No. 24 tahun V
8 Halaman
Jumat, 4 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kemenkeu Nilai Inflasi Januari Wajar JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai laju inflasi pada Januari sebesar 0,89 persen sebagai sesuatu yang wajar di awal tahun. “Dilihat dari inflasi bulanan pada tahun-tahun sebelumnya seingat saya jauh lebih tinggi dan Januari polanya memang lebih tinggi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, kemarin. Laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya akan turun didukung oleh panen raya pada Maret dan April. Menurut dia, hingga saat ini belum ada rencana perubahan terhadap berbagai asumsi dalam APBN termasuk inflasi. “Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah menekan laju inflasi untuk Februari dan Maret, kami berharap berbagai upaya dapat menekan laju inflasi pada Februari,” katanya. Bambang menyebutkan, upaya menekan inflasi antara lain dengan menurunkan bea masuk impor pangan (beras) hingga nol rupiah sebelum musim panen raya. “Kita tetap berupaya mengejar target dengan berbagai upaya baik penurunan BM maupun peningkatan produksi pangan,” katanya. Mengenai dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap inflasi, Bambang mengatakan, dengan patokan harga minyak 80 dolar AS per barel, maka dampak inflasinya sebesar 0,3 hingga 0,6 persen. “Dampak itu sudah masuk perhitungan APBN sehingga tidak terlalu masalah. Yang masalah adalah volatilitas harga pangan, upaya stabiloisasi dan panen raya diharapkan menurunkan laju inflai sementara APBN masih aman dan terjaga dengan baik,” katanya. (ant)
Kewenangan Komwas Pajak Dipangkas JAKARTA - Komisi XI DPR RI ingin mengurangi kewenangan Komite Pengawas Perpajakan (Komwas) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan khususnya pada aktivitas kepabeanan dan cukai. “Menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Komwas tidak ikut mengawasi aktivitas bea dan cukai,” ujar anggota Komisi XI dari Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah di Jakarta, kemarin. Untuk itu, Melchias mempertanyakan dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.133/PMK.01/2010 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat komite pengawas perpajakan yang bertentangan dengan UU tersebut. “Seharusnya Komwas tidak berada dalam naungan pemerintah untuk menghindari kepentingan dan harus berdiri secara independen,” ujarnya. Selain itu anggota komisi XI Edison Betaubun juga meminta pemerintah untuk merevisi mengenai peraturan
tersebut, apalagi Komwas hanya bekerja setengah hati mengungkap penyelundupan dua kontainer di Tanjung Priok namun tidak mengungkap penyelundupan 10 kontainer di Merak. “Kalau perlu dibuat badan sendiri untuk mengawasi aktivitas bea dan cukai, atau mengawasi kinerja pembendaharaan yang bertugas mengamankan penerimaaan negara,” ujar anggota yang juga berasal dari Partai Golkar ini. Sementara anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Rahmat juga mengatakan dengan aturan yang ada saat ini, Komwas memiliki kewenangan yang terlalu luas. Untuk itu dia meminta Menteri Keuangan untuk mencabut fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai dari Komite Pengawas perpajakan. “Bukan mengatakan Pak Anwar Suprijadi (Ketua Komwas) bekerja tidak benar, tapi kekuasaan itu harus dibatasi agar jangan tak terbatas,” ujarnya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
GO PUBLIC - Sejumlah calon investor memadati gerai penjualan saham perdana PT Garuda Indonesia (persero) di tempat initial public offering (IPO) Garuda di Plaza Bapindo, Jakarta, Rabu kemarin.
Saham Garuda di Jakarta Sepi Peminat JAKARTA - Peminat saham PT Garuda Indonesia pada penawaran perdana (IPO) hari pertama untuk kelompok ritel di Jakarta relatif sepi karena diduga minimnya publikasi. “Hari pertama di Jakarta ini, memang relatif sepi. Karena banyak rencana iklan di sejumlah media massa tidak terbit. Padahal, kami sudah berusaha (pasang iklan),” kata Group CFO dan EVP Corporate Strategy, PT Garuda Indonesia, Elisa Lumbantoruan di sela Penawaran Saham IPO Garuda di Jakarta, kemarin. Akibatnya, banyak investor ritel tak tahu di mana tempat penawaran saham perdana.
“Namun, pada sesi penawaran berikutnya pada 4 dan 7 Februari, kita harapkan lebih baik,” katanya. Periode penawaran saham IPO Garuda ini juga dilakukan secara serempak di beberapa kota seperti Aceh, Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Balikpapan dan Makasar. Penawaran saham perdana untuk ritel porsinya tetap 5-7 persen. Ditanya kondisi penawaran untuk korporat, Elisa hanya mengatakan, hal itu ada di penjamin emisi. “Tanggal 9 Februari baru dibuka (penjatahannya),” katanya. Pengamatan Antara menunjukan se-
jak dibuka pukul 09.00 WIB, peminat tidak ramai. Tidak ada pengaturan yang relatif sibuk dari sejumlah petugas yang melayani pemesanan untuk ritel ini. Sebelumnya, pemerintah memutuskan harga penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia sebesar Rp 750 perlembar, dengan jumlah saham yang dilepas sebesar 26,67 persen atau setara dengan 6,355 miliar lembar saham. Dari jumlah itu, sebesar 4,4 miliar lembar merupakan milik Garuda, sedangkan sisanya 1,935 miliar saham milik Bank Mandiri di Garuda. Dengan porsi saham terse-
Peluang Bagi Wirausaha Masih Besar JAKARTA - Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan, masih terbuka peluang yang besar bagi wirausaha dan calon wirausaha di Indonesia. “Masih terbuka peluang bagi wirausaha dan calon wirausaha, pertama karena negara kita mempunyai sumber daya alam yang besar,” kata Presiden SBY dalam pidatonya menyambut Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Gedung Smesco Jakarta. Indonesia, juga mempunyai sumber daya manusia yang besar dengan anatomi demografi yang baik di mana jumlah penduduk produktif di Indonesia tinggi. Penduduk produktif
inilah yang akan menggerakkan ekonomi bangsa. “Ekonomi kita juga terus tumbuh dan pertumbuhan kita menuju ke high growth. Produk Domestik Bruto kita sudah setara 700 miliar dolar AS,” katanya. Peluang itu semakin terbuka lebar karena adanya kebutuhan atau demand barang dan jasa bagi 237 juta penduduk Indonesia dengan daya beli semakin tinggi. Hal itu berarti diperlukan produk barang dan jasa dalam jumlah yang semakin besar. “Kalau kita jujur, ekonomi di seluruh Indonesia baik dari sisi pertanian, industri, dan jasa masih sangat bisa dikembangkan. Ini peluang bagi wi-
rausaha,” katanya. Presiden menambahkan, peluang bagi wirausaha juga kian terbuka karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat semakin baik. “Bangsa atau masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi akan mempunyai modal yang akan ditransfer menjadi karya baru,” katanya. Pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang lain, saat ini juga terus turut mendukung dengan memberikan bantuan kepada usaha rintisan baru termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). (ant)
Pembatasan BBM Bersubsidi Sedang Disiapkan JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan pelakssanaan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kawasan Jabodetabek. “Sedang disiapkan, masih disiapkan, kan nanti mulai April untuk Jabodetabek,” kata Armida usai rapat koordinasi ketahanan pangan di kantor Menko Perekonomian Jakarta. Armida menyebutkan, persiapan itu antara lain saat ini sedang diidentifikasi kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan. “Sedang diidentifikasi ke-
butuhan BBM untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. Ketika ditanya apakah akan ada percepatan pelaksanaan pembatasan BBM Bersubsidi melihat harga minyak dunia yang meningkat, Armida mengatakan, semua memerlukan persiapan matang sehingga diharapkan tidak ada masalah di lapangan. Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hingga saat ini belum ada lagi pembahasan antar-menteri terkait masalah itu. “Belum ada pertemuan lagi membahas masalah itu,” kata Hatta. (ant)
but Garuda memperoleh sebesar Rp 3,3 triliun, sedangkan Bank Mandiri sebesar Rp 1,451 triliun. Sehingga total hasil penerimaan dari IPO Garuda mencapai Rp 4,751 triliun. Sebanyak 80 persen dari total saham dialokasikan untuk investor lokal baik investor institusional maupun ritel, sisanya 20 persen untuk investor asing. Sementara itu, saham perdana PT Garuda Indonesia dirumorkan dijual di level Rp 650 per saham di pasar gelap karena banyak investor yang memesan melebihi kemampuan finansialnya. Pengamat pasar modal Satrio Utomo, membenarkan adanya rumor
tersebut. Hal itu dipicu aksi investor yang memesan saham lebih banyak dari kemampuan finansialnya. Saat bookbuilding, banyak investor yang mendapatkan saham maskapai penerbangan ini terlalu banyak. Karena itu, sangat masuk akal jika di pasar gelap saham penerbangan ini dihargai Rp 650. Periode penawaran saham Garuda dimulai Rabu kemarin, lalu 4 dan 7 Februari 2011, penjatahan pada 9 Februari 2011, distribusi dan pengembalian dana 10 Februari 2011 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Februari 2011. (ant)
Kerusuhan Mesir
Dorong Harga Minyak Naik JAKARTA - Harga minyak naik kemarin, karena investor khawatir tentang meningkatnya kerusuhan di Mesir yang dapat mengganggu lalu lintas di Terusan Suez yang penting. Dikutip dari Antara di Jakart akemarin, kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk Maret, naik tipis sembilan sen menjadi ditutup pada 90,86 dolar per barel. “Ini berlangsung dari situasi di Mesir yang telah menyuntikkan ledakan volatilitas dan ketidakpastian dalam pasar minyak,” kata analis Barclays Capital dalam catatan klien. Kontrak New York telah naik lebih dari enam dolar pada Jumat dan Senin, kemudian menyusut 1,42 dolar pada Selasa. Kekacauan merajalela di Tahrir Square Kairo pada Rabu karena pendukung Presiden Mesir Hosni Mubarak bentrok dengan demonstran oposisi yang mengakibatkan ratusan orang luka-luka. Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret mencapai 102,47 dolar per barel — titik tertinggi sejak akhir September 2008. Brent menetap di 102,34 dolar, naik 60 sen dari Selasa. Para analis Barclays Capital berpendapat ada sedikit ancaman signifikan
dari kekacauan untuk produksi minyak Mesir atau rute transit, dan kemungkinan dari sebuah spillover ke produsen minyak kunci “sangat terbatas.” Meski Mesir bukan produsen minyak mentah utama, tapi lokasi dari Terusan Suez, yang mengalirkan sekitar 2,4 juta barel seharihari, hampir sama dengan produksi harian Irak. Sejak pecahnya protes Mesir lebih dari seminggu yang lalu, harga minyak telah didukung oleh kekhawatiran gangguan terhadap jalur air buatan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. “Situasi memperkenalkan risiko dan ketidakpastian yang mungkin sangat signifikan dalam hal evolusi politik yang lebih luas di wilayah ini,” kata para analis Barclays Capital. Di Amerika Serikat, laporan mingguan stok terbaru pemerintah menunjukkan persediaan masih naik di negara konsumen minyak terbesar di dunia itu. Cadangan minyak mentah AS meningkat tajam pada ketiga minggu berturut-turut, Departemen Energi Amerika Serikat mengatakan. Minyak mentah naik 2,6 juta barel menjadi 343,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 28 Januari sesuai dengan harapan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.