No. 62 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 1 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/sep
PEGADAIAN – Dirut Perum Pegadaian Chandra Purnama (tengah) bersama jajaran direksi lainnya usai paparan kinerja Pegadaian mencapai laba bersih mencapai Rp 798,2 miliar naik sebesar 27,02 persen dari tahun sebelumnya dan sekaligus memperingati HUT Pegadaian ke 109 di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, kemarin.
Mafia Pajak Terbongkar
Penerimaan Pajak Justru Naik JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, terungkapnya kasus Gayus Halomoan Tambunan tak mempengaruhi target pendapatan pajak tahun ini. Menurut Aviliani, di Jakarta, kemarin, kasus Gayus ini justru akan meningkatkan pendapatan pajak pada tahun ini. “Pegawai dan pembayar pajak akan takut sehingga tidak ada kongkalikong (main mata) sehingga akan menaikkan pendapatan,” katanya. Mengenai ancaman tak membayar pajak atas kasus Gayus ini, pengamat ekonomi yakin tidak terjadi karena bisa dipidanakan. Namun, lanjutnya, pemerintah harus melakukan perubahan sistem pembayaran pajak sehingga tidak terjadi lagi penggelapan pajak. Aviliani menegaskan bahwa pemerintah mempercepat proses Single Identity Number
(SIN) sehingga pembayaran pajak pribadi bisa diketahui jumlah pastinya. Sementara untuk badan hukum usaha perlu adanya rasio-rasio yang bisa menetapkan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. “Saat ini baru perbankan saja yang memiliki rasio-rasio, sedangkan industri lain belum sehingga perlu kerjasama dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian untuk membuat rasio-rasio tersebut,” katanya. Aviliani mencontohkan, di perusahaan pertambangan banyak terjadi kasus transfer pricing (pajak berganda), dengan adanya rasio tersebut bisa diminimalkan. Sementara tentang menonaktifkan pegawai pajak dari Direktorat Keberatan dan Banding terkait kasus Gayus Halomoan P Tambunan, kata Aviliani, merupakan tindakan yang reaktif dan akan membuat dis-
motivasi pegawai pajak secara keseluruhan. “Menonaktifkan pegawai pajak termasuk Pak Bambang Heru (direktur Keberatan dan Banding) ini terlalu reaktif dan akan membuat dismotivasi,” kata Aviliani, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, menonaktifkan pegawai pajak tersebut meninggalkan asas praduga tak bersalah. “Tidak semua pegawai tersebut bersalah, walaupun secara prosedur bisa dikatakan salah,” katanya. Salah satu anggota komisaris Bank BRI ini mengatakan bahwa Ditjen Pajak seharusnya melakukan investasi dulu sebelum melakukan pemberhentian sementara. Pada pemberitaan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo telah menonaktifkan bawahannya mulai ekselon II hingga III di Direktorat Keberatan dan Banding Pajak (30/3) karena terkait kasus Gayus. (ant)
SPT Pegawai Pajak Diperiksa JAKARTA - Dirjen Pajak M Tjiptardjo menegaskan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 15 ribu pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang disinyalir rawan terhadap penyelewengan akan segera diperiksa. “Nanti kita periksa kalau ada yang janggal, semua SPT selama tiga tahun terakhir,” ujarnya seusai meninjau penyerahan SPT tahunan di KPP Sudirman, Jakarta, kemarin. Ia menambahkan setelah SPT dalam tiga tahun terakhir seluruh pegawai diperiksa, data tersebut juga akan dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kalau datanya wajar, tidak apa-apa, nanti data pembandingnya kita cari (data) PPATK dan daftar kekayaan ada di SPT,” ujar Tjiptardjo. Untuk itu, saat ini sedang dipersiapkan kerjasama antara ditjen Pajak dengan PPATK, termasuk untuk meneruskan laporan tersebut kepada Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
M Tjiptardjo
Sebelumnya, ia mengatakan, ada sekitar 15 ribu pegawai Ditjen Pajak (DJP) seluruh Indonesia yang rawan penyelewengan dan mereka umumnya adalah aparat pajak yang bekerja pada bidang pemeriksaan, account representative, juru sita, dan penelaah keberatan. “Di bidang pemeriksaan ada 4.500 orang, account representative 5.000, juru sita, penelaah semua bisa 15 ribu,” ujarnya. Saat ini, jumlah pegawai Ditjen Pajak diperkirakan men-
capai sekitar 32 ribu. Namun, Tjiptardjo meyakini, masih banyak pegawai dalam Ditjen Pajak yang baik dan sudah merasa cukup dengan remunerasi yang diterimanya. “Itu namanya rakus (seperti Gayus), (karena) sampai sekarang (renumerasi) masih tetap. Saya rasa dari 32 ribu pegawai pajak, yang baik-baik masih banyak, hidupnya biasa-biasa banyak juga, kalau nakal-nakal kita bersihkan,” ujarnya. (ant)
Tiga Bank Kucuri Pegadaian JAKARTA - Perum Pegadaian 2010 memperoleh pinjaman sebesar Rp 5 triliun dari tiga Bank BUMN, PT Bank Mandiri, PT Bank BRI dan PT Bank BNI. “Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal (capex) Pegadaian yang dianggarkan Rp 7 triliun,” kata Direktur Utama Pegadaian, Chandra Purnama kepada pers pada peringatan HUT Pegadaian ke-109, di Jakarta, kemarin. Menurut Chandra, Bank BNI akan memberi pinjaman sebesar Rp 3 triliun, sedangkan Mandiri dan BRI masing-masing Rp 1 triliun. “BNI sudah mencairkan pinjaman sebesar Rp 600 miliar. Sedangkan sisanya, termasuk dari pinjaman bank lainnya akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan Pegadaian,” ujar Chandra. Ia menjelaskan, untuk memenuhi belanja modal, selain
pinjaman perbankan, Pegadaian juga sedang menjajaki menerbitkan obligasi maksimal Rp 2 triliun. “Persiapan emisi obligasi sudah berlangsung dan diharapkan terbit kuartal IV 2010,” katanya seperti dikutip Antara. Obligasi yang akan diterbitkan akan memiliki tenor minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun. Sementarta itu, Direktur Keuangan Pegadaian Budianto mengatakan, selain dari tiga BUMN tersebut, perseroan juga mendapat pinjaman dari Bank Permata sebesar Rp 300 miliar. Menurut Budianto, total utang perseroan Rp 14 triliun dan Rp 3,2 triliun di antaranya adalah utang obligasi. Adapun utang jatuh tempo pada 2010 mencapai Rp 260 miliar. Ia menjelaskan, perseroan sejauh ini tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi belanja modal. (ahm)
Bappenas Ubah Aturan Hibah JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. “Kalau terkait dengan pinjaman dan hibah luar negeri itukan ada PP No 2/2006. Nah PP ini kan sekarang dalam proses revisi,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, revisi tersebut untuk memperbaiki pengaturan hibah dan pinjaman yang kini bentuknya bermacam-macam. “Karena kalau dulu hibah
dan pinjaman itu seperti satu gitu, padahal bentuknya hibah sendiri banyak yang berbedabeda sehingga perlu memisahkan, bukan berarti menjadi dua PP tetapi bagian untuk pinjaman dan hibah itu dipisahkan,” katanya. Ia menambahkan, dalam revisi tersebut nantinya juga akan memasukan klausul terkait mekanisme dana perwalian (trust fund) yang kini berkembang. Seperti di ketahui, Indonesia kini juga tengah mengembangkan dana perwalian (trust fund) diantaranya dana perwalian untuk perubahan iklim (Indonesian Climate Change Trust Fund/ICCTF). (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.070 9.080
9.085 10.000 29/3
30/3
31/3
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.