No. 125 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 2 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
KENAIKAN LISTRIK - Wapres Boediono (kiri) memberi salam sebelum memimpin rapat mengenai listrik yang diikuti sejumlah menteri antara lain Menkeu Agus Martowardojo (ketiga kanan), Menteri ESDM Darmin Zahedy Saleh (kedua kanan) dan Dirut PLN Dahlan Iskan (kanan) di kantor wapres, Jakarta, kemarin.
Pemerintah Bela Maskapai JAKARTA - Pemerintah c.q Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beranggapan penetapan fuel surcharge atau biaya tambahan atas bahan bakar tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bhakti menyatakan, penilaian ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Kemudian, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal. “Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan fuel surcharge diperbolehkan apabila harga avtur di pasaran melebihi harga yang ditentukan pemerintah,” kata Herry dalam acara hasil eksaminasi putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, kemarin. Fuel surcharge pertama kali dikenalkan pada 10 Mei 2006 untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur yang melonjak hingga Rp 2.700 per liter.Pada saat itu, pemerintah menentukan fuel surcharge sebesar Rp 20.000 per penumpang. Kemudian pada 30 Mei 2006, atas rekomendasi KPPU, kebijakan fuel surcharge diserahkan pada masing-masing maskapai penerbangan.”Saya tidak melihat unsur kartelnya di mana. Tarif yang diterapkan masih di bawah tarif batas atas,” kata Herry. (ind)
Kemiskinan Tersebar di Desa JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 64,23 persen dari 31,02 juta penduduk miskin dengan pengeluaran di bawah Rp 211.726 per orang per bulan berada di pedesaan. “Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 810ribu orang menjadi 11,1 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 690 ribu orang menjadi 19,93 juta orang,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, kemarin.
Pada 2009, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32,53 juta orang dan sebagian besarnya yaitu 63,38 persen diantaranya tinggal di desa dan 64,65 persen diantara 32,53 juta orang miskin menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Menurut Rusman, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain mengurangi jumlah
kemiskinan, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2009Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,5 pada Maret 2009 menjadi 2,21 pada Maret 2010. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan yaitu dari 0,68 menjadi 0,58 pada periode yang sama. Rusman menjelaskan penu-
runan nilai kedua indeks itu mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan masih tetap lebih tinggi dari pada diperkotaan, sama seperti tahun 2009. Pada Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 1,57 se-
Bank BUMN Agar
Inflasi Terkendali
Naikkan Target Kredit JAKARTA - Pemerintah mendorong bank-bank BUMN untuk melakukan revisi target kredit menjadi di atas 20 persen pada tahun ini. “Belum kita dilakukan (revisi), tapi potensi peningkatan kredit bakal bisa dipenuhi,” kata Mustafa di sela-sela pembukaan “Workshop Modul Wirausaha Mandiri 2010”, yang diselenggarakan Bank Mandiri, di Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, empat bank milik pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN memiliki peluang yang sama untuk dapat
menambah porsi alokasi kredit. Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia, alokasi kredit Bank BUMN periode Maret 2010 mencapai Rp550,33 triliun, naik dari periode sama 2009 sebesar Rp 480,59 triliun. Ia mencontohkan, BTN, sekalipun ukuran modal bank ini di bawah Bank Mandiri dan BRI, namun peningkatan kreditnya bisa tajam sekali. “Suku bunga kredit saat ini sudah pada posisi single digit. Ini merupakan obsesi saya (bunga rendah),” tegasnya. Tingkat bunga kredit BTN
mentara di daerah pedesaan mencapai indeks 2,8. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,4 sementara di daerah pedesaan mencapai 0,75. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih buruk dari pada di daerah perkotaan. Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di provinsi Jawa Timur sebanyak 5,53 juta orang, Jawa Tengah sebanyak 5,37 juta orang, dan Jawa Barat sebanyak 4,77 juta orang. (ant)
sudah ada yang berada pada kisaran 8-9 persen, Bank Mandiri untuk kredit kelompok tertentu sudah di bawah 10 persen. “Ini artinya, kalau kinerja Bank BUMN dan tingkat kepercayaan nasabah tinggi, maka diharapkan penurunan bunga secara bertahap dapat terealisasi di bawah 10 persen,” katanya. Meski begitu, Mustafa tidak berani memperkirakan seberapa besar penurunan suku bunga kredit bank “plat merah” itu. “Ya bertahaplah, untuk sekarang 9 persen sudah bagus,” tandasnya. (ant)
JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengaku optimistis inflasi tahun ini bisa di bawah 6 persen meski efek lanjutan dari dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) rata-rata 10 persen per 1 Juli 2010 diperkirakan masih terasa hingga akhir tahun. “Menurut saya tetap masih ada ruang untuk mengamankan inflasi antara 5,3 persen hingga 5,5 persen. Kalaupun meleset, mudah-mudahan tidak sampai menyentuh 6 persen, tapi mendekati 6 persen bisa,” kata Rusman di Jakarta, kemarin. Rusman mengatakan, akibat kenaikan TDL tersebut, inflasi Juli dipastikan naik 0,22 persen dibandingkan Juni 2010. Dampak kenaikan TDL itu, lanjut dia, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat karena TDL juga berlaku bagi industri. “Saya belum tahu lagi karena nanti TDL juga berpengaruh kepada industri. Saya belum bisa bilang efek multipliernya pada harga barang yang nantinya akan dibayar kon-
sumen,” ujarnya. Dengan demikian, dampak kenaikan TDL masih akan terasa hingga akhir 2010. “Makanya selama Juli, Agustus, September yang akan jadi ujian,” tuturnya. Karena itu, lanjut Rusman, yang harus dilakukan adalah memperlancar distribusi agar tidak terjadi kelangkaan barang yang semakin mendorong kenaikan harga barang dan inflasi. “Impor barang kebutuhan pokok kan selama ini tidak populer, dibilang mematikan usaha dalam negeri tapi kalau kita lihat ke depan dan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan, ya lakukan,” tambahnya. Saat ini, menurut Rusman, untuk gula dan beras Indonesia tidak memerlukan impor karena dinilai sudah swasembada kecuali untuk gula jenis tertentu dan beras jenis khusus. “Tapi barang lainnya kontrol pemerintah tidak selalu kuat. Kalau orang menganggap alasan kenaikan TDL sebagai peluang menaikkan harga barang, kita mau bilang apa,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.040 9.050
Bisnis Jakarta/ant
INFLASI - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Juni 2010 mencapai 0,97 persen yang didorong oleh kenaikan harga cabai merah sebesar 45,7 persen.
10.000 29/6
30/6
9.075 1/7
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.