.

pendidikan,

Untuk

Melakukan kegiatan penelitian

perhitungan

angka

dan pengembangan diklat

kredit bagi Asisten Widyaiswara

Pengangkatan pejabat

Muda (II/a) s/d Widyaiswara Muda

widyaiswara untuk pertama kali,

(III/d) dilakukan oleh Tim Penilai

PNS harus memenuhi syarat sebagai

Daerah/Instansi.

berikut :

penilaian

angka

kredit

untuk

Memiliki pendidikan dan atau

Widyaiswara Madya (IV/a) sampai

latihan dalam bidang dikjartih,

dengan Widyaiswara Utama (IV/e)

atau

dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

pengalaman

kurangnya

Sementara

sekurang-

tahun

Bagi Asisten Widyaiswara

dalam

melakukan kegiatan dikjartih;

Muda

Memiliki pengetahuan dan atau

Widyaiswara Utama Madya (IV/d)

pengalaman

apabila dalam jangka waktu 4

dalam

bidang

(II/a)

sampai

dengan

(empat)

tahun

tidak

tertarik

dapat

dengan

jabatan

widyaiswara;

mengumpulkan angka kredit yang b.

diperlukan untuk kenaikan jabatan

Tidak adanya

batasan usia

Widyaiswara setingkat lebih tinggi

maksimal yang dipersyaratkan

dibebaskan sementara dari jabatan

untuk

widyaiswara.

terkesan

memang

hanya

Widyaiswara Utama (IV/e) yang

sebagai

perpanjangan

masa

dalam waktu 2 (dua) tahun tidak

pensiun;

Adapun

bagi

dapat mengumpulkan angka kredit

menjadi

Pengangkatan

widyaiswara

minimal 20 (dua puluh) berasal dari

pada tahun-tahun awal tanpa

unsur

melalui persetujuan Lembaga

dikjartih

dan

litbang

widyaiswara dibebaskan sementara

Administrasi

dari jabatan widyaiswara

langsung

Negara

tetapi

persetujuan

oleh

pembinaan

Kementerian (Departemen saat

widyaiswara di awal pembentukanna

itu), dan baru setelah tahun

juga

1990

Kebijakan

tertuang

dalam

Keputusan

pengangkatan

Presiden Nomor 63 Tahun 1986

iswara

tentang Batas Usia Pensiun Pegawai

rekomendasi

Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan

Administrasi

Fungsional

Jakarta;

Widyaiswara

dan d.

Penyuluh Pertanian.

harus

mendapatkan Lembaga Negara

Pemberian sanksi pembebasan sementara

Namun demikian pada tahun-

widya-

cenderung

tidak

tahun awal implementasi kebijakan

dilaksanakan

pembinaan widyaiswara dirasakan

kebanyakan widyaiswara yang

belum efektif. Hal ini disebabkan

terkena sanksi waktunya sudah

oleh beberapa hal sebagai berikut:

menjelang masa pensiun; e.

Minat

PNS

Sistem

karena

informasi

kewidya-

iswaraan belum berkembang,

menjadi

widyaiswara saat itu masih

sehingga

didominasi oleh pejabat yang

tidak memenuhi angka kredit

menjelang usia pensiun, baru

dan

setelah tahun 1990 an PNS

Lembaga Administrasi Negara

yang

tidak

berusia muda mulai

widyaiswara

tidak

yang

melaporkan

mendapatkan

sanksi

pembebasan

sementara

diterbitkannya Peraturan Pemerintah

dari

jabatan widyaiswara;

Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Tugas pembinaan dari Instansi

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Pembina Widyaiswara belum

Pegawai Negeri Sipil. Lebih dari itu,

terlaksana secara terprogram.

dalam ketentuan umum (pasal 1) UU

Sebagai

No.

contoh,

pembinaan

Tahun

2003

teknis perhitungan angka kredit

Sisdiknas

widyaiswara baru dilaksanakan

Widyaiswara termasuk Pendidik.

apabila

instansi/

memintanya

setelah

disebutkan

tentang

Kebijakan

daerah

widyaiswara

daerah

bahwa

pembinaan

pada

periode

ini

tertuang dalam Keputusan Menteri

menghadapi berbagai masalah.

B. Pada Tahun 2001-2005

Negara

Pendayagunaan

Negara

Nomor

Aparatur

01/KEP/M.PAN/

diterbitkannya

1/2001 tentang Jabatan Fungsional

Peraturan Pemerintah Nomor 16

Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Tahun

Jenjang

Dengan

1994

tentang

Jabatan

jabatan

fungsional

semakin

widyaiswara mengalami perubahan

jabatan

yang signifikan yaitu berubah dari

fungsional pada umumnya termasuk

13 (tiga belas) jenjang jabatan

jabatan

Fungsional memperkuat

PNS, keberadaan

fungsional

widyaiswara.

menjadi 4 (empat) jenjang jabatan

Dalam PP tersebut

Widyaiswara

saja seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya;

Demikian

juga

dengan

dalamnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dalam jabatan widyaiswara juga yaitu

harus

Sebanyak-banyaknya

Ketentuan

sementara dari jabatan widyaiswara

sesuai

juga masih diberlakukan. Dalam

kualifikasi

Pangkat

pembebasan

Serendah rendahnya Sarjana/D4 yang

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

ditentukan; -

20%

berasal dari unsur penunjang.

memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:: -

unsur

pelaksanaan diklat;

yang diangkat untuk pertama kali

berubah

30%

serendah

diangkat tidak dapat mengumpulkan

rendahnya

Golongan III/a

angka

Nilai DP3 rata-rata termasuk

kenaikan pangkat bagi widyaiswara

baik;

pertama

Telah mengikuti dan lulus diklat

widyaiswara utama madya (IV/d).

fungsional

Sementara

widyaiswara

yang

ditentukan

(III/a)

sampai

untuk

dengan

Widyaiswara

ditentukan;

Utama

Memiliki pengalaman mendidik

diwajibkan mengumpulkan angka

mengajar dan melatih minimal

kredit sekurang-kurangnya 50 (lima

2(dua) tahun

puluh)

Usia setinggi-tingginya 2(dua)

ketentuan sekurang-kurangnya 40

tahun sebelum pensiun;

(empat puluh) angka kredit dari

Jumlah

angka

(IV/e)

untuk

angka

unsur

kredit

setiap

utama

kredit

dan

tahun

dengan

sebanyak-

kumulatif yang harus dipenuhi untuk

banyaknya 10 (sepuluh) angka kredit

naik

dari

pangkat

juga

mengalami

unsur

penunjang.

Apabila

perubahan yang menekankan pada

Widyaiswara Utama (IV/e) tidak

kegiatan unsur

memenuhi

utama. Sementara

ketentuan

jumlah

maksimal

dari

kewajiban sanksi

tersebut

angka

kredit

diberikan

pembebasan

kegiatan

unsur

sementara dari jabatan widyaiswara.

dikurangi.

Dengan Kepmenpan No. 1

Kebijakan pembinaan widyaiswara

Tahun 2001 ini, mulai dikenalkan

saat itu menetapkan sebagai berikut:

adanya â&#x20AC;&#x153;kastanisasiâ&#x20AC;? yaitu jenjang

penunjang

semakin

Sekurang-kurangnya 80% dari

widyaiswara tertentu hanya boleh

unsur

melakukan

utama

termasuk

kegiatan-kegiatan

tertentu yang mendapatkan penilaian

angka kredit. Widyaiswara selain

Orasi

ilmiah

sebagai

melakukan dikjartih sesuai jenjang

pengukuhan

dalam

jabatan

diklat yang bersangkutan hanya

widyaiswara utama diwajibkan bagi

diperbolehkan untuk satu jenjang di

widyaiswara yang telah menduduki

bawah satu jenjang di atas jenjang

jabatan widyaiswara utama. Dalam

yang bersangkutan. Sebagai contoh

implementasinya

meskipun

orasi

bagi seorang widyaiswara utama

ilmiah

kewajiban

ada

maka

selain

widyaiswara tidak melakukannya

melakukan dikjartih pada diklat

karena merasa sudah Widyaiswara

tingkat tinggi hanya diberbolehkan

Utama dan tidak ada sanksi

yang

bersangkutan

Terkait

melakukan dikjartih pada diklat tingkat

menengah.

sebagai

dengan

penilaian

angka kredit widyaiswara, sejalan

Apabila melakukan

dengan

berlangsungnya

desen-

dikjartih pada diklat tingkat dasar

tralisasi

penyelenggaraan

peme-

dan tingkat lanjutan tidak diberikan

rintahan, penilaian angka kredit

angka kredit.

untuk widyaiswara pertama (III/a)

widyaiswara

tersebut

yang

sampai dengan widyaiswara madya

melakukan dikjartih untuk PNS di

(IV/b) dilakukan oleh Tim Penilai

luar instansinya angka kredit yang

Daerah/Instansi (TPD/I) sedangkan

diberikan termasuk unsur penunjang.

untuk widyaiswara madya (IV/c)

Demikian juga melakukan dikjartih

sampai dengan widyaiswara utama

untuk non PNS meskipun termasuk

(IV/e) dilakukan oleh Tim Penilai

warga binaan lembaga diklat yang

Pusat

bersangkutan.

sebelumnya, Tim Penilai Daerah/

Bagi

widyaiswara

(TPP).

Pada

periode

Diklatpim Tk I digolongkan

Instansi hanya menilai angka kredit

ke dalam diklat tingkat tinggi,

sampai dengan Widyaiswara Muda

Diklatpim Tk II digolongkan ke

III/d saja.

dalam

diklat tingkat menengah,

Diklatpim Tk III digolongkan ke

C. Pada Tahun 2005-2010 Kebijakan pembinaan pada

dalam diklat tingkat lanjutan, dan Diklatim Tk IV digolongkan ke

periode

dalam diklat tingkat dasar.

Permenpan

ini

PAN/6/2005

tertuang

dalam

No.PER/66/M tentang

Jabatan

Fungsional Widyaiswara dan Angka

untuk Widyaiswara Utama yang

Kreditnya.

bersedia mengajar diklat tingkat

Jenjang

widyaiswara tidak sebelumnya Pertama

jabatan

berubah

yaitu

dasar tidak dinilai angka kreditnya.

dari

Beberapa

Widyaiswara

(III/a

dan

dalam

III/b),

ketentuan

kebijakan

baru

pembinaan

Widyaiswara Muda (III/c dan III/d),

widyaiswara yaitu: (a) pengangkatan

Widyaiswara Madya (IV/a, IV/b,

widyaiswara usia paling tinggi 50

IV/c), Widyaiswara Utama (IV/d

(lima puluh) tahun, (b) kenaikan

dan

pangkat bagi Widyaiswara Madya

IV/e).

kebijakan

Pada

periode ini

pembinaan

fungsional

widyaiswara

jabatan

(IV/a) sampai dengan Widyaiswara

juga

Utama (IV/e) perolehan angka kredit

tertuang dalam Peraturan Presiden

minimal

Nomor 59 Tahun 2007 tentang

pengembangan profesi, (c) untuk

Tunjangan

kenaikan jabatan ke Widyaiswara

Jabatan

Widyaiswara.

Fungsional

Dalam

Utama

Perpres

(IV/d)

dari

unsur

widyaiswara

tersebut besarnya tunjangan jabatan

diwajibkan melakukan orasi ilmiah.

fungsional widyaiswara mengalami

Orasi

sedikit peningkatan dibandingkan

penelitian. Orasi ilmiah widyaiswara

sebelumnya yang tidak pernah naik

tidak lagi untuk pengukuhan sebagai

seperti jabatan fungsional lainnya.

widyaiswara utama tetapi sebagai

ilmiah

berdasarkan

hasil

Pada periode ini, kebijakan

syarat yang harus dipenuhi untuk

â&#x20AC;&#x153;kastanisasiâ&#x20AC;? yang sangat merugikan

naik menjadi Widyaiswara Utama.

widyaiswara

Bagi Widyaiswara Madya (IV/c)

tetap

berlanjut.

Kegiatan widyaiswara dikjartih yang

meskipun

mendapatkan angka kredit selain

kenaikan pangkat sudah terpenuhi

yang memang sudah sesuai jenjang

yaitu

jabatan widyaiswara hanya satu

melakukan orasi ilmiah berdasarkan

jenjang di bawah dan di atas jenjang

hasil penelitian tidak bisa diusulkan

widyaiswara

bersangkutan.

naik ke Widyaiswara Utama (IV/d).

Sebagai perbandingan, pada jabatan

Widyaiswara Utama (IV/e)

yang

850

jumlah

AK,

apabila

untuk

belum

Besar

diwajibkan mengumpulkan angka

(Profesor) yang bersedia mengajar

kredit minimal 25 AK yang berasal

S1 mendapat apresiasi. Sebaliknya

dari

dosen,

seorang

Guru

unsur

pelaksanaan

dan

pengembangan diklat yaitu dikjartih.

Jabatan

Apabila Widyaiswara Utama (IV/e)

dan Angka Kredit. Dalam ketentuan

dalam

tersebut

satu

tahun

bisa

Widyaiswara

terdapat

beberapa

ketentuan

perubahan bila dibandingkan dengan

akan diberikan sanksi

ketentuan pada periode sebelumnya.

mengumpulan tersebut

tidak

Fungsional

sesuai

pembebasan jabatan

sementara

dalam

widyaiswara.

Bagi

Permenpan No. 14 tahun 2009 tersebut

ditindaklanjuti

dengan

Widyaiswara Utama IV/d saat itu

diterbitkannya Peraturan Bersama

belum diwajibkan mengumpulkan

Kepala LAN dan Kepala BKN

Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010

AK.

Hal

inilah

yang dari

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Widyaiswara Utama IV/e menuntut

Jabatan

Fungsional

Widyaiswara

diberikannya

dan

menyebabkan

protes

sanksi

yang

sama

Angka

Kreditnya

serta.

terhadap Widyaiswara Utama baik

Peraturan Kepala LAN Nomor 3

yang berpangkat golongan IV/D

Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

maupun IV/E.

Jabatan

Fungsional

Widyaiswara

dan Angka Kreditnya.

Kewenangan penilaian angka

Jenjang

kredit tidak mengalami perubahan.

diklat

terdapat

Untuk jabatan widyaiswara pertama

perubahan yaitu: Diklatpim Tk I dan

(III/a) sampai dengan widyaiswara

Diklatpim Tk II termasuk ke dalam

madya (IV/b) dilakukan oleh Tim

diklat tingkat tinggi, Diklatpim Tk

Penilai

III termasuk ke dalam diklat tingkat

Daerah/Instansi

sedangkan madya

untuk

(IV/c)

(TPD/I)

menengah,

widyaiswara

sampai

termasuk

dengan

Diklatpim alam

diklat

lanjutan.

widyaiswara utama (IV/e) dilakukan

Sedangkan untuk Diklat Prajabatan

oleh Tim Penilai Pusat (TPP).

Golongan I dan II, Golongan III termasuk diklat tingkat dasar. Diklat Teknis

D. Pada Tahun 2010-2014 Kebijakan widyaiswara

periode

Aparatur

berjenjang

dasar.

ini

Kebijakan

tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

tidak

digolongkan ke dalam diklat tingkat

pembinaan

pada

yang

masih

Negara

berlanjut

fleksibel.

Nomor 14 Tahun 2009 tentang

â&#x20AC;&#x153;kastanisasiâ&#x20AC;? namun

lebih

Seperti tertuang pada

Sedangkan dari IV/a s/d IV/c

pasal 11 ayat 2: “ widyaiswara dapat pada

wajib mengumpulkan 12 AK dan

beberapa jenjang diklat sepanjang

dari IV/c ke IV/d dan IV/e wajib

telah memiliki sertifikat kompetensi

mengumpulkan

sesuai

pengembangan profesi.

melaksanakan

kegiatan

dengan

bidang

dan

Widyaiswara Utama (IV/d)

tingkatannya”. Demikian juga pada pasal 9 ayat 1 “ widyaiswara yang

dan

melaksanakan butir kegiatan tatap

setiap

muka, menyusun bahan ajar diklat,

mengumpulkan paling rendah 25

GBPP/SAP, dan bahan tayang pada

AK dari sub unsur pengembangan

suatu lembaga diklat pemerintah

dan pelaksanaan diklat dan sub

yang memiliki tugas pokok dan

unsur

fungsi dikjartih non PNS diberikan

Apabila Widyaiswara Utama dalam

angka kredit”.

satu

Kewajiban

Widyaiswara Utama (IV/e) tahun

pengembangan

tahun

profesi.

tidak

mengumpulkan

widyaiswara

diwajibkan

dapat

AK tersebut

untuk mengumpulkan angka kredit

dibebaskan sementara dari jabatan

dari unsur pengembangan profesi

widyaiswara.

juga mengalami perubahan. Pada

Dalam

kebijakan

sebelumnya

kewenangan

untuk

melakukan penilaian angka kredit

yang

diwajibkan mengumpulkan angka

terdapat

kredit dari pengembangan profesi

widyaiswara

hanya untuk widyaiswara madya

widyaiswara madya IV/a dilakukan

IV/a ke atas, Namun untuk periode

oleh Tim Penlai Daerah (TPD).

waktu

Sedangkan

ini

semua

widyaiswara

perubahan

yaitu

pertama

untuk

III/a

s/d

widyaiswara

diwajibkan mengumpulkan angka

madya IV/b s/d IV/e dilakukan oleh

kredit dari pengembangan profesi.

Tim

Kewajiban mengumpulkan angka

Widyaiswara

kredit pengembangan profesi yaitu

semula dinilai oleh TPD ditarik

dari III/a s/d III/c sejumlah 4 AK,

kembali

Dari

Administrasi

III/d

IV/a

diwajibkan

Penilai

Pusat

Madya

TPP

IV/b

Negara

(TPP). yang

Lembaga (LAN)

mengumpulkan 8 AK dari unsur

Jakarta. Latar belakangnya adalah

pengembangan profesi.

PAK digunakan untuk kenaikan ke IV/c,

sementara

pejabat

yang

surat

yang diterima hanya mengampu

keputusan kenaikan pangkat ke IV/c

pada Diklatpim Tk I dan Tk II atau

adalah Presiden. Oleh sebab itu

diperbolehkan mengampu Diklatpim

wajar kalau penilaian angka kredit

Tk III dan Tk IV. Kalau ditugaskan

untuk kenaikan pangkat IV/c ditarik

pada Diklatpim Tk III dan Tk IV

ke TPP. Namun demikian dengan

yang

kebijakan ini menyebabkan sering

pembelajaran yang berbeda dengan

terlambatnya penilaian AK karena

Diklatpim

banyaknya usulan yang masuk ke

semestinya calon widyaiswara juga

TPP di LAN RI Jakarta.

harus memenuhi persyaratan yang

berwenang

menerbitkan

kebijakan

ditentukan

Dalam periode waktu ini, terdapat

menggunakan

telah

yang

pendekatan

dan

misalnya

persyaratan

mengikuti

Diklat

penerimaan

Kewidyaiswaraan Berjenjang yang

widyaiswara dari pejabat struktural

dipersyaratkan. Kondisi ini juga

yang

membingungkan

kontroversial

yaitu

sudah

mendekati

pensiun

bagi

pengaturan

seperti yang pernah terjadi di awal

kerja bagi kelompok widyaiswara

pembentukan

fungsional

yang terdiri dari berbagai jenjang

widyaiswara yaitu pada tahun 1985

jabatan widyaiswara. Demikian juga

yang lalu.

saat

jabatan

Meskipun

hanya

belum

ada

jadwal

formasi

penyelenggaraan Diklatpim Tk II,

widyaiswara untuk melaksanakan

kalau tidak didayagunakan untuk

tugas

mengajar pada diklat-diklat yang

diperuntukkan

mengisi

pokok

Diklatpim

widyaiswara

dan

pada

lain

II,

juga

dapat

menyebabkan

yang

bersangkutan

mekanisme ini melanggar ketentuan-

widyaiswara

ketentuan

tidak produktif.

yang

telah

ada

Untuk

sebelumnya. Sebagai contoh, calon

seleksi

memang

widyaiswara tanpa mengikuti Diklat

diadakan uji kompetensi, namun

Calon Widyaiswara ternyata dapat

bagi

diangkat

usianya

menjadi

widyaiswara.

calon

widyaiswara

sudah

tahun

yang

Dalam kebijakan ini, pengertian

diterima,

untuk mengisi formasi widyaiswara

perhitungan angka kreditnya. Kalau

Diklatpim Tk I dan TK II terkesan

diberikan angka kredit setara dengan

tidak jelas. Apakah widyaiswara

Widyaiswara Madya maka segera

bagaimana

yang

dengan

akan memasuki masa pensiun karena

dirancang untuk lebih memahami

Widyaiswara

proses

Madya

batas

usia

pembelajaran

daripada

pensiunnya 60 th. Kalau diberikan

substansi setiap mata diklat yang ada

angka kredit setara Widyaiswara

dalam proses tersebut. Peserta TOF

Utama sebenarnya juga tidak adil

beragam

karena belum pernah melakukan

eselon IV s/d eselon II, widyaiswara

kegiatan

dari

mengajar

GBPP/SAP,

membuat

menyusun

dari

pejabat

widyaiswara

struktural

pertama

s/d

widyaiswara utama. Anehnya juga

modul,

belum pernah membuat soal ujian,

semua

tiba-tiba langsung diangkat menjadi

memfasilitasi Diklatpim Tk IV, III,

Widyaiswara

Sementara

II. Pemberian bekal untuk substansi

widyaiswara

masing-masing mata diklat sangat

dalam

Utama.

rekruitmen

dinyatakan

lulus

melalui jalur regular, kebanyakan

kurang.

widyaiswara diangkat pada jabatan

widyaiswara

dua

lulus TOF dilanjutkan dengan TOT

tingkat di bawah pangkat yang

substansi masing-masing mata diklat

bersangkutan. Sebagai contoh, calon

sesuai dengan jenjang diklatpim dan

widyaiswara golongan pangkat IV/b

diikuti oleh widyaiswara yang sesuai

diangkat setara dengan Widyaiswara

jenjang jabatannya.

setingkat

atau

pembinaan

semestinya

setelah

Jenjang diklat (tingkat dasar,

Muda III/d.

lanjutan, menengah, dan tinggi) serta

Selanjutnya pada tahun 2014 yang

Untuk

untuk

merupakan

tahun

jenjang

awal

jabatan

widyaiswara

kurikulum diklatpim

(pertama, muda, madya, utama)

pola baru juga dirasakan adanya

telah diatur dalam Permenpan No.

pembinaan

yang

14 Tahun 2009 yang saat tulisan ini

kurang efektif bahkan ada yang

dibuat dalam proses revisi kebijakan.

pelaksanaan

widyaiswara

mengatakan

sebagai

peran

fungsi

dan

pelemahan widyaiswara.

E. Pelajaran yang bisa dipetik Mustapadidjaja

Sebagai contoh untuk persyaratan diklatpim

pola

baru

bukunya berjudul Studi Kebijakan

widyaiswara

atau

non

(1992) menyatakan bahwa sistem

pengampu adalah

dalam

widyaiswara yang lulus Training of

kebijakan

Fasilitator(TOF).

elemen

Sementara TOF

terdiri sistem

dari

4(empat)

kebijakan

yaitu

pelaku

kebijakan,

kebijakan

kebijakan yang relatif

itu

tepat

sendiri, lingkungan kebijakan, dan

yaitu dengan adanya syarat

kelompok

sasaran

kebijakan.

calon widyaiswara maksimal

Keempat

elemen

tersebut

usia 50 tahun.Kebijakan ini

berhubungan secara timbal balik di

mendukung

antara empat elemen tersebut. Dalam

profesionalitas

kebijakan pembinaan widyaiswara,

karena

kelompok

kebijakannya

widyaiswara memang dilandasi

adalah widyaiswara. Widyaiswara

minat dan kompetensi serta

punya

penting

formasi dan bukan hanya ingin

kebijakan

memperpanjang usia pensiun.

pembinaan terhadap diri mereka.

Sayangnya kebijakan yang baik

Oleh sebab itu dimensi widyaiswara

ini diubah dengan rekruitmen

harus diperhatikan dalam merevisi

widyaiswara melalui dua jalur

kebijakan pembinaan widyaiswara.

yaitu jalur regular dan jalur

sasaran

pengaruh

terhadap

yang

keberhasilan

khusus

Dari perspektif widyaiswara

kebijakan,

widyaiswara

masuk

untuk

menjadi

widyaiswara

Diklatpim Tk II dan Tk I.

sebagai kelompok sasaran ( target group)

pembentukan

berdasarkan

Rekruitmen

widyaiswara

uraian tentang kebijakan pembinaan

langsung

widyaiswara tersebut di atas dapat

masih berlaku sampai saat ini

diungkapkan

perlu

beberapa

pelajaran

dari

CPNS

ditinjau

yang

kembali.

yang bisa dipetik sebagai berikut:

Widyaiswara perlu pengalaman

awal

kerja dalam waktu tertentu

jabatan

fung-

untuk mendukung kompeten-

widyaiswara

bisa

sinya. Widyaiswara dari CPNS

pengisian

cenderung sudah matang dalam

Pada

periode

pembentukan sional dipahami jabatan oleh

apabila tersebut

pejabat

metode

didominasi yang

pembelajaran

tetapi

masih sangat lemah dalam

sudah

menjelang pensiun dan kurang

penguasaan

mendasarkan

diklat

yang

pertimbangan kompetensi dan

Dengan

rekruitmen

formasi widyaiswara. Untuk

iswara dari PNS yang sudah

periode

memiliki pengalaman tertentu

seterusnya

pada

ada

substansi

mata

diampunya. widya-

dapat meningkatkan kompeten-

sangat

si widyaiswara yang bersang-

meningkatkan

kutan.

Peran

widyaiswara.

dalam

diklat

tidak

Diklat Berjenjang

Tingkat

tetapi

membekali kompetensi meng-

juga

sebagai

yang

pelatih

ajar

memerlukan

Pertama

secara

dapat

umum

bagi

pengalaman lapangan.

Widyaiswara Pertama. Diklat

Persyaratan mengkikuti diklat

Kewidyaiswaraan

kewidyaiswaraan tertentu bagi

Tingkat

calon

widyaiswara

bekali

cawid)

sangat berguna untuk

mempersiapkan

(diklat

Berjenjang

Muda.dapat kompetensi

memberbagai

macam metode pembelajaran bagi

widyaiswara

Widyaiswara

Muda.

yang professional. Persyaratan

Selanjutnya Diklat Kewidya-

ini

iswaraan Berjenjang Tingkat

semestinya

diberlakukan

untuk semua calon widya-

Madya

iswara

kompetensi

baik

jalur

regular

dapat

membekali

penulisan

karya

maupun jalur khusus ( kalau

tulis ilmiah dan penyusunan

jalur ini dipertahankan). Hal ini

bahan ajar diklat. Demikian

sangat diperlukan mengingat

juga Diklat Kewidyaiswaraan

kenyataan

Berjenjang

lapangan

Tingkat

Utama

meskipun jalur khusus semula

dapat membekali kompetensi

hanya

pembimbingan

menyiapkan

untuk

bagi

Widya-

widyaiswara Diklatpim Tk II

iswara Tingkat Utama. Namun

dan I tetapi dalam prakteknya

kebijakan

juga banyak penugasan untuk

kewidyaiswaraan

mengajar

lain

kurang mendapatkan perhatian

metode

baik oleh widyaiswara maupun

berbeda

instansi pembina widyaiswara.

Tk II dan

Kesempatan mengikuti diklat

yang

diklat-diklat

memerlukan

pembelajaran

yang

dengan Diklatpim

Pendidikan

diklat

kewidyaiswaraan

Tk I. d.

kompetensi

Kewidyaiswaraan

hanya

dalam

sebagai fasilitator dan konselor

(coach)

widyaiswara

bermanfaat

dan

Kewidyaiswaraan

yang

Pelatihan

berjenjang tersebut

berjenjang

diselenggarakan

oleh

Lembaga Administrasi Negara

Berjenjang

Jakarta

iswara dalam perolehan angka

sangat terbatas.

kredit untuk kenaikan pangkat.

Sementara penerapan sanksi bagi widyaiswara yang tidak mengikuti

diklat

berjenjang

1. Kebijakan

juga tidak diterapkan. e.

melalui

Widya-

iswara yang Akan Datang Pelajaran yang dapat dipetik

Kebijakan pembinaan widyaiswara

Pembinaan

dari

kastanisasi

pembinaan

widyaiswara

mempunyai dampak positif dan

waktu yang lalu dapat bermanfaat

negatif.

untuk

Dengan

kastanisasi

merumuskan

kebijakan

widyaiswara jenjang tertentu

pembinaan widyaiswara di masa

hanya dinilai angka kreditnya

yang

apabila

tugas

pembinaan widyaiswara di waktu

pada diklat jenjang tertentu

yang akan datang sudah barang tentu

yang

Dengan

tidak terlepas dari diberlakukannya

kebijakan ini dimaksudkan agar

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

widyaiswara tinggi

melaksanakan

ditentukan.

akan

yang

semakin

tentang

jenjangnya

semakin

(ASN).

datang.

Aparatur

Kebijakan

Sipil

Negara

Beberapa kebijakan pembi-

besar tanggung jawabnya yaitu dengan mengajar diklat jenjang

naan

yang

diusulkan adalah sebagai berikut :

semakin

tinggi.

Sebaliknya widyaiswara yang

widyaiswara

yang

Rekruitmen

dapat

widyaiswara

masih rendah jenjangnya dan

sebaiknya

belum banyak berpengalaman

melalui dua pola yaitu pola

sebagai widyaiswara diberikan

regular

tugas mengajar diklat jenjang

widyaiswara diklatpim Tingkat

yang lebih rendah. Namun

II dan I tetapi dengan satu pola

kebijakan ini juga mempunyai

rekruitmen yaitu dengan batas

dampak negatif yaitu adanya

usia calon widyaiswara minimal

pelaksanaan tugas widyaiswara

42 tahun

maksimal 52 tahun.

yang harus dilakukan namun

Dengan

batasan

tidak dinilai angka kreditnya

diperoleh

sehingga mempersulit widya-

yang

dan

perlu

pola

ini

lagi

khusus

akan

calon

widyaiswara

memang

benar-benar

berminat

tidak

untuk

menjadi

widyaiswara dan telah memiliki

.direkayasa

bekal

angka

pengalaman

lapangan

Diklat bagi widyaiswara baik

dari

kegiatan

Sejalan dengan otonomi daerah

(Pertama,

maka jumlah widyaiswara di

Muda, Madya, Utama) maupun

daerah semakin banyak, maka

diklat teknis substantive harus

memerlukan

mendapat

instansi pembina secara terus

diklat

berjenjang

perhatian

serius.

pembinaan

menerus.

diberikan

iswara selama ini dirasakan

hak

meningkatkan

Pembinaan

dari

Apabila ASN secara umum

hari

masih

setiap tahunnya, maka

bagi

dalam penilaian angka kredit

selama

widyaiswara diberikan

dan

semestinya

hak

terbatas

widya-

kompetensi

kredit

pengajuan

tersebut.

yang relatif cukup. b.

dalam

yaitu

penyelenggaaan

hanya

diklat

kewidyaiswaraan yang frekuen-

meningkatkan

kompetensi selama lebih dari 12

sinya sangat sedikit.

hari

batasan anggaran pada instansi

dalam

setiap

tahunnya

Keter-

misalnya 24 hari setiap tahun.

pembina

Penilaian angka kredit bagi

diatasi dengan kemitraan antara

widyaiswara

lebih

instansi pembina dan Badan

menekankan aspek substansial

Diklat Provinsi se Indonesia dan

dari pada aspek administrasi dan

juga dengan organisasi profesi

prosedural. Persyaratan adminis-

widyaiswara

trasi dalam pengusulan daftar

Widyaiswara Indonesia;

harus

usulan angka kredit ditetapkan

semestinya

dapat

yaitu

Ikatan

Pembinaan widyaiswara juga

seminimal mungkin sementara

bisa dilakukan dengan member

untuk

substansial

kesempatan widyaiswara untuk

lebih

mengikuti berbagai lokakarya

diutamakan. Rigiditas butir-butir

baik tingkat nasional maupun

kegiatan

tingkat

aspek

akademik

harus

widyaswara

yang

internasional

terkait

diatur dalam Peraturan Menpan

substansi diklat tertentu bagi

dan RB semestinya disempur-

para

nakan sehingga lebih sederhana

menambah

tetapi

wawasan widyaiswara.

tidak

mudah

untuk

widyaiswara

sehingga

pengetahuan

dan

Peningkatan kompetensi widya-

kemudahan

iswara menjadi tanggung jawab

belajar, tugas belajar, pemberian

instansi pembina yaitu LAN RI

bea siswa dan bantuan dana

Jakarta.

untuk riset bagi widyaiswara

Widyaiswara

kompetensinya

dinilai

yang

pemberian

ijin

yang memenuhi persyaratan..

masih

kurang harus terus dipacu oleh instansi

pembina

melalui

dalam

berbagai

kepesertaan

2. Kesimpulan Dari penelusuran kebijakan

TOT, bukan hanya dengan cara

pembinaan

berkompetisi

pembentukan

secara

bebas

jabatan

sejak

fungsional

dengan pejabat struktural seperti

widyaiswara sampai saat ini dapat

saat ini.

disimpulkan beberapa hal sebagi

Upaya

peningkatan

berikut:

kesejah-

teraan widyaiswara perlu terus

Dari

perspektif

kelompok

dilanjutkan. kesejajaran kesejah-

sasaran

teraan

widyaiswara, setiap kebijakan

antara

dengan

widyaiswara

jabatan

kebijakan

pembinaan

fungsional

yaitu

widyaiswara

sejenis lainnya seperti jabatan

memiliki karakteristik tertentu,

fungsional

dan

peneliti

dosen.Tunjungan

widyaiswara

dan

kebijakan

widyaiswara

jabatan

pembinaan

tidak

selalu

fungsional widyaiswara mulai

semakin

jenjang widyaiswara pertama,

dan

muda,madya dan utama masih

bahkan

termasuk rendah dibandingkan

pembinaan widyaiswara yang

dengan tunjangan dosen dan

melemahkan

peneliti..

widyaiswara.

Perlunya

dukungan

bagi

memperkuat

fungsi

widyaiswara

terdapat

Kebijakan

peran

kebijakan

keberadaan

pembinaan

widyaiswara untuk mengikuti

widyaiswara yang belakangan

pendidikan formal tertinggi (S3)

kadang mengulang kesalahan

guna

kebijakan

mendukung

pengem-

bangan

kompetensi

widya-

iswara.

Dukungan

yang

diberikan

dapat

widyaiswara terdahulu.

pembinaan yang

lebih

Sebagai

contoh

dalam rekruitmen widyaiswara

berupa

Kepmenpan

dengan dua jalur yang kurang memperkuat

1/2001

keberadaan

widyaiswara

tetapi

Jabatan

Mustopadidjaja, 1992. Studi Kebijakan.

Peningkatan

LAN RI Jakarta, 2002

kompetensi banyak

-----------------, 2002. Kajian Kebijakan

mendapatkan perhatian serius

Publik. Modul Diklatpim Tk

dan berkelanjutan oleh instansi

II. Penerbit

pembina

2012

widyaiswara

belum

yaitu

Lembaga

LAN

Permenpan No.PER/66/M/PAN/6/2005

Administrasi Negara. Penilaian angka kredit saat ini

tentang Jabatan Fungsional

masih mengutamakan aspek

Widyaiswara

yang bersifat administratif dan

Kreditnya;

kompetensi

substantif

Jabatan

yang

Widyaiswara

Pembinaan widyaiswara terkait

Kreditnya.

lebih pembina

Daerah/Instansi

tentang

kepada

kepegawaian

Negara.

masing-

masing, sedangkan pembinaan dari

Lembaga

Administrasi

Negara belum signifikan. ----------------------------------

Daftar Pustaka Kepmenpan

No.68/MENPAN/1985

tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

dan

Angka

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

widyaiswara

diserahkan

Angka

Fungsional

dimiliki widyaiswara.

kesejahteraan

dan

Permenpan No. 14 Tahun 2009 tentang

prosedural dibandingkan aspek

tentang

Angka Kreditnya;

widyaiswara.

01/KEP/M.PAN/

Fungsional Widyaiswara dan

lebih

mengacaukan pembinaan karir

No.

Angka

Kreditnya;

Aparatur

Sipil

ON THE JOB TRAINING (OJT) Oleh : Wardi Astuti

ABSTRAK Keputusan

untuk

pertimbangan

yang

menerapkan

suatu program OJT melibatkan banyak

berkaitan dengan situasi

pelatihan

dan anggaran.

Penempatan peserta diklat dalam dunia usaha atau dunia industri akan meningkatkan kompetensi peserta sebelum memamngku jabatan. OJT mungkin merupakan salah satu solusi pilihan, terutama untuk pelatihan beberapa orang dan dalam OJT harus ada penasehat atau mentor yang akan memimpin pelatihan. OJT efektif memerlukan suatu pendekatan sistematis yang berkaitan dengan desain program pelatihan dan digunakan dengan baik, OJT

memastikan

persiapan

pelatih cukup.

Jika

bisa merupakan suatu solusi kreatif bagi suatu

tantangan pelatihan yang dapat meningkatkan pengalaman pelatih maupun peserta pelatihan. Kata Kunci : On The Job Training , Dunia usaha dan dunia industri, Mentor

Malthis (2009) berpendapat bahwa

Pendahuluan

pengembangan

Karyawan dalam suatu organisasi

sumberdaya

manusia

sebagai sumber daya manusia, dan

melalui pelatihan merupakan proses di

sebagai hasil dan proses seleksi harus

mana orang mendapatkan kapabilitas

dikembangkan agar kemampuan mereka

untuk membantu pencapaian tujuan

dapat

organisasional.

mengikuti

perkembangan

hasil

pelatihan

dan

organisasi. Salah satu upaya untuk

pengembangan akan membuka peluang

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

bagi pengembangan karier individu

karyawan adalah melalui pendidikan

dalam organisasi. Peningkatan karier

dan

atau promosi ditentukan oleh pemilikan

pelatian.

Adapun

tujuan

pengembangan pegawai yang efektif,

kualifikasi

adalah

situasi

untuk memperoleh tiga hal

skill. sulit

Sementara dimana

organisasi

yaitu :

cenderung

1) menambah pengetahuan;

karyawannya,

2) menambah keterampilan;

pengembangan memberi penguatan bagi

3) merubah sikap.

individu dengan memberi jaminan job

mengurangi

dalam

pelatihan

jumlah dan

security

berdasarkan

kompetensi organisasi.

yang

diharapkan

penguasaan

langsung

dipersyaratkan

Lebih

jauh

juga akan

b. Mengurangi

improve

Dalam

labour

dan

menghilangkan

hal

ini

kegiatan

pengembangan akan meningkatkan

productivity; 2. Training

meningkatkan

kinerja yang buruk

1. Training and devolopment has the to

tidak

produktivitas kerjanya

disebutkan

bahwa:

potensial

secara

and

devolopment

kinerja pegawai saat ini, yang

can

improve quality of that output, a

dirasakan

more highly trained employee is not

secara efektif dan ditujukan untuk

only more competent at the job but

dapat mencapai efektivitas kerja

also more aware of the significance

sebagaimana yang diharapkan oleh

of his or her action;

organisasi. c.

3. Training and development improve

kurang

Meningkatkan

dapat

bekerja

fleksibilitas

dari

angkatan kerja

the ability of the organisation to

Dengan

cope with change; the succesful

semakin

banyaknya

implementation of change wheter

ketrampilan yang dimiliki pegawai,

technical (in the form of new

maka akan lebih fleksibel dan mudah

technologies)

untuk

strategic

(new

menyesuaikan

diri

dengan

product, new markets, etc) relies on

kemungkinan adanya perubahan pada

the

lingkungan organisasi. Misalnya bila

skill

the

organisationâ&#x20AC;&#x2122;s

organisasi memerlukan pegawai dengan

member. Dalam terjemahan bebas dapat

kualifikasi tertentu, maka organisasi

dinyatakan bahwa manfaat dan tujuan

tidak perlu lagi menambah pegawai

dari kegiatan pengembangan sumber

yang baru, oleh karena pegawai yang

daya manusia adalah

dimiliki sudah cukup memenuhi syarat

a. Meningkatkan produktivitas

untuk pekerjaan tersebut.

Dengan

mengikuti

Salah satu

kegiatan

bentuk pelatihan di

pengembangan berarti pegawai juga

tempat kerja bagi seorang tenaga kerja

memperoleh tambahan ketrampilan

baru adalah pelatihan di tempat kerja

dan

yang

atau on the job training. Pengertian on

pelaksanaan

the job training dapat diadopsi dari

pekerjaan mereka. Dengan semikian

kamus Wikipedia, yang menyebutkan

pengetahuan

bermanfaat

bagi

baru

on-the-job training, sometimes called

yang diperlukan untuk suatu pekerjaan

direct instruction, is one of the earliest

tertentuâ&#x20AC;?. On the job training adalah

forms

suatu bentuk pembekalan yang dapat

training

(observational

learning is probably the earliest). It is a

mempercepat

one-on-one training located at the job

pengetahuan dan pengalaman kerja atau

site, where someone who knows how to

transfer

do a task shows another how to perform

langsung menerjunkan peserta didik

it.

sesuai dengan job description atau

Bila diterjemahkan secara bebas

proses

pemindahan

knowledge.

Pelatihan

definisi tersebut di atas adalah pelatihan

jobdesc

masing-masing

di tempat kerja, kadang-kadang disebut

pengawasan dan bimbingan.

ini

bawah

instruksi langsung adalah salah satu

On The Job Training merupakan

bentuk pelatihan yang paling awal.

pelatihan yang langsung dilaksanakan di

Adalah

tempat

salah

satu

pelatihan

yang

kerja

dengan

berlangsung di tempat kerja, dimana

pengetahuan

seseorang yang tahu cara mengerjakan

diperoleh di sekolah. On The Job

sesuatu menunjukkannya kepada orang

Training dilakukan untuk memperbaiki

lain bagaimana ia harus mengerjakan.

dan meningkatkan penguasaan berbagai

Seorang

ketrampilan dan teknik pelaksanaan

pelatih

ataupun

seorang

dan

penerapan

tertentu

ketrampilan

dan

rutin

yang

manajer baru yang ditempatkan di

kerja

sehingga

tempat kerja dapat membuat sebuah

diharapkan dapat bekerja secara efektif

format OJT sendiri. Dimana dalam

dan efisien.

program baru ini manajer dapat sebagai

Pada tingkatan dasar OJT ini setiap

contoh dari seorang karyawan baru,

orang kapan saja dapat menyampaikan

dengan memberikan contoh dari seorang

pengetahuan

karyawan baru, dengan memberikan

diperlukan untuk melakukan

contoh pola pekerjaan yang dilakukan

tugas/pekerjaan. Dengan kata lain, pada

oleh

untuk

bentuk informal ini setiap karyawan

menjadikan keahlian dan kecakapannya.

dapat dilibatkan dalam beberapa aspek

On The Job Training menurut Siswanto

pengarahan pekerjaan.

karyawan

Sastrohadiwiryo

tersebut

(2003:204)

dan

Interaksi

adalah

ketrampilan

informal

OJT

kenyataan

tiap

merupakan

suatu

maksud

organisasi,

perusahaan

membentuk kecakapan tenaga kerja

sebagainya

diselenggarakan

tempat

kerja

dengan

dimana

suatu

dalam

yang

â&#x20AC;&#x153;pelatihan

yang

dan

lain

karyawan

lama

dapat

memberikan

perkerjaan;

pengalaman,

(3)

Magang

pengetahuan, dan ketrampilan serta

(apprenticeships),

menjelaskan

setiap

langkah-langkah

proses belajar dari seorang atau

pekerjaaan

tanpa

harus

beberapa

melalui

merupakan

orang

yang

lebih

pemanfaatan material khusus, instrumen

berpengalaman.

Pelatihan

evaluasi dan arsip.

sangat tepat untuk pekerjaan yang membutuhkan

keterampilan

tertentu seperti ahli kerajinan; (4)

B. On the Job training vs off the job

Coaching,

training

pelatihan

yang

diberikan oleh penyelia atau atasan

b.1. On the job Training Teknik-teknik

ini

the

kepada

job

karyawan

dalam

training merupakan metode latihan

pelaksanaan kerja rutin mereka

yang paling banyak digunakan, di

dalam

mana

pengarahan;

karyawan

dilatih

tentang

bentuk

bimbingan

dan

(5)

Penugasan

berupa

penempatan

pekerjaan baru dengan supervisi

Sementara,

langsung

karyawan pada posisi manajerial

seorang

pelatih

yang

berpengalaman (biasanya karyawan

atau

lain). Berbagia macam teknik ini

tertentu untuk jangka waktu yang

yang biasa digunakan dalam praktik,

ditetapkan, di mana karyawan

dijelaskan

terlibat

oleh

Hani

Handoko

sebagai

anggota

dalam

(2000:112-116) sebagai berikut : (1)

keputusan

Rotasi

masalah-masalah

Jabatan,

pelatihan

yang

panitia

pengambilan

dan

pemecahan organisasional

memberikan

secara nyata; (6) Sistem Penilaian

kepada

karyawan

Pekerjaan, merupakan penilaian

bagian-bagian

organisasi

yang diberikan kepada karyawan

yang berbeda dan praktik berbagai

setelah menyelesaikan suatu tugas

macam keterampilan manajerial; (2)

atau pekerjaan, yang selanjutnya

Instruksi Pekerjaan, pelatihan yang

dapat

ditujukan untuk memberikan secara

pengembangan lebih lanjut dari

langsung petunjuk pekerjaan, dan

diri karyawan yang bersangkutan.

ditujukan

untuk

pengetahuan tentang

karyawan

tentang

untuk

b.2. Off the Job Training

digunakan terutama untuk melatih para

digunakan

Teknik-teknik yang termasuk

cara

dalam off the job training meliputi:

pelaksanaan

dan

dihadapkan pada suatu situasi yang

presentasi informasi. Pada metode

memerlukan pemecahan masalah.

simulasi karyawan peserta latihan

Dengan

menerima

tiruan

mengubah sikap karyawan menjadi

(artificial) suatu aspek organisasi

lebih toleransi terhadap perbedaan

dan diminta untuk menanggapinya

individu

seperti dalam keadaan sebenarnya.

mengembangkan

Metode

antar

metode-metode

simulasi

representasi

silulasi

yang

umum

metode

ini

dan

individu;

dapat

dapat keterampilan

(3)

Business

digunakan meliputi: (1) Metode

Games, merupakan suatu simulasi

Studi Kasus, pada metode ini

pengambilan

kepada para peserta disediakan

skala kecil yang dibuat sesuai

deskripsi

dalam

suatu

situasi

dengan situasi kehidupan nyata.

keputusan,

aspek-

Para peserta memainkan game

tertulis

pengambilan

keputusan

aspek organisasi terpilih diuraikan

dengan

pada lembar kasus. Karyawan

keputusan tertentu sesuai dengan

peserta pelatihan diminta untuk

hati

mengidentifikasi maslah-masalah,

menjelaskan pilihan yang diambil;

menganalisis

dan

(4) Vestibule Training, merupakan

penyelesaian-

bentuk pelatihan yang dirancang

situasi

merumuskan

mengambil

nurani

suatu

dan

berusaha

Dengan

agar tidak mengganggu kegiatan

dimungkinkan

normal yang terjadi pada lembaga.

karyawan dapat mengembangkan

Bentuk latihan ini dilaksanakan

keterampilan dalam pengambilan

bukan

keputusan; (2) Role Playing, pada

tetapi oleh pelatih-pelatih khusus,

teknik ini peserta pelatihan atau

dengan mengambil area terpisah

karyawan

untuk

dari lembaga tempat pelaksanaan

memainkan berbagai peran yang

pekerjaan sebenarnya, namun pada

berbeda.

tempat

penyelesaian metode

alternatif.

ini

diminta

Selanjutnya

diminta

oleh

atasan

(penyelia),

latihan

tersebut

untuk menanggapi para peserta

menggunakan fasilitas yang sama

lain yang berbeda perannya. Tidak

persis dengan yang digunakan

disediakan naskah yang mengatur

pada tempat kerja; (5) Laboratory

pembicaraaan dan perilaku peserta

Training,

pelatihan,

latihan kelompok yang terutama

namun

hanya

yaitu

suatu

bentuk

digunakan untuk mengambangkan

peserta dan biaya relatif murah; (2)

keterampilan-keterampilan

Presentasi Video, teknik ini biasa

antar

pribadi. Latihan ini berguna untuk

digunakan

mengembangkan

perilaku

bentuk latihan lainnya; (3) Metode

tanggungjawab terhadap pekerjaan

Konperensi, metode ini analog

yang

dengan

menjadi

tugasnya;

(6)

sebagai

bentuk

pelengkap

seminar

Program Pengembangan Eksekutif,

merupakan

adalah program yang biasanya

kuliah, di mana proses latihan

diselenggarakan

lembaga-

berorientasi pada diskusi tentang

seperti

masalah yang telah ditetapkan

lembaga

pendidikan

universitas, lembaga

oleh

mana

atau

berbagai

instansi

yang

pengganti

dan

sebelumnya;

(4)

Instruction,

metode

dengan

mesin

pengajar

komputer

untuk

berminat dapat mengirimkan para

menggunakan

karyawannya

seperti

untuk

paket-paket ditawarkan.

mengikuti

khusus Kegiatan

ini

metode

Programmed

yang

memperkenalkan kepada peserta

juga

topik-topik yang harus dipelajari,

dapat dilakukan dalam bentuk

dan

kerjasama antara lembaga atau

langkah

instansi

lembaga

langsung pada penyelesaian suatu

untuk

langkah; (5) Self Study, teknik ini

dengan

pendidikan menyelenggarakan

memerinci dengan

serangkaian umpan

biasanya menggunakan

kegiatan

balik

manual-

pendidikan atau pelatihan secara

manual atau modul-modul tertulis

khusus

dan kaset-kaset atau videotape

sesuai

kebutuhan

rekaman.

organisasi. Sementara

itu

mengenai

teknik-teknik presentasi informasi

C. Efektifitas OJT

sebagai upaya untuk mengajarkan

Jika suatu pekerjaan mudah untuk

sikap, konsep, atau keterampilan

dilakukan dan dapat dijelaskan kepada

kepada peserta pelatihan, dapat

pekerja baru, maka OJT informal bisa

dijelaskan sebagai berikut: (1)

digunakan.

Kuliah, merupakan suatu metode

pekerjaan yang kritis dan kompleks

tradisional

serta

dengan

kemampuan

Akan tetapi

membutuhkan

jika suatu

betul-betul

kemampuan dari seorang pekerja baru

penyampaian informasi, banyak

untuk

dapat

melakukannya

dilengkapi

dengan

jurnal

kegiatan

tepat, maka perlu adanya suatu pelatihan

diklat, monitoring, dan perangkat yang

formal yang di dalamnya terdapat bahan

diperlukan di institusi pasangan. Penempatan peserta ke tempat

material pelatihan yang harus dikuasai, instrumen

evaluasi

memantau

yang

dapat

perkembangan

dan

praktek on the job training hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 1) Industri relevan dengan program

kecakapan yang harus diketahui dan dikuasai untuk melakukan pekerjaan

diklat

yang kritis dan kompleks tersebut.

Artinya industri yang dipilih sebagai institusi

OJT dikatakan dapat dilakukan

pasangan

adalah

dengan baik ketika sasaran pelatihan

mempunyai jenis pekerjaan yang

mampu

sesuai dengan program diklat.

mengembangkan

ketrampilan

dengan

teori

dan

2) Memiliki fasilitas dan sarana praktek

pengulangan

pelatihan yang diawasi oleh petugas

yang

pengawas.

kurikulum

Dalam menggunakan OJT

sinkron

dengan

sasaran

sering dikaitkan atau dipertimbangkan

Sarana yang ada pada institusi

dengan situasi/aspek-aspek dari suatu

pasangan

perusahaan:

dengan

teknologi yang mendukung tuntutan

untuk

kemampuan yang diinginkan oleh

nanti akan ada

program studi yang diselenggarakan

pembengkakan anggaran? Bagaimana

di sekolah. Selain itu, sarana yang

dengan

ketika

ada harus memadai sebab hampir

ditinggalkan untuk pelatihan?Apakah

tidak ada manfaatnya jika lembaga

dengan

diklat memaksakan diri bekerjasama

mengirimkan

Apakah karyawannya

mengikuti pelatihan

tujuan

OJT

produksi

dapat

meningkatkan

industri

Penempatan peserta On The Job memerlukan

memiliki

dengan dunia usaha atau dunia

kemampuan, skill dan kinerja pekerja?

Training

sebaiknya

bila

sarananya

tidak

memadai.

pertimbangan

3) Memiliki instruktur yang mampu

yaitu: harus ditetapkan terlebih dahulu, pelaksanaannya harus sesuai dengan

membimbing peserta praktek

program yang telah disepakati, lamanya

Instruktur dalam on the job training

peserta di institusi pasangan ditentukan

sangat diperlukan, karena untuk

sesuai

membimbing

waktu

pelatihan

yang

dan

mengarahkan

siswa yang sedang melaksanakan

disyaratkan, pelaksanaan pembelajaran

pelatihan kerja. Oleh karena itu,

pendorong suatu yang disadari untuk

industri sebaiknya memiliki tenaga

mempengaruhi

kerja

seseorang agar

yang

menguasai

bagian

tingkah

laku

tergerak hatinya

pelaksanaan on the job training.

untuk bertindak melakukan sesuatu

4) Waktu lamanya kerja dan daya

sehingga mencapai hasil atau tujuan

tampung sudah ditentukan secara

tertentu. Dengan pemberian motivasi

bersama-sama antara dunia usaha

maka peserta akan melaksanakan on

atau dunia industri dengan pihak

the job taraining dengan semangat. 7) Penilaian pelaksanaan program on the

sekolah. Waktu

kapan

siswa

job training.

akan

melaksanakan program on the job

Tahap akhir dari program on the job

training hendaknya disepakati oleh

training

kedua belah pihak serta berapa

meliputi ujian dan sertifikasi yaitu:

jumlah siswa yang dikirim karena

merupakan proses pengujian dan

tidak mungkin dunia usaha dapat

pemberian sertifikat bagi peserta on

menampung semua siswa.

the job training untuk memperoleh

adalah

penilaian

yang

pengakuan dan legalitas akademik

5) Diadakan seleksi berkaitan dengan jumlah industri dan jumlah peserta.

bahwa yang bersangkutan memiliki

Pihak diklat sebelum menerjunkan

potensi atau keahlian dalam bidang

peserta

tertentu.

tempat

praktek

mengadakan seleksi berapa jumlah

Selama melaksanakan program On

peserta yang akan di terjunkan

The Job Training di DUDI (Dunia

dengan melihat jumlah industri yang

Kerja Dunia Industri) perlu adanya

menjadi institusi pasangannya.

penilaian terhadap peserta, sehingga diperlukan

6) Diadakan pembekalan bagi peserta

adanya

pedoman

diklat yang akan mengikuti on the

penilaian proses dan hasil pekerjaan

job training

selama

Peserta diklat yang akan diterjunkan

Kegiatan dalam penilaian tersebut

ke tempat praktek dibekali dengan

biasa

hal-hal yang berkaitan dengan dunia

evaluasi, monitoring dilakukan oleh

usaha atau dunia industri, perlu juga

pembimbing

diberi

rangsangan

sedangkan evaluasi dilakukan oleh

dalam

bekerja.

dan

Motivasi

motivasi

disebut

instruktur

adalah

The

Job

monitoring

secara

dari

Training.

DUDI

dan

periodik,

dengan

menggunakan instrumen yang telah

d.1. Desain Pelatihan Dalam

disiapkan bersama pada penyusunan

mendesain

program. Aspek yang dinilai dalam

pelatihan

On The Job Training adalah:

karyawan yang ditunjuk sebagai

a) Aspek teknis yaitu penguasaan

pelatih/instruktur

ketrampilan

peserta

OJT,

suatu

dikembangkan

dalam

terkadang

harus

pula

kemampuannya

oleh karena itu dalam merancang

menyelesaikan pekerjaan. b) Aspek non teknis yaitu sikap dan

desain pelatihan seorang instruktur

perilaku selama berada di DUDI

perlu berkonsultasi dengan tenaga

yang

ahli.

menyangkut

tanggung

OJT menjadi lebih baik

jawab, disiplin, kemandirian dan

ketika instruktur bukan perancang

kreativitas.

program tetapi sebagai tenaga ahli pokok yang bekerjasama dengan

8) Tahap Penarikan Penarikan dari lokasi OJT dilakukan

perancang

oleh pembimbing, selanjutnya dari

mengembangkan isi desain suatu

DUDI menyerahkan kembali ke

pelatihan. Agar OJT dapat efektif

pihak diklat

maka perancang desain pelatihan

beserta berkas-berkas

program

administrasi dan hasil-hasil evaluasi

harus

bagi setiap peserta OJT. Penarikan

pemandu pelatih dan pemandu

ini dilakukan setelah program On

pengikut latihan (modul). Adapun

The

posisi OJT dalam siklus pelatihan

Job

Training

selesai

mengembangkan

untuk

suatu

dapat digambarkan dalam sebuah

dilaksanakan.

lingkaran

yang

meliputi:

pencapaian target kompetensi di

D. Pengembangan Program OJT

tengah lingkaran sebagai tujuan

Langkah-langkah untuk mengembangkan suatu program OJT :

yang

Analisis kebutuhan

pengembangan

Analisis situasi

disesuaikan dengan kesenjangan

Analisis inventarisasi tugas

kompetensi, pelaksanaan pelatihan

Spesifikasi sasaran tingkah laku

dan penempatan pada dunia usaha

yang dituju

dan dunia industri, serta penilaian

Pemilihan materi pelatihan, desain

ulang ( reasssesment).

dan produksi

hendak

dicapai.

Adanya

kurikulum yang

Gambar 1. Posisi OJT dalam pendidikan dan pelatihan d.3. Pelatihan Pelatih ( Mentor) OJT

d.2. Memilih Pelatih (Trainer) OJT

Ketika seorang karyawan telah

Untuk menjadi pelatih OJT perlu

memiliki

terpilih sebagai seorang pelatih

karakteristik

sebagai berikut :

atau mentor , jika ia ingin sukses

1. Pengetahuan yang mendalam

dalam

menjalankan

tentang materi

pelatihan

Seorang pelatih OJT harus

memperhatikan

menguasai

sebagai berikut :

digunakan sekaligus ketrampilan

materi untuk

yang

maka beberapa

harus hal

1. Prinsip Belajar Orang Dewasa:

pelatihan

1) Orang dewasa membawa

menguasai dalam

OJT

program

pengalaman dalam situasi

setiap

belajar

pelatihan tersebut step â&#x20AC;&#x201C; by â&#x20AC;&#x201C;

2) Orang dewasa menyukai

step.

variasi

2. Bersedia untuk menjadi pelatih

3) Orang dewasa ingin belajar

4) Orang

dewasa

belajar

terbaik

dengan

bekerja/

program dan menggunakan metodologi

untuk

menyampaikan

praktek 5) Memperlakukan

masing-

masing modul itu sehingga

orang

dia dapat menyampaikan

dewasa dengan dewasa

program

6) Memastikan pelatihan yang

secara

Beberapa

praktis

efektif.

metode

yang

digunakan

2. Ketrampilan Pelatihan Umum:

untuk

Pelatih OJT harus mempunyai

menyajikan

program

ketrampilan pelatihan umum

pelatihan:

berikut:

Ceramah / kuliah

1) Phisik kehadiran

Pembacaan

ditugaskan

2) Pengamatan

kepada

3) Mau mendengarkan pada

pelatihan, dengan waktu

peserta

melengkapi pertanyaan

4) Melakukan pertanyaan pada

dan jawaban

peserta

3. Ketrampilan Pelatihan Langkah

Demonstrasi

untuk

menunjukkan

kepada

peserta

demi Langkah Agar

peserta

pelatih

OJT

pelatihan

bagaimana

dapat

cara

berhasil, maka ada tiga tahapan

melaksanakan pekerjaan

yang harus disiapkan untuk

atau

diimplementasikan

ditentukan

dalam

program yaitu : perencanaan,

tugas

yang

Demonstrasi

untuk

menyiapkan, dan mempresen-

menunjukkan

kepada

tasikan.

peserta

1) Perencanaan

bagaimana

dalam

pelatihan

melaksanakan pekerjaan

langkah

perencanaan, pelatih perlu

atau

meninjau

ditentukan

ulang

cara

panduan

untuk pelatih dan peserta

Diskusi

dengan mempelajari

Bermain

dan

mampu menguasai sasaran

simulasi

tugas

peran

yang

dan

2). Persiapan

E. Penutup ini

Dalam suatu organisasi atau

pelatih OJT perlu meninjau

suatu perusahaan untuk meningkatkan

ulang

kualitas

dalam

langkah

material

pelatihan

dan

kuantitas

kemampuan

yang terakhir, melakukan

pekerjanya sering melakukan suatu

pertemuan dengan peserta

pelatihan-pelatihan.

menetapkan

Untuk meningkatkan motivasi

waktu dan tempat untuk

dan ketrampilan pada arah tindakan

mulai pelatihan.

maka perlu suatu pembelajaran dan

latihan,

dan

pelatihan.

3).Presentasi

Pelatihan

merupakan

Presentasi informasi atau

tanggung jawab dari ketiga partener :

ketrampilan mempertunjuk-

organisasi dari peserta, peserta, dan

kan kepada

lembaga pelatihan.

peserta dapat

OJT

mengiikuti pola teladan ini:

dapat

dilakukan

oleh

Katakan/ceritakan

perusahaan dengan membuat badan

Tunjukkan

pelatihan tersendiri misalnya pelatihan

Praktekkan

yang dilakukan oleh R & D, baik dari

4) Ketrampilan

segi produksi, kualitas, dan motivasi

Penanganan

Masalah

pekerja, dapat juga dilakukan oleh suatu

Pelatih OJT harus diberi

lembaga pelatihan misalnya kursus-

bimbingan

kursus,

penanganan

situasi

dalam

hadapi.

yang

lembaga

pelatihan

lainnya.

jika

Demi

pada saat itu ada suatu masalah

maupun

keberhasilan

suatu

pelatihan harus dengan menggunakan

mereka

strategi

Situasi masalah

yang

tepat

baik

dalam

dari peserta latihan antara

menentukan presfektif tindakan, tujuan,

lain adalah :

spesifikasi

Takut gagal

pemrogramman

Kemarahan

dan

yang

jenis akan

dilaksanakan.

arah

Selain

pelatih -

pelatihan

memperhatikan strategi

maka harus pula menentukan cara-cara

Issue di luar pelatihan

pelatihan yang akan digunakan : yaitu apakah

hubungan

langsung

atau

pelatihan jarak jauh, pelatihan formal Rolf P. Lynton, Udai Pareek.

ataukah pelatihan non formal, organisasi

1992.

terpusat atau tersebar, ancangan isi atau

Pelatihan dan Pengembangan

proses.

Tenaga Kerja. Jakarta : PT Ada

beberapa

pemrograman

pelatihan

Karya Unipress.

jenis antara

http://www.anitaramdhani.blogspot.com

lain

program yang berorientasi akademis, program

laboratorium,

program

kegiatan, program tindakan, program pengembangan orang, ataupun program pengembangan organisasi. ---------------------

DAFTAR PUSTAKA George M. Pikurich, dkk. 2000. Handbook of Training Design and Delivery. New York : McGraw-Hill. Handoko, T. Hani. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE Irianto, Jusuf. (2001). Prinsip Prinsip dasar Manajemen Pelatihan (Dari Analisa Kebutuhan sampai Evaluasi Program Pelatihan). Surabaya : Insan Cendikia Mathis, Robert L. & John H. Jackson. (2009). Human Resource Management. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

GOOD GOVERNANCE : ANTARA WACANA DAN REALITA Oleh : Ali Moechson

ABSTRAK UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menandaskan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatroni, apalagi mendominasi pemerintah daerah. Otonomi daerah yang memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif. Sejalan dengan bergulirnya waktu yang sudah mencapai satu dasawarsa, ternyata amanah tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik oleh aparatur pemerintah daerah. Masyarakat melihat dan merasakan bahwa, aparatur pemerintah daerah belum melaksanakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, supremasi hukum masih lemah, manajemen pemerintahan kurang akuntabel dan kurang transparan. Bahkan para pemimpin dalam menjalankan

birokrasi

pemerintahan belum sepenuhnya mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, namun masih berdasarkan peraturan yang kaku; mengandalkan kewenangan formal; kompetensi kepemimpinan yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan masih banyak menimbulkan keluhan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah. Hal-hal tersebut merupakan pencerminan bahwa pemerintah daerah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yang mencakupi (1) partisipasi, (2) penegakan hukum, (3) transparansi, (4) kesetaraan, (5) daya tanggap, (6) wawasan ke depan, (7) akuntabilitas, (8) pengawasan, (9) efesiensi dan efektivitas, dan (10) profesionalisme; belum dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Akibat dari belum dapat dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, pelayanan birokrasi yang bermuara pada kesejahteraan

rakyat terabaikan. Dalam konteks inilah esensi otonomi daerah yang diharapkan dapat mewujudkan good governance dalam pemerintahan daerah, ternyata justru tidak terwujud. Dengan demikian, good governance masih menjadi harapan dan masih berada dalam tataran wacana belum menjadi sebuah realita. Katakunci: Good governance, pemerintah daerah, efektif dan efisien. Dana bantuan dari negara maju banyak

PENDAHULUAN Konsep

Good

yang

Governance

dikorupsi,

banyak

yang

muncul pertama kali diperkenalkan oleh

diselewengkan oleh pribadi pejabat

United Nation Development Program

maupun untuk kepentingan kelompok-

(UNDP).

good

kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan

satu

bantuan dana yang diberikan oleh

Munculnya

governance

konsep

merupakan

salah

bentuk perhatian dari negara-negara

negara

maju / donatur kepada negara-negara

sebagaimana

dunia ke III (negara berkembang),

kepentingan bangsa dan negara. Hal ini

berkaitan dengan pemberian bantuan

menunjukkan bahwa negara ketiga tidak

dana/hibah dari negara-negara maju

memiliki

yang diberikan kepada negara dunia ke

akuntabilitas dan transparansi dalam

III

menjalankan birokrasi pemerintahan.

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya.

Keadaan

Pem-

maju

tidak

dijalankan

mestinya

komitmen

tersebut

untuk

dalam

bermuara

hal

pada

berian bantuan dana/hibah pada awalnya

amburadulnya birokrasi pemerintahan,

disepakati oleh kedua belah pihak

yakni menciptakan sistem birokrasi

(negara donor dan negara dunia ke III)

pemerintahan

untuk

efesien, dan tidak adanya transparansi.

meningkatkan

kesejahteraan

Konsep

masyarakat di negara dunia ke III.

kepada

bantuan

negara

dana

dunia

efektif,

good

tidak

governance

tersebut tidak hanya menyoroti sistem

Namun setelah negara donor memberikan

tidak

birokrasi pemerintah, tetapi juga pada

(uang)

ranah reformasi publik.

III,negara

Di dalam

berkembang yang diberi bantuan berupa

disiplin atau profesi manajemen publik,

dana (uang) oleh negara-negara maju,

konsep good governance dipandang

tidak

sesuai

sebagai paradigma baru dalam ilmu

kesepakatan. Ternyata bantuan dana

administrasi publik. Paradigma yang

tersebut banyak yang disalahgunakan.

menekankan pada peran manajer publik

menepati

janjinya

agar

memberikan

berkualitas

yang

dan kambing congek dalam berbagai

masyarakat,

urusan pelayanan, fenomena sosial,

pelayanan

kepada

mendorong dan meningkatkan otonomi

ekonomi, dan politik.

manajerial terutama mengurangi campur

Implementasi

konsep

tangan dan kontrol yang dilakukan oleh

governance

pemerintah pusat, adanya transparansi,

mengalami

akuntabilitas publik, dan menciptakan

memprihatinkan

pengelolaan manajerial yang bersih dan

daerah sekarang ini. Otonomi daerah

bebas

yang menurut amanat Undang Undang

dari

korupsi,

kolusi

dan

juga

semakin

ketimpangan pada

era

dan otonomi

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang

nepotisme (KKN).

Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa

Berkaitan dengan konsep tata pemerintahan

tersebut

good

yang

baik

pemerintah dan masyarakat di daerah

(good

governance) tersebut, yakni pelaksanaan

dipersilahkan

pemerintahan

akuntabilitas,

tangganya sendiri secara bertanggung

transparan, melayani masyarakat dengan

jawab. Pemerintah pusat tidak lagi

baik, sehingga masyarakat merasa aman

mempatroni,

dan nyaman, bebas KKN; menjadi

pemerintah daerah. Otonomi daerah

fenomena dan permasalahan pelik bagi

yang memberikan kesempatan untuk

pengelolaan pemerintahan Indonesia.

membangun struktur pemerintahan yang

Sejak era orde baru hingga reformasi

sesuai

sekarang

membangun sistem dan pola karier

penulis,

yang

ini,

menurut

pemerintah

pengamatan

belum

mengurus

apalagi

dengan

rumah

mendominasi

kebutuhan

daerah,

politik dan administrasi yang kompetitif

melak-

sanakan dan belum mengimplemen-

serta

tasikan sistem birokrasi sebagaimana

manajemen pemerintahan yang efektif.

diharapkan.

Apalagi

jika

mengembangkan

sistem

Amanat Undang-Undang terse-

berbicara

sistem pelayanan publik, masyarakat

but

belum ditempatkan sebagai subjek yang

penyelenggaraan pemerintahan daerah

harus dilayani dengan baik. Akan tetapi,

belum

mayarakat (rakyat) justru dijadikan

Banyak â&#x20AC;&#x153;bias dan imbasâ&#x20AC;? jika tidak

objek yang dapat dipermainkan dalam

boleh dikatakan penyelewengan dan

berbagai

pelayanan.

penyalahgunaan jabatan dan wewenang

Bahkan dalam istilah kasar (sarkasme),

sehingga rakyat tidak terlayani dengan

rakyat sering dijadikan kambing hitam

baik. Banyak pemerintah daerah sistem

kebijakan

dan

ternyata

dilaksanakan

dalam

dengan

realita

baik.

birokrasinya

tidak

akuntabel

good

dan

governance

dalam

ranah

pemerintah

daerah

transparan. Hal ini bertentangan dengan

penyelenggaraan

apa yang dinyatakan oleh Ryaas Rasyid

(otonomi daerah) yang berkaitan dengan

(dalam Salam, 2004:XIII-XIV) bahwa

pelayanan publik atau masyarakat. Hal

otonomi daerah membuka ruang bagi

ini didasari pertimbangan bahwa secara

lahirnya pemerintahan

teori

daerah

yang

(wacana)

Indonesia,

dipilih secara demokratis, memung-

terutama

kinkan

penyeleng-

birokrat, dan petinggi negara telah

garaan pemerintahan yang respontif

memahami sepenuhnya tentang konsep

terhadap

masyarakat

good

mekanisme

bagaimana

berlangsungnya

kepentingan

luas,memelihara

suatu

para

bangsa pemimpin,

governance. dalam

pejabat,

Akan

tetapi,

tataran

pelak-

pengambilan keputusan yang taat pada

sanaannya atau implementasinya dalam

asas

publik.

birokrasi pemerintahan daerah? Hal

Otonomi daerah yang mengantarkan

inilah yang selalu melahirkan pro dan

munculnya demokratisasi pemerintahan

kontra pendapat maupun perilaku. Oleh

yang berarti transparansi kebijakan. Hal

sebab itu, sangat menarik untuk dibahas.

pertanggungjawaban

ini berarti untuk setiap kebijakan yang diambil

harus

memprakarsai

jelas kebijakan

siapa itu,

yang

PEMBAHASAN

apa

1. Pengertian Good Gavernance Good

tujuannya, berapa ongkos yang harus

governance

diterjemahkan

secara

dipikul, siapa yang akan diuntungkan,

umum

dengan

apa resiko yang harus ditanggung, dan

pemerintahan yang baik atau tata

siapa yang harus bertanggung jawab

kepemerintahan

jika kebijakan itu gagal.

Pengertian istilah aslinya memiliki

yang

baik.

Butir-butir pokok permasalahan

pengertian yang lebih luas, yakni

yang mengemuka tersebut merupakan

tidak hanya terbatas pada bidang

hal

pemerintahan,

yang

sangat

mendasar

dalam

tetapi

mencakupi

konteks pembahasan pelaksaanaan good

tindakan atau perilaku (tingkah laku)

governance di Indonesia. Beranjak dari

yang didasarkan pada nilai-nilai

permasalahan tersebut, maka penulis

yang

dalam

bahasan ini tergerak untuk

mengendalikan, atau mempengaruhi

mengangkat topik â&#x20AC;&#x153;Good Governance

masalah publik untuk mewujudkan

Antara Wacana dan Realitaâ&#x20AC;?. Terutama

nilai-nilai yang bersangkutan dalam

bersifat

mengarah,

tindakan dan kehidupan sehari-hari

dan pemerintahan yang bertanggung

atau keseharian.

jawab (transparansi dan akuntabel).

Good governance juga dapat

2. Prinsip Good Governance Salah satu produk organisasi

dimaknai efisiensi dalam manajemen menciptakan

pelayanan publik yakni memberikan

tersedianya

pelayanan publik kepada pengguna.

infrastruktur hukum, adanya sistem

Berkaitan dengan pelayan publik,

informasi yang menjamin akses

Keputusan Menteri Pemberdayaan

masyarakat terhadap informasi yang

Aparatur

berisi

Nomor 81/995 menandaskan bahwa

sektor

publik,

akuntabilitas

publik,

kebijakan,

dan

adanya

kinerja

transparansi dari berbagai kebijakan.

Negara

organisasi

memberikan

Good governance mengakui

(Kepmenpan)

publik

pelayanan

dalam harus

memenuhi hal-hal berikut ini.

bahwa dalam masyarakat terdapat pengambilan

(1) Kesederhanaan, yakni prosedur

keputusan yang bekerja pada tingkat

atau tatacara pelayanan umum

yang berbeda. Menurut Bank Dunia

harus

didesain

sedemikian

dalam

rupa,

sehingga

penyeleng-

banyak

pusat

laporannya

tentang

governance and development tahun

garaan

pelayanan

1992 mengartikan good governance

menjadi mudah, lancar, cepat,

sebagai

pelayanan

efisien,

sistem

publik

yang

tidak

pengadilan

yang

dipahami

dapat

diandalkan,

yang

bertanggung

dan

mudah mudah

dilaksanakan.

pemerintahan jawab

berbelit-belit,

umum

(2) Kejelasan

pada

dan

kepastian

tatacara, rincian biaya layanan

publik.

dan

Berdasarkan batasan-batasan

cara

pembayarannya,

tersebut, maka dapat dinyatakan

jadwal

waktu

penyelesaian

bahwa ada beberapa aspek yang

layanan, dan unit kerja atau

sangat penting dalam membangun

pejabat yang berwenang dan

atau mewujudkan good governance,

bertanggung

yakni pelayanan publik ( birokrasi)

memberikan pelayanan umum.

jawab

dalam

yang efisien, sistem pengadilan yang

(3) Keamanan, yakni usaha untuk

dapat diandalkan (supremasi hukum)

memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari

adanya bahaya, resiko dan

secara wajar dengan mem-

keragu-raguan.

perhatikan nilai barang atau

Proses

serta

hasil pelayanan umum dapat

jasa

memberikan

pelanggan untuk membayar.

keamanan

kenyamanan

dan

serta

caupan

informasi

yang

atau

pelayanan

(4) Keterbukaan, yakni pelangganb mengetahui

kemampuan

(7) Keadilannyang merata, yakni

dapat

memberikan kepastian hukum.

dapat

dan

jangkauan

umum seluas

harus

seluruh

diusahakan

mungkin

mereka

dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

butuhkan secara mudah dan

(8) Ketepatan

jelas.

waktu,

yakni

termasuk

pelaksanaan pelayanan umum

informasi tatacara, persyaratan,

dapat diselesaikan dalam kurun

waktu penyelesaian, biaya, dan

waktu yang telah ditentukan.

Dalam

hal

ini

Mengenai prinsip-prinsip good

semua hal ikhwalnya. (5) Efisiensi,

yakni

pelayanan

governance mencakupi hal-hal berikut

persyaratan

umum

ini.

hanya

(1) Partisipasi

dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

langsung

Mendorong setiap warga untuk

dengan

pencapaian sasaran pelayanan

menggunakan

dengan tetap memperhatikan

menyampaikan pendapat dalam

keterpaduan antara persyaratan

proses pengambilan keputusan

dan produksi layanan publik

yang menyangkut kepentingan

yang diberikan. Selain itu, juga

masyarakat,

perlu

langsung

maupun

tidak

langsung.

Partisipasi

dalam

mencegah

pengulangan

adanya

dalam

pe-

hak

baik

dalam

secara

per-

konteks ini dimaksudkan untuk

memper-

menjamin agar setiap kebijakan

syaratkan kelengkapan syarat

yang diambil mencerminkan

dari satuan kerja atau instansi

aspirasi

pemerintah lain yang terkait.

rangka mengantisipasi berbagai

menuhan syaratan,

kelengkapan yakni

pelayanan

Dalam

isu yang ada, pemerintah harus

(6) Ekonomis, yakni pengenaan biaya

masyarakat.

menyediakan saluran komu-

ditetapkan

nikasi sehingga masya-rakat

penganggaran, pengadaan dan

dapat mengemukakan pendapat

pemantauan.

dengan

Adapun indikatornya semakin

leluasa.

komunikasi

Wahana

ini

meningkatnya

mencakupi

kepercayaan

pertemuan umum, temu wicara,

masyarakat kepada pemerintah,

konsultasi dan penyampaian

meningkatnya jumlah masya-

pendapat

rakat

secara

Adapun

bentuk

tertulis. lain

merangsang

untuk

yakni

berpartisipasi

pembangunan,

meningkatnya

kuantitas dan kualitas masukan

keterlibatan

masyarakat

yang

(kritik

melalui

dan

saran)

kepada

perencanaan partisipatif untuk

pemerintah, dan masyarakat

menyiapkan

lebih

agenda pem-

peduli

terhadap

bangunan, pemantauan, eva-

implementasi

luasi dan pengawasan secara

program pemerintah.

partisipatif

dan

konsultasi

untuk

saikan

(2) Penegakan Hukum

mekanisme

Pelaksanaan atau perwujudan

menyele-

berbagi

isu

penegakan hukum bagi siapa

dan

saja

permasalahan.

Indonesia

tanpa perkecualian, menjun-

peraturan

jungi tinggi HAM dan sangat

instrumen

partisipasi

yakni

menjamin

masyarakat

dasar

Mengenai

yang

program-

hak

memperhatikan nilai-nilai yang

untuk

menyampaikan pendapat dalam

ada

proses pengambilan keputusan,

masyarakat. Pemerintah ber-

sedangkan

dasarkan kewenangannya harus

instrumen-

dan

hidup

dalam

yakni

mewujudkan supremasi hukum

pedoman-pedoman pemerintah

dengan melakukan berbagai

partisipatif

penyuluhan peraturan undang-

instrumen

pendukung

komodasi

yang hak

menga-

undang

penyampaian

dan

menghidupkan

pendapat dalam segala proses

kembali nilai-nilai dan norma-

perumusan

norma

kebijakan

dan

yang

berlaku

peraturan, proses penyusunan

masyarakat. Pemerintah harus

strategi

mengupayakan budaya bebas

pembangunan,

tata

KKN.

ruang, program pembangunan,

Adapun instrumen penegakan

ini

hukum

informasi

yakni

peraturan

harus

disadari

bahwa

merupakan

perundang-undangan yang ada,

kebutuhan

dengan

komitmen

politik

masyarakat untuk berpartisi-

terhadap

penegakan

hukum

pasi

maupun

keterpaduan

sistem

yuridis

pengadilan,

penting

dalam

bagi

pengelolaan

pemerintahan. Oleh karena itu,

dari

(kepolisian,

pemerintah

kejaksaan);

memberikan informasi yang

insturmen-

lengkap

dan

sedangkan

harus

proaktif

berkaitan

dengan

instrumen pendukungnya yakni

kebijakan dan pelayanan bagi

penyuluhan

masyarakat. Pemerintah harus

dan

fasilitas

memanfaat

ombusdsman. Mengenai

indikator

sananya

yakni

berbagai

sarana

terlak-

untuk penyebaran informasi

semakin

sehingga masyarakat dengan

berkurangnya praktik KKN dan

mudah

pelanggaran hukum, mening-

informasi secara cepat, tepat,

katnya

dan akurat berkaitan dengan

(kecepatan

dan

dapat

memperoleh

kepastian) proses penegakan

informasi beserta

hukum, berlakunya nilai atau

pengaduan.

norma atau nilai di masyarakat

Adapun instrumen dasar yang

(living law) dan munculnya

berkaitan dengan transparansi

kepercayaan

yakni peraturan yang menjamin

masyarakat

untuk

prosedur

kepada aparat penegak hukum

hak

mendapatkan

sebagai pembela kebenaran.

informasi, sedangkan instrumen-instrumen

(3) Transparansi

pendukung

Transparansi dalam konteks ini

yakni fasilitas database dan

yakni menciptakan kepercaya-

sarana

komunikasi

timbal-balik

antara

informasi serta

dan petunjuk

pemerintah dengan masyarakat

penyebarannya produk-produk

melalui penyediaan informasi

dan informasi yang ada di

dan

tataran

menjamin

kemudahan

penyelenggaraan

didalam memperoleh informasi

pemerintahan beserta prosedur

yang akurat dan memadai. Hal

pengaduannya.

Mengenai

indikator

hasilannya

yakni

terhadap wanita dan kaum

keber-

minoritas

semakin

dalam

eksekutif

bertambahnya wawasan dan

maupun legislatif.

pengetahuan

Adapun instrumen dasar dalam

masyarakat

terhadap

kesetaraan

penyelenggaraan

pemerintah.

yakni

undang

Meningkatnya

undang-

yang

menjamin

kepercayaan masyarakat ter-

kesetaraan dengan komitmen

hadap

mening-

politik terhadap penegakan dan

katnya jumlah masyarakat yang

perlindungan HAM, sedangkan

berpartisipasi

instrumen-instrumen

pemerintah,

dalam

pem-

bangunan dan berkurangnya

pendukungnya

pelanggaran terhadap peraturan

penyuluhan

dan perundang-undangan.

dengan

Mengenai

peluang yang sama bagi setiap

capainya

anggota

taraan

masyarakat

meningkatkan ini

agar

pihak-pihak

untuk

lemah

tetap

terakomodasi

dalam

peng-

keputusan.

Begitu

pemerintah

perlu

semakin

ber-

kasus-kasus

dis-

dan

mingkatnya

jabatan

sesuai

dengan ketentuan. (5) Daya tanggap Meningkatnya daya tanggap atau

kepekaan

penyelenggara

memberikan perhatian secara

terhadap

khusus

masyarakat

terhadap

kese-

pengisian

kurang

dan

pelaksanaan

yakni

jender,

kepentingan

yang

ter-

kriminasi, adanya kesetaraan

untuk

beruntung, seperti mereka yang

juga,

pelak-

indikator

kurangnya

kesejahteraan.

bertujuan

menjamin

ambilan

bekaitan

terjaminnya

Kesetaraan berarti memberikan

miskin

yang

sanaan kesetaraan.

(4) Kesetaraan

Hal

berupa

kaum

para

pemerintahan

semua

aspirasi

tanpa

kecuali.

minoritas agar mereka tidak

Dalam hal ini pemerintah harus

terpinggirkan dan tersingkir.

membentuk

Dengan demikian kebijakan

komunikasi untuk menampung

khusus

segala

disusun

untuk

guna

menjamin adanya kesetaraan

wadah

aspirasi dijadikan

jalur

masyarakat bahan

pertimbangan atau dasar dalam

meningkat,

penentuan kebijakan. Wahana

berkurangnya

ini

semakin berbagai

berbentuk

forum

pengaduan masyarakat kepada

masyarakat,

forum

pemerintah.

dapat

aspirasi

dan

(6) Wawasan ke depan

pertemuan antar masyarakat

daerah

didalam

menjalankan

roda

peme-

Pemerintah harus mendekatkan

rintahan

proses

diri dengan masyarakat untuk

bangunan harus berdasarkan

menggali

visi dan strategi yang jelas dan

dan

pemerintah,

hotline,

dan

Pemerintah

layanan sejenisnya.

berbagai

macam

pem-

taktis serta mengikutsertakan

aspirasi masyarakat. Mengenai

dan

instrumen

masyarakat.

dasar

dalam daya tanggap ini, yakni

Dengan

adanya komitmen politik untuk

masyarakat merasa memiliki

menerima

dan wajib bertanggungjawab

aspirasi

mengakomodasi

dan

ini

maka

terhadap kemajuan daerahnya.

kepentingan

masyarakat,

cara

Tujuan ditetapkan visi dan

sedangkan

instrument-instrumen

strategi

pendukung yakni penyediaan

memberikan arah yang jelas

berbagai fasilitas komunikasi

dan tegas pembangunan secara

bagi masyarakat seperti kotak

umum bagi daerahnya sehingga

saran, prosedur dan fasilitas

sangat membantu dalam hal

pengaduan dan prosedur bading

pemanfaatan

pada pengadilan.

dengan efektif. Oleh sebab itu,

Adapun indikator tercapainya

didalam penyusunan visi harus

implementasi

tanggap

secara terbuka dan transparan

semakin

yang

melibatkan

partisipasi

kepercayaan

aktif

seluruh

elemen

tersebut

daya

yakni

meningkatnya

yakni

untuk

sumber

masyarakat kepada pemerintah,

masyarakat

tumbuhnya kesadaran masya-

penyusun visi tersebut secara

rakat, jumlahnya masyarakat

jelas

yang

langsung

berpartisipasi

pembangunan

dalam

daerah.

daya

mendapat dari

dukungan masyarakat

dalam implementasinya.

semakin

Cara

Dalam hal tersebut, instrumen

berupa kinerja para pengambil

dasarnya

komitmen

keputusan. Oleh sebab itu,

politik terhadap masa depan

harus ada alat ukur yang jelas

Indonesia secara umum dan

dan

masa

terhadap proses dan hasil knijer

yakni

depan

daerah

secara

khusus; sedangkan instrumen

para

pendukung

Sistem

berupa

perencanaan

proses

harus

yang

serta

pengambil

objektif

keputusan.

pengawasan

diperkuat

partisipasi,

peraturan-peraturan

tegas

serta

harus

hasil

audit

dipublikasikan

yang

memberikan kekuatan hokum

bermuara

pada visi, strategi, dan rencana

kesalahan harus diberi sanksi.

pembangunan. Adapun indi-

Adapun

kator keberhasilan implemen-

akuntabilitas

tasinya, yakni visi dan strategi

peraturan

yang jelas serta mantap dengan

undangan, komitmen politik

kekuatan hukum yang semakin

terhadap

mantap, adanya dukungan yang

mekanisme pertanggungjawab-

kuat dari masyarakat serta

an. Mengenai instrumen pen-

jelasnya

tingkat

dukung yakni adanya pedoman

antara

perencanaan

konsistensi

jika

terdapat

instrumen

dasar

yakni

adanya

perundang-

akuntabilitas

derta

tingkah laku dan pemantauan

dan

anggaran.

kinerja penyelenggara peme-

(7) Akuntabilitas

rintah dan system pengawasan

Yakni meningkatnya akunta-

dengan sanksi yang jelas dan

bilitas

tegas.

peran

pengambil

keputusan dalam segala bidang

Bagaimana

yang menyangkut kepentingan

Yakni semakin meningkatnya

bagi masyarakat luas. Semua

kepercayaan

jajaran pengambilan keputusan

masyarakat

harus

rintah, tumbuhnya kesadaran

sadar

bahwa

segala

Indikatornya?

dan

kepuasan

terhadap

peme-

keputusan yang telah diambil

masyarakat,

harus dipertanggungjawabkan

keterwakilan

berdasarkan

kepada publik atau masyarakat.

pilihan

kepentingan

Tentu saja hal ini implikasinya

dan

meningkatnya

masyarakat serta berkurangnya

Mengenai

indikator

keber-

kasus-kasus KKN.

hasilannya ditunjukkan dengan meningkatnya masukan dari

(8) Pengawasan Semakin meningkatnya upaya

masyarakat terhadap penyim-

pengawasan terhadap penye-

pangan

lenggaraan

borosan,

pemerintah

dan

(kebocoran,

pem-

penyalahgunaan

pembangunan dengan meng-

wewenang) dan berkurangnya

usahakan

penyimpangan.

partisipasi

pihak

(9) Efesiensi dan Efektivitas

swasta dan masyarakat, Dalam pengawasan ini meskipun telah

Yakni

dilakukan oleh lembaga yang

lenggaranya pelayanan kepada

berwenang, tetapi tetap harus

masyarakat

melibatkan

ke-

gunakan sumber daya yang

masyarakatan maupun masya-

tersedia secara optimal dan

rakat luas untuk ikut aktif

bertanggung

dalam pemantauan, pengawas-

pelayanan ini harus meng-

an, dan evaluasi terhadapa

utamakan kepuasan masyarakat

kinerja

dan

organisasi

penyelenggara

pemerintah

sesuai

bidangnya

menjamin

dengan

jawab.

didukung

terse-

meng-

Dalam

mekanisme

penganggaran serta pengawas-

dengan

masing-masing.

yang

rasional

dan

Dalam konteks ini juga perlu

transparan. Lembaga-lembaga

adanya auditor independen dari

yang melayani jasa umum

luar

auditnya

harus memberikan informasi

kepada

secara jelas perihal biaya dan

dan

hasil

dipublikasikan

jenis pelayanannya. Dalam hal

masyarakat. Instrumen

ini

ini pemerintah daerah harus

peraturan

menciptakan pelayanan efisien

pengawasan

berbentuk perundang-undangan komitmen instrumen

politik.

dan Adapun

dengan

menerapkan

mana-

jemen

modern

untuk

administrasi pelayanan dalam

pendukungnya

berupa sistem pengawasan dan

berbagai

fasilitas

perlu

atau

lembaga

tingkatannya

adanya

dan

desentralisasi

kewenangan layanan masya-

pengawasan (ombudsman).

rakat

sampai

pada

memberikan pelayanan kepada

tingkat

masyarakat

kelurahan atau desa. Adapun

instrumen

secara

mudah,

cepat, dan tepat dengan biaya

dasar

efisiensi dan efektivitas yakni

terjangkau.

Konteks

profe-

komitmen politik sedangkan

sionalisme

bertujuan

men-

instrumen

ciptakan birokrasi profesional,

pendukungnya

adalah struktur pemerintahan

efektif,

yang

kepentingan

kebutuhan masyarakat. Oleh

pelayanan masyarakat, adanya

karena itu, perlu didukung

standar dan indikator kinerja

mekanisme

untuk

yang

sesuai

menilai

efektivitas

dan

memenuhi

penerimaan efektif,

staf

sistem

pelayanan, pembukuan keu-

pengembangan

karier

dan

angan

pengembangan

staf

yang

memungkinkan

diketahuinya satuan biaya, dan

efektif, penilaian, promosi, dan

adanya

penggajian staf yang wajar.

survei

kepuasan

konsumen.

Instrumen dasar profesionalis

Mengenai indikatornya yakni

yakni

meningkatnya

sedangkan

instrumen

dukungnya

yakni

dan

kesejahteraan

nilai

tambah

dari

komitmen

politik, pensistem

pelayanan masyarakat, mening-

pendidikan birokrat maupun

katnya

penerima,

masukan

dari

penempatan,

masyarakat terhadap praktik

evaluasi,

penyimpangan

pegawai yang baik, standar,

pemerintah;

oleh semakin

kurangnya

indikator

ber-

penyalahgunaan

dan

kebocoran,

dan dan

sistem sanksi,

pembangunan

indikatornya

meningkatnya

(10) Profesionalisme

penyelenggara

sistem

Adapun

biaya

operasional.

Kemampuan

sistem

karier

sumber daya daya manusia.

wewenang),

berkurang

pola

kinerja,

penghargaan,

penyimpangan

(pemborosan,

dan

pejabat

dan

nilai

pelayanan

moral

masyarakat,

semakin baik sehingga mampu

kesejahteraan tambah

pada

berkurangnya

pemerintah

yakni

dalam

masyarakat, pengaduan berkurangnya

KKN,

mendapatkan

memunculkan berbagai ketimpangan

ISO

yang

pelayanan.

tersebut

bertujuan

menciptakan

Ada

beberapa aspek yang dapat dijadikan

Prinsip-prinsip good governance

memperhatinkan.

untuk

penyelenggaraan

parameter

untuk

mengetahui

berbagai

ketimpangan

dan

pemerintahan daerah yang bersih

kesenjangan

(clean governance). Dalam konteks

governance bagi pemerintah daerah.

inilah

muncul

pertanyaan

praktik

Pertama,

besar

good

birokrasi

yang

daerah

efesien yang merupakan salah satu

(kota/kabupaten) di era otonomi

unsur untuk mengukur implementasi

daerah ini telah menyelenggarakan

good governance bagi pemerintah

sistem pemerintahan dengan baik

daerah.

dan bersih?â&#x20AC;?

pemerintah

â&#x20AC;&#x153;Apakah

pemerintah

berbicara

prinsip-prinsip

good

parameter daerah

ini, belum

menunjukkan citra birokrasi yang

3. Antara Wacana dan Realita Jika

Dalam

bersih dan baik, tetapi justru masih

tentang

mencitrakan

governance

negatif.

Dalam

pada

pelaksanaan birokrasi, pemerintah

penyelenggaraan pemerintahan yang

daerah masih menunjukkan motto

bersih

birokrasi

yang

bermuara

(clean

governance),

â&#x20AC;&#x153;jika

bisa

dipersulit,

terbayang di depan mata sebuah

mengapa dipermudah!â&#x20AC;?

pelaksanaan pemerintahan daerah

terjadi jika masyarakat mengurus

yang bersih, akuntabel, transparan,

berbagai keperluan yang berkaitan

efektif,

sehingga

dengan birokrasi, pelayanan masih

berbagai pelayanan berjalan lancar,

sangat lamban dan tidak bisa cepat.

baik, dan masyarakat nyaman. Akan

Masyarakat

tetapi,

penye-

birokrasi seperti rantai yang teramat

lenggaraan pemerintah daerah (pada

panjang, yakni dari pos yang satu ke

era otonomi daerah) masih ada

pos yang lain sehingga masyarakat

kesenjangan yang lebar antara teori

bersusah payah untuk melaluinya.

(wacana)

Bahkan

dan

efisien;

dalam

(realita).

praktik

dengan Dalam

praktiknya

para

birokrat

kadang-kadang

bahwa

masih

dikenai atau dipungut biaya pelicin.

praktik

Kedua,

penyelenggaraan good governance oleh

dihadapkan

Hal ini

supremasi

hukum

masih belum berjalan. Pada era

daerah

otonomi daerah membuka peluang

masyarakat.

munculnya raja-raja kecil yang amat

masih banyak pemerintah daerah

berkuasa. Raja-raja kecil ini bisa

yang

berupa pemerintah daerah, DPRD,

masyarakat

partai

informasi perihal sistem birokrasi

politik,

pengusaha,

dan

Dalam

menutup

tataran

diri

tidak

sehingga

mendapatkan

pemimpin informal. Raja-raja kecil

dan

ini bisa mempermainkan hukum

penyelenggaraan

sehingga

menjadi

Dengan demikian masyarakat tidak

korban. Banyak masyarakat di era

dapat mengetahui dan memahami

otonomi daerah menjadi korban

implementasi

perlakuan sewenang-wenang para

pemerintah,

pejabat,

masyarakat

berbagai

ini,

aspek

penting

pemerintahan.

sistem

birokrasi

sehingga

masyarakat

politik,

dan

tidak dapat melakukan pemantauan,

yang

ber-

pengawasan, pengevaluasian, dan

wenang atau memiliki kekuatan.

pengontrolan terhadap jalannya roda

Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemerintahan.

partai

kelompok-kelompok

Dalam implementasi good

supremasi hukum belum berjalan.

governance bagi pemerintah daerah,

Yakni masyarakat atau rakyat kecil masih dengan mudah ditekan

pemimpin

oleh orang atau kelompok yang

sangat strategis; terutama dalam

memiliki kekuatan atau kekuasaan.

birokrasi publik. Hal ini juga sangat

Hal ini banyak terjadi di berbagai

berpengaruh terhadap implementasi

daerah pada era otonomi daerah.

good governance bagi pemerintah

Ketiga,

transparansi

akuntabilitas. otonomi dekatnya

Salah

daerah

satu

yakni

antara

memainkan

peranan

dan

daerah. Jika diidentifikasi secara

spirit

umum terdapat beberapa fenomena kepemimpinan

semakin

pada

birokrasi

publik.

pengambil

Pertama, pemimpin birokrasi

kebijakan dengan masyarakat (antara penyelenggara pemerintah dengan

publik

masyarakatnya). Bagaimana peme-

birokrasi pada umumnya belum

rintah

digerakkan oleh visi dan misi.

daerah

mampu

mem-

dalam menjalankan roda

berdayakan masyarakatnya. Bagai-

Pemimpin

mana pemerintahan daerah harus

birokrasi masih digerakkan oleh

terbuka

peraturan yang sangat kaku. Hal ini

untuk

dikontrol

oleh

dalam

menjalankan

yang

adanya

dapat

pertanggungjawaban publik atas apa

mengembangkan potensi organisasi

yang telah dilakukan oleh birokrasi.

dan

menyesuaikan

Oleh sebab itu, masyarakat tidak

tuntutan lingkungan eksternal dalam

pernah mengetahui kebijakan apa

memenuhi kebutuhan masyarakat.

yang telah dibuat dan dilaksanakan,

mengakibatkan

pemimpin

bersangkutan

lebih

tidak

dapat

transpa

ransi

dalam

Kedua, pemimpin birokrasi

bagaimana proses pelaksanaan dan

mengandalkan

hasilnya,

kewenangan

bagaimana

tolok

ukur

formal yang dimilikinya. Hal ini

evaluasinya, dan aspek-aspek mana

mengantarkan kekuasaan menjadi

yang harus dikritisi dan diperbaiki

kekuatan

sebagai

dalam

menggerakkan

dasar

pijakan

untuk

bawahan untuk memenuhi berbagai

perencanaan ke depan (pelaksanaan

kepentingan pemimpin.

kebijakan

Ketiga,

rendahnya

selanjutnya

dan

berikutnya). Padahal akuntabilitas

kom-

petensi pemimpin birokrasi. Hal ini

sangat

terlihat dari pola promosi birokrasi

birokrasi agar masyarakat dapat

yang

memberikan koreksi dan kontrol

kurang

mempertimbangkan

penting

dilakukan

oleh

terhadap kinerja birokrasi.

pejabat yang akan ditempatkan pada suatu jabatan struktural tertentu.

Berbagai ketimpangan yang

Pemimpin lebih banyak melihat

ada dalam penyelenggaraan sistem

pada

birokrasi pemerintahan daerah dan

siapa

ditempatkan

orang pada

yang suatu

akan

sikap

jabatan

pemimpin

daerah

tertentu dari pada memperhatikan

timpang

dan mempertimbangkan bagaimana

menguatkan bahwa prinsip-prinsip

kapabilitasnya. Bahkan tidak jarang

good governance yang bermuara

penempatan seseorang pada jabatan

pada

tertentu

dilaksanakan dengan baik. Bahkan

berdasarkan

faktor

tersebut,

yang

clean

semakin

governance

perjalanan

belum

kedekatan. Hal ini menunjukkan

dalam

bahwa penilaian terhadap seseorang

pemerintahan

akan menjabat pada jabatan tertentu

banyak ditemukan berbagai ketim-

bersifat irrasional (tidak rasional).

pangan

dan

pelaksanaan

otonomi

daerah

penyimpangan.

akun-

Terciptanya raja-raja kecil di daerah

tabilitas pemimpin birokrasi. Tidak

membuka peluang yang sangat lebar

Keempat,

lemahnya

dan leluasa melakukan penyim-

atau

pangan

tanggap

birokrasi

dan

ekonomi

responsivitas, penyedia

(pemerintah

(korupsi).

yakni

daya

layanan

daerah)

terhadap

harapan, keinginan, aspirasi maupun

Penyimpangan- penyimpangan terjadi hampir di seluruh daerah.

tuntutan

Hingga akhir Agustus 2013, tercatat

(masyarakat); (2) responsibility atau

297

menjadi

responsibilitas, yakni suatu ukuran

tersangka, terpidana/ saksi dlm kasus

yang menunjukkan seberapa jauh

korupsi. Tahun 2004 s/d 2013 1.367

proses pelayanan publik diberikan

PNS

atau dilakukan

Kepala

Daerah

2.545

anggota

DPRD

pengguna

layanan

sesuai dengan

berurusan dengan aparat penegak

prinsip-prinsip

hukum dalam dugaan tindak pidana

ketentuan

korupsi (Suara Merdeka, Sabtu 31

organisasi yang benar sebagaimana

Agustus 2013, Staf Ahli Mendagri

telah

Bidang

accountanbility atau akuntabilitas,

Hukum,Politik

antar

atau

ketentuan-

administrasi

ditetapkan

dan

yakni

semakin menguatkan bahwa good

menunjukkan seberapa besar proses

governance pada era otonomi daerah

penyelenggaraan pelayanan sesuai

ini belum dilaksanakan dengan baik,

dengan

ibarat panggang jauh dari api.

dan norma-norma yang berkembang

tersebut

masyarakat

kepentingan

yang

stakeholders

dalam masyarakat.

berakibat

Ketiga

tidak terwujudnya pendidikan politik kepada

ukuran

(3)

Lembaga). Kenyataan (realita) ini

Hal-hal

suatu

;

dan

dalam

(demokrasi)

indikator

tersebut

penyelenggaraan

sistem

sebagai tujuan primer pelaksanaan

birokrasi pemerintah daerah belum

good governance, dan

sistem

dilaksanakan dengan baik. Banyak

pelayanan yang efektif dan efisien,

pelaku birokrasi pemerintah daerah

serta akuntabilitas yang merupa kan

tidak tanggap terhadap kebutuhan

tujuan sekunder implementasi good

masyarakat

governance,

layanan. Banyak urusan masyarakat

terabaikan

(ter-

pengguna

yang diselesaikan dengan cara yang

bengkelai). Pelayanan

sebagai

publik

berbelit-belit

dalam

dan berkepanjangan

negara demokrasi harus memenuhi

sehingga menghasilkan kekecewaan.

tiga indikator (1) responsiveness

Begitu

juga

dalam

menangani

Responsif,

birokrasi yang berkaitan dengan

yakni

pelaku

kepentingan masyarakat, pemerintah

birokrasi harus membantu konsumen

daerah tidak memiliki standar yang

(pengguna layanan), bertanggung

jelas, tegas, dan tepat. Bahkan aturan

jawab terhadap mutu layanan yang

yang ada tidak digunakan untuk

diberikan,memiliki kom petensi,

mempermudah dan memperlancar

pengetahuan,

dan

tetapi

ketrampilan yang berkaitan langsung

justru dimanfaatkan oleh birokrat

dengan sistem pelayanan. Dalam

atau pejabat untuk menakut-nakuti

konteks ini, aparatur negara sebagai

masyarakat.

tersebut

abdi masyarakat dan negara harus

kepen-

menyadari bahwa pelayanan publik

urusan-urusan

masyarakat,

Hal-hal

mengakibatkan

berbagai

tingan masyarakat terabaikan dan

bertujuan

norma-norma masyarakat dijadikan

kesejahteraan masyarakat.

barang pajangan saja.

sebab itu, aparatur Negara dalam bertugas

kelola

Oleh

pelayanan

masyarakat

menerapkan

pemerintahan

meningkatkan

memberikan

kepada

4. Pelayanan Publik yang Baik Tata

untuk

prinsip-prinsip

harus good

dapat dinyatakan baik dan bersih,

governance secara optimal. Dengan

jika

demikian good governance tidak

sistem

pelayanan

berjalan

dengan baik yang sesuai dengan

hanya

aturan yang telah ditetapkan. Yakni

menjadi

pemberian

pemerintahan daerah.

layanan

professional,

publik

efektif,

yang

responsiveness

responsivitas,

wacana,

suatu

realita

tetapi di

efisien,

sederhana, transparan, tepat waktu, adaptif,

sekadar

responsibility

SIMPULAN Berdasarkan

atau

pembahasan,

penulis dapat menarik simpulan sebagai

atau

berikut :

responsibilitas, accountanbility atau

Pertama,

akuntabilitas, dan dapat membangun

pemerintah

kota/

arti

kabupaten (pemerintah daerah) belum

meningkatkan kapasitas individu dan

menerapkan good governance. Hal ini

masyarakat agar aktif dan memiliki

ditunjukkan bahwa pemerintah daerah

orientasi demi kebaikan bagi masa

belum melaksanakan sistem birokrasi

depan.

yang efektif dan efisen, lemahnya

kualitas

individu

dalam

supremasi hukum, dan tidak akuntabel

fardhu kifayah (kewajiban yang hanya

serta kurang transparan. Adapun dari

dilakukan

faktor kepemimpinan daerah masih

Negara di daerah).

melekat

kelemahan-kelemahan

pemimpin

oleh

sebagian

aparatur

(a)

Dalam konteks inilah aparatur

birokrasi

publik

dalam

pemerintah daerah harus menjalakan

roda

birokrasi

pada

prinsip-prinsip good governance dalam

menjalankan

umumnya belum digerakkan oleh visi

memberikan

dan misi, dan dalam menjalankan

pelayanan kepada masyarakat. Dengan

birokrasi

masih

demikian,

peraturan

yang

digerakkan

oleh

pelayanan

tuntutan

publik atau

tentang

good

(b)

governance bagi pemerintah daerah oleh

pemimpin birokrasi lebih mengandalkan

masyarakatnya, tidak sekadar wacana

kewenangan formal yang dimilikinya,

tetapi menjadi realita.

sangat

kaku;

sehingga kekuasaan menjadi kekuatan

------------------------

dalam menggerakkan bawahan untuk memenuhi

berbagai

kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

pemimpin; (c) rendahnya kompetensi Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan

pemimpin birokrasi; dan (d) lemahnya akuntabilitas

pemimpin

Good Governance Melalui

birokrasi,

sehingga tidak ada transparansi dalam

Pelayanan

pertanggungjawaban publik atas apa

Yogyakarta: Gadjah Mada

yang telah dilakukannya.

University Press. LAN.

Kedua, para pemimpin daerah

2003.

Publik.

Penyusunan

Standar

harus menyadari bahwa dirinya dipilih

Pelayanan Publik. Jakarta:

oleh rakyat, harus mengabdi kepada

LAN Salam,

rakyat yang bermuara pada memberikan

Dharma

Setyawan.

2004.

Daerah:

Dalam

pelayanan yang baik dan memuaskan

Otonomi

kepada rakyat (masyarakat). Oleh sebab

Perspektif Lingkungan, Nilai,

itu,

dan Sumber Daya. Jakarta:

seluruh

aparatur

negara

Djambatan.

pemerintahan daerah harus mewujudkan good

governance

sebagai

Sulistiyani, Ambar T. 2004. Memahami

suatu

kewajiban mutlak atau fardhu ain

Good

(kewajiban yang harus dilakukan oleh

Perspektif

semua aparatur negara di daerah) bukan

Governance Sumber

dalam Daya

Manusia. Yogyakarta: Gava Media. Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Wali Press. Undang-Undang Nomor

Republik 32

Indonesia

Tahun

2004

tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor

Republik 33

Indonesia

Tahun

tentang

2004

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Utomo,

Warsito.

2001.

Reformasi

Birokrasi. Hand-out, Program Administrasi

Negara,

Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. -------------------

OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Oleh : Irawan Rumekso

Abstrak Setelah memasuki era reformasi, kehidupan politik Indonesia mengalami perubahan fundamental. Tatanan, sistem dan kultur poltik Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis, meninggalkan begitu jauh realitas politik yang dilakoni pada masa-masa sebelumnya. Kultur politik yang dianggap tabu pada periode sebelumnya, menjadi begitu lumrah dipraktekkan di era yang telah berubah kini. Perubahan tersebut merupakan respon terhadap gerakan reformasi, sehingga bangsa Indonesia kemudian memformat kembali kehidupan berbangsa dan bernegaranya, agar dapat menyesuiakan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Respon nyata di bidang pemerintahan terhadap perubahan tatanan, sistem dan kultur poltik Indonesia adalah perubahan pola penyelengaraan pemerintahan dan pola hubungan dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan diterapkannnya otonomi daerah secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Sejak diluncurkan pada tahun 1999 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, otonomi daerah telah mengambil tempat yang luas dalam pemberitaan dan wacana publik. Namun sejatinya, otonomi daerah di Indonesai mempunyai sejarah yang panjang. Kata kunci : Otonomi Daerah, Reformasi

OTONOMI DAERAH

kerajaan atau kesultanan yang ada di

SEBELUM

nusantara sebelum kedatangan penjanah

MASA PENJAJAHAN Menurut BN. Marbun (2010 : 27,

di abad XVI. Sampai sekarang, belum

28), otonomi daerah sebagai aplikasi

ada hasil penelitian yang sahih tentang

dari konsep desentralisasi seperti yang

pelaksanaan

kita

seperti rumusan otonomi yang kita

kenal

sekarang,

sangat

sulit

mencarinya dalam praktek kerajaan-

otonomi

kenal sekarang ini.

nusantara

Pola hubungan antara kerajaan atau

kesultanan

daerah

dapat digunakan untuk mempertahankan

taklukannya atau yang mengakuinya

kekuasaannya. Pertama : dia dapat

sebagai raja atau sultan lebih bercorak

member otonomi yang cukup luas dan

hubungan atasan dan bawahan atau

keuntungan-keuntungan langsung yang

pengakuan formal lewat pembayaran

berbentuk

pajak,

perlindungan kepada penguasa daerah,

atau

dengan

mempunyai tiga teknik utama yang

upeti

secara

reguler.

kekayaan,

imbalan

martabat,

dukungan

dan

Artinya, daerah taklukan membayar

sebagai

upeti atau persembahan setiap tahun dan

kepadanya.

kewajiban-kewajiban lainnya kepada

memelihara kultus kebesaran mengenai

raja atau sultan yang menjadi penguasa

dirinya

tertinggi di daerah tersebut.

mencerminkan kekuatan-kekuatan gaib

Kedua,

dan

mereka

dia

dapat

istananya

yang

Seperti kita ketahui lewat sejarah

yang mendukung dirinya. Ketiga, dan

nusantara, pusat-pusat kekuasaan yang

yang paling penting di antara semua

berupa kerajaan atau kesultanan tersebar

teknik, dia harus memiliki kekuatan

mulai dari Aceh sampai ke bagian timur

militer untuk menghancurkan setiap

nusantara. Dari sejarah kita mengenal

oposisi.

Sriwijaya yang berpusat di Palembang,

Dari

sumber-sumber

lain

kita

Majapahit yang berpusat di Jawa,

membaca tentang eksistensi darah atau

Mataram yang berpusat di Jawa, berikut

wilayah

beberapa

terkenal

independen dan mempunyai system

seperti kesultanan Aceh, kesultanan

pemerintahan lokal yang khas dan

Deli,

kesultanan

yang

tertentu

secara

yang

sinambung

relative

kesultanan

Siak,

kesultanan

diteruskan

yang

Banten,kesultanan

Gowa,

kesultanan

sampai sekarang masih dapat kita

Kutai, kesultanan Tidore, dan lain-lain,

telusuri seperti halnya, Desa di Jawa,

tidak meninggalkan uraian rinci tentang

Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong

cotak pemerintahannya mulai dari pusat

(semuanya Sumatera) dan nama lain

sampai daerah taklukannya (vazal).

bagi beberapa kelompok tertentu yang

Namun, menurut sejarahwan MC.

tersebar di nusantara pada waktu dulu,

Ricklefs dalam bukunya : Sejarah

yang sosoknya masih mungkin ditelusir

Indonesia

sampai

Modern,

1200

â&#x20AC;&#x201C;

2004

sekarang.

Sangat

saying

(halaman 53), disebutkan sepintas lalu,

penelitian ilmiah terhadap tafsir atau

bahwa

prkatek otonomi di nunsantara sebelum

â&#x20AC;&#x153;seorang

penguasa

pusat

kedatangan penjajah barat abad XVI,

dengan

pengertian

otonomi

daerah

belum kita jumpai.

seperti yang kita pahami sekarang. Pada masa berlakunya RR 1854,

OTONOMI

DAERAH

wilayah kolonial Hindia Belanda dibagi

MASA

menjadi wilayah-wilayah administrasi

HINDIA BELANDA Pada

awal

keberadaannya

sebagai

implementasi

asas

dekon-

melaksankan kolonialisme di tanah air

sentrasi, yang terdiri dari : gewesten

Indonesia abad XVI sampai dengan

(yang kemudian disebut Redisentie),

tahun 1903, pemerintah kolonial Hindia

afdelingen

Belanda

model

masing-masing wilayah dipimpin oleh

monopolistik dan sentralistik dalam

seorang pamong praja dengan sebutan

penyelenggaraan kekuasaannya. Semua

Gubernur, Residen, Asisten Residen dan

kekuasaan (eksekutif, legislatif dan

Kontrolir. Disamping itu masih ada

yudikatif) dikendalikan oleh Gubernur

kabupaten yang dipimpin oleh Bupati

Jenderal (Gouverneur Generaal) sebagai

dan daerahnya merupakan Swapraja,

wakil raja Belanda. Penyelenggaraan

kecamatan

kekuasannya

kepada

Onderdistrict sebagai keatuan wilayah

menerapkan

berpedoman

dan onderafdelingen yang

yang

dulu

bernama

Peraturan

Dasar

yaitu

semacam

administrative terkecil dan dipimpin

konstitusi

yang

disebut

Regering

oleh Camat atau nama lain. Di tingkat

Reglement (RR) yang dibuat pada tahun

desa yang merupakan daerah otonom

1854 di negeri Belanda. Dalam RR

dipimpin oleh Kepala Desa atau nama

tidak ditemukan pasal atau ketentuan

lain sesuai ciri khas masing-masing

yang mengatur pelaksanaan otonomi

daerah.

daerah atau asas desntralisasi. Dalam

Menurut Josef Riwu Kaho (2010 :

praktek penyelengaraan pemerintahan-

23),

nya,

Hindia

politik dan pemerintahan, baik di Hindia

Belanda menerapkan strategi devide et

Belanda maupun di Negeri Belanda

impera,

diberi

sendiri, sistem yang sentralistis itu tidak

daerah sendiri

dapat dipertahankan terus. Karena itu

dalam arti sempit, namun kewenangan

pada tahun 1903 Pemerintah Kerajaan

mengatur daerah sendiri bukan dalam

Belanda

kerangka dan tidak ada kaitannya

Wethoudende Decentralisatie van het

pemerintah

yaitu

kolonial

daerah-daerah

kekuasaan mengatur

sesuai

Bestuur

dengan

perkembangan

menerapkan

Nederlandsch

suatu

Indie

(Staatblaad/Stb.1903/329) lebih

dikenal

atau yang

dengan

Decentralisatiewet

mengeluarkan

sebutan

1903

Wet

Bestuurshervorming/Undang-undang

yang

(Stb 1922/216). Dengan undang-undang

dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1903.

ini

Decentralisatiewet 1903 ini memberi

regentschap,

kemungkinan bagi pembentukan Gewest

groepmeneenschap

atau bagian Gewest yang mempunyai

menggantikan locale ressort. Disamping

keuangan

entitas pemerintahan seperti itu, terdapat

segala

sendiri

kegiatannya.

keuangan sebuah

untuk membiayai

tersebut Raad

yang

masing-masing

Pengurusan

juga

sejumlah

provincie,

stadsgemeente,

entitas

yang

dan

semuanya

pemerintahan

yang

dilakukan

oleh

merupakan persekutuan asli masyarakat

dibentuk

bagi

setempat

yang

schappen).

daerah

bersangkutan. Untuk

dibentuk

(zelfbestuurende

land-

Menyangkut eksistensi kerajaanmenindaklanjuti

tralisatiewet dikeluarkan

1903

ini

Decentralisatie

Decen-

kerajaaan nusantara yang ada pada

kemudian

waktu

itu,

pemerintah

kolonial

Besluit

mengeluarkan ketentuan yang mengikat

Locale

dengan

sejumlah

kontrak

politik

(Stb.1905/181).

(kontrak

panjang

maupun

kontrak

Menurut kedua peraturan ini, daerah

pendek).

yang diberi keuangan sendiri itu disebut

mengakibatkan

Locale

dihadapkan

(Stb.1905/137)

dan

Radenordonantie

Ressort,

sedang

Raad-nya

disebut Locale Raad. Locale Raad

Kondisi

seperti

ini

warga masyarakat dengan

dua

sistem

administrasi pemerintahan.

dibedakan ke dalam Gewestelijke Raad bagi Gewest dan Plaatselijke Raad bagi

OTONOMI

daerah-daerah yang merupakan bagian

PENDUDUKAN JEPANG

dari Gewest. Salah satu jenis dari Plaatselijke

Raad

ini

DAERAH

MASA

Dalam Perang Dunia II, Jepang

adalah

berhasil mengambil alih kekuasaan di

Gemeenteraad.

seluruh Asia Timur mulai Korea Utara,

Karena pelaksanaan desentralisasi

Daratan Cina, Burma, Malaya, Filipina

sesuai Decentralisatiewet 1903 kurang

dan Indonesia (Jawa dan Sumatera).

memuaskan,

dalam

Jepang

selanjutnya

pada

perkembangan tahun

1922,

berhasil

menaklukkan

pemerintahan kolonial Inggris di Burma

pemerintah kolonial Hindia Belanda

dan Malaya,

mengalahkan Amerika

Serikat

di Filipina serta Belanda di

merubah sistem pemerintahan versi

Daerah Hindia Belanda. Jepang berhasil

pemerintah Hindia Belanda menjadi

menguasai Indonesia pada tahun 1942.

kekuasaan yang berbasis strategi militer,

Kekuasaan kolonial Jepang di Indonesia

yaitu :

berlangsung

1. Sumatera

singkat,

sekitar

tiga

setengah tahun.

sistem

kolonial,

bawah

Komando

Panglima Angkatan Darat XXV

Pada mulanya Jepang menjanjikan perubahan

namun

(Rikugun)

pemerintahan Jepang

yang

berpusat

Bukittinggi.

ternyata

2. Jawa

dan

Madura

dibawah

menerapkan sistem dekonsentrasi yang

Komando Panglima Angkatan Darat

sentralistik,

XVI (Rikugun) yang berkedudukan

hanya

perubahan-perubahan

mengadakan kecil

seperti

di Jakarta.

perubahan nomenklatur jabatan dan

3. Daerah-daerah lainnya di bawah

daerah. Nomenklatur jabatan diganti

Komando Panglima Angkatan Laut

menggunakan bahasa Jepang, disamping

(Kaigun) yang berkedudukan di

itu pejabat-pejabatnya juga diangkat

Makasar.

dari

orang-orang

untuk

Nyatalah bahwa dengan model

menggantikan pejabat-pejabat Belanda

pembagian dan pengendalian kekuasaan

yang

seperti

dulunya

jabatan

Jepang

menduduki

jabatan-

Wilayah

Provinsi,

tersebut.

itu,

sepenuhnya

kekuasaan oleh

dipegang

militer

yang

jabatan Gubernur dan Dewan Provinsi

dilaksanakan oleh Komando Angkatan

dihapus. Pada masa Jepang pemerintah

masing-masing yang disebut Gunseikan.

daerah

memiliki

dan itu dalam kerangka kepentingan

demikian

perang

hampir

kewenangan.

tidak Dengan

bukan

dalam

kerangka

desentralisasi yang telah diterapkan

penyelenggaraan

Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun

desentralistis

1903 dicabut dan tidak diberlakukan

kewenangan.

lagi. Namun demikian kabupaten dan

tanggal 11 September 1943, kekuasaan

kotapraja tetap eksis walaupun tanpa

pemerintahan berada di bawah satu

keberadaan dewan.

tangan, yaitu kekuasaan dipegang oleh

Sebagai respon terhadap situasi kondisi

Saikosikikan

yang masih diliputi dengan

pemerintahan dengan

Baru

yang

pembagian

kemudian

pada

berkedudukan

sebagai Gubernur Jenderal.

situasi perang dunia, Jepang kemudian

yang

OTONOMI

DAERAH

di Indonesia, namun sayangnya

MASA

KEMERDEKAAN

UU No.1

1. Periode Undang-Undang Nomor 1

mengatur

Tahun

1945

hal-hal yang

hanya bersifat

Tahun 1945 Tentang Peraturan

darurat dan segera saja. Batang

Mengenai

tubuhnyapun hanya terdiri dari 6

Kedudukan

Komite

pasal dan 6 pasal penjelasan yaitu

Nasional Daerah Rancangan

undang-undang

penjelasan umum dan penjelasan

(RUU) Nomor 1 Tahun 1945

pasal demi pasal.

merupakan produk Badan Pekerja

mengatur

Komite

Pusat

Nasional

dalam

Daerah Surakarta dan Yogyakarta)

Pengumuman Nomor 2 tanggal 30

di karesidenan, di kota berotonomi,

Oktober 1945 mengenai Rancangan

di kabupaten, dan lain-lain daerah

Undang-undang tentang Kedudukan

yang dianggap perlu oleh Menteri

Komite Nasional Daerah. RUU ini

Dalam Negeri.

Nasional

sebagaimana

dituangkan

kemudian disetujui oleh pemerintah

UU 1/1945

pembentukan Daerah

Komite

(kecuali

Walaupun secara umum UU

pada tanggal 23 November 1945

1/1945

menjadi Undang-undang Nomor 1

sentralisasi, namun demikian, UU

Tahun

1/1945 juga memberikan ruang

1945

Mengenai

tentang

Peraturan

Kedudukan

Komite

terhadap

Nasional Daerah.

pelaksanaan

pada

asas

desentralisasi. Hal ini dapat dilihat

Undang-undang

Nomor

pada Pasal 2 yang selengkapnya

Tahun 1945 merupakan produk

menyebutkan :

hukum pertama berupa undangundang

menitikberatkan

yang

â&#x20AC;&#x153;Komite Nasional Daerah

mengatur

menjadi Badan Perwakilan

yang

Daerah, yang bersama-sama

Pemerintah

dengan dan dipimpin oleh

Republik

Kepala daerah menjalankan

Indonesia. Sebagai produk hukum

pekerjaan mengatur rumah

pertama

tangga daerahnya, asal tidak

pemerintahan dikeluarkan Negara

daerah oleh

Kesatuan

tentang

pemerintahan

daerah, UU 1/1945 diharapkan

bertentangan

menjadi

Peraturan Pemerintah Pusat

peletak

dasar

penyelenggaraan pemerintah daerah

dan

Pemerintah

dengan

Daerah

yang

lebih

luas

Badan

daripadanyaâ&#x20AC;?.

dibagi

KNIP

yang

ditetapkan dan mulai berlaku pada

Dengan UU 1/1945, wilayah Indonesia

Pekerja

menjadi

tanggal 10 Juli 1948 menjadi

tiga

Undang-undang Nomor 22 Tahun

tingkatan, yaitu :

1948 tentang Penetapan Aturan-

Provinsi

aturan

Kabupaten/Kota Besar

Pemerintahan Sendiri di Daerah-

Desa/Kota Kecil.

daerah yang Berhak Mengatur dan

Pokok

Mengurus

mengenai

Rumah

Tangganya

Sendiri, namun kemudian UU ini

2. Periode Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 Tentang

lebih

Pemerintahan Daerah

undang Pokok Nomor 22 Tahun

Dalam

dikenal

sebagai

Undang-

perkembangannya

1948 tentang Pemerintahan Daerah.

setelah berjalan selama kurang

Negara Kesatuan Republik

lebih tiga tahun, penyelenggaraan

Indonesia

tersusun

pemerintahan daerah berdasarkan

tingkatan yakni :

dalam

UU 1/1945 ternyata menimbulkan

a. Provinsi

ketidakpuasan

b. Kabupaten/Kota Besar

daerah-daerah,

karena UU 1/1945 sangat simpel,

c. Desa/Kota

Kecil,

tiga

Nagari,

banyak urusan pemerintahan daerah

Marga dan sebagainya

yang belum diatur, sehingga kurang

berhak mengatur dan mengurus

jelas

rumah tangganya sendiri.

untuk

dijadikan

sebagai

pedoman. Sebagai konsekwensinya

Selanjutnya

menurut BN. Marbun ( 2010 : 55 ),

masih

berpegang

Pasal 2

22/1948 menyebutkan :

banyak urusan pemerintahan daerah yang

yang

a. Pemerintah Daerah terdiri dari

kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

peraturan lama dari masa Hindia

Daerah dan Dewan Pemerintah

Belanda atau dari masa penjajah

Daerah.

Jepang.

b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan

Oleh karena itu pada tahun

Perwakilan

Rakyat Daerah

1948, pemerintah mengajukan RUU

dipilih oleh dan dari anggota

tentang Pemerintahan Daerah yang

Dewan

baru. RUU tersebut disetujui oleh

Daerah.

Perwakilan

Rakyat

c. Kepala Daerah menjabat Ketua dan

anggota

Agustus 1950 sebagai pengganti

Dewan

Konstitusi RIS.

Pemerintahan Daerah.

Dalam

Adanya Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Pemerintahan

UUDS

perkembangannya,

1950

dan

Dewan

kekacauan

Daerah

adalah

penyelenggaraan

menimbulkan

dalam

praktek

negara,

karena

dimaksudkan bahwa tugas-tugas

UUDS 1950 dengan Konstitusi

Pemerintahan Daerah dijalankan

RIS-nya

secara bersama-bersama (kolegial),

bertentangan dengan bentuk negara

karena

22/1948,

kesatuan

Pemerintah Daerah terdiri dari

semangat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berlebihan. Hal ini antara tercermin

dan Dewan Pemerintah saja.

dalam pasal 131 ayat 2 yang

sesuai

dalam

dan

prakteknya

menimbulkan

kedaerahan

yang

menyebutkan : â&#x20AC;&#x153;Kepada daerah-daerah akan

3. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1957

Tentang

diberikan

Pokok-

luasnya

Pokok Pemerintahan Daerah Setelah diberlakukan,

otonomi untuk

seluas-

mengurus

22/1948

rumah tangganya sendiriâ&#x20AC;?.

belum

setahun

Sehingga kemudian timbul

berjalan dan banyak daerah yang

tuntutan

belum

parlemen dan daerah-daerah agar

menerapkannya,

Indonesia

terjadi

perang

UUDS

dari

1950

kemerdekaan yang diakhiri dengan

disesuaikan

Konferensi

Negara

Meja

melahirkan

Bundar

negara

yang

para

politisi

dicabut

dengan

dan

semangat

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Indonesia Serikat berbentuk federal

pedebatan

dan

Konstiruti

melelahkan, ditetapkan Undang-

RIS. Kenyataanya Konstitusi RIS

undang Nomor 1 Tahun 1957

juga tidak berusia lama, pada tahun

tentang Pokok-pokok Pemerintahan

1950 diberlakukan Undang-undang

Daerah yang terdiri dari 76 pasal

Dasar

dalam 9 Bab.

diberlakukannya

Sementara

Republik

Indonesia Tahun 1950 (UUDS RI 1950)

yang

berlaku

sejak

Setelah yang

panjang

Sesuai UU 1/1957,

otonom

diganti

melalui

dengan

dan

daerah istilah

daerah swatantra. Wilayah NKRI

Setelah

dalam

beberapa

dibagi menjadi daerah besar dan

tahun penyelenggaraan pemerin-

kecil yang berhak mengurus rumah

tahan negara kita meninggalkan

tangga sendiri, dalam tiga tingkat,

UUD

yaitu:

Presiden 05 Juli 1959 UUD 1945

Daerah Swatantra Tingkat I,

dinyatakan berlaku kembali sebagai

termasuk

konstitusi

Kotapraja

Jakarta

1945,

melalui

negara

menggantikan

Raya Daerah Isimewa Tingkat

UUDS

Tingkat I

federalisme dan menerapkan sistem

Daerah Swatantra Tingkat II,

demokrasi parlementer. Berlakunya

termasuk Kotapraja

kembali UUD 1945 menimbulkan

Daerah Swatantra Tingkat III.

implikasi

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan otonomi

yang

bercorak

luas

dalam

ketatanegaraan kita. Hal ini karena

pelaksanaan

daerah

1950

Dekrit

produk

hukum

yang

mengacu

seluas-luasnya

kepada UUDS 1950 harus diganti

sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.

untuk disesuaikan dengan jiwa dan

Hal yang tentang kedudukan Kepala

semangat UUD 1945.

Daerah dalam UU 1 Tahun 1957

Dalam

adalah : a.

menindak-

lanjuti penyesuaian tata kenegaraan

Kepala Daerah dipilih oleh

yang

DPRD

semangat UUD 1945, pada tanggal

Kepala

Daerah

diberhentikan

rangka

oleh

dapat

DPRD

sesuai

dengan

September

menetapkan

jiwa

1959

Penetapan

dan

Presiden Presiden

lewat satu keputusan

(Penpres) Nomor 6 Tahun 1959

Kepala Daerah adalah alat dari

tentang

daerah yang bersangkutan

Penpres ini

Dewan Pemerintahan Daerah

besar pasal-pasal dalam UU 1/1957.

bertanggung

jawab

kepada

Pemerintahan merevisii

Daerah. sebagian

Penpres Nomor 6 Tahun

DPRD.

1959

4. Periode Penetapan Presiden Nomor

menitikberatkan

kestabilan

dan

pemerintahan

daerah,

pada efisiensi dengan

6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah

memasukkan elemen-elemen baru

Daerah

dalam

pemerintahan

daerah.

Penyebutan daerah yang berhak

Namun satu tahun kemudian,

mengatur rumah tangganya sendiri

Penpres Nomor 6 Tahun 1959

dikenal

nomenklatur

direvisi dengan Penpres Nomor 5

Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat

Tahun 1960 yang mengatur tentang

II,

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

dangan

dan

Daerah

Dekonsentrasi

Tingkat

sangat

III.

menonjol

Royong dan Sekretariat Daerah.

pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini. Kepala Daerah

5. Periode Undang-Undang Nomor 18

diangkat oleh pemerintah pusat,

Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok

terutama dari kalangan pamong

Pemerintahan Daerah

praja.

UU 18/1965 tentang PokokSesuai Penpres Nomor 6

pokok Pemerintahan Daerah pada

Tahun 1959, bentuk dan susunan

hakekatnya

pemerintahan daerah mengalami

purnaan dari Penpres 6 Tahun 1959

perubahan

dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960.

yang

mendasar.

Perubahan-perubahannya

antara

merupakan

Namun

penyem-

demikian

dalam

lain :

pelaksanaannya UU 18/1965 masih

Pemerintah Daerah terdiri dari

belum

Kepala Daerah dan Dewan

karena ternyata pengaturan tentang

Perwakilan Rakyat Daerah

penyelenggaraan

Dalam menjalankan tugasnya

daerah

Kepala Daerah dibantu oleh

peraturan

sehingga

Badan Pemerintah Harian

duplikasi

dan

Kepala

Darah

diangkat

dan

Tingkat

Kepala

Daerah

diangkat

dan

terdapat

pemerintahan dalam

kesimpangsiuran.

timbullah

diberhentikan

keinginan

untuk

18/1965,

harapannya

Tingkat

berbagai

menimbulkan

Kemudian

keinginan-

merubah

dengan

undang-undang yang baru nanti,

diberhentikan

pengaturan tentang penyelenggaraan

oleh Menteri Dalam Negeri

pemerintahan

dan

dapat

Otonomi

memenuhi harpan,

oleh Presiden d.

dapat

Daerah

dari

lebih

dijadikan

mantap

pedoman

dan yang

calon-calon yang diajukan oleh

mampu mengawal penyelenggaraan

DPRD yang bersangkutan.

pemerintahan daerah yang lebih

sesuai dengan jiwa dan semangat

pemerintahan

UUD 1945.

tangani peraturan dan keputusan

Setelah

melalui

berbagai

yang

daerah,

ditetapkan

menanda-

DPRD,

dan

tahapan dan proses yang cukup

mewakili daerahnya di dalam dan di

lama, akhirnya pada tanggal 1

luar pengadilan.

September 1965 Presiden Republik

Dengan

berlakunya

Indonesia mengesahkan berlakunya

18/1965,

Undang-undang Nomor 18 tahun

perundang-undangan dicabut , yaitu

1965

tentang

Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah Menurut UU ini, wilayah NKRI

dibagi-bagi

dalam

tiga

tingkatan yakni: a.

Provinsi dan atau Kotaraya

beberapa

peraturan

UU Nomor 1 Tahun 1957;

Penpres Nomor 1 Tahun 1959;

Penpres Nomor 2 Tahun 1960;

Penpres Nomor 5 Tahun 1960

Penpres Nomor 7 Tahun 1965.

sebagai Daerah Tingkat I b.

Kabupaten

dan

Kotamadya

atau

sebagai

6. Periode Undang-Undang Nomor 5

Daerah

Tahun

Tingkat II c.

Sebagai

sebagai Daerah Tingkat III

pusat,

alat

Kepala

Tentang

Pokok-

Pokok Pemerintahan Di Daerah

Kecamatan dan atau Kotapraja

Sebagai

1974

terhadap

penyempurnaan

penyelenggaraan

peme-

pemerintah

rintahan daerah, pada tahun 1974

bertugas

pemerintah mengesahkan Undang-

Daerah

memegang pimpinan kebijaksanaan

undang Nomor

politik

tentang Pokok-pokok Pemerintahan

polisional

daerahnya,

menyelenggarakan koordinasi antar

jawatan pemerintah pusat di daerah,

merupakan

melakukan

berkuasanya orde baru

pengawasasan,

dan

Daerah.

5 Tahun 1974

Undang-undang tonggak

ini

sejarah dalam

menjalankan tugas-tugas lain yang

mengatur penyelenggaraan peme-

diserahkan

oleh

rintahan daerah.

alat

pemerintah

kepadanya pusat.

Sebagai

5/1974

menggunakan

pemerintah daerah, Kepala Daerah

pendekatan azas dekonsentrasi, azas

mempunyai

memimpin

desentralisasi

dan

azas

tugas

eksekutif

pembantuan.

Berdasarkan

asas

pelaksanaan

tugas kekuasaan

desentralisasi, lahirlah daerah-daerah otonom

yang

disebut

7. Periode Undang-Undang Nomor

Daerah

22 Tahun 1999

(dengan huruf D besar). Daerah

Pelaksanaan

No.

mengatur

Tahun 1999 tentang Pemerintahan

rumah tangganya sendiri. UU 5/1974

Daerah dimulai pada Januari 2000

membagi

NKRI

menjadi

dua

dengan

tingkatan

daerah

otonom,

yaitu

Kepala Daerah dengan sistem paket

Daerah

dan langsung dilakukan oleh DPRD

berhak

Daerah

mengatur

Tingkat

dan

diterapkannya

pemilihan

tanpa campur tangan pemerintah

Tingkat II. Disamping itu berdasarkan

pusat, dalam hal ini Departemen

pada asas dekonsentrasi dibentuk

Dalam Negeri. Penetapan Peraturan

wilayah-wilayah

Daerah juga sudah dinyatakan final

administrada untuk

di daerah, tidak lagi memerlukan

entitas pemerintahan di daerah yang

pengesahan dari Depdagri. Dalam

merupakan

hal

dengan

sebutan

Wilayah

kepanjangan

dari

pemilihan

Kepala

Daerah

pemerintah pusat. Willayah-wilayah

pemerintah pusat hanya membuat

tersebut tersusun secara hierarkis

Surat Keputusan Presiden, yang

vertikal, yaitu :

untuk Kepala Daerah Kabupaten dan

Provinsi/Ibukota Negara

Kota didelegasikan kepada Menteri

Kabupaten/Kotamadya

Dalam Negeri. Dalam hal peraturan

Kota Administratif

daerah, pemerintah pusat hanya

Kecamatan

menerima laporan daerah

Titik berat otonomi daerah

untuk

dari

tiap-tiap

dinilai

apakah

terletak pada Daerah Ttingkat II

kandungan isinya tidak bertentangan

karena

dengan aturan yang lebih tinggi dan

Daerah

berhubungan

Tingkat

langsung

atau

dengan

yang

bertentangan

dengan

masyarakat sehingga lebih mengerti

kepentingan umum. Dengan dua

dan memenuhi aspirasi masyarakat.

kelonggaran itu diharapkan DPRD

Prinsip otonomi dalam UU ini

dan masyarakat di daerah dapat

adalah otonomi yang nyata dan

secara

bertanggung jawab.

menghadirkan dengan

jernih

dan

obyektif

Kepala

Daerah

intergritas

yang

teruji,

kompetensi yang tinggi dan diakui,

serta

komitmen

dipercaya.

yang

DPRD

dan

layak

berdasarkan asas desentralisasi

Kepala

dalam kerangka NKRI.

Daerah diharapkan dapat melahirkan

Daerah

yang

dibentuk

Perda-Perda yang secara langsung

berdasarkan asas desentralisasi

atau

dan

tak

langsung

dapat

dekonsentrasi

adalah

mempercepat peningkatan kualitas

daerah

provinsi

sedangkan

pelayanan

daerah

yang

dibentuk

publik,

perluasan

kesempatan bagi masyarakat untuk

berdasarkan asas desentralisasi

memberdayakan diri mereka sendiri

adalah daerah kabupaten dan

dan

daerah kota.

peningkatan

kesejahteraan

rakyat.

c. Undang-undang Nomor 22

tahun

1999

DPRD.

memperkuat

DPRD

Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.

fungsi

mempunyai

Kecamatan

Undan-undang

Kepala Nomor

pe-

rangkat daerah kabupaten.

kewenangan untuk memilih dan memberhentikan

merupakan

Secara umum, UU No. 22

Daerah.

tahun

22/1999

kemajuan

1999

banyak bagi

membawa

daerah

dan

kesejahteraan

ma-

hanya menunjuk Gubernur sebagai

peningkatan

pelaksana dekonsentrasi disamping

syarakat. Tetapi sesuai perkem-

sebagai

otonomi

bangan

daerah di tingkat provinsi. Undang-

daerah,

undang ini juga mengatur asas

dirasakan belum memenuhi rasa

pembantuan dan juga pengaturan

keadilan dan kesejahteraan bagi

penyelenggaraan pemerintahan desa.

masyarakat.

penyelenggara

keinginan ternyata

masyarakat

ini

juga

Pada prinsipnya UU 22/1999

Adapun pelaksanaan UU No.

mengatur penyelenggaraan pemerin-

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

tahan

lebih

Keuangan Antara Pemerintah Pusat

mengutamakan desentralisasi. Pokok

dan Daerah baru dimulai pada

pikiran

Januari 2001 dengan diterapkannya

daerah

dalam

yang

penyusunan

22/1999 adalah sebagai berikut: a.

Sistem

desentralisasi fiskal yang memberi

ketatanegaraan

keleluasaan kepada daerah untuk

Indonesia wajib menjalankan

merancang

prinsip pembagian kewenangan

penerimaan

dan dan

melaksanakan pengeluarannya.

Bantuan

atau

alokasi

anggaran

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

daerah yang diambil dari APBD

Daerah dinyatakan tidak berlaku

sebagian

lagi. UU baru ini memperjelas dan

besar

diberikan

dalam

bentuk uang, bukan proyek seperti

mempertegas

yang dilakukan di masa sebelum

antara

otonomi. Alokasi itu secara umum

antara provinsi dan pemerintah pusat

dikenal

berdasarkan

sebagai

Dana

Alokasi

hubungan

kabupaten

hierarki

dan

provinsi,

asas

kesatuan

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

administrasi dan kesatuan wilayah.

Dana Bagi Hasil. Sejak berlakunya

Pemerintah pusat berhak melakukan

UU.

terjadilah

kordinasi, supervisi, dan evaluasi

penerimaan

terhadap pemerintahan di bawahnya,

APBD. Komponen pembayaran gaji

demikian juga provinsi terhadap

memang termasuk dalam DAU,

kabupaten/kota. Di samping itu,

bahkan mengambil porsi terbesar,

hubungan kemitraan dan sejajar

namun secara umum penerimaan

antara Kepala Daerah dan DPRD

daerah meningkat secara signifikan.

semakin dipertegas dan diperjelas.

25/1999

pembesaran

Keleluasaan alokasi

dana

ini

sektor

daerah

merancang

pembangunan

Asas

dan

pemerintahan

daerah

yang digunakan dalam UU Nomor

menetapkan prioritas pembiayaan

32/2004 adalah :

diharapkan

dapat

mempercepat

perluasaan

dan

peningkatan

Dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

kesejahteraan.

daerah

digunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. b.

8. Periode Undang-Undang Nomor

adalah

perwakilan

32 Tahun 2004 Pada tanggal

DPRD

Oktober

merupakan

disahkan UU No. 32 tahun 2004

integral)

tentang Pemerintahan Daerah. Uu

daerah.

32/2004 merupakan koreksi total

lembaga

rakyat unsur dari

dan (bagian

pemerintahan

Otonomi daerah adalah hak,

terhadap UU 22/1999, sebagaimana

wewenang

disebutkan dalam pasal 239 yang

daerah untuk mengatur dan

dengan tegas menyatakan bahwa

mengurus

dengan berlakunya UU ini, UU No.

pemerintahan dan kepentingan

dan

sendiri

kewajiban

urusan

masyarakat

setempat

sesuai

lihat dari dibuatnya berbagai regulasi

dengan peraturan perundang-

dan

undangan.

hubungan keuangan antara pusat dengan

Kepala

Daerah

dan

Wakil

daerah,

Kepala Daerah dipilih secara langsung,

umum,

ditetapkannya

sehingga

secara

otonomi

jelas

daerah

menjadi semakin bermakna.

bebas,

Namun

ketidakpuasan

masih

rahasia, jujur dan adil oleh

banyak kita temukan, bahkan ada

rakyat di daerah bersangkutan.

kritikan yang sangat tajam bahwa otonomi

daerah

menjadi

penyebab

terjadinya korupsi di berbagai daerah.

PENUTUP Perjalananan pelaksanaan oto-

Sementara di lain pihak ada pertanyaan

nomi daerah di Indonesia dinamikanya

besar

sangat tinggi, mengalami pasang surut

jawaban pasti, yaitu: sudahkan otonomi

yang sangat fluktuatif. Situasi politik,

daerah

keamanan,

dan

upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan

kepemimpinan nasional yang sedang

negara, yaitu terwujdunya masyarakat

berkuasa merupakan faktor-faktor yang

yang adil dan makmur ? Menjadi PR

sangat signifikan mempengaruhi corak

kita

ragam,

mewujudkannya.

keuangan

kedalaman

negara

dan

intensitas

pelaksanaan otonomi daerah. Secara

regulasi

juga

menerapkan

perundang-undangan.

senantiasa

berdampak

bersama

menunggu

postif

terhadap

tentunya

untuk

-------------------------kita

temukan fakta bahwa kita tidak pernah konsisten

yang

DAFTAR PUSTAKA :

peraturan

BN. Marbun, Otonomi Daerah 1945 â&#x20AC;&#x201C;

dengan

2010 Proses dan Realita,

Kita

mudahnya tidak melaksanakan atau

Pustaka Sinar Harapan,

bahkan

Jakarta, 2010

melanggar

peraturan

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi

perundangan yang telah dibuat.

Daerah di Negara Republik

Memasuki era reformasi ada

Indonesia,

kemajuan yang lumayan terkait dengan pelaskanaan

otonomi

daerah.

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ada

2010

political will yang nyata dari negara untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Hal ini antara lain dapat kita

PEMBELAJARAN DARI BOCORNYA RAHASIA NEGARA Oleh : Didik Singgih Hadi

Abstrak Perlindungan atas kerahasiaan dokumen terletak pada keaslian, tempat penyimpanan, dan pelakunya. Pelaku dalam kerahasiaan dokumen ada pada pembuat, penerima, dan penjaga. Kerahasiaan dokumen pada peristiwa Supersemar terletak pada Soekarno, Soeharto, dan Trio jenderal (Basuki Rachmad, Amir Machmud, dan M Yusuf). Sedangkan terjadinya invasi Amerika Serikat beserta sekutunya ke Irak adalah kesalahan mengemas tesis Ibrahim Al Marasi yang tidak rahasia ke dalam kemasan dokumen rahasia yang mengakibatkan mudah sekali bocor. Bocornya rahasia Negara di Amerika Serikat ketika pada tahun 80an memberikan senjata anti tank kepada Iran dan memberi bantuan kepada pemberontak Sandinista di Nicaragua. Hal yang disoroti disini adalah skandal Amerika dengan Iran. Peristiwa Edward Snowden yang membocorkan rahasia penyadapan terhapan negara – negara di dunia adalah karena Amerika Serikat alpa dengan memperkerjakan tenaga kontrak untuk mengamankan rahasia negara Kata kunci : Dokumen, Rahasia Negara

PENDAHULUAN

Terjadinya suatu peristiwa

“ … Negara tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip adalah suatu kesatuan yang utuh, dapat diibaratkan sebagai tanah yang kokoh sebagai pijakan dalam melakukan aktivitas kenegarawanan dalam mengurusi bangsa. Arsip merupakan sosok yang diam, tidak memihak, dan dapat diandalkan. Arsip merupakan saksi abadi dalam pelaksanaan kerja keras untuk kemuliaan dan pertumbuhan suatu bangsa” (R.J. Alfaro, President of Panama, 1937)

akan membuahkan suatu hikmah. Peristiwa terjadinya kebocoran rahasia negara di dunia akhir akhir

ini membuahkan

suatu

proses pembelajaran yang sangat berharga.

Kemasan

atas

kerahasiaan negara ada dalam arsip.

Bagaimana

arsip

itu

dikelola? Dan apa makna dari arsip itu sendiri? Dikemukakan suatu

kutipan

monumental.

yang

sangat

Kutipan

atas

Indonesia

menunjukkan betapa pentingnya

pengelolaan

arsip. Arsip memang penting bagi

rapi tidak mudah bocor. Hal ini

pelaksanaan

karena bangsa kita sedemikian

kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan

peduli.

kehidupan

kebangsaan.

pedulinya,

merupakan

tulang

arsip

sendiri sedemikian

Karena

sedemikian

tidak

tanggung-

punggung

tanggung ia diatur oleh 2 (dua)

manajemen, bukti akuntabilitas

undang-undang, yaitu Undang-

kinerja

dan

undang Nomor 43 tahun 2009

aparaturnya, serta sebagai bukti

tentang Kearsipan dan Undang-

sah di pengadilan. Karena begitu

undang Nomor 8 Tahun 1997

pentingnya sehingga ia perlu

tentang Dokumen Perusahaan.

diatur dengan undang-undang.

Namun sayang, walaupun dia

organisasi

Di Indonesia rahasia negara

telah diatur oleh dua undang-

dapat dikatakan terkemas rapi

undang bahkan dalam gegap

tidak bocor. Hal tersebut karena

gempita pemberantasan Korupsi,

para â&#x20AC;?penjaga kerahaian negaraâ&#x20AC;?

Kolusi dan Nepotisme (KKN),

sedemikian

pelaksanaan

militan

untuk

good

mengamankannya. Namun kita

dan

melihat adanya kebocoran negara

masyarakat madani dan otonomi

yang begitu ramai dibicarakan di

daerah,

pertengahan hingga akhir tahun

dipinggirkan dan dimarginalkan.

2013 dan disambung dengan

Ia tidak dihargai sebagaimana

pemberitaan yang gencar dimedia

mestinya. Ia hanya dianggap

elektronika

sebagai pertinggal atau kertas

dan

media

cetak

clean

governance government,

arsip

usang

Edward

seorang

administrasi. Keadaan seperti ini

National

tentu tidak dapat dibiarkan terus

pekerja

kontrak

menghebohkan

Dalam

dunia. Hal ini tidak lepas dari

malisasikan

pengelolaan arsip.

dan

yang

samping

menerus.

Security Agency (NSA) Amerika Serikat

hasil

saja

hingga kini. Kita kenal sosok Snowden

dan

masih

arsipnya

rangka efek

memini-

dipinggirkan

memperkokoh Negara

fungsi Kesatuan

Republik

Indonesia

memperbaharui

arsip

kehidupan

telah

berbangsa, dan bernegara.

dengan

Sedangkan

Undang Undang yang baru yaitu Undang Undang No 43 Tahun

Nomor

2009

Ketentuan

tentang

bermasyarakat,

Kearsipan.

dalam

7 tahun 1971 tentang ketentuan

Pokok

Sedangkan UU yang lama adalah

Kearsipan yang dimaksud arsip

Undang Undang no 7 Tahun

adalah

naskah-naskah

yang

1971

dibuat

dan

oleh

tentang

Ketentuan-

diterima

ketentuan Pokok Kearsipan. Pada

Lembaga-lembaga

UU Kearsipan yang lama hanya

Badan-badan

memuat 13 pasal dan sangat

Lembaga/Badan

sederhana.

Undang

Perorangan dalam bentuk corak

Undang yang baru memuat 92

apapun dalam keadaan tunggal

pasal dan sangat komprehensif.

maupun

Sedang

rangka

Sebelum jauh membahas

Swasta

pelaksanaan

pemerintahan

untuk

kebangsaan

rahasia,

Pemerintah,

berkelompok

tentang arsip yang dipergunakan membongkar

Negara,

dan

dalam kegiatan

kehidupan

dahulu diketengahkan

Dalam UU Nomor 8 tahun

tentang definisi arsip. Menurut

1997 yang dimaksud arsip adalah

Undang Undang No 43 Tahun

dokumen. Definisinya Dokumen

2009 tentang kearsipan yang

perusahaan adalah data, catatan

dimaksud arsip adalah Rekaman

dan atau keterangan yang dibuat

kegiatan atau peristiwa dalam

atau diterima oleh perusahaan

bernbagai

dalam

terlebih

sesuai

bentuk

dengan

teknologi komunikasi

dan

media

yang

dibuat

pelaksanaan

kegiatannya, baik tertulis di atas

perkembangan

informasi

rangka

dan

kertas atau sarana lain maupun

dan

terekam

dalam bentuk

corak

diterima oleh Negara, Pemerintah

apapun yang dapat dilihat, dibaca

Daerah, Lembaga

atau didengar

Pendidikan,

Perusahaan, Organisasi Politik,

Dalam KUHAP pasal 187

Organisasi Kemasyarakatan, dan

yang dimaksud dengan arsip

perseorangan dalam pelaksanaan

adalah surat. Sebagaimana dalam ayat 1. Surat yang dibuat atas

sumpah jabatan. Ayat 2 Surat

Bentuk atau corak arsip

yang dikuatkan dengan sumpah.

dibagi menjadi dua yaitu arsip

Sedangkan

Human

bentuk

suratnya

Readable

dan

Arsip

seperti Berita Acara, Surat yang

Machine Readable. Arsip Human

dibuat

Readable

menurut

Ketentuan

Perundang-undangan, Keterangan,

Surat

lain

atau

arsip

bacaan

Surat

manusia disebut juga arsip kertas,

yang

arsip konvensional, arsip tekstual, arsip paperfull. Sedangkan Arsip

berhubungan dengan alat bukti.

Machine readable atau arsip

Dalam ISO 15489 tentang yang

bacaan mesin disebut juga arsip

dimaksud arsip adalah document

elektronika, arsip modern, arsip

is recorded information or object

nontekstual, arsip paperless.

Record

Management

can be treated as a unit Peter Walne (1988) yang

II.

MAKSUD DAN TUJUAN

dimaksud dengan arsip adalah

Memperjelas

records. Records is â&#x20AC;&#x153;recorded

menganalisis

medium, created, received and by

institution,

organization

obligation

the

seperti

pengurusan

penataan

berkas,

hingga

transaction of its businessâ&#x20AC;? Terminologi

menyelidiki

hanya terbatas untuk hal-hal rutin

dan

suatu peristiwa. Ilmu arsip tidak

agency,

individual in pursuance of its legal

dan

ilmu arsip sebagai alat untuk

information regardless of form or

maintained

arsip

Namun

Internasional

penyusutan

pengabadian lebih

dipergunakan

menyebut arsip dengan record

surat,

arsip.

dinamis pada

untuk

peristiwa

peristiwa yang aktual.

yaitu arsip yang masih dinamis. Dan Archive yaitu arsip statis. Secara

sederhana

III.

PENYAJIAN DATA

arsip

Arsip menyimpan informasi

dapat diartikan sebagai /rekaman

yang

kejadian atau peristiwa, naskah-

bisa

keperluan

naskah, dokumen, data, catatan,

dibuka

untuk

penyidikan

dan

sebaliknya mempunyai sifat yang

keterangan, surat, informasi yang

ditutup

direkam, record, archive.

untuk

keperluan

kerahasiaan. Atau ilmu arsip itu

berbagai

data

penting

sendiri

bisa

dipergunakan

berkaitan dengan negara-negara

sebagai

alat

penyidikan.

lain,

â&#x20AC;&#x153;Supersemarâ&#x20AC;?

merupakan

Dokumen

termasuk itu

yang

Indonesia. mengungkap

peristiwa besar di negara kita.

bahwa ternyata jaringan telepon

Bagaimana kejelasan Supersemar

Presiden

? Sampai sekarang tidak jelas.

pejabat penting disadap oleh

Senjata Pemusnah Masal isu

Australia.

sebagai

alat

sejumlah

Selain Indonesia, beberapa

yang dihembuskan Inggris dan Amerika

SBY dan

negara penting juga disebut-

untuk

menginvasi Irak sehingga hancur

sebut

pembocor

lebur berasal dari dokumen yang

tersebut. Negara itu di antaranya

tidak valid. Skandal Iran-Contra

Hong Kong, Cina, dan Amerika

yang

Latin.

Berikut

rahasia

pembocoran

melambungkan

Ronald

menjadi

Presiden

rahasia yang dilakukan Snowden

Amerika Serikat terkuak dari

mengenai negara-negara tersebut,

penelusuran arsip.

seperti dikutip dari laman Al

Reagen

Dilain

fihak

Jazeera.

Amerika

Serikat sedemikian kalang kabut ketiga

sejumlah

mengklaim

atas

negara

14 Juni 2013

kerahasian

Hong Kong dan Cina South

negaranya terbongkar. Khusus

China

Morning

pembahasan tentang kasus ini

Post menerbitkan informasi yang

tidak

diungkap

bisa

lepas dari peran

Edward

seperti

jaringan komputer sipil di Hong

ini.

Sejak Edward

Snowden

membocorkan

sejumlah

Snowden

tentang peretasan NSA terhadap

Snowden.

Permasalahannya

Edward

Kong

dan

Cina

Selatan.

dokumen dari National Security

16 Juni 2013

Agency (NSA) pada awal Juni

Amerika

2013,

memantau diplomat asing

seluruh

dunia

dibuat

ternyata

Inggris

Serangkaian artikel di The

terhenyak. Pasalnya, dokumen itu

dan

Guardian mengungkapkan bahwa

mengungkap

AS dan Inggris memata-matai

bahwa NSA bahkan menyadap

para

PBB dan Badan Energi Atom

pemimpin

asing

dan

Internasional.

diplomat di KTT G20 pada tahun 2009. Mereka juga menyadap Kementerian Luar Negeri Afrika

30 Juni 2013

Selatan dan berencana untuk

Sambungan data Jerman

memata-matai utusan berbagai negara

dalam

Commonwealth

Dalam

sebuah

harian

Jerman, Der

Spiegel,

Poitras

mengungkap bahwa NSA juga

Summit 2009.

memata-matai

500

juta

29 Juni 2013

sambungan data di Jerman setiap

Amerika menyadap Uni Eropa,

bulannya.

PBB, dan kedutaan Laura Poitras, pembuat film

9 Juli 2013

dokumenter, di mana dia terbang

NSA mendengarkan panggilan

ke Hong Kong dengan Glenn

Amerika Latin

Greenwald

untuk

Glen

bertemu

Greenwald

Edward Snowden, melaporkan

artikel

kebocoran NSA. Dalam sebuah

mengungkapkan

artikel di harian Jerman, Der

NSA pada sejumlah warga di

Spiegel, dia merinci pengawasan

negara Amerika Latin seperti

elektronik yang dilakukan AS

Meksiko, Venezuela, Kolombia,

dan

Ekuador,

Argentina,

kantor Uni Eropa di New York,

Kosta

Rika,

Washington, dan Brussel.

Honduras, Paraguay, Chili, Peru,

mengganggu

Keesokan Guardian bahwa

juga AS

sejumlah

penulis Globo

pengawasan

Panama, Nikaragua,

dan El Salvador. AS tampaknya

harinya

tengah

melaporkan

mengenai

melakukan

mencari penjualan

informasi senjata,

pengawasan terhadap Kedutaan

minyak, energi, dan perdagangan

Besar Prancis, Italia, Yunani,

di wilayah ini.

Jepang, Meksiko, Korea Selatan, India, dan Turki. Sebuah laporan

1 September 2013

Poitras berikutnya menyebutkan

NSA memata-matai Presiden

Mereka

juga

Brasil dan Meksiko

pemantauan sebagian besar lalu lintas

Dalam sebuah berita di

melakukan

Internet

dari

dua

majalah berita TV mingguan

perusahaan

telekomunikasi

Brassil Fantasticco, wartawan

terbesar

Glenn Greenwald mengungkap-

yakni Wanadoo dan Alcatel.

Prancis,

kan bahwa NSA memata-matai Presiden Brazil Dilma Rousseff

23 Oktober 2013

dan

Amerika

Presiden

Meksiko

PeĂąa

Nieto.

memata-matai

Kanselir Jerman Kanselir

Jerman

Angela

20 Oktober 2013

Merkel

NSA memata-matai (mantan)

Presiden Barack Obama setelah

Presiden Meksiko

mengetahui bahwa intelijen AS

NSA

menyusup

akun e-mail mantan

kepada

mungkin telah memantau telepon

Der Spiege mengungkapkan bahwa

mengeluh

genggamnya. Merkel menuntut

klarifikasi langsung dari Obama.

Presiden

Meksiko Felipe Calderon dan rekening milik menteri kabinet.

24 Oktober 2013 NSA mendengarkan panggilan telepon 35 pemimpin dunia

21 Oktober 2013 AS

memantau

perusahaan,

dan

Dokumen

warga,

baru

diterbitkan

diplomat

oleh

The

Guardian menunjukkan

Prancis

NSA

Serangkaian dokumen yang

memantau

yang

bahwa

panggilan

diterbitkan oleh harian Prancis

telepon dari 35 pemimpin dunia

pada

Monde mengungkapkan

tahun

2006.

adanya pengawasan NSA pada warga, diplomat

perusahaan,

dan

Prancis.

NSA

mengumpulkan

lebih

25 Oktober 2013 NSA memata-matai pemimpin

dari

dan warga Spanyol. Harian Spanyol, E Pats dan

70.300.000 catatan telepon dari Ei

warga Prancis selama 30 hari.

Mundo

mengungkapkan

pemilihan

pengawasan NSA pada para

Paus

Fransiskus.

pemimpin dan warga negara Spanyol. Salah satu dokumen

31 Oktober 2013

yang

Mata-mata juga ditempatkan

ditunjukkan

kepada El

Mundo menjelaskan bahwa NSA

di kedutaan Australia Dokumen yang dibocorkan

mengumpulkan 60 juta panggilan telepon Spanyol selama 30 hari

Sydney

Morning

pada akhir 2012 dan hingga awal

Herald mengungkapkan

2013.

Australia's

bahwa

Defence

Directorate

Signals

memiliki

tim

27 Oktober 2013

pengawas yang ditempatkan di

Ada mata-mata di 80 kedutaan

seluruh kedutaan Australia di

besar AS

seluruh Asia dan Pasifik. Tim pengawas ini akan berbagi data

Sebuah laporan baru di Der Spiegel menunjukkan

dengan AS, Kanada, Inggris, dan

bahwa

Selandia Baru.

NSA memiliki tim pengawasan yang

ditempatkan

Di lain alur cerita Sosok

Kedutaan Besar AS di seluruh

Edward

dunia, termasuk 19 di Eropa.

sedemikian heroik, karena dia

Menurut

para

diusulkan mendapat hadiah nobel

sebagai

perdamaian tahun ini. Inilah

laporan

pengintai

itu,

mengaku

penggunaan

dianggap

kutipan usulan itu:

diplomat. Artikel tersebut juga merinci

Snowden

Internet

Anggota

parlemen

canggih dan peralatan telepon

Norwegia

untuk pemantauan tersembunyi

mencalonkan mantan pegawai

di kedutaan.

kontrak

pada

Badan

Rabu

Keamanan

Nasional Amerika Serikat (NSA) 30 Oktober 2013

Edward

AS memantau Vatikan Tanpa mengutip sumber,

Snowden

sebagai

penerima

hadiah

Nobel

Perdamaian

2014.

Anggota

laporan Panorama menyebutkan

parlemen tersebut, Baard Vegar

bahwa

Solhjell,

NSA

memata-matai

Vatikan, termasuk pemantauan

pembocoran

menganggap dokumen

oleh

Snowden

membuat

dunia

sementara --setelah membongkar

menjadi lebih aman. Solhjell,

rahasia

mantan menteri pendidikan dan

program

lingkungan untuk partai Kiri

kegiatan-kegiatan

Sosialis,

mengatakan

menghadapi tuntutan kejahatan

Snowden

di Amerika Serikat. Snowden

memperkaya pemahaman umum

pergi meninggalkan AS tahun

menyangkut negara

lalu

pembocoran

warga

oleh

penyadap

negaranya

"Tidak

ada

sendiri.

keraguan

pemerintah

penyadapan

soal serta

lainnya,

Hong

Kong

dan

kemudian ke Rusia.

bahwa

Ribuan orang di seluruh

tindakan yang dilakukan Edward

dunia memiliki kelayakan untuk

Snowden mungkin telah merusak

dicalonkan

kepentingan keamanan sejumlh

Hadiah

negara dalam waktu singkat,"

termasuk

kata

rekannya

negara manapun. Untuk hadiah

sesama anggota parlemen, Snorre

Nobel Perdamaian tahun lalu,

Valen,

dalam

pernyataan

tercatat ada 259 calon penerima.

bersama.

"Namun

demikian,

Nobel Perdamaian itu sendiri

Solhjell

serta

sebagai Nobel

penerima

Perdamaian,

anggota

parlemen

kami teryakinkan bahwa debat

akhirnya

dimenangi

publik dan perubahan-perubahan

Organisasi

untuk

kebijakan

mengikuti

Senjata Kimia atas upaya badan

dilakukan

tersebut

yang

pembocoran

yang

oleh

Pelarangan

menghapuskan

Snowden itu telah membawa

persenjataan

aturan dunia yang lebih damai

Komite Nobel Norwegia akan

dan

mengumpulkan

stabil,"

"Tindakan

kata

mereka.

yang dilakukannya

menimbulkan

dampak

kimia

Suriah.

calon-calon

penerima hadiah tahun 2014

yang

hingga tanggal 1 Februari dan

membawa kembali kepercayaan

menyelesaikan daftar kandidat

dan keterbukaan sebagai prinsip

pada tanggal 4 Maret. Pada

utama

tanggal tersebut, komite akan

dalam

kebijakan

kebijakan-

keamanan

global."

melakukan

pertemuan

Snowden, yang saat ini tinggal di

pertamanya tahun ini dan para

Rusia

anggota

dengan

status

suaka

komite

menyerahkan

daftar calon mereka. Pemenang

Edward Snowden, semua orang

Hadiah Nobel Perdamaian akan

yang menggunakan perangkat

diumumkan pada tanggal 10

mobile sebagai sarana untuk

Oktober. Kita tunggu apakah

publikasi diri di jejaring sosial

Edward Snowden mendapatkan

akan dapat dengan mudah dicuri

Nobel

datanya. Hubungannya dengan

perdamaian

yang

game Angry Birds adalah karena

dimaksud? Hal yang unik dilakukan

game satu ini menjadi populer

Amerika Serikat dan Inggris

dan ketenarannya santa tinggi di

dalam mencuri dokumen rahasia

banyak negara di tahun-tahun

adalah dengan mempergunakan

belakangan ini.

jalur

hand

phone.

Seperti halnya proses di

dituju

adalah

dalam sebuah smartphone, setiap

teknologi

Sasaran

yang

orang yang memainkan game

pengguna smartphone.

Berita mengenai

Angry Birds (yang terhubung

digunakannya

aplikasi

game

dengan internet) secara tidak

popular Angry Birds sebagai

langsung akan terkoneksi dengan

sarana mata-mata oleh National

server pusat.

Security

koneksi

Agency

Government

(NSA)

dan

Dalam proses

tersebut,

ada

teknik

khusus yang digunakan oleh

Communications

Headquarters (GCHQ) cukup

NSA

membuat orang terperangah.

'mencegat' data itu di tengah

bahwa

menggunakan

game

GCHQ

untuk

perjalanan sebelum masuk ke

Dalam informasi tersebut dijelaskan

dan

dengan

server pusat. Thomas Labarthe,

tersebut,

Managing Director untuk Eropa

maka kedua badan nasional dari

dua negara itu dapat memanen

Lookout,

data pribadi pengguna perangkat

sebagian besar aplikasi tidak

mobile. Namun bagaimana cara

menggunakan

kedua

transmisi informasi atau hanya

badan

nasional

itu

(28/01),

keamanan

mobile

menjelaskan

bahwa

enkripsi

ketika

mengenkripsi detail tertentu saja

melakukannya? Dikutip

firma

dari

dalam

Telegraph

seperti

penjelasan

Alasan lain aplikasi smartphone

transaksi

keuangan.

mungkin

lebih

dibandingkan adalah

platform

karena

'bocor'

berbagai data personal dari orang

lain

yang ingin disadapnya. Berbagai data

pengguna

seperti

lokasi,

aktivitas

perangkat mobile tidak terlalu

keuangan, dan

peduli dengan sisi keamanan

pribadi dari sang pengirim dan

gadget

mereka.

"Ketika

penerima SMS berhasil dicuri

pengguna

menginstal

aplikasi

berkat aksi ini. NSA sendiri menganggap

mereka biasanya akan disajikan

bahwa SMS merupakan ladang

dengan pesan peringatan. Sayangnya,

detail kontak

emas yang tidak boleh disia-

kebanyakan

orang tidak membaca peringatan

siakan.

tersebut

penggunaan SMS di dunia makin

dan

langsung

Hal

ini

dikarenakan

menggunakan aplikasi itu," kata

meningkat

Michael Darlington, Technical

kebanyakan selalu padat dan

Director

kaya.

dari

Global

Cloud

dan

Oleh

isi

SMS

karenanya,

NSA

Security Company Trend Micro.

kemudian serius untuk membaca

Ketekunan

banyak

penyadapan

yang

sekali

SMS

yang

dilakukan Amerika serikat sangat

dikirimkan pengguna ponsel tiap

menakjubkan. Dalam seharinya

harinya.

bisa menyadap 200 juta sms.

laporan dari James Ball, editor

Segala cara digunakan NSA

The Guardian, pada suatu hari di

untuk menguntit siapapun yang

April 2011, NSA dilaporkan

dikehendakinya.

ini

membaca setidaknya 194 juta

termasuk dengan menyadap 200

SMS yang terkirim pada hari itu.

juta SMS per harinya yang

Data ini sendiri ternyata juga

beredar di dunia lewat program

bisa diakses oleh agensi mata-

Dishfire. Seperti yang dilansir

mata lain yang jadi sekutu

oleh Mashable (16/1), menurut

Amerika Serikat. Nama agensi

laporan yang diungkap oleh The

yang ketahuan ikut membaca

Guardian,

bahwa

data SMS tersebut adalah GCHQ

Amerika

Inggris. Menanggapi hal ini,

agensi

Hal

disebutkan mata-mata

Bahkan,

Serikat ini mengumpulkan pesan

GCHQ

tersebut

berkomentar. "Semua yang kami

untuk

membongkar

masih

menurut

tidak

mau

lakukan

tidak

Luar Negeri Swedia, Carl, Bildt,

bertentangan

dengan hukum," kilah juru bicara

akan

menyelidiki

tentang

GCHQ.

kelanjutan masa depan internet yang disebabkan oleh bocoran

Di lain pihak perusahaan yang mngeluarkan Hand phone

file NSA

yang berteknologi smartphone

Penyelidikan ini akan dilakukan

mengklaim bahwa teknologinya

dengan perkiraan waktu selama 2

tidak mudah disadap. Mengutip

tahu ke depan dan diumumkan

dari

Edward

pada Forum Ekonomi Dunia di

Security

Davos.

pengakuan

Snowden,

National

Edward Snowden.

Perlu

diketahui,

Agency (NSA) milik Amerika

kebebasan serta sensor internet di

Serikat

setiap negara

mampu

melakukan

menjadi

fokus

penyadapan terhadap berbagai

utama dalam hal ini, seperti yang

macam

elektronik,

dikutip

namun ada satu perangkat mobile

(22/1).

yang diklaim anti-sadap. Mulai

Evolusi yang cepat dari internet

dari telepon rumah atau PSTN

telah

sampai dengan internet, tak lepas

berkembang pesat dengan model

dari pengawasan dan aksi sadap-

fleksibel. Tapi semakin ke sini,

menyadap

NSA.

Bahkan,

semakin

walaupun

dikecam

banyak

Sebelumnya, Tim Berners-Lee,

negara, NSA tetap melakukan

penemu Word Wide Web (www),

aksinya dengan alasan

mengungkapkan

perangkat

ingin

klaim

membuat

juga

dari

Perusahaan

smartphone

yang

mengklaim

aman

dari

Guardian

semua

banyak

nya

serangan.

bahwa

mengatakan

ada

bahwa

ancaman tertentu ini diajukan oleh

beberapa

penyadapan, hal yang factual

mencoba

adalah

internet

keberhasilan

The

ancaman besar pada internet. Dia

memerangi terorisme. Terlepas

dari

NSA

pihak

terhubung secara

menyadap 200 juta sms perhari

Berdasarkan

perlu

yang dengan

diam-diam.

penyelidikan

ini,

diperhitungkan.

Sebuah

pihak Bildt menyatakan dengan

independen

yang

tegas bahwa internet sebentar

dipimpin oleh mantan Menteri

lagi akan benar-benar berubah.

komisi

Sebab penyelidikan tersebut akan

dan

menguak masalah lain yang lebih

orang berada dalam risiko seperti

penting dan belum terjamah.

dilansir

NSA pun dikatakan bukan satu-

Today, Jumat (10/1). "Laporan

satunya

ini

lembaga

pemerintah

bisa

membuat

surat

sejumlah

kabar

membenarkan

Russia

ketakutan

yang melanggar privasi individu

terbesar saya. Aksi Snowden

di seluruh dunia.

telah membuat orang-orang di

Jumlah

dokumen

militer

(SMS)

berada

dalam

risiko

yang disadap Amerika perhari

mematikan. Perbuatan dia bisa

sebanyak 200 juta. Dari jumlah

membahayakan

yang disadap tersebut Edward

lapangan," ujar Rogers dalam

Snowden

berhasil

sebuah pernyataan. Sebelumnya

hanya

Rogers pernah bergurau dengan

membocorkannya sebanyak

1.7

tentara

mengatakan

juta dokumen.

Snowden

Jumlah yang relative kecil bila

seharusnya masuk dalam daftar

dibandingkan

target

dengan

jumlah

militer

yang

harus

dibunuh.

yang disadap Amerika. Namun

Snowden

dampak yang timbul sedemikian

mengunduh

Kepala

semua dokumen yang kemudian

Komite Intelijen Amerika Serikat

dia bocorkan ke publik saat dia

Mike

bergaji Rp 1,2 miliar per tahun

menghebohkan

dunia.

Rogers

mengatakan

pembocor

rahasia

Badan

ketika bekerja sebagai pegawai

Keamanan

Amerika

(NSA)

kontrak di fasilitas intelijen di

Snowden

telah

Hawaii tahun lalu. Koran the

Edward

mengunduh 1,7 juta dokumen

Washington

rahasia dari intelijen Amerika.

jika benar Snowden mengunduh

Rogers mengatakan itu setelah

1,7 juta dokumen maka dia

melihat

diperkirakan baru membocorkan

laporan

rahasia

melaporkan

sebagian kecil informasi rahasia

Pentagon. Rogers

Post

kepada para wartawan.

menyatakan

Dokumen

dokumen-dokumen rahasia yang diambil Snowden itu banyak

Edward

menyangkut soal rahasia militer

dibocorkan

yang disenangi

Snowden adalah

untuk dokumen

Israel.

buronan,

badan

banyak artikel di surat kabar

intelijen Amerika Serikat itu,

berdasarkan bahan-bahan dari

memiliki lebih banyak rahasia

Snowden,

untuk dibeberkan terkait Israel.

wawancara televisi Israel apakah

Ini menurut seorang wartawan

mantan kontraktor itu memiliki

yang pertama kali mengungkap

lebih

kebocoran itu kepada dunia. Di

Israel.

tentang

Amerika

Mantan

dan

kontraktor

antara sejumlah tuduhan yang

dan

telah

menulis

ditanya

dalam

banyak

materi

terkait

Pembahas

kisah

yang

dibeberkan Snowden tahun lalu

belum diterbitkan, tapi ini jelas

adalah bahwa Badan Keamanan

kasus

Nasional Amerika (NSA) dan

banyak kisah sangat signifikan

rekannya

itelijen

yang tersisa untuk disiarkan.

Inggris GCHQ pada 2009 telah

Dokumen-dokumen ini selama

menyasar sebuah alamat surat

tujuh bulan mengingat jumlah

elektronik yang terdaftar sebagai

dan kerumitannya, ini bukan

milik Perdana Menteri Israel saat

waktu yang lama. Jelas ada kisah

itu Ehud Olmert dan memantau

yang melibatkan Timur Tengah,

surat elektronik para pejabat

yang

senior pertahanan Israel, seperti

Pelaporan

dilansir Reuters, Rabu (8/1).

bersamaan dengan peristiwanya.

dari

badan

Israel

itu.

memiliki

Israel.

terus

terjadi

anggota

Namun

masih

melibatkan

Bulan

meremehkan

pengungkapan

yang

lalu, kabinet

sejumlah Israel

Benjamin

mengatakan berita tentang aksi

Netanyahu mengatakan dia telah

mata-matai dilakukan Amerika

memerintahkan

tersebut

pada Israel adalah peluang bagi

untuk diperiksa dan mengatakan

media untuk menekan Negeri

bahwa ada hal-hal yang tidak

Adikuasa itu agar membebaskan

boleh dilakukan antara sekutu.

agen

Perdana

Menteri

hal

Glenn Greenwald, seorang

Israel

Jonathan

yang

dipenjara,

Pollard.

Pollard,

wartawan koran asal Inggris the

mantan analis intelijen Angkatan

Guardian yang bertemu langsung

Laut Amerika, dihukum seumur

dengan Snowden, yang menjadi

hidup pada 1987 di Amerika

sebab

melakukan

redakturnya

mata-mata

menghancurkan

untuk Israel. Suksesi presiden

perangkat

keras

penyimpan

Amerika Serikat telah menolak

dokumen-dokumen

dari

seruan

pembocor

Israel

untuk

pengampunannya. tampaknya untuk

Apa

merupakan

menenangkan

Netanyahu Israel

Keamanan

Amerika Serikat (NSA) Edward

yang upaya

Snowden.

seruan

lakukan atas perintah intelijen

jika

Inggris dan disaksikan langsung

mengatakan

terus

Badan

Aksi

itu

mereka

oleh mereka.

mengupayakan

Rekaman

pembebasan Pollard dan tidak

video

'kesempatan

penghancuran itu baru pertama

membahas

kali dikeluarkan ke Internet sejak

kasusnya dengan Washington.

perangkat keras itu dihancurkan

Greenwald

pada 20 Juli tahun lalu di lantai

memerlukan istimewa'

untuk

menyuarakan kasus

bawah kantor the Guardian di

Pollard. Untuk membandingkan

King Cross, London, seperti

kasus Jonathan Pollard dengan

dilansir

pengungkapan aksi mata-mata

Today, Sabtu (1/2). Tiga staf

Amerika Serikat pada sekutu

Guardian dan Wakil Redaktur

dekatnya

Paul Johnson, Direktur Eksekutif

pandangannya

terkait

dalam

Israel,

pemerintah

Sheila

menggarisbawahi

surat

kabar

Fitzsimons

Russia

dan

kemunafikan yang menjadi inti

komputer

dari

menggunakan alat gerinda dan

apa

yang

dilakukan

keras

dalam

mengantisipasi

komputer

menghancurkan

beredarnya

dokumen rahasia Snowden agar

dalamnya.

tidak

oleh

bocor

lebih

Blishen

pengebor komponen perangkat

pemerintah Amerika Serikat. Inggris

David

ahli

luas

dua

untuk

informasi

Mereka

disaksikan

intelijen

Inggris

penghancuran

(GCHQ). Guardian baru-baru ini

perangkat kerasnya. Surat kabar

menyebut mereka bernama Ian

asal

dan Chris. Mereka merekam aksi

mengadakan

Inggris

mengeluarkan memperlihatkan

the

Guardian

rekaman

itu melalui telepon pintar iPhone.

video

Diperlukan

para

tiga

jam

untuk

menghancurkan perangkat keras

intelijen Rusia (FSB) seperti

itu.

dilansir surat kabar the Daily ingin

Mail, Senin (27/1). "Mereka,

memeriksa isi dokumen rahasia

orang-orang pemerintah, sudah

dari

sebelum

bilang

mereka

menghancurkannya, tapi pihak

senang

jika

the Guardian menolak. Dokumen

kepala saya atau meracuni saya

rahasia itu tersimpan di empat

ketika

komputer yang tidak satu pun

supermarket, dan melihat saya

terhubung ke Internet. Meski

mati saat sedang mandi," kata

sudah

Snowden.

Awalnya

GCHQ

Snowden

itu

dihancurkan

tapi

akan

bisa

saya

menembak

keluar

Terjemahan

kemungkinan dokumen Snowden

sangat

dari

kalimat

itu sudah disalin oleh pihak the

Snowden itu disampaikan lewat

Guardian.

stasiun televisi publik Jerman

Melihat tindakan Edward

ARD dan siaran itu ditayangkan

Snowden sedemikian membuat

di Ibu Kota Moskow secara

Amerika Serikat menjadi kalang

diam-diam. Pernyataan Snowden

kabut atas tindakannya. Negara

itu diikuti munculnya sebuah

itu

artikel di BuzzFeed berjudul

merencanakan

melenyapkan muka

untuk

Snowden

bumi

ini.

'Intelijen

dari

Amerika

Ingin

Snowden Mati' yang mengutip

Dalam

wawancara dengan sebuah kanal

pernyataan

televisi

Pentagon. "Saya senang sekali

Jerman

kemarin,

rahasia

Badan

jika

Keamanan

Amerika

Serikat

Snowden," ujar sumber tidak

Snowden

diketahui namanya itu. Pejabat di

kehidupannya

NSA itu mengungkapkan dia

Edward

mengungkapkan

akan

menembak

pejabat

pembocor

(NSA)

bisa

seorang

ragu

kepala

terancam karena diburu agen

tidak

membunuh

intelijen Amerika.

Snowden. Pengacara Snowden

Snowden, 30 tahun, kini

pekan lalu mengatakan tambahan

berada di Rusia setelah mendapat

keamanan boleh jadi diperlukan

suaka pada Agustus tahun lalu,

bagi Snowden setelah muncul

meyakini dia dalam perlindungan

ancaman itu.

Kong. Rusia memberinya suaka

Ancaman terhadap nyawa snowden

Negara

untuk jangka waktu satu tahun.

yang

Koran

berseberangan dengan Amerika

The

Guardian

Serikat yaitu Rusia berencana

Inggris dan The New York

memperpanjang

Times Amerika Serikat

suaka

untuk

yang

Snowden. Kepala Urusan Luar

semula tidak sejalan dengan

Negeri Parlemen Rusia Alexy

Edward Snowdenpun akhirnya

Pushkov hari ini mengatakan

angkat

Rusia

mengampuninya.

akan

memperpanjang

bicara

untuk

Surat

kabar

suaka bagi pembocor rahasia

berpengaruh di Amerika Serikat

Badan

The New York TImes dan harian

Keamanan

Nasional

Amerika Serikat (NSA) Edward

asal

Snowden.

terserah

kemarin

keputusan Snowden jika dia

Amerika

ingin

pengampunan kepada pembocor

"Tapi

kembali

(ke

Amerika

Inggris

Serikat)," ujar Pushkov dalam

rahasia

pernyataannya

Amerika

pertemuan

CNN,

koran

Jumat

memberikan

Badan

Keamanan

(NSA)

Edward

besar

itu

membela

Snowden yang kini berada di

(24/1).

Rusia setelah mendapat suaka

Dalam pembicaraan melalui Internet

pemerintah

Dalam editorialnya kedua

Davos, Swiss, seperti dilansir televisi

meminta

Guardian

Snowden.

Forum Ekonomi Dunia di Kota

stasiun

The

kemarin,

sementara. "Dia mungkin sudah

Snowden

menyatakan kembali ke Amerika

berbuat

adalah jalan terbaik bagi semua

membocorkan rahasia tapi dia

pihak tapi sayangnya kondisi

sudah

hukum

negaranya," kata editorial Times,

saat

ini

tidak

memungkinkan

bagi

seorang

pembocor

rahasia.

mendapat

suaka

berjasa

seperti

karena

besar

dilansir

bagi

situs

asiaone.com, Jumat (3/1). "Ini

Snowden di

kejahatan

saatnya bagi Amerika untuk

Rusia

Agustus tahun lalu setelah dia

menawarkan

membocorkan

kepada

sejumlah

Sedangkan

dokumen rahasia NSA di Hong

pengampunan Snowden." The

Guardian

mendesak

Washington

besar.

untuk

Pertama

Peristiwa

mengizinkan Snowden pulang ke

Supersemar, Kedua Isu senjata

Amerika

pemusnah masal Irak, Ketiga

dengan

kebanggaan.

Skandal Iran-contra.

Koran Inggris itu juga menyebut perbuatan

Snowden

Pertama

sebagai

Supersemar

bentuk keberanian moral. Times

dianalisis dari disiplin ilmu arsip

menyerukan pemerintah Amerika

dari bagian ilmu pengurusan

menawarkan Snowden sebuah

surat

kesepakatan yang bisa membuat

Sipengirim

dia mau pulang ke negerinya dan

Soekarno) mengirim surat lewat

setidaknya mendapat hukuman

Mayor Jenderal Basuki Rahmat,

ringan.

Brigadir

sudah

jelas Surat

alurnya. (Presiden

Jenderal

Amir

Dewan Keamanan Amerika

Machmud, dan Brigadir Jenderal

di dalam pemerintahan Presiden

M Yusuf. Trio Jenderal berperan

Barack Hussein Obama menolak

sebagai

berkomentar atas desakan Times

menyampaikan

dan Guardian itu. Pertengahan

kepada Sialamat surat (Letnan

bulan

lalu

menyatakan seorang

yang

Supersemar

Gedung

Putih

Jenderal

Snowden

tetap

pengurusan surat sudah lengkap

akan

dan sempurna sejak diciptakan

buron

menghadapi

pengurus surat

yang

pengadilan

Soeharto).

sipengirim

jika

hingga

sialamat.

berubah

Supersemar ada pada Soeharto.

masalah

itu.

jelas

diterima

tertangkap. "Posisi kami belum dalam

Jadi

Alur

timbul

bahwa

Snowden dituntut atas kasus

Permasalahan

pembocoran informasi rahasia

sipengirim

dan dia harus diadili di Amerika

Soekarno)

Serikat," ujar juru bicara Gedung

memberikan kewenangan tugas

Putih Jay Carney.

seperti

surat

(Presiden

tidak

yang

karena

merasa

dilaksanakan

sialamat surat (Letjen Soeharto). IV.

Kerumitan

PEMBAHASAN Arsip

dan

ilmu

Supersemar

arsip

semakin

masalah tinggi

diterapkan dalam menganalisis

karena makna dan keberadaannya

dan menyelidiki tiga peristiwa

menjadi kabur. (Didik Singgih

Hadi, Suara Merdeka 10 Maret

nama

2007) Jumlah lembar Supersemar

Meninggalkan Sejarah). Namun

ada yang satu (versi 30 Tahun

upaya-upaya sanggahan tersebut

Indonesia Merdeka) ada yang dua

tidak berdampak apapun bagi

(versi Dephankam), kerumitan

Soeharto untuk mempergunakan

Supersemar ditambah lagi dengan

Supersemar

makna isinya. Tidak ada kalimat

suksesinya

yang

jabatan Presiden.

tegas

untuk

kekuasaan.

peralihan

Namun

Merah

(Jangan

sebagai untuk

sarana

menggapai Pada tahun

1966 dikeluarkan dua ketetapan

dari

Supersemar

Jas

MPRS

tersebut

yang

bersumber

dari

Letjen

Supersemar yaitu Tap MPRS

Soeharto untuk melarang dan

IX/1966 tentang Surat Perintah

membubarkan PKI pada tanggal

Presiden

12 Maret 1966 dengan nomor

TertinggiABRI/PBR/Mandataris/

surat 1/3 1966.

MPRS.

dipergunakan

Melihat

oleh

kejadian

seperti

demikian

Soekarno

mengeluarkan

Perintah

yang

Supersemar

pada

yang

Ketetapan

ini

mengukuhkan Supersemar, dan

Presiden

Tap

Surat

mencabut tanggal

Panglima

MPRS

XV/1966

menyatakan

Apabila

berhalangan,

maka

yang

Presiden pemegang

Supersemar memegang jabatan

Maret 1966. Surat Perintah ini

Presiden.

diperbanyak 5000 eksemplar oleh

menjadi Presiden pada tanggal 22

Hanafi Dubes Indonesia untuk

Pebruari 1967 dengan landasan

Kuba yang diberikan kepada para

Tap MPRS IX/1966.

Soeharto dilantik

pendukung Soekarno. Sanggahan

Hal Kedua yang dianalisis

atas Supersemar diulang lagi oleh

dengan ilmu arsip adalah Isu

Presiden

senjata pemusnah masal Irak.

berpidato

Soekarno pada

ketika

tanggal

Dasar

Amerika

Serikat

dan

Agustus 1966. Dikatan bahwa

sekutunya

supersemar

bukan

adalah Bahwa Irak mempunyai

kekuasaan

atau

property.

Pidato

penyerahan transfer

menginvasi

Irak

senjata pemusnah masal yang

Presiden

bisa diaktifkan dalam 45 menit.

Soekarno ini dikenal dengan

Pengemas isu senjata pemusnah

Carut marut pengemasan

masal adalah Badan Intelejen (MI-6).

informasi intelejen Inggris ini

Ketika isu digulirkan, Amerika

diminimalisir oleh Menteri Luar

Serikat sudah memperingatkan

Negri Inggris Jack Straw dengan

Inggris bahwa isu tersebut tidak

meminta maaf kepada pemilik

sahih. Namun isu tersebut tetap

tesis Ibrahim Al Marashi pada

dikedepankan

tanggal 25 Juni 2003. Namun

Internasional

Inggris

mengadakan

dalam invasi

rangka ke

carut

Irak.

marut

ini

tetap

Inggris mendapatkan Informasi

berkepanjangan

hingga

senjata pemusnah masal dari tesis

mengakibatkan

tokoh penting

seorang mahasiswa pascasarjana

dalam pengemasan invasi Irak Dr

bernama Ibrahim Al Marashi.

David

Ada

hidupnya.

kejanggalan

sumber

Kelly

mengakhiri

Dia

adalah

dokumen yang dikemas oleh MI-

mikrobiologi

6 bila ditinjau dari ilmu arsip.

Tokoh

kedua

Tesis merupakan produk buku

Badan

Intelejen

bukan

Inggris (MI-6)

arsip.

Sedang

buku

(Didik

Singgih

Hadi,

karena

terbuka.

yang

menjebak

Internasional Sir Richard

isu

hanya

informasi

yang

sekarang senjata pemusnah masal Irak tidak diketemukan.

bersifat

Hal ketiga yang dianalisis

terbuka dari buku inilah yang akhirnya

Kepala

dikemas tidak benar. Hingga

Suara

Merdeka 15 Sep 2003) Informasi

adalah

Irak hancur lebur

tidak terbatas untuk digandakan, bersifat

persenjataan.

Dearlove yang memilih mundur.

mempunyai sifat tidak rahasia,

informasinya

ahli

adalah

sendiri

Skandal

Iran-Contra.

Internasional

Dinamakan Skandal Iran â&#x20AC;&#x201C;Contra

Inggris (MI-6) sekaligus sebuah

karena Amerika Serikat pada

ironi. Informasi dari tesis yang

tahun 80an memberikan senjata

tidak rahasia dikemas dalam

anti

informasi intelejen yang sangat

memberi

rahasia yang akhirnya melahirkan

pemberontak

kejanggalan.

Nicaragua. Hal yang disoroti

Badan

Intelejen

tank

kepada bantuan

Iran

dan

kepada

Sandinista

disini adalah skandal Amerika

memukau rakyat Amerika Serikat

dengan Iran.

karena pada hari yang sama 52

Awal kasus dimulai ketika

sandera tiba di AS. Sebagai

Dua calon kandidat Presiden

hadiah George Bush diangkat

Amerika

menjadi

berkampanye.

Posisi

Wakil

Presiden

dan

Presiden incumbent Jimmy Carter

William Casey sebagai Kepala

sedemikian

CIA.

kuat.

Sedangkan

Kasus skandal Iran ini terus

posisi Ronald Reagen belum Ronald

dikritisi oleh pers karena banyak

Reagen yang dipimpin George

saksi yang membenarkan adanya

Bush

pertemuan di Hotel Hilton Paris.

tampak.

Tim

sukses

dan

William

Casey

mendapatkan isu yang baik untuk

Namun

diangkat yaitu pembebasan 52

Misalnya

sandra Amerika di Iran.

Bush dari Paris ke Washington

Pembicaraan

semua

dimentahkan.

Kepulangan

George

mempergunakan

rahasia

pesawat

dilaksanakan di Hotel Hilton

supersonic

Paris dengan

dengan kecepatan 2.4 mach yang

Perdana Menteri

SR-71

Bani Sadr sebagai wakil dari Iran

dipiloti

. Terjadi Kesepakatan Antara

disanggah agen CIA Frank Snepp

Pemimpin Revolusi Islam Iran

di koran lokal Village Voice

Ayatollah

bahwa

Khomeini

dengan

Guther

Blackbird

Russbehcer

Russbehcer tidak bisa

menerbangkan pesawat SR-71.

George Bush bahwa Amerika Serikat akan memberikan senjata

Hal yang menjadikan titik

antitank yang akan dipergunakan

terang bahwa Skandal Iran terjadi

untuk mengalahkan Irak dalam

adalah adanya perintah untuk

perang Iran-Irak, ditambah bonus

menghapus

40 juta dollar AS. Sedangkan

komputer

oleh

Iran

William

Casey.

Dokumen

sandera warga AS. Permintaan

terhapus

tetapi

perintah

Bush agar 52 sandera diserahkan

menghapus

pada saat pelantikan presiden.

akan

menyerahkan

Pelantikan Presiden Ronald Reagen

pada

Januari

dokumen

dari

Kepala

CIA

dokumen

tidak

terhapus.

Sebagaimana

kita

ketahui

bahwa

komputer

mempunyai sifat rewritable dan

1981

erasable. Penyelidikan dimulai

terminologi Indonesia ada empat

dari berkas arsip ini ditambah

tingkatan.

dengan dokumen PM Iran Bani

Pada dasarnya dokumen itu

Sadr, Agen Mosad Israel. Pada

mempunyai sifat rahasia. Dia

kejadian

inilah

akan menjadi tetap rahasia atau

William Casey mendapat tekanan

menjadi tidak rahasia bergantung

luar

akhirnya

kepada jenis dokumen itu sendiri.

diketemukan meninggal dengan

Dokumen rahasia negara ada sifat

penyebab yang misterius.

yang

skandal

biasa

Iran

yang

Mengenai

sangat

kerahasiaannya

kebocoran

melekat hingga

rahasia negara di dunia. Tidak

terbatas.

bisa lepas dari sosok Edward

sifatnya

Snowden. Arsip selain fisik dari

rahasianya,

arsip itu sendiri. Rahasianya juga

diketahui oleh publik. Sebagai

ada

para

menangani

arsip.

Namun

tidak

ada

sementara kemudian

yang saja harus

pelaku

yang

contoh adalah Naskah proklamasi

Baik

yang

kemerdekaan. Hal

menciptakan arsip maupun yang

yang

perlu

rahasia

diperhitungkan adalah peran dari

negara yang ada didunia ini

Institusi. Dalam hal ini adalah

karena

peran

merawat.

Bocornya

kepiawaian

Edward

agen

rahasia

Amerika

Snowden. Sayang Ia tidak bisa

Serikat National Security Agency

mengendalikan

(NSA). Kenapa untuk pekerjaan

kerahasiaan

diri.

surat

Katagori

ada

yang sedemikian sangat rahasia,

empat

tingkatan dalam terminologi di

NSA

Indonesia yaitu sangat rahasia,

Manusianya lewat kontrak. Tidak

rahasia, terbatas, dan biasa. Hal

mengemas

ini mengacu dalam terminologi

pegawai tetap.

kerahasiaan

dokumen

merekrut

Kejadian

dalam

terminologi Inggris yaitu. Top

mengejutkan

secret,

Snowden

Secret,

Convindential.

Sumberdaya

dengan

rekrut

yang

sangat

adalah

Edward

dianggap

sebagai

Dalam terminologi Inggris ada

penjahat. Sangat dicari untuk

tiga

diketemukan

tingkatan

sedang

dalam

keadaan

hidup atau mati oleh Amerika

Serikat. Namun di lain pihak

inilah yang menjadi dasar

dianggap sebagai pahlawan yang

pengukuhan

harus dilindungi (oleh Rusia),

Soeharto sebagai Presiden

bahkan

RI yang kedua pada tanggal

diusulkan

untuk

22 Pebruari 1967.

mendapatkan nobel perdamaian di

Swedia,

mendapat kehormatan

Jenderal

Perbedaan Arsip dan Buku.

serta

diusulkan

gelar

doktor

Ciri khas Arsip dan Buku

Universitas

inilah yang dipergunakan

dari

sebagai

Rostock di Jerman

alat

analisis

pengemasan V.

KESIMPULAN

intelejen

Ilmu arsip

yang

yang dipergunakan

informasi

Inggris

berasal

(MI-6)

dari

tesis

sebagai alat analisis pada ketiga

Ibrahim Al Marashi. . Tesis

kejadian diatas adalah :

merupakan

Pengurusan Surat. permasalahan

produk

buku

bukan arsip. Sedang buku

Pada

mempunyai

Supersemar

sifat

tidak

Sipengirim adalah Presiden

rahasia,

Soekarno, sialamt adalah

untuk

Letjen

Soeharto.

Sedang

informasinya

bersifat

Trio

jenderal

adalah

terbuka.

Singgih

digandakan,

(Didik

pengurus Surat. Si pengirim

Hadi,

sudah

Supersemarâ&#x20AC;?

memberikan

Supersemar mediator kepada

â&#x20AC;&#x153;Kaburnya Suara

Merdeka 15 Sep 2003)

dengan Trio

terbatas

Jenderal

Arsip

yang

dikomputer

sialamat.

berada

bisa dihapus

Supersemar sudah diterima

dan ditulis kembali. Namun

sialamat

kemudian

Arsip Skandal Iran terkuak

dipergunakan untuk dasar

karena perintah menghapus

membubarkan

arsip

PKI

dan

tidak

terhapus,

sebagai landasan keluarnya

walaupun

Tap MPRS IX/1966 serta

terhapus. 52 Sandera AS

Tap

bebas pada saat Ronald

MPRS

XV/1966.

Reagen

Ketetapan MPRS IX/1966

arsipnya

dilantik menjadi

Presiden.

National Security Agency

Sedangkan

William

Casey

Kepala

CIA

(NSA).

selaku

untuk

pekerjaan yang sedemikian

mendapat

sorotan luar biasa dari pers

sangat

dan lawan politik Partai

merekrut

Republik

karena

Manusianya lewat kontrak.

untuk

Tidak mengemas dengan

memerintahkan menghapus

arsip

secara

1. ,_____________, Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. ,_____________, Undang Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 3. Hadi, Didik Singgih , artikel Kaburnya Supersemar. Suara Merdeka 10 Maret 2007 4. Hadi, Didik Singgih, artikel Tinjauan Arti Dokemen. Suara Merdeka 15 September 2003 5. Utomo, Djoko , Makalah Seminar Nasional Kejahatan Dokumen/arsip. Jakarta 2005 6. International Standard Organization 15489 tentang Record Management 7. Jurgen, Charles, International Training on Archives, Denpasar 2007 8. ,__________, Negara-negara ini juga disadap Amerika. http://tempo.co, 29 Januari 2014

misterius

misteriusnya. Kebocoran rahasia negara di dunia

tidak bisa lepas sosok

Edward

Snowden. Arsip selain fisik arsip

itu

sendiri.

Rahasianya juga ada di para pelaku

yang

arsip.

menangani

Baik

yang

menciptakan arsip maupun yang merawat. Bocornya rahasia negara yang ada didunia

ini

kepiawaian

karena Edward

Snowden. Sayang Ia tidak bisa mengendalikan Hal

yang

diperhitungkan

diri. perlu adalah

peran dari Institusi. Dalam hal ini adalah peran agen rahasia

Sumberdaya

DAFTAR PUSTAKA

berlangsung

Casey diketemukan mati

dari

NSA

Disaat

penyelidikan

dari

rahasia,

rekrut pegawai tetap

dari

komputer.

Kenapa

Amerika

Serikat

9. ,__________, Snowden diusulkan raih Nobel perdamaian. http://republika.co.id , 19 Nopember 2013 10. ,__________, Ini cara Amerika dan Inggris curi data smartphone, http://merdek.com 29 Januari 2014 11. ,__________, NSA baca 200 juta sms setiap harinya. http://merdek.com 17 Januari 2014 12. ,__________, Smartphone ini diklaim tidak bisa disadap pihak manapun. http://merdek.com 16 Januari 2014 13. ,__________, Dua tahun lagi, masa depan internet di dunia dipertaruhkan. http://merdek.com 23 Januari 2014 14. ,__________, Snowden unduh 1,7 juta dokumen rahasia intelejen Amerika, http://merdek.com 24 Januari 2014 15. ,__________, Snowden punya lebih banyak rahasia Amerika-Israel untuk diungkap. http://merdek.com 29 Januari 2014 16. ,__________, Video redaktur the Guardion hancurkan dokumen dari Snowden. http://merdek.com 1 Pebruari 2014

BIODATA PENULIS Sutarwi, lahir di Pati 17 Oktober 1956 menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (BSc) pada tahun 1979 dan Sarjana (Ir.) pada tahun 1981 di Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada tahun 1987-1989 menyelesaikan tugas belajar pada program Master of Science (MSc) in Development Management di The American University Washington DC Amerika Serikat. Pada tahun 2004 s/d 2008 menyelesaikan Program Doktor Studi Pembangunan di UKSW Salatiga. Pada tahun 1980 mengawali karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perencana pembangunan di Kabupaten Blora dan saat ini masih aktif sebagai Widyaiswara Utama (tenaga pengajar) pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk berbagai Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN). Wardi Astuti, Ir. M.Pd. dilahirkan di Yogyakarta 18 Agustus 1966, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Gunungkidul, Yogyakarta, mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988, Gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004. Saat ini sebagai Widyaiswara Madya pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDM Tan) Soropadan, Jawa Tengah. Saat ini tinggal di rumah : Paten, RT. 5 RW. 5, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Ali Moechson, S.Sos, M.Pd, Lahir di Kendal 25 Juni 1956, menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (B.A.) jurusan Perhotelan di Akademi Kepariwisataan Indonesia (AKPARI) Semarang Tahun 1984. Pada tahun 1998 menyelesaikan Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Administrasi Negara, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dan tahun 2003 menyelesaikan Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (M.Pd) dari Universitas Negeri Semarang (UNNES). Mengawali karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1987 di Kantor Wilayah VII Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (DEP.PARPOSTEL) Jawa Tengah pada Seksi Bina Usaha Pariwisata. Tahun 2001- 2006 bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini aktif sebagai Widyaiswara Madya pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

Irawan Rumekso, lahir di Banjarnegara 16 November 1967, menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di Banjarnegara. Selepas SMA melanjutkan pendidikan di APDN Semarang (lulus 1991). Gelar sarjananya diperoleh dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Depdagri Jakarta tahun 1996, sementara pendidikan Pasca Sarjananya ditempuh pada Program Magister Manajemen Sumber Daya Manusia STIE AUB Surakarta dan lulus tahun 1997. Sejak bulan Juli 2011 menjabat sebagai Widyaiswara Muda Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Sebelum menjadi Widyaiswara menjabat sebagai Ajudan Bupati, Kelurahan, Kepala Sub Bagian Bagian Penyusunan Program, Kasubag Bagian Pembangunan serta Kasubag Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2006 diangkat menjadi Sekretaris Kecamatan dan Tahun 2008 diangkat sebagai Camat. Didik Singgih Hadi, SE, MSi dilahirkan di Klaten, 23 September 1963, menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah di Klaten, Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1988, Gelar Magister Sain dari Fakultas Pascasarjana program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Saat ini sebagai Widyaiswara Muda pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Sebelum Menjadi Widyaiswara menjabat sebagai Arsiparis Madya pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Di samping sebagai PNS juga sebagai Relawan (SAR) yang terjun pada berbagai kegiatan Kebencanaan di tanah air. Saat ini tinggal di Rumah : Griya Bukit Indah A 105 Bawen Ambarawa Kabupaten Semarang.