No. 147 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 3 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kerja Sama Pemerintah-Swasta
Infrastruktur Lemah JAKARTA - Wakil Ketua HIPMI Silmy Karim mengatakan implementasi kerja sama pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih lemah. “Pelaksanaan kerja sama masih memiliki banyak kendala sehingga swasta masih enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur,” katanya dalam diskusi dengan forum wartawan ekonomi, keuangan dan moneter di Anyer, Banten, kemarin. Kelemahan tersebut antara lain studi kelayakan masih kurang detil dan kurangnya analisis serta upaya untuk memitigasi risiko investasi. “Misal investor minat untuk membangun pelabuhan, namun ternyata infrastuktur pendukung seperti jalan belum ada,” ujarnya. Kemudian informasi yang diberikan kepada calon investor belum memadai, transparansi dan kepastian proyek kerja sama masih kurang serta terbatasnya dukungan pemerintah, seperti jaminan dari Pemerintah, dukungan pengadaan tanah, dan fasilitas fiskal. “Kita masih membutuhkan penyikapan fiskal, agar investor lebih berani masuk ke Indonesia, kemudian banyak swasta yang ingin masuk tapi perlu kepastian dan kejelasan berusaha,” ujarnya. Selain itu, ia menjelaskan masih banyak kendala seperti proses lelang pengadaan barang yang masih memakan waktu lama, permasalahan pada pengadaan lahan atau tanah, izin tambahan masih diperlukan dan diminta oleh Pemerintah Daerah kemudian terbatasnya sosialisasi proyek-proyek KPS. “Untuk pengadaan lahan, perlu ada aturan untuk pembebasan karena saat ini banyak tanah yang dibeli spekulan, itu hal yang lumrah,” ujarnya. Untuk itu, ia menyarankan dibutuhkan jaminan kemudahan secara mutlak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak menghambat iklim investasi. “Perlu pelayanan satu pintu antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. (ant)
Surplus Perdagangan Hampir 10 M Dolar JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia selama semester I/2010 mencapai 9,63 miliar dolar AS. “Neraca perdagangan secara kumulatif selama semester I/ 2010 surplus 9,63 miliar dolar, jadi nyaris 10 miliar dolar dalam satu semester,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, kemarin. Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara mitra dagang terutama yang terbesar dengan China, namun dengan negara lainnya masih surplus. Menurut catatan BPS defisit perdagangan selama semester I/2010 dengan China sebesar 2,95 miliar dolar AS. Defisit terbesar kedua dialami Indonesia dalam berdagang dengan Thailand yaitu sebesar 1,69 miliar dolar AS. Defisit perdagangan de-
ngan Thailand itu terjadi karena Indonesia banyak mengimpor buah-buahan dan sayur-sayuran dari negara gajah putih itu. Selain China dan Thailand, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan Australia sebear 856,3 juta dolar dan Singapura sebesar 218,6 juta dolar. Selama semester satu 2010 ini, Indonesia masih mengalami sedikit surplus dari perdagangan minyak mentah sedangkan dalam perdagangan hasil minyak (olahannya masih defisit). “Untuk minyak mentah satu semester ini kita sedikit surplus yaitu 333,6 juta dolar dan masih bisa disebut “net exporter” sedangkan hasil minyak minus 6,4 miliar dolar. Devisa kita habis untuk impor BBM,” tuturnya. (ant)
Rupiah Turun 10 Poin JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin sore ditutup turun 10 poin menjadi Rp 8.940-Rp 8.950 per dolar dibanding akhir pekan lalu Rp 8.930Rp 8.940, karena pelaku pasar berlanjut melepas rupiah. Analis PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova di Jakarta, mengatakan, tekanan pasar cenderung meningkat hingga rupiah tertekan, namun posisi masih dibawah angka Rp 9.000 per dolar. “Kami memperkirakan rupiah hanya tertekan sesaat saja, namun peluang untuk kembali menguat hingga mencapai Rp 8.900 masih besar,” ucapnya. Menurut dia, meningkatnya tekanan pasar, karena laporan
Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa laju inflasi Juli 2010 meningkat mencapai 1,57 persen. Dengan inflasi year on year dan year to date masih di bawah lima persen, maka BI Rate berpeluang tetap bertahan di 6,5 persen, karena selisih inflasi berjalan dengan BI rate masih cukup lebar sekitar 200 basis poin, katanya. Pemerintah dan BI harus bekerja keras untuk menahan ancaman lonjakan inflasi karena lima bulan ke depan masih ada hari-hari perayaan agama seperti Puasa, Lebaran, dan Natal yang biasanya memiliki tradisi inflasi yang tinggi. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
EVALUASI PASAR BERAS - Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (kiri), bersalaman dengan Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, saat Rapat Koordinasi tentang evaluasi operasi pasar gula dan beras menjelang bulan puasa di Jakarta, kemarin.
Inflasi Tinggi
Cermin Pemulihan Ekonomi JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan tingginya inflasi Juli 2010 mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi pasca krisis global yang dialami dunia. “Negaranegara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi, kenapa inflasi tinggi karena memang kita sedang mengalami hal yang sama yaitu pemulihan ekonomi yang menggairahkan masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga mendorong inflasi,” katanya di Jakarta, kemarin.
Meski demikian, Rusman menjelaskan dampak kenaikan inflasi di Indonesia bervariasi dari dampak psikologis kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), anomali musim hingga ketidakyakinan konsumen dalam penyediaan bahan pokok. “Tapi inflasi tinggi juga dirasakan negara lain seperti India dan negara-negara Eropa yang inflasi Juli mencapai 1,7 persen, kita masih 1,57 persen. Di India inflasi ‘year on year’-nya sudah 9 persen,” tuturnya. Kenaikan inflasi tersebut
juga menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah harus menjaga tingkat inflasi pada level yang sehat agar tidak membebani. “Ukuran kita inflasi sekitar 5 persen itu sehat, kalau terus di bawah 5 persen itu pertanyaannya apakan gairah masyarakat berkurang,” tuturnya. Ia memperkirakan inflasi 2010 akan mendekati enam persen karena inflasi Juli mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini. “Inflasi kita antara 5,3 persen sampai enam persen lah. Medium-
minasi berbeda dengan sanering jaman dulu karena perlu dihindari dampak yang merugikan masyarakat, sehingga hanya bisa dilakukan dalam waktu dan persiapan yang lama dan matang termasuk sosialisasinya dan harus betul betul berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. “Kalaupun dilakukan itu harus dirasakan manfaatnya. Sehingga sampai sekarang masih merupakan kajian riset di BI saja,” katanya. Di banyak negara yang sukses melakukannya, redenominasi hanya dilakukan
pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah yang intinya adalah melakukan penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran saja tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi. “Syarat keberhasilan lainnya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat yang mendukung yang didasarkan akan kebutuhan riil masyarakat,” katanya. Redenominasi berbeda dengan sanering yang hanya memotong nilai uang terhadap barang, sementara redenominasi selain memotong nilai uang juga memotong nilai barang. (ant)
8.500
8.930
8.938
8.995 9.500
Bisnis Jakarta/ant 29/7
30/7
2/8
Agustus-September adalah bulan puasa yang biasanya konsumsi masyarakat tinggi, terutama menjelang hari raya. “Dampak tidak langsungnya sudah terasa saat ini. Jadi, nanti sudah tidak kaget lagi,” tuturnya. Untuk menahan kenaikan inflasi sesuai target awal 5,3 persen diperlukan upaya yang sangat keras dari pemerintah dalam menekan kenaikan harga bahan pokok. Rusman mengatakan pergerakan inflasi akan mengikuti pertumbuhan ekonomi. (ant)
Rencana Redenominasi Baru Kajian Subsidi BBM Transportasi Diusulkan Fix
JAKARTA - Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah mengatakan rencana melakukan redenominasi baru berupa kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan integrasi masyarakat ekonomi regional seperti ASEAN. “Itu baru kajian kita dalam rangka integrasi masyarakat ekonomi regional seperti ASEAN untuk kemudahan transaksi pembayaran. Itu baru kajian awal untuk melihat prospek dan contranya,” kata Difi saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, redeno-
KURS RUPIAH
9.000
nya 5,5 persen,” katanya. Inflasi Januari-Juli telah mencapai 4,02 persen, sedangkan target yang dipatok pemerintah sebesar 5,3 persen. “Memang ada ruang sebesar 1,3 persen untuk mencapai target 5,3 persen akhir tahun ini. Itu artinya selama lima bulan ke depan ratarata harus 0,2 persen. Rasanya bulan Agustus tidak akan bisa 0,2 persen,” tuturnya. Pada Agustus itu, dampak langsung dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sudah mulai dirasakan masyarakat. Selain itu,
RASKIN PENGGANTI OP - Sejumlah pekerja mengangkut beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebagai pengganti operasi pasar (OP) di Gudang Bulog Sokaraja, Banyumas, Jateng, kemarin.
JAKARTA - Dewan Energi Nasional mengusulkan, pemberlakuan mekanisme subsidi secara tetap atau fix pada bahan bakar minyak transportasi. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Novian Moezahar Thaib dalam siaran pers yang diperoleh di Jakarta, Senin mengatakan, dengan pemberlakuan secara fix, maka subsidi BBM tidak lagi tergantung pada harga minyak dunia seperti sekarang ini. “Namun, perubahan subsidi itu masih merupakan pemikiran anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan,” katanya. Dalam penetapan subsidi secara fix perlu disediakan anggaran subsidi yang tidak hanya dibebankan kepada APBN tetapi juga dari APBD. Novian juga mengatakan, perubahan mekanisme subsidi itu merupakan salah satu isu energi yang dibahas dalam sidang Anggota DEN kelima pada Jumat (30/7). Selain isuisu terkini, DEN juga membahas rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam pandangannya, DEN berharap subsidi BBM secara bertahap dikurangi dan diupayakan BBM nonsubsidi pada 2014. Novian juga mengatakan, perubahan sistem subsidi tersebut meru-
pakan salah satu cara memperbaiki mekanisme subsidi BBM. Konsep perbaikan mekanisme subsidi dimaksudkan agar subsidi BBM tepat sasaran, namun tetap memperhitungkan dampak sosial. “Nantinya, pemerintah memberlakukan subsidi BBM hanya kepada transportasi massal dan kendaraan pribadi roda dua berbahan bakar minyak,” katanya. Saat ini, mekanisme subsidi BBM memakai acuan harga minyak dunia sesuai “mid oil Platt’s Singapore” (MOPS) atau harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. Dengan acuan tersebut, maka nilai subsidi BBM akan berfluktuasi mengikuti MOPS. Subsidi merupakan selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran. Harga keekonomian adalah harga BBM sesuai MOPS ditambah alpha atau komponen biaya distribusi dan marjin pengecer serta pajak. Organisasi DEN diketuai Presiden, dengan wakil ketua adalah Wakil Presiden, dan ketua harian adalah Menteri ESDM. Anggota DEN berjumlah lima belas orang yang terdiri dari tujuh unsur pemerintah dan delapan unsur pemangku kepentingan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.