No. 2 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 5 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Naik di Awal Tahun JAKARTA - Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal 2010 ditutup naik 1,62 persen. IHSG BEI ditutup naik 41,057 poin menjadi 2.575,413, sedangkan indeks saham-saham unggulan (LQ45) juga menguat sebesar 9,626 poin (1,93 persen) ke posisi 507,914. Analis Riset PT Valbury Asia Securities, Krisna Dwi Setiawan, kepada ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan kenaikan indeks BEI lebih disebabkan effect January yang mempengaruhi pola perdagangan saham di awal 2010 ini. Menurut dia, perdagangan awal tahun ini tidak ada faktor yang kuat mendorong indeks BEI. “Paling menyolok mungkin kenaikan saham Bank Mandiri (BMRI) yang telah menyelesaikan swap utang Garuda (PT Garuda Indonesia Airways) menjadi saham sebesar 10 persen,” katanya seperti dikutip Antara. BMRI naik Rp225 menjadi Rp 4.925 dan diikuti saham unggulan lainnya seperti saham PT Inco (INCO) yang menguat 225 ke level Rp 3.875, saham Astra Internasional (ASII) yang menambah Rp600 ke harga Rp 35.300 dan saham Bank BRI melangkah Rp 150 ke posisi Rp 7.800. Naiknya saham-saham unggulan ini telah mendorong efek lainnya mengikutinya dengan sebanyak 110 saham naik dibanding yang turun 77 dan 63 tidak berubah harganya.(ahm)
37 Kasus Pajak Tuntas JAKARTA - Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menyelesaikan 37 kasus perpajakan selama 2009 dengan kerugian negara sebesar Rp 489 miliar. “Jumlah kasus meningkat dibanding 3 tahun sebelumnya,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto Jakarta, kemarin. Tjiptardjo menyebutkan, pada 2007, jumlah kasus perpajakan yang diselesaikan sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 514 miliar. “Tahun 2008 sebanyak 35 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 1,54 triliun,” katanya. Sementara untuk kasus yang sudah divonis, pada 2007 sebanyak delapan kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp106 miliar. Pada 2008 sebanyak 13 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp 578 miliar, sedangkan untuk 2009 sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp 921 miliar. Sementara itu mengenai rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, Tjiptardjo mengatakan, sampai dengan November 2009, mencapai 50,94 persen dari jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan sebesar 45 persen, ratio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sudah mencapai 5,94 persen lebih tinggi dari rencana,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.330 9.435
9.395
10.000 30/12
31/12
4/1
Bisnis Jakarta/ant
PROYEKSI EKONOMI – Menko Perekonomian Hatta Radjasa (tengah) beserta menteri bidang ekonomi lainnya usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, kemarin. Dibahas evaluasi perekonomian Indonesia 2009 dan proyeksi tahun 2010, terutama kaitannya dengan persiapan menghadapi AFTA ASEAN-China yang sudah efektif tahun ini.
Pasar Modal Harus Berperan JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pasar modal harus meningkatkan perannya dalam menggerakkan sektor riil sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Tekad tersebut relevan dengan optimisme dan tanggung jawab dan komitmen pelaku pasar modal, untuk memberi kontribusi terbaiknya dalam turut mendorong laju pertumbuhan dan dapat jadi
instrumen menggerakkan sektor riil dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan,” kata Menkeu dalam pembukaan perdagangan hari pertama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2010 di Jakarta, kemarin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam acara itu untuk membuka hari pertama perdagangan BEI pada 2010. Dikatakan Menkeu, kinerja perekonomian Indonesia pada 2009 mampu mencatat pertumbuhan positif dan menjadi salah
Silpa Untuk Program Prioritas JAKARTA - Pemerintah mengatakan, pihaknya akan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa sebesar Rp 38 triliun untuk mendanai program-program prioritas di 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, program-program prioritas tersebut antara lain kebijakan subsidi listrik, pupuk, dan infrastruktur. “Kita masih melakukan persiapan,” katanya dalam konferensi pers Evaluasi Kinerja Ekonomi 2009 dan Prospek 2010 di Graha Sawala Departemen Keuangan, kemarin. Selain itu, lanjut Menkeu, silpa juga bisa digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan anggaran belanja stimulus yang akan diteruskan dari 2009. “Tergantung prioritas nasional,” ujarnya. Dia juga mengatakan, penggunaan silpa sebesar Rp 38 triliun tersebut akan dilakukan sebelum Maret 2010 untuk ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2010. “Harus sebelum Maret 2010 selesai,” singkatnya. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengemukakan, alokasi silpa akan digunakan untuk programprogram yang belum tercantum dalam APBN 2010. Alokasi yang sudah dipersiapkan antara lain untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), listrik, dan pupuk. “Tapi itu nanti. Pokoknya untuk membiayai program-program yang belum ada di APBN 2010,” ujar dia. Anggito menambahkan, alokasi silpa bisa digunakan untuk membiayai defisit 2010 sebesar 1,6 persen atau Rp 98 triliun. Angka ini bisa diperlebar lagi sebanyak 0,4 persen atau Rp 24 triliun menjadi 2 persen atau Rp 132 triliun. “Kalau untuk mempercepat untuk menampung programprogram yang belum ada di APBN 2010 sampai Maret silahkan tambahkan,” tuturnya. Meskipun begitu, pihaknya tidak akan mengubah struktur penerimaan dan asumsi makro. “Yang berubah cuma belanja K/L (kementerian dan lembaga) dan non k/l serta sumber pembiayaan,” jelasnya. (fel)
satu yang terbaik di antara negara G20. Hal itu, katanya, tercermin dari kinerja BEI yang terbaik di Asean dan nomer dua di Asia Pasifik. Total laba bersih emiten kwartal tiga 2009, lanjutnya, naik 48,5 persen dibanding periode yang sama pada 2008, dan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan indeks saham terjadi bukan saja karena sentimen positif tetapi karena kinerja perusahaan yang baik. Menkeu menjelaskan, bahwa saat ini sinyal pemulihan
ekonomi global mulai terlihat meski masih ada beberapa elemen risiko yang harus terus dicermati dan waspadai. Pemberian stimulus di beberapa negara, konsolidasi moneter yang dilakukan Australia dengan menaikkan suku bunga, serta krisis ekonomi di Yunani, adalah contoh risiko yang bisa terjadi di mana saja termasuk di Indonesia apabila lengah. “Untuk itu kami akan terus meningkatkan kemampuan antisipasi dan kewas-
padaan dalam mengelola ekonomi meski tidak menutup optimisme,” katanya. Menkeu mengatakan dirinya bersama pelaku ekonomi khususnya pasar modal akan memelihara komunikasi dan kerja sama saling menghargai dan penuh komitmen kolektif untuk memelihara stabilitas dan kelanjutan pertumbuhan industri ini pada 2010. “Kami tetap optimis dalam menapaki aktifitas 2010. Keberadaan Presiden akan menebalkan rasa itu,” katanya. (ant)
Status Keuangan LPS
Ada Pembelokan
Hasan Bisri
JAKARTA - Ketua Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mensinyalir banyak tokoh melakukan pembelokan bahwa Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bukan merupakan keuangan negara. “Saya merasa kaget beberapa tokoh mengatakan bahwa LPS bukan keuangan negara,” kata Hasan Bisri saat menjadi pembicara di seminar dengan tema “Aspek Hukum Bank Century, Kejahatan Perbankan dan
Recovery Aset Hasil Korupsi” di Jakarta, kemarin. Menurut dia, Undang-undang (UU) mengatakan bahwa aset LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasan Bisri menegaskan bahwa APBN itu merupakan salah satu unsur dari kekayaan negara. “Ini tidak berarti dipisahkan dari kekayaan negara. Kalau itu menjadi pedoman, maka negara akan kehilangan kekayaan
Rp 1.000 triliun karena Bank Mandiri dan BUMN lainnya tidak dimasukkan, termasuk bank sentral (BI),” jelasnya. Dia juga menegaskan bahwa LPS bisa melakukan penarikan premi ke bank atas kekuatan UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya tidak melihat ini modalnya dari negara dan diaudit oleh BPK bukan, tapi esensinya. Kalau bukan keuangan negara mana mungkin mereka bisa punya wewenang bank-bank untuk membayar premi,” lanjutnya. Bahkan Hasan Bisri ini melihat aset LPS yang hanya Rp 14 triliun apakah mampu menyelamatkan seluruh bank jika mengalami gagal semua. “Tetap saja negara yang akan menanganinya,” katanya. Anggota BPK ini khawatir bahwa isu LPS bukan keuangan negara dibangun untuk memuluskan penyelamatan Bank Century. “Ini akan berbahaya kalau pemikiran seperti ini sebagai upaya penyelamatan Bank Century saja,” tegas Hasan Bisri. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.