No. 202 tahun III
8 Halaman
Senin, 9 November 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
IMF Ingatkan G20
Bisnis Jakarta/ant
BIBIT PADI - Pekerja mencabut dan menata bibit padi untuk ditanam di sawah di Desa Kauman, Jember, Jatim, kemarin. Musim tanam padi di daerah ini mundur, akibat pasokan air irigasi tidak mencukupi.
Pembebasan Lahan Dipercepat JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan mengintegrasikan dan menyempurnakan berbagai aturan terkait. “Penguatan landasan hukum itu akan mempercepat pengadaan lahan. Prinsipnya hak bisa dicabut untuk kepentingan yang lebih besar tapi kompensasi disesuaikan dengan kepentingannya,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono di Jakarta, belum lama ini. Ia menyebutkan, berbagai peraturan terkait tanah seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan ditinjau ulang. “Undang-undang tentang hak atas tanah juga mau ditinjau lagi, akan disempurnakan kepentingan umum itu seperti apa, dan kalau masuk ke pengadilan tak perlu lama karena kalau sudah menyangkut kepentingan umum, tidak bisa menunggu lagi,” katanya. Ia menyebutkan, integrasi dan penyempurnaan aturan terkait tanah itu akan dimasukkan ke dalam RUU tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum. Bambang menyebutkan, selama ini untuk mencabut hak kepemilikan tanah dari
seseorang atau institusi harus mengikuti prosedur yang lama. Kemudian setelah lahan dikuasai oleh negara, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum pun tidak dapat dengan serta merta dilakukan. “Nah sekarang landasan proses pengalihan tanah akan diperkuat. Manakala negara memerlukan untuk kepentingan yang lebih besar, maka hal itu harus bisa dilakukan termasuk dengan kompensasi ganti untung,” katanya. Mengenai keinginan investor terkait dengan pembebasan lahan, Bambang mengatakan, pada prinsipnya investor menginginkan dua hal yaitu harga bisa diprediksi dan adanya kejelasan waktu. “Terkait waktu, kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan dalam waktu sekian, maka harus masuk pengadilan,” katanya. Bambang menyebutkan, dari 40 ribuan bidang lahan yang ditangani pembebasannya hingga saat ini, sebenarnya yang bermasalah tidak lebih dari 10 ribuan kasus, yang kemudian masuk ke pengadilan. “Artinya sebenarnya ada mekanisme yang bisa berlangsung di lapangan tapi butuh waktu yang agak lama, sehingga pricingnya menyebabkan orang jadi bingung,” jelasnya. (ant)
Penyelesaian Kasus Bibit dan Chandra
Investor Menunggu JAKARTA - Berbagai masalah di dalam negeri seperti gempa bumi, kasus bank Century maupun kasus “cicak vs buaya “ menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku asing untuk menempatkan dananya di pasar domestik yang akan menekan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kasus Bank Century misalnya pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 triliun agar bank tersebut dapat beroperasi lagi menimbulkan masalah baru karena besarnya jumlah dana suntikan tersebut. Padahal pemerintah sendiri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2010 naik dari 4,5 persen menjadi lima persen, menyambut membaiknya pertumbuhan ekonomi global terutama negara-negara Barat yang ekonominya makin tumbuh, kecuali Amerika Serikat
yang masih bergelut mengatasi masalah di dalam negerinya. Kasus “cicak vs buaya” juga menimbulkan kekhawatiran pelaku asing bahwa hukum di Indonesia sangat lemah mudah digoyang, namun pemerintah dengan cepat dapat mengatasinya sehingga kepercayaan asing kembali pulih bahwa hukum Indonesia berjalan cukup baik. Namun semua yang dilakukan pemerintah berjalan lancar, meski persoalan tersebut masih belum tuntas. Pemerintah menunjukkan kemampuan dan keinginan mengatasi untuk bisa lebih fokus ke masalah global. Ekonom Fauzi Ichsan mengatakan kasus “cicak vs buaya” antara KPK-Polri tidak akan berdampak terhadap investasi asing, karena mereka masih tetap menempatkan dananya di pasar domestik, karena mereka masih meraih keuntungan yang cukup besar.
Investasi asing masih tetap tinggi, sehingga mereka masih ingin menempatkan dananya di pasar domestik, meski saat ini bersifat menunggu dan melihat perkembangan pasar lebih jauh, kata ekonomi Standar Chartered Bank tersebut. Fauzi Ichsan mengatakan kasus “cicak dan buaya “merupakan perselisihan antara KPK dengan Polri yang mengakibatkan ditahannya kedua Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto oleh polisi. Indonesia, lanjut dia. masih merupakan pasar potensial yang perlu digarap lebih baik bahkan kedepan akan diperhitungkan oleh negara-negara lain karena kemajuan ekonominya yang terus meningkat. “Karena itu, kasus itu merupakan kasus yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. (ant)
SKOTLANDIA - Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan para pemimpin keuangan global untuk tidak mengulangi kesalahan yang menyebabkan Depresi Besar dan menghentikan bantuan darurat bagi perekonomian mereka terlalu cepat. Dalam dokumen yang disiapkan untuk pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Skotlandia dan dilihat oleh Reuters, IMF menekankan masih rapuhnya pemulihan global dan mengatakan itu sebagian besar tergantung pada dukungan pemerintah dan bank sentral. “Salah satu pelajaran penting dari pengalaman yang serupa krisis (seperti Great Depresi dan Jepang pada 1990-an) adalah bahwa kebijakan stimulus yang ditarik terlalu dini bisa sangat mahal, terutama jika sistem keuangan tetap rentan dan rawan terhadap guncangan yang merugikan,” menurut kertas IMF. Tuan Rumah pertemuan G20 dan menteri keuangan Inggris, Alistair Darling, kepada Reuters mengatakan para pembuat kebijakan akan mempertahankan janji mereka untuk tetap memberikan mendukung sampai pemulihan terjamin dan juga meluncurkan sistem baru yang saling memeriksa untuk membantu menyeimbangkan kembali pertumbuhan dunia dan mencegah krisis di masa depan. “Saya pikir kita bisa mencapai kesepakatan yang pertamatama untuk memastikan bahwa kita tidak terlalu dini menarik dukungan karena pemulihan
tidak berarti pembangunan di mana-mana,” katanya. Darling menjadi tuan rumah pertemuan ketiga para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 tahun ini di St Andrews, Skotlandia, yang bertujuan untuk meletakkan kesepakatan yang dibuat pada pemimpin pertemuan puncak di Pittsburgh pada bulan September pada tempatnya. Sejak itu ada tanda-tanda dunia tumbuh dan akhirnya keluar dari penurunan terdalam selama beberapa dasawarsa setelah krisis yang menghempaskan beberapa lembaga keuangan terbesar dunia. Tetapi fakta telah menjadi bervariasi. Tingkat pengangguran di AS tiba-tiba melonjak ke level tertingi selama 26,5 tahun menjadi 10,2 persen bulan lalu, menurut data yang dikeluarkan Jumat, karena pekerjaan terpangkas sampai 190.000, lebih dari perkiraan pasar yang hanya 175.000, tapi lebih sedikit daripada angka hilangnya pekerjaan pada bulan September yang mencapai 219.000. Bank Sentral Eropa (ECB), Kamis, mengambil langkah kecil pertama untuk keluar krisis - dengan suku bunga sangat rendah dan menyuntikkan dana bagi perekonomian - dengan mengisyaratkan pemberian pinjaman satu tahun kepada bank tidak akan terulang tahun depan. IMF khawatir bahwa negara kaya tertinggal di belakang negara berkembang dalam pemulihan saham dan terlalu bergantung pada dukungan yang luar biasa. (ant)
Kumpulkan Data Century
PPATK Tak Kesulitan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data aliran dana Bank Century. Ketua PPATK, Yunus Hussein, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan PPATK hanya membutuhkan waktu karena banyaknya rekening yang harus mereka periksa untuk
mengumpulkan data tersebut. “Selama ini tidak ada kesulitan, cuma makan waktu. Itu masalahnya, karena bahannya banyak sekali,” ujar Yunus. Untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempercepat penyelesaian audit kasus Bank Century, lanjut dia, PPATK telah bertemu dengan BPK untuk menanyakan prioritas data aliran dana yang dibu-
tuhkan. “Kita sudah bertemu dengan BPK tadi. Terus, kita meminta prioritasnya mana, fokusnya, karena kan ‘deadline’nya tanggal 19 bulan ini mau kasih laporan. Ini waktunya agak mepet tapi kita akan bantu,” tutur Yunus. BPK telah menargetkan audit kasus Bank Century selesai akhir 2009. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.