No. 3 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 6 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
APBN Mulai Bergerak JAKARTA - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2010. “Penyerahan DIPA oleh presiden kepada menteri dan para pimpinan lembaga dan kepada para gubernur serta kepada Menteri Keuangan merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Kepala Biro Humas Depkeu, Harry Z Soeratin di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penyerahan DIPA tahun anggaran 2010 menunjukkan komitmen jajaran pemerintah untuk melaksanakan UU Nomir 47 tahun 2009 tentang APBN 2010. Penyerahan DIPA kepada para menteri/pimpinan lembaga secara simbolis diserahkan kepada 2 menteri/pimpinan lembaga yang laporan keuangannya untuk tahun 2008 berpredikat terbaik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Departemen Perindustrian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penghargaan juga diberikan kepada dua menteri/ pimpinan lembaga yang realisasi anggarannya untuk tahun 2009 paling besar yaitu Kepolisian dan Departemen Agama. Selain itu kepada dua menteri/pimpinan lembaga yang pagu anggarannya pada tahun 2010 yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pertahanan. Dalam pidatonya, berbagai poin penting yang disampaikan Presiden Yudhoyono antara lain perlunya keseriusan semua pihak merubah pola pencairan dana agar tidak menumpuk di akhir tahun dan pengeluaran anggaran bisa lebih proporsional pada setiap triwulan sehingga peran APBN lebih besar untuk memberikan stimulus bagi perekonomian. Para kuasa pengguna anggaran diminta segera menunjuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan memberi perhatuan khusus pada kompetensi dan keahlian mereka. Langkah-langkah efisiensi dan penghematan agar terus dilakukan secara rasional dan penuh kesungguhan antara lain dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa, melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk hal perlu saja, dan membatasi penyelenggaraan rapat di luar kantor. Selain itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diminta terus melaksanakan kajian berbagai kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa agar pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan mudah, dan dalam waktu yang cepat, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.310 9.395
9.330
10.000 31/12
4/1
5/1
Bisnis Jakarta/ant
KEBERATAN FTA - Mendag Mari Elka Pangestu (kanan) didampingi Wakil Mendag Mahendra Siregar menyatakn pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan perdagangan bebas (FTA) China-Asean tetapi dengan tetap merespon keberatan yang diajukan sektor-sektor industri dalam negeri atas pelaksanaan FTA seperti sektor tekstil.
Inflasi Bakal Meledak JAKARTA - Besaran inflasi pada 2010 cenderung melonjak tinggi hingga 6 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi inflasi 2009 yang hanya mencapai 2,78 persen. “Inflasi kita tahun ini akan kembali ke jangka panjang kita mendekati 6 persen. Jadi kalau pemerintah antara 4 persen sampai 6 persen kemungkinan akan mendekati 6 persen,” ujar Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudisadewa ketika ditemui di Departemen Keuangan, kemarin. Meskipun begitu, lanjut dia, selama realisasi inflasi satu digit itu merupakan angka yang terbilang bagus. Selain itu, Purbaya menilai, Bank Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga yang kini mencapai 6,5 persen. “Tentunya suku bunga sekarang yang belum turun ke depan diharapkan bisa turun. Itu akan memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian kita pada 2010,” tuturnya. Mengenai bunga pinjaman yang tidak turun-turun, Purbaya mengatakan, dari sisi kebijakan bank sentral, masih ada
yang perlu diperbaiki sedikit terkait Sertifikat Bank Indonesia (SBI). “Kalau kebijakan moneter tidak diperbaiki, ke depan rasanya kita sulit mengharapkan bunga pinjaman dan kredit tumbuh dengan lebih cepat. Saya pikir BI juga berusaha dengan segala cara,” katanya. Ia menyebutkan, bunga acuan atau BI Rate saat ini yang mencapai 6,5 persen sebenarnya sudah terendah sepanjang BI Rate, namun hal itu belum diikuti dengan penurunan bunga pinjaman. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Desember 2009 sebesar 0,33 persen dan inflasi selama 2009 sebesar 2,78 persen. Mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi selama 2010, Purbaya mengatakan, kondisi global yang membaik, daya beli masyarakat yang terjaga, dan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi 2010. “Tahun ini, pertumbuhan 6 persen bukan hal yang mustahil, mungkin saja pelan-pelan target pemerintah yang hanya 5,5
persen dapat direvisi,” katanya. Kepala Ekonom BNI Toni Prasetyantono mengatakan, lonjakan inflasi pada 2010 disebabkan oleh pemulihan ekonomi global pasca krisis keuangan global tahun 2008 lalu. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan permintaan khususnya minyak. “Sehingga harga minyak dunia naik. Sekarang saja harga minyak sudah menembus 80 dolar AS per barel,” kata dia. Meski begitu, tambah Toni, kenaikan suku bunga diperkirakan baru terjadi pada semester II 2010. Dia menilai, sebaiknya BI menurunkan BI rate lebih dulu antara 25 hingga 50 basis poin. “Jika mau konservatif, penurunannya menjadi 6,25 persen. Namun bisa juga lebih berani ke 6 persen,” imbuhnya. Dengan kondisi mata uang rupiah yang stabil, dia memperkirakan waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga tersebut. “Ini cukup comfort dan menimbulkan confidence bagi BI untuk menurunkan BI Rate,” katanya. (fel)
Kekosongan Gubernur BI
Picu Persepsi Negatif JAKARTA - Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Dian Ediana Rae berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan calon gubernur Bank Indonesia (BI) agar tidak timbul persepsi negatif. “Memang kosongnya gubernur tidak terjadi apa-apa dan kami tetap bisa bekerja karena setiap kebijakan ditetapkan melalui dewan gubernur, tapi ini masalah persepsi,” kata Dian Ediana, usai acara Seminar Kebijakan dan Perbankan dalam Prospektif Politik di Jakarta, kemarin. Kosongnya jabatan ini sejak Gubernur BI Boediono mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2009. Sehingga sejak Mei 2009 hingga Januari 2010 ini bank sentral tidak memiliki seorang gubernur BI. Jabatan gubernur sementara (Pjs) saat ini dirangkap oleh Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution. Menurut Dian Ediana, kekosongan jabatan BI yang cukup lama akan berdampak negatif, terutama pembentukan persepsi bahwa BI itu tidak penting lagi. Jika persepsi ini terbangun maka akan berdampak pada
iklim investasi di Indonesia karena pengaruh persepsi negatif tersebut. Ketua IKAPI ini berharap presiden jangan terlalu lama membiarkan jabatan ini kosong, karena BI merupakan lembaga strategis. “Tapi saya tidak tahu pertimbangan presiden atas kekosongan ini. Yang jelas saya sebagai pegawai membutuhkan seorang pemimpin,” katanya. Ketika ditanya tentang figur calon gubernur BI yang tepat dalam kondisi saat ini, Dian Ediana berharap presiden mengajukan figur yang kuat dan tidak partisan. “Presiden juga harus memilih figur-figur yang kuat, seperti figur Pak Bodiono, karena melihat seorang figur yang kuat, seperti juga masa lalu Drajat Djiwandono, Arifin Siregar, Burhanuddin Abdullah yang merupakan figur yang kuat,” ungkapnya. Dian mengatakan bahwa figur yang kuat sangat diperlukan untuk membangun performa ekonomi ke depan. Pegawai BI ini juga mempersoalkan apakah calon berasal dari internal atau eksternal. “Berdasarkan track record BI kami tidak mempermasalahkannya,” katanya. Dalam menentukan calon, presiden juga harus mempertimbangkan profesionalisme. (ant)
Pertumbuhan Kredit 15-20 Persen
Dorong Sektor Riil JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan pertumbuhan kredit 2010 yang diperkirakan naik 15-20 persen sudah cukup besar untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. “Memang ada sumber lain seperti investasi investor, belanja pemerintah, maupun pasar
modal,” kata Muliaman, di sela Seminar Kebijakan dan Perbankan dalam Prospektif Politik di Jakarta, kemarin. Menurut dia, kredit perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu komitmen perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi. Deputi gubernur BI ini juga mengatakan bahwa pertumbu-
han kredit tahun ini lebih baik dari 2009 karena ada harapan pemulihan ekonomi akibat krisis global. “Memang belum pulih benar, tetapi hal yang terburuk paling tidak sudah terlewati,” katanya. Muliaman mengatakan pertumbuhan kredit 2009 yang kurang dari 10 persen karena “slow down” ekonomi akibat
krisis global. “Yang paling banyak mengalami penurunan terutama kredit valuta asing karena terpengaruh krisis global langsung,” ungkapnya. Sedangkan untuk kredit rupiah masih mengalami pertumbuhan dan kredit ini justru ke sektor-sektor yang padat karya seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, kata
Muliaman. Untuk tahun ini berharap sektor industri dan perdagangan yang pada tahun lalu mengalami penurunan penyerapan kredit akan pulih kembali seiring dengan pemulihan ekonomi. Dengan pulihnya sektor tersebut, target awal pertumbuhan kredit 15-20 persen dapat tercapai. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.