No. 43 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 4 Maret 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
SEKOLAH PASAR MODAL - Suasana kegiatan belajar mengajar dihari pertama Sekolah Pasar Modal BEI, usai pembukaan sekolah tersebut di BEI, Jakarta, kemarin. Sekolah itu memberi pengetahuan untuk muridnya tentang seluk beluk berinvestasi di pasar modal.
Pasar Butuh Kepastian
Maret Bakal Deflasi JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi kemungkinan potensi terjadinya deflasi pada Maret 2010 yang diakibatkan masa panen di beberapa daerah. Kepala BPS Rusman Heriawan usai rapat koordinasi Ketahanan Pangan di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu mengatakan, deflasi bisa terjadi walau ada kemungkinan belum terwujud pada minggu pertama Maret. “Masih terlalu pagi saya katakan begitu tapi paling tidak perkembangan harga beras menyatakan adanya kemungkinan itu,” ujarnya. Rusman juga mengatakan BPS tetap akan memantau dan memperhatikan harga-harga komoditas yang diperkirakan mulai turun pada minggu ke dua hingga ke empat Maret. “Untuk perkembangan minggu ini kita laporkan dalam rapat koordinasi karena harga beras mulai turun drastis dan ada beberapa bahan pokok yang punya peran dalam inflasi mengalami penurunan,” ujarnya. BPS mencatat inflasi Februari sebesar 0,30 persen. (ant)
JAKARTA - Kepala Negara dinilai harus memberi pertanggungjawaban atas keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil Pansus Bank Century, agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. “Apapun opsi yang diputuskan pada Rapat Paripurna DPR, Presiden harus memberi pernyataan, termasuk langkah konkrit yang akan diambil pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Hendri Saparini, kepada Antara di Jakarta, kemarin. Menurut Hendri, langkah konkrit berupa membawa kasus Century ke ranah hukum merupakan cara yang tepat untuk memberi kepastian kepada publik. Saat ini opsi yang berkembang pada Rapat Paripurna adalah opsi A, yaitu bahwa pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) tidak bermasalah karena dilakukan untuk mencegah krisis, dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
Sedangkan opsi C, adalah bahwa FPJP dan PMS bagi Bank Century bermasalah. Menurut Hendri, dinamika berkembang di masyarakat selama Pansus bekerja adalah keputusan bail out terhadap Century adalah bermasalah dengan hukum. “Masyarakat tahu bahwa seluruh anggota fraksi dalam Pansus bekerja secara cerdas mencari sebab dan akibat dari kasus ini. Tetapi akan aneh, jika ada fraksi yang tiba-tiba berputar haluan atau abstain dengan menyatakan tidak menyalahi hukum,” ujarnya. Ia menjelaskan, aspirasi di masyarakat tentu terus berkembang yang bisa menimbulkan gejolak karena ekspektasi bahwa terjadi pelanggaran hukum. Untuk itu diutarakannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus menjelaskan setiap langkah hukum yang akan ditempuh agar tidak terjadi instabilitas sosial ekonomi. “Pernyataan SBY untuk memberi jaminan kepada publik bah-
wa tidak akan terjadi gejolak baik ekonomi dan sosial, sangat penting,” tegasnya. Karena menurut Hendri, jika tidak ada pernyataan soal kepastian hukum atas kasus ini, dalam jangka pendek bisa mempengaruhi sektor finansial. “Nilai tukar dan pasar saham bisa bergejolak dalam waktu sesaat, karena sektor ini sangat rentan terhadap unsur spekulatif,” katanya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan mempengaruhi sektor rill, seperti industri manufaktur bakal terpukul, termasuk berdampak pada investasi langsung. Ia menggambarkan, bahwa pada Selasa (2/3) indeks harga saham di pasar modal dan nilai tukar mata uang relatif tidak terganggu, karena pasar masih tertuju sebatas pengumuman nama-nama yang bertanggungjawab atas kasus Century. Pasar sudah mengantisipasi soal nama-nama yang bertanggungjawab tersebut, termasuk nama Wapres Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ant)
Rupiah Kembali Tertekan JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin masih tetap tertekan, karena sidang paripurna DPR yang sedang berlangsung masih belum memberikan kepastian mengenai talangan Bank Century apakah sah atau tidak. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi Rp 9.280-Rp 9.290 per dolar dibanding sebelumnya Rp 9.250-Rp 9.260 atau turun 30 poin. “Meski pasar regional membaik yang terpicu oleh menguat saham-saham di
AS dan surutnya ketakutan atas utang Yunani,” katanya. Sidang Paripurna DPR, menurut Rully Nova, yang membahas kasus Bank Century, sebenarnya tidak memberikan kekhawatiran pelaku pasar. Pasar biasa saja apalagi pada pagi hari pasar saham maupun pasar uang berjalan dengan baik. Rasa ketakutan itu muncul, karena pelaku khawatir apabila hasil dari sidang itu tidak sesuai dengan harapan, maka para mahasiswa akan melakukan protes dan melakukan aksi
demo besar-besaran, ucapnya. Karena itu, menurut Rully, pelaku pasar cenderung melepas rupiah ketimbang membeli, meski faktor positif dari eksternal juga baik, apalagi dolar di pasar regional juga melemah. “Kami optimis rupiah pada hari berikutnya masih berpeluang untuk menguat apalagi didukung oleh terus membaik bursa regional,” ujarnya. Meski demikian, lanjut dia posisi rupiah dinilai masih bagus, karena dibawah angka Rp 9.300 per dolar. (ant)
Kebijakan KSSK Sah JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa landasan hukum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menyelamatkan Bank Century tidak sah. “Seperti yang saya sampaikan di Pansus, waktu kami di KSSK, itu kan juga melihat semua landasan hukum,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, kemarin. Menurut dia, KSSK pada waktu itu sudah mempertimbangkan semua landasan hukum yang ada seperti UU Perbankan, UU BI, UU LPS, dan Perpu No 4 tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Mantan ketua KSSK tersebut juga masih mempertanyakan pelanggaran hukum mana dari kasus penyelamatan Bank Century yang mengandung unsur kejanggalan, karena landasan hukum tersebut telah jelas. Ia menambahkan apabila panitia angket kasus Bank Century masih mempertanyakan landasan hukum, Menkeu mempersilahkan untuk membawa permasalahan tersebut kepada forum tertinggi hukum. “Kalau terjadi dispute (sengketa) dalam landasan hukum, kita bawa saja kepada forum
yang bisa menetapkan landasan hukum, mana yang dianggap sesuai atau dianggap legitimate (sah),” ujarnya. Menkeu melihat sebagian besar landasan hukum yang telah disebutkan, seharusnya dapat lebih disempurnakan untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan di masa mendatang dan mengajak pemerintah serta DPR untuk menyempurnakan UU dan peraturan yang sudah ada. “Kalau memang ada yang tidak lengkap dan menyebabkan sulitnya sebuah kebijakan dibuat, ya kita perbaiki saja. Mari kita perbaiki, mau pakai OJK, JPSK yang baru, kita perbaiki sama-sama,” ujarnya. Ia menyarankan apabila dalam hasil panitia angket dikatakan terjadi kesalahan dalam prosedur hukum, seharusnya hasil tersebut segera direkomendasikan ke aparat hukum agar dapat secara jelas terlihat siapa yang bersalah. “Silahkan saja karena memang seharusnya dari dulu begitu. Kalau kesimpulannya begitu, saya sebagai pembuat keputusan dari dulu telah mengadukan pada polisi, halhal yang tidak baik dalam governance atau tata kelolanya Century,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.250
9.250
9.280
10.000 1/3
2/3
3/3
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.