No. 22 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 2 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
KEN Jangan Berbenturan JAKARTA - Pembentukan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dinilai suatu langkah positif bagi pemerintah mengantisipasi berbagai hambatan dan tantangan dalam perekonomian, namun dalam pelaksanaannya diharapkan tidak tumpang tindih dengan tugas menteri-menteri ekonomi saat ini. “KEN bisa menjadi second opinion bagi pemerintah menghadapi perkembangan ekonomi yang dinamis dari waktu ke waktu,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sri Adiningsih, di Jakarta, kemarin. Menurut Adiningsih, ekonomi global mengalami perubahan yang besar dengan berbagai agenda liberalisasi perdagangan, seperti menghadapi ekonomi China, Asean Economic Community, WTO dan APEC, sehingga dibutuhkan masukan berupa analisis dan pemikiran yang tepat. “Meski tekanan krisis belakangan mulai berkurang, namun tidak berarti masalah sudah selesai. Justru tingkat ketidakpastian ekonomi semakin tinggi,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, akan membentuk KEN yang bertugas membantu pemerintah menyiapkan dan menyelesaikan persoalan ekonomi. KEN akan mendampingi pemerintah tidak saja di saat krisis, tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan ekonomi normal dengan respon yang tepat manakala ada persoalan atau krisis. Menurut Adiningsih, dirinya tidak pada kapasitas mendukung atau tidak mendukung pemerintah dalam program pembentukan KEN tersebut, namun diharapkan organisasi ini tidak tumpang tindih dan jangan menambah birokrasi. “Dugaan saya... kalau kekuatan tim ekonomi saat ini cukup, tentu KEN tidak perlu dibentuk. Namun jika menurut Presiden dibutuhkan ya bagus... sepanjang memenuhi syarat dan memberikan nilai tambah sekaligus bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Untuk itu diutarakannya, perlu dipilih orang-orang atau tokoh profesional, pelaku pasar, akademisi yang relevan dengan tujuan pembentukan KEN. Keputusan pemerintah membentuk KEN dilatarbelakangi bahwa tim ekonomi di kabinet saat ini membutuhkan semacam masukan konkrit sebagai amunisi menghadapi ancaman dan masalah yang semakin banyak dan dinamis. Terkait rencana pemerintah melibatkan kalangan pengusaha nasional, Adiningsih menyatakan, cukup bagus karena keberhasilan dunia usaha menjadi salah satu tolak ukur perekonomian. “Pengusaha yang masuk dalam KEN harus diseleksi mewakili dunia usaha, seperti sektor riil, jasa keuangan, sehingga memberikan masukan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing sektor. Mereka (pengusaha) harus dipastikan mengedepankan kepentingan nasional bukan kepentingan usahanya,” tegas Adiningsih. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.350 9.500
9.365
9.381
10.000 27/1
28/1
1/2
Bisnis Jakarta/ant
PENYEBAB INFLASI - Seorang pekerja meratakan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, kemarin. Sepanjang Januari 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,84 persen, yang dipicu kenaikan harga beras pada bulan Januari jika dibandingkan dengan Desember 2009.
Harga Beras Meroket Kalangan Bawah Paling Tertekan
JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, harga beras termurah yang dikonsumsi masyarakat kalangan bawah mengalami kenaikan dibandingkan beras konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Ia mengatakan saat konferensi pers di Jakarta, kemarin, pada Januari 2010, untuk beras umum atau yang biasa dibeli untuk kalangan mampu mencapai rata-rata Rp 7.482 per kilogram, naik 7,83 persen dibandingkan Desember 2009 yang rata-ratanya Rp 6.938 per kilogram. “Sedangkan beras termurah yang biasa digunakan kala-
ngan bawah atau masyarakat miskin pada rata-rata Januari (2010) mencapai Rp 6.078 per kg sedangkan Desember (2009) Rp 5.604 per kilogram atau naiknya 8,45 persen,” katanya. Kenaikan harga beras jauh lebih tinggi dari inflasi headline Januari sebesar 0,84 persen. Menurut dia, kenaikan harga beras tersebut diperkirakan oleh karena tidak lancarnya pasokan yang ada, karena diperkirakan cadangan beras yang dimiliki mencukupi. “Suplai sebenarnya cukup, cuma mungkin operasinya, distribusinya mungkin tidak pas, antara tempat dan waktunya
menyebabkan harga bisa naik, walaupun secara nasional boleh mengatakan sebenarnya terjadi surplus beras,” katanya. Menurut dia, satu-satunya cara yang ampuh untuk menurunkan harga beras kalangan bawah tersebut adalah melalui operasi pasar beras untuk rakyat miskin (raskin). “Sebenarnya yang paling efektif menurunkan harga termurah ini ya operasi raskin itu, karena umumnya yang beli itu orang yang selama ini dibantu oleh raskin itu. Tapi kalau timing dari pengelolaan raskinnya, lalu penempatannya, distribusinya tidak pas bisa terja-
di lonjakan harga di beberapa simpul,” katanya. BPS menyebutkan, inflasi Januari 2010 mencapai 0,84 persen dan untuk inflasi secara tahunan (yoy) sebesar 3,72 persen. “Peningkatan inflasi terutama dipicu kelompok bahan makanan,” kata Rusman. BPS mencatat, untuk kelompok bahan makanan pada Januari 2010 mengalami inflasi sebesar 1,73 persen dan untuk YoY sebesar 4,88 persen. Begitu pula dengan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, mengalami inflasi sebesar 1,93 persen dan untuk yoy sebesar 8,86 persen.
Sementara itu, BPS mencatat kenaikan dari harga beras tersebut telah menyumbang pada inflasi sebesar 0,35 persen. Selain beras, BPS juga ikan segar memberikan sumbangan inflasi 0,07 persen, cabe merah menyumbang 0,06 persen, minyak goreng menyumbang 0,02 persen, begitu pula dengan tomat sayur yang menyumbang inflasi 0,02 persen. Sedangkan deflasi disumbang oleh komoditas jeruk sebesar 0,05 persen, daging ayam ras menyumbang deflasi 0,04 persen, telur ayam ras, menyumbang deflasi 0,02 persen. (ant)
Pajak BUMN
Gula dan Kedelai
Empat Kelompok Penunggak
Impor Masih Dibutuhkan
JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan bahwa tunggakan pajak di sejumlah BUMN dapat dikategorikan dalam empat kelompok. Keempat kelompok itu, kata menteri di Jakarta, adalah pertama, tunggakan pajak yang memang tidak sanggup dibayar oleh BUMN bersangkutan karena kondisi keuangannya dan kedua adalah tunggakan karena masih ada sengketa dengan Ditjen Pajak. Kategori ketiga adalah tunggakan pajak yang sebenarnya sudah dibayarkan tapi belum masuk ke dalam pembukuan karena masih dalam masa transisi di kantor pajak. “Kelompok terakhir tunggakan adalah karena penyebab lainnya yang harus dicari dan
digali oleh Kementerian BUMN,” kata Mustafa. Ia menyebutkan, dirinya belum menerima laporan perkembangan penanganan tunggakan pajak oleh BUMN itu, namun yang jelas sudah disepakati untuk saling mengclear-kan (memperjelas) data tunggakan pajak. “Tapi yang biasa disebutsebut yaitu Garuda, ternyata justru tidak ada tunggakannya. Oleh karena itu point-nya adalah kita segera mencari kesepakatan. Kemungkinan Kementerian BUMN akan memfasilitasi penananganan masalah itu,” katanya. Mustafa menyebutkan, semula disebut-sebut ada 14 BUMN yang menunggak pajak, namun setelah ditelusuri ternyata hanya 12 BUMN dan
setelah Garuda tidak masuk, tinggal 11 BUMN,” katanya. Ia menyebutkan, yang disaring dari Kementerian BUMN adalah jumlah BUMN-nya, kemudian mengenai jumlah tunggakkannya akan dilihat berdasar empat kriteria/kelompok di atas. Ketika ditanya apakah Ditjen Pajak sudah mengirim surat teguran ke BUMN penunggak pajak, Mustafa mengatakan, silahkan saja mereka mengirim teguran dimaksud. “Kita tidak melindungi pihak yang melakukan pelanggaran, kita ingin semua berjalan sesuai dengan aturan. Kita tidak dalam posisi melindungi. Kita juga ingin membuktikan mana yang masih kabur, mana yang masih multitafsir, dan kita cari kesepakatannya,” katanya. (ant)
JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan impor gula dan kedelai masih dibutuhkan karena produksi dalam negeri masih lebih rendah dari perkiraan atau target semula. “Impor gula dan kedelai dilakukan pemerintah sebagai langkah menjaga kecukupan stok, serta menjaga stabilitas harga,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat menjawab pertanyaan anggota DPR RI Komisi XI di Jakarta, Senin. Ia menambahkan stabilisasi harga diperlukan dalam upaya mengendalikan tingkat harga komoditi pada level yang dapat dijangkau pemerintah secara luas. Dari sisi produksi, target produksi gula kristal impor
(GKP) nasional 2009 sebesar 2,9 ton, hanya terealisasi 2,6 juta ton, lebih rendah 300 ton dari perkiraan semula. “Masalah itu timbul karena pada November 2009 masa giling tebu diseluruh pabrik gula milik PTPN/RNI maupun swasta sudah berakhir,” ujarnya. Menurut dia, kesulitan lainnya karena peningkatan permintaan sekitar 300 ton GKP yang terserap oleh industri kecil makanan, minuman karena kesulitan mendapatkan pasokan gula rafinasi. “Ini bikin harga gula naik,” ujarnya. Sedangkan harga kedelai juga meningkat karena kemampuan produksi dalam negeri 2009 hanya mencapai 966,5 ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 1653,6 ton. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.