No. 185 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 5 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Harga Minyak di Asia Merosot JAKARTA - Harga minyak mentah turun tipis di perdagangan Asia kemarin, namun masih di atas 81 dolar AS per barel, karena selera investasi kembali didorong kenaikan sektor manufaktur China dan melemahnya dolar. Kontrak utama New York, minyak mentah “light sweet” untuk pengiriman November, merosot 11 sen menjadi 81,47 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah “Brent North Sea” untuk pengiriman November, berkurang 17 sen menjadi 83,58 dolar. Harga minyak mengambil jeda dari keuntungan minggu lalu, tapi akan terus meningkat dalam waktu dekat, kata Serene Lim, seorang analis minyak dan gas untuk bank ANZ yang dirilis dari Antara kemarin. Pasar minyak mentah telah bangkit dari Kamis, dengan harga sempat mencapai tingkat tertinggi sejak 9 Agustus. Data manufaktur China yang kuat dan kekhawatiran melemahnya dolar karena kemungkinan Federal Reserve AS melakukan intervensi akan mendorong pasar minyak mentah naik dalam waktu dekat, kata Lim. “Harga minyak kemungkinan akan cenderung naik minggu ini,” katanya. Federasi Logistik dan Pembelian China (CFLP) pada Jumat merilis indeks pembelian manajer (PMI) yang menunjukkan peningkatan kegiatan di bidang manufaktur pada September, menjadi 53,8 pada September dari 51,7 pada Agustus. Sebuah PMI terpisah, yang disusun oleh bank HSBC yang berbasis di London, juga menunjukkan pertumbuhan manufaktur China dipercepat pada September. (grd)
Rupiah masih Berpeluang Naik JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan, optimistis rupiah masih dapat bergerak naik lagi pada Selasa karena pelaku akan kembali masuk pasar menunggu keluarnya laporan keuangn emiten yang diperkirakan lebih baik dari sebelumnya. Peluang rupiah untuk naik masih tetap besar untuk bisa mencapai angka Rp 8.900 per dolar, meski Bank Indonesia (BI) berusaha menahannya. Ia memperkirakan, peluang
itu masih ada asalkan faktor eksternal positif dan dolar AS di pasar regional melemah. Rupiah kemarin sore naik tipis tiga poin menjadi Rp 8.917 per dolar. Rupiah, kemungkinan pada pekan ini akan dapat mencapai level Rp 8.900 per dolar dengan masuknya dana asing ke pasar. Pelaku asing akan aktif membeli saham setelah laporan keuangan emiten pada Oktober 2010 dipublish. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.920
9.000
8.917
8.930 9.500 30/9
1/10
4/10
Bisnis Jakarta/ant
PEMBIAYAAN ALUTSISTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) bersama Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardojo, dan Dirut BNI Gatot M. Suwondo berbincang usai penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk pembiayan alutsista di Jakarta kemarin.
BI Rate Tetap Sampai Akhir Tahun
JAKARTA - Pengamat ekonomi Cyrillus Harinowo memperkirakan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) diperkirakan akan tetap di posisi 6,5 persen hingga akhir tahun ini mengingat tekanan inflasi yang sudah menurun serta kebijakan menaikkan GWM oleh BI. “BI rate akan tetap di 6,5 persen sampai akhir tahun bahkan sampai 2011,” kata Cyrillus di Jakarta, kemarin. Menurutnya, laju inflasi yang menjadi target moneter BI sudah mencapai puncaknya pada September lalu dan waktu itu direspons oleh BI dengan
mengeluarkan kebijakan menaikkan Giro Wajib Minumum (GWM) dari lima persen menjadi delapan persen dari dana pihak ketiga perbankan. “Waktu itu saya duga BI akan menaikan BI rate ternyat GWM yang dinaikkan. Dengan GWM sudah dinaikkan meski baru berlaku 1 November mendatang, saya kira BI rate tidak akan naik apalagi melihat inflasi sudah mulai menurun,” kata mantan pejabat BI itu. Dijelaskannya, kebijakan BI menaikkan GWM perbankan merupakan keputusan yang tepat selain untuk menghindari dampak negatif kenaikan suku
bunga juga memperbaiki struktur dengan suku bunga antarbank. “Kenaikan GWM akan menyedot dana perbankan sekitar Rp 60 triliun, sehingga suku bunga bank akan naik, sehingga kemungkinan suku bunga antar-bank akan lebih tinggi dari BI rate, itu justru lebih sehat dalam struktur keuangan kita,” katanya. Namun, kenaikan suku bunga antar-bank harus diperhatikan oleh BI untuk mencegah terlalu ketatnya likuiditas di perbankan. BI akan melakukan rapat Dewan Gubernur BI pada Selasa (5/10) besok untuk menentukan posisi BI rate yang
sejak Agustus 2009 tetap berada di angka 6,5 persen. BI sejak April 2006 terus menurunkan BI rate dari posisi 12,75 persen terkait dengan terus membaiknya kondisi makro ekonomi terutama laju inflasi. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur BI setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan BI melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku
bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya BI akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. (ant)
Alutsista Gunakan
Kementerian ESDM
Pinjaman Dalam Negeri
Diminta Lanjutkan Listrik Tenaga Surya
JAKARTA - Pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun selama 2010 untuk pembiayaan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan alat utama (alut) Polri. “Perjanjian pinjaman antara BNI dan pemerintah hari ini sebesar Rp 600 miliar merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan pinjaman dalam negeri tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista TNI dan alut Polri,” kata Menkeu Agus Martowardojo di Jakarta, kemarin. Menurut Menkeu, alokasi untuk pengadaan alutsista TNI oleh Kementerian Pertahanan
akan mencapai sebesar Rp 800 miliar dan alut Polri sebesar Rp 200 miliar. Saat ini telah dilakukan pengadaan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 600 miliar dengan alokasi untuk TNI-AD sebesar Rp 200 miliar, TNI-AL sebesar Rp 200 miliar, dan Polri Rp 200 miliar. Sementara sisanya sebesar Rp 400 miliar, masing-masing untuk TNI-AU sebesar Rp 200 miliar dan Mabes TNI sebesar Rp 200 miliar. Sisa pembiayaan itu saat ini masih dalam proses lelang pemilihan calon pemberi pinjaman dalam negeri dan akan diselesaikan akhir Oktober 2010. Menurut Menkeu, penandatanganan perjanjian pinjaman
dalam negeri khususnya perbankan untuk pembiayaan APBN merupakan yang pertama kali dilakukan. Selama ini instrumen pembiayaan APBN dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri. “Meskipun dimulai dengan jumlah kecil, pemerintah berharap agar penggunaan pinjaman dalam negeri di masa mendatang dapat berdampak positif bagi pengembangan industri strategis dalam negeri,” katanya. Penggunaan pinjaman dalam negeri untuk pembiayaan alutsista TNI dan alut Polri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri. (ant)
Pembiayaan Alutsista Perlu Diperbaiki JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa proses pengadaan alat utama sistem persenjataan yang dibiayai dari utang luar negeri perlu diperbaiki. “Proses pengadaan alutsista terutama yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri perlu diperbaiki atau disempurnakan,” kata Menkeu di Jakarta, kemarin. Perbaikan perlu dilakukan terutama dari sisi perencanaan, kecepatan eksekusi, serta tata kelola agar mekanisme pengelolaan barang hingga pembiayaannya dapat dilakukan lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Selama ini, hampir seluruh alutsista TNI dan alut Polri dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri baik yang dijamin oleh Export Credit
Agency (ECA) maupun pinjaman komersial biasa. Menurut Menkeu, perbaikan atau penyempurnaan itu antara lain meliputi penegasan ketentuan tentang paket pembiayaan pinjaman luar negeri komersial dengan skim buyer’s credit yaitu pengadaan barang dari produsen tidak satu paket dengan pendanaannya. “Dengan demikian Kemenkeu dapat menentukan calon kreditur melalui suatu proses seleksi yang kompetitif,” katanya. Perbaikan lain meliputi perubahan urutan kegiatan pengadaan di mana proses pembiayaan oleh Kemenkeu tidak lagi dilakukan setelah proses pengadaan barang diselesaikan oleh Kemenhan, tetapi kedua proses akan dilakukan secara paralel. (ant)
JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk tetap melanjutkan proyek pembangkitan listrik tenaga surya (solar home system/SHS) 2010, guna mengalirkan listrik pada masyarakat di wilayah pedesaan. “Energi berkeadilan harus menjadi prioritas utama KESDM karena saat ini masih banyak rakyat pedesaan yang membutuhkan listrik. Jangan sampai karena adanya persoalan di tubuh Dirjen Listrik yang menjadi tersangka oleh KPK menjadikan program ini terhenti,” ujar Ketua Komunitas Hemat Energi Indonesia, Ismet Rauf di Jakarta, kemarin. Program ini terhenti, akibat KPK telah menetapkan tersangka kepada dirjen dan pimpinan proyek pada pekerjaan tahun 2007, 2008 dan 2009. Padahal tingkat elektrifikasi listrik terpasang di Indonesia baru sebesar 66 persen, sehingga masih ada sekitar 34 persen lagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil belum menikmati listrik. Dengan adanya program proyek solar home ini, kekurangan listrik di pedesaan lambat laun bisa dikikis. Termasuk juga dengan mensosialisasikan peng-
gunaan lampu hemat energi akan menguntungkan semua pihak, baik PLN selaku produsen maupun masyarakat bisa hemat biaya bahkan kelebihan kapasitas listrik yang ada bisa disalurkan ke tempat lainnya. “Proyek ini harus tetap berlangsung karena manfaatnya sangat dibutuhkan rakyat pedesaan,” tegasnya. Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, mengatakan, pihaknya secara hati-hati mempertimbangkan pelaksanaan program tersebut baik dari segi administrasi dan koridor perundang-undangan yang berlaku serta mengkoordinasikannya dengan Kemenko Perekonomian dan BPKP. Program proyek solar home system yang sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010, merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM dari 25 target program prioritas yang telah dilaksanakan. Namun, dua target program prioritas mendapat penilaian mengecewakan yaitu pemasangan PLTS 50 WP tersebar di 32 provinsi dengan total kapasitas 3,55 MW dan pembangunan PLTMH dengan kapasitas 1,53 MW. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.