No. 8 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 13 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
NPL Syariah 5,54 Persen JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) pembiayaan bank syariah per November 2009 sebesar 5,54 persen. Berdasarkan data statistik BI yang dipublikasikan, kemarin, bank sentral menyebutkan bahwa kredit bermasalah bank syariah per November 2009 mencapai Rp 2,534 triliun dari total pembiayaan yang mencapai Rp 45,726 triliun. Dari total Rp 2,534 triliun yang dinyatakan pembiayaan macet senilai Rp 889 miliar, pembiayaan yang diragukan Rp 746 miliar dan pembiayaan kurang lancar Rp 898 miliar. Sedangkan pembiayaan yang dinyatakan lancar mencapai Rp 39,977 triliun dan sisanya Rp 3,216 triliun dalam pengawasan khusus. Pembiayaan perbankan syariah ini paling besar disalurkan ke piutang murabahah mencapai Rp 25,570 triliun, sedangkan sisanya ke pembiayaan musyarakah Rp 10,359 triliun, pembiayaan mudharabah Rp 6,506 triliun, piutang istisha Rp 431 miliar dan lainnya Rp 2,860 triliun. Sedangkan dari sisi penggalangan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah per November 2009 ini mencapai Rp 47,887 triliun. Komposisi DPK bank syariah ini terdiri dari DPK rupiah senilai Rp 45,153 triliun dan DPK valas Rp 1,734 triliun. (ant)
Anggaran LP Dibahas JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran untuk perbaikan Lembaga Permasyarakatan (LP) akan dibicarakan terlebih dahulu antar Kementerian Lembaga. “Itu (anggaran) tergantung dari masing-masing Kementerian Lembaga terhadap adanya kekurangan untuk membangun kapasitas LP dan kemudian ditentukan dimana lokasinya kemudian kita bekerjasama juga dengan pemerintah daerah (pemda),” ujarnya di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan bahwa dirinya selaku Menteri Keuangan akan menyediakan anggaran untuk pembangunan LP baru dan akan ditambahkan dalam APBN. “Nanti akan dibicarakan anggaran dengan Dephumkam kalau saya cuma dari sisi APBN-nya saja,” ujarnya. Sebelumnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta anggaran sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki lembaga pemasyarakatan (LP) di seluruh Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sudah menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden Yudhoyono. “Saya sudah sampaikan kepada Presiden,” ujarnya. Menurut Patrialis, pemerintah sudah berjanji akan memberikan bantuan Rp1 triliun untuk LP dan anggaran tersebut dibutuhkan karena kondisi LP sudah sangat tidak memungkinkan lagi. “Manusia seperti ikan sepat, jangankan mau berbaring. Mau duduk saja susah,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.220
9.210
9.160
10.000 8/1
11/1
12/1
Bisnis Jakarta/ant
DONGKRAK LABA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak PT Pertamina untuk meningkatkan target laba bersih pada 2010 dari sebelumnya Rp 17 triliun menjadi Rp 18-19 triliun. Pengunjung mengamati maket SPBU Pertamina saat pameran pencapaian dan niaga Pertamina di Jakarta, kemarin.
Waspadai Lonjakan Impor JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat berencana akan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk mewaspadai lonjakan impor setelah berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). “Kamis saya akan ke Bea Cukai di Tanjung Priok untuk diskusi agar sewaktu-waktu bisa diaktifkan safeguard bila terjadi serbuan barang impor,” kata Hidayat di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, Indonesia bisa membuat mekanisme untuk meneliti dulu barang-barang impor yang masuk sesuai ketentuan Indonesia seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
Surat Keterangan Asal (SKA). Menurut dia, perlindungan terbaik yang mungkin dilakukan adalah melakukan negosiasi pos tarif prioritas. Ada 9 sektor antara lain baja, tekstil, alas kaki dan elektronik. Ketika ditanya apakah sudah terdeteksi serbuan barang impor terutama dari China, Hidayat mempredikisi akan terjadi pada Maret dan setelahnya. “Masih ada waktu, makanya Kamis siang saya ke Tanjung Priok. Saya akan proaktif untuk melakukan safeguard karena itu merupakan trade defense barang-barang industri kita,” katanya.
Menanggapi bahwa proses safeguard akan lama, Hidayat mengatakan, semua badan termasuk terkait anti dumping harus disiapkan sejak awal sehingga ketika diperlukan langsung berfungsi. “Kita akan membicarakan masalah ini dengan Bea Cukai,” katanya. Sementara itu mengenai suku bunga perbankan, Hidayat mengatakan, kalangan industri menginginkan tingkat bunga paling tidak 10 persen. “Kalau dari industri sendiri, bunga kalau bisa di bawah 10 persen tapi, kemarin Mahendra Siregar (mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan
Penguatan Rupiah Berlanjut JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin naik mendekati angka Rp 9.150 per dolar, karena pelaku membeli kembali rupiah yang terpicu masuknya dana asing ke pasar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar naik menjadi Rp 9.160-Rp 9.170 dibanding Rp 9.210-Rp 9.220 atau naik 50 poin. Pengamat pasar uang, Farial Anwar di Jakarta, mengatakan, kenaikan rupiah yang terlalu akan mendorong Bank Indonesia (BI) masuk ke pasar melakukan intervensi. BI, katanya, akan menjaga dan menahan rupiah agar tidak mendekati angka Rp 9.000 per dolar. Menurut dia, rupiah yang ideal berkisar Rp 9.250 sampai Rp 9.300 per dolar, karena para eksportir masih dapat melepas hasil produknya di luar negeri. Kalau rupiah terus menguat hingga menembus angka Rp 9.000 per dolar akan menimbulkan kepanikan terutama bagi para eksportir, ucapnya. Farial Anwar yang juga Direk-
tur Currency Management Board mengatakan, rupiah cenderung mendekati angka Rp 9.000 per dolar, namun akan mengalami kesulitan untuk menuju ke sana, akibat banyaknya hambatan terutama dari BI. Jadi rupiah tidak mudah untuk bisa mencapai angka Rp 9.000 per dolar, kecuali dana asing yang masuk terus meningkat, ucapnya. Rupiah, lanjut dia pada pekan ini akan dapat mencapai angka Rp 9.100 per dolar, asalkan faktor positif terus berjalan dengan baik dan tidak muncul aksi ambil untung (profit taking). “Kami optimis rupiah akan dapat mendekati angka Rp 9.100 per dolar bahkan terus menguat hingga mendekati angka Rp 9.000 per dolar,” ucapnya. Faktor utama yang memicu besarnya hot money asing itu masuk ke pasar, menurut dia, karena mereka dapat mereka dapat menginvestasikan di surat utang pemerintah. “Apalagi surat utang negara itu memberikan keuntungan yang lebih dari pasar Asia lainnya,” ka-
tanya seperti dikutip Antara. Sementara itu, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), berlangsung ramai karena pelaku pasar aktif membeli saham sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 1,04 persen meliwati angka batas psikologis 2.650 poin. Indeks BEI naik tajam 27,347 poin menjadi 2.659,551 dan indeks LQ-45 menjadi 525,086 naik 6.324 poin atau 1,22 persen. Analis PT Millenium Danatama Sekuritas, Ahmad Riyadi di Jakarta, mengatakan, indeks BEI akan dapat mencapai angka 2.700 poin pada pekan ini, karena hot money yang masuk akan besar. Pelaku asing bukan saja aktif bermain di pasar modal, mereka juga menginvestasikan di surat utang negara seperti Sertifikat Bank Indonesia dan surat utang lainnya yang akan memberatkan Bank Indonesia (BI) untuk membayar bunganya yang cukup tinggi. Indeks BEI, akan kembali naik pada hari berikutnya di level 2.700 poin. (ahm)
Eskpor Indonesia (LPEI) bilang mulai Januari kredit LPEI bisa 9 persen,” katanya. Menurut dia, hal itu bisa mendorong bank untuk menurunkan suku bunga pinjamannya. Suku bunga termasuk komponen biaya yang cukup besar dalam industri yakni mencapai sekitar 40 persen dari total biaya. Sementar itu, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Suahasil Nazara menilai perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ACFTA) merupakan peluang perdagangan yang penuh ancaman. “Walaupun banyak anca-
man, tapi ini (ACFTA) tetap peluang bagi perdagangan Indonesia,” kata Suahasil. Menurut dia, dampak ACFTA harus dilihat secara komprehensif terhadap konsumen dan produsen. “Bagi konsumen dengan terbukanya pasar berarti barang makin banyak, pilihan makin banyak jadi kemungkinan harga semakin murah,” ujarnya. Sementara, produsen akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan turunnya tarif bagi produk-produk China. “Yang tidak siap seharusnya disiapkan sejak 7-8 delapan tahun yang lalu,” tuturnya. (ant)
Wakil Menkeu Mendesak JAKARTA - Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, pengangkatan wakil menteri keuangan (menkeu) perlu segera dilakukan. “Penundaan (pengangkatan wakil menteri) kurang menguntungkan, karena wakil menkeu saat ini sangat diperlukan mengingat banyaknya tugas yang diemban dan di sisi lain faktor politis saat ini yang menguras tenaga menkeu,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, perkembangan ekonomi saat ini memerlukan konsentrasi para pemimpin ekonomi terutama menteri keuangan. Di sisi lain, perkembangan politik terkait dengan Bank Century juga akan menguras energi menteri keuangan. “Oleh karena itu, pengangkatan wakil menteri keuangan sebaiknya segera dilakukan, karena bola liar politik saat ini juga sulit ditebak, tapi setidaknya kita telah siap dengan adanya wakil menteri,” katanya. Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
menunda pelantikan Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri keuangan dan Fahmi Idris sebagai wakil menteri kesehatan pada gelombang kedua pengakatan wakil menteri. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian A Pasha, penundaan tersebut terkait kepangkatan kepegawaian yang belum memenuhi syarat. Delapan wakil menteri dan satu sekretaris kabinet di Istana Negara yang telah dilantik adalah Sjafrie Sjamsoeddin (Wakil Menhan), Fazli Djalal (Wakil Mendiknas), dan Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas). Sementara itu, posisi Sekab akan diisi oleh Dipo Alam. Kemudian wakil menteri lainnya yaitu Bayu Krisnamurti, sebagai Wakil Menteri Pertanian, Hermanto Dardak sebagai Wakil Menteri PU, Alex Retrabun sebagai Wakil Menteri Perindustrian. Selanjutnya, Bambang Susantono sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Perdagangan. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.