No. 146 tahun IV
8 Halaman
Senin, 2 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Cetak 1,6 Miliar Keping Uang Logam JAKARTA - Bank Indonesia merencanakan untuk mencetak 1,6 miliar keping uang logam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam transaksi ritel. “Kebutuhan uang logam di masyarakat sebagai alat transaksi begitu penting,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution saat meluncurkan Gerakan Peduli Koin Nasional di Gedung BI, Jakarta, Sabtu kemarin. Saat ini meski jumlah transaksi non tunai semakin banyak, namun seiring pertumbuhan jumlah penduduk maka kebutuhan uang tunai juga naik. “Bukan cuma di Indonesia tapi juga di negara lain yang sudah menggunakan teknologi tinggi (dalam transaksinya),” tuturnya. Jumlah uang logam yang beredar per 30 Juni 2010 di masyarakat senilai Rp 3,2 triliun atau sebanyak 15,5 miliar keping dengan jumlah terbanyak pecahan Rp 100 yaitu sebanyak 6,7 miliar keping. “Selain uang kertas, BI juga mengeluarkan uang logam yang walaupun secara nominalnya hanya satu persen dari total jumlah uang yang beredar, tapi porsi uang logam itu mencakup 60 persen dari total uang yang diedarkan,” jelasnya. Untuk memperlancar peredaran uang logam, BI bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dalam penyalurannya. BI, Aprindo dan Kementerian perdagangan telah menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin ketersediaan uang kembalian di tingkat pedanag eceran/ritel. Sedangkan Aprindo, berjanji selalu memberikan sisa transaksi berupa uang tunai bukan permen atau bentuk lain selain uang. Aprindo juga menerima penukaran uang logam menjadi kertas di kasir atau loket layanan pelanggan (costumer service). “Untuk mini market penukaran bisa dilakukan di kasir, sedangkan untuk ritel besar akan disediakan layanan penukaran uang logam di costumer service-nya,” kata Ketua Harian Aprindo Tutum Rahanta. (ant)
Aliran Masuk Modal Asing Capai Rp 13 T JAKARTA - Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar Rp 13 triliun selama Juli 2010. “Selama Juli kalau tidak salah uang yang masuk dari luar kira-kira Rp 1314 triliun,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Darmin Nasution usai peluncuran Gerakan Peduli Koin Nasional di Jakarta, kemarin. Masuknya aliran dana asing itu terjadi karena para investor melihat Asia jauh lebih menjanjikan dibanding Amerika Serikat (AS) dan Eropa. “Di dunia yang komunikasinya baik seperti sekarang pasti ada aliran dana, dulu ke SBI karena sekarang sudah ada aturan minimum ‘holding’ sebulan,” ujarnya. Dana yang masuk itu terutama di Surat Utang Negara (SUN) dan saham. “Belasan triliun rupiah langsung masuk ke SUN dan saham, SBI hari-hari
ini tidak berubah jumlahnya dengan satu bulan lalu,” tuturnya. Pertumbuhan ekonomi Asia yang baik juga menyebabkan menguatnya nilai tukar mata uang negara-negara Asia termasuk rupiah. Pada Jumat kemarin, rupiah menguat hingga mencapai level Rp 8.950 per dolar AS. BI mewaspadai menguatnya rupiah yang sudah dikeluhkan para eksportir. “Eksportir banyak yang ngomel-ngomel karena nilai tukar dolar tergerus beberapa hari ini,” katanya. Penguatan rupiah itu terjadi karena memang fundamental ekonomi negaranegara di kawasan Asia jauh lebih kuat dibanding Eropa dan Amerika. “Terlalu kuat juga tidak bagus, tapi kami bertekad menjaga (nilai tukar rupiah),” tegasnya. (ant)
UU PPTPU Bisa Matikan Iklim Usaha JAKARTA - Ketua DPP Kadin Bambang Soesatyo menilai, jika tetap mempertahankan Pasal 25 Ayat (1) Huruf a RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kelak undang-undang ini akan mematikan iklim usaha dan investasi di Indonesia. Pasal yang mengatur pelaporan transaksi Rp 500 juta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan sangat kontra produktif dengan rencana pemerintah yang akan membangun iklim investasi. Bila rancangan undang-undang (RUU) itu kelak menjadi UU, ia menilai pengusaha merasa tak nyaman, kemudian mengalihkan usaha mereka ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, atau negara lain. “Pastilah tidak nyaman, akhirnya iklim usaha di Indonesia akan mati,” nilainya. Sebelumnya, anggota Panitia Khusus RUU Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU) Ahmad Yani mengatakan bahwa transaksi senilai minimal Rp 500 juta atau dengan mata uang asing yang setara harus dilaporkan kepada PPATK. “Hal itu ada pada Pasal 25 Ayat (1) Huruf a RUU PPTPU, yang berbunyi transaksi dalam jumlah minimal Rp 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara atau transaksi yang mencurigakan wajib dilaporkan ke PPATK yang paling lambat dilaporkan 14 hari kerja setelah transaksi,” kata Ahmad Yani. Hal tersebut dikatakan oleh Ahmad Yani karena saat ini dalam pembahasan RUU PPTPU dimasukkan ketentuan tersebut. “Substansinya mau menjerat pembelinya, untuk mencari tahu dari mana uang yang diperoleh oleh pembeli,” kata anggota Komisi III DPR itu. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
SOSIALISASI PENGGUNA LPG – Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, melakukan sosialisasi penggunaan LPG secara aman di daerah Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta, kemarin.
Ditjen BC Teruskan Reformasi Kepabeanan
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) akan meneruskan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai agar dapat meningkatkan target penerimaan negara serta meningkatkan penilaian pihak eksternal terhadap kinerja dan citra direktorat. “Ini merupakan kelanjutan reformasi birokrasi yang kami lakukan sejak 2007 dan itu telah dilakukan sistemik dengan revitalisasi organisasi melalui pembenahan sistem dan prosedur proses serta sumber daya manusia,” ujar
Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata. Pembenahan yang dilakukan termasuk melakukan revitalisasi kantor pelayanan agar menjadi lebih modern dan memanfaatkan teknologi informasi. “Saat ini jumlahnya 17 kantor yang telah direvitalisasi, dan dari sisi penerimaan, kantor tersebut telah mencapai 95 persen. Dari kantor yang direvitalisasi kemudian dievaluasi seberapa jauh hasil revitalisasi, transformasi, dan reformasi, untuk menghasilkan kinerja
lebih baik,” ujarnya. Ia juga mengatakan melalui survey kepuasan pengguna jasa atas peningkatan kepuasan pengguna jasa setelah diimplementasikannya kantor modern menunjukkan respon positif. “Yang penting setelah dilakukan reformasi ada kenaikan kinerja, dan menurut persepsi pengguna jasa pasti masih ada yang belum sempurna dan kita berusaha mencapai kenaikan secara bertahap agar menjadi lebih baik,” ujar Thomas. Untuk itu, beberapa inovasi
Hadapi AFTA Elektronik
Pemerintah Siapkan Lab Uji JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menyiapkan laboratorium uji di Bandung untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN (AFTA) tanpa hambatan tarif maupun teknis di bidang elektronik yang akan dimulai 1 Januari 2011. “Akhir tahun nanti B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) akan menjadi tempat pengujian semua barang elektronik, terutama yang sudah SNI,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Dedi Mulyadi pada diskusi, di Jakarta, kemarin. Kesiapan laboratorium uji milik pemerintah, diakuinya sangat penting untuk menghadapi persaingan bebas, yang bukan hanya bebas dari hambatan tarif. Tapi juga hambatan teknis. Karena itu, Kementerian Perin-
dustrian telah menyiapkan B4T dengan peralatan uji yang canggih untuk dapat menguji kesesuaian standar lintas barang elektronik yang masuk ke Indonesia dari negara ASEAN lainnya. “Kami baru melengkapi laboratorium B4T dengan teknologi yang canggih dari Jepang dan Amerika Serikat, tidak kalah dengan (lab uji) Malaysia dan Thailand. Saya berani jamin itu,” ujarnya. Sesuai kesepakatan dalam AFTA elektronik termasuk dalam 11 sektor prioritas yang akan diliberalisasi. Untuk itu ada kesepakatan ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) yang berlaku 1 Januari 2011. Di dalam AHEEERR itu disepakati pelaksanaan harmonisasi standar, regulasi teknis,
dan penilaian kesesuaian, termasuk mendaftarkan lembaga penilaian kesesuaian (listed confirmity assesment bodies). “Hasil (kemampuan) uji kami (B4T) sudah diakui KAN (Komite Akreditasi Nasiona) yang sudah diakui di lingkungan ASEAN,” ujar Kepala Divisi Standarisasi B4T, Budi Susanto. Sampai saat ini kemampuan uji B4T untuk bidang elektronik ada pada produk peralatan rumah tangga seperti pompa air, setrika, dan televisi. “Akhir tahun akan mampu untuk (menguji) mesin cuci, lemari es, dan AC,” katanya. Kepala BPPI Dedi mulyadi mengakui target utama kemampuan labaoratorium uji B4T difokuskan pada produk elektronik yang sudah SNI wajib yaitu pada tujuh barang elektronik rumah tangga. (ant)
Pertumbuhan Kredit Capai 19,6 Persen JAKARTA - Pertumbuhan kredit selama semester I tahun 2010 rata-rata tumbuh 19,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI), Wimboh Santoso, mengatakan nilai kredit yang disalurkan perbankan per Juni 2010 telah mencapai Rp 140 triliun. “Pertumbuhan kredit naik terus dan dalam kon-
disi yang normal,” ujarnya. Saat ini, BI sedang menyiapkan aturan terkait Giro Wajib Minimum (GWM) dan Lending Deposit Ratio (LDR) untuk mendorong perbankan menyalurkan kreditnya. Aturan itu mengharuskan bank untuk menjaga LDR-nya pada level 75-105 persen. Bank yang tidak memenuhi ketentuan itu akan terkena penalti dan menambah
setoran GWM-nya kepada BI. “Kalau ada bank yang LDR-nya di bawah 75 persen tinggal menambah kreditnya kan selesai. Kalau dana pihak ketiganya besar, tinggal turunkan bunga jadi keluar dananya,” ujarnya. Dengan demikian mekanisme pasarnya akan berjalan, nasabah bisa memilih menyimpan dananya di bank yang memiliki bunga menarik lainnya. (ant)
baru untuk mefasilitasi perdagangan telah diupayakan Ditjen Bea dan Cukai adalah implementasi National Single Window (NSW) untuk impor di lima pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta, Belawan dan Tanjung Emas. Sedangkan untuk NSW ekspor, juga telah diimplementasikan di Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Belawan, sedangkan dua pelabuhan akan dilakukan secara bertahap sampai Desember 2010. “Masalah
NSW, impor telah dilakukan di lima pelabuhan utama, sekarang untuk ekspor dua lagi akan bertahap sampai 2010, NSW akan dievaluasi terus dalam rangka penyempurnaan dan pelayanan diantara instansi terkait menggunakan TI sehingga lebih cepat tidak melalui proses manual,” ujarnya. Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai akan melaksanakan penerapan Customs Advance Trade Systems (CATS) yang telah melewati serangkaian persiapan pra operasionalisasi. (ant)
Elpiji 12 Kg Dipertimbangkan Disubsidi JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mempertimbangkan pemberian subsidi untuk elpiji 12 kilogram (kg). Hal itu dilakukan untuk menekan perbedaan disparitas harga dengan elpiji ukuran tiga kg. “Kami tujuannya sama, supaya tidak ada disparitas harga,” ujar Menteri ESDM Darwin Z. Saleh di Jakarta, dalam situs KESDM Sabtu kemarin. Pemerintah mulai Senin ini akan membahas lebih intensif mengenai mekanismenya. “Hari ini sudah mulai rapat. Namun di internal kami akan dirapatkan Senin depan. Tapi, belum tentu (subsidi),” tukasnya. Berdasarkan data yang dilansir PT Pertamina (Persero), elpiji ukuran 12 kilogram saat ini dijual seharga Rp 5.850 per kg. Sementara 3 per kg dijual Rp 4.750 per kg. Harga keekonomian elpiji mencapai Rp 7.680 per kg. Pengurangan disparitas itu dinilai penting untuk mengurangi praktik pengoplosan. Masukan Badan Reserse dan Kriminal Polri, menyebutkan disparitas harga elpiji menjadi salah satu penyebab munculnya praktik pengoplosan. ”Buat kita yang sudah memahami hukum ekonomi, sudah jelas kalau ada perbedaan harga di pasar
yang sama untuk produk yang sama akan ada pemburu rente,” katanya. Pemburu rente yang dimaksud yakni pihak yang mencari keuntungan tanpa mempedulikan nilai moral dan keselamatan orang lain. Pemerintah, menjamin Pertamina tak akan mengalami kerugian selama menjalankan perannya tersebut. “Jangan kita biarkan rugi, karena undang-undang mengharuskan agar pemerintah menjamin dan mengkompensasi kerugian Pertamina,” ujar Darwin. Atas hal itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengutarakan, kasus kebocoran gas elpiji akan tetap terjadi sepanjang terjadi disparitas harga antara elpiji 3 kg dengan 12 kg. Pasalnya, perbedaan harga elpiji akan memacu para spekulan melakukan over isi tabung (versitab) dari tabung 3 kg ke tabung isi 12 kg. ”Selisih antara kedua produk tersebut sebesar Rp 1.350/kg,” terangnya. Over isi tabung dapat dilakukan dengan alat sederhana dan akan merusak katup lubang keluar gas pada tabung yang akhirnya menimbulkan celah lubang pada katub tabung baik pada tabung 3 kg maupun 12 kg. Hal itulah yang menjadi penyebab terbesar kasus kebocoran elpiji. (grd)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.