No. 197 tahun III
8 Halaman
Senin, 2 November 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Penyerapan Stimulus Infrastruktur Rendah
Bisnis Jakarta/ant
PLTU - Buruh beristirahat berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang, Jakarta, kemarin. Salah satu prioritas utama Departemen ESDM adalah penyelesaian program 10 ribu Megawatt (MW).
Polemik KPK-Polri
Berdampak Buruk JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkhawatirkan penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif akan berdampak buruk terhadap perekenomian nasional, khususnya iklim investasi. Meski hal itu terjadi pada ranah hukum, Kadin berharap masalah penangan korupsi dapat dituntaskan secara cepat, tanpa mengorbankan prosedur hukum yang berlaku. “Saya berbicara dalam konteks kepastian hukum, setiap masalah yang menimbulkan polemik besar harusnya segera diselesaikan, kalau tidak akan ada dampaknya,” harap MS Hidayat yang kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin di Jakarta, akhir pekan lalu. Hidayat menyatakan, penanganan kasus korupsi yang terjadi tersebut menyita perhatian besar publik,tidak terkecuali
Pemerintah Ubah Sasaran JAKARTA - Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Bambang Widianto mengatakan, pemerintah akan mengubah fokus sasaran program pengentasan kemiskinan dari sebelumnya rumah tangga miskin menjadi keluarga miskin. “Mekanismenya akan kita perbaiki dengan berfokus pada keluarga miskin, bukan rumah tangga miskin seperti fokus saat ini. Satu rumah tangga bisa terdiri dari beberapa keluarga miskin sehingga nantinya adalah keluarga, bukan rumah tangga,” kata Widianto di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, dengan adanya target yang lebih baik maka diharapkan program-program kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan lebih efektif. Selain itu, menurut dia, komunitas masayarakat juga menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sementara itu, tambahnya, untuk pengembangan usaha mikro, pemerintah juga akan mendukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Bambang, dana yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp 40-60 triliun. (ant)
para praktisi bisnis dan kalangan investor. Apabila dalam konteks kepastian hukum, setiap dispute atau perselisihan hukum yang berdampak nasional harus ditanggulangi sehingga tidak terkesan berlarut-larut. Apalagi, bila penanganannya memakan waktu berlarutlarut maka akan menimbulkan ekspetasi negatif atas kepastian dan transparansi hukum di tanah air. “Investor memandang mutlak suatu pelaksaan supremasi hukum. Apabila persoalan hukum tersebut berjangka panjang dipastikan menimbulkan dampak bagi perekonomian nasional khususnya investasi. Bahkan, lebih parah lagi, calon investor bisa meragukan kepastian hukum bagi pengusaha dalam berbisnis. “Saya mengharapkan dalam waktu tidak lama, masalah ini bisa diselesaikan,” ujar Hidayat,
yang juga merangkap sebagai Menteri Perindustrian. Seperti diketahui, Bibit dan Chandra M Hamzah, pimpinan non aktif KPK telah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mencekal Anggoro Widjojo, bos PT Radiokom yang menjadi tersangka kasus koruspi. Pencekalan, kata polisi, harus diputuskan secara kolektif karena kepemimpinan KPK adalah kepemimpinan kolektif. Hal itu dibantah tegas KPK. Pencekalan urusan teknis yang tidak harus diputuskan secara kolektif. Sejak KPK berdiri, keputusan pencekalan bisa diputuskan seorang ketua dan tidak harus kolektif. Polisi juga menuduh Bibit dan Chandra telah menerima uang dari Anggodo Widjojo, yang diberikan lewat Ary Muladi. (ind)
JAKARTA - Dalam hitungan dua bulan lagi, tahun anggaran (TA) 2009 sudah harus tutup buku. Namun, realisasi penyerapan anggaran dana stimulus sektor infrastruktur baru 35 persen saja dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp 11 triliun. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah masih berharap, mampu mengoptimalkan penyerapan dana stimulus infrastruktur seluruhnya. Menurutnya, hingga kini, baru terserap sebesar Rp 3,85 triliun atai 35 persen dana stimulus sektor infrastruktur. Artinya, masih tersisa Rp 7,15 triliun yang belum tersalurkan. “Itu dalam dua bulan akan direalisasikan dengan cepat. Kemarin itu banyak hambatan dan sumbatan,” ujar kepada wartawan usai Rakor Perekonomian di, Jakarta, belum lama ini. Hadir pula dalam kesempatan itu diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad Hatta menuturkan, usai pertemuan itu, pihaknya telah mengingatkan kembali kepada para menteri terkait untuk secepatnya merealisasikan dana stimulus infrastruktur tersebut. “Khususnya menteri yang baru untuk betul-berul merealisasikan,” kata Hatta. Diakuinya, penyerapan dana stimulus memang sempat mengalami kendala pada awalnya. Kendala tersebut terutama berkisar pada masalah ad-
ministratif. Namun persoalan itu sebenarnya sudah dapat ditangani dengan keluarnya keputusan presiden yang mendukung kebijakan tersebut. “Kan sudah selesai semua, saya harapkan bisa mengalir,” katanya. Senada dengan Menko Perekonomian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armidia Alisjahbana mengatakan, penyerapan dana tersebut masih bisa dipercepat kendati masih harus dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. “Mudah-mudahan bisa dipercepat,” katanya. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah siap menambah insentif aru dalam APBN-Perubahan 2010 setelah adanya berbagai masukan yang diperoleh dari National Summit. Dari para pemangku kepentingan, terdapat sejumlah usulan untuk diberikannya sejumlah insentif. Dalam National Summit yang berakhir Jumat disepakati beberapa agenda kerja pemerintah plus usulan dari unsur masyarakat. Termasuk pemberian insentif atas berbagai sektor pada 3 bidang, perekonomian, kesra, dan polhukham. Insentif yang dikehendaki para stakeholder ini, aku Menkeu, khususnya di bidang fiskal, tentu dapat mengubah postur anggaran pemerintah. Namun, usulan ini dikembalikan kembali kepada pemerintah. (ind)
Kasus Bank Century
Sulit Terungkap JAKARTA - Bank Century berpeluang menjadi kasus yang tidak akan terungkap. Hal ini disebabkan pemeriksaan yang tidak maksimal. Ekonom Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Drajad Hari Wibowo mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor kasus Bank Century tidak dapat memeriksa aliran dana. “Tanpa (pemeriksaan) aliran dana itu, akan sulit menguraikan secara benar apa yang terjadi di Century,” ungkapnya di Sukabumi akhir pekan lalu.
Dia mengemukakan, hambatan pemeriksaan Bank Century disebabkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang tidak bersedia mengungkapkan arus aliran dana tersebut. “PPATK tidak bersedia proaktif untuk membuka aliran dana yaitu dengan alasan belum ada perintah yang terkait dengan pidana,” tuturnya. Persoalannya sekarang, lanjut Drajad, kasus ini seperti ayam dengan telur, apakah harus ditetapkan tersangka terlebih dahulu atau menggunakan
asas praduga tak bersalah. “Misalkan kalau deposan menggunakan dananya untuk kepentingan perusahaan itu kan wajar-wajar saja,” katanya. Dengan sikap PPATK tersebut, tambah dia, masyarakat akan mempunyai kesan negatif terhadap knerja lembaga negara dalam menyelesaikan perkara. “Seolah-olah ada yang ditutupi masalah Bank Century ini,” tukas Drajad. Maka dari itu, dia menyatakan, hak angket DPR menjadi sebuah keharusan dalam pengungkapan kasus Bank Century. (fel)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.