No. 168 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 2 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kenaikan TDL Dorong Inflasi Agustus JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) memberikan sumbangan terbesar pada inflasi Agustus yang mencapai 0,76 persen. Deputi Bidang Statistik BPS, Subagio Dwijosumono menjelaskan, kenaikan TDL telah memberi andil terbesar pada inflasi yaitu sebesar 0,35 persen. “Kemarinkemarin kami menyampaikan simulasi, tapi kami sudah terima langsung dari Menteri ESDM ketentuan kenaikan TDL dan memakainya untuk menghitung inflasi,” katanya. Subagio menjelaskan dampak kenaikan TDL terhadap inflasi di masing-masing kota yang diamati berbeda-beda tergantung komposisi pelanggan PLN. “Kami menghitung yang tertimbang yaitu berapa rumah tangga yang mengkonsumsi listrik 1.300 VA dan 2.200 VA. Masingmasing kota beda-beda maka dampaknya pada masing-masing kota beda-beda,” jelasnya. Subagio menyebutkan dampak TDL terhadap inflasi yang terendah terjadi di Kota Pema-
tang Siantar dan yang tertinggi di Kota Palu. Selain kenaikan TDL, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga besar yang cukup tinggi secara nasional. “Beras masih mengalami kenaikan cukup tinggi, rata-rata nasional 4,3 persen dan memberi andil pada inflasi sebesar 0,20 persen,” tuturnya. Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di Kota Cirebon dan Gorontalo serta Sukabumi yang kenaikannya mencapai 11 persen. Hal lain yang menyumbang pada inflasi cukup besar adalah harga ikan segar, biaya angkutan udara, daging ayam ras, biaya pendidikan SD dan SLTA, harga daging sapi, biaya pendidikan SLTP serta makanan jadi berupa nasi dan lauk pauk. Meski banyak faktor mendorong angka inflasi bulan Agustus, namun inflasi tak sampai menembus satu persen karena masih ada inflasi di beberapa kota yang dipengaruhi turunnya harga barang tertentu. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.008
9.035
9.005
9.500 30/8
31/8
1/9
Biaya Pembentukan OJK Capai Rp 20 Triliun
Bisnis Jakarta/ant
TINJAU KESIAPAN ASDP – Meneg BUMN, Mustafa Abubakar (tengah) didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Situmbolon (kanan), serta Kepala Cabang ASDP Merak, Teja Suparna meninjau kesiapan PT ASDP Indonesia Ferry dalam menghadapi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, kemarin.
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim memperkirakan biaya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mencapai Rp 20 triliun. “Dari kajian kami bersama teman-teman di UGM dengan menerjemahkan RUU OJK kami menghitung biaya pembentukan OJK skenario rendah Rp 11 triliun dan tertinggi Rp 20 triliun,” kata Rofikoh dalam diskusi di Universitas Atmajaya Jakarta, kemarin. Biaya itu antara lain untuk membayar gaji pengawas perbankan di kantor pusat dan cabang BI, 860 pengawas Bapepam di 1.677 lembaga keuangan non bank dan pengawas lembaga keuangan non bank mikro yang jumlahnya mencapai 86.504 unit. Selain itu, biaya juga mencakup penyediaan IT yang dihitung dengan contoh pengadaan IT Bank Mandiri sebesar Rp 1,8 triliun.
Selain biaya pembentukan OJK, Rofikoh juga memperkirakan biaya operasional OJK yang bisa mencapai Rp 11,2 sampai Rp 22 triliun. Persoalan dari besarnya biaya ini, lanjut Rofikoh adalah sumber dana pembentukan dan operasional OJK yang menurut RUU adalah dari APBN dalam dua tahun pertama. “Kalau sumber dana dari APBN, maka dananya bisa mengambil 1,87 persen sampai 3,4 persen dari total APBN yang mencapai Rp 1.200 triliun,” katanya. Jumlah tersebut, lebih besar dari anggaran untuk subsidi sosial untuk masyarakat seperti untuk pupuk dan pangan. Sementara jika kemudian anggaran operasional diambil dari iuran pelaku lembaga keuangan, maka iuran itu jelas akan membebani pelaku yang selama ini telah dipungut iuran seperti premi dari LPS. (ant)
Pemerintah Tolak Debt Switch JAKARTA - Pemerintah memutuskan menolak semua penawaran yang disampaikan peserta lelang saat melaksanakan lelang pembelian kembali obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch) pada 31 Agustus 2010. Direktur Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto dalam keterangannya diterima di Jakarta,
kemarin, menyebutkan, dari 20 seri obligasi negara yang dapat ditawarkan untuk ditukar, peserta lelang hanya menawarkan tiga seri obligasi negara. Jumlah penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 190 miliar, namun tidak dirinci penawaran masuk itu dari seri obligasi negara apa saja. Pemerintah
memutuskan tidak menerima semua penawaran dengan mempertimbangkan penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang dan beban biaya yang akan ditanggung oleh anggaran negara. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana lelang pembelian kembali obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch). Obli-
gasi negara yang dapat ditawarkan untuk ditukar adalah yang jatuh tempo antara 2011 hingga 2013. Dua puluh seri obligasi negara dimaksud adalah FR0015, VR0032, VR0017, FR0016, ORI003, FR0022, FR0025, FR0017, ORI004, FR0018, ORI006, VR0018, ZC0003, FR0023, ZC0005, FR0033, FR0019, FR0049, ORI005, dan FR0020.
Sementara itu, obligasi negara penukar yang ditawarkan pemerintah adalah seri FR0054 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2031 dengan tingkat kupon sebesar 9,50 persen. Harga penawaran seri FR0054 adalah sebesar 103 persen. Bunga berjalan per unit FR0054 pada saat settlement 3 September 2010 sebesar Rp 12.908. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.