No. 40 tahun IV
8 Halaman
Senin, 1 Maret 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Fakta Krisis Diabaikan JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyesalkan bahwa pandangan sebagian besar fraksi di Panitia Angket Bank Century DPR mengesampingkan adanya krisis ketika keputusan pengambilalihan Bank Century diambil. “Kami perhatikan pandangan sebagian besar fraksi di DPR mengesamBudi Mulia pingkan adanya krisis saat keputusan diambil,” kata Deputi Gubernur BI Budi Mulia di Jakarta, akhir pekan lalu. Budi menyesalkan fakta itu dikesampingkan padahal fakta adanya krisis merupakan landasan penting pengambilan keputusan. “Fakta krisis menjadi landasan bagi BI bersama pemerintah melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan/kebijakan tadi,” katanya. Sementara itu mengenai perkembangan restrukturisasi SU kepada BI, Mulia mengatakan, pihaknya berupaya mencari solusi yang sama-sama menguntungkan baik bagi BI maupun pemerintah. “Kami mencari solusi yang optimal sehingga hasilnya tidak memberatkan neraca pemerintah juga memberatkan neraca BI,” katanya. Ia menyebutkan, tim teknis sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan akan diintensifkan sehingga segera ditemukan skenario yang menguntungkan BI maupun pemerintah. Masalah SU bermula dari penerbitan SU002 sebesar Rp 20 triliun pada 1998 untuk penambahan penyertaan modal negara pada PT BEII. Juga penerbitan SU004 sebesar Rp 53,78 triliun untuk menjamin pembayaran kewajiban bank umum serta BPR. SU002 dan SU004 direstrukturisasi kemudian tunggakan bunga dan indeksasi sejak 1999 hingga 31 Desember 2005 didudukkan dengan menerbitkan SU007 senilai Rp 54,86 triliun, berasal dari tunggakan bunga sebesar Rp 16,93 triliun dan indeksasi sebesar Rp 37,93 triliun. (ant)
Lagi, Lelang SUN Rp 4 Triliun JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan lelang tiga Surat Utang Negara (SUN) dengan jumlah target indikatif sebesar Rp 4 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan lelang SUN ketiga seri tersebut adalah seri SPN 20110303, FR0027 (reopening), FR0052 (reopening) dan akan dilakukan pada 2 Maret 2010. Lelang SUN Ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2010. Untuk seri SPN20110303 pembayaran bunga akan dilakukan secara diskonto dan dengan jatuh tempo 3 Maret 2011 (tenor 1 tahun), Kemudian seri FR0027, seperti yang dikutip Antara, dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 9,50 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2015. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Seri FR0052 dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) 10,50 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2030. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Alokasi pembelian non-kompetitif untuk SUN seri SPN20110303 sebesar 30 persen dari target indikatif. Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif untuk FR0027 dan FR0052 sebesar 20 persen dari total yang dimenangkan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual keempat seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. Lelang tersebut akan dibuka pada tanggal 2 Maret 2010 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada 12.00 WIB. (ahm)
Bisnis Jakarta/ant
EKSPOR KE IRAN - Pekerja menyelesaikan kerja ketika pembuatan kertas warna di perusahaan kertas Indah Kiat Pulp & Paper, Tangerang, Banten, akhir pekan lalu. Perusahaan tersebut akan mengekspor kertas berkualitas yang digunakan untuk memproduksi kitab suci Al Quran dan buku-buku agama ke Iran serta negara-negara Timur Tengah.
Inflasi Bisa Dikendalikan JAKARTA - Pengamat Ekonomi Kerakyatan UGM Ichsanuddin Noorsy memperkirakan inflasi pada Februari masih normal dibandingkan pada Januari yang tinggi. “Februari saya kira inflasi normal, tidak ada gejolak, meski banyak banjir di bulan ini, harga beras juga,” katanya kepada Antara, belum lama ini. Menurut dia, apresiasi nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyokong terhadap inflasi yang normal. “Penguatan ini membuat inflasi tidak begitu besar,” katanya. Di sisi lain, menurut dia, banjir barang impor terutama dari China karena adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) tidak mendorong secara drastis pe-
nurunan harga. “Jadi meski ada belanja meningkat dari impor barang, namun penguatan nilai tukar (apresiasi) rupiah membuat harga tetap terkendali. Meski demikian kita tetap melihat harga-harga komoditas lainnya seperti minyak,” katanya. Pada Januari 2010, inflasi mencapai 0,84 persen, atau 3,71 persen laju inflasi YoY. Inflasi ini lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, terutama dipicu oleh harga beras yang meningkat pesat. Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah terus menguat selama Februari 2010 ini. Data BI menunjukkan pada 1 Februari, transaksi jual rupiah sebesar Rp 9.442 per dolar AS. Pada 24 Februari,
transaksi jual telah meningkat menjadi Rp 9.348 per dolar AS. Sedangkan untuk beli, tercatat pada 1 Februari Rp 9.368 per dolar AS, dan pada 24 Februari menguat menjadi Rp 9.271 per dolar AS. Bank Indonesia memprediksi tingkat inflasi selama Februari lebih rendah dibandingkan Januari 2010. “Prediksi kami, inflasi selama Februari 2010 akan lebih baik,” kata Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono sebelum pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan pekan lalu. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi, tingkat inflasi selama Februari 2010 akan lebih baik atau turun dibanding tingkat inflasi selama Januari 2010. “Prediksi kami, inflasi se-
Transparansi Pengelolaan Migas Digenjot JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah tengah berusaha meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan migas. Ada beberapa langkah yang ditempuh agar tujuan dimaksud bisa dicapai. Menurut Menkeu di Jakarta, baru-baru ini menyebutkan, langkah dimaksud adalah Peningkatan koordinasi antar instansi terkait terhadap penyediaan data lifting, cost recovery, dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas. Kemudian, Percepatan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery dan Ketentuan Pajak Penghasilan Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan amanat UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009. Langkah yang juga penting seperti dikutip dalam situs resmi Kementrian Keuangan adalah Peningkatan kualitas pengelolaan DBH SDA Migas. Serta Penertiban terhadap seluruh laporan produksi, lifting, dan PNBP dari semua industri ekstraktif sektor pertambangan umum dan migas yang dituang-
kan dalam Perpres tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sri Mulyani Indrawati
Menkeu lebih jauh mengatakan, dalam upaya peningkatan efisiensi pengelolaan DBH SDA Migas, terdapat beberapa instansi yang terkait, yaitu BP Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebagai hilirnya. Di samping itu, Pemerintah Daerah sebagai daerah peng-
hasil Migas sekaligus fund manager harus menyadari bahwa pendapatan yang bersumber dari eksploitasi SDA tersebut tidak selamanya dapat diperoleh, terutama untuk industri ekstraktif yang tidak terbarukan (unrenewable). Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dibentuk Dana Cadangan dalam APBD yang bersumber dari DBH SDA tersebut sebagai Endowment Fund (Dana Abadi). Untuk meyatukan berbagai instansi tersebut, beberapa wakti lalu diadakan Musyawarah Nasional Kedua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dalam rangka penyelenggaraan Good Governance dan Good Corporate Governance di Sektor Minyak dan Gas Bumi. Munas Kedua FKDPM ini merupakan acara rutin tahunan yang berfungsi sebagai sarana konsultasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pengelolaan sektor migas. “Diharapkan forum ini dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan penerimaanSDA Migas dan kebijakan pengelolaan DBH SDA Migas,” katanya. (ahm)
lama Februari 2010 akan lebih baik,” kata Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono. Menurut dia, tingkat inflasi selama bulan Februari akan lebih baik karena harga beras diperkirakan tidak akan berpengaruh besar seperti pada Januari. “Nilai tukar juga ada kecenderungan menguat sehingga ada bantuan dari situ terhadap tingkat inflasi sehingga akan lebih rendah dari Januari,” katanya. Namun Hartadi tidak menyebutkan angka perkiraan tingkat inflasi selama Februari 2010. “Saya belum tahu angkanya,” katanya seperti dikutip Antara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Januari 2010 terjadi inflasi sebesar 0,84 persen. Dari 66 kota, seluruh kota meng-
alami inflasi di mana tertinggi di Maumere 3,56 persen dan terendah di Palu dan Sorong sebesar 0,12 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari 2010 sebesar 0,84 persen dan laju inflasi year on year pada Januari 2010 sebesar 3,72 persen. Namun BI dalam sebuah surveinya pernah memperkirakan, masih akan terjadi tekanan terhadap harga penjualan eceran pada tiga dan enam bulan pertama 2010. Hasil survei BI terhadap penjualan eceran, kemarin, menyebutkan bahwa perkiraan terjadinya tekanan harga ini tercermin dari indeks ekspektasi harga masing-masing yang mencapai 133,1 poin untuk tiga bulan dan 123,3 poin untuk enam bulan awal tahun ini. (ant)
Kasus Indover
Debitur Terima 50 Persen JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi, mengungkapkan bahwa para kreditur Bank Indover akan segera menerima pengembalian tagihan yang besarnya sekitar 50 persen dari tagihan. “Kemarin kuratornya ke Jakarta dan akan dibayarkan sebesar 50 persen, sudah ke pengadilan,” kata Ardhayadi usai rapat dengar pendapat Panja Restrukturisasi Surat Utang Pemerintah Komisi XI DPR di Jakarta, baru-baru ini. Menurut dia, karena sudah masuk ke pengadilan, maka kemungkinan pembayaran kepada para kreditur dapat dilakukan dalam waktu 1 atau 2 bulan kemudian. “Dalam 1 atau 2 bulan sudah akan dibayarkan sehingga dalam 2010 ini juga akan selesai, persisnya 47 persen dari tagihan,” katanya. Pengembalian sebesar 47 persen itu, menurut Ardhayadi, untuk kreditur di Bank Indover Amsterdam, sedang untuk yang di Hongkong pengembaliannya akan mencapai 100 persen. “Di Hongkong Alhamdulilah bisa 100 persen, jadi
kreditur di Hongkong dibayar semua,” katanya. Mengenai rincian kreditur dan nilai tagihannya, Ardhayadi mengatakan tidak hafal, namun untuk BI sendiri mencapai 80 juta dolar AS. Menurut dia, kurator juga akan melihat penyebab kebangkrutan Bank Indover secara detil, meski sejauh ini belum ada informasi adanya penyebab yang sifatnya kriminal. Menurut dia, pengembalian sebesar 47 persen itu lebih besar dibanding dengan pengembalian pada saat BPPN yang hanya sekitar 25 persen. “Jadi, aset Bank Indover turun karena krisis, demikian juga sekurisasinya,” kata Ardhayadi. Pengadilan Belanda memutuskan membekukan Bank Indover pada akhir 2008 karena kesulitan likuiditas dan tidak memiliki dana cukup untuk menanggung dana pihak ketiga. Bank Indover merupakan anak perusahaan BI yang rencananya akan didivestasi dari BI sesuai ketentuan peraturan perundangan, namun hingga dibekukan rencana itu belum juga terlaksana. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.