No. 124 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 1 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
DPR Pelajari Dana P4D JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat akan mempelajari usulan Agenda Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senilai Rp 1 miliar per desa. “Kalau DPD kan posisinya di Undang-Undang Dasar (UUD) dipertimbangkan, tidak punya hak memutuskan, nanti (usulannya) diserahkan ke DPR dan pemerintah,” kata Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz di Jakarta, kemarin. Menurut Harry yang merupakan perwakilan Partai Golkar, semakin banyak dana APBN yang masuk ke desa akan lebih baik bagi pembangunan di daerah. “Lebih banyak dana ke desa kan lebih bagus,” ujarnya. Harry menjelaskan usulan dana aspirasi DPR senilai Rp 15 miliar per anggota DPR dan usulan P4D dari DPD hanya merupakan satu bentuk strategi pembangunan kewilayahan. Bentuk lainnya adalah meningkatkan dana transfer daerah yang diputuskan melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). “Kita harus mampu mengkombinasikannya, jadi ada sisi pemerintah dan ada sisi legislatif,” tuturnya. Sebelumnya, anggota DPD menyetujui adanya agenda P4D dan akan segera mengirimkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dijadikan pertimbangan dalam pembahasan APBN 2011. Konsep Agenda P4D dari DPD akan menganggarkan Rp 1 miliar untuk setiap desa. Dengan demikian, anggaran negara yang dibutuhkan sekitar Rp 70 triliun setiap tahunnya untuk 70.000 desa. (ant)
Rupiah Melemah Tipis JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore turun 10 poin menjadi Rp 9.050 - Rp 9.060 per dolar, karena pelaku pasar masih melepas rupiah menyusul merosot bursa Eropa dan Amerika Serikat. Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib di Jakarta, mengatakan, pasar masih negatif terhadap rupiah, namun tekanan itu agak berkurang, sehingga koreksinya relatif kecil. “Koreksi terhadap rupiah memang kecil, namun tekanan pasar yang terus terjadi sempat membuat mata uang Indonesia mendekati angka Rp 9.100 per dolar,” katanya. Pasar uang Indonesia, lanjut Kostaman, memang saat ini masih didominasi faktor negatif, karena pasar eksternal yang melemah, meski ekonomi makro Indonesia cukup baik. Karena itu, peran pasar luar negeri lebih dominan ketimbang dalam negeri, karena pemain pasar lebih banyak didominasi asing, katanya. Meski demikian, menurut dia, peluang rupiah masih tetap ada untuk kembali menguat, apalagi posisinya saat ini masih berada dalam kisaran Rp 9.030-Rp 9.070 per dolar. Ia mengatakan, minat pelaku asing yang ingin bermain di pasar cenderung makin banyak, karena kawasan Asia, khususnya Indonesia dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.017 9.040
10.000 28/6
29/6
9.050
Bisnis Jakarta/ant
PERTEMUAN G-20 – Menkeu Agus Martowardojo (kiri) didampingi (kiri-kanan) Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Wakil Menkeu Anny Ratnawati dan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai hasil pertemuan para pemimpin G-20 di Jakarta, kemarin.
Hari ini, TDL Baru JAKARTA - Kenaikan Tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen mulai berlaku efektif hari ini. Namun, pemerintah mengklaim keputusan tersebut tidak akan memberatkan ekonomi masyarakat sekaligus daya saing sektor usaha mikro kecil menengah (UKM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z. Saleh menyatakan, keputusan menaikkan TDL rata-rata 10 persen merujuk Pasal 8 UU NO 47 Tahun 2008 tentang APBN TA 2010, sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut, subsidi listrik tahun ini diperkirakan Rp 55,1 triliun dan penyesuaian TDL ditetapkan pemerintah setelah memperoleh persetujuan DPR. “DPR sudah memberikan persetujuan usulan pemerintah
mengenai kenaikan TDL dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 15 Juni 2010 lalu,” terang Darwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam. Menurut Darwin, keputusan menaikkan TDL yang dilakukan untuk mengendalikan besaran subsdisi Rp 55,1 triliun itu diputuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan tidak memberatkan rakyat kecil. Selain itu juga menjaga daya saing industri nasional. “Pelanggan daya 450 VA dan 900 VA tidak mengalami kenaikan. Berdasarkan survei yang dilakukan konsorsium enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dengan kenaikan TDL rata-rata 10 persen tidak memberatkan ekonomi rakyat kecil dan UMKM. Kenaikan sebesar itu masih dalam batas toleran-
si,” klaimnya. Merujuk survei Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, sambung Darwin, sektor usaha non pertanian mencapai 22,7 juta unit usaha. Sebesar 99,3 persen berskala UMKM. ”Artinya 180 ribu unit usaha dikategorikan menengah–besar. Data pelanggan PLN usaha skala menengah besar sebanyak 50 ribu,” kata dia. Karenanya, menurut Darwin, pemerintah tidak menaikkan TDL bagi sektor UMKM dengan kapasitas listrik sebesar 450 VA-900 VA. “Data PLN menunjukkan, 19 juta merupakan 450 VA, sementara 900 VA sebanyak 12 juta. Itu yang akan kita lindungi dari kebijakan pengendalian subsidi listrik ini,” urainya. Untuk itu, pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk
memantau ekses baik di masyarakat dan sektor usaha UMKM berkenaan kenaikan TDL ini. Monitoring dilakukan seluruh pemangku kepentingan termasuk PLN selama tiga bulan ke depan. Menteri ESDM juga meminta PLN wajib meningkatkan mutu pelayanannya, apabila hal itu tidak terpenuhi maka wajib mengurangi tagihan listrik para pelanggannya. ”Dalam peraturan itu (tarif listrik baru), diatur untuk PLN wajib meningkatkan dan mengumumkan mutu pelayanan listrik untuk masingmasing unit pelayanan. Dan kewajiban PLN untuk mengurangi tagihan listrik kepada para pelanggannya jika tingkat mutu pelayanan tidak terpenuhi,” tegas Darwin. Jadi, masing-masing unit wilayah PLN, diwajibkan un-
tuk mengumumkan apa saja yang menjadi standar mutu pelayanannya. Sehingga masyarakat bisa menuntut haknya dan tidak merasa dibohongi. ”Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Apalagi masalah listrik kerap menjadi gangguan karena seringnya pemadaman,” tandasnya. Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamuddin mengatakan, mutu layanan yang diatur adalah, lama gangguan, frekuensi gangguan, kesalahan baca rekening, kecepatan pelayanan penyambungan dan kecepatan pelayanan gangguan. “Ini ditetapkan masing-masing PLN wilayah distribusi. Kompensasi akan diberikan berupa pemotongan rekening 10 persen dari biaya beban,” pungkasnya. (ind)
30/6
Waspadai Lonjakan Investasi JAKARTA - Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis, memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai terjadinya peningkatan investasi di pasar modal yang dikhawatirkan bisa menguras cadangan devisa dan menekan pertumbuhan sektor riil. “Kontribusi pasar modal cenderung meningkat dari tahun 2009, yaitu 5,5 persen
terhadap total investasi menjadi 7 persen pada tahun 2010,” kata Harry dalam diskusi bertema “Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila di tengah Hantaman Ekonomi Global” yang digelar Megawati Institute, di Jakarta, Rabu. Harry menilai, jika hal tersebut dibiarkan tanpa regulasi yang jelas di pasar modal maka
cadangan devisa akan terus terkuras oleh spekulan sehingga sektor riil akan menjadi sangat elastis terhadap perubahan di pasar modal. Karena itu, ia merekomendasikan agar pemerintah menciptakan regulasi untuk pasar modal yang bisa memproteksi sektor riil dan ekonomi nasional. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
TDL - Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (kanan), menyampaikan keterangan pers mengenai kenaikan TDL yang efektif hari ini, di Jakarta, kemarin.
Self Assessment Perlu Transparansi JAKARTA - Sistem self assesment yang telah menjadi kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan harus disertai transparansi dalam pelaksanaannya. “Saat ini sistem kepatuhan bagi WP sudah baik, namun dibutuhkan transparansi dengan akses infrastruktur memadai,” ujar Kepala Strategi Pemeriksaan Ditjen Pajak Tunjung Nugroho dalam pelatihan untuk wartawan di Jakarta, kemarin. Ia mengakui masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam sistem, dan untuk menghilangkan semua bentuk penyelewengan harus terus dilakukan pengawasan dalam bentuk check and balances serta pengawasan melekat antara atasan dengan bawahan. “Itu sudah kita lakukan, seperti melakukan konseling, namun apabila ada oknum dan WP bermain di luar lingkungan kantor, bagaimana kita mendeteksinya,” ujarnya seperti dikutip Antara. Ia juga mengatakan sistem pengawasan dalam Ditjen Pajak telah ditingkatkan, baik
melalui pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun internal seperti unit Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda). “Itjen pun bisa mengaudit kinerja pegawai, namun apa mungkin kita mengecek semua (seluruh pegawai dan WP),” ujarnya. Ditjen Pajak juga terus mengingatkan kepada para WP untuk wajib melakukan pemeriksaan apabila mereka hendak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B UU Ketentuan Umum Perpajakan. Sementara, ia menambahkan, masih terkait pengawasan, juga masih banyak Obyek Pajak yang belum melaporkan dirinya sebagai WP dan untuk mengejar semua kepatuhan sangat sulit menelusuri mereka ke seluruh Indonesia. “Sumber daya kita sangat terbatas,” katanya. Menurut dia, dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia, namun WP yang menopang penerimaan negara ini masih belum memenuhi target. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.