1
DAFTAR ISI
Daftar Isi
……................................................................
Pengantar Redaksi
……...............................................
i
ii
……
1
Diklat PUAP Sebagai Model Pemberdayaan Gapok- ……
31
Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Sigit Sumarhaenyanto
tan, Hartono Irianto
Strategi Pendidikan Berbasis Keragaman, Martuti
……
55
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas
……
69
Mengukur Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik, .......
79
Widyaiswara Sebagai Nafas Diklat Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pembangunan Bangsa, Sudirman Mustafa
Siswanta Jaka Purnama
Strategi Peningkatan Kapasitas Widyaiswara Dalam ....... Percepatan Inovasi Teknologi Pertanian, Kristiyo Sumarwono
2
96
PENGANTAR REDAKSI Salam Pembaharuan, Tim Redaksi sangat bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menghadirkan Jurnal Kediklatan Widya Praja untuk yang kedua kalinya. Lahirnya Jurnal Kediklatan ini dimaksudkan untuk memberikan media bagi para pihak terkait kediklatan khususnya Widyaiswara untuk menuangkan pemikiran kritis terkait pengembangan kualitas aparatur sipil negara. Kami sangat berterima kasih kepada para penulis artikel kali ini baik yang berupa hasil penelitian maupun refleksi inovatif, karena hanya dengan dukungan artikel-artikel tersebut Jurnal Kediklatan Widya Praja dapat diterbitkan. Penerbitan jurnal ilmiah ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan profesi Widyaiswara melalui penulisan karya tulis ilmiah yang memang merupakan salah satu kewajiban bagi seorang Widyaiswara. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diterapkannya Kurikulum Diklatpim Pembaharuan sejak tahun 2014 ini menunjukkan semakin pentingnya diklat aparatur. Dalam kerangka inilah maka Jurnal Kediklatan Widya Praja menampilkan artikel tentang kebijakan pembinaan Widyaiswara selama ini, dan artikel lainnya yang terkait dengan kediklatan aparatur. Semoga sajian kami yang kedua kali ini, meskipun masih perlu pengembangan, dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama pengelola diklat, penyelenggara diklat, widyaiswara, peserta dan alumni diklat. Semarang, Redaksi
3
Oktober 2014
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Oleh Sigit Sumarhaenyanto
Abstrak Konsep demokrasi telah diterapkan sejak awal Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Berarti telah 69 tahun menganut demokrasi, tetapi seiring dengan dinamika politik sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, praktek-praktek demokrasipun mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan adanya pergeseran paradigma pemerintahan yang terjadi di Indonesia maupun di manca negara. Konsep demokrasi pada dasarnya terdapat dua aliran yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi Marxisme-Leninisme. Perbedaan yang fundamental adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (Rechsstaat) yang tunduk kepada Rule of Law, sedangkan demokrasi yang mendasarkan pada Marxisme-Leninisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (machsstaat) dan bersifat totaliter. Hakekatnya pemerintahan yang demokrasi yang paling berperan utama adalah rakyat. Dengan kata lain pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan di tangan rakyat dalam arti pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi juga harus dipandang sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah tersebut adalah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer yang berarti membentuk, maksudnya ialah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu Negara. Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata yakni cume yang berarti “bersama dengan” dan statuere yang berarti “membuat sesuatu agar berdiri” atau “mendirikan, menetapkan sesuatu”. Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda “grondwet”. Kata grond berarti tanah atau dasar, dan wet berarti Undang-Undang. Sedangkan Demokrasi Konstitusi adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dalam arti tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi oleh karenanya disebut pemerintah ber-dasarkan konstitusi (con-stitutional government). Secara umum sejarah perkembangan demokrasi dibedakan menjadi tiga dekade, yaitu pada masa Yunani kuno (bangsa Romawi) yang dikenal dengan demokrasi langsung (direct democracy). Selanjutnya pada abad pertengahan (Eropa Barat), perkembangan demokrasi pada abad pertengahan ini menghasilkan dokumen yang sangat terkenal yaitu “Magna Charta 1215” (Piagam Besar). Sedangkan dekade yang ketiga pada hakekatnya sesuai dengan perkembangannya yang lebih modern, yaitu munculnya teori kontrak sosial, mencetuskan gagasan hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty, property). Selanjutnya Montesquieu dari Perancis (1689 – 1755), mencoba menyusun sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak politik itu yang dikenal dengan
4
“Trias Politica” yaitu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pada akhir abad ke 19 gagasan demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individi, kesamaan hak (equal right) serta hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage). Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam tiga masa : Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil. Kata Kunci: hak, demokrasi, konstitusi I.
Adapun pembagian wilayah ad-
Pendahuluan
ministrasinya adalah terdiri dari 34
Konsep demokrasi telah diterapkan
sejak
awal
Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota
Indonesia
(data
merdeka sampai dengan sekarang.
demikian
Berarti telah 69 tahun menganut
praktek-praktek
pan seluruh rakyat Indonesia prak-
seiring
dengan
menjalankan
demokrasi
yang
sesuai dengan harapan masyarakat
men-
yang Bhineka Tunggal Ika.
galami perkembangan yang sangat pesat
untuk
Dengan
manajemen yang baik, termasuk
dinamika politik yang sesuai hara-
demokrasipun
2009).
pemerintahan Negara diperlukan
demokrasi, tetapi seiring dengan
tek-praktek
tahun
Sesuai
adanya
amanah
pembukaan
UUD Negara Kesatuan Republik
pergeseran paradigma pemerintahan
Indonesia, pelaksanaan demokrasi
yang terjadi di Indonesia maupun di
telah dituntun oleh Pancasila khu-
manca Negara.
susnya
Negara Kesatuan Republik In-
sila
yang
keempat
“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
donesia sebagaimana diamanatkan
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Per-
dalam UUD pasal 29 A adalah se-
musyawaratan Dan Perwakilan”.
buah negara kepulauan yang berci-
Selanjutnya Pasal 1 (2) mengatur
rikan nusantara. Jumlah kepulauan
bahwa Kedaulatan berada di tangan
sebanyak 17.508 pulau, dengan
rakyat dan dilaksanakan menurut
jumlah penduduk ± 250 juta jiwa.
5
Undang-Undang Dasar, serta pasal
konsep
1 (3) Negara Indonesia adalah
demokrasi
negara hukum. Jadi praktek-praktek
katanya berarti rakyat berkuasa atau
demokrasi tidak lepas dari ketentu-
“government or rule by the people�
an
seiring
(Meriam Budiardjo : 50). Di dalam
dengan perkembangan jaman dan
organisasi sosial politik, demokrasi
tuntutan masyarakat, perkembangan
menjadi dasar kebanyakan Negara
demokrasi
di dunia, bahkan setiap Negara
dimaksud
walaupun
adalah
sebuah
keniscayaan.
ini
menggunakan yang
mengaku
Penulis bermaksud membuat
kata
menurut
bahwa
asal
negaranya
menganut demokrasi.
kajian dengan menggunakan liter-
Selanjutnya
menurut
atur dan fakta-fakta praktek demo-
Komarudin Hidayat dan Asyumardi
krasi di Indonesia, dengan rumusan
Azra
permasalahan sebagai berikut:
dasar tata kehidupan masyarakat
1.
Apakah konsep-konsep demo-
sipil (civil society), baik dalam
krasi yang berkembang;
interaksi
2.
Apakah makna demokrasi;
masyarakat
3.
Apakah yang dimaksud demo-
masyarakat dengan Negara. Dalam
krasi Konstitusionil.
rangka
Bagaimana Sejarah Perkem-
sipil
bangan Demokrasi.
demokrasi adalah prasarat mutlak.
4.
5.
Bagaimana Perkembangan De-
demokrasi adalah
sesama
komponen
maupun
mewujudkan atau
prinsip
antara
masyarakat
masyarakat
madani,
Secara umum terdapat dua
mokrasi Di Indonesia
aliran
pikiran
demokrasi
yaitu
demokrasi konstitusionil dan aliran demokrasi yang mendasarkan pada
II. Beberapa Konsep Demokrasi
komunisme. Konsep demokrasi banyak kita
kenal
seperti
konstitusional,
tusionil, tetapi dalam perjalanannya
par-
lementer,
demokrasi
terpimpin,
demokrasi
Pancasila,
demokrasi
sendiri
mencita-citakan demokrasi konsti-
demokrasi
demokrasi
Indonesia
Indonesia menamakan demokrasi yang
dianut
adalah
demokrasi
Pancasila. Selanjutnya yang tidak
rakyat, demokrasi soviet, demokrasi
dapat disangkal bahwa demokrasi
nasional dan sebagainya. Semua
Indonesia
6
adalah
demokrasi
konstitusional
dapat
terlihat
di
terdiri
dari
dua
aliran
yaitu
konstitusional
dan
dalam Undang-Undang Dasar 1945
demokrasi
dan secara eksplisit
demokrasi Marxisme – Leninisme.
prinsip
yang
penjelasan
terdapat dua
tercantum
Sistem
dalam
Perbedaan yang fundamentalnya
Pemerintahan
adalah
bahwa
Negara yaitu:
konstitusional
1.
Indonesia ialah Negara yang
pemerintah
berdasarkan
kekuasaaannya,
2.
atas
hukum
demokrasi mencita-citakan
yang
terbatas
suatu
Negara
(Rechtsstaat).
Hukum (Rechtsstaat) yang tunduk
Negara Indonesia berdasarkan
kepada Rule Of Law, sedangkan
atas Hukum (Rechtsstaat), tid-
demokrasi yang mendasarkan pada
ak
Marksisme-Leninisme
kekuasaan
belaka
mencita-
(Machtsstaat).
citakan
pemerintah
Sistem Konstitusionil.
boleh
dibatasi
Pemerintah berdasarkan atas
(machtsstaat), dan yang bersifat
Sistem Konstitusi (Hukum Da-
totaliter.
yang
tidak
kekuasaannya
sar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan terbatas).
yang
tidak
Berdasarkan
dua
III. Hakekat Demokrasi. Setiap
istilah “Rechtsstaat” dan “Sis-
makna demokrasi yang sebenarnya
bahwa demokrasi yang menjadi
sering
dasar dari Undang-Undang Da-
bahkan
rak khas “hikmah kebijaksa-
Apalagi
pakar
sekalipun
pandangan
yang
berbeda-beda pula.
dalam
Secara
etimologis
atau
menurut asal katanya (Yunani)
Dasar. Berdasarkan
para
mempunyai
naan dalam permusyawaratan
Undang-Undang
artikan.
mengartikan secara berbeda-beda,
stitusionil. Di samping itu co-
Pembukaan
disalah
setelah reformasi banyak orang
sar 1945, ialah demokrasi kon-
dimuat
sering
mengatakan demokrasi tetapi apa
tem Konstitusi” , maka jelaslah
perwakilan”,
orang
demokrasi berasal dari kata demos uraian
diatas
yang
dapat diambil kesimpulan bahwa
berarti
rakyat
dan
kratos/kratein berarti kekuasaan/
konsep demokrasi pada dasarnya
7
berkuasa
atau
kedaulatan.
yang bertindak secara tidak
Gabungan dari dua kata tersebut
langsung
memiliki
dan kerja sama dengan para
arti
suatu
sistem
pemerintahan dari, oleh dan untuk
melalui
wakil yang telah terpilih.
rakyat (Komarudin Hidayat dkk :
4.
39).
Henry B. Mayo menyatakan, demokrasi
Pengertian secara terminologi demokrasi
(Komarudin
kompetisi
sebagai
sistem
politik merupakan suatu sistem
Hidayat
yang menunjukkan kebijakan
dkk) diuraikan sebagai berikut:
umum yang ditentukan atas
1.
Menurut Joseph A. Schmeter,
dasar mayoritas oleh wakil-
demokrasi
wakil
merupakan suatu
perencanaan institusional untuk
efektif
mencapai
pemilihan-pemilihan
keputusan
dimana
2.
politik
individu-individu
oleh
rakyat
secara dalam berkala
yang didasarkan atas prinsip
memperoleh kekuasaan untuk
kesamaan
memutuskan cara perjuangan
diselenggarakan dalam suasana
kompetitif atas suara rakyat.
terjaminnya kebebasan politik.
Sidney
Hook
demokrasi
3.
yang diawasi
berpendapat,
adalah
politik
dan
Dari uraian tersebut di atas
bentuk
dapat diambil kesimpulan bahwa
pemerintahan dimana keputus-
pada
an-keputusan pemerintah yang
yang demokratis,
penting secara langsung atau
utama adalah rakyat. Dengan kata
tidak langsung didasarkan pada
lain pemerintahan yang demokratis
kesepakatan mayoritas yang
adalah pemerintahan
diberikan secara bebas dari
rakyat dalam arti pemerintahan dari
rakyat dewasa.
rakyat, pemerintahan oleh rakyat
Philippe C.Schmitter menyata-
dan pemerintahan untuk rakyat,
kan, demokrasi sebagai suatu
dengan pengertian sebagai berikut :
system pemerintahan dimana
Pemerintahan
pemerintah dimintai bertang-
artinya pemerintahan yang sah dan
gung jawab
mendapat
atas tindakan-
hakekatnya
pemerintahan yang berperan
dari
pengakuan
di tangan
rakyat,
mayoritas
tindakan mereka di wilayah
rakyat
public oleh warga Negara,
pemilihan umum. Demikian juga
8
melalui
mekanisme
pemerintahan dengan
yang
legitimasi
dilakukan politik
untuk rakyat dimaksud diwujudkan
dan
dalam bentuk kebijakan-kebijakan
mendapat dukungan dari rakyat pada
dasarnya
akan
yang benar-benar demokratis.
mampu
Untuk
terwujudnya
peme-
melaksanakan roda birokrasi dan
rintahan yang demokratis perlu di
program-programnya
pelihara
sebagai
dan
dipupuk
saluran-
wujud dari amanat yang diberikan
saluran demokrasi, tidak hanya
oleh rakyat kepadanya.
lewat lembaga resmi DPR saja
Pemerintah oleh rakyat, artinya
tetapi juga saluran yang lain seperti
bahwa pemerintahan dilakukan atas
memperhatikan
nama rakyat, bukan atas nama
lewat LSM maupun melalui sarana
pribadi seorang pejabat ataupun
lain sebagai ruang publik. Saat ini
elite birokrasi atau kepentingan
ruang publik terbuka lebar untuk
golongan. Demikian juga hal ini
mengembangkan
mengandung arti bahwa rakyat
melalui komunikasi
mempunyai hak untuk mengawasi
antara penguasa dengan rakyatnya.
jalannya
(social
Saluran komunikasi di era modern
control). Pengawasan ini dapat
seperti sekarang ini sangat terbuka
dilakukan langsung oleh rakyat
luas
sebagai wujud dari pelaksanaan
kemajuan teknologi informasi baik
good
media
pemerintahan
governance
maupun
kontrol
demo-kratisasi
dengan
cetak
sosial
yang efektif
memanfaatkan
maupun
media
pengawasan yang dilakukan oleh
elektronik. Rakyat juga harus selalu
wakil-wakil
rakyat
dijamin rasa aman menyalurkan
(Parlemen).
Sehingga
di
DPR
walaupun
aspirasinya,
bebas
berpendapat,
memegang kekuasaan bukan berarti
berkumpul
dan
berorganisasi
tidak terbatas.
dengan untuk
rakyat,
peraturan
pengertian
bahwa
yang adil.
Pemerintahan mengandung
penyelenggaraan semata-mata
untuk
pemerintahan
cara
dijamin
perundang-undangan
Pengaruh
kepentingan
sangat
melalui
globalisasi
berpengaruh
juga adanya
rakyat. Kepentingan umum harus
keinginan rakyat untuk terwujudnya
diletakkan di atas segala-galanya.
good governance dimana salah satu
Untuk terwujudnya pemerintahan
prinsipnya
9
adalah
terwujudnya
demokrasi dalam penyelenggaraan
Menurut Pabottingi (http://
pemerintahan. Hal
www2.kompas.com)
lain
yang
saat
ini
demokrasi
sendiri, adalah rasionalitas politik
menunjang kebebasan berekspresi
par
dan berorganisasi adalah adanya
pencerahan filosofis yang meng-
jaminan dari pemerintah terhadap
utamakan sentralitas, harkat, dan
kebebasan pers yang bertanggung
kesederajatan manusia, rasionalitas
jawab.
politik demokrasi meliputi dua
Pers
yang
bertanggung
excellence.
Tumbuh
dari
jawab adalah system pers dengan
sasaran
memberitaan yang obyektif dan
Pertama,
seimbang dan tersedianya jalur
pemerintahan
mekanisme hokum bagi siapa saja
memberdaulatkan rakyat. Kedua,
yang merasa dirugikan oleh suatu
rasionalitas politik saling imbang
pemberitaan atau media elektronik.
dan saling mengawasi pada tiga
Disamping itu pers juga berfungsi
lapis
sebagai
pemerintahan. Lapis pertama adalah
kontrol
sosial
bagi
pemerintah.
nation,
Menurut
Hatta
yang
saling
rasionalitas yang
mekanisme
konstitusi,
berkaitan. tata
cara
benar-benar
negara
dan
dan
negara.
Rajasa
Lapis kedua adalah ketiga cabang
(http://www.indonesia.go.id), Poli-
pemerintahan dan tumpang tindih
tik dan demokrasi jangan dilihat
antar ketiganya. Lapis ketiga adalah
semata sebagai alat untuk meraih
keenam lembaga demokrasi: partai
kekuasaan. Demokrasi justru harus
politik, pemilihan umum, parlemen,
dipandang
sebagai
eksekutif, peradilan, dan media
mencapai
kesejahteraan
cara
untuk masya-
yang bebas.
rakat. Menurut Hatta Rajasa, dem-
IV. Demokrasi Konstitusionil.
okrasi harus bisa menyejahterakan masyarakat. "Jika sekadar
1.
Pengertian Konstitusi:
alat,
Terdapat dua istilah terkait
apakah demokrasi bisa memuas-
dengan norma atau ketentuan
kan?
dasar
Justru
sebagai
sebuah
dalam
kehidupan
bangunan politik, demokrasi harus
kenegaraan dan kebangsaan.
dapat menghasilkan kebijakan yang
Kedua istilah tersebut adalah
menyejahterakan masyarakat".
Konstitusi Undang
10
dan
Undang-
Dasar.
Konstitusi
berasal dari bahasa Perancis,
organisasi kenegaraan suatu
constituer
bangsa, sedangkan Undang-
yang
berarti
membentuk, maksudnya ialah
Undang
pembentukan, penyusunan atau
bagian
pernyataan akan suatu Negara.
konstitusi.
Dalam
Wade
bahasa
latin,
kata
Dasar
merupakan
tertulis
dalam
Menurut (dalam
E.C.S. Meriam
konstitusi merupakan gabung-
Budiardjo
an dua kata yakni cume yang
Undang Dasar adalah “naskah
berarti “bersama dengan” dan
yang memaparkan rangka dan
statuere yang berarti “membuat
tugas-tugas pokok dari badab-
sesuatu
badan
agar
berdiri”
“mendirikan, sesuatu”.
atau
menetapkan
:
96)
Undang-
pemerintahan
Negara
dan
suatu
menentukan
Undang-Undang
pokok-pokok cara kerja badan-
Dasar merupakan terjemahan
badan tersebut” (a document
dari
Belanda
which sets out the framework
grond
and deciares the principles
berarti tanah atau dasar, dan
governing the operation of
wet berarti Undang-Undang.
those organs).
Istilah konstitusi (constitution)
Komaruddin
dalam bahasa Inggris memiliki
Azyumardi Azra ( 2008 : 65)
makna yang lebih luas dari
menyimpulkan
Undang-Undang Dasar, yakni
konstitusi
keseluruhan
berikut :
istilah
“grondwet”.
Kata
dari
peraturan-
peraturan baik yang tertulis
a.
Hidayat
bahwa
adalah
Kumpulan
dan
sebagai
kaidah
yang
maupun tidak tertulis yang
memberikan
mengatur
secara
kekuasaan kepada pengu-
cara-cara
bagaimana
mengikat suatu
asa.
pemerintahan diselenggarakan dalam
suatu
Konstitusi
b.
masyarakat.
menurut
menyatakan
Dokumen tentang pembagian
Meriam
tugas
wenangnya
Budiardjo, adalah suatu piagam yang
pembatasan
dan
dari
we-
system
politik yang diterapkan.
cita-cita
bangsa dan merupakan dasar
11
c.
Deskripsi yang menyang-
pembagian
kut
kekuasaan.
masalah hak asasi
manusia.
dan
pembatasan
Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa
2.
Tujuan dan Fungsi Konstitusi:
konstitusi meliputi:
Secara garis besar, tujuan
1.
Anatomi kekuasaan (ke-
konstitusi adalah membatasi
kuasaan politik) tunduk
tindakan
pada hukum.
sewenang-wenang
pemerintah, menjamin hak-hak
2.
rakyat yang diperintah, dan menetapkan
hak-hak asasi manusia.
pelaksanaan
kekuasaan
yang
3.
bedaulat.
Hidayat
Peradilan yang bebas dan mandiri.
Menurut Bagir Manan (dalam Komaruddin
Jaminan dan perlindungan
4.
Pertangung jawaban kepa-
dan
da rakyat (akuntabilitas
Azyumardi Azra ( 2008 : 65),
public) sebagai utama dari
hakikat konstitusi merupakan
asas kedaulatan rakyat.
perwujudan
paham
tentang
Keempat
cakupan
konstitusi
atau
konsti-
konstitusi
diatas
isi meru-
tusionalisme, yaitu pembatasan
pakan dasar utama bagi
terhadap kekuasaan pemerintah
suatu pemerintahan yang
disatu
konstitusional.
pihak
dan
jaminan
hak-hak
warga
demikian, indicator suatu
maupun setiap penduduk di
Negara atau pemerintahan
pihak
disebut demokratis tidak-
terhadap
lain.
Sumantri
Menurut
dengan
Sri
mengutip
lah
Namun
tergantung
pada
pendapat Steenbeck diyatakan
konstitusinya.
bahwa terdapat tiga materi
konstitusinya telah mene-
muatan
dalam
tapkan aturan dan prinsip-
konstitusi, yaitu 1) jaminan
prinsip di atas, jika tidak
hak-hak
diimplementasikan dalam
pokok
azasi
manusia;
2)
Sekalipun
susunan ketatanegaraan yang
praktek
bersifat
tata pemerintahan berarti
mendasar;
dan
3)
belum
12
penyelenggaraan
dapat
dikatakan
sebagai
3.
Negara
yang
menyalahgunakan
kekuasaan
konstitusional atau meng-
itu,
anut paham konstitusi.
mempunyai
kekuasaan
terbatas
pasti
Demokrasi Konstitusi:
manusia
yang tak akan
menyalahgunakannya).
Pemerintahan demokrasi adalah
tetapi
pemerintahan
Selanjutnya dalam per-
yang
kembangannya
bahwa
pem-
terbatas kekuasaannya dalam
batasan kekuasaan dimaksud
arti
dibatasi dengan konstitusi yang
tidak
bertindak
diperkenankan sewenang-wenang
tertulis
yang
dengan
tegas
terhadap rakyatnya. Kekuasaan
harus
pemerintah tercantum dalam
manusia. Kekuasaan juga perlu
konstitusi
dibagi dan tidak terpusat pada
oleh
disebut dasarkan
karenanya
pemerintah
ber-
konstitusi
(con-
butkan
yang
bahwa
pemerintah
hak
azasi
satu tangan saja atau satu
stitutional government). Gagasan
menjamin
badan
saja,
sehingga
dapat
dihindari
akan
penyalah-
menye-
gunaan kekuasaan. Perumusan
kekuasaan
yuridis dari prinsip-prinsip ini
perlu
dibatasi
terkenal
dengan
istilah
pernah dirumuskan oleh Lord
Rechtsstaat (Negara Hukum)
Action (Lord Action dalam
dan rule of law (Meriam
Meriam Budiardjo 1997 : 52)
Budiardjo 1997 : 52).
bahwa
pemerintahan
selalu
Perkembangan kehidupan
diselenggarakan oleh manusia
demokrasi pada abad 19 sangat
dan bahwa pada manusia itu
menonjol yaitu dengan adanya
tanpa kecuali melekat banyak
pengakuan kebebasan manusia
kelemahan.
terhadap
kemudian
Dalilnya menjadi
yang acuan
segala
bentuk
pengekangan dan kekuasaan
berbunyi : “Power tends to
sewenang-wenang
corrupt, but absolute power
bidang
corrupts
absolutely�
pemikiran, bidang politik dan
mempunyai
jaminan terhadap hak-hak azasi
(manusia kekuasaan
yang
cenderung
untuk
manusia.
13
agama,
baik di
Sehingga
di
bidang
dikenal
adanya istilah Negara hanya
yang diwariskan pada masa
sebagai penjaga malam saja
lampau yaitu mengenai gagaan
(Nachtwachtersstaat)
yaitu
demokrasi pada masa lampau
campur
di Yunani kuno yang disusul
kehidupan
oleh adanya tuntutan kebe-
rakyatnya dalam batas-batas
basan beragama serta disusul
yang sangat sempit.
adanya perang agama.
hanya
dibenarkan
tangan
dalam
Secara evolusioner pada abad
19
demokrasi
kembang Demokratis mengurus
Pada abad keenam sampai
ber-
abad ketiga sebelum masehi,
bahwa
Negara
Negara-negara kota (city state)
hanya
terbatas
dikenal
kepentingan
ber-
adanya
langsung (direct democracy).
sama, tetapi dalam abad 20
Demokrasi
sudah
suatu
berkembang
Negara
turut
jawab
demokrasi
bahwa
bertanggung
langsung
bentuk
adalah
pemerintahan
dimana hak untuk membuat
mensejahterakan
keputusan-keputusan
politik
rakyatnya. Konsep ini lebih
dijalankan
dikenal dengan Welfare State
oleh seluruh warga Negara
(Negara
yang
kesejahteraan)
atau
secara
bertindak
langsung
berdasarkan
social Service State. Dengan
prosedur mayoritas (Meriam
kata lain bahwa Negara tidak
Budiardjo
hanya
dibidang
langsung dari demokrasi yang
politik tetapi juga mengurusi
dilaksanakan di Yunani (city
masalah ekonomi.
state)
bergerak
1997:54).
dapat
Sifat
dilaksanakan
dengan baik karena : konV. Sejarah Perkembangan Demo-
disinya
krasi. 1.
masih
sangat
sederhana, wilayahnya hanya merupakan
Masa Yunani Kuno (bangsa
kota
Romawi) : Pada
awalnya
yang
wilayah
negara
relatif
sempit,
penduduknya sedikit (300.000
perkem-
penduduk dalam satu wilayah
bangan demokrasi mencakup
Negara kota). Demikian halnya
beberapa azas dan nilai-nilai
ketentuan-ketentuan demokrasi
14
hanya berlaku untuk warga
pertengahan (600 – 1400),
negara yang resmi yang saat itu
masyarakat
ternyata
merupakan
dicirikan oleh struktur sosial
bagian kecil dari penduduk
yang feodal, yang kehidupan
yang ada. Sedangkan sebagian
sosialnya
besar adalah penduduk asing
Paus
dan budak belian yang tidak
agama
mempunyai
kehidupan
hanya
hak-hak
ber-
demokrasi. Dalam
modern
Barat
dipengaruhi
dan
oleh
pejabat-pejabat
lainnya.
Dalam
politik
diwarnai Negara
Eropa
adanya
juga
perebutan
kekuasaan antar bangsawan.
karena adanya dinamika social
Perkembangan demokrasi
politik yang cenderung cepat
pada
dan kompleks maka demokrasi
menghasilkan dokumen yang
dilaksanakan
demo-
sangat terkenal yaitu “ Magna
(represen-
Charta 1215� (Piagam Besar).
dengan
krasi
perwakilan
tative
democracy).
abad pertengahan ini
Hal ini
Magna
disebabkan karena suatu hal
kontrak
yang tidak mungkin dengan
bangsawan dan raja John dari
perkembangan luas wilayah,
Inggris dimana untuk pertama
jumlah
kalinya
penduduk,
perkem-
charta
merupakan
antara
seorang
beberapa
raja
yang
bangan sosial politik
yang
berkuasa mengikatkan dirinya
cepat
dapat
untuk mengakui dan menjamin
demokrasi
dilaksanakan secara lagsung.
beberapa hak privileges dari bawahannya sebagai imbalan
2.
Abad
Pertengahan
(Eropa
untuk pengerahan dana bagi
Barat):
keperluan
Demokrasi langsung ala
ini lahir dalam suasana feodal
hilang karena bangsa Romawi masih
kental
dan
dengan
kebudayaan Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat. Selanjutnya
dan
sebagainya. Walaupun piagam
Yunani semakin lama semakin
yang
perang
tidak
berlaku
masyarakat
jelata
namun
merupakan
tonggak
sejarah
perkembangan
memasuki abad
demokrasi.
15
untuk
gagasan
b. 3.
Abad Modern: Pada
Era ini memiliki banyak
saat
berakhirnya
pengikut di Eropa Utara,
abad pertengahan sampai pada
seperti
abad ke 16 muncul Negara-
menginginkan
modern, sehingga di Eropa
agama
mengalami
di
Eropa
seperti
Itali.
sosial dan politik. Hasil dari gerakan reformasi ini
Renaissance adalah aliran
kembali
dari
dogma, maupun dibidang
Bekembang
yang
diri
dibidang spiritual berupa
Renaissance (1350-1600)
selatan
berhasil
penguasaan Gereja, baik
dengan
munculnya: a.
menyebabkan
melepaskan
Perkembangan demokrasi yang adalah
perubahan
masyarakat
perubahan-perubahan.
penting
Swiss.
dan adanya perang-perang
Barat kehidupan sosial politik cultural
Jerman,
Golongan-golongan yang
negara dalam bentuk yang
dan
Reformasi (1500-1650)
menghidupkan minat
kepada
kesusasteraan dan kebu-
timbulnya
gagasan
mengenai
kebebasan
beragama,
munculnya
pemikiran
pemisahan
dayaan Yunani kuno yang
soalan
selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan
menyebabkan
perhatian
antara
agama
perdengan
persoalan
duniawi
persoalan
social
atau politik
khususnya dalam bidang
yang tadinya semata-mata
pemeritahan.
diarahkan kepada tulisan-
Kemudian
terkenal dengan pemisahan
tulisan keagamaan kearah
antara
soal-soal keduniawian dan
agama
dengan
Negara.
mengakibatkan timbulnya
Kedua
pandangan-pandangan
aliran
ini
mempersiapkan orang Eropa
baru.
Barat dalam masa 1650-1800 menyelami masa “Aufklarung� (abad
16
pemikiran)
beserta
gerakan Rasionalisme, suatu
(Perancis). Gagasan mengecam
aliran
ingin
absolutisme ini didukung oleh
memerdekakan pikiran manu-
kelas menegah yang mulai
sia
berpengaruh karena kemajuan
pikiran
dari
yang
batas-batas
yang
ditentukan oleh Gereja dan
ekonominya
dan
mendasarkan pemikiran atas
meningkatnya
tingkat
akal
didikan masyarakat.
(ratio)
Kebebasan
semata-mata.
berpikir
berikan
mem-
peluang
Pendobrakan
untuk
ini
didasarkan
karena pen-
absolutism atas
teori
membuka cakrawala gagaan
rasionalitas
dibidang
Timbul
disebut sebagai kontrak sosial
gagasan manusia mempunyai
(social contract). Timbulnya
hak-hak politik yang tidak
kontak sosial ini karena adanya
boleh diselewengkan oleh raja
pemikiran
dan mengakibatkan dilontar-
dikuasai oleh hukum
kannya kecaman-kecaman ter-
timbul
hadap raja. Saat itu sudah
yang
lazim bahwa raja mempunyai
prinsip
kekuasaan
universal,
politik.
tak
terbatas
(monarchi absolute).
yang
umumnya
bahwa
dari
dunia yang
alam
(nature)
mengandung
prinsip-
keadilan
yang
artinya
berlaku
untuk semua waktu serta bagi
Monarchi-monarchi abso-
semua manusia, baik rakyat
lute ini telah muncul pada abad
jelata, bangsawan maupun raja.
1500-1700,
sesudah
Selanjutnya hukum ini disebut
berakhirnya abad pertengahan.
natural low (hukum alam, ius
Raja-raja
natural).
yaitu
yang
bersifat
absolute menganggap bahwa
Unsur-unsur yang bersifat
mereka berhak atas tahtanya
universal inilah yang akhirnya
berdasarkan konsep “Hak Suci
diterapkan
Raja� (divine right of kings).
politik. Teori kontrak social
Raja-raja
yang
beranggapan bahwa hubungan
Raja
antara raja dengan rakyatnya
absolute
terkenal
antara
Isabella
dan
(Spanyol),
Raja
lain
Ferdinand
terikat
Bourbon
ketentuan
17
dalam
adanya yang
bidang
ketentuanmengikat
keduanya.
Raja
dalam
menjadi kekuasaan Eksekutif,
menjalankan kekuasaan yang
Legislatif
diberikan oleh rakyat harus
Adanya
mampu mewujudkan ketertiban
manusia mempunyai hak-hak
dan
terciptanya
politik itulah yang menibulkan
suasana dimana rakyat dapat
adanya revolusi Perancis pada
menikmati hak-hak alamnya
akhir abad ke 18 serta revolusi
(natural right) dengan aman.
Amerika melawan Inggris.
menjamin
Dipihak
lain,
mentaati
rakyat
hak-hak
gagasan
bahwa
Pada akhir abad ke 19
raja
gagasan demokrasi mendapat
alamnya
wujud yang konkrit sebagai
terjamin.
program dan system politik.
Pada kontrak
Yudikatif.
harus
pemerintahan
sepanjang
dan
hakekatnya sosial
teori
Demokrasi
merupakan
usaha
mendobrak
tahan
yang
semata-mata
pemerin-
absolute
pada
tahap
bersifat
ini
politis
dan mendasarkan dirinya atas
dan
azas-azas kemerdekaan indi-
memberikan hak-hak politik
vidu, kesamaan hak (equal
rakyat.
yang
rights), serta hak-pilih untuk
mencetuskan gagasan ini antara
semua warga Negara (universal
lain John Locke dari Inggris
suffrage).
Filsuf-filsuf
(1632-1704), cetuskan
yang
Dalam
Negara
modern
hak-hak
karena adanya dinamika sosial
politik rakyat mencakup hak
politik yang cenderung cepat
atas hidup, hak atas kebebasan,
dan komplek maka demokrasi
dan hak untuk mempunyai
dilaksanakan
milik (life, liberty, property).
krasi
Selanjutnya Montesquieu dari
tative democracy).
Perancis coba
gagasan
men-
(1689-1755), menyusun
perwakilan
demo-
(represen-
mensystem
VI. Perkembangan Demokrasi Di
pemerintahan yang menjamin hak-hak politik itu
dengan
Indonesia
yang
Demokrasi di Indonesia telah
dikenal dengan “Trias Politica�
mengalami pasang-surut. Selama 69
yaitu
tahun berdirinya Negara Republik
membagi
kekuasaan
18
Indonesia
mengalami
banyak
demokrasi konstitusionil yang
masalah-masalah, antara lain pada
secara
saat kekuasaan Bung Karno (orde
landasannya, dan menunjukkan
lama) isu mempersatukan bangsa
beberapa
sangat
rakyat.
menonjol
belum
lagi
perekonomian juga terpuruk. Pada
3.
formil
aspek
yaitu
menonjol
Pancasila
bagaimana
demokrasi
Masa Republik Indonesia III,
saat orde baru isu yang sangat adalah
merupakan
masa
demokrasi
yang
merupakan
meningkatkan pertumbuhan eko-
demokrasi konstitusionil yang
nomi
menonjolkan
dan
berkembangnya
demokrasi semu yang mengarah ke
pokoknya
presi-
densiil.
otoriter. Pada era reformasi ini masalah
system
4.
adalah
Masa Republik Indonesia IV yaitu
demokrasi
reformasi,
bagaimana menyusun suatu system
karena pada era reformasi ini
politik, membangun ekonomi dan
telah
banyak
pergeseran
nation
building,
pemberdayaan
praktek-praktek
demokrasi
rakyat
serta
bagaimana
yang
menghindari timbulnya diktator.
penyelenggaraan
Perkembangan demokrasi di Indonesia
tahan
yang
dengan kepemerin-
baik
(good
Meriam
governance), otonomi daerah
Budiardjo (1997 : 69) dibagi dalam
yang seluas-luasnya, pember-
empat masa :
dayaan rakyat di segala aspek
1.
Masa Republik Indonesia I,
kehidupan
yaitu
system politik yang ditandai
2.
menurut
ditandai
masa
demokrasi
(konstitusionil) yang menon-
dengan
jolkan peranan parlemen serta
1945.
dan
perubahan
amandemen
UUD-
partai-partai dan yang karena
Periodisasi preaktek demokrasi di
itu dapat dinamakan demokrasi
Indonesia :
parlementer.
1.
Masa 1945-1959
Masa Republik Indonesia II,
Setelah proklamasi kemerdeka-
yaitu
demokrasi
an Indonesia, demokrasi yang
terpimpin yang dalam banyak
dikembangkan adalah demo-
aspek telah menyimpang dari
krasi
masa
19
parlementer
yang
diperkuat dengan munculnya
dari partai-partai besar dan
Undang-Undang Dasar 1949-
kecil, dan sering kali koalisi
1950, namun dalam perja-
antar partai tidak dapat berjalan
lanannya ternyata tidak cocok
dengan baik, sering kali partai-
dengan Indonesia. Persatuan
partai menarik dukungannya
dan kesatuan bangsa Indonesia
terhadap partai yang berkuasa.
yang kokoh pada saat melawan
Akibatnya kabinet sering jatuh
penjajah ternyata sedikit demi
bangun juga dan tidak sempat
sedikit
menjalankan
kendor
bahkan
kekuasaannya
cenderung tidak dapat lagi
demi kesejahteraan rakyatnya
dibina
maupun dalam menjalankan
menjadi
kekuatan
yang
kekuatankonstruktif
pemerintahannya.
untuk mengisi kemerdekaan.
Partai-partai oposisi tidak dapat
Pada saat itu waktu habis
menjalankan perannya sebagai
hanya untuk mempersatukan
oposisi, karena partai oposisi
bangsa.
tidak
Karena
benih-benih
lemahnya
demokrasi
berkembangnya
dan
mampu
menyusun
program-program alternatif dan
demokrasi
cenderung
mengkritisi
segi-
parlementer maka memberikan
segi negatif bagi penguasa.
peluang yang sangat besar
Pada umumnya kabinet yang
untuk dominasi partai-partai
terbentuk setelah proklamasi
politik dan Dewan Perwakilan
dan sebelum adanya penye-
Rakyat.
lenggaraan pemilihan umum
Undang-Undang Dasar 1950
tahun
menetapkan berlakunya sistem
bertahan lama, rata-rata hanya
parlementer
badan
8 bulan saja, hal ini akan
eksekutif terdiri dari Presiden
menghambat pemerintah untuk
sebagai
Negara
membangun perekonomian dan
(constitutional
pemerintahan dengan baik dan
dimana
kepala
Konstitusionil
1955
tidak
dapat
head) berserta dengan menteri-
tidak
menterinya yang mempunyai
program-programnya.
tanggung jawab politik. Setiap
Pemilihan umum 1955 ternyata
kabinet
juga tidak dapat membangun
merupakan koalisi
20
dapat
melaksanakan
demokrasi yang lebih baik,
kan
justru
berakhir.
cenderung
mengakibatkan bangsa
dapat
disintegrasi
karena
ada
2.
potensi
sistem
parlementer
Masa 1959-1965 Ciri-ciri periode ini adalah
perpecahan yang paling gawat
dominasi
antara pemerintah pusat dengan
terbatasnya
beberapa daerah.
politik,
Banyak kekuatan sosial politik
pengaruh komunis dan me-
yang tidak dapat menyalurkan
luasnya peranan ABRI sebagai
aspirasi
unsur sosial politik.
dan
tidak
berke-
dari
Presiden,
peranan
partai
berkembangnya
sempatan ikut dalam konstelasi
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
politik, demikian juga adanya
merupakan
kekuatan tentara yang merasa
kembali
ikut
konstitusional,
yang
Kesatuan Republik Indonesia
mencari
keluar
juga merasa ikut bertanggung
kemacetan-kemacetan saluran
jawab dalam menyelesaikan
politik yang ada. Masa jabatan
persoalan-persoalan bangsa.
Presiden selama 5 tahun dan
Selanjutnya
dapat dipilih kembali, tetapi
mewujudkan
dalam
Negara
perja-
pada
jalan
lanannya, ketika akan membuat
ternyata
UUD
bangannya
yang
baru
ternyata
upaya
untuk
demokrasi
dalam kembali
ingin bagi
perkembanyak
partai-partai banyak yang tidak
penyimpangan-penyimpangan.
duduk dalam konstituante dan
Misalnya
tidak ada konsensus membuat
Ketetapan MPRS No. III/1963
dasar-dasar Negara untuk UUD
yang mengangkat Ir. Soekarno
yang baru. Akhirnya Presiden
sebagai Presiden seumur hidup.
Soekarno mengeluarkan Dekrit
Masih banyak penyimpangan
Presiden
5 Juli 1959 yang
dari ketentuan UUD 1945,
menetapkan berlakunya kem-
yaitu Presiden membubarkan
bali UUD 1945 secara murni
DPR hasil pemilihan umum
dan
Dengan
pada hal dalam penjelasan
demikian demokrasi berdasar-
UUD 1945 dinyatakan bahwa
konsekwen.
dengan
keluarnya
Presiden tidak dapat mem-
21
bubarkan DPR. Setelah itu
Negara diluar ketentuan UUD
dibentuk DPR Gotong Royong
1945 seperti Front Nasional
sebagai pengganti DPR hasil
yang
pemilihan
komunis
umum,
yang
selanjutnya
dipakai
sebagai
arena
mempunyai fungsi membantu
kegiatan, sesuai dengan taktik
Presiden
komunisme international yang
sehingga
fungsi
kontrol yang mestinya melekat
menggariskan
pada
front
DPR
tidak
dapat
pembentukan
nasional
sebagai
dilaksanakan. Demikian juga
persiapan kearah terbentuknya
ketua
demokrasi rakyat. Partai politik
DPR
GR
dijadikan
menteri yang berarti ada tugas
dan
rangkap sebagai menteri dan
menyimpang dari “rel revolusi�
anggota DPR. Hal ini jelas
dibredel,
bahwa
trias
politik mercusuarnya di bidang
politika sudah tidak ada lagi.
politik luar negeri maupun
Presiden dapat melakukan dan
ekonomi
campur tangan baik dibidang
perekonomian dan kehidupan
legislatif
maupun
bidang
sosial
politik
terpuruk.
yudikatif.
Misalnya
dengan
Penyelenggaraan
demokrasi
fungsi-fungsi
pers
yang
dianggap
kemudian
dengan
menyebabkan
keluarnya Undang-Undang No
semacam ini kita kenal dengan
19/1964 dan Peraturan Tata
demokrasi terpimpin. Periode
Tertib Peraturan Presiden No
ini diakhiri dengan adanya
14/1960 dalam hal anggota
G.30.S/PKI
DPR tidak mencapai mufakat.
lembaran
Selain
dengan dimulainya demokrasi
itu
juga
penyelewengan
terjadi dibidang
perundang-undangan
dan
membuka
baru
demokrasi
Pancasila.
dimana
3.
Masa 1965-1997
berbagai tindakan pemerintah
Landasan formil dalam periode
dilaksanakan
ini adalah Pancasila, Undang-
berdasarkan
Penetapan Presiden (Penpres)
Undang
yang memakai Dekrit Presiden
Ketetapan
sebagai
hukum.
maksud
lembaga-lembaga
kembali
Didirikan
sumber
22
Dasar
1945,
MPRS, untuk
serta dengan
meluruskan
penyelewengan-
penyelewengan
terhadap
e.
Tata Tertib DPRGR yang
Undang-Undang Dasar 1945.
baru
Hal ini dapat dilihat tindakan-
wewenang
tindakan korektif antara lain :
siden untuk memutuskan
a.
Pre-
permasalahan apabila tidak
Ketetapan
MPRS
mencapai mufakat.
yaitu
No masa
f.
Golongan
Karya,
para
jabatan Presiden Soekarno
anggota ABRI memainkan
seumur
peran
hidup
dan
Ketetapan
g.
MPRS
penting
yang
diberikan landasan formal.
Presiden 5 tahun. No
Hak-hak azasi diusahakan lebih baik, memberikan
XIX/1966, yang menya-
kebebasan
takan
kepada pers, partai politik
perlunya
kembali
ditinjau
produk-produk
legislatif
dari
lebih
diberikan
masa
luas
keleluasaan
untuk menyusun kekuat-
demokrasi terpimpin dan
annya.
atas dasar itu Undang-
h.
Menyelenggarakan
pe-
Undang No 19/1964 telah
milihan umum 1971 yang
diganti dengan Undang-
lebih LUBER.
undang
baru
yaitu
Undang-Undang
No
i.
Pembangunan secara
ekonomi
teratur
serta
14/1970 yang menetapkan
terencana.
kembali atas kebebasan
Arah demokrasi Pancasila
lembaga yudikatif. DPRGR kontrol
diberi
menjadi bias, banyak arogansi hak-hak
disamping
berfungsi
d.
kepada
dibatalkannya
dikembalikan masa jabatan
c.
meniadakan
Telah
III/1963
b.
telah
dari penguasa yaitu pada era
juga
Presiden Soeharto, penyeleng-
membantu
garaan
pemerintahan
dan
pemerintah.
pembangunan
Pimpinan DPRGR tidak
otoriter dan KKN merajalela.
lagi
berstatus
sebagai
4.
menteri.
Masa 1997 - sekarang (era reformasi).
23
cenderung
Di era reformasi, kehidupan
yang ke empat). Hal ini
demokrasi
membawa
di
Indonesia
perubahan
semakin berkembang dengan
berbangsa dan bernegara,
pesat, hal ini adanya tuntutan
antara
zaman yang berubah, interaksi
perubahan lembaga tinggi
antara
Negara, munculnya DPD
pilar-pilar
good
lain
adanya
governance semakin intensif,
untuk
interaksi sosial politik juga
aspirasi-aspirasi
mengalami
perubahan.
yang juga mempunyai hak
berkat
kontrol, Presiden dipilih
Demikian
pula
mengakomodir
kemajuan ilmu pengetahuan
langsung
dan
termasuk
teknologi,
khususnya
daerah
oleh
rakyat
Gubernur,
teknologi
informasi
yang
semakin
membuka
kran
informasi
yang
lebih
seluas-luasnya dengan titik
glo-
berat otonomi berada pada
balisasi juga memberikan andil
Kabupaten/Kota. Diawali
tersendiri
dengan keluarnya Undang-
transparan.
Pengaruh
yang
kehidupan
Bupati/Wali Kota. b.
mewarnai
demokrasi
di
yang
1999 yang berlaku hanya
Dari hal-hal tersebut di mendorong
kannya
daerah
undang Nomor 22 Tahun
Indonesia.
atas
Otonomi
seumur
dikeluar-
tidak
kebijakan-kebijakan
jagung sesuai
karena dengan
tujuannya yaitu bagaimana
pemerintah untuk kehidupan
mempercepat
demokrasi
teraan masyarakat, tetapi
di
Indonesia.
Kebijakan-kebijakan
yang
justru
muncul
kesejah-
raja-raja
sangat menonjol adalah :
kecil, kewenangan yang
a.
Adanya perubahan dalam
terlalu luas pada legislatif,
tatanan
sistem
bahkan
rintahan
yaitu
dengan
adanya
demen
peme-
akan
dapat
ditandai
membahayakan keutuhan
aman-
Negara Kesatuan Republik
Undang-Undang
Indonesia, undang-undang
Dasar 1945 (amandemen
tersebut akhirnya diganti
24
dengan
Undang-Undang
tentang otonomi daerah,
Nomor 32 Tahun 2004
yakni UU No. 32/2004
yang
demokratis.
tentang
Persebaran lain demokrasi
Daerah
muncul
bentuk
33/2004 tentang Perim-
lewat
bangan Keuangan antara
lebih
dalam
otonomi
daerah
desentralisasi,
dekonsen-
Pemerintahan dan
Pemerintah
UU
Pusat
No.
dan
trasi dan tugas perbantuan.
Daerah. Kepala dan Wakil
Pemerintah pusat memiliki
Kepala
Daerah
kewenangan (urusan) yang
dipilih
secara
dibatasi dalam politik luar
sejak
1
negeri,
Pemilihan langsung kepala
pertahanan,
bahkan langsung
Juni
2005.
keamanan, yustisi, mone-
daerah
ini,
ter dan fiskal nasional,
masih
berasal
serta agama. Sementara,
kandidat
yang
urusan-urusan lain dikelola
oleh partai politik atau
secara bersama-sama oleh
gabungan
pemerintah (-an) daerah,
politik, tanpa melibatkan
yakni
calon independen, telah
pemerintah
(-an)
memberi
kota
kemunculan
antara
meliputi
lain
pendidikan,
kesehatan,
populer,
diajukan
jalan
pemimpin
ketenaga-
dari
partai-partai
provinsi, kabupaten dan yang
walaupun
bagi
pemimpindaerah
yang
sekaligus
juga
kerjaan, dan lingkungan
menyebabkan
hidup.
tukan faksi-faksi politik di
Hanya
saja,
pemben-
implementasi masih sangat
daerah
terbatas, terutama keter-
kepada oligarki. Kemun-
lambatan pemerintah pusat
culan
dalam mengeluarkan pera-
khusus dan istimewa yang
turan
mempunyai
-
peraturan
per-
yang
mengarah
daerah-daerah
struktur
undang-undangan sebagai
pemerintahan yang ber-
turunan
dari
undang-
beda
undang
yang
mengatur
dengan
daerah-
daerah yang diatur lewat
25
UU No. 32/2004 adalah akibat
dari
c.
kondisi
Munculnya
pilar-pilar
demokrasi di tingkat lokal,
tersebut. Provinsi Papua
yaitu
diatur
syarakatan termasuk LSM
lewat
UU
No.
organisasi
kema-
21/2001 tentang Otonomi
yang
Khusus Provinsi Papua.
tingkat nasional sampai
Provinsi Aceh diatur lewat
dengan tingkat kelurahan
UU No. 11/2006 tentang
dan desa, menyebabkan
Peme-rintahan
rakyat mendapatkan kebe-
Aceh.
terstruktur
Daerah Khusus Ibukota
basan
Jakarta
berpendapat.
dan
Istimewa
Daerah Yogyakarta
dari
berkumpul
dan
Terdapat
juga organisasi masyarakat
sedang bergulat dengan
sipil,
rancangan
yayasan
perubahan
baik
berbentuk atau
juga
undang-undang tersendiri.
lembaga-lembaga
advo-
Dengan model otonomi
kasi dan penelitian. Secara
khusus, daerah istimewa
umum, organisasi masya-
dan daerah khusus ini,
rakat
terdapat pilihan pemerin-
berkembang,
tahan lokal yang tidak lagi
bagian mampu memajukan
seragam. Latar belakang
perspektif yang berlainan
pembentukan
atas
model
sipil
ini
tidak
tetapi
paradigma
se-
pem-
pemerintahan daerah yang
bangunan
berbeda itu berasal dari
Yayasan Lembaga Ban-
sejarah pemerintahan yang
tuan
berlainan
sebagai
daerah
pada itu.
empat
Aceh
Orde
Hukum
Baru.
Indonesia,
contoh,
terus
dan
berupaya membela kepen-
Papua adalah dua daerah
tingan masyarakat kecil
yang paling bergejolak,
yang butuh perlindungan
sehingga
hukum.
memicu
per-
Lembaga swa-
lawanan bersenjata yang
daya
mengarah
organisasi non-pemerintah
kepada
sepa-
ratisme (kemerdekaan).
ternyata
26
masyarakat
juga
atau
mampu
menjadi tempat magang
menyalurkan
bagi para aktivis yang
melalui partai politik yang
tidak hendak masuk dalam
ada. Pemilu 2009 sebagai
skema besar pemerintah
wujud
yang menyediakan lapang-
rakyat
banyak
an kerja terbatas. Patut
partai
peserta
disadari bahwa kalangan
(Pemilu dan partai politik
in-telektual yang punya
akan diuraikan pada pokok
nama dalam era reformasi,
bahasan
baik yang masih bergerak
pendukung demokrasi).
dalam ranah masyarakat
pesta
demokrasi diikuti pemilu.
unsur-unsur
tersebut
diatas,
sipil atau sudah mengikuti
menunjukkan bahwa demokrasi di
arus
dengan
Indonesia berkembang sangat pesat.
dari
Presiden SBY mewakili Indonesia
zaman
menjadi
bagian
penyelenggara
negara
menerima
penghargaan
berupa
(baik di wilayah ekskutif,
Medali Demokrasi atas demokrasi
legislatif atau yudikatif),
di Indonesia. Di dalam forum
sebagian
Konferensi
berasal
dari
Asosiasi
Konsultan
kalangan masyarakat sipil
Politik Internasional (IAPC) di
http://www.setneg.go.id
Bali, Presiden SBY menyatakan
Sekretariat
bahwa
Republik
d.
Uraian
aspirasinya
Negara Indonesia
22
demokrasi
di
Indonesia
memang masih sangat muda, tetapi
August, 2008, 16:01).
masih terus berlangsung. Hanya
Kehidupan partai politik
saja ada masalah, kata Presiden,
yang
semakin
terbuka,
yaitu
yaitu
ditandai
dengan
berlangsung masih demokrasi yang
partai-partai
bersifat elitis. Masih belum terasa
berdirinya politik
bagaikan
jamur
bahwa
sampai
pada
demokrasi
tingkat
yang
rakyat.
dimusim penghujan. Ini
Demokrasi
menandakan tidak adanya
diakui,
pengekangan
lebih dari 3 dekade negara ini
berpartai
kita
memang
mencengangkan.
harus Selama
politik,
sehingga
setiap
dikurung
warga
Negara
bebas
penguasa. Jangankan mendirikan
27
oleh
demokrasi
ala
parpol
yang
berbeda,
untuk
dengan warna dominasi kaum elit
menyatakan sikap politik mustahil.
politik. Apa buktinya? Di dalam
Para pelopor oposisi dibungkam
berbagai ekperimentasi politik kita,
dan dijadikan sebagai pajangan
elit
semata.
dominan. Mereka amat menentukan
Sejarah
mencatat
bahwa
politik
segala
sungguh
bentuk
sangat
bahkan
detail
pemilu 2004 untuk pertama kali
demokrasi kita. Memang, mereka
dilaksanakan secara langsung, telah
dipilih
mengubah pendapat banyak orang.
dalam penentuan berbagai model
Indonesia
mampu
kebijakan demokrasi, jalur yang
menyelenggarakan pemilu dengan
dipilih adalah jalur politik. Dan di
baik. Namun perjalanan demokrasi
sini
itu belum berhenti. Dunia kembali
parlemen
menyaksikan bagaimana masyara-
menentukan
kat
masalah yang justru menghambat
ternyata
Indonesia
sungguh
matang
secara
mereka
langsung,
yang
dan
berada
birokrasi sekali.
tetapi
di amat
Berbagai
dalam berdemokrasi, yaitu dengan
majunya
aplikasi dari berbagai pilkada lokal
datang dari kalangan elit sendiri.
yang
Mereka
dikemas
dalam
pemilu
demokrasi
menjadi
kini
pelaku
justru
yang
langsung, hampir semua daerah kini
belakangan bersifat kontraproduktif
sudah siap dan bersedia menye-
dengan keinginan demokrasi kita
lenggarakannya
bersama. Bukannya memuluskan
dengan
baik.
Bahkan di banyak daerah yang
jalan
penyelenggaran pemilu lokalnya
kompetensi,
sudah berlangsung, hanya sedikit
menggunakan dan menghalalkan
catatan konflik atau pun masalah.
segala cara demi kemajuan mereka
Praktis, semua masih dapat diakui
sendiri.
sebagai sebuah hasil demokrasi.
tengah masyarakat sendiri masih
Tetapi
kita
jauh dari harapan. Ketulusan rakyat
dengan
dalam beradaptasi dengan situasi
bahwa
memang
masih
demokrasi sarat
bagi
semakin elit
terbukanya
politik
Konsolidasi
malah
politik
di
elitisme, harus diakui juga. Apa
politik
yang disampaikan oleh Presiden
kesempatan untuk mengingkarinya,
sungguh jujur adanya. Demokrasi
langsung oleh elit politik sendiri.
Indonesia
Perilaku seperti inilah yang terlihat
masih
sangat
kental
28
baru
telah
dijadikan
dengan jelas dengan dihambatnya
diperebutkan dalam 259 daerah
calon independen di seluruh lini
pemilihan.
pemilu, upaya menghambat parpol
kabupaten/kota,
lain dengan berbagai dalih, serta
kursi di 2.102 daerah pemilihan.
upaya melakukan transaksi politik
Kemudian
132
dalam RUU paket politik.
Provinsi
diperebutkan
Saatnya
perlu
konsolidasi
dilakukan
nasional
tingkat
terdapat
kursi
16.895
dari
33
untuk
anggota Dewan Perwakilan Daerah
oleh
(DPD).
Secara
keseluruhan,
masyarakat sendiri. Kalau hal ini
terdapat 200 ribu caleg dari 12
masih
berarti
partai nasional dan 3 partai lokal
masih
Aceh yang bertarung di Pileg lalu
dipasung dengan cara yang amat
(detik.com, 9/1). Jumlah pemilih
sadis oleh para pelaku demokrasi
yang
sendiri. Kekuasaan rakyat telah
185.822.507 jiwa yang tersebar di
direduksi
parah
546.278 TPS (baik di dalam dan
sehingga hanya tinggal kekuatan di
luar negeri). Terdapat sedikitnya
balik bilik suara belaka. Elit politik
145 visitor asing dari 30 negara
harus sadar bahwa demokrasi ini
memantau
milik bersama, bukan hanya milik
pemilu
mereka. Politik di Indonesia milik
indonesianinstitute.com).
berlangsung
demokrasi
itu
Indonesia
dengan
amat
terdaftar
sebanyak
jalannya
legislatif
Pemilu
seluruh masyarakat Indonesia. 5.
Pada
pelaksanaan (arfianto@the-
tahun
2014
Pemilu Legislatif dan Pemilihan
merupakan sejarah karena jumlah
Presiden
pemilih dalam pilpres mencapai
2014
serta
dinamika
angka 134 juta jiwa. "Pilpres
demokrasi terkini. Pemilihan Umum Legislatif
pengguna hak pilih mencapai 134
(Pileg) telah usai dilaksanakan.
juta pemilih. Dalam statistik, angka
Pileg
tersebut
di
Indonesia
merupakan
terbesar
dunia,
pemilihan umum yang terbesar dan
mengalahkan Pilpres di Amerika
terumit
Dapat
Serikat,". Gelaran pemilu ini sukses
dibayangkan terdapat 560 kursi
karena dukungan beberapa pihak.
DPR RI yang diperebutkan di 77
Angka presentase pemilih mencapai
daerah pemilihan. Di tingkat DPRD
75 persen, ini sesuai dengan sasaran
Provinsi terdapat 2.112 kursi yang
pembangunan nasional.
di
dunia.
29
Namun perhelatan besar ini menyisakan salahan,
beberapa
sehingga
melakukan
segala
memenangkan
perma-
cara
kursi.
untuk
Lemahnya
kontrol KPU baik pusat dan daerah
menimbulkan
para pihak mengajukan gugatan ke
terhadap
pihak
MK. Ada tiga persoalan yang
mencetak
dan
mendistribusikan
dianggap
surat
suara,
memunculkan
paling
penting
untuk
ketiga
yang
segera ditangani. Permasalahan itu
permasalahan distribusi surat suara.
adalah pertama, persoalan distribusi
Begitupula
surat suara. Persiapan pengadaan
pencegahan,
pengawasan
dan
logistik
penindakan dari Bawaslu
yang
khususnya
melakukan logistik
surat,
tender Pemilu
KPU
lemahnya
memunculkan peningkatan angka
pengadaan 2014
dengan
politik
yang
uang.
Kinerja
dilakukan secara terdesentralisasi
disoroti
ke KPU Kabupaten dan Provinsi.
mencegah praktik politik uang ini.
Desentralisasi
Ditambah lagi masih minimnya
tender
pengadaan
karena
tidak
Bawaslu
logistik dilakukan untuk memi-
kesadaran
nimalisasi
mendisiplinkan calegnya agar tidak
penyimpangan
dan
dari
Parpol
dapat
memudahkan pengontrolan, efisien-
melakukan
si, dan efektifitas.
catatan dari penyelenggaraan Pileg
Permasalahan kedua adalah
pelanggaran
untuk
menjadi
lalu.
meningkatnya praktik politik uang
Permasalahan
yang
ketiga
pada saat Pileg 2014. Hasil temuan
adalah mengenai jumlah pemilih
Indonesian
tetap yang selalu menjadi masalah
Corruption
Watch
(ICW) mencatat praktik politik
yang
berkepanjangan.
uang pada pemilu legislatif 2014
administrasi kependudukan sudah
sebanyak 313 kasus. Angka ini
baik saya kira dapat meminimalisir
melonjak 100 persen dari pemilu
permasalahan
legislatif 2009.
kependudukan menjadi salah satu
DPT.
Jika
Data
Persoalan maraknya praktik
kunci sukses dari penyelenggaraan
politik uang dikarenakan sistem
pemilu dan menjamin hak memilih
proporsional terbuka menyebabkan
bagi masyarakat. Sehingga perlu
persaingan
diciptakan
ketat
diantara
para
caleg. Sehingga perilaku caleg akan
system
administrasi
kependudukan yang baik dan akurat
30
dari
tingkat
desa/kelurahan,
pemilihan kepala daerah langsung
kecamatan, kabupaten/kota, pro-
dengan beberapa penyempurnaan.
vinsi sampai dengan tingkat pusat. Saat
ini
sudah
banyak
Pemilihan Presiden 2014 juga
yang
menarik untuk dikaji berkaitan
dilakukan oleh pemerintah dalam
perkembangan
mewujudkan Adminduk yang baik
Indonesia.
antara lain program E-KTP dan
terdapat dua calon presiden/wakil
program
presiden,
adminduk
yang
lain,
demokrasi
Pilpres
2014
yang
di hanya
akhirnya
namun masih diperlukan sinergitas
membentuk dua kubu kualisi yaitu
antar daerah dan kementerian serta
Jokowi-JK
KPU dalam mewujudkan DPT yang
“Kualisi
akuntabel.
sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa
Sedangkan
membentuk
kubu
Indonesia
Hebat”,
praktek-praktek
membentuk kubu “Kualisi Merah
demokrasi lain yang saat ini banyak
Putih”. MPR dan DPR dikuasai
diperbincangkan dan menjadi topik
oleh kubu “KMP”, sehingga baru
yang menarik adalah adanya UU
pertama kali setelah era reformasi
Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
kualisi
Pemilihan
Bupati,
didukung mayoritas di MPR/DPR.
Walikota yang intinya mengatur
Situasi ini sempat menjadi topik
kepala
langsung.
yang hangat dan menimbulkan
Proses penetapan UU dimaksud
perbincangan yang menarik baik di
sebagaimana
dalam maupun di luar negeri,
seluruh
Gubernur,
daerah
tidak
disaksikan
masyarakat
oleh
Indonesia
bahkan
partai
penguasa
mengakibatkan
fluktuasi
banyak praktek-praktek demokrasi
perekonomian
yang
antara lain melemahnya rupiah
meninggalkan
musyawarah
untuk
azas mufakat.
dengan
tidak
ditandai
terhadap dolar.
Selanjutnya Presiden SBY dengan
Jika kita menengok sejarah
memperhatikan ekspektasi berbagai
demokrasi
pihak menggunakan haknya dengan
Indonesia merdeka, terjadi “kabinet
mengeluarkan
jatuh
Peraturan
Peme-
pada
bangun”
karena
awak-awal
praktek-
rintah Pengganti Undang-Undang
praktek kualisi yang kurang sehat,
yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2014
semestinya menjadi pemikiran dari
yang
elit politik. Namun setelah terjadi
intinya
mengembalikan
31
komunikasi politik yang dibangun
Rajasa juga hadir, dan setelah
oleh Jokowi-JK dengan elit politik
selesai pelantikan Jokowi diterima
yang ada serta adanya komitmen
oleh
yang baik dari pimpinan MPR,
Indonesia bersatu jilid II. Ini semua
situasi
pertanda iklim sejuk berdemokrasi
menjadi
cair.
Puncak
harapan bangsa ini yaitu pada saat pelantikan
Jokowi-JK
lancar.
beserta
Kabinet
semakin kuat.
berjalan
Demokrasi
SBY
-----------------------------
Indonesia
menunjukkan perkembangan yang
DAFTAR PUSTAKA
baik. Pelantikan Presiden berjalan
Priyono, AE dkk (2007), Menjadikan
dengan lancar dan sukses yang
Demokrasi Bermakna Masalah
dihadiri seluruh anggota MPR, para
Dan
undangan baik dari dalam dan luar
DEMOS Jakarta.
negeri,
bahkan
yang
membanggakan pimpinan
kualisi
Pilihan
Di
Indonesia,
sangat
Meriam Budiardjo (1997), Dasar-Dasar
dihadiri
oleh
Ilmu Politik, PT. Gramedia
merah
putih
Pustaka Utama, Jakarta.
“Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa�.
Komaruddin Hidayat dkk (2008) ,
Pada akhir sidang istimewa MPR,
Demokrasi Dan Hak Asasi
ketua
Manusia
MPR
dalam
pidatonya
Dan
Masyarakat
mengajak seluruh bangsa Indonesia
Madani, ICCE UIN Syarif Hi-
untuk
dayatullah, Jakarta.
bersatu
padu
menuju
Indonesia yang lebih baik dan
Mustopadidjaya,
Dimensi-Dimensi
sejahtera dan mengharap kepada
Pokok
Jokowi-JK
pemimpin
Negara Kesatuan Republik In-
Negara.
donesia (2005) LAN RI, Duta
seluruh
menjadi bangsa
Selanjutnya
dan
prosesi
pelantikan
Lembaga
terjadi tradisi yang baik mulai dari
dalam
Administrasi
Negara,
SANKRI (2005).
tradisi yang dibangun SBY menjadi Jokowi
Administrasi
Pertiwi Foundation, Jakarta.
Presiden banyak pihak menilai
Guide
Sistem
Bintoro, Good Governance, LAN RI
orientasi
(2001).
istana Negara, saat pelaksanaan
Kansil, Pokok-Pokok Pemerintahan Di
siding istimewa MPR juga dihadiri
Daerah, Ankara Baru, 1979,
oleh KMP bahkan Prabowo-Hatta
Jakarta.
32
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. http://www.indonesia.go.id , http://www2.kompas.com http://www.setneg.go.id arfianto@theindonesianinstitute.com. ----------------------------
33
DIKLAT PUAP SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN GAPOKTAN (Studi Banding di Desa Banyukuning Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang) 0leh : Hartono Irianto Widyaiswara Utama
Abstrak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupum rumah tangga tani yang dikoordinasi oleh Gabungan kelompok tani karena progran PUAP bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan kesenjangan sektor pertanian. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatankekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Suyono Usman, 2004). Kondisi masyarakat Desa Banyukuning setelah dilaksanakannya PUAP antara lain, semakin tumbuh berkembang keariban lokalnya yang ditandai dengan adanya pemasaran produk kopi bersama, terciptanya aturan-aturan fdi masyarakat yang disepakati bersama sehingga tercipta situasi yang kondusif, munculnya rasa toleransi/empati yang lebih kuat terhadap warga masyarakat yang kurang mampu. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan, makin kembangnya usaha produktif anggota dalam kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya system administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat desa Banyuberkekuning. Kata Kunci: PUAP, Pemberdayaan, Gapoktan
Pada bulan Maret 2010, BPS
A. Latar Belakang Berdasarkan data Badan Pusat
mencatat jumlah penduduk miskin turun
Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah
menjadi 31,02 juta jiwa (13,33%), dan
penduduk miskin tercatat 32,53 juta
pada tahun 2011 jumlah penduduk
jiwa (14,15%). Dari jumlah tersebut
miskin turun menjadi 30,01 juta jiwa
sekitar 20,65 juta jiwa berada di
(12,46%). Pemerintah telah ber-
perdesaan dengan mata pencaharian
hasil menurunkan angka kemiski-
utama di sektor pertanian.
nan sebanyak 1,01 juta jiwa (0,87).
34
Gubernur
Jawa
Tengah
lindungan program sosial yang di
mengatakan dalam pembukaan Kon-
laksanakan pada bulan sebtember
perda ke IV Ikatan Widyatsawara In-
2008.
donesia Jawa tengah tahun 2013,
Dari tahun 2005 Kabupaten
angka kemiskinan dari tahun ke ta-
Semarang data kemiskinan sebanyak
hun
semakin
74.971 kepala keluarga dan tahun
menurum. Yaitu dari tahun 2008
2008 sejumlah 66.800 kepala keluar-
sejumlah 6,18 juta jiwa; pada tahun
ga. Untuk Kecamatan Bandungan ta-
2009 nenurun menjadi sejumlah 5,72
hun 2011 sebanyak 2.614 kepala
juta jiwa; tahun 2010 sejulah 5,36
keluarga, dimana desa Banyukuning
juta jiwa; tahun 2011 sejumlah 5,25
tercatat paling tinggi sejumlah 567
juta jiwa dan tahun 2912 menjadi
kepala keluarga.
menunjukan
angka
sejulah 4.86 juta jiwa.
Namun
kemiskinan
di
Badan Pusat Statistik Kabu-
perdesaan, akan terus menjadi ma-
paten Semarang, data kemiskinan
salah pokok nasional sehingga pe-
yang dihitung dari SUSENAS (Data
nanggulangan kemiskinan tetap men-
kemiskinan makro) BPS juga menge-
jadi
luarkan data rumah tangga sasaran
tercapainya kesejahteraan sosial bagi
(RTS) berdasarkan hasil pendataan
masyarakat. Oleh karena itu pem-
sosial
tahun
bangunan ekonomi nasional berbasis
2005, untuk keperluan bantuan lang-
pertanian dan perdesaan secara lang-
sung tunai (BLT), yang juga disebut
sung maupun tidak langsung akan
sebagai data kemiskinan mikro, kare-
berdampak
na data ini mampu menunjukan siapa
penduduk miskin.
si miskin dan dimana alamatnya.
Pada
ekonomi
penduduk
program
prioritas
pada
umumnya
untuk
pengurangan
petani
di
Selain digunakan untuk keperluan
perdesaan berada pada skala usaha
BLT data ini juga digunakan untuk
mikro yang memiliki luas lahan lebih
alokasi RASKIN, JAMKESNAS ser-
kecil dari 0,3 hektar. Permasalahan
ta
perlindungan
mendasar yang dihadapi petani adalah
lain yang sasarannya langsung ke
kurangnya akses kepada sumber per-
rumah tangga atau individu. Pada ta-
modalan, pasar dan teknologi, serta or-
hun 2008 dilaksanakan pembaharuan
ganisasi tani yang masih lemah. Untuk
data melalui kegiatan pendataan per-
itu, program penanggulangan kemiski-
program-program
35
nan merupakan bagian dari pelaksa-
dimana kegiatannya dilaksanakan oleh
naan Rencana Pembangunan Jangka
petani (pemilik dan atau penggarap),
Panjang dan kesepakatan global untuk
buruh tani dan rumah tangga tani
mencapai Tujuan Millenium.
miskin di pedesaan melalui koordinasi Gapoktan
lembaga
yang
dimiliki dan di kelola oleh petani.
B. Pokok Permasalahan Program
sebagai
pembangunan
per-
Salah satu tujuan pengembangan usaha
tanian telah banyak dilaksanakan oleh
agribisnis perdesaan adalah mengatasi
pemerintah namun, sampai saat ini
persoalan petani terhadap ketersediaan
belum ada program yang handal dan
permodalan, akses pasar dan teknologi.
berkelanjutan
oleh
Melalui penerapan sistem demokrasi
petani di desa. Ucu Suyatna (2011)
pada tingkat Gapoktan yaitu rapat
mengatakan, program pemerintah yang
anggota merupakan forum tertinggi
digulirkan dan menelan biaya yang
Gapoktan diharapkan dana stimulasi
sangat tinggi untuk sektor pertanian,
bantuan
pada kenyataannya sektor pertanian
mengurangi
kita tidak pernah maju dan muncul
pengangguran di pedesaan. Artinya,
menjadi
program-program
bisa
yang
dirasakan
terdepan
di
dunia.
modal
usaha
untuk
kemiskinan
dan
yang
terdahulu
Padahal segala fasilitas pendukung
menunjukan
untuk pertanian ini sudah dianugrahkan
memang menjadi salah satu bagian dari
oleh Allah SWT untuk bangsa dan
objek
negeri ini.
kemiskinan masih melanda petani,
Program-program yang digu-
INSUS,
INSUS,
program
saja,
Desa Banyukuning tercatat desa
SUPRA
AGROPOLITAN,
atau
hanya
dan kemalasan menjadi budaya petani
pangan sejak berpuluh-puluh tahun lalu BIMAS,
proyek
petani
kebodohan menjadi identitas petani,
lirkan selama ini untuk sektor pertanian
seperti
bahwa
paling banyak penerima beras keluarga
CO-
miskin se
Kecamatan Bandungan,
OPERATE FARMING, dll, hanya
dalam pelaksanaan kegiatan PUAP
berfokus
cukup
pada
produktifitas, pangan, program agribisnis
peningkatan
pencapaian
dan
dari
produksi
penyertaan modal seratus juta rupiah
beras,
akhir tahun 2009, sampai oktober 2012
usaha
secara kumulatif mampu menyalurkan
perlu,
pinjaman sampai empat ratus sembilan
swasembada
pengembangan perdesaan
menggembirakan
dirasa
36
puluhan
lebih
terhadap
391
C. Metode Penelitian Jenis
anggotanya.
dan
Metode
Penelitian.
Pokok Permasalahannya adalah
Metode penelitian studi kasus, dengan
mengapa pelaksanaan pengembangan
pendekatan kualitatif. Untuk mengikut-
usaha agribisnis pedesaan bisa berhasil,
sertakan
meningkatkan kemajuan usaha dan
pengumpulan informasi menggunakan
fungsi kelembagaan di desa Banyu
rapid appraisals (Jeniffer, dkk 1985)
masyarakat
dalam
Sumber data Penelitian dan teknik
Kuning, Kecamatan Bandungan, Kab.
pengumpulan
Semarang.
dilakukan
Untuk menjawab permasalahan
data.
di
desa
Pengkajian
Banyu
melibatkan
Kuning
itu, akan dilakukan kajian secara
dengan
mendalam tentang dinamika kelompok
penyelia mitra tani serta masyarakat
tani Guyub Makmur, kejadian dan
desa dan dibantu dengan widyaiswara
fenomena yang terjadi saat ini terkait
Diklat Provinsi Jawa Tengah. Instrumen
dengan kondisi masyarakat, bagaimana
penyuluh
penelitian.
dan
Rapid
pelaksana
pengembangan
usaha
appraisals meminjam sejumlah metode
agribisnis
pedesaan
Desa
analisis untuk mengumpulkan informasi
Banyukuning, Kecamatan Bandungan,
yang tidak didasarkan pada wawancara
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
dengan kuisoner terstruktur formal.
di
serta apa saja dampak dari program
Disini digunakan instrumen dalam
PUAP terhadap kehidupan masyarakat
bentuk acuan, topik dan sub topik
di Banyu Kuning
dengan
Tujuan mengetahui
penelitian kondisi
ini
desa
bantuan
pertanyaan
apa,
untuk
mengapa, siapa, dimana, kapan, dan
Banyu
bagaimana (5W+1H). Yang dilakukan
Kuning, kelompok tani Guyub Makmur,
dalam
wawancara
serta faktor-faktor yang menyebabkan
dengan kerangka kuisoner: Teknik
keberhasilan program pengembangan
semi
analisis
terstruktur
data.
Rappet
Usaha Agribisnis Perdesaan di desa
apprecials tidak dibatasi oleh temuan
Banyu Kuning, Kecamatan Bandungan,
informasi tetapi: -
Kabupaten Semarang
Memproses
informasi
dengan
visual -
Menganalisa informasi bersama masyarakat
37
Kemudian
kita
analisis
bersama
BPS menggunakan batas garis
masyarakat. Pengujian Kredibilitas data. Menurut
sugiyono
kredibilitas
data
(2008),
atau
kemiskinan,
sebagai
menentukan
miskin
batas atau
untuk tidaknya
uji
seseorang. Penduduk miskin adalah
kepercayaan
pemduduk yang memiliki rata-rata
terhadap data/informasi hasil penelitian
pengeluaran
dapat dilakukan dengan beberapa cara
dibawah garis kemiskinan . Selama
antara lain : perpanjangan pengamatan,
Maret hingga September 2012, garis
peningkatan
dengan
kemiskinan Jateng naik 5,15 persen
penelitian, triangulasi, analisa kasus
yakni dari 222.327 per capital perbulan
negatif, member check, dan diskusi
pada Maret, menjadi Rp 233.769 per
dengan
seperti
kapita pada September 2012 (Asep,dkk
dalam
2013).
ketekunan
teman
pernyataan
sejawat
Jeniffer
(1988)
perkapital
perbulan
menggali informasi dalam pemahaman
Pemberdayaan masyarakat bukan
desa waktu singkat. Informasi yang
membuat masyarakat menjadi makin
diperoleh
tergantung
pada
pemberian
(charity).
dikoreksi
dari
berbagai
keadaan yang berbeda “triangulasi�.
berbagai
program
Karena,
pada
dasarnya setiap apa yang dinikmati Teori
harus dihasilkan atas usaha sendiri
1. Pemberdayaan
(yang hasilnya
Pada
umumnya
petani
dapat dipertukarkan
di
dengan pihak lain). Dengan demikian
perdesaan berada pada skala usaha
tujuan akhirnya adalah memandirikan
mikro yang memiliki luas lahan lebih
masyarakat,
memampukan,
kecil dari 0,3 hektar. Pada bulan
membangun
kemampuan
Maret 2010, BPS mencatat jumlah
memajukan diri ke arah kehidupan yang
penduduk miskin turun menjadi 31,02
lebih baik secara berkesinambungan.
juta jiwa (13,33%), dan pada tahun
Program
2011 jumlah penduduk miskin turun
merupakan
menjadi 30,01 juta jiwa (12,46%).
meningkatkan output dan pendapatan
Pemerintah
telah
berhasil
para petani. Juga untuk menjawab
menurunkan
angka
kemiskinan
untuk
pembangunan
pertanian,
program
untuk
keterbatasan
sebanyak 1,01 juta jiwa (0,87%).
dan
pangan
di
pedesaan,
bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
38
industri
kecil
dan
kerumah
tanggaan,
serta
untuk
memenuhi
kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan
kebutuhan ekspor produk pertanian bagi
industri
negara
meningkatkan
maju.
Dalam
Pembangunan
Rancana
Jangka
Menengah
kecil,
pengambilan
Nasional (RPJMN)2010-2014, Pengen-
bangkan
tasan
mendukung
kemiskinan
dan
peningkatan
mandiri partisipasi
dalam
keputusan,
perkotaan
dan
mengem-
yang
pembangunan
dapat
pedesaan,
kesejahteraan rakyat menjadi salah satu
membangun kelembagaan yang dapat
Prioritas
melakukan
pemerintah.
Sasaran
pengentasan kemiskinan pada tahun 2012
adalah
penurunan
koordinasi
proyek
multisektor.
tingkat
Selanjutnya program strategi pusat
kemiskinan absulut, serta perbaikan
pertumbuhan,
distribusi
pendapatan
dengan
untuk menentukan jarak ideal antara
perlindungan
sosial
berbasis
pedesaan dengan kota, sehingga kota
masyarakat
benar-benar berfungsi sebagai pasar
dan perluasan kesempatan ekonomi
atau saluran distribusi hasil produksi.
masyarakat yang berpenghasilan rendah
Cara yang ditempuh adalah membangun
(Eriyatno,2012).
pasar
yang
keluarga, pemberdayaan
di
merupakan
dekat
desa.
alternatif
Pasar
ini
Program industrialisasi pedesaan,
difungsikan sebagai pusat penampungan
tujuan utamanya untuk mengembangkan
hasil produksi desa, dan pusat informasi
industri
tentang
kecil
dan
kerajinan.
hal-hal
berkaitan
dengan
Pengembangan industrialisasi pedesaan
kehendak konsumen dan kemampuan
merupakan
produsen.
alternatif
menjawab
Pusat
pertumbuhan
persoalan semakin sempitnya rata-rata
diupayakan agar secara social tetap
pemilikan dan penguasaan lahan dan
dekat dengan desa, tetapi secara eknomi
lapangan kerja dipedesaan. Program
mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti
pembangunan
kota.
masyarakat
terpadu,
tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, hidup
memperbaiki
penduduk
dan
kualitas
2.
memperkuat
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kementerian
kemandirian. Ada enam unsur dalam
Pertanian
mulai
terpadu,
tahun 2008 telah melaksanakan program
yaitu: pembangunan pertanian dengan
Pengembangan Usaha Agribisnis
padat karya, memperluas kesempatan
Perdesaan
pembangunan
masyarakat
39
(PUAP)
dibawah
koordinasi
Program
Nasional
maupun
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
bawah
(PNPM-Mandiri) dan berada dalam
Mandiri
kelompok
program
Kementerian/Lembaga di payung
program
PNPM
Pengembangan Usaha Agribisnis
pemberdayaan
Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk
masyarakat. bentuk
fasilitasi bantuan modal usaha untuk
fasilitasi bantuan modal usaha bagi
petani anggota, baik petani pemilik,
petani anggota, baik petani pemilik,
petani penggarap, buruh tani maupun
petani penggarap, buruh tani maupun
rumah tangga tani Gabungan Kelompok
rumah
Tani
PUAP
merupakan
tangga
dikoordinasikan
tani oleh
yang
kelembagaan
Gabungan
tani
merupakan
pelaksana
PUAP
untuk penyaluran bantuan modal usaha
Kelompok Tani (Gapoktan). Gabungan
(Gapoktan)
Kelompok
bagi anggota. Untuk mencapai hasil
Tani
(Gapoktan) merupakan kelembagaan
yang
tani pelaksana PUAP untuk penyaluran
PUAP,
Gapoktan
didampingi
oleh
bantuan modal usaha bagi anggota.
tenaga
Penyuluh
Pendamping
dan
Untuk
Penyelia Mitra Tani, dalam Permentan
mencapai
hasil
yang
didampingi
oleh
dalam
pelaksanaan
No 545/Kpts/OI.160/9/2007 .
maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan
maksimal
Gapoktan
tenaga
PUAP
diharapkan
Penyuluh Pendamping dan Penyelia
dapat menjadi kelembagaan ekonomi
Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan
yang dimiliki dan dikelola petani.
PUAP diharapkan Gapoktan dapat
Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu
menjadi kelembagaan ekonomi yang
mengurangi tingkat kemiskinan dan
dimiliki dan dikelola petani.
menciptakan diperdesaan,
Tujuan Utama Program PUAP,
lapangan PUAP
kerja
dilaksanakan
yaitu mengurangi tingkat kemiskinan
secara terintegrasi dengan kegiatan
da n
Departemen
pe nganggura n,
P UAP
Pertanian
maupun
difokus ka n untuk me m perce pat
Kementerian/ Lembaga lain dibawah
pengembangan
payung program PNPM Mandiri
usaha
ekonomi
produktif yang diusahakan para petani di perdesaan. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Eselon-I lingkup
Kementerian
Pertanian
40
3.
Gabungan Kelompok (GAPOK-
diwujudkan melalui kegiatan manusia
TAN)
yang disebut bekerja, oleh karena itu
Menurut
(2007).
kompromi atau tidak eksistensi suatu
ini
organisasi tergantung atau ditentukan
memandang bahwa Organisasi adalah
oleh manusia yang sangat penting
suatu
Pendekatan
Hasibuan sistem
system
sosial
komplek
yang
artinya
lingkungan
yang
lingkungan/iklim bisnis sekarang dan
kompleks yang bisa disebut sebagai
masa mendatang. Setiap organisasi tidak
system yang ada di luar. Gabungan
dapat menolak fakta bahwa SDM
kelompok tani yang telah mengikuti
merupakan faktor sentral dalam upaya
pelatihan akan diberikan dana bantuan
mewujudkan
langsung
masyarakat,
untuk
tercapainya
tujuan
kelembangan
petani
dalam
usaha
keuntungan
dan
meliputi
usaha
lainya.
beroperasi
yang
dalam
agribisnis,
yang
dalam
menghadapi
eksistensinya
berupa
bisnis
yakni
manfaat-manfaat
budidaya (tanaman pangan, hortikultura,
Menurut Susiatini (2011) guna
perkebunan, dan peternakan) dan usaha
mencapai peningkatan usaha produktif,
non budidaya (industri rumah tangga,
pengembangan
bakulan)
dan
mempunyai strategi dasar yaitu: pertama
berbasis
pada
usaha
pengembangan
lainnya
pertanian.
yang Dalam
agribisnis
masyarakat
dalam
agribisnis
pengelola PUAP, Kedua Optimalisasi
pertanian gapoktan dapat membentuk
Potensi agribisnis di desa miskin yang
usaha otonom yang mencakup unit
terjangkau, ketiga fasilitas modal usaha
usaha pemasaran. Pembentukan unit
bagi petani kecil, buruh tani dan rumah
usaha otonom disepakati dalam rapat
tangga
usaha gapoktan.
penguatan kelembagaan Gapoktan.
Menurut
usaha
pemberdayaan
usaha
Nawawi
Organisasi
miskin,
dan
keempat
(2005)
manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya
tani
4. Locus Penelitian
memerlukan
Desa Banyukuning terletah di
manusia. Manusia merupakan motor
Kecamatan
penggerak, tanpa manusia organisasi
Semarang dengan ketinggia 895 s/d 989
tidak
Manusia
m/DPL pada posisi 7º.14’.58’’ LS dan
dalam
110º,20’.51’’ BT. Desa Banyukuning
organisasi
mendapat jatah raskin terbanyak se
akan
merupakan mewujudkan
berfungsi. factor
utama
eksistensi
41
Bandungan.
Kabupaten
Kecamatan Bandungan sebesar 343
gorbanan
orang perjanuari 2013.
mendapatkan hasil tertentu atau dengan
sekecil-kecilnya
akan
Desa Banyukuning terdiri dari 12
pengorbanan tertentu akan mendapatkan
dusun dengan luas 902,88 ha yang
hasil yang sebesar-besarnya. Semakin
terdiri dari tanah keras dan pekarangan
besar angka pendapatan usaha maka
93,88 Ha, lahan kering/tegal 573.00 ha
akan semakin efisien usaha tani yang
dan luas sawah 236,00 ha. Jumlah
telah dijalankan (Susyantini, 2013).
penduduk 7.473 orang, terdiri dari 2.130
Desa Banyukuning, mempunyai
kk dengan mata pencaharian berfareasi
14 kelompok tani dengan yang terdapat
terlihat pada taben 3. Jumlah ternak 960
pada 12 dusun dengan jarak satu sampai
ekor sapi, 978 ekor kambing, ayam
satu setengah kilo meter, bergabung
kampung 80.613 ekor dan ayam ras
menjadi
30.115 ekor seta itik 765 ekor. Tanaman
(Gapoktan) pada tangga 12 juni 2007
pangan yang dominan ketela rambat 150
dengan dikukuhkan pada tanggal 8 juli
ha, ketela pohon 30 ha, tanaman jagung
2008. Dengan nama gapoktan Guyub
dan sayuran seluas 15 Ha, lahan untuk
Makmur
tanaman ketela rambat akan begantian
Banyukuning, kecamatan Bandungan
dengan tanaman padi.
kabupaten semarang. Dengan kepengu-
gabungan
beralamat
kelompok
dai
tani
desa
Usaha pada tahun 2012 tidak
rusan, ketua saudara Mufadik, sekretris
mengalami kendala yang berarti, seperti
saudara sujoko Wiyino dan bendahara
padi berhasil dengan baik, ketela rambat
saudara Edhi Purwanto. Pertemuan ke-
yang merupakan produk andalan dusun
lompok setiap selapan sekali 35 hari
krajan sangat menguntungkan, sayuran
seperti halnya kelompok ngesti Ayuning
sampai dengan cabai dan pada saat
Tani dusun kali winong pada hari selasa
pengamatan di lapangan, harga sngat
legi, dan minggu pahing untuk ke-
baik mencapai kisaran Rp 11.000 –
lompok Bina remaja di dusun Men-
Rp12.000,- . dari laporan perkembangan
dongan.
usaha tani sampai dengan oktober 2012
Gapoktan Guyub Makmur diben-
menunjukan angka R/C dialtas 1, apabi-
tuk secara kesepakatan dalam musya-
la pendapatan usaha tani positif, maka
warah yang dihadiri oleh semua pengu-
usaha tersebut sudah diperhitungkan
rus kelompoktani se Desa Banyukuning,
secara ekonomis, artinya sudah mengi-
perangkat Desa, Lembaga Desa, dan
kuti kaidah ekonomi yaitu dengan pen-
pemuka Masyarakat, dengan tujuan un-
42
tuk memberdayakan kelompok tani, se-
esuaikan dengan taraf dan skala usaha
hingga dapat lebih memberdayakan ke-
petani. Salah satu program bantuan yang
lompok tani dalam penyediaan sarana
digulirkan pemerintah melaui Departe-
produksi pertanian, permodalan, pen-
men Pertanian adalah program pengem-
ingkatan atau perluasan usaha tani ke
bangan Usaha Agribisnis Perdesaan
sektor hulu dan hilir, pemasaran serta
(PUAP). Untuk keberlanjutan pem-
kerjasama dalam posisi tawar. Kegiatan
anfaatan bantuan modal tersebut perlu
Gapoktan Guyub Makmur adalah asaha
ada kelembagaan keuangan yang me-
simpan pinja permodalan usaha Tani
madai, Desa Banyukuning, kecamatan
(pelaku program Pengembangan usaha
Bandungan kabupaten Semarang pen-
Agribisnis Perdesaan). Dan pem binaan
erima dana Pengembangan Usaha Agri-
kelompok tani baik poktan ternak, budi-
bisnis Perdesaan.
daya tanaman, perikanan maupun pengolahan hasil melalui kerjasama dengan
5. Kelompok Tani
Pembina dinas terkait.
Tumbuh
Gapoktan Pengembangan usaha
dan
berkembangnya
kelompok-kelompok
dalam
Agribisnis Perdesaan Guyub Makmur,
masyarakat, umumnya didasarkan atas
telah dikukuhkan dengan akta notaries
adanya kepentingan dan tujuan bersama,
nomor 01 tertanggal 01 Desember 2011
sedangkan
dengan nama Perkumpukan Gabungan
tersebut
tergantung
Kelompok Guyub Makmur. Dengan
pengikat
yang
anggaran dasar dan Rumah tangga tertu-
keakraban
lis didalamnya. Hal yang baik tertulis
menjadi anggota kelompok.
dalam akta ini, ialah setiap angga-
Penumbuhan
kekompakan
kelompok
kepada
dapat
factor
menciptakan
individu-individu
kelompok
yang
tani
ta/kelompok tani yang mempunyai pi-
dapat dimulai dari kelompok-kelompok/
jaman wajip mengembalikan.
organisasi
Pemerintah telah dan sedang
social
yang
sudah
ada
dimasyarakat yang selanjutnya melalui
memfasilitasi petani melalui kelompok
kegiatan
atau Gabungan Kelompok Tani (Gapok-
diarahkan menuju bentuk kelompok tani
tan) memberikan permodalan baik da-
yang semakin terkait oleh kepentingan
lam bentuk bantuan kridit, bantuan
dan
langsung masyarakat (BLM) dan bantu-
meningkatkan produksi dan pendapatan
an langsung tunai (BLT) yang dis-
dari usaha taninya.
43
penyuluhan
tujuan
bersama
pertanian
dalam
Kelompok
tani
juga
dapat
yang kuat dan mandiri, Kelompoktani
ditumbuhkan dari petani dalam satu
yang berkembang bergabung ke dalam
wilayah, satu desa atau lebih, dapat
gabungan kelompok tani (Gapoktan).
berdasarkan domisili atau hamparan
Gapoktan
tergantung
dicirikan
dari kondisi penyebaran
yang
kuat
adanya
dan
mandiri
pertemuan/rapat
penduduk dan lahan usaha tani di
pengurus yang diselenggarakan secara
wilayah tersebut.
berkala
Kegiatan-kegiatan yang
dikelola
kesepakatan
dan
berkesinambungan;
kelompok
memiliki aturan norma/tertulis yang
kepada
disepakati dan ditaati bersama; adanya
tergantung anggotanya.
Dapat
jalinan
kerjasama
serta
adanya
berdasarkan jenis usaha, unsur-unrur
pemupukan modal usaha baik iuran dari
subsistem agribisnis pengadaan, sarana
anggota
produksi, pemasaran, pengolahan hasil
usaha/kegiatan gapoktan.
atau
penyisihan
hasil
pasca panen. Dalam penumbuhan kelompok
6. Lembaga
tani tersebut perlu diperhatikan kondisi-
(LKM-A)
kondisi kesamaan kepentingan, sumber
Keuangan
Mikro
Dalam rangka memdukung usaha
daya alam, sosial ekonomi, saling
agribisnis
mempercayai, dan keserasian hubungan
Gapoktan, seksi permodalan berupa
antar petani, sehingga dapat merupakan
lembaga keuangan mikro agrobisnis
faktor
dapat menfasilitasi bidang-bidang usaha
mengikat
untuk
kelestarian
kehidupan kelompok, dimana setiap
dalam
anggota
kelompok
memiliki
dan
yang
lembaga
dijalankan
gapoktan,
oleh
berbagai
dapat
merasa
macam bidang usaha yang dijalankan
menikmati
manfaat
gapoktan meliputi bidang produksi,
sebesar-besarnya dari apa yang ada
bidang
dalam kelompoktani.
prasarana produksi, bidang pengolahan
Pengembangan
sarana
produksi,
bidang
kelompoktani
hasil. Posisi LKMA dalam Gapoktan
peningkatan
diilustrasikan sebagai diagram yang
kemampuan setiap kelompok dalam
disajikan pada gambar 1. Tampak
melaksanakan fungsinya, peningkatan
bahwa LKMA akan menjadi lembaga
kemampuan
yang mengelola modal gapoktan untuk
diarahkan
pada
para
anggota
dalam
mengembangkan agribisnis, penguatan
menggulirkan
kelompoktani menjadi organisasi petani
Modal Gapoktan yang dikelola dalam
44
usaha
agribisnisnya.
LKMA
harus
pengembangan
bias usaha
mendukung
mengem-bangkannya. Kedua, langkah-
produksi
langkah
komoditas unggulan, usaha pengolahan
berbagai
hasil usaha agribisnis, pemasaran hasil
pembukaan akses berbagai peluang
usaha agribisnis dan usaha lainnya.
(opportunities) yang akan membantu
nyata,
dan
masukan
menyangkut (input),
serta
Mengelola jasa keuangan untuk
masyarakat menjadi berdaya. Ketiga,
membiayai usaha agribisnis skala kecil
melindungi dalam proses pemberdayaan
di perdesaan, baik berbentuk formal
harus dicegah yang lemah menjadi
maupun
Kelembagaan
bertambah lemah, pemihakan terhadap
berdasarkan
yang lemah amat mendasar sifatnya
ditumbuh
non
formal.
kembangkan
semangat untuk memajukan usaha tani,
(Sumarhaen.Y.S, 2010)
bentuk usaha lembaga ini mencakup
Proses
perencanaan
mulai
pelayanan jasa pinjaman/kredit dan
ditingkat
penghimpunan dana masyarakat yang
penumbuhan kelembagaan Gapoktan
terkait dengan persyaratan pinjaman
dapat dilakukan secara komprehensif
atau bentuk pembiayaan lainnya.
dengan memperhatikan aspirasi petani
kelompok
sampai
dengan
anggauta serta perkembangan yang ada. 7.
Model Pemberdayaan GAPOK-
Untuk mencapai keberhasilan PUAP
TAN GUYUB MAKMUR.
melalui pemberdayaan Gapoktan, maka
Pemberdayaan merupakan pener-
tim Teknis Kabupaten/Kota diharuskan
jemahan dari istilah empowerment yang
dapat
merupakan sebuah konsep yang lahir
pendapingan
sebagian
Kementerian
dari
perkembangan
alam,
mengoptimalkan yang
fungsi-fungsi
disiapkan
pertanian
oleh
melalui
pemikiran, dan kebudayaan masyarakat.
Penyuluh pendamping dan Penyelia
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat
Mitra tani
dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya untuk membangun daya tersebut, dangan mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk
45
h.
Hasil Tumbuhnya kearipan lokal yang dijal-
yang meninggal
ankam oleh Kelompok Dibidang kem-
i.
iskinan a.
Mendapat prioritas bantuan gratis
b.
Mendapat Prioritas memperoleh
j.
k.
Adanya dukungan penjualan hasil l.
MembantuPerbaikan rumah orang
Adanya aturan tertulis dan tidak
m. Adanya
Adanya bantuan tehnis Pertanian
aturan yang disepakati
bersama n.
Adanya bantuan dana bagi warga
Adanya aturan, jadi kebiasaan dan membudaya
yang sakit g.
Adanya Ketegasan Ketua Gapok-
tertulis
Cuma-Cuma f.
di masing-mading
tan
tidak mampu dibidang social e.
Adanya THR kelompoktani
usaha taninya d.
Adanya Pemasaran hasil bersama (Kopi)
pinjaman c.
Adanya bantuan dana bagi warga
o.
Adanya sangsi tegas bagi anggota
Adanya bantuan HPT bagi warga
yang melanggar dibidang pen-
yang sakit
gangguran
46
p.
q.
r.
Adanya kesempatan kerja bagi
tiga kelompok tani dengan nama Putri
tenaga pertanian
manis yang berdiri pada tahun 2001,
Kekurangan tenaga kerja di bi-
Tirto Ndaliran yang berdiri tahun 1997
dang pertanian dibidang kemam-
dan Ngudi Tani pada tahun 1983, begitu
puan
pula dengan kelompok-kelompok di
Adanya
Pendidikan
Pengurus
masing-masing
pedukuhan
tumbuh
gapoktan
mulai tahun 1982 dan yang terbaru pada
Adanya Pendidikan Penyuluh pen-
tahun 2005. Banyak sekali dijumpai
dampung
Kooperasi
t.
Adanya Pendidikan PMT
beroperasi didesa Banyukuning, kaum
u.
Adanya
s.
v.
Pendidikan
Pengurus
z.
yang
LKM
dagangannya yang mau dibawa ke
Adanya Pendidikan tehnis per-
pasar. Dimana kegiatan kelompok saat
tanian bagi petani
itu bersifat perkumpulan arisan dan penghimpunan
dana
sebagai
kas
poktan dibidang Pemberdayaan
kelompok dengan sistem iuran dari
Adanya Penguatan modal Gapok-
masing-masing anggota.
tan y.
pinjam
bakul kesulitan membayar secara tunai
w. Adanya Studi banding pengurus
x.
simpan
Tahun
Adanya
komitmen
mengem-
PUAP
2009
akhir
dilaksanakan
program di
desa
bangkan modal
Banyukuning mengacu pada pola dasar
Adanya Pembinaan kelembagaan
yang di tetapkan dalam permentan
aa. Adanya
Pendampingan
dakam
no.16/permentan /OT.140/2/2008 yaitu
usaha
diadakanya pendidikan dan pelatihan
bb. Adanya Monitoring dan evaluasi
untuk
pengembangan
usaha,
pendampingan dan pemberian fasilitas Proses
pengembangan
usaha
bantuan
modal usaha
petani
yang
Gapoktan
dan
agribisnis perdesaan kita lihat dari tiga
dikoordinasi
sisi, yaitu output, proses dan input, Desa
dilaksanakan oleh pemerintah.
Banyukuning sebelum adanya program
Pendampingan
PUAP,
keadaan
kelompok
telah
oleh
merupakan
bagian dari faktor sukses program-
tumbuh, secara sendiri-sendiri menurut
program,
geografis dan kebutuhan lokalita, seperti
Agribisnis, muatan program tersebut
contohnya pada dukuh krajan terdapat
dalam
47
pemberdayaan
pelaksanaan
usaha
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perdesaan,
oleh
Hasil yang diperoleh dengan
karena itu model-model pendampingan
adanya
masih membutuhkan kreatifitas dalam
agribisnis perdesaan, kelompok tani
implementasinya
jelas
yang dulunya hanya mempunyai sebelas
kepercayaan diri dan kemandirian petani
kelompok pemula dan tiga kelompok
harus menjadi indikator sukses agar
lanjut, sekarang keadaan kelompok tani
terwujud
tujuan
pada tahun 2012 jumlah kelompok tani
dan
desa banyukuning kelas pemula 4
yang
keberlanjutan
pendampingan
dari
(Yuliati
A,
Istriningsih, 2011).
pengembangan
kelompok dan kelas lanjutan sepuluh
Dalam program PUAP, PPL diperlakukan
program
poenyuluh
dengan akte notaries dengan nama
pendamping gapoktan/kelompok tani,
perkumpulan gabungan kelompok tani
penyuluh pendamping berperan sebagai
“Guyup
fasilitator agar kelompok tani/Gapoktan
organisasi
mampu mengambil keputusan sendiri
berikut:
dengan jalan 1. Membantu menganalisis
sekretaris Sujoko Wiyono, bendahara
situasi yang sedang mereka hadapi dan
Edi Purwanto, dengan seksi-seksi, seksi
melakukan
perkiraan
2.
pola usaha tani Tulus, sarana dan
Membantu
mereka
memecahkan
prasarana Akhmad Rowadi, seksi PHT
masalah. memperoleh
sebagai
kelompok. Mempunyai satu gapoktan
3.
kedepan.
Membantu
dengan
susunan
kepengurusan ketua
Bapak
sebagai Mufadik,
mereka
Sumiarto, pasca panen dan pemasaran
pengetahuan/informasi
Sururi, dan seksi peternakan Mulyono,
guna memecahkan masalah, dan 4. Membantu
Makmur�
mereka
seksi LKMA Bapak Sururi.
mengambil
Manfaat
ekonomi
bagi
keputusan yang akan diambil. Pelatihan
kelompok tani, dana simpan pinjam
dilaksanakan oleh balai-balai latihan
sampai dengan bulan oktober 2012 telah
yang ada di jawa tengah seperti ungaran
beredar uang simpan pinjam dari awal
dan soropadang, misalnya pelatihan
berdiri
PUAP dan kepemimpinan management
497.221.250 yang dimanfaatkan oleh
lembaga keuangan mikro, ada juga
391
pelatihan teknis baik oleh dinas terkait
berdasarkan
di lingkup kabupaten semarang ataupun
Mempunyai simpanan pokok anggota
swasta.
sebesar
ampai
anggota,
sekarang
secara prioritas
3.330.000,
berkisar
bergulir
dan
usahanya.
simpanan
wajib
anggota 467.000, simpanan sukarela
48
anggota 798.000 dengan dana hibah
oleh Lilin sekretaris LKM “bila buku
sebesar 725.000 dari pemerintah desa.
administrasi keuangan ini bisa dibuat
Pendapatan bagi hasil/ jasa sebesar
secara seragam dan ada satu pedoman
3.206.250. dari pengembangan modal
yang bisa dipakai untuk pegangan maka
100.000.000 pada akhir tahun 2009
pelaksanaan administrasi akan lebih
sampai sekarang telah menjadi asset
mudah�.
kekayaan gapoktan Guyup Makmur sebesar 148.850.000 yang disalurkan kepada
14
kelompok
8. Model Penyaluran Dana.
disamping
Gapoktan Guyub Makmur Desa
kekayaan yang lain seperti meja, kursi,
Banyukuning,
loker, dan kardek, dll. Pendapatan
pinjam yang dilakukan oleh lembaga
bulanan juga diterima dari kelompok
keuangan mikro. Pergerakan penyertaan
dengan mendapatkan sisa kelebihan
modal yang berupa uang yang dikelola
bunga setengah persen perbulan seusuai
menyerupai
pinjaman masing-masing kelompok.
Gapoktan/LKM member pinjaman pada
Dari sisi administrasi kelompok,
melakukan
simpan
piramitda,
kelompok
dan
dimana
kelompok
akan
dengan adanya simpan pinjam yang
meneruskan pada anggota. Anggota
telah disepakati bersama di dukuh
kelompok
Gentan (Bapak Sururi ketua LKN,2013)
berdasarkan pada recana kebutuhan
berkata
harus
anggota, yang diajukan selapan sekali,
berkembang, dan bagi siapa saja yang
seperti mesalnya selasa legi dan anggota
pinjam harus mengembalikan�, maka
lain akan menerima pada saat yang
masing-masing kelompok mempunyai
sama pengajuan sebulan sebelumnya
buku bantu yang berupa buku simpan
dengan
pinjam
pemberian
“uang
dari
Gapoktan
anggota
kelompok,
mengajukan
pinjaman
pertimbangan pinjaman.
prioritas Uang
akan
pembukuan ini telah tertib dilaksanakan
diangsur sesuai kesepakan peminjam
yang memudahkan pengontrolan bagi
ada
anggota
duapuluh kali.
kelompok
serta
pengurus
lembaga keuangan mikro untuk bisa
yang
sepuluh
kali
ada
yang
Simpan pinjam dengan model
saling mengkoreksi dan melengkapi
konvensional
menghindari
setengah persen dari Gapoktan dan dua
simpan
konflik.
pinjam
Buku
keuangan
bantu
membuat
persen
pembayaran menjadi lancer dikatakan
dari
dengan
bunga
kelompok.
satu
Dengan
ketentuan setiap peminjan satu juta
49
rupiah
setiap,
sepuluh
ribu
anggota rupiah
menabung dan
mempunyai aturan tersendiri. Kita lihat
uang
kelompok
Bina
Remaja
dusun
administrasi lima ribu rupiah dipotong
Mendongan,
didepan. Adapun bunga pinjaman satu
keuangan
persen menjadi modal Gapoktan dan
memberikan tujangan hari raya sebesar
setengah persen penghasilan pengelola
dua ratus limapuluh ribu rupiah..
dan
setengah
kelompok.masing
persen masing
masuk
kas
Lembaga
kelompok
Agribisnis
50
mereka
mengelola
kelompok
keuangan merupakan
dengan
Mikro lembaga
intermediasi
keuangan
bagi
para
(kelompoktani,
gabungan
kelompok
anggota kelompok tani dan warga yang
tani)
terpilih
ikatan
sangat srategis, karena muatan aspirasi
yang
anggota beserta keluarganya tertuang
dari
lingkungan
pemersatunya
(tingkat
desa)
dalam
pemberdayaan
anggota
bersepakat untuk bekerja sama saling
berdasarkan
menolong dengan menabung secara
Rencana Usaha Keluarga (RUK) dan
teratur
rencana
dan
teru-menerus
sehingga
terbentuk modal bersama yang terus
skala
Usaha
prioritas
Bersama
dalam
(RUB)
Banyukuning.
berkembang, guna dipinjamkan kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan
dengan
tingkat
9. Tradisi / Kemasyarakatan.
bagi
Tradisi
adat
kebiasaan
turun
hasil/jasa tabungan maupun pembiayaan
temurun yang masih dijalankan di
yang
masyarakat yang masih dianggap bahwa
layak
dan
bersaing.
(Burhansyah,R. 2010). Peran
kelembagaan
cara-cara yang telah ada merupakan cara petani
yang paling baik dan benar, kcerdasan
51
dari masyarakat banyukuning kecama-
itif yang diperoleh dari aktifitas simpan
tan bandungan ini merupakan hasil
pinjam,
proses dari diklat yang diikuti, sehingga
pemerintah
membuat
penuh
mendapat keuntungan bagi masyarakat
efisien, seperti halnya penerapan ter-
anggota kelompok tani yang bergabung
hadap buruh tani yang telah memperhi-
dalam Gapoktan.
tungkan
kegiatan
dengan
dengan
hasil
menguntungkan
sebagai
bayaran
di
yang
modal
Desa
terus
penyertaan
dari
berkembang
dan
banyukuning
uang
yang
contoh:
beredar pada anggota kelompoktani
ternak
secara komulatif tercatat lebih dari
dengan upah Rp 400.000 dan bonus Rp
400.jutaan, terlihat pada lampiran 3,
400.000,- untuk pekerjaan dengan hasil
perkembangan
yang baik, maka dia akan memilih upah
perdesaan sesuai dengan bidang usaha
borongan pada pekerjaan di bidang yang
taninya. Pengelolaan uang pinjaman
sama
yang
dari lembaga keuangan mikro melalui
menguntungkan. Di bidang sosial Bapak
kelompok tani yang di teruskan kepada
Mufadik ketua Gapoktan 2013 menga-
anggota kelompok tani berjalan dengan
takan, “barang siapa yang menjemur
lancer. Pengembalian uang pinjaman
kopi di jalan raya maka kopi itu akan
angota kelompok, bila tidak lancer men-
menjadi milik umum�. Kegiatan ini te-
jadi tanggungan kelompok. Kewajiban
lah dilakukan oleh masyarakat dusun
mengembalikan
Mendongan yang telah merubah tradisi
ditanamkan dengan rasa malu bila tidak
dengan mengolah kopi pasca panen du-
mengembalikan,
lunya dikerjakan asal-asalan, sekarang
temuan kelompok yang dilakukan sela-
mengutamakan produk kualitas yang
ma (35 hari) sekali sebagai contoh
baik.
dusun
bulanan
dengan
tenaga
hasil
Kemasyarakatan/Tradisi, yang be-
usaha
uang
karena
mendongan,
membacakan
hasil
agribisnis
pinjaman
setiap
per-
kelompok
akan
angsuran
dan
rada di desa banyukuning, terpelihara
pengajuan pinjaman baru bagi anggota
serta berkembang mengikuti kondisi era
yang belum mendapat giliran. Bila ada
modern. Kebiasaan saling menolong
anggota yang belum memberikan ci-
dan saling membantu dengan mene-
cilan, maka pengurus dan anggota be-
gakkan aturan atau disiplin bermasyara-
ramai-ramai mendatangi anggota yang
kat berdampak pada pengembangan
belum membayar, ditanyakan sebab-
usaha agribisnis pedesaan. Dampak pos-
sebab ketidaklancaran pembayaran ci-
52
cilannya. Dalam akte pendirian Gapok-
masyarakat
tan tertuang barang siapa yang mempu-
pemasarannya setiap kelompok yang
nyai
membayar.
akan menjual kopi diumumkan melalui
Penyitaan jaminan merupakan jalan
pengeras suara, jam keberangkatan serta
terakhir apabila masalah sudah benar-
harga kopi saat itu. Tradisi yang
benar tidak punya etikat baik ataupun
berkembang bagus sampai sekarang bila
sudah
anggota
pinjaman
tidak
wajib
mampu
membayar
lagi
kopi,
masyarakat
delam
yang
hutang-
meninggal/kesripahan, maka masyarakat
hutangnya.Terdapat kebersamaan yang
akan membantu sampai 7 hari, di
mentradisi bila ada anggota masyarakat
lakukan
yang sakit, dan dirawat di rumah sakit,
menanggung
masyarakat
akan
kebutuhan selama itu. Disini seksi social
mengerjakan pekerjaan bagi mereka
mendapat dana dari usaha bersama, dan
yang dirawat seperti merumput untuk
mendapat 3 kg kopi kering setiap panen
pakanan ternak dengan system piket
dari masyarakat.
sampai anggota sembuh. Bagi seluruh
Seksi
anggota
semua
untuk
penghasil
/
seksi
masyarakat
social
oleh
seksi
social
yang
seluruh
biaya
dan
social
mendapat
lahan
berbondong-
berupa tanah seluas 500 meter yang
bondong memberikan dana social bagi
diusahakan bersama, seperti contoh
mereka
ketua
bulan desember 2012 ditanami dengan
Gapoktan dengan merubah tradisi yang
cabe merah dengan hasil 24.300.000
ada di desa Banyukuning cukup positif,
dengan biaya usaha tani 5.400.000 serta
seperti pada penjualan hasil tanaman
hasil lain yang diperoleh dari simpan
kopi
pinjam dengan bunga 3% yang berjalan
yang
yang
sakit.
telah
Ajakan
dirintis
dengan
penjualan bersama. Diadakannya
dengan baik, sementara untuk gabungan untuk
kelompok tani dengan bunga 1.5%.
mempertahankan mutu biji kopi dengan
Pertemuan gabungan kelompok tani
aturan, tidak boleh menjemur kopi di
diadakan sebulan sekali pada tanggal
jalan raya, dengan hukuman kopi yang
20,
ada di jalan raya adalah milik umum /
kelompok dengan agenda membawa
bersama, karena biji kopi yang bagus
cicilan pinjaman anggota baik yang 20x
dapat masuk ke dalam pasaran eksport
cicilan maupun 10x cicilan, dengan
dengan harga yang tinggi. Kondisi
bunga 1.5%, serta mengajukan kembali
semacam
pinjaman
ini
peraturan
telah
dipatuhi
oleh
53
yang
dihadiri
bagi
oleh
anggota
pengurus
kelompok
masing-masing. Angsuran kepada LKM
kopi bersama, terciptanya aturan-
pada tanggal 20 tidak pernah ada
aturan
kekurangan, masing-masing kelompok
disepakati bersama sehingga tercipta
telah memenuhi kewajibannya/menutup
situasi yang kondusif, munculnya
angsuran bagi anggota yang belum bisa
rasa toleransi/empati yang lebih kuat
mengangsur pada tanggal tersebut, dan
terhadap warga masyarakat yang
uang yang terkumpul pada LKM hari itu
kurang mampu.
juga akan didistribusikan kepada 14 kelompok
yang
ada
di
fdi
masyarakat
2. Meningkatnya
desa
yang
kemandirian
kelompok yang ditandai dengan,
banyukuning yang telah mengajukan
makin
permohonan di bulan yang lalu, dengan
produktif anggota dalam kelompok,
mengajukan rencana usaha anggota.
makin
berkembangnya
kuatnya
usaha
permodalan
Desa Banyukuning yang berarti air
kelompok, makin rapinya system
yang berwarna kuning mengalir melalui
administrasi kelompok, serta makin
sungai pawon yang bisa mengairi sawah
luasnya interaksi kelompok dengan
seluas 236 ha, dengan tidak terputus
kelompok lain didalam masyarakat
baik musim kemarau maupun musim
desa Banyukuning.
penghujan. Disini pemanfaatan sumber
3. Pengembangan
Usaha
Agribisnis
daya alam akan terus mampu di kelola
Perdesaan Gapoktan Guyub Makmur
sepanjang masa.
berjalan
dengan
berdampak
pada
RC>1,
berkurangnya
jumlah penduduk yang termasuk
Simpulan Dari
efisien
hasil
kajian
gabungan
dalam
kategori
miskin,
dengan
kelompok tani Guyub Makmur desa
ditandainya semakin menurun (dari
Banyukuning
567KK
Kecamaan
Bandungan
Kabupaten Semarang dapat disimpulkan
Banyukuning sanakannya
perolehan
jatah beras keluarga miskin.
sebagai berikut: 1. Kondisi
S/D 343KK)
4. Beberapa
Faktor
yang
masyarakat
Desa
setelah
dilak-
program PUAP Gapoktan Guyub
antara
Makmur
PUAP
mempengaruhi
lain,semakin tumbuh berkembang
keberhasilan
Desa
Banyukuning
diantaranya: • Adanya kesepakatan di tingkat
keariban lokalnya yang ditandai dengan adanya pemasaran produk
Desa
54
untuk
mengembangkan
penyertaan
modal
yang
DAFTAR PUSATAKA
diperoleh dari pemerintah. • Model
Penyaluran
Buku-buku:
dana
pengembalian
Eriyatno dan Nadjik. 2012. Solusi Bisnis
dengan alur piramida, dana dari
Untuk Kemiskinan.Model dan
Gapoktan/LKM ke Poktan dan
formula Bisnis
konkret
dari Poktan Ke Anggota begitu
Sustainable.
PT
pula sebaliknya dari anggota ke
Kompotindo, Jakarta.
pinjaman
dan
• Adanya kuwajiban pengembalian
berdaya
Jennifer, A. M, Jules, N,P. dan Gor-
Gabungan
don,R,C. 1988 Uraian Singkat Tentang
Kelompok Tani. • Adanya jaminan pinjaman yang
Analisa
Agroekosistem.Untuk
Pem-
bangunan Indonesia.IIED.
ditanggung oleh Kelompoktani Jennifer,
“Tanggung gandeng
A.
M.
1995.
Pedoman
Penelitian Partisipasi Masyara-
renteng”. • Adanya
Buana
Notaris
Akta
secara
Manusia.
Aksara. Jakarta.
dana pinjaman, yang dituangkan
Perkumpulan
Media
Hasibiuan,H. 2007. Manajemen Sum-
poktan lalu ke Gapoktan/LKM.
dalam
dan
dalam
kat
saling
Pesisir.Proyek Pengembangan
anggota yang
Pusat Study Lingkungan.Dirjen
kebersamaan
kelompoktani membantu
untuk
Pendidikan dan Kebudayaan.
• Adanya dukungan teknis dan dari
Wilayah
Pendidikan Tinggi Departemen
kedapatan sedang kesulitan.
administrasi
Dalam
Khomsan,A. 2012. Ekologi Masalah
Penyuluh
Pendamping dan Penyelia Mitra
Gizi
Tani.
kinan.Alfabeta. Bandung. Nawawi,H.
• Adanya Monitoring dan Evaluasi
Pangan
2005.
dan
Kemis-
Manajemen
dari Pembina melalui pelaporan
Sumberdaya Manusia. Bisnis
bulanan
yang Kompetitif. Gajah Mada
yang
disampaikan
tersusun sampai
dan
University Press, Yogtakarta.
pada
Ndraha,T.
Kementerian Pertanian.
1999.
Pengantar
Pengembangan
-------------------------
55
Teori
Sumberdaya
Manusia.Reineka
Cipta.
kat
Jakarta.
Pustaka
Pelajar.
Yogyakarta.
Pasaribu, A.M. 2012. Perencanaan dan Evaluasi
Proyek
Suparman.
Agribisnis.
Konsep dan Aplikasi.
Pengelolaan
Sumberdaya Manusia, Bumi
Lily
Aksara, Jakarta.
Publisher. Yogyakarta.
Utju Sujatna. 2011. Bertani Dengan
Prasetyo,T. dan Subagyono, K. 2009. Membangun
1997.
Akal dan Nurani.Catatan dan
Lembaga
Harapan Seorang Petani Padi
Keuangan Mikro Agribisnis.
Organik
Balai
SRI.Nuansa. Bandung.
Pengkajian
Tehnologi
Pola
tanam
Pertanian. Jawa tengah. Saragih,B. 2000. Agribisnis Berbasis Peternakan. pemikiran.
Peraturan Perundang-undangan:
Kumpulan PT
Undang Undang dasar 1945
Loji
Peraturan Kepala LAN Nomor 3 tahun
Grafika Sarana. Bogor.
2006.
=======. 2001. Suara Dari Bogor
Pedoman
pelaksana
Orasi Ilmiah Widyaiswara.
Membangun Sistem Agribisnis
Peraturan
.PT Loji GrafikaSarana. Bogor.
Menteri
Pertanian
No:04/permentan/OT.140/2/20
Setiawan,I. 2012. Agribisnis Kreatif.
12.
Pedoman
Umum
Pilar Wirausaha Masa depan,
Pengembangan
Kekuatan
Agribisnis Perdesaan.
Dunia
Baru
Menuju Kemakmuran Hijau.
Petunjuk Teknis. Penyelia Mitra Tani
Swadaya. Jakarta. Sudrajad.2011.
Kiat
Pengembangan
Mengentaskan
Agribisnis
Pengangguran dan Kemiskinan melalui Wirausaha.
Usaha
Usaha Perdesaan
Departemen Pertanian 2008
Bumi
Peraturan
Aksara. Jakarta.
menteri
Pertanian
273/Kpts/OT.160/2007.Pedom
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian
an Pembinaan Kelembagaan
Kualitatif. Alfabeta Bandung.
Petani.Departemen
_______ . 2008. Metode Penelitian
Pertanian
Jakarta.
Bisnis. Alfabeta Bandung.
Petunjuk Teknis. Penyaluran Dana
Sunyoto Usman. 2004. Pembangunan
BLN-PUAP
dan Bemberdayaan Masyara-
Pertanian 2008
56
Departemen
Petunjuk Teknis. Monitoring, Evaluasi
paikan pada diklat sapi potong.
dan Pelaporan Pengembangan Usaha
BPSDMNAK Ungaran.
Agribisnis Perdesaan.
Sumarhaen,T.S, 2010. Gaya Kepem-
Departemen Pertanian 2008
impinan
Transformasional
Kepala Daerah Sebagai factor Artikel:
Penentu Keberhasilan Penataan
Asep, S. 2012. Lenbaga Keuangan
PKL di Era Reformasi (Studi
Mikro Agribisnis, Balai Besar
Kasus
Pelatihan Pertanian Lembang.
Pemerintah Provinsi Jawa Ten-
Burhansyah,R.
Pemberdayaan
gah.Badan
Gapoktan PUAP Kalimantan
Pelatihan.
Barat
2010.
di
Sebagai
Kota
Surakarta).
Pendidikan
dan
Lembaga
Yulianti. A, dan Istriningsih. 2011.
Agribisnis
Membangun Karakter Petani
Pedesaan..Balai
yang Andal Melalui Pendamp-
Pengkajian Teknologi Perta-
ingan. Balai besar pengkajian
nian
dan pengembangan teknolgi
Keuangan Mikro Petani
Di
Kalimantan
Barat
.EPP.Vol.7.No 2. 2010:p 1-5..
pertanian. Bogor. Volume 33
Badan Statistik Kabupaten Semarang,
no.5. 2011. http://infopetadaerah.blogspot.com/2010
Kecamatan Bandungan dalam
/07/ada-14-kriteria-yang-
angka,2012 Cholisin.
2011.
dipergunakan-
Pemberdayaan
untuk.html
Masyarakat.Disampaikan Pada
http://semarangkab.bps.go.id/
gladi Managemen Pemerintah
Aser
Abdulah,
Agustinus,
Wicaksono,
Desa.19-20 Desember 2022
ariawan,
Nugroho,
Suk-
Usaha
mono dan Fani Ayudea. 2013.
Agribisnis dalam Mendukung
Sulitnya mengikis Pengemis.
Pelaksanaan
PT Suara Merdeka Press. Se-
Susiatini.2011.
Peningkatan
PUAP.Disampaikan pertemuan
koordinasi
marang.
pada
Penumbuhan Ekonomi Masih rendah.PT
dan
Suara Merdeka Press. Sema-
evaluasi PUAP.
rang.
-----------, 2013.Analisa Usaha Sapi Potong. Bahan ajar disam-
------------------------
STRATEGI PENDIDIKAN BERBASIS KERAGAMAN
57
Oleh Martuti Widyaiswara Madya Abstrak Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kejayaan suatu bangsa. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan tidak hanya untuk mencerdaskan kemampuan intelektual (Intelectual Quotient), tetapi kecerdasan emosi (Emotional Quotient) dan kecerdsasan spiritual (Spiritual Quotient). Dengan menyeimbangkan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, serta berakhlak mulia. Sehingga ranah kognitif, afektif, dan siko-motorik mampu dioptimalkan. Perlu dirumuskan strategi pendidikan yang tidak semata mengejar nilai akademik (mengabdi kepada angka-angka). Strategi pendidikan tersebut antara lain Pendidikan Multi Budaya, Pendidikan menurut UNESCO dan Pendidikan Kewirausahaan. Keyword: Strategi Pendidikan, Pendidikan Multi Budaya, Pendidikan menurut UNESCO, pendidikan kewirausahaan. juga untuk meningkatkan keimanan dan
Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
1945, alinea ke empat mengamanatkan
Esa serta berakhlak mulia.
bahwa tujuan pemerintah Republik In-
Pendidikan menjadi faktor penentu
donesia adalah, melindungi segenap
kejayaan suatu bangsa di masa depan.
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
Jepang misalnya, bisa tampil sebagai
darah Indonesia,
memajukan kese-
bangsa yang kuat dan memukau dunia
jahteraan umum, mencerdaskan ke-
karena menerapkan strategi pendidikan
hidupan
yang pas yang digali dari budaya Je-
bangsa,
serta
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
pang.
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
pembelajar terbaik di dunia. Mereka
abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka
belajar seperti melakukan ibadah agama,
usaha mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang dipraktekkan dengan penuh se-
pemerintah berkewajiban mengusaha-
mangat
kan dan menyelenggarakan satu sistem
kegunaannya. Menyntek adalah me-
pendidikan nasional yang tidak saja di-
langgar agama sehingga merupakan aib.
tujukan untuk mengejar nilai akademik
Belajar dan mencari ilmu adalah jiwa
(angka/ ranking/ Indeks Prestasi), tetapi
dari masyarakat Jepang. Semangat bela-
58
Bangsa Jepang adalah bangsa
karena
paham
betul
jar yang tinggi sudah terbentuk sejak
Oleh karena itu perlu dirumuskan
ratusan tahun. Sejak masuknya Kon-
strategi pendidikan yang pas untuk
fusianisme menjadi dasar kepercayaan
menghadapi tuntutan perubahan ke-
Jepang. Sejak para elite Samurai mulai
hidupan lokal, nasional, dan global, se-
meninggalkan pedangnya dan mengajar
hingga selaras dengan tujuan pendidikan
di sekolah sekolah, dan sejak Restorasi
nasional.
Meiji. Konfusius juga mengajarkan
Tujuan
pendidikan
nasional
pengikutnya untuk banyak membaca.
menurut
Melalui sistem pendidikan yang efektif
Amandemen), pasal 31, ayat 3 me-
nilai nilai budaya tersebut
nyebutkan : Pemerintah meng-usahakan
tertanam
kuat dalam masyarakat Jepang.
UUD
1945
(versi
dan menyelenggarakan satu sistem pen-
Walaupun berbabagai agama yang
didikan nasional, yang meningkatkan
dianut di Indonesia memaknai bahwa
keimanan dan ketakwaan serta akhlak
pendidikan adalah sebagai ibadah, fak-
mulia dalam rangka mencerdaskan ke-
tanya masih banyak murid menuju
hidupan bangsa, yang diatur dengan
sekolah hanya sekedar menggugurkan
Undang-Undang.
kewajiaban. Menyontek masih banyak
Pasal 31, ayat 5 menyebutkan,
dijumpai disekolah terutama pada saat
“Pemerintah memajukan ilmu penge-
ujian akhir
agar mendapat Nilai
tahuan dan teknologi dengan menjun-
Ebtanas Murni yang baik. Mungkin ka-
jung tinggi nilai-nilai agama dan per-
rena perguruan tinggi tidak percaya
satuan bangsa untuk kemajuan perada-
kepada mutu sekolah di bawahnya, un-
ban serta kesejahteraan umat manusia.�
tuk bisa diterima sebagai mahasiswa
Penjabaran UUD 1945 tentang
kemampuan murid diuji lagi dan tidak
pendidikan dituangkan dalam Undang-
sekedar berdasar nilai NEM. Menurut
Undang Sisdiknas No.20, tahun 2003,
mantan Rektor Universitas Diponegoro
pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasi-
Sema-rang, Prof. Dr. dr. Susilo Wi-
onal berfungsi mengembangkan ke-
bawo, Ms Med, pendidikan dikatan ber-
mampuan dan membentuk watak serta
hasil jika :
peradaban bangsa yang bermatabat da-
a.
b.
Mampu
mengurangi pengang-
lam rangka mencerdaskan kehidupan
guran
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
Mampu meningkatkan taraf hidup
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan
59
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
karakter tersebut kedalam program pen-
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
didikan secara kese-luruhan. Sebagai
menjadi warga negara yang demokratis.
lembaga sekolah diharapkan menjadi
Bila dicermati dengan seksa-
“Centre of Nation Character Building�,
ma, tujuan pendidikan nasional diru-
pusat pembangunan karakter bangsa.
muskan tidak hanya untuk mencer-
Pendidikan karakter bukan mata pelaja-
daskan kemampuan intelektual saja (In-
ran, tetapi nilai nilai karakter itu harus
telektual Quotion)), tetapi juga kecer-
ditanamkan kepada kepada para peserta
dasan emosional (Emotional Quotion),
didik melalui pem-belajaran di kelas
dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quo-
maupun di luar kelas
tion).
tersebut
Kemendiknas menjelaskan karak-
dengan falsafah dasar negara
ter adalah “watak, tabiat, akhlak dan
Indonesia yaitu Pancasila, yang berisi
kepribadian seseorang yang terbentuk
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
hasil interaksi berbagai kebajikan (vir-
selaras
Tujuan
pendidikan
Dengan demikian tujuan pendidi-
tues) yang diyakini dan digunakan se-
kan, tidak hanya meng-hasilkan anak
bagai landasan untuk cara pandang, ber-
didik yang mengabdi kepada angka-
pikir, bersikap, dan bertindak. Keba-
angka tetapi ada keseimbangan antara
jikan terdiri atas sejumlah nilai, mor-
pengetahuan, (kognitif), ketram-pilan
al,dan norma seperti jujur, berani ber-
(psikomotorik), dan sikap mental (atti-
tindak,dapat dipercaya, dan hormat pada
tude) yang baik sehingga pada akhirnya
orang lain. Dengan demikian tujuan
mampu menghasilkan anak didik man-
pendidikan
diri yang diharapkan berhasil
men-
jar/mengabdi kepada nilai atau angka
ciptakan kerja bagi dirinya sendir
akademik saja (Intelektual Quotient/
(bukan menenteng ijazah untuk mencari
IQ), tetapi perlu menyeimbangkan anta-
kerja). Oeleh karena ini sesaat setelah
ra Intelek-tual Quotient (IQ), Emotional
dilantik menjadi Menteri di Kementrian
Quotiont (EQ), dan Spiritual Quotient
Pendidik-an Nasional, Moh Nuh menca-
(SQ). Daniel Goleman (1997), dalam
nangkan Pendidikan Budaya dan Karak-
bukunya
ter Bangsa. Seiring dengan program
pendapat sum-bangan Intelektual Quo-
pemerintah tersebut sekolah memiliki
tient terhadap kesuksesan seseorang
tanggung jawab untuk merealisasikan
maksimal 20%, sisanya yang 80% san-
melalui
gat ditentukan oleh kecerdasan lainnya.
pengintegrasian
pendidikan
60
tidak
hanya
Kecer-dasan
menge-
Emosi
ber-
Menurut Grand Design Pendidikan
ten dengan strategi pendidikan yang
Karakter Kementrian Pendidikan Nasional
(2010),
pendidikan
sesuai
karakter
merupakan proses pembudayaan peserta
Strategi pendidikan saat ini dan per-
didik agar memiliki nilai nilai luhur dan
masalahannya
perilaku berkarakter,
meliputi
Dalam pergerakan pendi-dikan di
ranah olah pikir, olah hati, olah raga dan
Indonesia, awalnya lebih diutamakan
olah rasa
susunan dan materi kurikulum pendidi-
Sedangkan
yang
Suyanto,
kan akademik. Akibatnya, sering terjadi
ranah pendidikan karakter paling tidak
perubahan dan penambahan materi yang
harus mencakup sembilan pilar karakter
serba tanggung sehingga tidak efektif
yang berasal dari nilai nilai luhur uni-
bagi peningkatan mutu pendidikan itu
versal manusia yang meliputi :
sendiri.
1.
menurut
Cinta Tuhan dan segenap cip-
Hal ini menjadi lebih buruk lagi
taannya
hasilnya oleh sistem target dalam hal
2.
Kemandirian dan tanggung jawab
belajar
3.
Kejujuran/ Amanah
standar NEM. Dalam masyarakat yang
4.
Hormat dan santun
ber-perilaku santai, sistem NEM men-
5.
Dermawan, suka tolong menolong
dorong sekolah untuk memanipulasi
6.
Percaya diri dan pekerja keras
angka, baik dengan membocorkan mate-
7.
Kepemimpinan dan keadilan
ri ujian maupun membiarkan murid me-
8.
Baik dan rendah hati
nyontek atau mengangkat nilai. Oleh
9.
Toleransi, kedamaian, dan kesatu-
karena itu, fungsi pendidikan sudah
an
berubah dari tujuan mendidik murid
Dari definisi di atas jenis dan
menjadi memperalat murid demi me-
jumlah pilar yang dipilih tentu akan
melihara “nama baik� sekolah. Padahal
berbeda antara daerah satu dengan dae-
untuk memasuki jenjang pendidikan
rah lainnya, antar sekolah satu dengan
yang lebih tinggi NEM tidaklah menen-
sekolah lainnya, tergantung urgensi dan
tukan secara otomatis dapat melanjutkan
kondisi daerah atau sekolah masing
ke perguruan tinggi.
masing
mengajar
dengan
memakai
Mestinya pendidikan harus men-
Apakah tujuan pendidikan tersebut
junjung tinggi nilai-nilai yang sesuai
di atas sudah dijabarkan secara konsis-
budaya bangsa. Untuk bangsa Indonesia
61
yang hidup dalam alam timur dan ber-
strategi. Sebelum membahas strategi
budaya santai, materi pendidikan utama
yang diharapkan, perlu merefleksi se-
yang diberikan ialah untuk mengubah
bentar esensi pendidikan yang dicita
watak budaya santai agar menjadi
citakan oleh Ki Hajar Dewantoro se-
manusia pekerja keras,
bagai pelopor Pendidikan Nasional,
kreatif, ulet,
tekun, dan mandiri.
menurut Rektor Universitas Sarjana-
Disamping itu perlu penyeimbang
wiyata Taman Siswa (UST) Prof. Dr.
dalam strategi pendidikan kita bukan
Johar, Ms, salah satu prinsip pendidi-
hanya terfokus kepada kepandaian intel-
kan Ki Hajar Dewantoro adalah : Nger-
ektual tetapi perlu kepandaian emosion-
ti, Ngroso, Nglakoni (kognitif, afektif,
al maupun spiritual.
psikomotorik)
Secara garis besar permasalahan
Selama ini yang banyak dikenal
akibat strategi pendidikan nasional yang
masyarakat tujuan pendidikan menurut
kurang sesuai adalah:
Ki Hajar Dewantoro hanyalah Ing
1.
Rendahnya kualitas pen-didikan,
Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya
dan kurang adanya pemerataan
Mangunkarso, Tut Wuri Handayani
memperoleh pendidikan, hal ini
(dibelakang memberi dorongan/ seman-
dika-renakan pendidikan kurang
gat). Tentu hal ini tidak salah dan
menggali
bahkan setiap siswa/ anak didik hafal
dari
nilai-nilai
yang
menjadi budaya bangsa. 2.
Pendidikan
hanya
diluar kepala ajaran luhur tersebut. Soal mengabdi
implementasi perlu pengkajian lebih
kepada kepentingan angka-angka.
3.
lanjut.
Hanya terfokus pada penggunaan
Ajaran Ngerti, Ngroso, lan
otak kiri. Kurang ada penyeimbang
Nglakoni bernialai filosofi tinggi dan
dalam hal kecerdasan.
nyaris tak pernah diketahui anak didik
Pendidikan
belum
mampu
apalagi awam. Nyaris tidak terdengar.
menciptakan
lulusan
pencipta
Padahal arti ajaran tersebut sungguh
kerja.
bernilai sangat tinggi Ngerti
:
diartikan mengetahui, mengerti situasi
Strategi pendidikan yang diharapkan Untuk menjawab perma-salahan
persoalan, dan
kondisi
(pemahaman terhadap
tersebut diatas maka perlu merumuskan
konsep)
62
Ngroso
:
bisa merasakan sesua-
Walaupun pendidikan bu-daya
tu benar atau salah,
dan karakter bangsa sudah dicanangkan
perasaan
akan
beliau, tetapi sampai saat ini dampaknya
membimbing
sese-
belum terlihat nyata. Dalam penerapan
orang, mencari jalan
mestinya esensi mengajar antara guru
sesuai dengan nurani-
dan dosen mestinya berbeda.
nya.
Nglakoni
:
(penghayatan
Guru sebagai pembangunan bu-
sampai ke hati)
daya manusia, sedangkan dosen sebagai
berarti mampu men-
pembangunan
jalankan tugas, kehen-
prakteknya banyak sekolah yang masih
dak berdasarkan ngerti
memfokuskan pada otak kiri, keberhasi-
dan ngroso (mampu
lan anak didik hanya diukur dengan
menerapkan/ mengim-
angka angka saja.
plementasikan)
pin,
Disamping
Apabila sebagian besar pemim-
esensi
pejabat
bangsa
budaya
ilmu.
perlu
pendidikan
Dalam
merefleksi
menurut
Bapak
ini
mampu
pencetus sistem pendidikan nasional,
mengimplemantasikan ajaran
Ngerti,
dalam merumuskan strategi pendidikan
Ngroso, Nglakoni, niscaya negeri ini tak
perlu memperhatikan esensi tujuan pen-
akan amburadul seperti sekarangi. Sa-
didikan adalah pember-dayaan. Dengan
yangnya pendidikan saat ini berfokus
demikian yang diutamakan pendidikan
kepada angka-angka yang esensinya ku-
di Indonesia bukan siap pakai/kerja (ada
rang berdampak nyata terhadap ke-
link and match dengan dunia industri),
hidupan berkarakter.
tetapi lulusan yang siap beradaptasi
Prinsip pendidikan Ki Hajar De-
menghadapi
peru-bahan
yang
wantoro seluruhnya berintikan pem-
sedemikian cepat di era global seperti
bangunan
saat ini.
karakter
bangsa
bukan
sekedar membuat orang menjadi pandai.
Perlu direnungkan pula gagasan
Percuma saja menjadikan orang pandai
mantan Rektor Undip tentang keis-
tapi tak berkarakter baik. Prinsip Ki
timewaan keber-hasilan pendidikan yai-
Hajar Dewantoro ini sesungguhnya
tu mampu mandiri.
sesuai dengan kebijakan Menteri Pen-
Berdasarkan hal tersebut diatas
didikan Nasional seperti yang sudah
maka strategi/ /praktik pendidikan yang
diuraikan sebelumnya
ditawarkan dalam tulisan ini adalah
63
1.
Pendidikan Multi Budaya (Multi
Hal ini selaras dengan Permenpan
Culture Education)
No. 39 tahun 2012 yang merupa-
Strategi pendidikan suatu bangsa
kan revisi dari Kepmenpan No. 25
semestinya diten-tukan oleh kon-
tahun
sep ideologi bangsa, bukan oleh
bangan implementasi nilai nilai
konsep politik suatu pemerintahan.
Budaya Kerja. Pola lama nilai nilai
Konsep
pemerintahan
budaya kerja sudah dirumuskan
lazimnya terpakai pada suatu nega-
oleh pemerintah sejumlah 17(tujuh
ra yang menganut sistem diktator.
belas pasang nilai), Sedangkan po-
Selain ditentukan oleh konsep ide-
la baru nilai nilai yang akan men-
ologi bangsa, juga ada kesetaraan
jadi acuan dam bekerja dirumus-
dalam pendidikan di sekolah, tanpa
kan atau digali sendiri berdasarkan
membedakan dari kelompok mana
ajarn agama, falsafah negara, ke-
(siapa) berasal, sehingga dapat
biasaan yang berkembangkan di
mempromosikan kesetaraan pendi-
masyarakat (kearifan lokal)
politik
dikan untuk semua siswa dari
2.
2002.
Konsep
tentang
pengem-
pendidikan
menurut
berbagai kelompok.
UNESCO
Dengan demikian mampu menge-
a. Ada 4 (empat) pilar pendidikan
tahui, menerima, dan menghargai
menurut UNESCO
perbedaan-perbedaan mendasar an-
1) Learning to know
tara orang-orang yang berbeda bu-
Sejalan
daya (Adler dalam Deddy Ilulyana
penerapan
2001; 233)
ngetahuan
Beberapa pendekatan dalam mem-
pembelajaran Sekolah Da-
perbaiki kurikulum multi budaya
sar
dapat dilakukan melalui beberapa
Tinggi. Se-bagai makhluk
tingkatan (level) integrasi pada
Tuhan diberi kemampuan
muatan multi budaya sebagai beri-
untuk mengelola kemajuan
kut. Pendekatan kontribusi, pen-
taraf hidup manusia (Trans-
dekatan bahan tambahan, pendeka-
fer of Learning).
tan trans-formasi dan pendekatan
dengan ilmu pada
sampai
hakikat peproses
Pergu-ruan
2) Learning to Do
aksi sosial.
Anak membahas, belajar aktif, penugasan meringkas
64
buku,
artikel
untuk
mengembangkan
manusia
meningkatkan hidupnya.
seutuhnya (Activa Learn-
3) Tujuan
ing).
akhirnya
adalah
mengembangkan
3) Learning to be
pe-
nyadaran dirinya (self full-
Menciptakan manusia ter-
fillment) setiap individu.
didik yang mandiri.
4) Meningkatkan kemam-puan
Biar percaya diri, pema-
dan motivasi untuk belajar
haman
mandiri.
dan
pengenalan
dirinya secara tepat dengan penuh
kebahagiaan
5) Mengakui kontribusi dan
dan
semua pengaruh pendidikan
menemukan dirinya (Joy of
yang mungkin terjadi ter-
Learning)
masuk yang formal, non-
4) Learning to live together
formal, dan informal.
Perlunya pendidikan nilai
b.
kondisi
3.
Pendidikan Kewirausahaan
kemanusiaan, moral, agama
Mc Clelland mengatakan negara
yang melandasi hubungan
dikatakan maju paling tidak dibu-
antar manusia 1 budaya
tuhkan
damai, culture of peace.
wirausaha.
Pendidikan
seumur
hidup
Perlu
menurut UNESCO. UNESCO
2%
pola
penduduknya
ber-
pendidikan
yang
dibekali materi-materi wira-usaha
menetapkan
pen-
sejak dini agar siswa bisa mandiri.
didikan seumur hidup adalah
Meskipun di Jawa Tengah sudah
pendidikan yang harus :
dicanangkan
1) Meliputi seluruh hidup se-
(Gerakan Pengbangkitan Kewira-
tiap individu. 2) Mengarah
Rakit
Usaha
usahaan) sejak tahun 2008, tetapi pem-
gemanya sampai sekarang kurang
pembaharuan,
dapat dirasakan. Padahal salah satu
peningkatan dan penyem-
agendanya adalah membe-rikan
purnaan secara sistematik
materi Kewira-usahaan sejak ank
pengetahuan,
didik usia dini. Sudah saatnya ma-
bentukan,
dan
sikap
pada
ketrampilan yang
dapat
teri ini diberikan dalam wujuh kurikulum
65
resmi
bukan
hanya
sabagai tambahan. Apalagi visi
kat, Mexico, beberapa negara di
jawa
yaitu
Amerika Latin, Eropa, Jepang, In-
Menuju Jawa Tengah Sejahtera
dia dan Papua New gine, pelaksa-
dan Berdikari. Mandireng diri per-
naan program ini telah menunjuk-
lu dibangun sejak anak usia dini
kan hasil yang nyata, antara lain
karena ini bukan merupakan per-
yaitu, adanya perubahan pola pikir
baikan cepat.
dan pola tingkah laku yang sesuai
Materi yang dirasa cocok untuk
dengan tuntutan nilai nilai yang
mengembangkan jiwa wirausaha/
berkembang sesuai dengan kema-
mandiri (yang sebenarnya sudah
juan suatu negara serta mening-
dimiliki ketika manusia dilahirkan)
katnya perkembangan perekonomi-
adalah
an negara negara yang bersangku-
Tengah
saat
ini
Achievement
Motivation
Training (AMT)
tan khusus-nya di sektor industri. Mengingat banyaknya hasil yang
Apa itu AMT (Achievement Moti-
dicapai oleh program pelatihankan
vation Training)
AMT yang diselenggarakan di
Achievement Motivation Training
negara negara tersebut, maka tim-
atau
bul
lebih
dikenal
dengan
gagasan
untuk
mengem-
Pengembangan Motivasi Berpres-
bangkan dan menerapkannya di
tasi,adalah
Indonesia.
pelatihan
suatu yang
metodologi
telah
berhasil
Dari pengalaman selama ini pula,
dikembangkan oleh Prof. DR. Da-
semakin jelaslah bahwa perkem-
vid C. MC, Clelland
dan rekan
bangan ekonomi suatu negara ter-
rekannya dari Harvard University,
gantung pada manusianya sebagai
setelah
percobaan
salah satu faktor produksi yang
penelitian
dinamis, karena manusia inilah
mengadakan
percobaan
dan
penelitian selama hampir 25 tahun.
yang
Dari
produksi lainnya.
pengalaman
di
beberapa
negara antara lain Amerika Seri-
66
akan
mengolah
faktor
Secara garis besar maksud dan tujuan mengadaptasi dan mengembangkan program AMT adalah : Untuk
mengem-
bangkan Kewirausahaan
(entre-
preunership)
di
Indonesia Membantu
men-
stimulir masyara-
Dari
kat Indonesia untuk memiliki ciri
AMT termasuk jenis pelatihan
ciri orang yang sukses (Need for
khusus,
Achievement/ N-Ach tinggi).
pelatihan yang umum, karena pen-
Membantu masyarakat Indonesia
dekatan AMT dari segi kejiwaan.
untuk mengenal siapa dirinya da-
Latihan umum menghasilkan ke-
lam rangka pencapaian tujuan
mampuan, yaitu gabungan dari
(goal setting), yang prestatif yaitu
kognitif, afektif dan psikomotorik
berarti bagi dirinya sendiri, realis-
AMT menghasilkan kemauan, se-
tis, ada tantangan, dapat diukur
mangat,
dan ada batasan waktu yang diten-
menghadapi persoalan. Gabungan
tukan
antara mampu dan mau untuk
diagram
tersebut
berbeda
tahan
terlihat
dengan
banting
jenis
dalam
Secara Makro Ekonomi , tujuan
mengembangkan
program
menghasilkan produktivitas kerja.
pelatihan
ini
untuk
diri
sehingga
meningkatka perkembangan sektor
Produktivitas
industri
artinya adalah suatu sikap mental
dan pengembangan po-
secara
filosofis
tensi ekonomi di daerah daerah.
yang memandang bahwa mutu ke-
Pelatihan
berbeda
hidupan hari ini lebih baik dari
dengan jelas pelatihan yang lain,
kemarin dan esok lebih baik dari
untuk lebih memahaminya seperti
hari ini. Sikap ini perlu ditanamkan
tergambar pada skema di bawah
kepada anak didik, karena kalau
ini :
hari ini sama dengan kemarin ter-
AMT
jelas
67
masuk golongan yang merugi, apa-
tar 66% dari meraka mamilih
lagi kalau hari ini lebih buruk dari
karier sebagai pengusaha, se-
kemarin termasuk golongan yang
dangkan yang 34% lainnya
tercela. Golongan yang beruntung
memilih karier di bidang lain.
adalah hari ini harus lebih baik dari
Tetapi pada mahasiswa yang
hari kemarin. Sehingga dari hari
keinginan
kehari berubah teru ke arah yang
rendah
lebih baik
memilih karier sebagai pen-
Sepert
dijalaskan
berprestasi
hanya
10%
nya yang
sebe-
gusaha, sedangkan yang 90 %
lumnya, AMT dikembangkan per-
memilih karier dibidang lain.
tama kali oleh Prof. Dr. C. Mc
Dengan
Clelland dari Harvard University
ada hubungan antara tinggi
Amerika Serikat.
rendahnya keinginan berpres-
Sebelum
AMT
dikem-
demikian
terlihat
tasi terhadap pemiliha karier
bangkan dibeberapa negara terma-
2.
Hubungan Need for Achieve-
suk Indonesia, ternyata Mc Clel-
ment
land telah mengadakan beberapa
kewirausahaan
penelitian antara lain.
Penelitian berikutnya
1.
Hubugan Need for Achieve-
untuk mengetahui apakah ada
ment (N-Ach) dengan pemili-
hubungan antara tingkat N-
han karier
Ach dengan Kewirausahaan.
Sebagai eksperimen diadakan
MC Clelland mengundang
penelitian
maha-
beberapa
mereka
kampus
siwanya.
terhadap Sesudah
(N-Ach)
dengan
orang yang
yaitu
dari
luar
terdiri dari
me-nyelesaikan studi tetap
berbagai
diteliti, karier apakah yang
profesi antara
dipilih oleh mereka. Bebera-
pengacara, pekerja bank, dok-
pa tahun kemudian diadakan
ter, pengusaha dan lain lain.
penyelidikan
hasilnya
Mereka diminta kerelannya
menunjukkan bahwa maha-
untuk menulis cerita dan di-
siswa yang memiliki keingi-
adakan pengukuran tingkat
nan
N-Ach,
dan
barprestasi
tinggi
(N_Ach tinggi) ternyata seki-
ragam
macam
lain,
ternyata
guru,
hasilnya
menunjukkan bahwa pengu-
68
3.
saha pada umumnya memiliki
(cerdas secara intelektual) saja, tetapi
tingkat N-Ach lebih tinggi
juga cerdas secara emosional dan spirit-
dibanding
lain,
ualnya, sehingga mampu bersaing di era
MC.Clellang dan kawan ka-
global seperti sekarang ini. Sebagus
wan menyimpulkan ada hub-
apapun strategi pendidikan kalau tidak
ungan
antara
diimplementasikan akan sia sia belaka,
kewira-usahaan dengan ting-
perlu komitmen yang tingi dari seluruh
kat Need for Achievement
pemangku kepentingan. Strategi terse-
yang tinggi
but akan berdampak secara nyata bila
profesi
yang
erat
Hubungan
Need
for
Achievement
dengan
dibarengi dengan perubahan olah pikir ,
per-
olah sikap dan olah perilaku.
kembangan ekonomi
Selain itu proses belajar mengajar
Dalam hal ini MC Clelland
hendaknya dikondisikan dalam keadaan
mencoba
mengumpulkan
menyenangkan seperti yang disam-
cerita cerita rakyat yang su-
paikan Peter Kline dalam “The Learning
dah
Revolution”, yaitu
lama
masyarakat negara.
dikenal
oleh
dari
berbagai
Cerita
tersebut
“Learning is most
effective when it’s fun”. Artinya pembelajaran akan jauh
kemudian diukur tingkat N-
lebih
Ach nya Nilai N-Ach masing
mengajar
masing negara diurutkan dari
dengan yang disampaikan Ibu Ratna
yang tertinggi ke yang teren-
Megawangi bahwa Sekolah
dah, ternyata urutan tersebut
Inggrisnya School.berasal dari bahasa
seakan akan menggambarkan
Yunani Scholea artinya tempat untuk
urutan
kemajuan
bersenang senang. Demikian juga Bobbi
ekonomi dari negara yang
De Porter dalam bukunya, “ Quantum
bersangkutan
Teaching”, menganjurkan agar sistem
tingkat
efektif bila suasana belajar menyenangkan.
Selaras
j
bahasa
pengajaran dirancang sedemikian rupa sehingga
Penutup Demikianlah wacana pendidikan yang
strategi
menggairahkan
dan
me-
nyenangkan.
diharapkan mampu
Sayangnya banyak guru yang
menghasilakan anak didik yang tidak
tidak memahami hal tersebut, sehingga
hanya mengejar angka angka akademis
pada saat proses belajar mengajar sua-
69
sana kelas menjadi demikian mene-
katan Mutu Pendidikan,
gangkan, guru hanya berstempel se-
Bandung, Alfabeta .
bagai pengajar tetapi bukan guru ber-
S. Nadkarni, Manohar,1976, Adaptasi
stempel sebagai pendidik
dan Modifikasi AMT, Ja-
Harus ada perubahan pola pikir
karta,Departeman Perindus-
dalam memandang pendidikan, dari
trian.
yang tadinya beban menjadi sesuatu Triguno,1996, Budaya Kerja, Jakarta,
yang menyenangkan . Dengan demikian
Golden Terayon Press.
pendidikan di negeri ini selalu mengalami perbaikan yang berkelanjutan..
Tim
Anak didik bergairah menuju
Pendidikan
Karakter
Ke-
mendiknas (2010), Grand
sekolah untuk mebangun Indonesia
Design
kedepan yang lebih cerah. Amin 3x
Karakter.
----------------------------------
Pendidikan
Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012 tentang
Daftar Pustaka
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
De Porter, Bobby, 1999, Quantum
Undang Undang No: 20 Tahun 2003,
Teaching, Bandung, Mizan
tentang Sistem Pendidikan
Utama Media.
Nasional.
Goleman, Daniel, 1997, Emotional
Syamsu Yusuf LN,2012, Strategi
Intellegence, Kecerdasan
Pendidikan Karakter Di
Emosional, Mengapa EQ lebih
penting
Sekolah,
daripada
eurul
konsel-
ing.wordpress.com. Disitasi
IQ, Tterjemahan T. Her-
tanggal 24 Agustus 2014.
moyo, Jakarta, Gramedia. Pendidikan Karakter dan Budaya Purwanto, Iwan,2012, Manajemen
Bangsa,
Strategi, Bandung, Yrama
www.academia,edu/310311
Widya. Sagala,
syaiful,2011.
Disitasi Manajemen
tanggal
Agustus 2014.
Strategik Dalam Pening-
70
24
ImperiumIndonesia.blogspot.com/ 2008/03/Bagaimana_Jepa ng_mengalahkan_ Amerika. Disitasi tanggal 26 Agustus 2014. Wordpress.com/2008/01/17/Strategi Pendidikan Nasional. ----------------------------------
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS WIDYAISWARA SEBAGAI NAFAS DIKLAT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA Oleh : Sudirman Mustafa, S.H., M.Hum Widyaiswara Madya Abstrak Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN sesuai dengan sebutan baru PNS dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014. Adalah merupakan suatu kebutuhan yang yang realistis, faktual, mutlak harus diikuti oleh setiap Unsur Aparatur Sipil Negara. Pendidikan dan Pelatihan adalah kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa di pentas persaingan global dunia, maka tidaklah berlebihan, dan salah jika pendidikan dan pelatihan bagi
71
Aparatur Sipil Negara, melalui kurikulum Pola Baru jika kita sebut sebagai Pilar Pokok dalam pembangunan Masa Depan Bangsa. Tinggi atau rendahnya derajat sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas hasil Pendidikan dan Pelatihan yang diterapkan oleh pemerintah kepada ASN, maka tidak lepas dari sejauhmana kualitas pengampu atau Widyaiswa sebagai nafas motivator bagi Pendidikan dan Pelatihan aparatur pemerintah. Pendidikan dan Pelatihan Pola Baru yang diterapkan pada tahun 2014, tepat, dan dapat dikatakan efektif, serta efisien jika melahirkan anak-anak bangsa sebagai Aparatur Sipil Negara yang cerdas, bermoral, memiliki akhlakulkharimah, etos kerja, dedikasi, serta inovasi dan kreativitas yang tinggi, Negara-negara maju di dunia yang telah berhasil menggapai kemashuran dan menguasai peradaban teknologi, serta globlisasi di semua bidang aspek kehidupan. Mengawali kesuksesan itu dengan melalui proses perhatian pemerintahannya yang sangat besar terhadap perkembangan sektor pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahannya secara nasional. Jika semua jenjang Diklat diharapkan berhasil jika Widyaiswara sebagai motor utama penggerak diklat harus dapatmengembangkan diri, dan pemerintah mempersiapkan proses pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi Widyaiswara secara nasional. Sebuah sinergitas, integritas, dan komitmen antara Lembaga diklat dengan Widyiswara merupakan kunci utama suksesnya semua jenjang diklat bagi aparatur sipil Negara, dalam kerangka membangun NKRI yang semakin baik. Kata Kunci : Diklat, ASN, Widyaiswara, Pembinaan dan Pengembangan, Pola Baru, Penyelenggara. A.
bagi semua jenjang aparatur pemerintah
Latar Belakang
adalah karena fungsinya yang sentral
Pembinaan Mental dan Moral serta
dalam arti sangat menentukan dalam
pengembangan kapasitas Widyaiswara tidak bisa lepas dari
pembangunan bangsa dan Negara, bagi
Aparatur Sipil
aparatur Sipil Negara (ASN)
Negara (ASN) yang merupakan bagian
memiliki kualitas SDM, mental dan
terintegral dari pembinaan Sumber Daya
moral, serta dedikasi
Manusia (SDM) aparatur pemerintah
nya kepemerintahan yang baik (good
lah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Lembaga
Pendidikan
yang baik dan
tinggi dapat mendorong bagi terwujud-
secara keseluruhan. Dalam hal ini ada-
melalui
yang
governance) dan pemerintah yang bersih
dan
(clean government). Sebagai bagian in-
Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, dan
tegral dari pengembangan Sumber Daya
Lembaga Administrasi Negara Republik
Manusia (SDM) aparatur pemerintah,
Indonesia (LAN) Pentingnya pembinaan
pendidikan dan pelatihan (Diklat) mem-
dan pengembangan Widyaiswara se-
iliki peran penting dan strategis dalam
bagai nafas pendidikan dan pelatihan
pembangunan bangsa. Menyadari arti
72
peran tersebut, maka upaya yang terus
sampai pemakaian sepatu sesuai dengan
menerus untuk melakukan pembinaan
norma-noma kedisiplinan sebagai Apa-
dan
terhadap
ratur Sipil Negara yang menyandang
Widyaiswara sebagai Aparatur Sipil
sebagai Widyaiswara, guru, motivator.
Negara (ASN) sebagai nafas pening-
Penyambung lidah pemerintah kepada
katan kualitas SDM Aparatur Sipil
peserta diklat ASN. Penyampaian mate-
Negara secara umum, dan khususnya di
ri diklat, adalah fakta yang tidak dapat
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dipungkiri. Kenyataan ini berdampak
Jawa Tengah, harus dilakukan.
pada semakin menurunnya kepercayaan
pengembangan
Mengingat posisi ASN merupakan
masyarakat terhadap kualitas alumni
tulang punggung penyelenggara Negara
diklat yang memberikan pelayanan ter-
yang belakangan ini banyak mendapat
hadap mereka. Oleh karena itu, mau tid-
sorotan
kemerosotan
ak mau harus direspons dengan ke-
kualitas SDM, mental maupun moral-
bijakan strategis dan dibuktikan dengan
nya. Menurut Kemenpan RB, ASN saat
program aksi yang menyentuh nurani
ini yang memiliki kualitas baik hanya 5
masyarakat.
negatif
akibat
persen dari jumlah SDM ASN seluruh
Berangkat dari kondisi objektif
Indonesia 4.5 juta pegawai. Kualitas
inilah, Pembinaan dan Pengembangan
SDM, mental dan moral yang ditunjuk-
kapasitas Widyaiswara,
kan dalam melaksanakan tugas pela-
moral perlu terus dilakukan melalui
yanan, mengemukanya praktek KKN
berbagai upaya antara lain melalui Pen-
(Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), men-
didikan dan Pelatihan,
guaknya issue amoral yang telah meli-
kualitas Spritual Quotian, serta Emo-
batkan penyelenggara negara, juga ter-
sional Quotient. Kegagalan dalam pena-
ungkap perilaku kekerasan dalam rumah
naman nilai-nilai moral serta pem-
tangga yang dilakukan oleh anggota
bangunan mental sumber daya manusia
ASN, Widyaiswara sebagai bagian dari
saat ini dalam kontek keIndonesiaan
ASN pun tidak luput dari sorotan
banyak menjadi bahan diskusi para
masyarakat dalam melaksanakan tugas
praktisi.
belum memiliki integritas disiplin yang
berkepanjangan, merajalelanya korupsi
tinggi sebagai pemberi keteladanan
kolusi dan nepotisme di semua level ke-
kepada peserta diklat, baik dalam ber-
hidupan berbangsa dan bernegara, potret
pakaian, performa kerapihan rambut
dari kegagalan pendidikan dalam men-
73
Krisis
sosial
mental dan
peningkatan
yang
terus
tranformasikan nilai-nilai moral sebagai
inferior dan bahkan dimarginalkan. Pola
pusat pemberdayaan sumber manusia.
pikir dan cara pandang yang demikian
Lemahnya bekal nilai-nilai moral sema-
telah melahirkan manusia-manusia ter-
cam itu pada gilirannya akan melahirkan
didik dengan otak yang sangat cerdas,
individu-individu lemah moral yang ke-
tetapi sikap, perilaku, dan pola hidupnya
hilangan eksistensinya sebagai manusia
sangat
sejati yang selalu dilandasi oleh seman-
intektualnya.
gat kejujuran. Dalam sejarah peradaban
kepribadian yang terbelah (split person-
manusia, pendidikan senantiasa menjadi
ality) sehingga tidak terjadi integrasi
perhatian
rangka
antara otak dan hati. Kondisi tersebut
memajukan kehidupan manusia dari
pada gilirannya menimbulkan krisis
generasi ke generasi. Pada kontek ini
moral
pendidikan berfungsi sebagai media da-
hatiankan.Fenomena
tersebut
lam transfer of knowledge dan transfer
menyadarkan
pakar
of culture, oleh karena itu pendidikan
kesuksesan proses pendidikan untuk
menjadi sumber utama manusia dalam
anak didik tidak hanya ditentukan oleh
menimba culture, value, dan norma se-
kecerdasan otak dan daya pikir semata,
bagai bentuk artikulasi manusia sehing-
tetapi malah lebih banyak ditentukan
ga pendidikan merupakan suatu sistem
oleh kemampuan untuk mengintegrasi-
yang dalam perspektif ontology adalah
kan kecerdasan intelektual (IQ), kecer-
suatu upaya pemanusiaan manusia (hu-
dasan emosional (EQ), dan kecerdasan
manisasi) dengan cara yang manusiawi
spiritual (SQ).
utama
dalam
kontras
dengan
kemampuan
Mereka
memiliki
yang
sangat
para
mempritelah bahwa
untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan
Tentunya ada yang keliru dalam
yang tinggi. Fenomena pendidikan yang
pola pembangunan Sumber Daya Manu-
terjadi dalam rentang waktu sejarah
sia (SDM) selama ini, yakni terlalu
yang panjang manusia sangat menga-
mengedepankan kecerdasan intelektual
gungkan pendidikan yang terkait dengan
(IQ) dengan mengabaikan (EQ) dan
kemampuan otak dan daya nalar (kecer-
(SQ). Kondisi demikian sudah wak-
dasan intelektual/IQ).
tunya diakhiri. Pendidikan harus dit-
Kemampuan berpikir dianggap se-
erapkan secara seimbang dengan mem-
bagai primadona bahkan diklaim se-
perhatikan dan memberi penekanan
bagai “dewa�. Konse-kuensinya kecer-
yang sama pada IQ, EQ dan SQ.
dasan diri manusia yang lain dianggap
Artinya perkembangan dalam usaha un-
74
tuk menguak rahasia kecerdasan manu-
2.
sia berkaitan dengan fitrah manusia se-
Apa
yang
dimaksud
dengan
pengembangan SDM ?
bagai makhluk Tuhan menjadi trend
C.
yang bergulir.
Pembinaan dan Pengembangan Widyaiswara
Kecerdasan intelektual dan kecer-
Widyaiswara
sebagai
fasilitator
dasan emosional dipandang masih ber-
dan motivator peserta diklat (Aparatur
dimensi horizontal materialistik belaka
Sipil Negara), adalah semua kekuatan
(manusia sebagai makhluk individu dan
yang
makhluk sosial) dan belum menyentuh
widyaiswara, memberi daya, memberi
persoalan
yang
arah dan memelihara tingkah laku.
menyangkut fitrah manusia sebagai
Dalam kehidupan sehari-hari motivasi
“Makhluk Tuhan� (dimensi vertikal-
diartikan sebagai keseluruhan proses
spiritual). Berangkat dari pandangan
pemberian dorongan atau rangsangan
bahwa sehebat apapun manusia dengan
kepada
kecerdasan intelektualnya, pada saat-
pendidikan dan pelatihan.
saat
iswara
inti
tertentu
kehidupan
melalui
perimbangan
ada
dalam
karyawan
sebagai
atau
pemberi
peserta Widyamateri
pendidikan
akan meyakini dan menerima tanpa
memberikan motivasi kepada peserta
keraguan bahwa diluar dirinya ada
diklat merupakan tanggungjawab yang
kekuatan maha agung yang melebihi
sangat penting dan strategis sebagai
apapun, oleh sebab itu pemikiran ten-
sumber daya manusia yang mentransfer
tang Spritual Quotient (SQ) merupakan
knowledge skill kepada Aparatur Sipil
rembesan dari nilai-nilai yakni suatu
Negara dalam pembangunan bangsa. Widyaiswara yang
pelatihan
seorang
fungsi afektif, kognitif dan konatifnya
kemampuan manusia yang berkenaan
dan
diri
sekaligus
yang
memiliki
sangat
strategis
dengan usaha memberikan penghayatan
kedudukan
bagaimana agar hidup ini lebih bermak-
tersebut perlu dilakukan secara terus-
na.
menerus pembinaan dan pengembangan terhadap pemberdayaan sumber daya
B.
1.
Permasalahan
manusia widyaiswara (empowering of
Dari uraian latar belakang tersebut,
human resourses) suatu managemen
muncul beberapa masalah, yaitu :
yang sangat kunci dan strategis, karena
Apa saja
Sumber Daya Manusia menunjukkan
strategi pembinaan
SDM ?
daya yang bersumber dari manusia yang
75
akan memberi daya terhadap sumber-
bekerja
sumber lainnya dalam suatu managemen
ikhlas. Pembinaan dan pengembangan
untuk mewujudkan tujuan yang sudah
Sumber Daya Manuisa (widyaiswara)
ditetapkan.
adalah
Menurut
Harjani
membangun
dan
sikap
bekerja
mental.
salah
Menurut Ary Ginanjar Agustian ( 2003)
seorang pakar SQ, pemberdayaan SDM
hal tersebut dapat dilakukan dilakukan
diartikan
dengan 6 prinsip yaitu :
sebagai
MA,
cerdas
upaya
untuk
mencuatkan potensi baik dalam diri dan
1.
menekan sifat-sifat buruk agar tidak
berprinsip kepada Tuhan Yang Maha Esa,
muncul. Potensi baik dalam diri ini
2.
prinsip malaikat,
sebagai daya dari dalam diri yang
3.
prinsip kepemimpinan,
membuat
berkembang.
4.
prinsip pembelajaran,
Sebagaimana yang dinyatakan Indrawan
5.
prinsip masa depan dan;
Nugroho, master trainer dan penulis
6.
prinsip keteraturan.
seseorang
buku best seller kubik leadership bahwa
Dengan 6 prinsip ini seseorang
pemberdayaan SDM adalah daya dalam
SDM (Widyaiswara) akan memiliki
diri yang mampu membuat seseorang
keyakinan dalam bekerja di dunia na-
itu
mampu
mun berbasis akhirat. Pemberdayaan
berkembang. Jamil Azzaini, seorang
SDM (Widyaiswara) melalui pembinaan
konsultan bisnis dan trainer motivasi
dan pengembangan sikap mental yang
terbaik Asia Tahun 2004, menyatakan
terpuji diperlukan pembiasaan sehari-
SDM dikatakan berdaya apabila dia
hari. Menurut AA Gym perlu 4 hal da-
bergerak tanpa disuruh-suruh, tanpa
lam pola pembinaan dan pengembangan
menunggu reward dan punisment, tapi
SDM (Widyaiswara) :
dia
ingin
1)
Adanya keteladanan,
memberikan sesuatu yang berarti dalam
2)
adanya pendidikan dan pelatihan
mau
berkembang
bergerak
karena
dan
dia
hidup ini. Dia ingin berkontribusi
yang berkesinambungan
sebelum meninggal dunia dan dia ingin
3)
adanya sistem yang kondusif dan
selama hidup ini membuat arti dalam
4)
dilandasi dengan kekuatan ibadah.
kehidupan.Hal
oleh
Sedang menurut hasil pembahasan
Indrawan Nugroho bahwa SDM berdaya
kompetensi sosial dan spiritual di
adalah
Pusdiklat Pegawai ( 2005), sikap dan
orang
ini
yang
diperkuat
mau
dengan
kesungguhan hati untuk bekerja keras,
76
perilaku positip dapat dibentuk dalam
sumber daya manusianya. Suatu bukti
diklat melalui 3 tahap yaitu
bahwa bangsa Indonesia masih belum
1)
Zero Mind Process dan instropeksi
siap untuk bersaing dalam dunia global
diri (Infreezing ),
dapat dilihat dari kemampuan daya
proses pembentukan sikap dan per-
saing sumber daya manusianya, se-
ilaku baru (moving) dan
bagaimana dikemukakan oleh Boedi-
2)
3)
penetapan
perilaku
yang
di-
ono (1997:82) dalam Suyanto dan His-
inginkan dalam diri manusia terse-
yam (2000:3) yang menyatakan bahwa
but (refreezing).
berbicara kemampuan sebagai bangsa,
Pelaksanaan penyelenggaraan pen-
tampaknya
kita
belum
siap
benar
didikan dan pelatihan bagi Aparatur
menghadapi persaingan pada milenium
Sipil Negara (ASN), setiap lembaga
ketiga. Tenaga ahli kita belum cukup
pendidikan
memadai untuk bersaing di tingkat
dan
pelatihan
pasti
mengninginkan hasil yang optimal, se-
Pengelolaan
hingga
sia global.
menghasilkan
alumni
yang
Sumber
Daya
Manu-
memiliki inovatif, kreatif, jujur, integri-
Pengelolaan sumber daya manusia
tas, disiplin, dan memiliki dedikasi yang
merupakan aspek yang sangat penting
tinggi. Era globalisasi adalah era yang
untuk menunjang keberlangsungan sua-
sedang dihadapi oleh setiap bangsa pada
tu bangsa. Untuk mengatasi hal-hal
saat ini dan merupakan era di mana
yang menyangkut permasalahan sumber
dunia menjadi terbuka dan ini menuntut
daya manusia yang mampu bersaing di
kesiapan sumber daya manusia untuk
era globalisasi seperti saat ini, diper-
semakin sadar akan adanya keterbukaan
lukan suatu pembinaan, pengembangan
juga menuntut kesadaran akan hak dan
dan cara-cara lain yang jitu dalam
kewajibannya sebagai insan berbudaya.
mengembangkan sumber daya manusia.
Pengaruh budaya global tersebut secara
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
disadari maupun tidak, pada suatu saat
Nomor 53 Tahun 2010, ada beberapa
akan sampai kepada setiap bangsa di
hal yang signifikan terhadap pembinaan
dunia, tidak terkecuali bangsa Indone-
dan pengembangan Widyaiswara, yaitu :
sia. Oleh karenanya, apapun unsur yang
1.
Sebagai bagian dari Aparatur Sipil
terkandung di dalam era global tersebut
Negara, Widyaiswara dalam pola
menuntut kesiapan suatu bangsa dalam
pengembangan
menghadapinya,
dapat diterapkan sigsak jabatan,
khususnya
kesiapan
77
dalam
jabatan
2.
dalam artian widyaiswara suatu
Strategi pembinaan pelatihan SDM
saat dibutuhkan oleh lembaga,
diarahkan agar pelatihan mampu
maka dapat diangkat kembali pada
berfungsi memenuhi tuntutan bagi
jabatan struktural.
sebuah lembaga Pendidikan dan
Bagaimana
dengan
pola
Pelatihan Aparatur Sipil Negara
pengembangan pendidikan bagi
(Badan Diklat). Hal ini perlu
widyaiswara, dalam pengamatan
dilakukan sesuai dengan tuntutan
pada lembaga Badan Pendidikan
dunia kinerja yang dibutuhkan
dan Pelatihan di Provinsi Jawa
dalam rangka reformasi Birokrasi,
Tengah
perkembangan
belum
peningkatan
ada
program
pendidikan
para
perkembangan
masing-masing daerah.
lembaga yang sama di daerah lain
Kemudian
dalam
rangka
di Indonesia, maka perlu ada
pembinaan Widyaiswara, maka perlu
kebijakan
melalui
ada tindakan atau program pembinaan
Kepala Badan Diklat dalam upaya
secara rutin kepada widyaiswara sebagai
peningkatan
berikut :
Gubernur
dalam
pendidikan
peningkatan
para
1.
kualitas
Widyaiswara tombak
sebagai
pembangunan
pemben-
tukan
(Program Doktor).
Aparatur Sipil Negara, perlu ada
Perlu
adanya
rewards
kualitas
ujung
pendidikan melalui program S.3.
Sumber
program
punishment terhadap widyaiswara
pendapat
yang
dengan para pejabat struktural
berprestasi dan kepada yang
melalukan
pelanggaran
norma
maupun
pemerintahan
secara
kuantitas
rutin,
sehingga
dapat
mewujudkan persamaan persepsi
maupun
dan tujuan dalam mengemban amanah visi dan misi Badan
pendidikan
dan
Pendidikan dan Pelatihan.
pelatihan bagi widyaiswara secara berjenjang
widyaiswara
norma-
masyarakat. Mengikuti
antara
curah
Badan Pendidikan dan Pelatihan
peraturan
kepegawaian,
pertemuan
Daya
dan
widyaiswara
4.
dan
pembangunan
widyaiswara dibandingkan dengan
widyaiswara, ada bantuan subsidi
3.
teknologi
rutin yang
2.
Perlu
diadakannya
bagi
dan
melalui
widyaiswara program diklat yang
lebih
variatif.
berkaitan
78
dengan
Kecerdasan
Emosional,
sehingga
para
Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun
widyaiswara
dapat
lebih
2010, dimana dalam Peraturan
diri
dalam
displin
sebagai
mengendalikan implementasi
sudah
diatur
Kewajiban, hak dan larangan serta punishment
terhadap disiplin sebagai ASN,
ASN. Strategi pembinaan pelatihan
baik dalam bentuk jam kerja,
SDM diarahkan agar pendidikan
kerapihan
dan
berpakaian,
atribut,
kerapihan
performa
rambut, sepatu
sesuai
dengan
yang
standar
terhadap
pelatihan
(widyaiswara)
pegawai
pengajar
mampu berfungsi
memenuhi tuntutan peningkatan telah
kualitas
kinerja
aparatur
sipil
ditentukan oleh PP 53 tahun 2010.
Negara yang dibutuhkan saat ini.
Pembinaan
Quotiens,
Hal ini perlu dilakukan sesuai
kebutuhan Rakhani bagi setiap
dengan, perkembangan teknologi
insan manusia dimana pun ia
dan perkembangan pembangunan.
berada sangat penting dan urgen
Strategi pendidikan dan pelatihan
untuk Rohani, sama
Spritual
mendapatkan
santapan
bagi
widyaiswara
bersama-
gunakan pendekatan kesisteman
dengan
seluruh
jajaran
dan
para
widyaiswara
dibina
secara
meng-
terpadu,
pegawai sebuah Badan Pendidikan
berkesinambungan,
dan Pelatihan di seluruh Indonesia
secara optimal dan menghasilkan
layak
tenaga
dan
wajib
mendapatkan
seharusnya
siraman
Rohani,
pengajar
berperan
(widyaiswara)
yang siap pakai, terampil, disiplin
sebagai upaya dalam peningkatan
dan
Spritual Quotiens, sehingga dapat
manajeman adalah suatu proses
memperseimbangkan
bagaimana
kualitas
intelektual,
dengan
produktif.
Pengembangan
manajemen
menda-
maupun
patkan pegalaman, keahlian dan
Kecerdasan
Emosional
seorang
sikap untuk menjadi atau meraih
widyaisara
maupun
pegawai
sukses
lainnya
4.
ini
pegawai ASN, dan pelanggaran
maupun
3.
Pemerintah
pada
lembaga
Badan
sebagai
alat
transfer
knowledge kepada peserta diklat
Pendidikan dan Pelatihan.
aparatur. Oleh Karena itu, kegiatan
Setiap Pegawai ASN, sepatutnya
pengembanagn ditunjukan mem-
patuh dan taat kepada peraturan
bantu widyaiswara untuk dapat
79
menangani
jawabannya
mendatang,
dengan
dimasa
tugas
memper-
sebagai
of
knowledge kepada peserta diklat
hatikan tugas dan kewajiban yang
Aparatur
dihadapi
mengemban tugas pembangunan
sekarang
sebagai
widyaiswara atau pengajar bagi peningkatan
kualitas
Walaupun
Sipil
SDM
3.
dalam
Pengembangan manajeman adalah suatu
pendidikan
Negara
bangsa dan negara.
aparatur sipil Negara. dan
proses
bagaimana
manajemen
mendapatkan
pelatihan dapat membantu bagi
pegalaman, keahlian dan sikap
widyaiswara untuk meningkatkan
untuk
tugas mereka saat ini, keuntungan
sukses sebagai pemimpin dalam
dari
organisasi mereka. Karena itu,
program
pendidikan
pelatihan
dapat
sepanjang
karirnya
dan
diperoleh dan
menjadi atau meraih
kegiatan
pengembanagn
ditun-
dapat
jukkan membantu karyawan untuk
membantu peningkatan karirnya
mendapat menangani jawabannya
dimasa
dimasa
mendatang.
mendatang,
dengan
Pengembangan, sebaliknya, dapat
memperhatikan
membantu
kewajiban yang dihadapi sekarang.
individu
untuk
memegang tanggung jawab dimasa
4.
mendatang.
Kegiatan
D.
Kesimpulan
1.
Pengertian
tugas
dan
dalam
rangka
peningkatan Spritual Quotiens para widyaiswara,
2.
transfer
maka
program
siraman rohani merupakan suatu Pembinaan
secara
kebutuhan
mutlak
yang
perlu
umum diartikan sebagai usaha un-
dilaksanakan oleh lembaga Badan
tuk
dan
Pendidikan dan Pelatihan bersama-
bimbingan guna mencapai suatu
sama dengan semua Aparatur Sipil
tujuan tertentu.
Negara, minimal satu kali dalam
memberi
Pembinaan
pengarahan
dan
pengembangan
sebulan, yang selama ini belum
bagi widyaiswara sangat mutlak
pernah dilakukan.
dilaksanakan sebagai kebutuhan
5.
Perlu
dilaksanakan
dalam rangka peningkatan kualitas
pertemuan
Sumber
widyaiswara
Daya
Manusia
(widyaiswara) dalam mengemban
program
rutin dengan
antara pe-
jabat struktural secara rutin yang
80
dilakukan setiap bulan, sebagai media
harmonisasi,
penyamaan
Kecerdasan Emosional, Lembaga Administrasi Negara, Tahun 2008; Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, LAN Tahun 2008; Barthos, Basir. 2004. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Rivai, Veithzal. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Murai Kencana. Winardi. 1983. Asas-Asas Manajemen. Bandung : Offset Alumni ---------------------------
dan
pandangan
atau
persepsi dalam membangun dan mengembangkan
lembaga
kediklattan secara bersama-sama, terintegritas,
dan
memiliki
integritas dan komitmen bersama. ------------------------------------
Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN PELAYANAN PUBLIK Oleh : Siswanta Jaka Purnama Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Abstrak Indeks kepuasan masyarakat menjelaskan tentang pengertian indeks kepuasan masyarakat sebagai salah satu alat untuk menilai atau mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalarn proses penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik). Alat ukur ini tentu saja berdasarkan peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat ini penting dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik pihak penyelenggara, - pelaksana maupun masyarakat dalarn suatu sistem penyelenggaraan manajemen pelayanan publik. Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah memberikan informasi tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pelayanan Publik, Produk, Kinerja
81
Dalam rangka meningkatkan kuali-
A. Latar Belakang Menyimak pidato Presiden terpilih
tas pelayanan publik guna perwujudan
tahun 2014 Ir. H Joko Widodo (Jokowi)
kepemerintahan yang baik (good gov-
dihadapan ribuan sukarelawan di Hall D
ernance),
JIExpo Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014
penilaian atas kinerja pelayan aparatur
, beliau menyatakan bahwa prioritas
pemerintah kepada masyarakat. Baik
program yang akan dibenahi adalah pe-
atau buruknya pelayanan yang diberikan
layanan Publik. Dia memberi peringatan
oleh pelayan aparatur pemerintah dapat
keras kepada aparatur Negara yang tidak
dinilai melalui opini masyarakat ter-
bekerja
Jokowi
hadap pelayanan yang mereka dapatkan.
meminta segala tindak tanduk aparatur
Opini tersebut terkait erat dengan
birokrasi di Pemerintahan Pusat maupun
kepuasan yang mereka rasakan saat
Daerah yang menyimpang untuk segera
mereka mendapatkan pelayanan. Karena
dilaporkan. “Kalau ada pungutan liar,
kepuasan pelayanan merupakan per-
melayani tidak baik atau mengurus izin
bandingan antara harapan dan kebu-
terlalu lama sampaikan kepada kami.
tuhan penerima layanan. Jika pelayanan
Suatu saat kantor itu akan saya datangi�
yang diberikan oleh aparatur penye-
ucapnya. Bahkan ia pun mengancam
lenggara
akan mengganti seluruh aparatur PNS
dengan harapan yang ada dalam benak
termasuk mencopot kepala Dinasnya.
pelanggan maka mereka akan merasa-
Jokowi menegaskan pelayanan birokrasi
kan
di Indonesia harus lebih baik dari sebe-
dengan itu pemerintah melalui Kemen-
lumnya dan memuaskan. Partisipasi
terian Pendayagunaan Aparatur telah
publik untuk melaporkan adanya ke-
menetapkan peraturan guna meningkat-
janggalan-kejanggalan seperti itu sangat
kan kualitas pelayanan publik melalui
diperlukan. Jokowi tidak mau laporan
Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 ten-
yang diberikan kepadanya,
baik-baik
tang Pedoman Umum Penyelenggaraan
saja. “ jangan laporan yang sampai ke
Pelayanan Publik, serta tebih khusus
saya yang baik-baik saja. Laporan yang
lagi
tidak baik juga. Itu supaya bisa kita per-
25/M.Pan/2/2004
baiki� ujar Jokowi.(Suara Merdeka 23
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Agustus 2014).
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
sungguh-sungguh.
maka
diperlukan
pelayanan
suatu
publik
kepuasan.
melalui
adanya
Sehubungan
Kepmenpan tentang
sesuai
No.
Pedoman
Pemerintah. Tujuan pemerintah dengan
82
adanya pedoman umum tersebut ada-
langkah perbaikan guna meningkatkan
lah :
kualitas pelayanan.
1.
Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur
B. Konsep
pelayanan dalarn penyelenggaraan
Hakekat dari pelayanan publik
pelayanan publik. 2.
3.
4.
Mengetahui
adalah memberikan kepuasan kepada
kinerja
penyeleng-
masyarakat (Kepmenpan Nomor
garaan pelayanan yang telah dil-
Tahun 2003). Hal ini juga sejalan
aksanakan oleh unit pelayanan
dengan usaha pemerintah untuk men-
publik secara periodik.
erapkan Kepemerintahan Yang Baik
Sebagai
bahan
penetapan
ke-
(Good Governance) dimana salah satu
bijakan yang perlu diambil dan
unsurnya adalah pemberian pelayanan
upaya yang perlu dilakukan.
prima agar masyarakat mendapatkan
Mengetahui
pelayanan terbaik dan mendapatkan
indeks
kepuasan
masyarakat secara menyeluruh ter-
5.
6.
63
kepuasan.
hadap hasil pelaksanaan pelayanan
Apakah kepuasan itu? Kepuasan
publik pada lingkup Pemerintah
pelanggan merupakan respon pelanggan
Pusat dan Daerah.
terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan
Memacu persaingan positif, antar
antara harapan sebelumnya dan kinerja
unit penyelenggara pelayanan pada
aktual
lingkup Pemerintah Pusat dan.
pemakaiannya (Parasutaman dan L. Ber-
Daerah dalarn upaya peningkatan
ry, 1990). Kepuasan pelanggan dapat
kinerja pelayanan.
tercapai apabila kebutuhan, keinginan
Bagi
masyarakat,
mengetahui
untuk
gambaran
setelah
tentang
Dari uraian tentang definisi dan konsep kepuasan di atas dan bagaimana
Kepmenpan
cara mengukur kepuasan tersebut tentu
Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, unit-
saja membutuhkan suatu alat ukur. Un-
unit pelayanan dapat membuat penilaian
tuk
dengan mempergunakan instrument, In-
masyarakat sebagai pengguna layanan,
deks Kepuasan Masyarakat, yang selan-
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
jutnya
Negara mengeluarkan Pedoman Umum
dapat
adanya
dirasakan
dan harapan pelanggan terpenuhi.
kinerja unit pelayanan. Dengan
yang
menentukan
langkah-
mengukur
tingkat
kepuasan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyara-
83
kat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dalam
bentuk
Keputusan
1.
Pelanggan internal (internal cus-
Menteri
tomer) Pelanggan internal adalah
Pendayagunaan Aparatur Pemerintah
orang/ lembaga/ badan yang be-
No. KEP/ 25/ M.PAN/ 2/2004.).
rada dalam lingkungan organisasi
Data dan informasi hasil penguku-
yang berhubungan dengan peker-
ran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat
dalam
jaan kita;
mem-
2.
Pelanggan
antara
(intermediate
peroleh pelayanan dari aparatur penye-
customer).
lenggara
dengan
Pelanggan antara adalah mereka
membandingkan antara harapan dan
yang bertindak atau berperan se-
kebutuhannya
kenal
bagai perantara, bukan sebagai
Kepuasan
pemakai akhir produk itu. Misal-
Masyarakat (IKM). Jadi, dengan adanya
nya distributor-distributor, agen-
Keputusan
agen, dan lain-lain.
dengan
pelayanan
publik
tersebut
sebutan
Indeks
Menteri
kita
Pendayagunaan
Aparatur Pemerintah No. KEP/ 25/
3.
Pelanggan eksternal (external cus-
M.PAN/ 2/ 2004 maka untuk melihat
tomer).
persepsi masyarakat terhadap pelayanan
Pelanggan eksternal adalah pem-
yang diberikan oleh penyelenggara pe-
beli atau pemakai akhir produk
layanan dapat dilihat dari alat ukur ber-
yang
bentuk kuesioner (daftar pertanyaan
pelanggan nyata (real customer).
yang menyangkut unsur-unsur kepuasan
Pelanggan eksternal adalah orang
masyarakat) tersebut.
yang
C. Sasaran dan Ruang Lingkup
gunakan produk yang dihasilkan,
Sesuai
dengan
konsep
sering
disebut
membayar
sebagai
untuk
meng-
sistem
tetapi bukan anggota organisasi
kualitas modern, kepuasan pelanggan
penghasil produk. Pelanggan ini
dapat tercapai, apabila aparatur pela-
lebih dikenal dengan masyarakat
yanan mengetahui. siapa yang menjadi
pengguna produk layanan.
pelanggannya.
Setelah
Dengan
mengetahui
kita
mengetahui
pent-
siapa pelanggan, berarti aparatur pela-
ingnya
yanan dengan mudah dapat memahami
pelanggan yaitu masyarakat sebagai
keinginan pelanggan ?
pengguna layanan, maka kita p-erlu
kepuasan
dalam
melayani
mengukur tingkat kepuasan masyarakat
Dalam sistem kualitas modern,
yang dirasakan setelah mendapatkan
dikenal tiga macam pelanggan :
84
layanan dari penyelenggara pelayanan
akademis/ ilmiah diperoleh 14 unsur
publik. Dengan adanya Keputusan Men-
yang 'relevan, valid don reliabel, se-
teri
Aparatur
bagai unsur minimal yang harus ada dan
Pemerintah No. KEP/25/M.PAN/2/2004
dapat diberlakukan untuk semua jenis
dibuatlah suatu alat ukur untuk melihat
pelayanan, untuk mengukur kepuasan
persepsi masyarakat terhadap pelayanan
masyarakat (Kep Menpan No. 25/
yang diberikan oleh penyelenggara pe-
M.PAN/ 2/ 2004), adalah sebagai beri-
layanan tersebut dalam bentuk kuesion-
kut :
er (daftar pertanyaan yang menyangkut
1.
Pendayagunaan
unsur-unsur
kepuasan
masyarakat).
Prosedur pelayanan. Kemudahan
tahapan
pelayanan
Secara umum IKM mempunyai sasaran
yang diberikan kepada masyarakat
untuk memberikan informasi :
dilihat dari sisi kesederhanaan alur
1.
pelayanan.
Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah da-
2.
2.
lam memberikan pelayanan kepada
Persyaratan teknis dan administrat-
masyarakat;
if
Penataan sistem, mekanisme dan
mendapatkan
prosedur pelayanan, sehingga pe-
dengan jenis pelayanannya.
layanan dapat dilaksanakan secara
3.
Persyaratan pelayanan.
3.
yang
diperlukan pelayanan
untuk sesuai
Kejelasan petugas pelayanan.
lebih berkualitas, berdaya guna
Keberadaan dan kepastian petugas
dan berhasil guna;
yang memberikan pelayanan (na-
Tumbuhnya kreativitas, prakarsa
ma, jabatan serta kewenangannya)
dan peran serta masyarakat dalam
4.
Kedisiplinan petugas pelayanan.
upaya peningkatan kualitas pela-
Kesungguhan
yanan publik.
memberikan pelayanan terutama
petugas
dalam
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
D. Unsur Indeks Kepuasan 5.
Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Apa-
Tanggung jawab petugas pelayanan.
ratur Negara bekerjasama dengan BPS
Kejelasan wewenang dan tanggung
telah melakukan penelitian pada be-
jawab petugas dalam penyeleng-
berapa
garaan dan penyelesaian pelayanan
unit
pelayanan
instansi
pemerintah, dan dari hasil pengujian
6.
85
Kemampuan petugas pelayanan.
7.
Tingkat keahlian dan ketrampilan
Kondisi sarana dan prasarana pela-
yang dimiliki petugas dalam mem-
yanan yang bersih, rapi, dan teratur
berikan/ menyelesaikan pelayanan
sehingga dapat memberikan rasa
kepada masyarakat
nyaman kepada penerima pela-
Kecepatan pelayanan.
yanan.
Target waktu pelayanan dapat
8.
9.
14. Keamanan pelayanan.
diselesaikan dalam waktu yang te-
Terjaminnya
lah ditentukan oleh unit penye-
lingkungan unit penyelenggara pe-
lenggara pelayanan
layanan
Keadilan mendapatkan pelayanan.
digunakan, sehingga masyarakat
Pelaksanaan pelayanan dengan tid-
merasa tenang untuk mendapatkan
ak membedakan golongan/status
pelayanan terhadap resiko-resiko
masyarakat yang dilayani.
yang diakibatkan dari pelaksanaan
Kesopanan dan keramahan petu-
pelayanan.
gas.
Karena
tingkat
ataupun
setiap
keamanan
sarana
yang
unit
pelayanan
karakteristik
masing-
Sikap dan perilaku petugas dalam
mempunyai
memberikan
masing sesuai dengan jenis pelayanan
masyarakat
pelayanan secara
kepada
sopan
dan
yang diselenggarakan, maka dimung-
ramah serta saling meaghargai dan
kinkan untuk mengembangkan atau
menghormati
menambah unsur-unsur pelayanan yang
10. Kewajaran biaya pelayanan.
ada dalam Kep Menpan No. 25 Tahun
Keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya
biaya
2004 tersebut.
yang
Banyak
ditetapkan oleh unit pelayanan.
antara
biaya
yang
dikem-
bangkan untuk mengukur kepuasan
11. Kepastian biaya pelayanan. Kesesuaian
metode
masyarakat, Kotler (2000) menyebutkan yang
beberapa cara untuk mengukur kepua-
dbayarkan,dengan biaya yang telah
san masyarakat yang sering digunakan
ditetapkan
oleh sektor swasta
12. Kepastian jadwal pelayanan. Pelaksanaan
waktu
dan
pemerintah
yaitu :
pelayanan,
1.
Sistem Keluhan dan Saran
sesuai dengan ketentuan yang telah
Unit
ditetapkan.
mengembangkan suatu cara agar
13. Kenyamanan lingkungan.
penyelenggara
pelayanan
pelanggan dapat menyampaikan
86
keluhan atau saran terhadap pela-
3.
yanan yang diberikan. Misalnya
Organisasi
suatu unit penyelenggara pela-
yanan seharusnya melakukan kon-
yanan membuat suatu formulir un-
tak kepada pelanggan yang tidak
tuk memberikan keluhan atau sa-
lagi menjadi pelanggannya, dengan
ran, yang akan dimasukkan dalam
demikian petugas pelayanan dapat
kotak di depan bagian pelayanan.
mengetahui alasan mengapa mere-
Ada beberapa unit penyelenggara
ka meninggalkan produk pela-
pelayanan mengembangkan sam-
yanan organisasi.
bungan telepon gratis (hot-line
2.
Lost Customer Analysis
4.
penyelenggara
pela-
Survei Kepuasan Pelanggan
with toll free) atau dengan kema-
Survei dilakukan secara periodik,
juan teknologi informatika dan
dengan
komunikasi bagi instansi-instansi
wawancara langsung atau me-
pusat atau di provinsi dapat mem-
nyebarkan
pergunakan
(kuesioner) terhadap pelanggan
halaman
jaringan
menggunakan
metode
formulir
isian
(web-pages) dan surat elektronik
secara random (acak).
(e-mail) , sehingga informasi dapat
Salah satu cara yang dikem-
berjalan dengan cepat dan pe-
bangkan oleh pemerintah sesuai Kep
nanganan masalah dapat cepat pula
Men PAN Nomor 25/ M.PAN/ 2/ 2004
diselesaikan.
adalah melakukan suatu survei dengan
Ghost Shopping
menggunakan suatu kuesioner isian.
Organisasi
penyelenggara
pela-
Ukuran yang digunakan dalam instru-
yanan dapat menyewa
men tersebut berupa suatu indeks. In-
seseorang untuk berperan sebagai
deks merupakan rasio antara nilai
pembeli layanan, tanpa sepenge-
sebenarnya dengan nilai tertentu yang
tahuan pemberi layanan,
menjadi
serta
dasar
perhitungan
per-
melaporkan hasilnya kepada or-
bandingan. Indeks sering digunakan ka-
ganisasi. Atau pimpinan dapat ber-
rena
pura-pura sebagai pelanggan dan
perkembangan dad waktu-ke waktu se-
menelpon ke bagian unit penye-
buah fenomena kuantitatif. Oleh karena
lenggara
untuk
itu indeks sering digunakan sebagai alat
mendapatkan suatu pelayanan ter-
untuk melihat kemajuan/ kemunduran
tentu.
atau peningkatan/ penurunan ukuran
pelayanan
87
seringkali
kita
ingin
melihat
kuantitatif tertentu. Dengan pendekatan
ke dalam nilai kuantitatif. Nilai terbesar
ini pelanggan diminta untuk menilai
untuk informasi yang paling positif dan
kepuasannya terhadap pelayanan yang
nilai terkecil untuk informasi yang pal-
diberikan oleh suatu unit penyelenggara
ing
pelayanan, dengan mengisi kuesioner
“penilaian terhadap unsur pelayanan�
yang telah disediakan. Hasil penilaian
maka pemberian nilai persepsi masyara-
tersebut dikonversikan ke dalam nilai-
kat, sebagai berikut:
nilai tertentu. Skala-skala yang. sering
a.
digunakan
menilai
Kita
ambil
contoh
Diberi nilai 1(tidak mudah) apabila
persepsi
pelaksanaan prosedur pelayanan
pelayanan
tidak sederhana, alurnya tidak mu-
menggunakan skala Likert (ada bebera-
dah, loket terlalu banyak, sehingga
pa skala pengukuran, akan tetapi dalam
prosesnya tidak efektif.
pelanggan
untuk
negatif.
terhadap
pembahasan ini, kita hanya memfokus-
b.
kan pada skala Likert).
Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pela-
Skala Likert merupakan skala yang
yanan masih belum mudah, se-
seringkali digunakan dalam kuesioner
hingga prosesnya belum efektif.
yang sifatnya tertutup. Skala Likert
c.
Diberi nilai 3 (mudah) apabila
membentuk skala pengukuran dengan
pelaksanaan prosedur pelayanan
gradasi dari sikap/opini yang paling
dirasa mudah, sederhana, tidak
positif sampai dengan sikap/opini yang
berbelit-belit tetapi masih perlu
paling negatif. Setiap item pertanyaan
diefektifkan.
dalam kuesioner diberi pilihan-pilihan
d.
Diberi nilai 4 (sangat mudah) apa-
dalam gradasi. Dalam bentuk kualitatif
bila pelaksanaan prosedur pela-
pilihan-pilihan gradasi tersebut dapat
yanan dirasa sangat mudah, sangat
dinyatakan dalam bentuk :
sederhana,
Alternatif jawaban skala Likert di
sehingga
mudah dan efektif.
atas, masing-masing ditransformasikan
88
prosesnya
Kuesioner dapat dibuat dalam bentuk
pertanyaan
atau
ta, perangkat yang dipergunakan,
pernyataan.
serta pengujian kualitas data
Kuesioner dengan bentuk pertanyaan
yang didapat.
dapat dibuat dalam format pilihan (mul-
4.
tiple choices)
Laporan hasil penyusunan indeks. Pada tahap ini data yang sudah diolah akan dibuat dalam bentuk
E. Langkah-langkah
suatu narasi dengan Materi utama
Penyusunan
mengenai indeks per unsur pela-
Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat
terdapat
yanan serta bagaimana menen-
langkah-
tukan prioritas perbaikan pela-
langkah yang harus dilalui, yaitu :
yanan.
1.
Sesuai
2.
Persiapan.
dengan
Pada tahap ini penyelenggara pela-
penelitian ilmiah, ada beberapa cara un-
yanan publik perlu mempersiapkan
tuk menentukan responden, akan tetapi
penetapan pelaksana survei kepua-
dalam artikel ini kita akan mengacu pa-
san masyarakat, penyiapan bahan-
da Kepmenpan No. 25/ M.PAN/ 2/ 2004
bahan survei, penetapan jumlah re-
yang menetapkan bahwa responden
sponden yang akan di survei,
dipilih secara acak yang ditentukan
rencana lokasi pengambilan data
sesuai dengan cakupan wilayah masing-
atau pelaksanaan survei, waktu
masing unit pelayanan. Untuk memen-
pengumpulan
uhi akurasi hasil penyusunan indeks,
data,
serta
perencanaan jadwal pelaksanaan.
responden terpilih ditetapkan minimal
Pelaksanaan pengumpulan data.
150 orang dari jumlah populasi peneri-
Pada tahap ini yang perlu diper-
ma layanan, dengan dasar :
hatikan adalah data yang akan dik-
Jumlah Responden
umpulkan mengenai persepsi pen-
= = =
erima layanan terhadap 14 unsur penentu kepuasan masyarakat, serta bagaimana cara pengumpulan
Penentuan
datanya. 3.
metodologi
pengumpulan
Pengolahan data
(Jumlah unsur + 1) X 10 (14+1) X 10 150 responden
lokasi data
dan
waktu
yang
perlu
mendapatkan perhatian adalah:
Pada tahap ini diperlukan metode yang tepat dalam pengolahan da-
89
a.
b.
Lokasi masing-masing unit pela-
terjadi, penerima layanan kurang
yanan (seperti SIM, STNK, trans-
aktif
melakukan
portasi dan sebagainya) pada saat
sendiri
walaupun
sibuk.
himbauan dari unit pelayanan
Di lingkungan perumahan untuk
yang bersangkutan.
penerima layanan tertentu pendidi-
pengisian sudah
ada
b. Dilakukan oleh pencacah melalui
kan dan sebagainya pada (seperti
wawancara oleh :
telepon, air bersih, saat responden
• Unit pelayanan sendiri, wa-
di rumah.
laupun sebenarnya dengan
Langkah-langkah Penyusunan IKM :
cara ini hasilnya kemung-
1. Pelaksanaan Pengumpulan Data
kinan besar akan subyektif,
Untuk memperoleh data yang akurat
karena dikhawatirkan jawa-
dan obyektif, maka pengumpulan
ban
data yang dilakukan oleh petugas
mengenai instansinya akan
survei menggunakan kuesioner yang
mempengaruhi
berisi 14 unsur pelayanan seperti
penilaian. Untuk mengurangi
yang telah ditetapkan dalam Kep-
subyektifitas hasil penyusu-
menpan
25/M.PAN/2/2004.
nan indeks, dapat melibatkan
Akan tetapi apabila suatu unit
unsur pengawasan atau se-
penyelenggara pelayanan mengem-
jenisnya yang terkait.
No.
yang
kurang
baik
obyektivitas
bangkan kuesioner lain, tentu diper-
• Unit independen yang sudah
bolehkan, dengan persyaratan ke 14
berpengalaman, baik untuk
unsur pelayanan yang terdapat di da-
tingkat pusat, Provinsi mau-
lam Kepmenpan tersebut harus ma-
pun Kabupaten/Kota. Inde-
suk dalam kuesioner tersebut.
pendensi ini perlu ditekankan
Pengisian
kuesioner,
dapat
dil-
untuk menghindari jawaban
akukan dengan salah satu dari
yang subyektif. Unit inde-
kemungkinan dua cara sebagai beri-
penden dapat terdiri dari un-
kut :
sur instansi terkait antara lain
a. Dilakukan sendiri oleh penerima
Badan Pusat Statistik (BPS)
layanan dan hasilnya dikumpul-
atau Perguruan Tinggi (pa-
kan di tempat yang telah dise-
kar) atau Lembaga Swadaya
diakan. Dengan cara ini sering
Masyarakat, Pelaku Usaha
90
atau kombinasi di antara unit
Cara memasukkan data ke dalam
tersebut.
tabel, tidak perlu memilah-milah
2. Pengolahan Data
responden berdasarkan nomor
Setelah semua data terkumpul me-
kuesioner, usia, pekerjaan, pen-
lalui input, tibalah saatnya bagi bagi
didikan, dsb, karena dengan ban-
tim pelaksana input Indeks Kepua-
tuan perangkat lunak MS Excell,
san Masyarakat, mengolah data.
pensortiran dapat dilakukan lebih
Proses pengolahan data ini melalui
mudah (hal ini diperlukan untuk
beberapa tahap yaatu :
pengujian data dan analisis profil
a. Pengkodean (Coding)
responden).
Pada proses ini data-data yang
c. Penghitungan Indeks Kepuasan
didapat secara kualitatif dari ja-
Mengacu pada Kepmenpan No.
waban responden diubah menjadi
25/ M.PAN/ 2/ 2004 penghi-
data-data kuantitatif. Sebagaima-
tungan
na pembahasan dalam pembu-
menggunakan “nilai rata-rata ter-
atan kuesioner, guna perhitungan
timbang� masing-masing unsur
IKM maka penghitungan dengan
pelayanan. Datam penghitungan
mneggunakan skala Likert, yang
IKM terhadap 14 unsur pela-
berarti penilaian paling rendah
yanan yang dikaji, setiap unsur
diberi
sedangkan
pelayanan memiliki penimbang
penilaian tertinggi diberi nilai 4.
yang sama dengart rumus se-
Dengan pengubahan nilai data
bagai berikut :
nilai
1
nilai
IKM
dengan
menjadi kuantitatif maka perhitungan dapat lebih mudah dil-
Bobot Nilai RataJumlah bobot rataTertimbang = Jumlah unsur Bobot nilai rata-rata tertimbang = Âź =
akukan, baik secara manual atau menggunakan komputer dengan
0,071
perangkat lunak MS Excell. b. Tabulasi
Sedangkan untuk memperoleh
Proses memasukkan data-data
nilai
kuesioner ke dalam tabel yang
digunakan pendekatan nilai rata-
telah kita bangun. Data yang di-
rata tertimbang dengan rumus
masukkan adalah data-data hasil
sebagai berikut:
pengkodean pada tahap pertama.
IKM
Total dari nilai per-
91
unit
pelayanan
x Nilai pen-
sepsi per unsur Total unsur yang terisi
jumlahkan ke bawah seluruh
imbang
nilai per unsur pelayanan sesuai
jumlah
responden
Untuk memudahkan interpretasi
kemudian
terhadap penilaian IKM yaitu an-
jumlah responden yang men-
tara
gisi . Dengan rumus : “Sum
25
-
100
maka
hasil
dibagi
dengan
U 1/ jumlah responden (n)�
penilaian tersebut diatas dikon-
c. Seteiah itu dihitunglah nilai
versikan dengan nilai dasar 25,
rata-rata tertimbang per unsur
dengan rumus sebagai berikut :
pelayanan dengan cara men-
IKM unit pelayanan x 25
galikan setiap nilai rata-rata Mengingat
unit
per unsur pelayanan dengan
pelayanan
0,.071 sebagai nilai bobot ra-
mempunyai karakteristik yang
ta-rata
berbeda, maka setiap unit pela-
tertimbang.
Atau
dirumuskan sebagai berikut :
yanan dimungkinkan untuk : 1. Menambah unsur yang di-
Un x 0,071
anggap relevan
Dimana :
2. Membentuk bobot yang berbeda terhadap 14 unsur yang
Un
= Nilai rata-rata per
dominan dalam unit pela-
unsur pelayanan
yanan dengan catatan jumlah
0,071 = Nilai bobot rata-rata
bobot seluruh unsur tetap 1.
tertimbang
Secara manual, perhitungan data d. Langkah
tersebut dilakukan dengan cara :
layanan dengan cara men-
tiap responden dimasukkan
jumlahkan ke 14 nilai rata-
dalam formulir mulai dari un-
rata
sur 1 (U 1) sampai dengan
tertimbang.
Untuk
melihat hasil dari perhitungan
unsur 14 ( U 14).
yang telah dilakukan dapat
b. Langkah selanjutnya menghi-
dilihat pada tabel perhitungan
tung nilai rata-rata per unsur dengan
adalah
menghitung Nilai Indeks Pe-
a. Data isian kuesioner dari se-
pelayanan
terakhir
di atas.
men-
e. Penyajian Indeks Kepuasan
92
Penyajian indeks kepuasan
mendpatkan nilai IKM = 61, 60 ;
biasanya ditampilkan dalam
maka hasil analisis nya adalah : Mu-
bentuk
seperti
tu pelayanan unit tersebut cukup,
yang terlihat dari pembahasan
dan kinerja unit pelayanan nya ku-
sebelumnya.
dapat
rang balk, sehingga perlu adanya
disajikan dalam bentuk graf-
perbaikan kinerja unit pelayanan ter-
ik-grafik
melihat
sebut. Analisis dapat diperdalam lagi
penilaian setiap unsur pela-
dengan bantuan perangkat lunak MS
yanan dan membandingkan
Excell, melihat nilai rata-rata tertim-
satu dengan yang lainnya.
bang per unsur pelayanan , dengan
Penyajian dalam bentuk grafik
demikian dapat terlihat unsur-unsur
diatas lebih mudah melihat hasil-
pelayanan
nya. Untuk keperluan analisis
mendapat perhatian perbaikan, guna
dapat
meningkatkan
lainnya,
tabel-tabel
Atau
untuk
dibuat
grafik-grafik
dengan
bantuan
mana
yang
kualitas
perlu
pelayanan
publik secara keseluruhan.
perangkat lunak MS Excell.
Nilai Persepsi Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
3. Analisis data hasil survei kepuasan
Kinerja Unit Pelayanan (Kepmenpan
masyarakat
No. 25/ M.PAN/ 2/ 2004)
Untuk memudahkan analisis penilaian hasil IKM yang didapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur melalui Kepmenpan No. 25/ M.PAN/ 2/ 2004, .telah menetapkan
Nila i Perseps i
Nilai Interterval Ikm
1
1.001,75
2
1,762,50
3
2,513,25
4
3,254,00
tabel Nilai Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Dengan demikian, analisis dilakukan berdasarkan ketentuan tabel konversi tersebut dan membuat suatu interpretasi terhadap hasil pengolahan data IKM (lihat Tabel Konversi). Misalnya
suatu
unit
pelayanan
Nilai interterval Konversi ikm 2543,75 43,76 62,50 62,51 81,25 81,26 -100
Mutu Pelaya nan
Kinerja Unit Pelayanan
D
Tidak Baik
C
Kurang Baik
B
Baik
A
Sangat baik
4. Laporan HasiL Penyusunan Indeks
93
Data pendapat masyarakat yang
unit
telah dimasukkan dalam masingNo.
mengkompilasikan data responden ke-
1
lompok umur, jenis kelamin, pen-
2
didikan terakhir dan pekerjaan uta-
3
ma. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden
4
dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis
5
obyektivitas. Hasil akhir kegiatan penyusunan
indeks
kepuasan
6
masyarakat dari setiap unit pela7
yanan instansi pemerintah, disusun dengan Materi utama sebagai beri-
8
kut : a. Indeks per unsur pelayanan
9
Berdasarkan hasil penghitungan indeks
kepuasan
adalah
se-
bagaimana tabel berikut :
masing kuesioner, disusun dengan
yang dihimpun berdasarkan
pelayanan
masyarakat,
jumlah nilai dari setiap unit pela-
10.
yanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.
11.
Sedangkan nilai indeks komposit
12
(gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai
13.
rata-rata dari setiap unsur pela-
14.
Unsur pelayanan Prosedur Pelayanan Persyaratan Pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugaspetugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Kenyamanan pelayanan
Nrr unsur Pelayanan 3,45 2,65 3,53 2,31
1,55
3,12 2,13 2,43
3,21
1,45 1,93 2,31 3,03 1,56
yanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.
Maka untuk mengetahui nilai in-
Contoh :
deks unit pelayanan dihitung
Apabila diketahui nilai rata-rata
dengan cara sebagai berikut : (3,45x0,071)+(2,65x0,071)+(3,53x0,071
(NRR) unsur dan masing-masing
)+(2.31x0,071)+(1,55x0,07i)+(3,12x0,0
94
71)+
pan pelanggan maka pelanggan akan
(2,13X0,071)+(2,43x0,071)+(3,21x0,07
merasa tidak puas, akan tetapi jika
1)+(1,45x
x0,071)+
kinerja sama dengan harapan pelanggan
(2.31x0,071)+ (3,03 x 0,071)+ (1,56 x
maka pelanggan akan merasa puas dan
0,071)= nilai indeks adalah 2,462
yang lebih baik adalah apabila kinerja
0,071)+(1,93
pelayanap lebih baik daripada harapan Dengan demikian nilai indeks
yang ada dalam benak pelanggan,. maka
unit pelayanan hasilnya dapat
pelanggan akan merasa sangat puas.
disimpulkan sebagai berikut:
Persepsi dan harapan -pelanggan ter-
1. Nilai IKM setelah dikonversi
hadap suatu pelayanan dipengaruhi oleh
= Nilai Indeks x Nilai Dasar
tingkat kebutuhan dan keinginannya,
= 2,462 x 25 = 61,55
pengalaman masa lalu ketika mendapat-
2. Mutu pelayanan C
kan pelayanan, pengalaman dari teman-
3. Kinerja unit pelayanan Ku-
teman yang pernah merasakan produk atau pelayanan tersebut, komunikasi
rang Baik. b.
dari iklan dan pemasaran.
Prioritas peningkatan kualitas pe-
Sesuai
layanan
dengan
konsep
sistem
Dalam peningkatan kualitas pe-
kualitas modern, kepuasan pelanggan
layanan, diprioritaskan pada un-
dapat tercapai, apabila aparatur pela-
sur yang mempunyai nilai paling
yanan mengetahui siapa yang menjadi
rendah, sedangkan unsur yang
pelanggannya. Dalam Manajemen Pela-
mempunyai nilai cukup tinggi
yanan Publik, yang dimaksud dengan
harus tetap dipertahankan.
pelanggan adalah pelanggan eksternal atau pelanggan yang langsung merasakan produk akhir pelayanan kita yaitu
F. Kesimpulan Kepuasan
didefinisikan
masyarakat.
sebagai setelah
Instrumen kepuasan masyarakat
membandingkan kinerja (hasil) yang
adalah suatu alat yang digunakan untuk
dirasakan, dibandingkan dengan hara-
mengukur fenomena sosial yang dia-
pannya. Kepuasan menjadi fungsi pem-
mati. Secara spesifik semua fenomena
beda antara kinerja yang dirasakan
ini disebut variabel kepuasan masyara-
dengan harapan pelanggan. Jika kinerja
kat. Salah satu cara yang dikembangkan
(hasil) pelayanan lebih kecil dari hara-
oleh pemerintah sesuai KepMenPAN
tingkat
perasaan
seseorang
95
Nomor 25/ M.PAN/ 2/ 2004 tentang Pe-
lik yang diberikan penyelenggara pela-
doman
Indeks
yanan, serta penutup. Pengolahan data
adalah
hasil survei kepuasan masyarakat dil-
menggunakan instrumen yang berupa
akukan melalui tahapan pengkodean,
suatu indeks. Indeks merupakan rasio
tabulasi,
antara nilai sebenarnya dengan nilai ter-
Kepuasan Masyarakat, Penyajian Hasil
tentu yang menjadi dasar perhitungan
Pengolahan Data.
Umum
Kepuasan
Penyusunan
Masyarakat
penghitungan
nilai
Indeks
perbandingan. Data dan informasi hasil
Tahapan monitoring (pemantauan)
pengukuran secara kuantitatif dan kuali-
merupakan kegiatan rutin dalam konteks
tatif atas pendapat masyarakat dalam
pelaksanaan
memperoleh pelayanan dari aparatur
difokuskan pada pencatatan dan penga-
penyelenggara pelayanan publik dengan
matan mengenai kegiatan pelayanan
membandingkan antara harapan dan
apakafi sudah sesuai standar kualitas
kebutuhannya
yang telah ditetapkan. Evaluasi mem-
dengan
tersebut
sebutan
kita
Indeks
kenal
Kepuasan
fokuskan
Masyarakat (IKM).
kegiatan.
pada
dampak
Monitoring
dari
hasil
pelaksanaan yaitu apakah hasil sudah
Sasaran dari IKM adalah mem-
mengakibatkan perubahan yang positif
berikan informasi tingkat pencapaian
(atau malah negatif). Pelaksanaan eval-
kinerja
instansi
uasi IKM dilakukan dengan pelaksanaan
pemerintah dalam memberikan pela-
survei ulang IKM yang menggunakan
yanan kepada masyarakat; penataan sis-
instrumen kuesioner yang sama dengan
tem, mekanisme dan prosedur pela-
penggunaan kuesioner pada survei per-
yanan, sehingga pelayanan dapat dil-
tama.
unit
aksanakan
pelayanan
secara
lebih berkualitas,
Pelaksanaan evaluasi IKM dil-
berdaya guna dan berhasil guna; me-
akukan oleh unit kerja yang secara
numbuhkan kreativitas, prakarsa dan
indpenden dapat melakukan evaluasi.
peran serta masyarakat dalam upaya
Pada umumnya periode pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
evaluasi berkisar antara 1 hingga 2 ta-
IKM berbentuk kuesioner yang terdiri
dari
beberapa
bagian
hun. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi
yaitu
IKM diserahkan kepada pimpinan in-
pengantar, identitas reponden, identitas
stansi pemerintah yang bersangkutan,
pencacah/pengumpul
yang kemudian dapat dipublikasikan
data,
pertan-
yaan/pernyataan tentang pelayanan pub-
kepada masyarakat.
96
---------------------
http://fmcgmarketing.blogspot.corn/2007/l i/servqual-or-gapsmodel.html,
Daftar Pustaka
accessed 6 September 2011. Peraturan Menteri PAN No. 13 Tahun
Gasperz, Vincent, 2006, ISO 9001:2000 and Continual Quality Im-
2009
tentang
Peningkatan
provement, Gramedia Pustaka
Kualitas
Utama, PT, Jakarta.
dengan Partisipasi Masyarakat.
Pelayanan
Publik
Keputusan Menteri PAN Negara, No-
Sinambela, Poltak; Lijan, dkk, 2006,
mor : Kep/25/M.PAN/ 2/2004
Reformasi Pelayanan Publik,
tentang
Bumi aksara, PT, Jakarta.
Pedoman
Umum
Penyusunan Indeks kepuasan
Tjiptono, Fandy, 2005, Prinsip-Prinsip
Masyarakat Unit Pelayanan In-
Total Quality Service, Pen-
stansi Pemerintah.
erbit Andi, Yogjakarta. Undang-Undang
Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Ta-
Republik
Indonesia
hun 2004 (memperbaiki kepu-
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
tusan sebelumnya) tentang Pe-
Pelayanan Publik.
doman
Umum
Penyeleng-
---------------------
garaan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri PAN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi
Akuntabilitas
dalam
dan Penye-
lenggaraan Pelayanan Publik. Artikel TOT Diklat Pelayanan Publik, Pusdiklat
Spimnas
Bidang
Teknik Manajemen dan kebijakanPembangunan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2013 Parasuraman et.al. 1985; Curry, 1999; Luk and Layton, 2002; Model of
service
quality
gap
97
Strategi Peningkatan Kapasitas Widyaiswara Dalam Percepatan Inovasi Teknologi Pertanian Oleh : Kristiyo Sumarwono Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Abstrak Widyaiswara mempunyai tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih pada unit pendidikan dan pelatihan pada satu instansi pemerintah. Widyaiswara harus memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan baik secara mandiri maupun dengan dukungan infrastruktur dari organisasi dan harus berperan sebagai innovation bridge. Pengembangan dalam aspek kompetesi keahlian, manajerial, sosial, dan intelektual serta berpikir strategik mutlak menjadi kebutuhan widyaiswara dalam membentuk dirinya menjadi widyaiswara profesional. Dengan demikian maka widyaiswara akan mampu menyelesaikan beban tugas mandiri, serta terus melakukan pengembangan kapasitas dan profesionalismenya sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan. Pengembangan kapasitas dalam rangka percepatan inovasi teknologi pertanian dapat dilakukan dengan mengikuti diklat, magang, seminar dan kegiatan lain yang relevan, Kata kunci : widyaiswara, kompetensi, innovation bridge, profesional, spesialisasi. dangkan widyaiswara mengajar aparatur
Pendahuluan Widyaiswara sebagai satu profesi
sipil negara..
adalah salah satu unsur dalam sistem
Widyaiswara berasal dari bahasa
dan tatakelola Pegawai Negeri Sipil
Sansekerta, yaitu widya yang artinya
(PNS).
pengetahuan, ilmu atau pembelajaran,
Istilah
widyaiswara
mulai
populer pada tahun 2000an. Fakta ini
dan
menjadi salah satu sebab mengapa
Widyaiswara dapat juga diartikan se-
widyaiswara kurang dikenal dibanding-
bagai suara kebenaran, karena tugas
kan profesi lain yang sejenis, misalnya
utama widyaiswara adalah menyam-
guru atau dosen, meskipun mempunyai
paikan nilai-nilai luhur untuk memben-
tugas dan fungsi yang sama, yaitu
tuk aparatur yang jujur, berakhlak mulia
mengajar. Dosen mengajar di perguruan
dan profesional.
iswara
yang
berarti
suara.
tinggi, guru mengajar di sekolah dasar
Dalam peraturan dan perundang-
sampai sekolah menengah atas, se-
undangan, fungsi widyaiswara sejajar
98
dengan guru, dosen, tutor, instruktur,
A.
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
pembimbing, pelatih atau trainer, coach,
Widyaiswara
mentor
di
Pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat sebagai tenaga pendidik.
aparatur sipil negara adalah suatu upaya
Hal ini ditegaskan dalam Undang-
untuk
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
seorang aparatur. Aparatur terdiri dari
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1
pejabat struktural eselon IV sampai
ayat 6 bahwa yang dimaksud dengan
dengan eselon I, pejabat fungsional
pendidik adalah tenaga kependidikan
tertentu,
yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
fungsional umum. Kompetensi tersebut
konselor, pamong belajar, widyaiswara,
terdiri dari aspek kognisi, afeksi, dan
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
psikomotoris,
lain yang sesuai dengan kekhususannya,
dengan terselenggaranya diklat aparatur
serta berpartisipasi dalam menyeleng-
tersebut para
garakan pendidikan.
negara (ASN) akan menjadi profesional
yang
Sesuai
sudah
Permenpan
terbiasa
Nomor
meningkatkan
dan
staf
kompetensi
pelaksana
sehingga
atau
diharapkan
birokrat/aparatur
sipil
66
dalam melaksanakan pelayanan publik
Tahun 2005 dan Perka LAN Nomor 14
maupun tugas dan fungsinya dalam
Tahun 2009, Widyaiswara mempunyai
kelembagaan birokrasi.
kekhususan dalam mengemban tugas
Pengembangan
Sumberdaya
dan fungsinya, yaitu merupakan jabatan
Manusia (SDM) di kalangan birokrasi
fungsional yang diberikan kepada peg-
adalah
awai negeri sipil dengan tugas men-
tercapainya kondisi pemerintah yang
didik, mengajar dan/atau melatih secara
profesional dalam kepemerintahan yang
penuh pada unit pendidikan dan pelati-
baik (Good governance). Hal ini sudah
han pada satu instansi pemerintah. Ka-
menjadi
rena tugasnya, maka widyaiswara harus
pemerintahan
memiliki landasan yang murni untuk
pemerintahan pusat maupun daerah.
belajar dan berbagi dalam dunia intel-
Namun
ektual dan akademis birokrasi, serta
mengalami kendala dalam banyak hal,
mampu mewujudkan diri sebagai “guru�
mulai dari faktor SDM sendiri maupun
bagi aparatur sipil dalam sikap, tingkah
Non SDM. Faktor SDM berasal dari
laku dan pengetahuan.
internal birokrasi berupa mind set atau
dalam
rangka
paradigma saat
dalam
mewujudkan
baru ini
prosesnya
dalam baik
di
sering
pola pikir yang apatis, penyelenggara
99
diklat
yang
substansi
kurang
dan
mengutamakan
tujuan,
Widyaiswara
selaras dengan perkembangan organisasi birokrasi.
belum profesional, dan policy maker atau
pimpinan
yang
Adapun tugas Widyaiswara dimu-
belum
lai sejak menyusun kurikulum, me-
memberdayakan alumni diklat aparatur
nyusun bahan ajar, menyusun Garis-
sejalan dengan pola karier ASN. Faktor
Garis Besar
non SDM
berasal dari perencanaan
(GBPP), Rancang Bangun Pembelajaran
program diklat yang kurang terpadu dan
Mata Diklat (RBPMD), Satuan Acara
berkelanjutan,
Pembelajaran
sistem
penganggaran
Program Pembelajaran
(SAP),
dan
Rencana
diklat yang tidak terkoordinasi dengan
Pembelajaran (RP), menyusun bahan
baik,
belum
tayang, menyusun modul Diklat, me-
terstruktur, struktur kelembagaan diklat
nyusun soal ujian, melaksanakan tatap
yang belum mencerminkan fungsi yang
muka di depan kelas, memeriksa jawa-
sebenarnya,
ban ujian Diklat, mengevaluasi program
pelaksanaan
terbatas,
diklat
prasarana
sarana
mengoptimalkan
Diklat,
Diklat
aparatur
Diklat, membimbing peserta Diklat da-
untuk
lam penulisan Kertas Kerja (KK),
mengembangkan kapasitas sumberdaya
membimbing peserta Diklat dalam Prak-
manusia aparatur, hal tersebut akan
tik Kerja Lapangan (PKL) atau Ob-
terwujud bila pengembangan pola karier
servasi Lapangan (OL), menjadi moder-
ASN jelas dan terarah
ator (narasumber) pada seminar, loka-
inovasi
kurang
dan
teknologi.
merupakan
investasi
menganalisa
kebutuhan
Tuntutan terbesar bagi Widyaiswa-
karya atau diskusi dalam kelas, menjadi
ra adalah bagaimana dirinya mampu
anggota pengelola program Diklat in-
melakukan penggalian, pendalaman dan
stansinya; sampai mengelola program
eksplorasi terhadap kapasitas dirinya
Diklat instansinya sebagai penanggung
secara
dan
jawab. Pemenuhan terhadap tugas dan
fungsinya menuntut seorang widyaiswa-
tanggung jawab Widyaiswara seperti ini
ra menjadi manusia yang berkualitas.
akan sangat mempengaruhi perjalanan
Ekspetasi ini sejalan dengan tugas dan
jenjang karirnya dari Widyaiswara Per-
tanggung jawabnya dalam menjaga dan
tama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara
selalu meningkatkan kualitas pelaksa-
Madya sampai Widyaiswara Utama
naan pendidikan dan pelatihan yang
yang merupakan jenjang tertinggi.
optimal
karena
tugas
100
Profesionalitas Widyaiswara meru-
saja yang harus dilaksanakan oleh
pakan suatu tuntutan, karena posisi
widyaiswara. Sebagai
Widyaiswara berada dalam tingkat yang
yang mulia maka kewajiban widyaiswa-
cukup tinggi dari sebuah struktur organ-
ra juga untuk memuliakan profesinya
isasi birokrasi, karena atasan lang-
dengan menjadikan seluruh tugas dan
sungnya adalah pimpinan satuan kerja.
tanggung jawab yang ada terinternal-
Di samping itu, kompetensi yang diper-
isasi dalam dirinya.
syaratkan dan harus dipenuhi oleh
mengatakan
seorang widyaiswara harus dipenuhi
mengajar merupakan pilihan hati nurani
secara mandiri dengan dukungan infra-
dengan bobot nilai yang tak terukur na-
struktur dari organisasi yang tersedia.
mun dapat dirasakan dan mulia adanya,
Kompetensi tersebut antara lain me-
sehingga menjadi widyaiswara profe-
nyelesaikan beban tugas mandiri, dan
sional adalah cita-cita luhur yang akan
mampu melakukan pengembangan ka-
diraih oleh widyaiswara sejati.
pasitas dan profesionalismenya sesuai
bahwa
Mengakui
sebuah
profesi
Rivai (2007) mendidik
kehadiran
dan
profesi
dengan spesialisasi yang telah dipilih.
widyaiswara dapat dilakukan dengan
Dengan demikian, meskipun tugas uta-
pertama, menjadikan widyaiswara se-
manya adalah mendidik, mengajar dan
bagai pelayan masyarakat di lembaga
melatih (dikjartih), maka penguasaan
diklat dan bukan sebagai tamu di lem-
kompetensi yang dipersyaratkan juga
baga diklat. Penyusunan program dan
harus dilaksanakan dan dipenuhi se-
kegiatan yang berkaitan dengan tugas
hingga fokus dari widyaiswara bukan
dan tanggung jawab widyaiswara mut-
hanya pada mengajar, jam pelatihan dan
lak untuk diterapkan. Di sinilah diper-
angka kredit saja.
lukan pemahaman tentang proses mana-
Substansi
tuntutan
peran
jemen penyelenggaraan diklat seperti
widyaiswara dalam lembaga diklat ada-
perencanaan, penganggaran, desain ku-
lah merepresentasikan orang yang ahli
rikulum, modul, desain ruang belajar
dalam bidang diklat, yang kesemuanya
mengajar, termasuk penyediaan sarana
terangkum dalam 23 macam tugas dan
prasarana,
tanggung jawabnya. Sehingga yang
diklat dalam bentuk konsep matang
menjadi fokus bukan hanya dalam bi-
yang selanjutnya dapat dapat ditin-
dang dikjartih saja, karena bidang
daklanjuti oleh pejabat setruktural da-
pengajaran hanyalah salah satu unsur
lam
101
monitoring
proses
dan
penyusunan
evaluasi
Rencana
Kegiatan dan Anggaran Kementerian/
bangkan
Lembaga.
menunggu perintah atasan. Widyaiswara
dirinya
dan
tidak
perlu
Kedua, menurut Budiarti (2012)
mengembangkan jejaring kerja dan ber-
Widyaiswara dalam peran kuncinya se-
peran sebagai “innovation bride� bagi
bagai agen perubahan, perlu melakukan
pihak-pihak
restorasi
bangan SDM.
pola
widyaiswara
pikir
tidak
bahwa
hanya
tugas
terkait
dalam
pengem-
mengajar
Kelima, Widyaiswara seyogyanya
dengan berdasarkan modul tapi perlu
open mind dan borderless action karena
mengembangkannya
dalam
melalui
pertim-
kenyataannya
aktifitas
bangan rasionalitas, perubahan mindset,
Widyaiswara tidak dapat dipisahkan an-
dan perilaku setelah mengikuti diklat
tara tugasnya sebagai pejabat fungsion-
termasuk di dalamnya menata struktur
al, namun kompetensi profesionalnya
pola pikir yang mereformasi struktur,
dapat terus diaplikasikan di luar dunia
kultur, dan etika birokrasi.
birokrasi dengan memasuki ranah-ranah
Ketiga, Widyaiswara dapat disebut
profesi yang lain.
sosok reformis struktural atau pencerah
Profesi widyaiswara akan lestari
bangsa oleh karena itu widyaiswara ha-
apabila kompetensi personal yang dimil-
rus siap mencurahkan jiwa, raga, dan
iki mampu berkembang sesuai dengan
roh sebagai transformator, motivator,
tuntutan perubahan di segala bidang,
sekaligus
motor
perubahan
dalam
grow up or die.
birokrasi
terkait
dengan
kinerja
pemerintahan.
B. Hakekat Kompetensi
Keempat, Widyaiswara perlu terus
Apakah yang dimaksud dengan
membina dan mengembangkan dirinya
kompetensi?
baik didukung atau tidak didukung oleh
nyebutkan bahwa compentency has been
lembaga diklatnya, karena secara per-
defined in the ligh of actual circum-
sonal
adalah
stances relating to the individual and
panggilan hati untuk terus belajar dan
work. Kamus Webster mendefinisikan
berbagi sekaligus penyuara kebenaran.
bahwa : “ A compelence is a description
Pengembangan dalam aspek kompetensi
of somethingwhich a person who works
keahlian, manajerial, sosial, dan intel-
in a given occupational area should be
ektual
strategik.
able to do. It is a description of an ac-
mengem-
tion, behavior or outcome which a per-
menjadi
serta
Widyaiswara
widyaiswara
berpikir perlu
terus
102
Kamus Wikipedia me-
son should be able todemonstrate.�Dari
peserta diklat, sesama widyaiswara,
kedua
maupun masyarakat luas.
pengertian
tersebut
dapat
diketahui bahwa kompetensipada da-
3. Kompetensi personal; yaitu memiliki
sarnya merupakan gambaran tentang
kepribadian yang mantap dan patut
apa yang dapat dilakukan (be able to do)
diteladani.
seseorang dalam suatu pekerjaan, beru-
seorang Widyaiswara akan mampu
pa kegiatan perilaku dan hasilyang dapat
menjadi seorang pemimpin yang
ditampilkan atau ditunjukkan. Agar
menjalankan peran: ing ngarso sung
dapat melakukan (be able to do) sesuatu
tulada, ing madya mangun karsa, tut
dalam pekerjaannya, seseorang harus
wuri handayani.
Dengan
demikian,
memiliki kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Mengacu pada pengertian kompotensi di atas, maka dalam hal ini kompotensi Widyaiswara dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang dapat dilakukan sesorang Widyaiswara dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan tiga jenis kom-
1. Kompetensi profesional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkan, memilih dan berbagai
metode
mengajar di dalam proses belajar
disampaikan kepada para petani dalam rangka peningkatan produksi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Terdapat suatu kaitan yang erat antara Penyuluh Pertanian dan para petani dalam mengembangkan usaha tani. Para Widyaiswara dalam perannya melatih aparatur mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan teknologi
para Penyuluh Pertanian Lapangan agar kemudian disebarluaskan kepada para petani di wilayah kerjanya. Terdapat lingkage diantara lembaga penelitian, kelembagaan penyuluh dan petani di bidang usaha pertanian seperti digam-
mengajar yang diselenggarakannya. 2. Kompetensi
pertanian terus berkembang dan harus
pertanian dari hasil penelitian kepada
petensi, yaitu:
menggunakan
Di bidang pertanian, inovasi teknologi
kemasyarakatan;
barkan dalam diagram di bawah ini.
mampu berkomunikasi, baik dengan
103
pendidik dan fasilitator juga sebagai penyampai inovasi serta
teknologi
terkini
kepada peserta diklat dalam bidang
spesialisasi
yang
ditekuninya. Widyaiswara
harus
lebih
dinamis dan kreatif dalam mengem-bangkan
proses
pembe-lajaran. Di samping itu, widyaiswara Dari sketsa di atas tersebut terdapat
masa depan harus paham penelitian
perpotongan diantara ketiganya yang
guna mendukung terhadap efektivitas
dapat digunakan oleh Widyaiswara un-
pembe-lajaran yang dilaksana-kannya.
tuk merekatkan sistem inovasi teknologi
Demikian juga, dengan dukungan hasil
agar mudah dipahami dan diterima baik
penelitian
oleh para Penyuluh Pertanian maupun
kinkan widyaiswara untuk melakukan
para petani. Bidang inilah yang seha-
pembelajaran yang bervariasi dari tahun
rusnya
Widyaiswara.
ke tahun, disesuaikan dengan konteks
Jembatan inovasi atau innovation bridge
pengembangan ilmu pengetahuan dan
akan memungkinkan setiap stake holder
teknologi yang sedang berlangsung.
dikuasai
oleh
meningkatkan terus kompetensinya di bidangnya
masing-masing.
yang
mutakhir
memung-
Peran widyaiswara sangat strategis
Sejalan
dalam proses transformasi kualitas sum-
dengan tantangan kehidupan global,
ber daya aparatur. Bahwa keberhasilan
peran dan tanggung jawab widyaiswara
penyelenggaraan diklat ditentukan oleh
pada masa mendatang akan semakin
kualitas widyaiswara. Hasil penelitian
kompleks,
menuntut
menunjukkan bahwa 42,2% kepuasan
widyaiswara khususnya bidang per-
peserta diklat Prajabatan Golongan III,
tanian
melakukan
dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran
berbagai peningkatan dan penyesuaian
widyaiswara. Oleh karena itu kualitas
penguasaan teknologi.
widyaiswara harus senantiasa ditingkat-
Widyaiswara sebagai innovation bride
kan agar dapat mengikuti perkembangan
berarti bahwa selain sebagai seorang
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pen-
untuk
sehingga
senantiasa
104
ingkatan kualitas widyaiswara harus
disi Widyaiswara menjadi lebih berdaya
senantiasa dilakukan karena beberapa
bila diberdayakan secara proporsional.
hal: (1) Widyaiswara dituntut mampu melaksanakan tugasnya secara profe-
C.
Pendekatan
dan
Strategi
sional, (2) Widyaiswara harus mampu
Pengembangan Kompetensi
mengikuti perkembangan lmu penge-
Standar kompetensi widyaiswara
tahuan dan teknologi. Kegiatan iswara
terdiri dari kompetensi pengelolaan
pengembangan Widya-
tersebut
akan
pembelajaran, kompetensi kepribadian,
melandasi
kompetensi sosial dan kompetensi sub-
Widyaiswara dalam berinovasi dalam
stantif. Kompetensi pengelolaan pem-
menyampaikan pembelajaran di kelas.
belajaran adalah kemampuan yang harus
Sarana dan prasarana yang lengkap da-
dimiliki
lam kelas disertai fasilitas bentuk ge-
rencanakan,
dung dan ruangan yang memadai, akan
dan mengevaluasi pembelajaran. Kom-
memperkuat performansi dan penampi-
petensi kepribadian adalah kemampuan
lan Widyaiswara sebagai pengajar yang
yang
juga bertindak sebagai fasilitator, coach-
mengenai
ing, bahkan tidak menutup kemung-
melaksanakan tugas jabatannya yang
kinan sebagai mentor.
dapat diamati dan dijadikan teladan bagi
Sumber daya manusia penyeleng-
Widyaiswara
harus
dalam
me-
menyusun,melaksanakan
dimiliki tingkah
Widyaiswara laku
dalam
peserta diklat, kompetensi sosial adalah
gara Diklat yang profesional dalam arti
kemampuan
tertib, disiplin, dan empati terhadap
Widyaiswara dalam melakukan hub-
pemenuhan kebutuhan proses pembela-
ungan dengan lingkungan kerjanya, se-
jaran di kelas akan membuat lancarnya
dangkan kompetensi substantif adalah
proses
kemampuan
pembelajaran.
Begitu
juga
yang
yang
harus
harus
dimiliki
dimiliki
dengan adanya kelembagaan yang pasti,
Widyaiswara dibidang keilmuan dan
tentu akan membuat Widyaiswara men-
ketrampilan dalam mata diklat yang di-
jadi semangat dan terus bekerja keras
ajarkan. Strategi pengembangan kapasi-
untuk menjadi lebih profesional lagi.
tas
Kelembagaan yang terpercaya dan tera-
dengan:
kreditasi dalam melaksanakan Diklat
1. Mengikuti diklat inovasi teknologi.
aparatur akan membuat status atau kon-
Widyaiswara
dilakukan
Kegiatan mengikuti diklat adalah kegiatan
105
dapat
yang
harus
diikuti
Widyaiswara untuk meningkatkan
esuaikan dengan ketersediaan ang-
kompetensinya. TOT (Training of
garan. Contoh: magang budidaya
Trainer),
of
tanaman obat-obatan, magang mem-
Master Trainer), TOF (Training of
buat PGPR (plant growth promoting
Facilitator) adalah bentuk-bentuk
rhizobacteria = bakteri perakaran
diklat yang telah terbukti mampu
pemicu pertumbuhan tanaman)
TOMT
(Training
meningkatkan
kompetensi
Widyaiswara.
Contoh
3. Workshop dan Seminar (Regional,
TOT
Nasional dan Internasional)
Pengelolaan Tanaman Terpadu pada
Widyaiswara
diikutsertakan/
Padi, TOMT Pengembangan Usaha
mencari kegiatan-kegiatan workshop
Agribisnis Pedesaan dan sebagainya.
sesuai
2. Magang
dengan
bidang
kompe-
tensinya, yang diselenggarakan oleh
Widyaiswara diikutkan magang
instansi/ perusahaan yang bertaraf
di perusahaan/lembaga lain termasuk
regional, nasional dan internasional.
lembaga penelitian dengan sumber
Anggaran dapat berasal dari instansi
dana
lembaga
sendiri maupun pihak donatur. Pen-
widyaiswara tersebut, namun dapat
ingkatan kompetensi kepribadian,
juga
sosial dan substantif berupa : Pen-
berasal
dari
diberikan
vendor/lembaga
insentif tempat
oleh magang
ingkatan ilmu terkait isu
tersebut. Proses kegiatannya yaitu
berkembang
Widyaiswara
membuka
membuat
proposal
serta
Peningkatan
berupa :
man/pengetahuan
pekerjaan
karena
adanya
kompeten 4. In House Training
Peningkatan pengalaman dalam melaksanakan
pengala-
sharing dengan para pakar yang
dan teknologi sesuai dengan standar kompetensi dunia kerja
banyak
jaringan/networking.
peningkatan kompetensi substantif
Peningkatan ilmu pengetahuan
lebih
yang
Widyaiswara
menyeleng-
sesuai
garakan kegiatan training didalam
dengan dunia kerja magang di-
instansi sendiri dengan trainer dari
tujukan kepada lembaga lain, atau
pihak
dapat juga diusulkan oleh lembaga
profesional. Anggaran berasal dari
widyaiswara sesuai keperluan kom-
lembaga penyelenggara Peningkatan
petensi bidang. Lama magang dis-
kompetensi kepribadian, sosial dan
106
luar
yang
pakar
dan
substantif
berupa
Membuka
diklat dengan pihak luar, Membuka
lembaga/
jaringan bagi lembaga beberapa ka-
Widyaiswara dengan pihak luar
bupaten, Lembaga yang hadir pada
dalam
diklat
acara rakor kemudian ditindaklanjuti
pemenuhan kebutuhan pengetahuan
dengan surat tertulis yang memuat
dan ketrampilan sesuai kompetensi
program-program diklat yang dapat
yang dibutuhkan
dikolaborasikan.¡ Pembuatan MOU
jaringan
:
antara
penyelenggaraan
dengan lembaga diklat/pihak lain 5. Work Station
yang menanggapi surat tertulis ter-
Widyaiswara sebagai tenaga
sebut untuk periode waktu tertentu.
kerja dalam bengkel kerja di instansi
Kerjasama
sendiri
penyeleng-
kinerja lembaga yaitu meningkatkan
lembaga
jumlah peserta diklat yang dapat di-
sendiri, sedangkan pakar dapat dida-
latih diluar target yang harus dicapai
tangkan dari luar. Peningkatan kom-
diklat dengan pihak luar. Memotiva-
petensi Substantif, Pembelajaran dan
si Widyaiswara untuk bekerja lebih
Kepribadian,
dapat
profesional karena adanya tuntutan
bekerja secara fokus dan dapat
kualitas dari pihak lain. Periode
mengembangkan pengetahuan dan
waktu kerjasama yang jelas, akan
ketrampilan melalui berbagai uji co-
membantu
ba. Widyaiswara bisa meningkatkan
membuat rencana kerja kedepan.
kompetensi melalui sharing dengan
Menambah
pakar dari luar
upaya memberikan penawaran diklat
dimana
garaannya
dari
dan pihak
Wdyaiswara
6. Kemitraan
dapat
meningkatkan
Widyaiswara
pengetahuan
dalam
dalam
yang lebih diminati pihak lain. Pihak
Lembaga melakukan promosi
luar akan lebih mengenal profil
mengenai program diklat dengan
secara keseluruhan lembaga sendiri,
lembaga lain (pihak lain) melalui
sehingga dapat memperluas net-
penyelenggaraan rapat koordinasi
working Widyaiswara dan lembaga
dengan mengundang beberapa lem-
yang bersangkutan
baga diklat dan instansi lain pada
7. Keanggotaan pada Asosiasi
Peningkatan kompetensi Substantif,
Widyaiswara ikut serta men-
Pembelajaran, Kepribadian dan So-
jadi anggota dalam asosiasi profesi
sial. Membuka jaringan bagi instansi
maupun organisasi dalam kaitannya
107
dengan kompetensi bidang masing-
karena
masing.
kompetensi
diselenggarakan dengan cara pembagian
substantif, kepribadian dan sosial¡
kekuatan antara lembaga diklat satu
menambah wawasan, pengetahuan
dengan lainnya dan saling memberikan
dan teknologi dari kegiatan yang dil-
manfaat. Berbagai contoh kolaborasi
akukan
diklat
Peningkatan
penyelenggara
asosiasi,
memperoleh setifikasi dari Asosiasi,
itu
kolaborasi
diistilahkan
dengan
diklat
magang,
kemitraan, tandem, dan lain-lain.
sehingga ada pengakuan kompetensi bisa update isu-isu dan teknologi-
E. Implementasi dan Rekomendasi
yang menjadi tugas pokok Asosiasi
Kegiatan peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam berbagai aspek, peningkatan pengetahuan dan wawasan
D. Kendala Kendala yang dihadapi adalah
sesuai kebutuhan dunia kerja, memper-
keterbatasan lembaga pemerintah dalam
luas networking untuk peningkatan wa-
peningkatan kompetensi widyaiswara
wasan, serta pemilihan model ko-
terutama dari sisi anggaran, fasilitas dan
laborasi yang lebih efektifdan efisien
teknologi. Kerjasama/ kolaborasi dalam
disesuaikan dengan kondisi instansi.
penyelenggaraan
dengan
Strategi yang dapat diterapkan dalam
lembaga-lembaga diklat/lembaga lain
peningkatan kolaborasi dengan lem-
diperlukan
baga/pihak lain dalam upaya pening-
diklat
untuk
mengatasi
keterbatasan tersebut. Kolaborasi yang
katan kompetensi widyaiswara yaitu :
merupakan
varian
dari
1. Memperbanyak promosi lembaga
merupakan
suatu
hubungan
partnership yang
dan
Widyaiswaranya
melalui
melibatkan pembagian power, kerja,
berbagai media (leaflet, booklet,
dukungan dan atau informasi dengan
website,
yang
lembaga diklat dan lembaga lain.
lain
untuk
mencapai
tujuan
dan
lain-lain)
kepada
bersama dan atau saling memberikan
2. Mengundang lembaga diklat lain
manfaat satu dengan yang lain. Salah
dan atau pihak lain dalam rapat-rapat
satu kegunaan utama dari kolaborasi
koordinasi
adalah
pengembangan
kapasitas
2. sebagai ajang promosi, karena dapat
lembaga pemerintah, organisasi dan
melihat secara langsung kondisi
komunitas
potensi
untuk
menghadapi
tantangan-tantangan masa depan. Oleh
108
lembaga
(SDM,
sarana
prasarana, fasilitas, dan lain-lain).
3. Menjadikan ikatan alumni peserta diklat
sebagai
mitra
dalam
lembaga
diklat
penelitian/pihak
atau lain
lembaga
telah
terbukti
memperoleh umpan balik perbaikan
mampu
sistem diklat dan informasi berbagai
Widyaiswara. Namun perlu diperhatikan
kolaborasi diklat.
dalam hal pemilihan model kerjasama
4. Menghimpun berbagai
informasi
Asosiasi
Profesi
kemungkinanWidyaiswara
keterlibatan
dan
kompetensi
tentang
yang efisien (dari sisi anggaran lem-
serta
baga) dan efektifitas (pencapaian kinerja
untuk
menjadi anggota. 5. Mendorong
meningkatkan
lembaga),
serta
dapat
memberikan
manfaat optimal bagi lembaga dan penmengoptimalkan
widyaiswara
ingkatan kualitas Widyaiswara.
dalam
---------------------------
kegiatan promosi dan kolaborasi diklat (dalam bentuk diklat klasikal
Daftar Pustaka
tatap muka, diklat di tempat kerja dan
diklat
membangun
jarak
jauh),
networking
serta
Budiati,
dengan
Lilin.
(2012).
Tantangan
Menjawab
Widyaiswara.
beberapa lembaga diklat danlembaga
(http://www.suaramerdeka.co
lain yang didukung dengan adanya
m/v1/index.php/read diakses
MOU bersama.
tanggal 9 Agustus 2014
6. Membangun
jejaring
kerjasama
Harsono . 2009 . Widyaiswara pada
dengan lembaga-lembaga penelitian (khususnya
pertanian)
memperoleh
dan
inovasi
untuk
abad ke 21. Hasan,
menyebarkan
Tanggung
Jawab
Pengembangan Profesi
teknologi bagi kemajuan
masyarakat, melalui
Hasniah,
Widyaiswara.
pembahasan
LAN, 2008. Peraturan Kepala Lembaga
jurnal-jurnal penelitian, hasil-hasil
Administrasi Negara No. 5
litbang dan uji coba serta sosialisasi
tahun 2008, tentang Standar
hasil-hasil penelitian ilmiah.
Kompetensi
Widyaiswara,
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penutup
Rivai,
Kita dapat mengambil suatu pembelajaran bahwa jejaring kerja dengan
109
Lintang
Suharto.
2007.
Widyaiswara Menapak di Era
Digital.
PT
Grassindo-
Bogor. http://wwwbakpiajogja.blogspot.com/wi dyaiswara.html,
diakses
tanggal 10 Agustus 2014 http://www.artikata.com/arti-356673widyaiswara.html,
diakses
tanggal 10 Agustus 2014. -------------------
BIODATA PENULIS Sigit Sumarhaen Yanto, lahir di Wonogiri, 1 April 1956, Menyelesaikan pendidikan SD. 1968,. SMP 1971, SMA 1974, S1 Fakultas SOSPOL Jurusan Pemerintahan Universitas Diponegoro 1980, Akta IV Universitas Terbuka Jakarta 1999, S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Lulus Tahun 2004, S2 Magister Manajemen Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman 2000.
110
Meniti karier sebagai PNS diawali dari Staf Dipenda Propinsi Dati I Jateng, Tahun 1980 – 1982, Staf Biro Kepegawaian Setwilda Propinsi Jateng, Tahun 1982-1983, Kasubag Bina Perangkat Dati II untuk wilayah Pekalongan, Semarang dan Pati, Tahun 1983-1990, Camat Pekalongan Barat Tahun 1990 – 1997, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan Tahun 1997-2000, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2000 – 2001, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Pekalongan Juni 2001 – 11 Desember 2001, Kepala Dinas Penataan Kota dan Permukiman Tahun 2001 – 2004, Kepala Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Tahun 2004 – 2005, Pernah mencalonkan Walikota Pekalongan periode 2005-2010 (Pemilihan langsung), Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah 2006 – sekarang. Pangkat terakhir adalah Pembina Utama Madya IV/d. Hartono Irianto, lahir di Ambon 27 Agustus 1957. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1968, SMP 1974, SMA (IPA) 1977, S1 Perikanan 1985, S2 Management Sumberdaya Pantai (UNDIP) 2002. Meniti karir sebagai PNS di Balai Latihan Pegawai Pertanian Jawa Tengah (Gol. IIIA, 1988) dengan jabatan pelatih, menjadi widyaiswara, ajun widyaiswara madya (1989). Kasubag tata usaha (1991, BLPP Ungaran) ajun widyaiswara madya (1992, BLPP Ungaran). Widyaiswara pratama (1995, BLPP Ungaran), widyaiswara muda (1998, BDP Ungaran), widyaiswara madya (2000-sekarang, BPSDM-NAK), dan widyaiswara madya (2008, BPDP Prov. Jateng). Sekarang pangkat terakhir adalah Pembina utama Madya (Gol. IVd 2013) dengan Jabatan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Martuti, lahir di Klaten, 19 Maret 1956, menyelsaikan pendidikan dasar dan menengah di Klaten, mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini sebagai Widyaiswara Madya pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Tempat tinggal di Jalan tlogosari Raya I/65c Semarang. Sudirman Mustafa, lahir di Kota Empek-empek Palembang, Sumatera Selatan 16 September 1962, menyelesaikan pendidikan SD, SMP di semarang, menamatkan SMA di NTT, dan Sarjana Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, serta menyelsikan studi S.2 Magister iImu Hukum, jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro
111
Undip Semarang pada Tahun 2000. Mengawali karir sebagai PNS sejak tahun 1995, di Kabupaten semarang, karir dibidang pengajaran dimulai sejak tahun 1986/1987 sebagai Manggala P-4 BP-7 Provinsi Jawa Jawa Tengah. Dan sekarang masih aktif sebagai Widayaisawa Madya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, di berbagai Diklat Aparatur Sipil Negara. Dan pada tahun 2014 ditunjuk oleh Badan diklat Kementerian Dalam Dalam negeri sebagai nara Sumber pada Orientasi Anggota DPRD se provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten dan Kota.
Siswanta Jaka Purnama, Drs, Apt, MKes, lahir di Klaten, 28 Oktober 1963, menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi di UGM Yagyakarta tahun 1988 dan lulus Profesi Apoteker UGM tahun 1989. Pendidikan S2 Magister Kesehatan minat Managemen Kebijakan Obat Fak. IKM Kedokteran UGM Jogjakarta lulus tahun 2001. Mengawali karier menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 1989 dan ditempatkan sebagai staf Di Kanwil Depkes Prop. Jateng, selanjutnya mulai tahun 1999 s/d 2001 menjadi Kepala Instalasi Farmasi di Dinkes di Kota Salatiga. Tahun 2001 s/d 2008 diangkat menjadi Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinkes Kota Salatiga. Mulai tahun 2008 hingga sekarang menjadi Widyaiswara Madya di Badan Diklat Prop. Jateng Kristiyo Sumarwono, lahir di Yogyakarta 11-januari-1960, menyelesaikan studi di jurusan agronomi, Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta pada tahun 1984. Pada tahun 1987 mendapat kesempatan mengikuti kursus bahasa Inggris atas sponsor British Council di Bangkok Thailand selama 3 bulan, melanjutkan S2 bidang Farming System di Asian Institute of Technology ( AIT) Bangkok Thailand atas beasiswa dari FAO yang diselesaikan pada tahun 1989. Menjadi Widyaiswara di lingkungan Kementerian Pertanian RI sejak tahun 1990 sebagai Ajun Widyaiswara Muda. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 selama 3 tahun mendapat tugas sebagai ASEAN Expert yang direkrut oleh JICA dan diperbantukan di Kementerian Pertanian Kingdom of Cambodia dengan tugas utama meningkatkan produksi padi. Tugas sebagai tenaga ahli pertanian diselesaikan dengan baik dan mendapat tanda penghargaan dari Pemerintah Kerajaan Kamboja. Penghargaan serupa pernah diterimanya dari FAO ketika menjadi Pemandu Lapang SL-PHT pada tahun 1995. Saat ini menjadi Widyaiswara Madya Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan sedang menyelesaikan program S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang studi Pendidikan Teknologi Kejuruan. 112
113
114