Edisi Kamis 5 November 2020

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 66 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis kliwon, 5 november 2020

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Bali Masih Ekspor Limbah Medis ke Pihak Ketiga

Surat Tilang Diganti Masker Polisi Tegur 993 Pelanggar

RSUD Tabanan Mulai Layani Tes Swab Mandiri

Dengan adanya pandemi Covid-19, kegiatan di rumah sakit menjadi lebih meningkat.

Limbahnya yang menumpuk, belum dapat dikelola secara mandiri oleh Bali dan masih melakukan ekspor ke Jawa.

Operasi Zebra Lempuyang berlangsung hingga 8 November 2020. Menjelang akhir operasi, Polres Badung menegur 993 pelanggar, termasuk pengendara yang tidak mengenakan masker.

BADUNG | HAL. 3

RSUD Tabanan sejak pertengahan Oktober 2020 sudah mulai melayani tes swab bagi pelaku perjalanan ataupun bagi warga yang ingin memeriksakan diri secara mandiri.

DENPASAR | HAL. 2

’’Roadmap’’ Vaksinasi Nasional dalam Tahap Finalisasi ROADMAP atau peta jalan vaksinasi nasional dalam tahap finalisasi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan hal itu seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11).

Menurut Wiku Adisasmito, roadmap mencakup kandidat vaksin, dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin. Ditegaskan, pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal dalam menyusun roadmap. Pertimbangan di antaranya,

ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. ‘’Roadmap juga mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin,’’ katanya memaparkan.

Guna mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, katanya, maka roadmap juga memperhatikan cold chain atau rantai dingin vaksin, dan kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator. Tak kalah pentingnya, juga mempersiapkan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal. 7 Strategi Rekayasa

TABANAN | HAL. 4

Disiplin Dalam Menggunakan Ketenagalistrikan

Pemkab Tabanan Dianugerahi Sertifikat Penghargaan dari PLN PEMERINTAH Kabupaten Tabanan mendapat sertifikat penghargaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai stakeholder di Bali yang paling tinggi kerja sama dan sinerginya dengan PLN. Di mana masyarakat Tabanan sangat tinggi partisipasinya di dalam pembayaran rekening, sehingga beberapa bulan di tahun 2020 ini selalu nihil tunggakan. Hal itu diungkapkan oleh Fintje Lumembang, selaku Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, usai menyerahkan sertifikat penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di rumah jabatannya, Selasa (3/11).

Hal. 7 Menjaga Aset-aset PENGHARGAAN - Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Fintje Lumembang menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Selasa (3/11).

Pemerintah Wajib Perhatikan Faskes Swasta

Denpasar (Bali Post) Fasilitas kesehatan (faskes) menjadi elemen penting dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Jika diibaratkan dalam peperangan, maka faskes merupakan markas dan tenaga medis adalah tentaranya. Oleh karena itu, untuk menjamin kekuatan dalam menghadapi pandemi, ketahanan markas penting menjadi perhatian pamerintah. Tidak hanya faskes negeri, faskes swasta juga mesti diperhatikan, karena turut berperan dalam penanganan Covid-19.

berupaya sekuat tenaga untuk bertahan menyambung nyawa agar tetap beroperasi. Sebab, ada rumah sakit swasta yang terpaksa tutup karena tidak mampu menalangi biaya operasional. Oleh karena itu, untuk mencegah keroposnya sendi-sendi ketahanan faskes swasta, pemerintah daerah diminta segera turun tangan.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dr. I Gede Putra Sutedja.

Hal. 7 Memaksimalkan Peran Medis

Ketidakdisiplinan Picu Klaster Baru

SEJALAN dengan penanganan pandemi Covid-19 oleh fasilitas kesehatan, masyarakat juga diminta taat menerapkan protokol kesehatan (prokes). Belakangan ini, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan 3M tampak mulai mengendur. ‘’Pandemi ini berakhir lama.

Tetapi yang kita lihat kesadaran masyarakat sudah mulai kendur. Kunci keberhasilan pencegahan peningkatan kasus adalah prokes. Bukan hanya dokter, tetapi masyarkat harus disiplin,’’ tegas Wakil Ketua IDI Denpasar dr. I Ketut Widiyasa.

Menurut Widiyasa, ketidakdisiplinan masyarakat menjadi salah satu pemicu munculnya klaster baru, tern-

masuk klaster tenaga medis.

Sebab, pada umumnya rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar. Namun, ketika pulang bertemu dengan keluarga yang kerap beraktivitas di luar rumah, ini menjadi salah satu penularan melalui transmisi lokal yang menimpa para tenaga medis. ‘’Masyarakat harus jalankan 3M. Di rumah sakit, dokter sudah taat terapkan prokes. IDI berharap seluruh stakeholder dapat berupaya menanggulangi Covid-19. Kepada teman sejawat, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dengan memberi pelayanan kepada masyarakat kita,’’ ujarnya.

Ajakan menerapkan pro-

tokol kesehatan juga diutarakan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Bali drg. Dewa Made Wedagama.

Ia mengingatkan, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi agar jujur dalam memberi keterangan sebelum diperiksa dokter gigi.

Menurut Wedagama, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota PDGI Bali agar melakukan pola penelusuran terhadap pasien, untuk mengetahui apakah pasien terpapar Covid-19. ‘’Kalau terindikasi, agar melaporkan kepada gugus tugas setempat,’’ katanya.

Hal. 7 Memastikan Ketersediaan

dr. I Gede Putra Sutedja

dr. I Ketut Widiyasa

drg. Dewa Made Wedagama

Bali Post/win

FGD - Suasana FGD Tanggap Covid-19 dengan topik ‘’Tenaga Medis dan Rumah Sakit 8 Bulan Pandemi Covid-19’’ di Warung 63, Denpasar, Rabu (4/11) kemarin.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali dr. I.B. Gede Fajar Manuaba meminta

pemerintah meningkatkan p e r h a t i an untuk merin gankan pengeluaran faskes swasta untuk beroperasi.

Menurutnya, yang paling masuk akal dilakukan adalah meringankan Pajak Bumi dan Bangunan, meringankan biaya listrik, serta biaya pengolahan sampah medis. ‘’Sampah medis mulai dari

Semua Wajib Taati Prokes 3M PEMKAB Badung sudah melakukan berbagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Masyarakat juga sepatutnya mendukung upaya tersebut dengan mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan (prokes) 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dari pemerintah. Ketua DPRD Badung Putu Parwata menegaskan hal itu, Selasa (3/11).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, di tengah situasi seperti ini masyarakat harus turut mendukung upaya pemerintah agar Bali khususnya Badung segera terbebas dari virus tersebut.

Hal. 7 Jaminan untuk Wisatawan

’’Semuanya harus mengikuti protokol kesehatan de-ngan melakukan rapid test, karena ini sebagai jaminan buat kita atau untuk wisatawan bahwa tempat kita bekerja bebas dari bahaya Covid-19. Jadi jangan anggap remeh, ikuti protokol kesehatan.’’

Putu Parwata Ketua DPRD Badung

Rp 21 ribu sampai Rp 35 ribu per kilogram. Kami minta peran pemerintah daerah, tagihan PBB dikurangi, diringankan biaya listrik,’’ ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘’Tanggap Covid-19’’ di Warung 63, Denpasar, Rabu (4/11) kemarin.

Menurut Fajar Manuaba, saat ini faskes swasta sedang

dr. I.B. Gede Fajar Manuaba

‘’Jineng’’ Tak Lagi Berfungsi Jaga Ketahanan Pangan Bali JINENG, salah satu wujud arsitektur tradisional Bali yang sarat dengan tradisi agraris di Bali.

Jineng (lumbung padi - red) merupakan bangunan bertingkat dua yang memiliki empat buah hingga enam tiang, sehingga membentuk ruang segi empat. Di mana lantai atasnya terbuat dari konstruksi kayu yang digunakan sebagai ruangan tempat penyimpanan padi. Jineng biasanya dimiliki oleh masyarakat petani penggarap atau para pemilik tanah.

Pakar pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si. mengatakan, pada zaman dahulu dalam sebuah rumah tinggal di Bali, keberadaan jineng dapat terlihat sebagai simbol dari status sosial pemiliknya. Semakin besar ukuran lumbung padi tersebut menandakan semakin tinggi pula status sosial ekonomi pemilik rumah, atau dianggap semakin kaya. Keberadaan sebuah lumbung padi tersebut menunjukkan kepemilikan sawah sang pemilik rumah. Dapat terlihat saat musim panen tiba, tampak kesibukan di dalam jineng dari proses menaikkan padi ke atasnya, atau

menurunkan padi akan dijemur dan diolah menjadi beras. Pada bagian atas, jineng merupakan bangunan suci.

Dalam tradisi puja di Bali, katanya, bangunan yang bertiang empat sampai delapan ini tak hanya tempat menyimpan padi atau gabah. Jineng juga jadi linggih (stana) Ida Batara Sri, manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai penebar kemakmuran.

Namun, seiring kemajuan pembangunan, jineng mengalami pergeseran fungsi. Dari awalnya tempat menyimpan padi/gabah dan linggih Ida Batara Sri, kini jineng banyak difungsikan sebagai bangunan Bali yang tak ada hubungannya dengan pertanian.

Bahkan, bangunan ini kini banyak dimanfaatkan menjadi akomodasi pariwisata. ‘’Alih fungsi jineng dari sektor pertanian ke sektor lain di Bali telah terjadi,’’ kata Udayana, Rabu (4/11) kemarin.

Menurut Udayana, hal ini terjadi karena banyak faktor. Di antaranya adanya alih fungsi lahan, di samping itu juga adanya perubahan dalam budi daya padi khususnya pada penerapan pola tanam, hingga pascapanen tidak bisa

dikontrol dengan baik, adanya perubahan bibit padi baru, dan jenis lainnya. Di sisi lain, pola memanen padi tak lagi memanfaatkan perkakas tradisional, mulai dari ani-ani/ ketam, alu (penumbuk) hingga lumpang atau lesung. Hal itu karena penanganan padi varietas yang baru tidak memerlukan lagi perabotan tersebut. Hal lain adalah petani tidak lagi memanen sendiri, namun diserahkan kepada pihak lain karena kebanyakan padi hasil garapannya sudah ada yang membeli saat padi masih di sawah, pembeli langsung memanennya.

Hal ini menyebabkan padi untuk dibawa ke rumah hanya sedikit, itu pun hanya untuk sekadar melengkapi keperluan upacara. ‘’Jadi, lumbung tidak lagi dimanfaatkan untuk penyimpanan padi sebagai bentuk menjaga ketahanan pangan,’’ katanya.

Penyebab lainnya, katanya, proses pengolahan padi varietas baru relatif mudah dan cepat. Usai panen, gabah dijemur. Setelah kering, jika dibutuhkan dibawa ke pabrik penggilingan beras untuk dijadikan beras. Prosesnya pendek.

Hal. 7 Petani Pilih Jual Padi

Bali Post/kmb

JINENG – Bangunan jineng di Bali yang kini mulai beralih fungsi dari sektor pertanian ke sektor lain.

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Pertahankan Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut Amerta Berkomitmen Atasi Masalah Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Sampah dari Hulu hingga Hilir dari Kementerian Keuangan RI

SAMPAH - Calon Wali Kota Denpasar dari Paket Amerta, Gede Ngurah Ambara Putra, saat melihat kondisi pengolahan sampah di TPA Suwung, Rabu (4/11) kemarin.

SAMPAH menjadi permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat Kota Denpasar hingga saat ini. Terutama dari segi pengolahannya yang belum dilakukan secara maksimal.

Hal ini menyebabkan sampah terus menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung. Setiap hari TPA Suwung yang luasnya 5 hektar (dari luas total 30 hektar) ini menerima kiriman volume sampah rata-rata 1.000 - 1.200 ton per hari dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Bahkan, sebelumnya TPA ini juga menerima kiriman sampah dari Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Dengan jumlah volume tersebut, setiap tahun ketinggian sampah di TPA Suwung mencapai 14 meter di atas lahan 5 hektar.

Melihat situasi tersebut, pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar paket Amerta, Gede Ngurah Ambara Putra - Made Bagus Kertha Negara, terjun langsung melihat situasi dan kondisi TPA Suwung secara langsung, Rabu

(4/11) kemarin. Ngurah Ambara sempat berbincang-bincang dengan Koordinator TPA Suwung.

Dalam perbincangan tersebut, ternyata permasalahan pokok yang dihadapi TPA Suwung yaitu belum adanya pengolahan sampah secara maksimal yang bisa dilakukan. Terutama pengolahan sampah anorganik.

“Sesuai dengan visi dan misi perubahan kami, yaitu mewujudkan Kota Denpasar bersih, sejahtera, dan indah berlandaskan Tri Hita Karana, apabila kami terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar maka manajemen pengolahan sampah dari hulu hingga hilir menjadi fokus kami ke depan. Kami akan mengajak masyarakat untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga, sehingga tidak menjadi beban di TPA,” ujar Ngurah Ambara.

Menurut Ngurah Ambara, apabila sampah organik dan anorganik mampu dipilah dan diolah, maka sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual.

Seperti sampah organik yang

bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang. Selain itu, Amerta juga menginginkan agar area TPA Suwung yang sudah ditata menjadi kawasan ruang terbuka hijau seluas 22 hektar bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian urban farming. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Koordinator TPA Suwung Pasek mengatakan, sebenarnya dari hulu sudah dilakukan pemilahan sampah oleh masyarakat. Namun, dalam proses penjemputan dimasukkan dalam satu truk. Seharusnya, pemerintah menyiapkan truk berbeda untuk menjemput sampah organik, anorganik, bahkan limbah B3. Dan pembuangannya dijadwalkan secara bergilir.

“Semua ini bisa terwujud tergantung dari komitmen pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Setelah di TPA Suwung, Ngurah Ambara juga mengunjungi TPA Sanur Kauh. Permasalahan sama juga dihadapi pengelola TPA. “Kendala kami masih ada masyarakat yang tidak memilah sampahnya sebelum dibuang ke TPA, sehingga petugas kami yang harus memilahnya,” ujar Sila, pengelola TPA Sanur Kauh.

Sementara itu, Bagus Kertha Negara menilai permasalahan sampah telah mencoreng citra pariwisata Bali. Selain itu, bau sampah juga sangat menyengat. Bahkan, saat musim penghujan aroma tak sedap menyebar kemana-mana. Untuk menyelesaikan masalah sampah ini, apabila Amerta terpilih memimpin Kota Denpasar, maka setia desa akan dibantu mesin pencacah sampah. Sehingga, permasalahan sampah selesai ditingkat desa. (win)

DELAPAN kali berturut-turut Pemkot Denpasar mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, diapresiasi Kementerian Keuangan RI. Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto menyerahkan penghargaan yang diterima Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Rabu (4/11) kemarin.

Penghargaan dalam bentuk piagam dan plakat diterima atas keberhasilan Pemkot Denpasar dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP. Untuk diketahui opini WTP untuk kedelapan kalinya dipertahankan Pemkot Denpasar.

Menurut Tri Budhianto, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP selama delapan kali berturut-turut.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI yang sangat tidak mudah dilakukan dalam mempertahankan opini WTP sampai delapan kali berturut-turut,” ujarnya.

Hal ini juga menjadi prestasi Pemkot Denpasar dengan kerja keras dan disiplin karena setiap tahun kriteria maupun penilaian

dari BPK semakin meningkat dan semakin detail. Langkah ini juga membutuhkan sinergi dan koordinasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan yang bisa menyajikan laporan keuangan yang sangat berkualitas dari Pemkot Denpasar. Harapannya penghargaan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Kami dari Ditjen Perbendaharaan siap bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan capaian laporan keuangan yang lebih baik serta dapat dipertahankan Pemkot Denpasar,” ujarnya.

Di samping itu juga disampaikan dari report kinerja Pemkot Denpasar sudah sangat baik, serta dapat terus lebih mengoptimalkan ke depan capaian-capaian ini.

Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Pemkot Denpasar agar kinerjanya lebih optimal lagi. “Selamat kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP dan kami siap bersinergi mengoptimalkan capaian pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, serta BPK RI Perwakilan Bali yang terus membimbing untuk capaian laporan keuangan yang baik Pemkot Denpasar. “Kami bersama

flation pada bulan Oktober mencatat deflasi sebesar 0,31% (mtm), turun dibandingkan dengan bulan September yang tercatat inflasi sebesar 0,23% (mtm).

Penurunan tekanan inflasi ini terjadi terutama pada canang sari, emas perhiasan, dan sprey.

Penurunan harga canang sari merupakan salah satu bentuk dari normalisasi harga pascahari raya Galungan dan Kuningan pada September 2020.

Adapun penurunan disebabkan turunnya harga emas dunia seiring dengan menguatnya mata uang safe haven. Adapun penurunan harga sprey sejalan dengan menurunnya harga barang rumah tangga durasi jangka panjang yang disebabkan penundaan pembelian oleh masyarakat.

Kelompok barang administered price mencatat deflasi lebih lanjut sebesar 0,30% (mtm).

Kecuali di bulan Mei, sepanjang periode Januari 2020 hingga Oktober 2020, kelompok AP ini selalu mengalami deflasi.

Penurunan harga di periode ini lebih disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara dan tarif listrik. Penurunan tarif angkutan udara dikarenakan adanya subsidi silang oleh pemerintah, sehingga menurunkan harga tiket pesawat.

Denpasar (Bali Post) Anak-anak SMAN 3 Denpasar alias Trisma, di masa pandemi Covid-19 ini selain belajar di rumah lewat PBM daring, mereka mendapat peran tambahan sebagai pelopor gerakan enam langkah mencuci tangan yang baik dan benar seperti yang diedarkan BNPB. Kepala SMAN 3 Denpasar yang juga Guru Ajeg Bali, Drs. Ida Bagus Sudirga, M.Pd.H., Rabu (4/11) kemarin mengung-

kapkan, anak-anaknya telah diberi pelatihan lewat video conference soal enam langkah mencuci tangan prokes Covid-19 kemudian ditularkan kepada semua anggota keluarga di rumah.

Kebiasaan ini mesti menjadi budaya baru di masyarakat selain disiplin memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang dikenal dengan Prokes 3M. Nanti setelah PBM tatap muka dibuka, kata IB Sudirga, juga diterapkan bersama di sekolah.

Enam langkah mencuci tangan tersebut yakni pertama menggosok kedua telapak tangan, kedua gosok puggung dan sela-sela jari tangan kiri dan kanan serta sebaliknya. Ketiga,

gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jarijari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Terakhir gosokan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.

Selain itu, siswa kelas XII diwajibkan membuat hasil karya ilmiah. Disarankan mereka meneliti pandemi Covid-19 dari berbagai aspek seperti sosial budaya, ekonomi, politik dan ketahanan pangan masyarakat Bali. Karya terbaik nanti dipilih dan dijadikan buku soal kajian Covid-19 di Bali. Hal ini dilakukan karena sekolah yang dipimpinnya memiliki keung-

PENGHARGAAN - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto menyerahkan penghargaan yang diterima Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Rabu (4/11) kemarin. seluruh jajaran OPD telah mampu meraih opini WTP. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai peningkatan akuntabilitas ke depan, kami selalu mohon arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, meskipun sedang dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, hal ini tidak berarti menyurutkan semangat untuk mengelola keuangan dengan baik, transparan, dan akun-

tabel. Jajaran pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar sangat berterima kasih kepada Kementerian Keuangan RI yang telah mengapresiasi kinerja pemerintah daerah melalui penyerahan piagam dan plakat WTP ini.

Pencapaian prestasi ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemkot Denpasar dan peran legislatif sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Denpasar. “Penghargaan ini juga kami jadikan tolok ukur dalam meningkatkan pemahaman dalam penyerapan anggaran maupun tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Eddy Mulya. (ad058)

Penurunan tarif listrik juga terjadi di periode ini yang merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah dalam rangka meringankan perekonomian yang terdampak Covid-19.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada November dan Desember 2020 akan tetap rendah dan memperkirakan inflasi Bali 2020 akan berada di bawah target. Dalam upaya membantu petani karena terjadi penurunan harga di tingkat produsen, Bank Indo-

nesia Provinsi Bali mendukung program Pasar Gotong Royong yang diinisiasi Pemda Provinsi Bali. Selain Pasar Gotong Royong, Bank Indonesia Provinsi Bali juga mendorong UMKM (petani) memanfaatkan digitalisasi pemasaran yang sudah tersedia di Bali. (kmb42)

Bali Kembali Alami Deflasi

Denpasar (Bali Post) Dari sepuluh bulan terakhir, sebanyak enam kali Bali mengalami deflasi. Pada Oktober 2020, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar 0,24 persen (mtm). Hal ini berdasarkan pencatatan BPS, di mana terjadi penurunan harga di dua kota yaitu Denpasar dan Singaraja.

Demikian disampaikan Kepala BI KPw Bali Trisno Nugroho, Rabu (4/11) kemarin.

Secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 0,62% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,44% (yoy).

Pada periode ini, penurunan

harga paling signifikan tercatat pada kelompok barang inflasi inti (core inflation) dan kelompok barang yang diatur pemerintah (administered prices). Sementara itu, kelompok barang bergejolak (volatile food) mengalami kenaikan harga.

Kelompok barang core in-

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Positif Baru Masih Bertambah Siswa Trisma Jadi Pelopor Enam Langkah Cuci Tangan Prokes Covid-19

Denpasar (Bali Post) Bali kembali melaporkan tambahan pasien Covid-19 meninggal dunia, Rabu (4/11) kemarin. Kasus baru juga kembali bertambah puluhan orang, bahkan jumlahnya meningkat dari sehari sebelumnya. Kabar baiknya, tambahan pasien sembuh lebih banyak jumlahnya.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pasien meninggal itu berasal dari Denpasar. Pasien laki-laki berusia 71 tahun ini sebelumnya masuk ke RS pada 24 Oktober 2020. Ia diketahui positif Covid-19 pada 25 Oktober 2020 dan meninggal dunia 3 November 2020. Pasien juga memiliki komorbid hipertensi.

Dengan adanya tambahan satu pasien ini, maka kumulatif kasus Covid-19 meninggal dunia di Bali menjadi 393 orang.

Rinciannya 391 WNI dan 2 WNA. Selain pasien meninggal, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 juga bertambah sebanyak 73 orang. Terbanyak berasal dari Denpasar, 18 orang. Disusul Badung 15 orang dan Gianyar 13 orang. Kumulatif kasus positif Covid-19 kini menjadi 11.979 orang.

Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 77 orang.

Terbanyak dari Badung 15 orang. Denpasar di posisi kedua dengan 12 orang. Gianyar dan Klungkung masing-masing bertambah 11 orang. Kumulatif pasien sembuh kini menjadi 10.924 orang.

Sementara untuk nasional kasus positif baru, pasien sembuh dan kematian juga terus bertambah. Kasus positif baru bertambah 3.356, sehingga 421.731 jumlah total menjadi 353.282 421.731 orang. Sedangkan pasien sembuh ber14.259 tambah 3.785, dan kini menjadi 353.282 orang.

Kemudian, untuk pasien 11.979 meninggal bertambah 113 orang, sehingga to10.924 talnya menjadi 14.259 393 orang. (kmb23)

Topik : pemerintah wajib perhatikan

faskes swasta

Bali Post/sue

ENAM LANGKAH - Kasek Ida Bagus Sudirga memberi contoh enam langkah mencuci tangan diawasi Satgas Covid-19 Trisma. gulan di sains dan budaya.

Selama pandemi Covid-19 ini, sekolah dikatakan IB Sudirga tetap membuka siswa ikut lomba asalkan ketentuan

Kemendikbud dipenuhi yakni harus mendapat izin dari orangtuanya. Siswa, guru dan tamu sekolah wajib menaati 3M plus yakni cek suhu badan. (025)

Bali Masih Ekspor Limbah Medis ke Pihak Ketiga

DENGAN adanya pandemi Covid-19, kegiatan di rumah sakit menjadi lebih meningkat.

Terkuras habis di bagian alat pelindung diri (APD). Limbahnya yang menumpuk, belum dapat dikelola secara mandiri oleh Bali dan masih melakukan ekspor ke Jawa.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Provinsi Bali dr. IBG Fajar Manuaba, Sp.OG., MARS. mengatakan, membeludaknya limbah medis tidak hanya ter-

jadi di Balia, melainkan secara nasional. Terlebih di situasi pandemi, banyak rumah sakit yang kekurangan tempat untuk menampung pasien yang menandakan aktivitas rumah sakit semakin bertambah, tentunya berbanding lurus dengan limbahnya. ‘’Kalau dihitung per kilonya limbah medis ini berkisar di harga Rp 21 sampai Rp 35 ribu.

Untuk per bulannya, paling kecil nominal yang dikeluarkan untuk ekspor limbah medis adalah Rp 5 juta per bulannya.

Nominal tertinggi mencapai Rp 300 juta per bulan. Kalau hal ini, diseriuskan pengolahannya oleh pemerintah ataupun investor, tentunya akan sangat produktif. Limbah medis pasti selalu ada, dengan kisaran harga seperti itu, tentunya ada peluang yang dapat diambil,’’ ujar Fajar Manuaba saat wawancara khu-

dr. IBG Fajar Manuaba sus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Umat Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini.

Tentunya rumah sakit yang ada di Bali tidak bisa terus bergantung pada pengolahan limbah medis di luar pulau.

Perlu ada penanganan sejak dini, guna meminimalisir ma-

salah susulan. Sejauh ini tidak ada yang bisa menjamin, tempat pengolahan limbah medis di Jawa akan terus beroperasi. ‘’Kita seharusnya tidak menunggu sampai masalah tiba baru mengambil tindakan. Sebenarnya aspirasi ini sudah pernah disampaikan, namun sampai sekarang belum ada realisasi apapun dari pemerintah terkait hal tersebut. Dalam hal ini, masyarakat juga diharapkan untuk berpikir secara seimbang.

Dengan kepercayaan mengolah limbah medis dapat terinfeksi virus atau bakteri di dalamnya, hanya akan menghambat langkah untuk bergerak mandiri.

Sudah ada research yang membuktikan, uraian limbah medis itu akan menjadi debu. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan,’’ lanjutnya.

Memang diperlukan lahan khusus yang jauh dari kom-

pleks perumahan masyarakat agar mengurangi gangguan yang ditimbulkan. Namun, hal tersebut bukan suatu halangan.

Kegiatan yang mustinya direalisasikan segera ini memiliki prospek jangka panjang. Persiapan yang matang dan cepat harus dilakukan, tidak bisa terus-terusan bergantung untuk melakukan ekspor luar pulau. ‘’Untuk seluruh masyarakat, terutama di Bali agar bersikap objektif kepada rumah sakit swasta maupun pemerintah.

Terutama dalam pengolahan limbah medis. Mohon kerja samanya. Dan untuk pemerintah, sekiranya hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan. Karena bukan tidak mungkin tempat pengolahan limbah di Jawa itu menghentikan operasi mereka.

Tentunya itu akan menjadi masalah besar nantinya,’’ tutupnya. (git)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Atasi Kendala Teknis Hibah Pariwisata

Komisi III DPRD Badung Gelar Rakor dengan Sejumlah OPD dan PHRI

RAPAT - Jajaran Komisi III DPRD Badung foto bersama usai rapat dengan dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP, Bapenda serta PHRI. KOMISI III DPRD Badung berharap dinas terkait mampu mengatasi kendalakendala teknis terkait hibah pariwisata yang dikucurkan pemerintah pusat. Dengan begitu, hibah tersebut bisa 100 persen terserap, sehingga mampu membangkitkan industri pariwisata dan mampu

menggeliatkan perekonomian Badung.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata saat rapat koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP, Bapenda serta PHRI, Selasa (2/11).

‘’Kami berharap hibah pariwisata ini bisa terserap 100 persen, sehingga mampu menstimulus industri pariwisata dan ekonomi Badung,’’ tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain Ketua Komisi III, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wayan Sandra, Nyoman Satria, Nyoman Graha Wicaksana, Made Yudana dan sejumlah anggota Komisi III lainnya. Hadir juga Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan, Ketua PHRI GN Rai Suryawijaya, utusan Bapenda serta BPM PTSP Badung. ‘’Jangan sampai hanya karena persoalan teknis, hibah ini tidak bisa diperoleh sepenuhnya. Ini kami lihat karena data di Perizinan, Bapenda dan Dinas Pariwisata masih belum sinkron,’’ tegasnya.

Sejumlah kasus dipertegas oleh Nyoman Graha Wicaksana. Menurutnya, data di Dinas Pariwisata, Bapenda, dan PHRI belum sinkron. Dia

mencontohkan, ada hotel yang tidak masuk list penerima hibah, padahal syaratnya sudah lengkap.

Kasus lain yang diajukan politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut, ada sebuah hotel TDUP-nya dibilang sudah mati di Dinas Pariwisata, namun setelah dicek di Perizinan justru masih hidup. ‘’Bahkan TDUP tersebut berlaku seumur hidup,’’ tegasnya.

Menurutnya, hal-hal teknis lainnya yang menyulitkan pengusaha memperoleh hibah di antaranya soal nama. Di Bapenda tertulis Bakung Segara, padahal yang sebenarnya Bakung Beach. Hal lain yang mengganjal terkait surat keterangan buka, padahal sebelumnya ada surat keterangan tutup. Karena itu, dinas terkait tak berani mengeluarkan surat keterangan buka.

Satu lagi, kata Graha Wicaksana, ada sebuah hotel terancam tak memperoleh hibah karena satu kuitansi pembayaran pajak bulan Februari tak ditemukan, padahal

setelah dicek ke BPD hotel tersebut sudah bayar. Tetapi BPD tak bisa mengeluarkan kuitansi karena sudah lewat tiga bulan. ‘’Kendala-kendala seperti ini agar bisa diatasi, sehingga hibah ini tidak hilang,’’ ujarnya.

Untuk itu, Graha Wicaksana meminta Bapenda mengeluarkan surat keterangan massal siapa saja yang sudah membayar pajak. Antar-OPD juga dia minta bisa saling bantu sehingga proses pemulihan bisa dipercepat dengan stimulus ini.

Lanjut Graha, akomodasi pariwisata dari penanaman modal asing (PMA) tak perlu lagi ada syarat-syarat dari daerah. Cukup surat dari BKPM bisa digunakan untuk memperoleh stimulus tersebut.

Plt. Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan menyatakan, soal siapa yang berhak memperoleh dana hibah pariwisata tersebut tetap berpedoman pada juknis yang ada. Menurutnya, sesuai data base 2019,

ada 5.000 hotel di Badung, ini harus diverifikasi dalam dua minggu.

Karena mepetnya waktu, katanya, ada ketidaksinkronan yang menyebabkan margin error. ‘’Margin error inilah bisa dimanfaatkan untuk mengusulkan hotel-hotel yang belum masuk list sepanjang didukung oleh bukti layak,’’ tegasnya.

Hingga saat ini, ujarnya, yang terverifikasi untuk diajukan sebagai penerima hibah mencapai 671 hotel dan 200 restoran. Jumlah ini sudah bertambah karena surat keterangan buka bisa ditoleransi. Yang belum bisa diputuskan adalah TDUP yang masih berlaku karena ada yang mati, ada juga yang sudah diperpanjang tetapi belum keluar. Untuk ini, Cok. Darmawan menyatakan akan membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekraf. ‘’Besok kami ke Jakarta bertemu Menteri Pariwisata.

Salah satunya ini akan kami bahas,’’ katanya.

Ketua PHRI Badung GN Suryawijaya menyatakan sepakat agar pengusaha diberi kelonggaran waktu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan. ‘’Jika terlalu saklek, sedikit yang bisa mendapatakannya,’’ katanya.

Seperti diberitakan, Badung memperoleh alokasi dana hibah pariwisata mencapai Rp 948 miliar lebih. Dana ini dialokasikan 70 persen atau Rp 663 miliar untuk pengusaha pariwisata yakni hotel dan restoran, sisanya 30 persen atau Rp 285 miliar untuk pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Badung.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi pengusaha pariwisata untuk bisa memperoleh dana ini yakni nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor rekening, NPWP, surat izin usaha pariwisata/tanda daftar usaha pariwisata yang masih berlaku, surat pernyataan masih beroperasi oleh pemilik serta bukti pembayaran PHPR tahun 2019. (ad052)

Pendidikan

Prodi Destinasi Pariwisata PPB Gelar PKM di Desa Adat Gelagahlinggah

SEMESTER ganjil Tahun Akademik 2020/2021 ini Program Studi (Prodi) Destinasi Pariwisata (DPW) Politeknik Pariwisata Bali (PPB) kembali menggelar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kali ini, PKM diselenggarakan di Desa Adat Gelagahlinggah, Kintamani, Bangli.

Dipilihnya Desa Gelagahlinggah karena desa ini telah menjadi lokasi dari tiga kegiatan PKM sebelumnya. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tahun 2018 dengan fokus pada upaya untuk menyosialisasikan kesadaran wisata, sapta pesona, pelayanan prima dan pengelolaan pariwisata. Kegiatan kedua dilaksanakan pada tahun 2019 dengan fokus kegiatan dalam hal meningkatkan pemahaman warga Desa Adat Gelagahlinggah mengenai pengemasan produk wisata dan pemasarannya. Kegiatan ketiga dilakukan pada tahun 2020 awal, untuk mendampingi

masyarakat dalam menyusun dokumen legal berupa naskah perjanjian kerja sama yang dapat membantu mereka mengelola Hutan Pinus Gelagahlinggah. Naskah tersebut disusun karena hutan sesungguhnya merupakan tanah milik negara yang pengelolaannya berada di bawah kendali instansi pemerintah, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur.

Setelah memiliki aspek legalitas maka selanjutnya diperlukan upaya untuk mempersiapkan produk wisata yang dapat dikembangkan. Untuk itu, pada kegiatan PKM yang keempat ini Prodi DPW melakukan pendampingan dalam bidang analisis potensi wisata.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran aktivitas wisata apa saja yang layak dikembangkan agar dapat menarik minat pengunjung, namun tetap menjaga fungsi utama hutan sebagai area konservasi, sembari secara ekonomi

WANITA beramput putih duduk di lantai, persisnya di bawah bale bengong PN Denpasar. Dia datang ke pengadilan ditemani anak dan menantunya, Selasa (3/11) pagi. Bahkan datang mendahului sidang Jerinx SID. Saat Bali Post mendekati, wanita yang mengenakan kamen itu tidak bicara apa-apa. Bahkan seolah tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Usianya sudah 85 tahun. Dia adalah Ni Ketut Reji asli Jimbaran, Badung.

Setelah ditelisik, nenek renta itu diadili kasus dugaan pemalsuan surat. Sontak saja kuasa hukumnya, Made “Ariel” Suardana, Made Somya Putra dkk., tidak serta merta

menerima dakwaan jaksa I Made Lovi Pusnawan. Dia memilih mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Gede Rumega, Surdana dkk. menyampaikan satu kunci dalam persoalan tersebut. “Nenek ini buta huruf,” katanya. Somya Putra menimpali bahwa bagaimana bisa seorang nenek yang tua renta dan tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dapat didakwa menggunakan surat palsu.

Bertempat di ruangan Candra PN Denpasar, awalnya Ni Reji oleh jaksa dari Kejari Denpasar didakwa atas

memberikan nilai tambah bagi para warga.

Analisis potensi dilakukan dengan melakukan survei di KHPG, melibatkan mahasiswa sebagai surveyor dan responden. Di antaranya mahasiswa Prodi DPW semester lima dan tujuh serta mahasiswa Prodi Manajemen Kepariwisataan semester tiga dengan melihat langsung situasi dan kondisi di hutan. Kuesioner diberikan untuk menggali potensi wisata di KHPG. Kemudian data kuesioner diolah oleh para dosen sehingga menghasilkan informasi berupa potensi wisata serta rekomendasi strategi untuk mengembangkan potensi wisata tersebut.

Analisis potensi mengungkap bahwa kesegaran dan kebersihan udara serta keunikan vegetasi Hutan Pinus Gelagahlinggah adalah yang paling baik untuk dinikmati oleh pengunjung melalui aktivitas menyusuri hutan (trekking). Hal ini dikarenakan aktivitas trekking mampu memaksimalkan pengalaman berwisata dengan tetap menjaga kelestarian hutan sebagai area konservasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan para dosen Prodi DPW mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki dan juga diharapkan kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi warga Desa Adat Gelagahlinggah, dalam mengembangkan pariwisata di tanah hutan milik negara, yang juga merupakan wilayah wewengkon adat Desa Adat Gelagahlinggah. (ad040)

Buta Huruf, Nenek 85 Tahun Diadili

dugaan menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Surdana dalam eksepsinya mempertanyakan bagaimana seorang nenek yang tua renta dan tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dapat didakwa menggunakan surat palsu? “Umur setua itu (tidak bisa membaca dan menulis) tentunya memiliki pengetahuan yang awam tentang hukum. Sehingga ketika fotokopi keterangan silsilah tertanggal 8 Juni 1981 ditemukan, Ni Ketut Reji tidaklah mengerti dan mengetahui apa isinya,” ucap Surdana. (asa)

MASKER - Kasatlantas Polres Badung Iptu Achmad Fahmi Adiatma membagikan masker.

Surat Tilang Diganti Masker Polisi Tegur 993 Pelanggar Mangupura (Bali Post) Operasi Zebra Lempuyang masih berlangsung hingga 8 November 2020.

Menjelang akhir operasi, Polres Badung menegur 993 pelanggar, termasuk pengendara yang tidak mengenakan masker. Karena pandemi Covid-19, Polres Badung menarik surat tilang yang dibawa anggotanya, kemudian diganti dengan masker untuk dibagikan kepada pelanggar.

Kasatlantas Polres Badung Iptu Achmad Fahmi Adiatma, Rabu (4/11) kemarin mengatakan, dalam Operasi Zebra Lempuyang pihaknya meminta pada Sat Lantas Polres Badung untuk tidak boleh menilang. ‘’Hanya diberi teguran lisan kalau ada yang melanggar,’’ kata Iptu Fahmi.

Menurutnya, Operasi Ze-

Awal November Ratusan Pelanggaran Prokes Terjaring

Pembangunan RKB Dianggarkan Dalam APBD 2021

Mangupura (Bali Post) Rencana pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SMPN 5 Abiansemal dan SMPN 7 Mengwi akan segera terwujud. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Badung telah menganggarkan program tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021. Kepala Bidang (Kabid) Gedung dan Sarana Disdikpora Kabupaten Badung Putu Roby Widya Harsana dikonfirmasi, Rabu (4/11) kemarin, tak menampik rencana tersebut.

Menurutnya, program tersebut kini tengah diparipurnakan di DPRD Badung. Bahkan, pembangunan RKB di dua sekolah tersebut menjadi salah satu program prioritas. ‘’Pembangunan RKB baik di SMPN 5 Abiansemal dan SMPN 7 Mengwi menjadi salah satu prioritas dan sudah masuk dalam RAPBD Badung tahun 2021,’’ ujarnya. Kata dia, Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan RKB di dua SMP itu telah disusun sejak tahun 2018. Hanya lantaran terkendala anggaran, rencana itu sempat ditangguhkan. ‘’Dengan dimasukannya pada RAPBD tahun 2021, kami berharap pembangunan SMPN 5 Abiansemal

dan SMPN 7 Mengwi bisa terealisasi tahun depan,’’ jelasnya.

Terkait anggaran pembangunan RKB di dua SMP itu, Roby Widya mengatakan, untuk di SMPN 5 Abiansemal dianggarkan sekitar Rp 10 miliar dan untuk SMPN 7 Mengwi sekitar Rp 15 miliar.

Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Selasa (3/11) lalu menegaskan, kebijakan pembangunan pendidikan khususnya pada tahun 2021 diarahkan dalam rangka upaya menjamin seluruh anak usia sekolah dapat mengakses layanan pendidikan secara layak. ‘’Kebijakan ini merupakan komitmen kita bersama, sehingga dari tahun ke tahun pembangunan bidang pendidikan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung,’’ terangnya.Pembangunan RKB untuk SMPN 5 Abiansemal sendiri telah ditetapkan yakni di Desa Adat Gerih, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal. Sementara untuk lokasi pembangunan SMPN 7 yakni di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. (kmb27)

bra Lempuyang dilaksanakan untuk menjaga kedisiplinan dan keteraturan masyarakat dalam berkendara di jalanan. ‘’Kalau tahun sebelumnya pelanggar yang terjaring akan dikenakan sanksi tilang, tetapi tahun ini tidak boleh nilang, hanya diberi teguran lisan,’’ ungkapnya.

Menurut Fahmi, Operasi Zebra tahun ini mengede-

pankan simpati dan edukasi. ‘’Tidak ada tilang dan target tilang. Semua surat tilang kami tarik dari anggota dan diganti dengan masker yang harus dibagikan anggota ke pengguna jalan. Masker diberikan kepada pengendara yang tidak menggunakan masker atau sudah tidak layak pakai,’’ tegasnya.

Prioritas dalam Operasi Zebra tahun ini menyasar pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar (SNI), sopir truk yang berkendara di jalur kanan, melawan arus, di bawah umur dan melanggar protokol kesehatan. (kmb36)

Mangupura (Bali Post) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) di Kabupaten Badung masih terjadi. Setidaknya, awal bulan November saja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat mencatat 173 pelanggaran.

Kasatpol PP Badung I Gst Agung Ketut Suryanegara saat dikonfirmasi, Rabu (4/11) kemarin, menegaskan penerapan disiplin prokes di Gumi Keris tidak tebang pilih. ‘’Untuk awal November dari tanggal 1 sampai dengan 3 ini sejumlah 173 pelanggar terdiri dari masyarakat lokal dan asing. Artinya, kami ti-

dak pilih kasih memberikan sanksi terhadap pelanggar,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dari ratusan orang yang terjaring razia prokes, enam orang di antaranya dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 100.000. Sisanya hanya dikenakan sanksi pembinaan dengan pemberian hukuman kerja sosial, push-up, dan penundaan layanan administrasi. ‘’Enam pelanggaran yang terjaring merupakan orang asing (WNA) yang tidak mematuhi aturan prokes, yakni tidak memakai masker,’’ tegasnya.

Kendati demikian, birokrat asal Denpasar ini mengklaim pelanggaran prokes di Kabupaten Badung semakin menurun seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Terkait prokes di tempat usaha, kata Suryanegara, pengusaha telah menyediakan alat prokes. Seperti tempat cuci tangan, namun beberapa tidak ditempatkan di pintu kedatangan. ‘’Alasan-

RAZIA - Petugas gabungan TNI/Polri dan Sat. Pol PP saat melakukan razia. nya agar tidak hilang atau dicuri orang,’’ ucapnya seraya mengimbau agar masyarakat patuh akan arahan pemerintah. Tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

Terkait sanksi bagi pelangaran prokes, kata Suryaneg-

ara, pihaknya memberikan sanksi sosial. Ini sebagai upaya pengawasan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. (kmb27)

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Serahkan Beasiswa, Bupati Artha Harap Mahasiswa Kurang Mampu Makin Berprestasi GUNA mendorong prestasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana, khususnya terhadap mahasiswa yang kurang mampu, Bupati Jembrana I Putu Artha menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu secara simbolis kepada delapan orang penerima beasiswa, di Ruang VIP Kantor Bupati, Rabu (4/11) kemarin.

Mahasiswa asal Kabupaten Jembrana yang kurang mampu mendapatkan beasiswa sebesar Rp 3 juta per orang. Total anggaran beasiswa dari Pemkab Jembrana mencapai Rp 24 juta.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan, program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu ini dibagikan kepada para mahasiswa asal Jembrana yang melaksanakan kuliah khususnya yang menempuh jenjang Diploma III. Wartini menambahkan, program beasiswa mahasiswa kurang mampu ini akan tetap diberikan sepanjang mereka terdaftar sampai akhir mereka kuliah selama tiga tahun setiap enam semester, akan tetap dibiayai. Sejak dilaksanakan mulai tahun 2020 ini, total anggaran sebesar Rp 900.000.000. Akan tetapi yang memenuhi syarat hanya delapan orang jadi anggarannya terealisasi Rp 24 juta. ‘’Patokannya adalah mereka yang sudah terdaftar di

Calo Teken Surat Pernyataan

Tabanan (Bali Post) Ulah oknum calo berinisial AR yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan mencatut nama Disdukcapil Tabanan dalam hal kepengurusan dokumen, membuat jajaran Disdukcapil geram. Yang bersangkutan, Rabu (4/11) kemarin akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

BEASISWA - Bupati Artha menyerahkan secara simbolis beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu asal Jembrana. daftar keluarga yang kurang mampu baik yang ditetapkan oleh bupati maupun data yang ada di Dinas Sosial.

Sepanjang mereka terdaftar di sana sampai akhir mereka kuliah selama tiga tahun dan setiap enam semester akan tetap dibiayai,’’ ujar Wartini.

Sementara itu, Bupati Artha menyebutkan, program beasiswa ini merupakan salah satu program yang pertama kalinya. Program ini juga untuk mendorong para mahasiswa asal Jembrana yang

kurang mampu semakin berprestasi. ‘’Kami harapkan, melalui beasiswa ini teman-teman penerima untuk dapat memanfaatkan uang beasiswa dengan baik. Untuk prestasi dan membantu biaya pendidikan,’’ ucap Bupati Artha.

Bupati Artha juga menyampaikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu ini adalah salah satu bentuk pengakuan atas para mahasiswa/i dalam menuntut ilmu pada jenjang

pendidikan tinggi.

Hal tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban yang ada, serta meningkatkan motivasi untuk dapat bersaing ke depannya.

Juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam pembangunan Jembrana. ‘’Semoga para pemuda Jembrana bisa menjadi pemuda yang mandiri, produktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Jembrana ke depannya,’’ tandas Bupati Artha. (ad060)

Hukum

Putri Bung Karno Kunjungi Law Center Marhaen dan Beri Akses Nasional Bantu Perjuangan Bali Juga Tinjau Proyek Waskita di Tohpati SETELAH diresmikan 4 Juli 2020 bertepatan dengan hari lahir PNI ke-93, Gedung Law Center Marhaen yang terletak di Jalan Mertasari, Kerobokan, Badung dikunjungi oleh Tim Pemenangan Pilpres Joko Widodo dari PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarno Putri. Kunjungan putri Bung Karno ini disambut Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry WS, S.Sos., S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Sri Wichaya Gangga Dewi, S.H., M.Kn. serta sejumlah praktisi hukum muda Bali di bawah naungan Law Center Marhaen. Putri Bung Karno itu didampingi oleh Muhammad Putera Perwira Soekarno (Yayasan Bung Karno Jakarta) serta pengurus gerakan Joko Widodo. Dalam sambutannya di Gedung Law Center Marhaen, Sukmawati Soekarno menyampaikan harapannya bahwa di atas hukum masih ada yang terpenting yakni salus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Law Center Marhaen ini adalah lembaga bantuan hukum yang harus berjuang untuk kaum Marhaen.

Bagaimanapun juga banyak masalah hukum di Bali, ibu perhatikan harus dibantu.

Misalkan urusan agraria atau pertanahan. Begitu juga banyak ketidakadilan hukum yang terjadi di Bali.

Maka dari itu ibu berpesan, berjuanglah anak-anak muda yang sudah punya li-

Ada Dugaan Pungli di Disdukcapil

sensi sebagai pengacara, notaris atau pembela hukum.

Ini penting sekali karena Anda semua harus masuk ke sistem. Intinya amankan Nawa Cita Joko Widodo dan kita all out harus dukung Jokowi,” ungkap Sukmawati Soekarno yang juga putri bungsu Bung Karno ini.

Dalam kesempatan itu, Sukmawati juga menyoroti bahwa pihaknya membuka akses kepada anak muda di bidang hukum di Bali untuk mendapatkan akses nasional. ”Ibu Sukmawati akan memberikan akses seluasluasnya pada kader muda Bali untuk bisa berkiprah di nasional. Nanti ibu akan sampaikan kepada presiden, menteri dan juga panglima dan mabes bahwa di Bali ada sebuah lembaga yang sangat Sukarnois yang bergerak di bidang hukum yakni Law Center Marhaen. Manfaatkan akses ini dan jadilah national player,” tandas Sukmawati Soekarno yang Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme ini.

Ia pun berharap bahwa siapa pun aparat hukum di Indonesia, baik aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus memperhatikan restorative justice dalam penanganan masalah hukum. “Saya sepakat dengan arahan Prof. Mahfud MD selaku Kemenkopolhukam dan Kompolnas bahwa penegakan hukum harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Kecuali untuk

urusan korupsi, narkoba dan terorisme ya harus dihukum berat. Jangan energi habis berurusan dengan hal-hal kecil,” ungkap Sukmawati.

Usai mengunjungi Law Center Marhaen, Sukmawati didampingi Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (President The Sukarno Center) mengunjungi salah satu proyek kebanggaan BUMN milik Indonesia yakni Vasaka Bali di

bawah manajemen Waskita Property yang berdiri di eks lahan Patal Tohpati seluas 12 hektar. Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Pedrik Marliando (Project Director Waskita Realty), Sukmawati Soekarno memberikan dukungan kepada manajemen PT WK (BUMN) agar seluruh program memperhatikan arsitektur Bali dan juga konsep lingkungan hidup. (ad057)

Kepala Disdukcapil Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, mengatakan pemanggilan terhadap calo berinisial AR bermula dari adanya laporan sejumlah masyarakat terkait adanya permintaan uang oleh oknum tersebut dalam kepengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Padahal sesuai undang-undang yang berlaku, kepengurusan adminduk tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Adanya laporan tersebut, pihak Disdukcapil tidak tinggal diam dan langsung menindaklanjuti dengan memanggil AR ke kantor. Dalam laporan tersebut, masyarakat sempat minta tolong kepada calo AR untuk

mengurus dokumen. Tetapi, dokumen justru tak kunjung selesai yang ada mereka dimintai uang oleh oknum calo tersebut. ‘’Kami ingin tahu apakah laporan dari masyarakat ini benar atau tidak, apalagi ada mencatut nama Disdukcapil.

Dan saat dikonfirmasi, yang bersangkutan mengaku tak ada mencatut nama Disdukcapil Tabanan,’’ terangnya.

Lebih lanjut, Rai Dwipayana mengatakan, sesuai undangundang segala bentuk kepengurusan administrasi kependudukan tidak ada pungutan biaya alias gratis. Setelah dimintai keterangan secara langsung, yang bersangkutan

memang mengakui meminta uang untuk transportasi untuk dirinya sendiri. Calo tersebut akhirnya menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Apalagi setiap wilayah sudah ada klian banjar atau kepala lingkungan yang bertugas membantu mengurus administrasi kependudukan warganya masing-masing. ‘’Kejadian seperti ini baru pertama kali dan harus cepat ditindaklanjuti. Setelah dimintai keterangan yang bersangkutan mengaku benar telah meminta uang untuk dirinya sendiri, bukan atas nama Dukcapil,’’ tegasnya. (kmb28)

RSUD Tabanan Mulai Layani Tes Swab Mandiri

Tabanan (Bali Post) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan sejak pertengahan Oktober 2020 sudah mulai melayani tes swab bagi pelaku perjalanan ataupun bagi warga yang ingin memeriksakan diri secara mandiri.

Hingga saat ini sudah ada 53 orang yang mengakses layanan tersebut. Kebanyakan mereka yang melakukan swab mandiri adalah pelaku perjalanan dan untuk keperluan dinas keluar daerah.

Seperti diketahui, setelah di-launching pada 22 September 2020 lalu, layanan laboratorium Polymerase Chain Reaction (lab PCR) Covid-19 di RSUD Tabanan mulai lebih luas. Jika awalnya hanya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan status pasien yang dicurigai Covid-19, layanan PCR saat ini sudah bisa diakses masyarakat yang hendak melakukan pemeriksaan PCR atau tes swab mandiri.

Ketua Tim Pengendali Pelayanan dalam Pandemi

LAB - Laboratorium PCR di RSUD Tabanan.

Bali Post/ist

Covid-19 RSUD Tabanan, dr.

I Wayan Duta Krisna, Sp.MK. mengatakan, layanan tes swab mandiri sudah mulai diakses oleh masyarakat. Dan kebanyakan mereka yang melakukan swab mandiri adalah pelaku perjalanan dan untuk keperluan dinas. ‘’Saat ini layanan tes swab mandiri memang lebih difokuskan pada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ataupun keperluan dinas,’’ ujarnya, belum lama ini.

Terkait dengan harga tes swab mandiri, kata Krisna, disesuaikan dengan harga yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pihak RSUD Tabanan menetapkan biaya tes swab mandiri sebesar Rp 889.000 sudah termasuk tes KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di MCU (Medical Check Up).

Dijelaskan Krisna, karena pemeriksaan sampel di Lab PCR hanya satu shift maka bagi yang mendaftar swab mandiri secara langsung, bisa saja tidak menjalani tes swab di hari pendaftaran. ‘’Bisa saja langsung di hari itu tetapi bisa juga dijadwalkan 1x24 jam,’’ ujarnya. (kmb28)

dilaporkan, jumlah kasus terkonfirmasi positif baru dengan jumlah pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh seimbang, yakni di angka tujuh orang. Jumlah tambahan kasus baru di bawah angka 10 orang ini, tentunya tidak langsung membuat jajaran satgas kendor dalam kegiatan edukasi prokes cegah penyebaran Covid-19.

Kepala Bidang Informasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, Putu Dian Setiawan, mengatakan sampai saat ini untuk total kasus positif di wilayah Tabanan sudah di angka 834, yang dinyatakan meninggal 35 orang yang didominasi lanjut usia dan komorbid (penyakit penyerta), sembuh 748 orang, dan masih menjalani perawatan atau karantina 51 orang. ‘’Saya

yakin dengan gotong royong seluruh jajaran satgas baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa, dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes di masa pandemi saat ini, angka tambahan kasus lambat laun akan berkurang,’’ ucapnya.

Di satu sisi, Dian Setiawan juga mengapresiasi semangat dan kinerja para tenaga kesehatan yang tanpa kenal lelah terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien positif, baik yang menjalani perawatan ataupun karantina. ‘’Kerja keras mereka harus kita dukung dengan tetap berupaya menjaga kesehatan dan imunitas tubuh serta mengikuti setiap anjuran pemerintah, ini untuk kebaikan bersama,’’ ucapnya. (kmb28)

Seimbang, Angka Tambahan Kasus Positif Covid-19 dengan Jumlah Sembuh

BERKUNJUNG - Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Tim Pemenangan Pilpres Joko Widodo dari front Marhaenis, bersama Dr. Arya Wedakarna (President The Sukarno Center) saat mengunjungi Vasaka Bali Tohpati dan Law Center Marhaen di Kerobokan, Badung.

Tabanan (Bali Post)Upaya edukasi penerapan protokol kesehatan seperti wajib masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan, hampir setiap hari didengungkan tim yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Harapannya, bisa menekan laju angka penambahan kasus baru.

Di Kabupaten Tabanan, dari data perkembangan kasus Covid-19 yang dilansir Satgas kabupaten, Rabu (4/11)

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Jika Pandemi Terus Berlanjut

Dinas PKP Khawatir Benih Ikan Sulit Dipasarkan

Bangli (Bali Post) – Pandemi Covid-19 disadari relatif berpengaruh terhadap menurunnya serapan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) milik Pemkab Bangli. Jika situasi pandemi ini terus berlanjut maka dua sampai tiga bulan ke depan benih ikan yang diproduksi BBI itu dikhawatirkan akan sulit terjual atau dipasarkan.

Kabid Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) I Wayan Agus Wirawan, Rabu (4/11) kemarin, menyebutkan produksi benih ikan sepanjang tahun 2020 ditarget 5,5 juta ekor. Sampai bulan Oktober ini realisasinya sudah mencapai 4.585.000 ekor alias sekitar 83 persen.

Terkait serapan benih ikan itu, jelas Agus Wirawan, dari awal hingga pertengahan tahun ini, serapan benih ikan itu cukup bagus. Harga ikan di keramba jaring apung (KJA) di Danau Batur juga tinggi yakni Rp 28 - 30 ribu per kilogram.

Namun sejak Agustus terjadi penurunan serapan. Penurunan serapan itu dipengaruhi situasi Covid-19. Alasannya, banyak restoran ataupun hotel yang tutup. Dengan banyak restoran dan hotel yang tutup, mengakibatkan serapan ikan di tingkat

KOLAM IKAN BBI - Kondisi kolam ikan di BBI Sidembunut, Bangli.

KJA menjadi turun. Kemudian, imbasnya benih dasar yang diproduksi BBI itu juga tidak banyak yang terserap. Meski mengalami penurunan, hingga kini serapan benih ikan di BBI itu masih ada. ‘’Sampai saat ini benih ikan di BBI itu masih terserap. Tetapi kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, mungkin dua atau tiga bulan ke depan akan ada kesulitan menjualnya. Karena dari siklus pemasaran pada KJA mulai terjadi kesulitan penjualan. Pastinya hal itu akan berdampak pula akhirnya pada BBI,’’ jelasnya.

Lanjut disampaikannya, jika kondisi seperti itu terjadi, maka upaya yang kemungkinan akan dilakukan, adalah mengurangi produksi benih dengan cara mengurangi pemijahan.

Di sisi lain, Agus menyampaikan membantu penyerapan produksi ikan dari para pembudi daya ikan di KJA. Pihaknya berencana menggelar program gemar makan ikan (gemarikan).

Bentuk kegiatannya berupa pemberian ikan kepada ibu-ibu hamil dan anak stunting. ‘’Untuk program itu kami membutuhkan sembilan ton ikan nila,’’ ujar Agus Wirawan. (kmb40)

Jelang Pilkada

5.558 Penyelenggara Bakal Di-’’rapid Test’’ Bangli (Bali Post) – Mendekati pelaksanaan Pilkada Bangli yang tinggal sebulan lagi, seluruh penyelenggara pilkada dari tingkat kecamatan hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan di-rapid test. Terkait pelaksaan rapid test itu, KPU Bangli telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli.

Ketua KPU Kabupaten Bangli Putu Pertama Pujawan, Rabu (4/11) kemarin mengatakan, total penyelenggara yang akan di-rapid test sebanyak 5.558 orang. Mereka terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebanyak 32 orang, panitia pemungutan suara (PPS) dan sekretariat 432 orang, dan KPPS 3.962 orang serta petugas keamanan TPS 1.132 orang. Rapid test itu akan dilaksanakan mulai 7-23 November di RSU Bangli. ‘’Pelaksanaan rapid test itu sesuai regulasi yang dikeluarkan KPU-RI,’’ ujarnya.

Bilamana dalam pelaksanaan rapid test itu nanti ada hasilnya yang reaktif, lanjut Pujawan, maka pihak rumah sakit akan

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bangli untuk dilanjutkan tes swab khusus yang reaktif. Tempat tes swab dilaksanakan di masing-masing puskesmas atau bisa juga dilakukan di RSU Bangli. Namun, jika ternyata ada hasil swabnya positif, maka yang bersangkutan akan dikarantina. Tetapi, khusus petugas KPPS yang positif, maka akan dilakukan penggantian. ‘’Untuk mencari penggantinya, kami akan koordinasikan dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi,’’ jelas Pujawan.

Disampaikan, rapid test PPK dan PPS sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, sedangkan untuk KPPS belum pernah. Terkait anggaran yang disediakan menggelar rapid test, Pujawan menyebutkan Rp 800 juta. Bagi penyelenggara yang hasil rapid test-nya reaktif, tidak disiapkan anggaran.

Alasannya akan langsung ditangani pemerintah daerah. ‘’Berapa kali nanti akan dilaksanakan rapid test. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Entahlah, apa cukup sekali atau akan dirapid lagi,’’ imbuhnya. (kmb40)

Belasan Kali Mencuri di Warung Roni Ditangkap Polisi

BARANG BUKTI - Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu A.A. Gde Alit Sudarma menunjukkan pelaku beserta barang bukti, Rabu (4/11) kemarin.

Gianyar (Bali Post) Jajaran Unit Reskrim Polsek Sukawati melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku Roni Amlek, pria 26 tahun asal Kupang, ini diketahui telah mencuri dari warung milik I Nyoman Kompiang di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Ironisnya, aksi serupa dilakukan pelaku itu hingga belasan kali. Kini pelaku beserta barang buktinya

sudah diamankan di Mapolsek Sukawati.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya polisi menerima laporan pencurian di warung korban, Minggu (1/11) sekitar pukul 08.30 Wita. Akibat kejadian ini korban kehilangan uang sebanyak Rp 1,9 juta.

Menurut keterangan korban 46 tahun ini, aksi pencurian itu bukan kali pertama terjadi di warungnya, namun sudah

belasan kali.

Polisi yang mendatangi lokasi pencurian, langsung melakukan penyelidikan, khususnya menelusuri rekaman CCTV yang terpasang di warung tersebut. Menurut korban, pelaku yang terekam CCTV itu memang sering kali berbelanja di warung tersebut.

Berbekal informasi itu, polisi lantas mengetahui pelaku Roni yang terekam CCTV itu ternyata kos di sebelah timur rumah korban. Tidak mau kehilangan mangsa, polisi langsung melakukan penangkapan di tempat kerjanya di gudang besi seputaran Desa Batuan, Senin (2/11) sore.

Melihat kedatangan polisi, Roni langsung berupaya kabur, dengan lari ke areal sawah di Desa Batuan. Polisi langsung melakukan pengejaran. Usai tiga jam melakukan perburuan, pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi di semak-semak.

Roni lantas digiring ke Mapolsek diinterogasi.

Awalnya pelaku sempat mengelak, namun setelah ditunjukkan rekaman CCTV, akhirnya dia mengaku. Pelaku mengakui sudah berulang kali melakukan pencurian di warung korban.

Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu A.A. Gde Alit Sudarma dikonfirmasi Rabu (4/11) kemarin membenarkan penangkapan pelaku pencurian Roni itu. Dikatakan, pelaku beraksi dengan modus masuk ke rumah korban dengan melompat tembok. ‘’Usai melompat tembok, pelaku kemudian masuk ke dalam warung dengan merusak gembok menggunakan tang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP,’’ katanya. (kmb35)

Bupati Suwirta Terima Bantuan Mesin Pencacah dari BI

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri penyerahan bantuan mesin pencacah sampah bertempat di TOSS Center Dusun Karangdadi Kusamba, Selasa (3/11) lalu. Bantuan itu berupa mesin Chopper Mill dengan dimensi 1.900 x 1.050 x 1.400 MM. Kapasitasnya 225 - 325 kg/ jam. Mesin itu menggunakan sistem pisau knockdown. Pisau pencacah itu bisa dibongkarpasang, sehingga kinerja mesin itu dapat dimaksimalkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Anak Agung Ngurah Kirana, menyampaikan ucapan terima kasih atas diberikannya mesin pencacah sampah itu. Terkait pengembangan Inovasi TOSS itu, Pemkab Klungkung dapat dukungan metodologi ilmiah dari STT PLN dan Indonesia Power.

A.A. Ngurah Kirana menyatakan, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta punya komitmen tinggi terkait pengelolaan sampah itu. Faktanya nyaris setiap hari berkunjung ke TOSS Center.

“Sampah organik yang dikelola Pemkab Klungkung tidak menimbulkan bau. Sebab, sampah yang dikelola jadi pupuk itu menggunakan metode

ozaki Jepang dan juga metode lainnya. Kemudian sampah nonorganik dipilah menjadi 20 jenis sampah, termasuk styrofoam, yang dapat dijual,” katanya.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Bali, Trisno Nugroho, terkesan dengan komitmen Bupati Suwirta.

Karena itu, BI KPw Bali mensupport Pemkab Klungkung terkait mengelola sampah itu.

Trisno Nugroho menambahkan, dari bupati dan wali kota yang ada, hanya Bupati Suwirta punya komitmen terhadap pengelolaan sampah. Yang lain masih ribut bagaimana cara menangani sampah itu.

Sebaliknya, Bupati Suwirta melakukan sesuatu guna menyelesaikan masalah itu.

Bupati Suwirta mengatakan sejak awal Inovasi TOSS itu tercetus sudah berhubungan dengan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Bali Trisno Nugroho dan jajarannya. Inovasi TOSS itu sudah masuk ke TOP 40 di pemerintah pusat yang mengucurkan dana Rp 4,5 miliar.

TOSS Center Karangdadi itu dibangun menggunakan dana tersebut. Alat yang digunakan mengelola sampah pada inovasi TOSS ini belum masuk ke EKatalog, sehingga selama ini

PENCACAH SAMPAH - Bupati Suwirta saat mencoba mesin pencacah sampah bantuan BI di TOSS Center Karangdadi.

TOSS dapat berjalan melalui bantuan CSR dari berbagai sumber, di antaranya BPD, BNI dan lain-lainnya.

Bupati Suwirta berharap TOSS Center ini dapat terintegrasi dengan berbagai sektor.

Di antaranya sektor pertanian, pariwisata dan lainnya. Menurutnya, pemerintah tidak akan sanggup mengelola sampah anorganik dan pupuk yang dihasilkan di TOSS Karangdadi ini, karena itu dibuat koperasi.

Nantinya koperasi itulah yang akan mengelola sampah anorganik dan pupuk yang dihasilkan TOSS Center itu.

“Mesin pencacah sampah ini dikelola DLHP Pemkab Klung-

kung untuk dipergunakan di TOSS Center Karangdadi.

Mesin ini saya harapkan agar dirawat, dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya,” harap Bupati Suwirta kepada petugas di TOSS Center Karangdadi.

Bupati Suwirta menambahkan, pemkab punya inovasi lain di bidang mengelola sampah yakni Inovasi Gerakan Bersama Puputan Sampah Plastik (Gema Tansaplast) bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI). “Semoga adanya TOSS Center ini, dapat memberikan dampak positif di bidang ekonomi untuk daerah sekitarnya,” harap Bupati Suwirta. (ad053)

SOSOK SETELAH menerima aspirasi dari Komponen Masyarakat Nusa Penida, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta langsung menyerahkannya kepada Staf Ahli DPD-RI, Rabu (4/11) kemarin. Aspirasi berisikan tiga tuntutan itu, diharapkan segera direspons Badan Kehormatan DPD-RI, agar kegelisahan masyarakat Nusa Penida segera mereda dan persoalan itu segera tuntas. Sebab, polemik ini sudah terlalu banyak menguras emosi warga, akibat ucapan-ucapan kontroversial anggota DPD-RI AWK itu. “Semoga segera direspons sesuai harapan masyarakat.

Kami berharap segera ditanggapi Badan Kehormatan. Sepenuhnya kita serahkan

Diserahkan ke DPD

ke DPD-RI. Saya titipkan aspirasi ini lewat Dewan Kehormatan DPD-RI,” tegas Bupati Suwirta. Bupati Suwirta mengaku langsung menyerahkannya kepada salah satu staf ahli di DPD-RI. Selanjutnya, tinggal berproses di DPD-RI. Dengan demikian, masyarakat Nusa Penida tinggal menunggu bagaimana respons Dewan Kehormatan DPD-RI menyikapi persoalan ini. Sosok AWK itu sudah lama menjadi sorotan di Bali, khususnya di Klungkung. Sebelum ragam pernyataan kontroversialnya yang mengundang banyak aksi unjuk rasa belakangan ini, AWK juga kerap melontarkan kritikan yang dianggap tidak memiliki nilai membangun di Klungkung. Namun, sebelumnya tidak pernah direspons pemerintah daerah. Padahal, kata Suwirta, ragam ungkapannya terhadap Klungkung itu, jelas kontrakdiktif dengan upaya pemerintah daerah, khususnya dalam membangun generasi muda yang sejalan dengan visi pembangunan

pemerintah daerah. AWK, kata Suwitra, kerap melontarkan kritik yang menyebut Klungkung itu sebagai daerah miskin dan sulit bangkit.

Daerah kecil yang sulit berkembang. Padahal, menurutnya, selama hampir dua periode kepemimpinannya, cukup banyak sudah berubah di Klungkung. Itu menunjukkan ada kemajuan daerah dari daerah lain di Bali. Di tengah optimisme yang dibangun pemerintah daerah dalam menggenjot pembangunan generasi muda, mestinya AWK itu bisa memberikan optimisme yang sama, sebagai bagian komponen lembaga negara. Bukan justru terus melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi pemkab itu dianggap tidak mampu mengelola potensi daerahnya.

“Apa pun yang dikatakan AWK itu adalah haknya. Dia sering menyebut Klungkung itu miskin. Dan tidak ada yang mau jadi bupati di sini. Kerap juga sikapnya justru pesimis kepada generasi muda,” katanya. (gik)

Di Tengah Pandemi Covid-19

Puluhan Warga Aktif HIV/AIDS Putus Obat Pandemi Covid-19 memang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap penyakit bawaan lainnya.

Namun terhadap penderita HIV/AIDS di Gianyar justru terjadi penurunan. Ada puluhan warga penderita aktif HIV/AIDS yang putus obat. Alasannya mereka mengaku takut datang ke rumah sakit lantaran pandemi Covid-19 itu. Secara statistik, seberapa besarkah penurunan penderita HIV/AIDS tahun 2020 dibandingkan tahun 2019?

SEKRETARIS Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Gianyar, A.A. Gede Agung Suardana, mengungkapkan data kumulatif hingga Agustus 2020 tercatat 1.727 kasus penderita HIV/AIDS di Kabupaten

Gianyar. Tahun ini tercatat hanya 77 kasus. Jadi, secara statistik justru ada penurunan dibandingkan tahun lalu 2019 yang menyentuh 170 kasus. ‘’Hingga Agustus ini memang terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya 2019,’’ tegasnya. Pihaknya menduga penurunan itu terjadi karena warga takut datang ke rumah sakit mengikuti tes swab di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga sejumlah pelayanan puskesmas dan rumah sakit sempat tutup. ‘’Memang ada stigma di ma-

syarakat, mereka itu tidak berani tes sejak pandemi. Selain akibat pelayanan terganggu akibat Covid, tenaga kesehatan (nakes) ada juga terpapar Covid hingga puskesmas serta RS sempat ditutup,’’ katanya.

Tidak hanya berdampak pada deteksi warga, kondisi ini juga berdampak pada warga aktif HIV/AIDS yang putus obat. Mereka juga tidak berani mengambil obat ke rumah sakit sejak pandemi Covid-19. ‘’Dari 300-an warga yang aktif HIV/AIDS itu ada sekitar 50an orang penderita yang putus obat. Kebanyakan dari mereka mengaku tidak berani datang ke rumah sakit,’’ katanya.

Jika putus obat, pastinya dikatakan akan berdampak pada kesehatan warga aktif HIV/AIDS itu. Menurutnya, bila tidak mengonsumsi obat, maka virus HIV/AIDS yang ada dalam tubuh itu akan kembali aktif. ‘’Putus obat itu akan membuat imunya menurun, sel kekebalan tubuhnya juga menurun. Otomatis HIV/AIDS

itu akan aktif kembali. Akibat penderita itu nekat tidak minum obat. Penyakit penyertanya bisa muncul. Nah kalau sampai kondisinya drop, sangat berbahaya bagi warga itu,’’ ujarnya.

Menyikapi kondisi ini, pihaknya sendiri sudah mencoba menghubungi puluhan warga yang aktif HIV/AIDS itu. Namun mereka tetap menolak datang ke rumah sakit. Alasannya pandemi Covid-19 masih berlangsung. ‘’Penderita HIV/AIDS itu memang wajib mengambil obat itu, mereka harus datang ke rumah sakit. Karena kesehatannya sewaktu-waktu juga akan diperiksa,’’ jelasnya.

Petugas tidak mungkin mendatangi satu per satu rumah warga itu. Pihaknya pun kini sudah berkoordinasi kembali dengan KPA Provinsi Bali. ‘’Sedang dalam pembahasan di provinsi. Bagaimana nanti tekniksnya jika kami harus datang ke rumah penderita HIV/AIDS itu,’’ tandasnya. (nik)

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Pendidikan

Kesehatan

Waspada Hipertensi Dalam Kehamilan!

Mahasiswa FKIK Unwar Juara I Lomba Oleh dr. Wianry Poster Publik Kompetisi Nasional MIDBRAIN 2020

FKIK UNWAR JUARA - Mahasiswa FKIK Unwar meraih juara I Lomba Poster Publik Kompetisi Nasional MIDBRAIN 2020.

DALAM situasi pandemi Covid-19, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) berupaya mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi. Terbukti, pada ajang nasional mahasiswa FKIK Unwar berhasil meraih juara I Lomba Poster Publik di Kompetisi Nasional MIDBRAIN 2020. Lomba poster nasional itu diselenggarakan UIN

Malang. Mereka yang merebut gelar juara itu adalah I Gusti Putu Ayu Susilawati Wida Lestari, Febriyanti Angghita Putri Duarsa dan I Kadek Irwan Setiawan, sebagai delegasi Kelompok Ilmiah Aesculapius (KIAS) FKIK Unwar yang dibimbing dr. Ni Putu Diah Witari, M.Sc. Pada lomba yang dilaksanakan 31 Oktober 2020 secara daring (online) ini,

tim mahasiswa FKIK Unwar membawakan karya berjudul ‘’RUMUS Jitu Cegah Alzheimer’’. Tim FKIK Unwar menjadi Pemenang Utama dari 10 finalis seluruh Indonesia, yang sebelumnya sudah dilakukan babak penyisihan dari 21 universitas di Indonesia. Dilihat dari peringkat yang diperoleh dari 10 finalis, delegasi FKIK Unwar menduduki peringkat I, IV dan IX. Salah satu peserta lomba, I Kadek Irwan Setiawan, tidak menyangka timnya bisa meraih juara I Nasional. Meskipun persiapan dilakukan serba terbatas. ‘’Dalam situasi pandemi Covid-19 ini kami memanfaatkan teknologi secara online untuk berdiskusi dan menyiapkan perlombaan. Persiapan yang dilakukan meliputi persiapan presentasi, persiapan properti dan juga persiapan tanya jawab. Dengan kerja sama dan solidaritas tim yang baik, akhirnya kami dapat menyelesaikan pada waktu yang tepat,’’ ujarnya.

Wakil Dekan III FKIK Unwar Luh Putu Eka Kartika Sari, S.Si., M.Biomed. mengaku bangga atas prestasi yang diraih anak didiknya di tengah pandemi Covid-19.

Dikatakan, dalam perlombaan ini mahasiswanya telah memperoleh materi mengenai dasar-dasar pembuatan poster ilmiah, sehingga saat lomba datang, mahasiswanya

telah siap mulai memilih ide dan membuat rancangan poster yang baik. ‘’Secara umum yang selalu kami tekankan dalam pembuatan poster itu adalah topik dan temanya. Penting topik dan tema itu dipertimbangkan sangat hati-hati. Kemudian bagaimana mengemas poster itu menjadi informatif dan menarik,’’ ungkap Putu Eka Kartika.

Dikatakan, keunggulan poster mahasiswa yang memperoleh peringkat I adalah dari unsur pemilihan warna dan gambar yang lebih dominan, sehingga dapat menarik perhatian audience. Kemudian informasi yang disajikan terangkum secara singkat dan lugas, sehingga memudahkan audience atau masyarakat umum bisa cepat mengetahui isi pesannya. ‘’Ke depan kami terus memberikan dukungan sepenuhnya untuk kegiatan ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa melaksanakan perannya sebagai agent of change sebagai pendorong kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan itu,’’ pungkasnya.

Peringat IV diraih oleh tim Made Eva Indraswari, I Putu Palguna Ananta Kesuma, dan Ida Ayu Arini. Sedangkan peringkat IX diraih tim Putu Santi Pridayanti, Agung Sagung Ayu Tribhuwana Wulan Nadarin, dan Luh Karenina Savitri Masna. (ad051)

Covid-19 di Karangasem

Warga Usia di Atas 40 Tahun Dominan Terpapar Amlapura (Bali Post) Masyarakat Karangasem yang terkonfirmasi terpapar positif Covid-19 jumlahnya mendekati anggka 1.000 orang. Dari jumlah yang terpapar tersebut, rentang usia warga itu ternyata didominasi 40 tahun ke atas.

Koordinator Bidang Kesehatan GTPP Covid-19 Karangasem dr. I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, masyarakat usia 40 tahun ke atas dilaporkan paling banyak terpapar. Jika diklasifikasi usia 40 tahun ke

atas tercatat sebanyak 357 orang. Data itu terakumulasi sejak awal kasus Covid-19 itu.

Hingga saat ini jumlah total masyarakat Karangasem yang terpapar Covid-19 mencapai 947 kasus. ‘’Untuk usia produktif, rentang 26-40 tahun menduduki peringkat kedua pasien konfirmasi (positif). Berdasarkan kelompok umur jumlahnya mencapai 294 orang. Kalangan remaja usia 14-25 tahun jumlahnya sebanyak 118 kasus dan usia 0-5 tahun hanya

5 kasus,’’ ucapnya.

IGB Ngurah Pertama menambahkan, penularan Covid-19 itu sebagian besar menyerang warga usia 40 tahun ke atas. Ada beberapa alasan. Menurutnya, bukan saja mereka itu kurang hatihati saat bertemu dengan teman atau koleganya. Mereka itu juga cenderung lebih sering melakukan aktivitas di tempat umum. Selain itu juga ada kecenderungan disiplin proteksi diri mereka rendah. Seperti misalnya abai atau kurang

disiplin memakai masker. Tindakan kurang disiplin seperti itu, diyakini IGB Ngurah Pertama, justru kian menambah besar potensi penularan dari orang ke orang. ‘’Jadi, dari pembelajaran kasus itu, kita meminta masyarakat agar senantiasa waspada dan harus disiplin dengan prokes itu. Kuncinya perketat prokes (protokol kesehatan) itu. Mulai wajib memakai alat pelindung mulut dan hidung. Terlebih lagi penderita tanpa gejala (OTG) berpotensi meningkatkan angka penularan karena seberan virus Corona itu sulit untuk dilakukan deteksi. (kmb41)

Komisioner dan Sekretariat KPU Dites Swab

Amlapura (Bali Post) Seluruh jajaran Sekretariat dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem menjalani tes swab, Rabu (4/11) kemarin.

Tes swab itu dilakukan guna mendapatkan konfirmasi bahwa jajaran personel yang mengawal kinerja KPU itu dipastikan terbebas dari Covid-19, sehingga dalam Pilkada Karangasem 9 Desember mendatang semuanya tanpa kecuali, diharapkan bisa bekerja optimal.

Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana menjelaskan, tes swab itu dilakukan mengacu Surat KPU RI Nomor 1200/ PP.09.2-SD/07/SJ/X/2020.

Dalam petunjuk itu, diharapkan kepada setiap pe-

nyelenggara pilkada itu wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19, baik itu dengan cara dirapid test maupun diswab. ‘’Berdasarkan hal itu maka hari ini kita lakukan tes swab. Tes ini diikuti seluruh komisioner, pejabat maupun staf di lingkungan KPU Kabupaten Karangasem,’’ ucap Krisna.

Krisna menambahkan, pelaksanaan tes ini juga sebagai bentuk komitmen segenap anggota KPU Kabu-

paten Karangasem sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem itu semuanya sehat. Hal itu juga untuk meyakinkan kepada pemilih, bahwa penyelenggara Pilkada 9 Desember nanti, dalam hal ini KPU Karangasem dalam keadaan bebas Covid-19. ‘’Sehingga mereka itu dengan senang hati mau datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS,’’ tambah Krisna Adi Widana. (kmb41)

HIPERTENSI sering kali menjadi alasan untuk merujuk Anda ke dokter kandungan.

10 sampai 15 persen wanita hamil pertama kali akan mengalami tekanan darah tinggi (hipertensi). Tekanan darah itu biasanya akan diukur pada saat pemeriksaan kehamilan. Pada beberapa wanita tekanan darah itu bisa saja meningkat selama jam konsultasi, terkadang juga karena pengukuran tekanan darah itu sendiri.

Gejala hipertensi dalam kehamilan dapat dilihat dari beberapa tanda. Seperti mual, muntah, sakit kepala hebat, serta ditemukannya protein berlebih pada urine saat dilakukaan pemeriksaan laboratorium. Bisa juga terdapat perubahan penglihatan. Seperti mata kabur atau sensitif terhadap cahaya. Terasa nyeri pada bagian perut atas, biasanya terjadi di bawah tulang rusuk di sisi kanan. Munculnya gangguan fungsi hati ditandai dengan meningkatnya kadar faal hati.

Sesak napas yang diakibatkan adanya cairan di paru-paru.

Terjadi kenaikan berat badan secara tiba-tiba serta pembengkakan di tangan, tungkai dan wajah. Namun pembengkakan itu tidak bisa menjadi patokan, karena kebanyakan ibu mengalami hal itu.

Apa saja jenis tekanan darah tinggi selama kehamilan? Ada beberapa macam hipertensi dalam kehamilan. Pertama, hipertensi gestasional. Wanita dengan hipertensi gestasional ini memiliki tekanan darah tinggi yang berkembang setelah 20 minggu kehamilan. Dan kembali normal setelah tiga

bulan pascapersalinan. Tidak ada protein berlebih dalam urine atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya. Beberapa wanita dengan hipertensi gestasional bisa saja mengalami preeklamsia. Kedua, hipertensi kronis, adalah tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum kehamilan atau yang terjadi sebelum 20 minggu kehamilan. Artinya wanita tersebut memang memiliki riwayat darah tinggi, sebelum wanita itu hamil. Ketiga, preeklamsia atau tekanan darah tinggi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Itu berhubungan dengan tanda-tanda kerusakan pada sistem organ lain, termasuk ginjal, hati, darah atau otak. Jika preeklamsia itu tidak diobati, bukan saja dapat menyebabkan komplikasi serius.

Bahkan fatal bagi ibu dan bayi itu, termasuk kejang pada ibu hamil (eklamsia). Keempat, eklamsia atau preeklamsia yang disertai kejang-kejang sampai koma.

Tekanan darah tinggi selama kehamilan menimbulkan berbagai risiko baik untuk ibu maupun bayinya. Salah satunya seperti aliran darah yang menurun ke plasenta. Jika plasenta tidak mendapatkan cukup darah, bayi Anda pasti akan menerima lebih sedikit oksigen dan lebih sedikit nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat (pembatasan pertumbuhan intrauterine), berat badan lahir rendah atau kelahiran prematur. Prematuritas dapat menyebabkan masalah pernapasan, peningkatan risiko infeksi, dan komplikasi lain pada bayi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah hipertensi saat masa kehamilan. Di antaranya kurangi konsumsi garam, hindari makanan berpenyedap tinggi, hindari kafein, serta perhatikan asupan kalori, konsumsi buah dan sayur, dan hindari atau kelola stres. (ad049)

Puluhan ASN Jalani Tes Swab Massal Pemkab Buleleng menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat melakukan tracing penularan virus Corona (Covid-19) melalui tes swab massal. Buleleng mengggelar tes swab Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang kedua kalinya.

Pertama dilakukan di Dinas Kesehatan (Diskes) dan Rabu (4/11) kemarin giliran ASN di Sekretariat Daerah (Setda) Buleleng mengikuti hal sama. Apakah latar belakang mendasar dilaksanakannya tes swab massal kepada ASN, TNI dan Polri itu?

SEBANYAK 98 ASN antusias mengikuti tes swab dengan mengambil sampel apusan tenggorokan. Mereka mengikuti tes swab di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng. Swab massal ini dipimpin Sekretaris Daerah Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Buleleng.

Gede Suyasa mengatakan, sejak pemerintah pusat menginstruksikan tess swab massal, pihaknya sudah menetapkan jadwal pelaksanaan tes swab massal bagi ASN dan TNI/Polri. Alasan tes swab massal bagi ASN, TNI dan Polri, karena sejak pandemi virus Corona ini, mereka itu berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga tidak tertutup kemungkinan terpapar virus Corona.

Dari tes swab massal ini, pemerintah pusat menar-

getkan sekitar 7.000 sampel swab ASN, TNI dan Polri yang diuji secara laboratorium.

Hal itu untuk memastikan apakah aparat itu terpapar virus Corona atau sebaliknya.

Pelaksanaan tes swab massal itu digelar bertahap sampai Desember 2020 nanti.

Untuk merealisasikan target itu, GTPP mulai Selasa (3/11) lalu dilakukan tes swab massal. Tes swab pertama ASN yang bertugas di Diskes Buleleng. Kemudian ASN yang sehari-hari berkantor di Setda Buleleng.

Selanjutnya ke instansi lainnya, sehingga target per hari ASN, TNI dan Polri dengan jumlah antara 200 sampai 300 orang dapat dicapai. ‘’Ini tes swab massal yang kedua, kita lakukan menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dan provinsi.

Target harian sampai 300 orang dan laporan yang masuk tadi sekitar 100 orang TNI dan Polri juga dilakukan tes sama,’’ katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng itu menambahkan, hasil tes swab massal ini nantinya ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasien

Covid-19. Artinya, pemilik sampel swab yang terindikasi mengarah Covid-19 atau dikenal dengan istilah asimtomatik, akan dilakukan karantina selama 10 hari di fasilitas karantina yang disiapkan GTPP Covid-19 Provinsi Bali. ‘’Secara fisik ASN ini sehat semua, tetapi kita tidak tahu apakah pada tubuhnya ada virus atau tidak. Makanya dites guna memastikan ada indikasi terpapar Covid-19 atau tidak. Kalau nanti ada seorang atau dua terindikasi, maka tidak sampai menutup kantor di mana ASN itu bertugas,’’ tegasnya.

Salah satu ASN peserta swab tes massal, Ketut Suwarmawan, mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum mengikuti tes swab massal. Pria yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokom) Setda Buleleng itu menilai tes swab massal ini mencegah kemungkinan terpapar Covid-19. Dengan pelacakan dengan masif ini, Suwarmawan meyakini, pemerintah dapat melakukan penanganan lebih cepat, sehingga penularan virusnya bisa ditangani dengan baik. (mud)

Kamis Kliwon, 5 November 2020

Puluhan Pelanggar Prokes Terjaring Jaminan untuk Wisatawan Denpasar (Bali Post) Operasi pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) mesti terus digencarkan mengingat pandemi Covid-19 belum reda. Kondisi ini dikuatkan

hasil operasi prokes di Jalan Waribang, Denpasar Timur dan Jalan Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan, Rabu (4/11) kemarin, di mana terjaring 24 pelanggar.

Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menegakkan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 48 Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu Satgas Covid-19 Kota Denpas-

ar. Lokasinya di traffic light simpang Waribang dan sepanjang Jalan Waribang. ‘’Ada 13 orang terjaring dan diproses.

Mereka melanggar karena tidak memakai masker dan mengenakan masker tidak benar. Rinciannya, pelanggar dikenakan sanksi denda Rp 100 ribu sebanyak 10 orang dan pelanggar yang hanya diberi teguran dan pembinaan sebanyak tiga orang,’’ ujarnya.

Sementara operasi prokes di wilayah Kuta Selatan dige-

lar di areal parkir Kantor Perbekel Desa Pecatu. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Sasarannya masyarakat di wilayah Kuta Selatan yang tidak menggunakan masker. Kegiatan ini digelar untuk memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19. ‘’Hasilnya, 11 orang terjaring termasuk dua WNA. Pelanggar tersebut tidak pakai masker,’’ kata Iptu Sukadi. (kmb36)

Petani Pilih Jual Padi

Beda dengan proses penanganan padi varietas lama (padi Bali - red) dengan rentang waktu pelihara sekitar enam bulan dan pascapanen lebih rumit, karena petani memilih menjual padinya dan dengan cepat menjadikan

beras. ‘’Karena faktor inilah jineng pun tak mutlak dibutuhkan. Petani enggan repot menyimpan gabah di jineng.

Apalagi harus naik-turun tangga untuk memasukkan gabah ke dalam jineng,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, Udayana mengakui keberadaan jineng hingga kini dilihat dari sisi

keberadaannya masih eksis.

Bahkan, masyarakat yang tidak memiliki sawah pun banyak yang membuat jineng di rumahnya karena memang bernilai estetik tinggi. ‘’Jineng tetap eksis sampai sekarang, saat ini jineng juga berfungsi fleksibel. Bisa menjadi tempat bersantai, menerima tamu, tempat membuat upakara

dan tempat untuk menyajikan makanan ketika dalam suatu rumah memiliki acara.

Namum, peran dan fungsi jineng sesungguhnya sebagai tempat penyimpanan padi sebagai bentuk untuk menjaga ketahanan pangan di Bali sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada hanya beberapa saja,’’ tegasnya. (win)

terjadi pascalibur panjang.

Pertama, apabila terjadi kenaikan pasien Covid-19 sebesar 20-50%, maka rumah sakit rujukan siap menampung kenaikan pasien tersebut. Hal ini ditunjang karena kapasitas terpakai rumah sakit rujukan saat ini berada di tingkat 50%. Kedua, apabila terjadi kenaikan pasien sebesar 50100%, maka pemerintah akan menambah kapasitas ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan Covid-19, sehingga ruang rawat inap dapat bertambah kapastiasnya. Ketiga, apabila kenaikan pasien lebih dari 100%, maka tenda darurat akan didirikan di area perawatan pasien Co-

vid-19 di rumah sakit.

Selain itu, pemerintah akan mendirikan rumah sakit lapangan atau darurat bekerja sama dengan BNPB dan TNI. Untuk penempatan lokasinya berada di luar rumah sakit yang dimaksud. ‘’Antisipasi ini dilakukan karena tren lonjakan kasus pascalibur panjang pernah terjadi saat libur panjang merayakan Idul Fitri akhir Mei 2020 dan Hari Kemerdekaan RI pada Agustus 2020,’’ katanya seraya menambahkan, pemerintah pusat, daerah dan Satgas Covid-19 telah berkoordinasi baik sebelum dan setelah libur panjang dalam upaya antisipasi. (kmb13)

bebani masyarakat, karena kami tahu kebutuhan terhadap layanan kesehatan gigi, sedangkan kondisi ekonomi sedang turun. Semoga pemerintah menyadari, mari kita duduk bersama,’’ tegasnya.

Sementara itu, dr. Putra Sutedja menyebutkan, dokter dan masyarakat harus mema-

tuhi prokes dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Ia menegaskan, masyarakat harus mampu menjadi PDP, yakni Penduduk Disiplin dan Patuh terhadap protokol kesehatan. ‘’Jangan baru ada aparat, baru disiplin,’’ katanya mengingatkan. (win)

Strategi Rekayasa Perawatan Pasien Covid-19 Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen, baik lintas kementerian dan lembaga. ‘’Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan masyarakat dan pemerintah mematuhi protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan primer,’’ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wiku Adisasmito juga menyarankan masyarakat yang pulang dari bepergian, agar segera melakukan testing (pemeriksaan) Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pada masyarakat saat mengisi libur panjang di luar rumah atau bepergian ke luar kota. ‘’Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan arahan strategi rekayasa perawatan pasien Covid-19 apabila terjadi lonjakan di rumah sakit,’’ katanya.

Menurut Wiku Adisasmito, ada tiga strategi rekayasa perawatan berdasarkan besar lonjakan kasus yang berpeluang

Bagi dia, hal ini sangat mendasar. Sebab, dokter merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan potensi penularan Covid-19, sehingga masyarakat beranggapan faskes merupakan

klaster penularan Covid-19.

Guna mencegah hal tersebut, ia mengajak masyarakat untuk ikut memastikan ketersediaan sarana prokes di faskes. ‘’Kalau perlu pelayanan, lihat tempat praktik apakah sudah memenuhi standar, supaya kita pulang tidak bawa ‘oleholeh’. Kami tidak akan mem-

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

KasirSMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

Memastikan Ketersediaan Sarana Prokes di Faskes

Dcr tng krim lele (pke spd motor) H. 081246682139

G.04

B.BP.004.11.20.0000046

Dicari Pembantu Rumah Tangga Tinggal Dalam,Bisa Masak, Gaji:2,5Jt,Berpengalaman, Jujur dan siap di Swab Tes. WA/SMS: 0816571027 B.BP.004.11.20.0000047

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821 G.01

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821 G.05

B.BP.001.11.20.0000056

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Mitsubishi FE-74-HDV L Truck Tahun 2019,H.03614781601

Pengumuman Hilang. Telah hilang surat IMB No. 1379 Th 2007 Tanggal 23 Augustus 2007 atas nama Ni Nyoman Ngerti. Kehilangan tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Badung, 4 November 2020 Ni Nyoman Ngerti

B.BP.004.11.20.0000045

B.BP.004.11.20.0000061

DIJUAL MOBIL MITSUBISHI

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Rmh Mmlis T45/80m2,Trm Kunci 250jt. 081779308108. Unit Trbts B.BP.004.11.20.0000048

RUPA-RUPA BU Jual Sauna Jati lengkap 10Jt Hub:085738383717 B.BP.001.11.20.0000054

Jual Canon Kamera Digital 6,5Jt Hub:085738383717 B.BP.001.11.20.0000055

KEHILANGAN

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

Hilang SHM No.4384 Luas:9150M2 Ds.Melaya Kab.Jembrana - Bali AN.Slamet Sugiono.085100441912

G.03

B.BP.001.11.20.0000039

RUPA-RUPA

KEHILANGAN BPKBNo. F0725143-O DK 2699 SN a.n. IA Putu Kartika, S.Pd.M.Pd

CABE BALI BALI CABE Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

‘’Semua yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus. Sekarang kembali lagi ke masyarakat. Harus ada semacam tanggung jawab masing-masing laksanakan imbauan itu,’’ ujarnya.

Politisi asal Dalung, Kuta Utara ini berharap masyarakat tidak sekadar memakai masker, menjaga jarak atau mencuci tangan pakai sabun saja, namun juga ha-

rus paham kebersihan secara umum. Ia berharap karena Badung merupakan pusatnya pariwisata, sehingga pelaku usahanya harus terbebas dulu dari Covid-19. Oleh karena itu, rapid test adalah sebagai bukti kepada wisatawan yang berkunjung atau menginap saat pariwisata dibuka. Jadi, tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak melaksanakan rapid test dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. ‘’Semuanya harus mengikuti protokol kesehatan

dengan melakukan rapid test, karena ini sebagai jaminan buat kita atau untuk wisatawan bahwa tempat kita bekerja bebas dari bahaya Covid-19. Jadi jangan anggap remeh, ikuti protokol kesehatan,’’ tegasnya.

Parwata mengajak semua lapisan masyarakat agar tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dan senantiasa menjalankan 3M. Hal ini yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. (par)

Ia menilai masih ada ketimpangan perhatian anggaran antara faskes negeri dan faskes swasta. Salah satunya terkait pemberian insentif kepada tenaga medis. Atas kondisi itu, Sutedja menyoroti peran regulator yang telah menerbitkan regulasi terkait penanganan Covid-19. ‘’Kunci regulator adalah mengomunikasikan hal itu di tengah pandemi yang kacau balau. Harusnya duduk bersama dan

berkolaborasi. Masyarakat adat dan dinas juga, agar 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak - red) bisa dilaksanakan semua elemen masyarakat,’’ paparnya.

Menurut Sutedja, guna memaksimalkan peran medis dalam menangani pandemi mesti dilakukan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan. Sebab, pandemi ini akan berlangsung lama, sehingga kuncinya adalah kekompakan faskes swasta dan faskes negeri. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah beru-

paya memberi insentif kepada tenaga medis. Selain itu, ia juga menyambut baik bahwa pemerintah telah memperbanyak mesin pengujian swab. Diharapkan langkah ini dapat menekan potensi perluasan pandemi di Bali.

Terkait pemberian insentif, Wakil Ketua IDI Denpasar dr. I Ketut Widiyasa juga mengakui masih terjadi ketimpangan. Menurutnya, mekanisme pencairan tidak sinkron, sebab ada instansi yang dapat mencairkan secara cepat, namun ada juga yang lambat. (win)

‘’Jadi sangat tertib sekali.

Termasuk pemdanya juga sangat tertib sekali. Apresiasi ini diberikan dalam rangka itu. Dari seluruh pemda yang ada di Bali berdasarkan penilaian tim juri PLN, Pemkab Tabanan ini yang berhak mendapatkan penghargaan di tahun ini,’’ imbuh Fintje Lumembang.

Fintje Lumembang berharap kerja sama ini terus berlanjut, sehingga PLN dan Pemkab Tabanan sama-sama melayani masyarakat yang ada di Bali ini, khususnya di wilayah Tabanan dengan disiplin. ‘’Kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat yang menjaga aset-aset

ketenagalistrikan, tentunya akan membantu PLN dalam meningkatkan pelayanan. Sehingga kontinuitas pelayanan listrik, penyambungan baru bagi masyarakat yang belum menggunakan listrik, bahkan yang untuk dunia usaha juga dapat ditingkatkan oleh PLN,’’ katanya.

Atas apresiasi ini, Bupati Eka mengatakan, tentunya hal ini patut menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemkab Tabanan karena telah dengan disiplin dan bersinergi dengan PLN, sehingga sangat membantu program nasional. ‘’Kami juga sangat bangga terhadap masyarakat Tabanan yang menggunakan listrik dengan bijak dan disiplin dalam membayar iuran listrik, sehingga sangat men-

dukung program-program nasional pemerintah,’’ ujarnya.

Bupati Eka juga berharap kerja sama ini bisa terus berlanjut dan masyarakat Tabanan selalu berkomitmen dan disiplin dalam menggunakan ketenagalistrikan. ‘’Mudah-mudahan ini bisa memicu kami tetap menjaga kualitas pelayanan kita, kualitas bantuan kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kelistrikan ini dengan lebih baik lagi. Utamanya pada masa pandemi Covid-19 ini, sudah banyak hal yang dilakukan oleh PLN termasuk subsidi kepada masyarakat kami. Ini sangat membantu masyarakat kami di Tabanan.

Terima kasih PLN,’’ katanya. (ad050)

Memaksimalkan Peran Medis Tangani Pandemi

Menjaga Aset-aset Ketenagalistrikan

KAMIS KLIWON, 5 november 2020

OPINI

Asesmen Nasional Bukan Pengganti UN Oleh I Kadek Darsika Aryanta

PADA tanggal 6 Oktober, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan bahwa pada tahun 2021 akan mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi dengan Asesmen Nasional (AN). Tujuan utama dari pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional adalah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah.

Ujian nasional dari dulu dianggap ujian yang sangat sakti mantraguna karena berfungsi untuk mengukur hampir semua jenjang pendidikan dasar dan menengah serta hasilnya selalu dibanding-bandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sebelum tahun 2015, ujian nasional juga digunakan untuk penentu kelulusan siswa dan sampai tahun 2019, nilai ujian nasional digunakan untuk pertimbangan naik ke jenjang selanjutnya. Fungsi lainnya digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur banyak hal, baik untuk pemetaan mutu daerah, kualitas pendidikan daerah dan kualitas siswa.

Pada titik ini tentu saja kita berpikir bahwa apakah ujian nasional itu salah? Apakah ujian nasional sebelumnya bisa menurunkan kualitas pendidikan? Titik balik dari pertanyaan itu adalah adanya suatu kegelisahan pemerintah, sekolah dan siswa terkait dengan urgensinya ujian nasional ini untuk dievaluasi secara lebih mendasar. Materi UN yang terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten siswa bukan pada kompetensi penalarannya.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa UN menjadi beban bagi siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa secara individu. Padahal seharusnya UN berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional. Selain itu, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.

Implikasi asesmen nasional karena hanya mengukur kualitas layanan pendidikan dan iklim belajar di satuan pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan adalah tidak semua siswa mengikuti asesmen ini. Cukup hanya sampel saja siswa dipilih secara acak untuk mewakili sekolah tersebut. Karena tidak ada skor individual murid cukup sampel saja. Implikasi lainnya adalah tidak harus dilakukan pada siswa di pengujung jenjang, seperti di kelas VI SD, kelas IX SMP dan kelas XII untuk SMA. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dapat memotret aktivitas pembelajaran dan dapat ditindaklanjuti oleh kurikulum sekolah masing-masing di tahun berikutnya. Istilahnya asesmen nasional ini dapat digunakan sebagai warning system kepala sekolah sehingga bisa menjadi suatu bahan refleksi bagi sekolah.

Asesmen nasional merupakan bagian dari paket kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari tiga bagian besar yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Pada dasarnya asesmen nasional mengukur kualitas satuan pendidikan, tidak lagi mengukur individu yang mengacu pada penguasaan kurikulum dan penguasaan konten.

Asesmen Kompetensi Minimum terdiri dari tes literasi dan numerasi. Kata minimum lebih mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM. Fokus pada AKM ini adalah sebagai dasar dalam penguasaan kompetensi untuk menuju jenjang konten mapel yang lebih tinggi. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca maupun numerasi kompetensi

yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekadar penguasaan konten.

Kemampuan berbahasa adalah modal dasar literasi. Perluasan definisi literasi itu mengisyaratkan penempatan kompetensi berbahasa sebagai fondasi yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi lainnya. Jika cara berpikir seperti itu bisa diterima, akan juga bisa dianggap sebagai instrumen yang mengukur capaian pembelajaran peserta didik terhadap tujuan pendidikan nasional.

Sementara poin utama kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan untuk bernalar. Kemampuan numerasi tidak hanya digunakan untuk guru matematika dan bahasa Indonesia saja tetapi semua mata pelajaran mempunyai kewajiban untuk ikut membantu siswanya untuk bisa berpikir mendasar seperti ini. Siswa bisa diminta untuk membaca teks maka majalah populer sains, ekonomi, dan pengetahuan populer lainnya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga dibutuhkan suatu kolaborasi antarberbagai bidang mata pelajaran untuk bisa mengintegrasikan kompetensi literasi dan numerasi ini kepada siswa.

Survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Survei karakter ini digunakan untuk memberikan sinyal kepada guru dan kepada orangtua dan kepala sekolah bahwa hasil pembelajaran yang perlu dikembangkan itu harus lebih digunakan kepada karakter siswa. Survei karakter ini dimaksudkan tidak hanya untuk pembentukan kompetensi saja, tetapi pendidikan itu harus holistik, pendidikan itu harus bisa mengembangkan siswa sebagai individu yang utuh.

Survei lingkungan belajar digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Konten materi survei lingkungan belajar siswa ini penting untuk dilakukan agar mampu meningkatkan perbaikan pembelajaran dan mutu lingkungan belajar yang kondusif. Asesmen nasional dilaksanakan kepada guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Siswa akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah mengikuti survei lingkungan belajar dan karakter. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD, 45 murid SMP atau MTS dan 45 Murid SMA/SMK atau MA. Hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Tentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan.

Melalui asesmen yang lebih berfokus, diharapkan perbaikan kualitas dan layanan pendidikan bisa semakin efektif.

Penulis, peserta TOT Sosialisasi Asesmen Nasional Direktorat SMA Kemendibud 2020

POJOK Roadmap vaksinasi nasional dalam tahap finalisasi.

- Perhatikan juga kenyamanan pasien. *** Jineng tak lagi berfungsi jaga ketahanan pangan Bali.

- Hasil panen disimpan tengkulak. *** Surat tilang diganti masker, polisi tegur 993 pelanggar.

- Cara simpatik sadarkan warga.

Desa Adat Nangka Kembangkan Objek Wisata Alam POTENSI alam yang dimiliki masing-masing desa adat di Kabupaten Karangasem cukup beragam.

Pontensi itu pun dikembangkan desa sebagai pundi-pundi penghasilan untuk menopang perkembangan dan kemajuan di desa adat tersebut. Seperti yang dilakukan Desa Adat Nangka, Bebendem, Karangasem mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi objek wisata alam.

B

endesa Adat Nangka I Ketut Oka mengungkapkan, untuk Desa Adat Desa Nangka sendiri mengembangkan

objek wisata alam Lembah Taksu. Di objek tersebut, pihaknya menawarkan bentangan panorama yang indah di ketinggian. Bahkan, selain menawarkan bentangan alam yang memesona di dalam ketinggian, juga menawarkan keindahan pesona Gunung Agung yang menjulang tinggi. Lokasi objek wisata ini berada di sebelah barat Pura Penataran Agung Nangka. ‘’Kita mengawali untuk mengembangkan objek wisata untuk menggali PAD desa ini,’’ katanya.

Oka menambahkan, selain menawarkan keindahan

panorama alam di atas ketinggian, para pengunjung juga disiapkan pengembangan lebah. Para pengunjung diberikan tata cara bagaimana tentang memelihara dan mengembangkan lebah dan kele. ‘’Tak hanya itu saja, di lokasi objek juga dibangun tempat panglukatan, sehingga selain menikmati keindahan alam, bagaimana cara memelihara lebah atau kele, para pengunjung juga bisa malukat di objek wisata ini,’’ jelasnya.

Dia menjelaskan, setelah dibangun sekitar empat bulan yang lalu, pengunjung yang datang sudah lumayan

’’Tak hanya itu saja, di lokasi objek juga dibangun tempat panglukatan, sehingga selain menikmati keindahan alam, bagaimana cara memelihara lebah atau kele, para pengunjung juga bisa malukat di objek wisata ini.’’

I Ketut Oka

banyak. Dan seiring berjalannya waktu, pihaknya bakal terus melakukan penambahan fasilitas mendukung untuk pengembangkan objek wisata tersebut. ‘’Saat ini objek wisata masih belum maksimal. Masih terus dilakukan pengembangan ke depannya. Kita juga belum laporkan ke Dinas Pariwisata tentang keberadaan objek wisata ini,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pascadilakukan penataan terhadap objek wisata itu, diharapkan masyarakat semakin banyak berkunjung. Namun di tengah pandemi Covid-19 ini, penataan objek wisata terus dilakukan supaya lebih maksimal.

Dengan begitu maka akan mampu menarik kunjungan lebih banyak lagi ke depannya. ‘’Mulai ada pengunjung yang berkunjung. Untuk masuk belum dipatok tiketnya berapa karena masih sukarela,’’ imbuhnya. (nan)

Sepekan Terakhir

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 di Bali Terus Menurun

Denpasar (Bali Post) Jumlah kasus aktif Covid-19 di Bali dalam sepekan terakhir terus menunjukkan penurunan. Kemudian, angka kesembuhan hampir selalu melebihi tambahan jumlah kasus baru yang masih naik-turun dari hari ke hari.

Sekalipun masih melaporkan adanya korban jiwa harian, paling banyak bertambah sebanyak tiga orang. Selebihnya, dilaporkan satu atau dua orang meninggal dunia akibat Covid-19. ‘’Perkembangan kasus Covid-19 di Bali belum menunjukkan tren penurunan. Masih naik-turun, walaupun landai,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, Rabu (4/11) kemarin.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, tambahan pasien terkonfirmasi

positif Covid-19 sejatinya sempat hanya di angka 39 kasus baru pada 2 November. Tetapi kemudian naik lagi menjadi 60 orang pada 3 November dan 73 orang pada Rabu kemarin.

Kabar baiknya, tambahan kasus baru selalu diikuti dengan bertambahnya angka kesembuhan. Itu sebabnya, jumlah kasus aktif atau pasien dalam perawatan di RS dan tempat karantina sejak 29 Oktober lalu terus menurun. Mulai dari 812 orang menjadi 766, lalu 753, turun lagi menjadi 737, 689, 667, dan terakhir 662 pada Rabu kemarin. ‘’Untuk kasus aktif yang ada sekarang, mayoritas atau 80 persen adalah OTG (orang tanpa gejala - red),’’ imbuh Suarjaya.

Lebih lanjut dikatakan, masyarakat yang belum sepenuhnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan 3M menjadi tantangan utama menurunkan kasus Covid-19 di Bali. Padahal, protokol kesehatan sebetulnya sangat sederhana yakni dengan memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sani-

tizer, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. ‘’Kalau itu dijalankan semua, kasus pasti turun,’’ jelasnya.

Suarjaya menekankan, virus Corona merupakan virus berbahaya yang bisa menular kepada siapa saja dan seringkali yang menularkan adalah orangorang terdekat.

Angka kematian yang terus bertambah di Bali juga disebabkan oleh hal itu.

Orang yang membawa virus umumnya OTG, kemudian mereka pulang dan menularkan kepada orang-orang di rumahnya. Ketika yang ditulari adalah orang-orang tua atau orang-orang yang memiliki komorbid maka dampaknya menjadi fatal. ‘’Kelompok berisiko itu kena sehingga dia bergejala, menjadi gejala berat lalu kritis dan akhirnya

dr. Ketut Suarjaya meninggal,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, Suarjaya mengingatkan seluruh komponen masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Sementara pemerintah kini gencar melaksanakan 3T atau tracing, testing dan treatment untuk mempercepat penanganan Covid-19. (kmb32)

Cegah Penyebaran Covid-19 di Pasar

Siagakan Petugas, Pengunjung Diingatkan Disiplin Prokes

Denpasar (Bali Post) Sebelumnya sempat terjadi klaster pasar penularan Covid-19. Hal ini terjadi di sejumlah pasar di Bali. Penanganan pun dilakukan dengan memperketat pengawasan serta gencar mengedukasi pengunjung yang datang ke pasar. Hasilnya penularan Covid-19 di pasar bisa dicegah, termasuk juga di Pasar Phula Kerti.

Kepala Pasar Phula Kerti, I Wayan Agus Indrawan, Senin (2/11) lalu mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan mencegah penyebaran Covid-19 di pasar yakni menempatkan petugas. Di mana, petugas tersebut selalu mengingatkan dan memberikan edukasi kepada para pengunjung pasar terkait penerapan protokol kesehatan (prokes).

Ia menjelaskan, kunjungan ke pasar memang menurun drastis sejak awal Februari 2020 karena ada ketakutan tertular. Ditambah dengan daya beli menurun. ‘’Kalau sekarang kunjungan masih

belum pulih, namun masih ada kunjungan,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai usia. Diakui, ada kesulitan mengedukasi pedagang yang usianya memang lebih tua. Namun upaya edukasi yang dilakukan terus-menerus dan selalu diingatkan membuat yang tua sadar sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan. ‘’Awalnya memang ya... kesulitan mengedukasi yang tua. Tetapi dengan seringnya kita berikan pengertian, jadi akhirnya mereka mengikuti,’’ ujarnya.

SOP prokes telah dibuat, baik dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Memasuki area pasar ada dua petugas parkir yang mengingatkan untuk cuci tangan dan masuk bilik disinfektan. Kemudian ada satu petugas yang melakukan pengecekan suhu tubuh. Selama di dalam pasar, pengunjung dan pedagang wajib memakai masker. ‘’Yang paling diutamakan ketika memasuki area pasar adalah memakai masker,’’ terangnya.

Sementara pengelola pasar telah menyiapkan sarana cuci tangan sebanyak enam titik di luar pasar dan

beberapa di dalam pasar, termasuk los basah. Tanda menjaga jarak telah disiapkan pengelola pasar agar tidak terjadi kerumunan.

Selama aktivitas di dalam pasar, ada petugas yang mengawasi. Ia menyiagakan dua petugas untuk berkeliling di area pasar, mengingatkan pengunjung dan pedagang mematuhi prokes termasuk menggunakan masker dengan benar.

Selama lebih tujuh bulan aktivitas pasar dengan prokes berjalan.

Perlahan-lahan pengunjung dan pedagang mulai sadar ketika akan ke pasar selalu menerapkan prokes. Alat pembayaran yang masih dominan digunakan adalah tunai karena diakui ekosistem nontunai belum ter-

bentuk di pasar. Masyarakat masih enggan menggunakan transaksi nontunai, kebanyakan masih tunai.

Sementara layanan ESemeton yang dimiliki juga belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Di awal peluncuran sistem ini, berbelanja di pasar dengan sistem online memang cukup banyak dimanfaatkan. Namun belakangan pemanfaatannya berkurang. Menurutnya hal tersebut karena masyarakat lebih puas berbelanja langsung, memilih produk sendiri sesuai selera, apalagi sarana upacara. (kmb42)