No. 63 tahun IV
8 Halaman
Senin, 5 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
MEMBATIK - Menteri Perdagangan Republik Rakyat China, Chen Deming mencoba membatik dengan menorehkan bahan batik malam ke selembar kain yang sudah mempunyai motif di Museum Batik Danar Hadi Solo, Jateng, kemarin. Solo merupakan salah satu daerah yang diundang sebagai peserta Shanghai Expo 2010 di China, mulai Tanggal 1 Mei.
Penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah
Bukan Tarif Maksimal JAKARTA - Pemerintah tidak akan menerapkan tarif maksimal pajak penjualan barang mewah (PPnBM) berdasar UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN PPnBM) yang mulai berlaku 1 April 2010. “Berdasar UU yang baru, tarif maksimal PPnBM berubah dari 75 persen menjadi 200 persen, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, tetapi kita tidak akan menerapkan tarif maksimal 200 persen,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, hal baru lainnya yang diatur UU baru adalah bahwa atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak dikenakan PPN dengan tarif nol persen. Barang dan jasa tidak kena PPN juga bertambah antara lain kelompok barang kebutuhan pokok berupa daging, telur, susu, sayuran, dan buahbuahan. Ini dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga terjangkau.
Selain itu kelompok jasa keuangan seperti jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasar prinsip syariah juga tidak dikenakan PPN. Dalam hal terjadi kondisi PPN lebih bayar, maka untuk kelebihan tersebut hanya dapat diajukan restitusi pada akhir tahun buku, kecuali pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor, melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, dan dalam tahap belum berproduksi. “Pengusaha kena pajak itu dapat mengajukan restitusi pada setiap masa pajak,” kata Tjiptardjo. Pengusaha kena pajak tertentu yang mempunyai kriteria resiko rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu, dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan lebih dulu. “Dalam hal setelah pemeriksaan terdapat PPN yang masih harus dibayar, maka sanksi yang akan dikenakan adalah 2 persen per bulan, kecuali ter-
dapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Tjiptardjo. Dalam perkembangan lain Tjiptardjo mengungkapkan, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan orang pribadi yang berakhir 31 Maret, pada 2010 meningkat dibanding pada tahun 2009. “Semula kami khawatir kasus GT dan tidak dikirimkan SPT ke WP akan berdampak kurang baik, namun ternyata di luar perkiraan,” katanya. Ia menyebutkan, sampai batas akhir penyampaian SPT PPh OP 31 Maret 2010, penyampaian SPT mencapai 5.910.629. “Jumlah ini meningkat 29,75 persen dibanding periode yang sama tahun 2009 yang hanya 4.555. 274,” katanya. Menurut Tjiptardjo, jumlah itu akan terus bertambah karena di berbagai daerah masih berlangsung penghitungan. Penyebab peningkatan kepatuhan, antara lain meningkatnya pemahaman terhadap pajak. (ant)
Tax Refund di Delapan Kota JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak menunjuk delapan toko ritel untuk pemberian fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau tax refund kepada wisatawan mancanegara (wisman) berlaku 1 April 2010. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di Jakarta, akhir pekan lalu, menyebutkan, delapan toko ritel itu terdiri dari lima toko di Jakarta, dan tiga toko di Bali. Lima toko di Jakarta adalah Pasaraya cabang Blok M, Sarinah, Metro Pondok Indah Mal, Metro Plaza Senayan, dan Keris Gallery Terminal II D Bandara Soekarno Hatta. Sementara di Bali adalah Batik Keris Discovery Shopping Mall, UC Silver Batubulan Gianyar, dan Mayan Bali Kuta Square Blok A Nomor 12. Dasar hukum pemberian fasiltas Tax Refund kepada wisman adalah UU Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan
Mochamad Tjiptardjo
PPnBM yang mulai berlaku 1 April 2010. Pemberian tax refund kepada turis asing dimaksudkan untuk memajukan perdagangan dalam negeri dan menarik lebih banyak wisman berkunjung ke Indonesia serta membelanjakan uangnya di Indonesia. Direktur Transformasi Pro-
ses Bisnis Ditjen Pajak, Robert Pakpahan menambahkan, jumlah toko yang berpartisipasi dalam pemberian fasilitas itu akan terus ditambah secara bertahap. “Mereka wajib memasang logo VAT Refund for Tourist,” jelasnya. Yang dimaksud turis asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat yaitu bukan WNI atau bukan permanent resident of Indonesia. Selain itu yang bersangkutan juga bukan kru dari maskapai penerbangan. Untuk dapat menikmati fasilitas pengembalian PPN, Wisman harus memperhatikan sejumlah hal seperti barang yang dibeli termasuk barang kena pajak, pembelian barang dalam satu struk minimal Rp 5 juta dengan nilai PPN minimal Rp 500.000 dan tercantum di Faktur Pajak Khusus. (ant)
Pertimbangkan Penggunaan Dinar JAKARTA - Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan emas atau dinar untuk menggantikan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar guna mempertahankan kestabilan moneter. Menurut Muhaimin Iqbal dari Gerai Dinar, dalam Seminar Internasional Ekonomi Syariah, di Jakarta, akhir pekan lalu, rata-rata penduduk dunia menurun tingkat kemakmurannya karena penurunan daya beli uang kertas. “Yang bisa mengendalikan inflasi ini adalah pemerintah khususnya otoritas moneter. Tetapi ada yang bisa dilakukan untuk “melawan”’ inflasi yang dengan meminimalkan penggunaan uang yang menjadi penyebab inflasi,” katanya. Ia menjelaskan, jika tidak ingin menjadi korban inflasi maka jangan menaruh kekayaan yang kegunaannya bersifat jangka
panjang dalam bentuk uang. Jika mayoritas kekayaan tersimpan dalam bentuk uang seperti rupiah atau dolar, maka daya beli kekayaan akan terus menurun. “Bila dalam lima tahun terakhir saja harga beras internasional rata-rata naik dua kali, maka daya beli uang terhadap beras menurun,” katanya dalam seminar yang mengusung tema “Kebangkitan Ekonomi Syariah di Tengah Krisi Ekonomi Global”. Ia mencontohkan, daya beli emas untuk rupiah misalnya hanya tinggal sekitar 20 persen selama 10 tahun terakhir. Jika diawal tahun 2000 emas seberat satu gram dibeli dengan harga Rp 66 ribu, maka kini dengan uang yang sama menghasilkan 0,2 gram emas saja. Kondisi serupa dialami untuk mata uang lain seperti dolar, yen, euro, dan poundsterling. (ant)
KPPBC Sunda Kelapa Dibangun JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) membangun gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A Sunda Kelapa Jakarta Utara untuk memudahkan pengawasan serta pelayanan kepabeanan di wilayah Sunda Kelapa dan sekitarnya. Peran KPPBC Sunda Kelapa sangat strategis dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa hingga Ujung Kerawang seiring perkembangan industri di wilayah itu, demikian dikutip dari situs Ditjen BC di Jakarta, kemarin. Saat ini lokasi KPPBC Sunda Kelapa berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga menyebabkan pengguna jasa layanan kepabean-
an mengeluh karena jarak yang cukup jauh. Padahal lokasi usaha sebagian besar pengguna jasa kepabeanan KPPBC Sunda Kelapa (sekitar 80 persen) berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan dan pengawasan terhadap pengguna jasa di bawah pelayanan dan pengawasan KPPBC Sunda Kelapa, pada awal Maret 2010 dilakukan perjanjian sewa lahan untuk pembangunan KPPBC Sunda Kelapa antara Ditjen BC dengan PT. Persero KBN Marunda. Rencana relokasi gedung KPPBC Sunda Kelapa ke KBN Marunda sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2009. Berdasar kajian, lokasi yang paling strategis adalah di KBN Marunda. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.