No. 85 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 5 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
RAKOR MENKO - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbicara dengan Menteri BUMN Mustafa Abubakar sebelum rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, kemarin. Rapat membahas tentang pengadaan beras dan PPN gula serta agenda rencana aksi nasional dalam rangka mengurangi emisi rumah kaca.
Usaha Eksplorasi Migas
Pemerintah Beri Insentif Empat SUN Serap Rp 5,4 Triliun JAKARTA - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 5,4 triliun dari penjualan empat seri surat utang negara (SUN) melalui lelang pada Selasa ini. Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, total penawaran yang masuk dalam lelang 4 seri SUN mencapai Rp 20,16 triliun. Empat seri SUN yang dilelang adalah SPN20110505, FR0040 (reopening), FR0047 (reopening), dan FR0050 (reopening). Jumlah yang dimenangkan untuk SPN20110505 sebesar Rp 2,42 triliun dengan yield/price rata-rata tertimbang 6,75 persen. SUN ini akan diterbitkan 6 Mei 2010 dan jatuh tempo 5 Mei 2011. Jumlah dimenangkan untuk FR0040 sebesar Rp 1,35 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 9,26820 persen dan tingkat kupon 11,0 persen, akan terbit 6 Mei 2010 dan jatuh tempo 15 September 2025. Jumlah dimenangkan untuk FR0047 sebesar Rp 1,20 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 9,71918 persen dan tingkat kupon 10,00 persen, akan terbit 6 Mei 2010 dan jatuh tempo 15 Februari 2028. Jumlah dimenangkan untuk FR0050 sebesar Rp 0,42 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 10,08288 persen dan tingkat kupon 10,50 persen, akan terbit 6 Mei 2010 dan jatuh tempo 15 Juli 2038. (ant)
RI Gagal Renegosiasi JAKARTA - Indonesia harus menangguk potensi kerugian hingga 1,2 miliar dolar AS sehubungan kegagalan renegoisasi 228 pos tarif dalam kerangka kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). “Angka kerugian itu diperoleh dari nilai perdagangan yang kita tukarkan di ACFTA. Karena kita harus menurunkan tarif bea masuk hingga menjadi nol persen,” ujar Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Produsen Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Dari angka kerugian itu, sambung Franky, pemerintah sendiri hanya memberikan kompensasi 43 juta dolar AS. “Itu baru dari sisi kebijakan tarif,” kata Franky. Sejauh ini, ia menilai, sejumlah kementerian dan lembaga yang berada di bawah komando Kementerian Koordinator Perekonomian, belum banyak yang menyiapkan kompensasi sebagai bantal pengaman bagi industri. Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan bentukan pemerintah sejak 2009 juga dianggap tak bergigi. Buktinya, kata Franky, perkembangan ekspor Indonesia ke China pada triwulan I/2010 masih didominasi bahan tambang mineral dan energi. (ind)
JAKARTA - Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi, kata Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin di Jakarta, kemarin. Dalam keterangannya Harry mengatakan, insentif fiskal itu diberikan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 dan dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan
gas bumi serta panas bumi. Insentif fiskal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 24/PMK.011/2010. Menurut Harry, insentif yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi, ditanggung Pemerintah. PPN ditanggung Pemerin-
tah akan diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi dengan ketentuan tertentu. Ia menambahkan, ketentuan yang dimaksud antara lain, untuk barang belum dapat diproduksi di dalam negeri, untuk barang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Kegiatan usaha hulu eks-
Terkait Kasus PHS
Pejabat Pajak Diperiksa JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Irjen Kemenkeu), Hekinus Manao, menyatakan, akan memeriksa semua pejabat Ditjen Pajak terkait kasus penyimpangan pajak oleh perusahaan PHS. “Yang jelas semua pejabat terkait akan diperiksa,” kata Hekinus di Gedung Kantor Kemenkeu Jalan Wahidin Raya Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, pemeriksaan
akan dilakukan terhadap pejabat Ditjen Pajak terendah hingga Dirjen Pajak sendiri. “Saya tidak tahu (terlibat atau tidak). Saya tidak bicara perorangan. Tapi yang jelas semua pejabat terkait akan diperiksa,” tegasnya. Saat ini Kemenkeu sedang melakukan investigasi kepada 3 perusahaan besar yang melakukan penggelapan pajak melalui modus restitusi (pengembalian kelebihan pem-
bayaran pajak) dengan menggunakan faktur pajak fiktif. Salah satu perusahaan yang sedang diselidiki adalah PHS. Total kerugian negara akibat penyalahgunaan restitusi ini mencapai sekitar Rp 300 miliar. “Ibu Menteri kan sudah dengan jelas mengatakan, kemungkinan yang terlibat mulai dari pegawai biasa sampai pada tingkat paling tinggi di Ditjen Pajak,” kata Hekinus. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.012 9.025
9.020
3/5
4/5
9.500
Bisnis Jakarta/sep 30/4
INDUSTRI JAMU - Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Charles Saerang (tengah) menjelaskan kepada Anggota Komisi IX DPR di Jakarta, kemarin.
plorasi minyak dan gas bumi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan. Sementara itu, kegiatan usaha eksplorasi panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan
guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi. Harry menambahkan, permohonan untuk mendapatkan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (ant)
Rupiah Mengarah Redenominasi JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa redenominasi (pemotongan pecahan mata uang) rupiah masih dalam tahap wacana. “Redenominasi rupiah masih tahap study, tapi wacana ke sana ada,” kata Kepala Biro Riset Ekonomi BI, Iskandar Simorangkir, saat diskusi dalam Forum BI Bareng Media (BBM) di Jakarta, kemarin. Menurut dia, redenominasi akan membuat lebih efisiensi dalam pencatatan. “Ini akan lebih efisien dalam pencatatan, karena biasanya dicatat dengan nol empat bisa satu nol saja,” katanya. Iskandar juga mengatakan bahwa pecahan mata rupiah Indonesia merupakan terbesar kedua setelah mata uang dong Vietnam. “Pecahan terbesar dong Vietnam yang tertinggi 500 ribu, sedangkan rupiah 100 ribu,” ungkap Iskandar. Dia menegaskan bahwa redenominasi ini berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). “Kalau redenominasi hanya menghilangkan nol saja tetapi nilainya sama, kalau sanering memotong nilai uang,” katanya. Dia mengungkapkan bahwa redenominasi untuk rupiah yang sesuai adalah menghilangkan tiga nol di belakang,
sehingga pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 1. “Kalau ini terwujud maka pecahan sen akan berjalan kembali,” katanya. Iskandar juga mengingatkan bahwa pelaksanaan redenominasi ini sangat rawan terjadinya hyperinflasi seperti yang terjadi di Zimbabwe. “Ini akan terjadi jika waktu penyesuaian harga barang, para pengusaha tidak disiplin. Misalnya harga barang Rp 1.000 per unit pada pecahan lama harusnya dengan pecahan baru menjadi Rp 1 per unit, tapi pengusaha ini tidak disiplin dengan menetapkan harga Rp 100 per unit pada pecahan baru. Ini yang bikin hyperinflasi,” katanya. Selain itu, lanjutnya, redenominasi ini juga perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga kebijakan ini tidak dianggap sebagai tujuan “pemiskinan” masyarakat. “Saat ini orang kaya disebut sebagai miliarder akan berubah menjadi jutawan,” katanya. Sementara Kepala Divisi Humas BI Difi A Johansyah, dalam kesempatan yang sama, mengatakan negara lain yang berhasil melakukan redenominasi, salah satunya negara Turki. “Dalam melakukan redenominasi Turki sangat disiplin sehingga berhasil,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.