No. 102 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 1 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Inflasi Mei Terkendali JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memprediksi inflasi pada Mei 2010 tidak terlalu tinggi dan tidak akan tiba-tiba menimbulkan gejolak. “Saya tidak bisa meramal seperti apa, tapi (inflasi) tidak akan tiba-tiba menimbulkan gejolak,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, pengumuman inflasi pada Mei yang akan diumumkan BPS, hari ini diprediksi inflasi cukup terkendali karena harga-harga kebutuhan pokok cukup stabil, apalagi sejak Maret terdapat penurunan pada harga gabah dan beras. “Kita melihat beberapa waktu yang lalu kan, kita bisa melihat inflasi cukup terkendali karena memang terutama inflator pada bahan pokok,” ujarnya. Pada awal April, BPS mengumumkan April mengalami inflasi sebesar 0,15 persen, tahun kalender (Januari-April) 1,15 persen, dan YoY 3,91 persen. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, dari cabai merah inflasinya menyumbang 0,6 persen diikuti dengan bawang putih 0,04 persen, tomat menyumbang 0,03 persen. (ant)
UU JPSK Mendesak JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (UU JPSK) sangat diperlukan agar dapat menjadi pedoman dalam menghadapi krisis. “Kalau ditanyakan apakah perlu, saya bisa menyampaikan, semua pihak setuju bahwa ini sesuatu yang sangat diperlukan,” ujarnyadi Jakarta, kemarin. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat segera mendiskusikan RUU tersebut agar segera ditetapkan menjadi UU, namun ia belum mengetahui kapan pembahasan RUU JPSK akan kembali dilakukan. “Ini kan sesuatu yang bisa diselesaikan kalau DPR sudah melakukan review, kemudian melakukan pengkajian, tapi kita menghormati proses yang sedang berjalan di DPR kalau seandainya masih dibutuhkan waktu,” ujarnya. Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan harus segera disahkan untuk mengantisipasi krisis yang terjadi. “UU JPSK harus segera disahkan untuk mengatasi krisis,” katanya. (ant)
Wapres : Waspadai Ekonomi Eropa
Bisnis Jakarta/ant
POJOK RAKYAT - Menko Perekonomian Hatta Rajasa, didampingi Mendag Mari E. Pangestu (kanan), Preskom PT. Carrefour Indonesia Chairul Tanjung (tengah), Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa (2 kiri), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kiri), melihat-lihat produk pada pembukaan Bazaar Rakyat dan Pojok Rakyat di Jakarta, kemarin.
Pembatasan BBM Belum Final
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan wacana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu belum dapat diputuskan. “Soal BBM itu tidak betul, belum ada satu keputusan pun yang ditetapkan untuk pengurangan penggunaan BBM bersubsidi, belum ada keputusan apapun,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, wacana mengenai pembatasan BBM bersubsidi masih dalam kajian dan membutuhkan saran dari semua pihak terkait, sebelum rencana tersebut direalisasikan. “Semuanya masih dalam ka-
jian, kajian smart card, kajian mobil-mobil mewah, ada kajian dan itu semua tidak serta merta diputuskan, itu memerlukan sosialisasi, mengundang stakeholder terkait, ini belum ada keputusan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan pada prinsipnya, pemberian subsidi harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, untuk itu dibutuhkan metodologi secara kredibel dan tepat dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Ia mengatakan secara ideal apabila subsidi diberikan kepada masyarakat tidak mampu, antara lain harus diutamakan kepada masyarakat yang menggunakan transpotasi publik,
kemudian para nelayan yang menggunakan solar untuk melaut. “Transpotasi publik, ini kan memang harus disubsidi, makanya masyarakat banyak kan kesitu, nah kemudian, nelayan,” ujarnya. Hatta juga menyatakan belum tahu kapan wacana tersebut dapat direalisasikan karena hingga saat ini masih belum ada pembahasan lebih lanjut. “Keputusan harus tetap diambil, kapan dimana tunggu aja, kita lebih ke arah ‘exercise’ dulu,” ujarnya. Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. “Pada
prinsipnya kendaraan umum dan golongan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan subsidi, termasuk sepeda motor,” katanya. Dalam pembahasan pembatasan pemakaian BBM subsidi muncul sejumlah opsi termasuk membatasi pemakaian premium sepeda motor. Menurut Darwin, pemerintah akan lebih memfokuskan pembatasan BBM bersubsidi pada masyarakat golongan mampu seperti pemilik kendaraan mewah. Sejumlah opsi itu antara lain melarang kendaraan tahun produksi 2005 ke atas memakai BBM bersubsidi, melarang kendaraan produksi 2007 ke atas, melarang semua kendaraan sedan, dan hanya ken-
daraan berpelat kuning saja yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Opsi lainnya adalah PT Pertamina (Persero) mengurangi dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser nonsubsidi di SPBU, pembuatan bahan bakar dengan angka oktan antara 88 sampai 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di kepolisian setempat dengan masa berlaku bulanan, dan tidak memberikan garansi kendaraan apabila membeli BBM bersubsidi. Pemerintah menargetkan pengkajian pembatasan pemakaian BBM bersubsidi selesai Juni 2010, dan selanjutnya diuji coba di Pulau Jawa pada Agustus 2010. (ant)
Boediono
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono tetap memantau dan mewaspadai penuh kondisi krisis ekonomi di Eropa agar tidak berdampak terhadap Indonesia. “Setiap hari kondisi ekonomi di Eropa terkait adanya krisis yang dialami Yunani mendapat perhatian penuh dai Wapres,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Menurut dia, Wapres memantau situasi dan pergolakan pasar serta reaksi yang mungkin terjadi dan apa yang dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia agar tidak melebar ke Tanah Air. Untuk itu, katanya, Wapres terus berkomunikasi dengan para menteri ekonomi. Wapres menilai, krisis tidak bisa diketahui kepada negara mana akan datang, kepada sektor apa akan melanda serta ka-
pan akan terjadi, sehingga pemantaun ekonomi nasional perlu dicermati. “Sampai kini belum ada kebijakan signifikan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia terkait krisis di Eropa,” katanya. Menurutnya, pemantauan dan meningkatkan kewaspadaan sangat penting agar tida melanda Indonesia. Pembatalan rencana kunjungan Wapres Boediono ke Iran untuk menghadiri KTT G-15 pada pertengahan Mei 2010 alasan utamanya juga untuk memantau krisis Eropa. “Jadi pembatalan Wapres ke Iran adalah antara lain untuk memantau perkembangan ekonomi di Eropa, jangan dikaitkan dan isu yang macam-macam,” kata Yopie. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.320 10.000
9.180
9.340 26/5
27/5
30/5
Subsidi BBM Dipertajam 10 Perusahaan ‘Melantai’ di Bursa JAKARTA - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, skema subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran saat ini sangat diperlukan. “BBM tantangannya subsidi yang diberikan bagaimana tepat sasaran. Subsidi harus betul-betul dimanfaatkan,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, saat ini dalam APBN 2010 pemerintah telah mengalokasiskan subsidi pada BBM sebanyak 36,5 juta kilo liter, dan hingga kini angka tersebut masih menjadi patokan. Terkait dengan wacana pembatasan subsidi oleh ESDM, pihaknya mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi untuk itu. Meskipun demikian, opsi pembatasan subsidi tersebut kini tengah dibicarakan. “Itu leadnya ESDM ya, Bappenas tentu sifatnya masukan inter departemen, masukannya sifatnya internal,” katanya seperti dikutip Antara. Sementara itu, ESDM sedang mengkaji sejumlah opsi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada 2010. Hal ini
karena BPH Migas memperkirakan penggunaan BBM bersubdsidi membengkak menjadi 40,1-40,5 juta kilo liter pada 2010. Padahal dalam APBN 2010, pemerintah hanya mensubsidi 36,5 juta kilo liter, sehingga membuat BBM bersubsidi bisa bertambah 4 juta kilo liter dari jatahnya. Untuk mengtasai masalah tersebut, ESDM mengkaji opsi pembatasan penggunaan BBM, antara lain melarang kendaraan tahun produksi 2005 ke atas memakai BBM bersubsidi, melarang kendaraan produksi 2007 ke atas, melarang semua kendaraan sedan, dan hanya kendaraan berpelat kuning saja yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Opsi lainnya adalah PT Pertamina (Persero) mengurangi dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser nonsubsidi di SPBU, pembuatan bahan bakar dengan angka oktan antara 88 sampai 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di kepolisian setempat dengan masa berlaku bulanan, dan tidak memberikan garansi kendaraan apabila membeli BBM bersubsidi. (ahm)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia menyatakan sebanyak 10 calon emiten atau perusahaan dipastikan segera melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat ini dan diharapkan akhir 2010 target 25 emiten yang dicanangkan BEI dapat tercapai. “Sepuluh calon emiten, akan masuk bursa selama periode Juli hingga Agustus 2010,” kata
Direktur Utama BEI, Ito Warsito di Jakarta kemarin. Menurutnya ke 10 emiten tersebut beragam dari beragai sektor usaha, mulai dari sektor keuangan, industri makanan, properti dan lainnya. Ke 10 calon emiten yang sedang diproses di BapepamLK adalah PT Nippon Indosari Corpindo, PT Indopoly Swakarsa Industry, PT Molindo
Raya Industri, PT SkyBee, PT Golden Prima Retailindo, PT Evergreen Invesco, PT Bank Sinarmas, PT Bukit Uluwatu Villa, PT BPD Jabar Banten dan PT Berau Energy. Menurutnya pada semester II 2010 diperkirakan perusahaan yang akan listing di BEI makin semarak. “Jadi kami optimis target 25 emiten bakal tercapai,” ujarnya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
TRANSAKSI BURSA – Dirut Bank Permata Lauren Sulistiawati (kiri), Dirut KPEI Hoesen (tengah), dan Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga Catherine Hadiman usai MoU kerjasama di Jakarta, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.