No. 21 tahun IV
8 Halaman
Senin, 1 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Saham Newmont
Pembayaran Masih Tertunda MATARAM - Pembayaran tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jatah 2009 senilai 246,81 juta dolar AS atau sekitar Rp2,5 triliun, masih tertunda. Direktur Utama (Dirut) PT Daerah Maju Bersaing (DMB), Andy Hadianto, mengemukakan hal itu di Mataram, Minggu, ketika mengomentari rencana pembayaran saham PT NNT yang semula dijadwalkan pertengahan Januari 2010. “Pembayaran tujuh persen saham divestasi jatah 2009 itu belum terealisasi karena masih harus menunggu penyelesaian persoalan internal Newmont di kantor pusat di Denver Amerika Serikat,” ujarnya. PT DMB merupakan perusahaan konsorsium Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk untuk menggandeng investor mitra PT Multicapital (anak usaha PT Bumi Resources Tbk), guna mengakuisisi sebagian saham PT NNT. PT DMB dan Multicapital kemudian membentuk perusahaan patungan, yakni PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang akan membayar sebagian saham divestasi PT NNT. Dengan demikian, PT MDB masih harus bersabar menunggu jadwal yang tepat untuk merealisasikan pembayaran tujuh persen saham divestasi PT NNT tersebut. Hadianto mengatakan, semula pembayaran tujuh persen saham itu dijadwalkan setelah manajemen PT NNT menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang sudah terlaksana 15 Januari lalu. Sempat diasumsikan pembayaran tujuh persen saham jatah 2009 itu akan dilakukan setelah tanggal 15 Januari itu, namun tidak terealisasi karena terkendala persoalan internal Newmont. (ant)
Penurunan Emisi
Butuh Rp 400 Triliun JAKARTA - Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, untuk menurunkan emisi gas buang sebesar 26 persen pada 2020 dibutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun. “Kita berharap bukan semuanya dari uang pemerintah. Angkanya masih ‘dinamic figure’ atau bisa berubah,” katanya di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, setidaknya ada beberapa program nyata yang bisa dilakukan pemerintah untuk pencapaian program tersebut, yaitu pemeliharaan lahan gambut serta penanaman hutan kembali. Diharapkannya, dua program tersebut dapat mengurangi sekitar 22-24 persen emisi. Ia mengatakan, setidaknya di Indonesia ada 34 juta lahan gambut yang menjadi perhatian. Lahan gambut tersebut terdiri dari alahan gambut muda dan dan lahan gambut tua. Selain itu, menurut dia, juga ada dari penghematan energi. Untuk program ini diharapkan mampu menurunkan sekitar dua persen. “Untuk menurunkan dua persen dari energi itu sudah cukup besar,” katanya. Untuk program ini, pemerintah akan mendorong program penggunaan energi yang terbarukan. Penggunaan gas sebagai pengganti minyak bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Ia mengungkapkan, karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah maka keikutsertaan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Hal ini mengingat pendanaan pemerintah yang masih terbatas. Menurut dia, dalam waktu dekat ini, Presiden akan bertemu dengan Gubernur dari berbagai propinsi terutama yang memiliki hutan dan lahan gambut. Diantaranya Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Ia mengatakan, saat ini telah ada pendanaan dari luar negeri untuk mendukung program tersebut. Seperti Inggris, Belanda, Norwegia dan beberapa negara Skandinavia. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
DISKUSI KEBIJAKAN - Kepala Divisi Advokasi International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Wahyu Susilo (tengah), didampingi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko (kiri) serta Direktur INFID, Donatus K Marut (kanan) memaparkan evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, di Jakarta, kemarin.
Kembangkan Produk Baru
Dibutuhkan Insentif Pajak JAKARTA - Mantan Presiden RI ketiga Profesor BJ Habibie mengatakan, pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk meningkatkan riset dan teknologi guna mendorong pengembangan produk baru di Indonesia. “Anggaran riset dan teknologi perlu segera ditingkatkan dan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produk baru dan melaksanakan riset perlu diberi insentif perpajakan,” kata Habibie, saat berpidato peanugrahan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia (UI) akhir pekan ini.
Selain itu, lanjutnya, perusahaan yang mengembangkan produk baru dan mengembangkan riset perlu mendapat pembinaan untuk bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah maupun swasta milik nasional, multinasional atau asing yang ada. Bagi Indonesia, kata Habibie, insentif perpajakan dan pembinaan kerjasama tersebut diperlukan karena masih terbatasnya anggaran dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kendala tersedianya peneliti. Dia juga mengatakan teknologi tepat guna harus ditransfer atau dikembangkan
melalui kerjasama dengan mitra luar negeri yang saling menguntungkan. Habibie menegaskan, apabila kerjasama tidak bisa terlaksana, sementara disiplin ilmu dan teknologi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan produk pasar domestik, maka riset disiplin ilmu dasar, ilmu terapan dan teknologi tersebut harus dilaksanakan sendiri. Dia juga mengatakan bahwa pendidikan adalah syarat awal yang harus dipenuhi, namun belum mencukupi untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. “Kita memerlukan dua fak-
NSW Dikelola Badan Independen JAKARTA - Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan, sistem pelayanan satu atap “National Single Window” (NSW) nantinya akan dikelola badan independen, namun untuk sementara sistem tersebut akan dioperasikan oleh Ditjen Bea dan Cukai. “Untuk sementara dalam masa transisi, Ditjen Bea dan Cukai akan membentuk tim kuat untuk mendukung kegiatan yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator,” ujarnya seusai peresmian pengoperasian sistem NSW-impor di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, pembentukan tim internal tersebut akan dilakukan hingga badan independen yang dibentuk untuk mengelola NSW-Impor akan segera berjalan. “Kita akan membentuk dan memperkuat tim internal sambil menunggu badan tersebut dibentuk,” ujarnya. Ketua pelaksana tim koordinasi hambatan di bidang perdagangan Edy Abdurrahman juga menambahkan dalam masa transisi, NSW sudah direncanakan akan dikelola satu badan tertentu. “Pembentukan badan ini dalam waktu dua tahun, sekitar 2012, namun saat ini dalam masa transisi pengelolaan NSW diputuskan oleh Ditjen
Bea dan Cukai,” ujarnya. Sementara itu terkait, pelaksanaan acara peresmian sistem NSW-Impor, Edy membantah kegiatan pelaksanaan layanan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok menjadi terhambat. “Tidak ada pengalihan layanan, pelayanan masih terjadi
Thomas Sugijata
dan tidak terhambat karena di pelabuhan utara tidak ada jadwal kapal bongkar jadi tidak ada penghentian layanan bongkar muat,” ujarnya. Ketua Tim Pelaksana Teknis NSW Susiwijono menambahkan pihaknya telah mengantisipasi agar sistem NSW tetap berjalan apabila ada kejadian darurat yang dapat menyebabkan sistem ini tidak berjalan. “Kita menyiapkan emer-
gency plan (rencana darurat), kalau sistem ‘down’ dan ‘drop’. Karena itu justru yang perlu diantisipasi apalagi beban yang ditanggung makin berat,” ujarnya seperti dikutip Antara. Ia menambahkan dengan adanya penerapan pemberlakuan NSW, pengurusan dokumen beban impor surat pemberitahuan impor barang (PIB) yang akan dilayani Ditjen Bea dan Cukai akan meningkat di atas satu juta. “Ada peningkatan pengurusan dokumen dibandingkan tahun lalu dari 653 ribu,” ujarnya. Sedangkan, menurut dia, pelaksanaan NSW-Ekspor secara uji coba baru berlangsung di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan secara penuh (mandatory) akan berlaku di empat pelabuhan lain pada Oktober 2010. Pelaksanaan NSW juga untuk mendukung kepastian usaha dan merasionalisasi agar mendorong pelaksanaan ekspor dan impor didukung pelaksanaan sumber daya manusia yang kompeten. Pengoperasian secara penuh sistem NSW-Impor menjadi salah satu target capaian kinerja yang ditetapkan Presiden Yudhoyono pada program 100 hari pertama kabinet Indonesia Bersatu. (ahm)
tor lain, yaitu adanya pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi yang berkesinambungan, serta tersedianya lapangan kerja,” katanya. Untuk itu, kata Habibie, tiga pola strategi berorientasi kebutuhan pasar domestik dan internasional harus secara simultan dilaksanakan, yaitu pertama pendidikan, kedua pelaksanaan riset dan teknologi, ketiga penyediaan lapangan kerja. Habibie menjelaskan bahwa pasar domestik adalah satusatunya penggerak utama pendidikan, pelaksanaan riset dan teknologi serta penyediaan lapangan kerja.
“Oleh karena itu wajar dan bijak jika pasar domestik diamankan untuk membina produk dalam negeri baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) maupun perangkat pemikiran (brainware) dengan memperhatikan segala kendala yang ada, baik dari internasional, bilateral maupun nasional,” katanya. Hanya, tambahnya, melalui lapangan kerja sajalah pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berkembang, pemerataan keadilan, pemerataan kesejahteraan dan pemerataan ketenteraman dapat terjadi dan terjamin. (ant)
Menperin Minta Dubes
Jadi Salesman Ekonomi RI JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat meminta para duta besar juga mampu berperan mempromosikan potensi ekonomi dimata dunia. Tidak cukup berfungsi sebagai diplomat semata. ”Fungsi duta besar (dubes) harus ditambah, terutama di bidang ekonomi,”ujar Hidayat usai seminar pangan nasional di Jakarta, akhir pekan lalu. Promosi tersebut, sambung Hidayat, nantinya diharapkan akan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti halnya dubes negara lain seperti Jepang, China, dan Singapura terkenal sangat rajin dalam mempromosikan ekonomi dan investasi negaranya. Dubes negara tersebut juga telah melakukan kunjungan ke Kementerian Perindustrian. Kunjungan mereka bertujuan untuk menarik investor dari Indonesia, promosi dagang, promosi pameran, aneka kegiatan yang akan dilakukan, atau menawarkan kerja sama.”Yang menjadi pertanyaan saya, dubes kita di luar negeri itu seaktif mereka enggak ? Saya menginginkan mereka lebih proaktif,” ujarnya.
Saat ini, sambung Hidayat, dubes Indonesia di luar negeri yang dinilai cukup aktif berpromosi dalam hal ekonomi di antaranya di kawasan Eropa, Jepang, dan ASEAN. Menurutnya, para dubes itu sering membawa rombongan delegasi bisnis asing di bidang perdagangan juga investasi. Menurutnya, partisipasi dubes dalam mempromosikan Indonesia dalam menggaet investor, merupakan hal yang sangat krusial. Dengan maksimalisasi peran, investasi yang masuk juga dipastikan akan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. “Kita jauh jika dibandingkan negara lain (dalam peran dubes). Padahal, kalau di luar negeri, dialah ujung tombak kita. Kalau ditingkatkan, kinerja kita akan sangat terbantu,” ujarnya. Untuk menambah peran dan fungsi dubes dalam bidang ekonomi tersebut, Hidayat menyatakan pemerintah telah melakukan pembicaraan.” Ini sudah saya bicarakan dengan Marty (Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa),” pungkasnya. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.