No. 22 tahun V
8 Halaman
Selasa, 1 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Januari dan Februari Musim Paceklik JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa Januari dan Februari merupakan masa paceklik sehingga inflasi pada bulan-bulan itu biasanya tinggi. “Memang Januari-Februari musim paceklik tapi kita terus berusaha menjaga inflasi,” kata Hatta usai rapat koordinasi persiapan kunjungan presiden ke Nusa Tenggara Timur di Jakarta, kemarin. Ia mengaku tak tahu berapa laju inflasi yang akan terjadi selama Januari dan Februari 2011. “Saya bukan ahli prediksi, tapi pemerintah terus berusaha menjaga inflasi, pemerintah terus menjaga inflasi,” katanya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menurunkan bea masuk impor pangan dan bahan lain terkait impor hingga akhir 2011 ini. Mengenai perkiraan harga minyak dunia, Hatta mengatakan, kemungkinan harganya tidak akan mencapai di atas 100 dolar AS per barel. “Saya lihat harga minyak tidak akan di atas 100 dolar AS per barel sejalan dengan komitmen peningkatan produksi oleh anggota OPEC,” katanya. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pada Januari 2011 akan terjadi inflasi namun berapa besarnya belum dapat diungkapkan. “Berdasarkan pengalaman selama ini, Januari pasti inflasi, cuma besarnya tidak tahu,” kata Kepala BPS, Rusman Heriawan. BPS berharap inflasi selama Januari 2011 masih berada di bawah 1,0 persen atau berada di kisaran 0,5 hingga 1,0 persen. Ketika ditanya apakah inflasi Januari 2011 akan lebih tinggi dari Januari 2010, Rusman mengatakan, inflasi Januari 2010 mencapai 0,82 persen. “Kalau lebih tinggi berarti mencapai sekitar 1,0 persen,” ujarnya. Menurut dia, walaupun harga cabai dan beras sudah mulai turun, namun harganya sangat tinggi di pekan pertama dan kedua Januari 2011. Demikian juga dengan gula pasir menunjukkan kenaikan harga akhir-akhir ini. “Kalau tetap tinggi, bisa saja di atas 1,0 persen, tapi kami berharap masih di bawah 1,0 persen,” katanya. Rusman menyebutkan, asumsi inflasi 5,3 persen untuk 2011 bukan suatu angka yang tidak mungkin dicapai tapi juga bukan angka yang mudah dicapai. “Tapi memang berat di tengah tekanan baik dari internal maupun eksternal. Dari eksternal harga komoditas cenderung naik sementara dari internal kenaikan harga bahan pokok belum reda, masih ada potensi naik walaupun tidak setinggi Desember lalu,” katanya. (ant)
Pemerintah Lalai
Perbaiki Sistem KA JAKARTA - Anggota Komisi V DPR (bidang transportasi) Arifinto menegaskan, pemerintah telah lalai melakukan penataan sistem perkeretaapian nasional yang berdampak pada banyaknya kecelakaan. “Penyebab kecelakaan kereta lebih banyak disebabkan oleh tidak terurusnya prasarana perkeretaapian. Ini jelas adalah kelalaian pemerintah. Mengapa pemerintah tidak bisa mengambil pelajaran dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya,” kata Arifinto di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Penegasan Arifinto yang sekaligus pula mewakili sikap fraksinya (FPKS) di DPR itu terkait peristiwa kecelakaan Kereta Api (KA) Mutiara Selatan dan KA Kutojaya Selatan yang terjadi di Stasiun Langen Sari, Banjar, Jawa Barat. Arifinto menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan kereta api yang mengakibatkan tiga penumpang tewas dan 10 orang luka berat ini terjadi hanya tiga bulan setelah peristiwa kecelakaan Kereta di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah yang menewaskan sedikitnya 33 orang dan belasan lainnya luka berat. “Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Perhubungan tidak serius dalam menata sistem perkeretaapian nasional”, kata Arifinto yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu. Lebih lanjut Arifinto menambahkan bahwa, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Per-
hubungan sudah melalaikan amanah UU no 23 Tahun 2007 yang mewajibkan adanya pemisahan yang tegas dalam hal tanggung jawab, fungsi dan peran dalam pengelolaan sistem perkeretaapian nasional. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa peran Pemerintah sebagai regulator yang melakukan fungsi perencanaan, evaluasi dan monitoring sistem. Sedangkan untuk mengurusi masalah BUMN sarana dan BUMN prasarana seharusnya sudah dibentuk dan ditetapkan pada bulan April 2010. Terkait dengan hal tersebut, anggota DPR itu mendesak pemerintah segera membentuk BUMN yang khusus mengurusi Sarana Perkeretaapian. BUMN ini terpisah dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengoperasian persinyalan, perawatan kereta, “wesel”, serta koordinasi antar stasiun. FPKS juga mendesak DPR untuk menggunakan hak-hak pengawasannya pada kinerja pemerintah dalam upaya mempercepat realisasi pelaksanaan politik ekonomi kereta api yang dimulai dengan pembentukan BUMN sarana yang terpisah dengan BUMN prasarana. (ant)
KURS RUPIAH 9.028
8.500 9.000
9.030 9.082
9.500 27/1
28/1
31/1
Bisnis Jakarta/ant
PERTUMBUHAN EKONOMI - Pekerja menyelesaikan proyek sebuah bangunan di Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengingatkan Indonesia harus waspada terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena meningginya pertumbuhan ekonomi justru akan menjadi boomerang jika tidak siap mengantisipasi potensi naiknya inflasi.
Pengusaha Tagih Janji Pemerintah JAKARTA - Pelaku usaha menagih janji pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang sampai sekarang masih belum memadai dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. “Anggaran belanja pemerintah dalam lima tahun terakhir naik sampai 300 persen, tapi saya tidak melihat perbaikan infrastrukturnya ada dimana. Kalau seperti ini, mestinya ada yang salah dalam penggunaan anggaran dan harus diperbaiki,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, saat menyampaikan sambutan pada peringatan ulang tahun ke-59 Apindo di Jakarta, kemarin. Pada acara yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden M Jusuf
Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu, Sofjan mengatakan dukungan infrastruktur sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha maupun industri. Infrastruktur sampai sekarang belum baik, kata dia, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan lebih banyak biaya transportasi dan logistik. “Negara kita termasuk salah satu negara dengan biaya logistik paling mahal,” katanya. Infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan dan pelabuhan yang memadai, ia melanjutkan, akan menekan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk transportasi dan logistik. Karena itu,
Sofjan meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. “Dan untuk itu pembahasan undang-undang pembebasan lahan harus segera diselesaikan supaya ada kepastian hukum bagi pengusaha dan investor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur,” katanya. Sofjan mengatakan pelaku usaha juga membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan meminta pemerintah menyelaraskan aturan-aturan yang masih tumpang tindih. “Banyak undang-undang dan peraturan daerah yang tumpang tindih. Dari sekitar 3.000 peraturan daerah yang tumpang tindih baru sekitar 1.800 yang sudah dicabut,” katanya. (ant)
Penyesuaian Gaji Sesuai Beban Kerja JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penyesuaian gaji serta remunerasi pejabat negara, termasuk presiden harus disesuaikan dengan beban kerja dan dikaitkan dengan nilai pekerjaannya. “Kalau kita ingin melihat gaji atau remunerasi, itu harus dikaitkan dengan nilai pekerjaannya. ‘Job grade’-nya. ‘Job grade’ itu adalah ‘best practice’. Jadi kita mesti menentukan nilai pekerjaan, atau nilai tugas yang dikaitkan dengan kesulitan kerjanya, risikonya, dan juga tanggung jawabnya,” kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, kemarin. Untuk itu, presiden dijadikan patokan dalam proses penyesuaian gaji serta remunerasi karena memiliki nilai pekerjaan tertinggi, baru kemudian diikuti oleh para pejabat negara lain seperti menteri dan gubernur. Tim reformasi birokrasi Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian remunerasi sesuai dengan beban kerja agar tidak ada pejabat negara yang menerima remunerasi terlalu tinggi dan terlalu rendah. “Saya sampaikan kalau nanti ada pejabat yang mendapatkan penye-
suaian itu, Menteri Keuangan sebagai bagian dari tim reformasi birokrasi, meyakinkan bahwa itu fair,” ujarnya. Situasi dan kondisi daerah saat ini di mana banyak pejabat negara yang mendapatkan re-
Agus Martowardojo
munerasi dan tunjangan lebih tinggi sehingga dibutuhkan penyelarasan akibat pola pemberian take home pay yang tidak jelas. “Kalau kita lihat gaji pokok gubernur dan bupati rendah sekali, tetapi bukan berarti penerimaannya rendah. Penerimaannya tinggi karena ada tunjangan-tunjangan. Tetapi ada provinsi tertentu, gubernurnya tidak punya tunjangan yang lain karena memang tidak berhasil
membuat daerahnya bisa memberi kontribusi,” ujar Menkeu. Menkeu juga mengharapkan penyesuaian gaji dan remunerasi ini dapat menyelaraskan tunjangan yang diterima anggota DPR, karena masih banyak tunjangan yang diterima anggota DPR, melebihi yang diterima pemerintah termasuk presiden. “Ada juga tunjangan-tunjangan yang sifatnya tunjangan sidang, tunjangan reses, itu jumlahnya menjadi besar. Dan bisa jumlahjumlah itu, di atas jumlah yang diterima oleh pemerintah, dalam arti, oleh presiden. Jadi, presiden itu dia mempunyai gaji pokok, dan hanya gaji pokok itu yang diterima. Tunjangan-tunjangan lain tidak terima. Tapi ada pejabat-pejabat yang menerima tunjangan lain. Jadi ini kan perlu ada penyelarasan,” ujarnya. Ia mengharapkan semua proses penyesuaian dapat selesai tahun ini, dengan segala prioritas untuk memperbaiki remunerasi pejabat negara sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja. “Prioritasnya adalah kita mesti perbaiki remunerasi pejabat negara, supaya kita kemudian bisa minta mereka kualitas kerja yang baik,” kata Menkeu. (ant)
Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia JAKARTA - Pemerintah akan terus mewaspadai kemungkinan kenaikan harga minyak dunia sebagai dampak pergolakan politik di Timur Tengah. “Tentu kenaikan harga minyak harus kita waspadai. Saya kira tidak ada negara yang menginginkan harga tinggi ketika ekonomi dalam keadaan sulit di dunia,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa usai menghadiri HUT ke-59 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Jakarta, kemarin. Jika harga minyak dunia terlalu tinggi maka produksi manufaktur yang sedang tumbuh akan melambat kembali dan berdampak cukup besar terhadap perekonomian. “Negara-negara penghasil minyak pun menyadari itu,” kata Hatta. Kisruh politik di Mesir dan Tunisia belum terlalu berdampak terhadap harga minyak yang mengharuskan melakukan penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dan perekonomi-
an nasional di APBN 2011. “Belum sampai ke situ, dampak sampai ke Indonesia saya kira belum,” ungkap Hatta. Pengelolaan suplai dan permintaan BBM secara baik dan benar, menjadi satu hal yang penting dalam mengelola harga minyak. Dari sisi suplai, tambah dia, diperlukan kerja keras untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Target liftting minyak nasional sebesar 970.000 barel per hari, harus tercapai pada 2011, mengingat produksi minyak Indonesia yang menurun tiap tahunnya. “Harus kerja keras, saya sudah minta BP Migas konsisten untuk menjaga produksi 970.000 barel per hari. Caranya eksplorasi ditingkatkan, investasi dijaga, enhanced oil recovery (EOR) sumur-sumur tua digalakkan, sumur tua jangan ditelantarkan, tetapi dikerjasamakan, pengusaha nasional banyak,” tutur Hatta. (ant)
Hasil IPO Garuda
Seluruhnya Untuk Investasi JAKARTA - PT Garuda Indonesia memastikan seluruh hasil penjualan saham perdana (initial public offering/IPO) PT Garuda Indonesia akan digunakan sepenuhnya untuk investasi dan memperkuat permodalan perusahaan guna meningkatkan performa perusahaan. “Seluruhnya untuk investasi, agar perusahaan semakin ‘perform’,” ujar Direktur Human Capital dan Corporate Startegy PT Garuda Indonesia, Achirina kepada pers, usai berbicara dalam “HR Learning Forum di IPMI Business School Jakarta, kemarin. Garuda sendiri akan melakukan IPO di harga Rp 750 per saham pada awal Februari mendatang, setelah selama tiga tahun berturut-turut Garuda
berhasil meraih untung. Aksi korporasi tersebut, lanjut dia, harus diikuti dengan transformasi sumber daya manusia (SDM). Implementasinya berupa perubahan kriteria kompetensi SDM agar sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Menurut dia, transformasi SDM mutlak dilakukan sebab harus ada penyesuaian cara pandang dan kompetensi karyawan sehingga harus dilakukan transformasi untuk mengantarkan para karyawan dari paradigma yang selama ini mereka miliki kepada paradigma baru. “Proses transformasi ini bersifat ‘long journey’ (perjalanan panjang) sehingga memerlukan waktu yang panjang. Tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.