No. 103 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 2 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Calon Gubernur BI
Darmin Menguat JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku belum menerima surat pencalonan nama Gubernur BI dari pemerintah yang rencananya hanya mengajukan calon tunggal untuk mengisi jabatan tersebut, yaitu Darmin Nasution. “Pagi ini belum ke meja saya, karena langsung (saya) ke acara ini (paripurna),” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Priyo yang juga menjadi pimpinan sidang sidang paripurna hari ini, juga mengatakan dari semalam belum ada surat dari pemerintah mengenai pengajuan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI. Namun, ia mengatakan mayoritas anggota fraksi Golkar setuju dengan pengajuan nama Darmin yang selama ini telah menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI. “Kita di Fraksi Golkar setuju dengan penunjukkan Darmin,” ujar anggota Fraksi Golkar. Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengatakan, apa yang menjadi usulan Presiden mengenai Gubernur BI, akan disampaikan pada komisi terkait yaitu komisi XI untuk segera dibahas. “Ini akan disampaikan pada komisi terkait untuk dibahas, kelowongan tidak baik bagi kehidupan ekonomi,” ujarnya. Ketua Komisi XI Emir Moeis menambahkan belum menerima surat mengenai pengajuan calon tunggal Gubernur BI. “Belum ada suratnya, jadi kita juga belum bisa memutuskan,” ujarnya. (ant)
Rupiah Terpuruk JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa sore terus melemah, karena tekanan jual oleh pelaku pasar makin menguat sehingga mata uang Indonesia terpuruk lebih tajam dibanding sesi sebelumnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot menjadi Rp 9.240Rp 9.250 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.165-Rp 9.175 atau turun 75 poin. Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin antusias melepas rupiah akibat melemahnya euro terhadap mata uang Asia lainnya. Meski ada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa laju inflasi Mei 2010 mencapai 0,29 persen lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Laju inflasi Mei 2010 yang mencapai 0,29 persen merupakan peluang bagi rupiah untuk kembali menguat, bahkan diperkirakan suku bunga acuan (BI Rate) Bank Indonesia (BI) akan bertahan pada 6,5 persen, tuturnya. Menurut dia, BI diperkirakan akan tetap mempertahankan BI Rate pada 6,5 persen dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh. “Apabila BI menurunkan BI Rate maka dikhawatirkan investor asing yang telah menempatkan dananya akan menariknhya, karena keuntungan yang diperoleh akan berkurang,” ucapnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.180
9.240
9.320 10.000 27/5
30/5
1/6
Bisnis Jakarta/ant
INFLASI MEI - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan (kiri) memberi keterangan tentang inflasi Mei 2010 didampingi Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Subagio Dwijosumono (kanan) di gedung BPS, Jakarta, kemarin. BPS mencatat inflasi 0,29 persen pada Mei dengan laju inflas year on year sebeser 4,16 persen.
Gaji Tergerus Inflasi
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan upah atau gaji buruh harian yang terjadi pada Mei 2010 lebih rendah dari pada peningkatan harga-harga barang dan jasa, sehingga secara riil upahnya menurun. “Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Mei 2010 naik 0,12 persen menjadi Rp 57.285,per hari dibanding upah April 2010, sebesar Rp 57.217. Namun secara riil turun sebesar 0,17 persen, karena inflasi (peningkatan harga barng dan jasa) Mei mencapai 0,29 persen,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, kemarin. Begitupula dengan upah buruh potong rambut yang tergerus inflasi 0,29 persen Pada Mei 2010 ini. BPS mencatat, terjadi kenaikan upah hanya sebesar 0,07 persen menjadi Rp 16.441 per kepala pada Mei 2010 dibandingkan April 2010 yang sebesar Rp 16.430 perkepala, sehingga upah riil turun 0,22 persen. Sementara, para pembantu rumah tangga paling merasa-
kan gerusan inflasi. Menurut catatan BPS, kenaikan upah pembantu rumah tangga pada Mei 2009 sebesar 0,04 persen menjadi Rp 275.690 per bulan tidak mampu mengkompensasi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang mencapai 0,29 persen, sehingga upah riilnya anjlok 0,24 persen. Sementara, untuk upah nominal harian buruh tani Nasional pada Mei 2010 hanya naik sebesar 0,14 persen menjadi Rp 37.897,- per hari dari upah April 2010 sebesar Rp 37.844,-. Kenaikan upah ini buruh di pedesaan tersebut, menurut BPS mampu mengkompensasi inflasi dipedesaan yang sebesar 0,09 persen, sehingga upah riilnya meningkat 0,05 persen. Pengamat ekonomi INDEF Ahmad Erani Yustika mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir jarak antara kenaikan upah buruh dan inflasi semakin tipis. Bahkan pada 2008, inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah buruh. “Ini artinya kenaikan upah
buruh secara nominal tidak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, bahkan inflasi telah menggerus kesejahteraan buruh, hasilnya buruh justru semakin terpuruk kesejahteraannya,” katanya. Ia menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh sekaligus menghindari gerusan inflasi, maka pemerintah bisa menetapkan peningkatan upah minimum lima persen lebih tinggi dari perkiraan inflasi tahunan. Ia mencontohkan, bila diperkirakan inflasi pada 2010 sebesar 5,3 persen, maka kenaikan upah buruh pada 2010 sebesar 10,3 persen. “Kalau perkiraan inflasi meleset tentu itu menjadi resiko buruh, tapi yang jelas, dengan ini maka akan dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan buruh secara lebih jelas,” katanya. Selain itu, menurut dia, ada instrumen lain untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, seperti peningkatan pelayanan kesehatan gratis dan asuransi. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PERBANKAN DIASURANSIKAN - Penandatanganan MoU Dirut PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia (ASEI) Zaafril R. Amir (kanan) dengan Ketua Apnatel Jakarta, di Jakarta, kemarin.
Kemenkeu Siapkan
Perppu Antisipasi Krisis Ekonomi JAKARTA - Kementerian Keuangan menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi apabila krisis ekonomi kembali terjadi dan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) belum disahkan oleh DPR. “Kami siapkan Perppu yang isinya kurang lebih sama dengan JPSK, jadi JPSK itu kita buat Perppu agar kalau ada apa-apa pemerintah bisa usulkan Perppu JPSK,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Ia juga mengatakan Kemenkeu menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika terdapat sebuah bank dalam keadaan sistemik di tengah krisis. “Jika nantinya ada krisis
dan kalau ada problem, kami sudah bertemu dua kali dengan BI dan kami sepakat akan perbaharui MoU kalau sampai terjadi krisis nantinya akan ada ketentuan siapa melakukan apa, dan infonya bagaimana,” ujar Menkeu seperti dikutip Antara. Menurut dia, nota kesepahaman dengan BI dan LPS, Agus merupakan payung bagi semua lembaga dan akan meningkatkan koordinasi bila ada krisis agar saling memahami antar institusi. “Kami sudah dua kali ketemu dan akan ketemu lagi pada 15 Juni 2010,” ujarnya. Selain itu, Menkeu juga mengharapkan, selain UU JPSK segera disahkan, agar UU mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa segera dibahas dan diputuskan oleh DPR. “Kalau nanti OJK disetujui akan ditambah OJK sehingga kita punya sistem pengamanan yang cukup baik,” ujarnya. (ant)
Kepastian Hukum Untuk Pajak JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan kepastian hukum akan terus dijalankan dan diterapkan untuk membenahi sistem perpajakan yang masih memiliki kelemahan. “Saya selalu mengarahkan bahwa kita harus bisa berikan satu kondisi kepastian kepada masyarakat, termasuk kepastian hukum, kepada sistem perpajakan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Menurut dia, aturan perpajakan masih memiliki banyak celah penyimpangan walau reformasi perpajakan sudah cukup dilakukan, untuk itu masih banyak ruang perbaikan cukup besar yang bisa dilakukan. “Kita tidak boleh merasa sekarang sudah baik, kita masih bisa memperbaikinya lebih jauh termasuk memperbaiki aturan perpajakan agar bisa jadi sesuatu yang best practices,” ujarnya. Selain aturan perpajakan yang membutuhkan pembenahan, Menkeu juga mengungkapkan diperlukan adanya pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM)
untuk terus meningkatkan kualitas manajemen. “Kalau ada organisasi dimana kita mau melakukan transformasi atau reformasi, tentunya yang paling utama SDM. Kita ajak SDM di pajak dan bea cukai untuk terus tingkatkan kualitas,” ujarnya. Ia juga mengharapkan para Wajib Pajak (WP) terus mentaati azas dan patuh membayar pajak sehingga dapat membangun kesadaran dalam membayar pajak yang lebih baik dari sekarang dan memberi jaminan terhadap kepastian dunia usaha. Sementara, Dirjen Pajak M. Tjiptardjo menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan segala permasalahan sengketa pajak yang terus berkembang akhir-akhir ini. “Kita selalu kerjasama dan mengkaji apabila ditemukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan pajak,” ujarnya. Mengenai penolakan peninjauan kembali yang diajukan Ditjen Pajak oleh MA. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.