No. 183 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 1 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/dok
PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI - Pemerintah diminta segera membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan mobil keluaran di atas tahun 2005. Dengan pembatasan tersebut penghematan subsidi BBM dalam APBN 2010 diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun hingga akhir tahun.
Opsi Kenaikkan TDL
Diduga Perintah Presiden
Penyaluran Kredit Meningkat JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit pada minggu ke empat September meningkat Rp 2,42 triliun menjadi Rp 1.633,67 triliun, atau tumbuh 14,23 persen sejak awal tahun (year to date/ytd) atau 20,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Kamis, mengatakan, peningkatan kredit Rp 2,42 triliun itu terdiri dari peningkatan kredit rupiah sebesar Rp 1,08 triliun dan peningkatan kredit valas Rp 1,34 triliun. Secara yoy pertumbuhan kredit rupiah mencapai 21,06 persen, sementara untuk pertumbuhan kredit valas mencapai 20,02 persen. Kenaikan kredit pada periode laporan ini, lanjut Difi, mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas usaha masyarakat paska hari raya Idul Fitri, karena pada pekan sebelumnya kredit sempat mengalami penurunan. Peningkatan kredit rupiah terjadi pada kelompok kantor cabang bank asing (KCBA) dan bank pembangunan daerah (BPD). Sementara peningkatan kredit valas terjadi pada kelompok bank swasta, KCBA, dan bank campuran. Sedangkan mengenai dana pihak ketiga perbankan, Difi mengatakan paska lebaran, uang kartal yang masuk ke sistem perbankan masih berlangsung. Sehingga pada pekan laporan, DPK mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sebesar Rp 15,46 triliun sehingga menjadi Rp 2.121,89 triliun, sehingga secara ytd tumbuh 7,69 persen atau 16,01 persen (yoy). Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan DPK rupiah sebesar Rp 11,72 triliun dan kenaikan DPK valas sebesar Rp 3,74 triliun. Peningkatan DPK rupiah dialami oleh semua kelompok bank, dengan kenaikan tertinggi pada kelompk bank swasta. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.932
9.000
8.930
8.951 9.500 28/9
29/9
30/9
JAKARTA - Komisi VII DPR berpendapat, kesepakatan tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2011 yang diambil dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Kamis (23/9) lalu, sudah final. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Syarif Bastaman di Jakarta, Kamis mengatakan, Menteri ESDM tidak bisa semudah itu mengajukan perubahan keputusan raker. “Kalau keputusannya berubah lagi, maka berarti tidak menghormati hak konstitusional DPR dan juga menciderai kepercayaan rakyat,” nilainya. Dalam raker dengan Darwin tersebut, Komisi VII DPR sudah menyatakan penolakan kenaikan TDL pada 2011. “Sebab, kami melihat masih
bisa dilakukan efisiensi di PLN, sehingga tidak perlu kenaikan TDL,” katanya. Selain pemanfaatan gas yang lebih banyak, penerapan kewajiban pasok ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batubara juga dapat menekan biaya bahan bakar pembangkit PLN. Ia menduga, pengajuan kembali opsi kenaikan TDL merupakan perintah presiden atau kemungkinan lain adalah inisiatif Menteri ESDM. Hal senada sebelumnya dikemukakan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha. Menurut dia, dalam raker itu, Menteri ESDM, yang mewakili Presidenlah yang mengajukan opsi tak menaikkan TDL pada 2011 dan selanjutnya disetu-
jui anggota Dewan. Apalagi, pemerintah baru saja menaikkan TDL pada 1 Juli 2010 dan dampaknya masih akan dirasakan masyarakat dan dunia usaha hingga beberapa bulan ke depan. “Tidak selayaknya membebani rakyat dengan kenaikan TDL lagi,” ujarnya. Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy, ”Keputusan tidak menaikkan TDL itu sudah merupakan harga mati bagi Komisi VII DPR. Tidak bisa diubah lagi.” Menurut dia, kalau pemerintah bersikeras tidak membayar utang subsidi 2009 sebesar Rp 4,6 triliun pada 2011, maka sebagai opsi penggantinya adalah pengurangan anggaran kementerian atau lembaga (K/L). “Karena ini kaita-
nnya dengan ESDM, maka anggaran Kementerian ESDM yang harus dipotong,” ujarnya. Satya menyayangkan, tak adanya koordinasi Menteri ESDM dengan jajaran menteri lainnya sehingga menimbulkan kekacauan seperti ini. “Pemerintah harusnya satu suara,” ujarnya. Sedang, Romy panggilan Romahurmuziy mengatakan, persoalan TDL tersebut menunjukkan kekacauan komunikasi pemerintah dalam sektor energi. “Apalagi, opsi penundaan pembayaran utang subsidi 2009 merupakan usulan Menteri ESDM dan sudah disetujui DPR,” katanya. Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan, pemerintah akan membicarakan kembali rencana kenaikan TDL
pada 2011 dengan Komisi VII DPR. Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil rapat koordinasi sejumlah menteri di Kantor Menko Perekonomian pada Selasa (28/9) lalu yang memutuskan kenaikan TDL pada 2011 masih menjadi salah satu opsi. Hasil rapat di Kantor Menko Perekonomian itu telah sepakat menangguhkan pembayaran utang subsidi listrik tahun 2009 senilai Rp 4,6 triliun dan menutup kekurangan subsidinya dengan cara menaikkan TDL sebesar 5,4 persen pada 2011. Dalam rapat TDL yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu hadir antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar. (ant)
Portofolio Domestik
Pemerintah Diminta
Diburu Investor Asing
Segera Batasi BBM Bersubsidi
JAKARTA - Bank Indonesia mencatat minggu ke empat September pembelian portofolio domestik oleh investor asing terus berlanjut seiring sentimen positif pasar global dari keputusan Federal Open Market Committe (FOMC) di Amerika Serikat. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Kamis mengatakan pemburuan portofolio domestik oleh investor asing didorong oleh peningkatan “risk appetite” terhadap aset berimbal hasil tinggi. Hal ini seiring sentimen positif pasar global dari keputusan FOMC yang intinya The Fed
(Bank Sentral AS) membuka opsi untuk melonggarkan likuiditas lebih jauh untuk mendorong ekonomi. “Pada pekan ke empat September, penempatan dana asing pada portofolio domestik mencapai net Rp 9,0 triliun, terutama di SBI dan SUN,” kata Difi. Sementara untuk Operasi moneter (OM) pada minggu IV September mengalami net kontraksi karena adanya tambahan likuiditas yang tinggi dari aliran masuk uang kartal pasca lebaran. Sengan perkembangan tersebut, posisi piranti OM per 24 September 2010 naik menjadi Rp 364,9 triliun.
Sebelumnya, BI juga mencatat pada pekan ke tiga September terjadi aliran masuk dari investor asing pada sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp 4,20 triliun dengan pangsa naik dari 15,90 persen menjadi 22,43 persen. Sementara pembelian saham oleh asing pada pekan ke tiga mencapai Rp 3,32 triliun. Data kepemilikan asing di SBI hingga 17 September total sebesar Rp 56,47 triliun. Jumlah itu terdiri dari dana asing di SBI tiga bulan Rp 25,87 triliun, di SBI enam bulan Rp 29,70 triliun dan SBI sembilan bulan Rp 0,9 triliun. (ant)
Rupiah Berpeluang Capai Rp 8.900 JAKARTA - Pengamat pasar uang, Farial Anwar memperkirakan rupiah dapat mencapai Rp 8.900 per dolar, karena faktor positif masuknya arus dana asing memicu mata uang Indonesia terus bergerak naik. Pelaku asing dinilainya sangat tertarik bermain di pasar domestik, karena berbagai faktor positif sangat mendukung pergerakan rupiah. Dolar AS yang terus melemah terhadap euro dan yen merupakan faktor yang memicu kepercayaan pelaku pasar untuk lebih aktif bermain pasar. Selain itu, sejumlah analis menyebutkan Indonesia masih merupakan pasar yang dibidik pelaku asing selain China dan
India. “Kami optimis aktifnya pelaku asing akan memicu rupiah bergerak naik lagi,” ucapnya. Selisih suku bunga rupiah yang masih tinggi terhadap bunga dolar dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik memang menahan pelaku asing mengalihkan perhatiannya ke pasar lain. Pelaku asing melihat kondisi ini makin aktif berinvestasi sehingga dana yang masuk ke pasar semakin meningkat. Faktor ini yang mendorong rupiah masih dapat bergerak naik mencapai Rp 8.920 per dolar mendekati level Rp 8.900 per dolar. Rupiah, bahkan bisa saja mencapai angka Rp 8.800 per dolar. (ant)
JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pemerintah segera melakukan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, pembatasan bisa dimulai dengan menerbitkan revisi Peraturan Presiden No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. “Kami minta segera dilakukan pembatasan BBM bersubsidi secara bertahap sebelum akhir tahun ini yang diawali dengan penerbitan perpres baru,” katanya. Berdasarkan informasi yang didapatnya, draf perubahan perpres tersebut sudah final, sehingga sebaiknya segera diterbitkan. “Jangan terlalu lama,” tambahnya. Setelah penerbitan perpres, lanjutnya, pemerintah selanjutnya bisa melakukan persiapan-persiapan termasuk sosialisasi, sehingga penerapan di lapangan nantinya berjalan dengan baik. Selama ini, peruntukan
BBM bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga membengkakkan angggaran subsidi. Ia mencontohkan, kapal barang atau kargo dan kapal niaga berskala besar yang sesuai perpres masih dibolehkan menggunakan solar bersubsidi. “Sementara, di sisi lain, nelayan skala kecil kesulitan mendapat solar bersubsidi,” katanya. Demikian pula, truk tambang, alat berat, mobil kedutaan, dan mobil mewah dengan kapasitas 3.000 cc ke atas yang boleh memakai BBM bersubsidi. “Jenis-jenis moda transportasi itu seharusnya tidak boleh memakai BBM bersubsidi,” cetusnya. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana utama pendistribusian BBM bersubsidi, juga mesti menyiapkan infrastruktur pembatasan secara lengkap. Misalkan, Pertamina mesti segera menambah dispenser BBM nonsubsidi khususnya di pelosok-pelosok yang terdapat lokasi pertambangan seperti Kalimantan dan Sumatera. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.