No. 228 tahun IV
8 Halaman
Senin, 6 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
PAMERAN PRODUK INDONESIA - Wamendag, Mahendra Siregar (kiri) berbincang dengan perancang batik asli Jatim dalam pembukaan pameran produk - produk asli Indonesia yang bertajuk “100 % Cinta Indonesia” di Surabaya, yang berakhir kemarin.
Tax Ratio RI
Sebagian Produk Impor
Capai 15,7 Persen
Langgar Aturan Pelabelan
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Mochamad Tjiptardjo menyatakan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia sebenarnya sudah mencapai 15,7 persen. “Selama ini perhitungan tax ratio tidak memasukkan pajak daerah dan sumber daya alam, kalau dijumlah semuanya sebenarnya mencapai 15,7 persen,” katanya dalam sosialisasi perpajakan di Ciawi Bogor, Sabtu malam. Selama ini berbagai kalangan selalu mengkritisi bahwa penerimaan pajak Indonesia banyak tertinggal dengan penerimaan pajak negara-negara tetangga. “Kalau membandingkan harus apple to apple, mereka (negara tetangga) sudah memasukkan pajak daerah, sementara di Indonesia hanya memasukkan pajak pusat saja,” katanya. Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio pusat menunjukkan angka yang bergerak naik dan turun. Tax ratio pada 2009 mencapai 11,9 persen, tahun 2010 sebesar 12,1 persen, dan tahun-tahun sebelumnya mencapai 13 persen. Ia menyebutkan, tax ratio pada 2011 dan setelahnya akan dinamis apalagi dengan adanya penyerahan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pajak daerah. “Jika hanya menggunakan formula pajak pusat saja maka tax ratio turun terus, tetapi kalau dijumlah dengan pajak daerah dan sumber daya alam, mencapai 15,7 persen,” tegasnya. (ant)
Bank Umum Kena PPN JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mempertegas perlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha Bank Umum. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M Iqbal Alamsjah menyebutkan penegasan ini sangat diperlukan agar ketentuan pada UU PPN dan PPnBM selaras dengan ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. “Penegasan ini juga untuk mempermudah wajib pajak perbankan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ujarnya. Secara garis besar, perlakukan PPN atas kegiatan Bank Umum dibedakan menjadi kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN. Ini meliputi jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapat imbalan bunga atau jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah dan bukan jasa pembiayaan. “Kedua, kegiatan bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN,” katanya. Tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito merupakan sebagian produk dari kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN. Selain itu, berbagai jenis pendapatan seperti pendapatan sehubungan deposit, pendapatan dari pelayanan buku cek, pendapatan sehubungan administrasi rekening tabungan/giro nasabah dan pendapatan sehubungan dengan administrasi penarikan dan penyetoran uang tunai melalui teller, juga termasuk dalam jasa keuangan yang tidak terutang PPN. (ant)
JAKARTA - Sebagian produk pangan dan nonpangan impor yang beredar di pasaran belum memenuhi ketentuan pelabelan dan peredaran barang yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kustantinah dan sejumlah anggota Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar menemukan produk-produk yang tanpa kode registrasi dan label berbahasa Indonesia saat melakukan inspeksi di sebuah gudang dan toko di wilayah Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Di gudang milik PT. P yang berada tak jauh dari Blok M Square, petugas menemukan berkardus-kardus makanan dan
minuman impor yang tak memiliki kode registrasi dan label berbahasa Indonesia. Diantaranya ada produk minuman ringan merek Gogo No Kocha yang labelnya ditulis dengan huruf dan bahasa Jepang dan mi instan bikinan Korea. Sementara di Toko MGH yang ada di Blok S, Jakarta Selatan, petugas menemukan aneka mi instan, mi soun, makanan siap saji, bubur beras kemasan, makanan kecil dan bumbu masak impor dari Korea yang pada kemasannya tak tercantum kode registrasi maupun label berbahasa Indonesia. Petugas dari Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung-karung untuk dia-
mankan. “Akan kami periksa dulu sudah terdaftar atau belum, kalau sudah barang akan dikembalikan tapi harus ditempel label berbahasa Indonesia dulu sebelum dijual. Kalau tidak terdaftar akan disita untuk dimusnahkan,” kata seorang petugas dari BPOM sambil memasukkan bungkusan-bungkusan Korean Vermicelli ke dalam karung. Di toko yang kebanyakan produknya merupakan barang impor dari Korea tersebut, tim juga menemukan lampu dan blender tanpa nomor dan kode registrasi, buku manual dan kartu garansinya pun masih berbahasa Korea. Menurut ketentuan yang berlaku, produk pangan yang diperdagangkan harus terdaftar dan memiliki no-
Penyerapan APBN 2010 Minim JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi memprihatinkan minimnya serapan APBN 2010 pada kementerian dan lembaga yang hingga saat ini baru terserap sekitar 56 persen. “Padahal APBN 2010 akan berakhir hanya tinggal dua pekan lagi. Saya membayangkan serapannya tidak akan berubah jauh,” kata Achsanul Qosasi pada diskusi “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” di Jakarta. Menurut Achsanul, berita di media massa menyebutkan, dari 56 persen APBN yang terserap sekitar 50 persennya adalah belanja rutin yakni gaji pegawai dan operasional kementerian dan lembaga, sedangkan belanja proyek fisik hanya sekitar enam persen. Kondisi ini, kata dia, memprihatinkan, karena sisa lebih
pembayaran (Silpa) APBN 2010 yang akan masuk dalam komponen APBN 2011 menjadi sangat besar. “Minimnya serapan APBN 2010 terutama pada proyek fisik menunjukkan pembangunan fisik di sebagian besar daerah di Indonesia berjalan lamban,” katanya. Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini memperkirakan, minimnya serapan APBN 2010 ada dua kemungkinan, karena pimpinan proyek di kementerian dan lembaga takut pada sanksi hukum atau karena belum memahami aturannya. Jika pimpinan proyek di kementerian dan lembaga mengalokasikan anggaran dengan tepat waktu, sesuai harga, dan kualitasnya baik, tidak perlu takut pada sanksi hukum. Achsanul menambahkan, jika pimpinan proyek kurang
memahami prosedur dan aturan hukum alokasi anggaran APBN maka perlu disosialisasikan lebih intensif. Achsanul meminta, agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi soal penyerapan dana APBN ke kementerian dan lembaga terutama kepada pemerintah daerah lebih gencar lagi. Menurut dia, ketakutan pimpinan proyek di kementerian dan lembaga terhadap alokasi anggaran APBN karena sebagian besar indikasi kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa. “Dari sekitar 7.000 kasus dugaan korupsi, sekitar 70 persennya adalah kasus pengadaan barang dan jasa, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah,” katanya. (ant)
mor izin edar dari BPOM serta ada label berbahasa Indonesia pada kemasannya untuk produk impor. Dalam hal ini nomor registrasi BPOM untuk produk dalam negeri diawali dengan kode MD dan produk impor dengan kode ML. nonpangan mulai 1 September 2010 sesuai ketentuan yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Manajer Toko MGH Rick Lee mengakui sebagian besar ba-
rang-barang yang dijual di tokonya sudah terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM. “Ini sudah terdaftar, kami cuma belum menempelkan labelnya karena itu agak menyulitkan, kami harus bikin label lagi dan menempelnya satu per satu,” katanya. Kepala BPOM mengatakan proses registrasi produk makanan impor bisa lama jika pelaku usaha tidak menyerahkan dokumen lengkap untuk mendukung pengujian keamanan, manfaat dan mutu produk yang bersangkutan. “Lama karena dia tidak menyerahkan dokumen lengkap. Kalau dokumennya lengkap, proses registrasi bisa selesai dalam 45 hari,” katanya. (ant)
Rupiah Diprediksi Naik JAKARTA - Pengamat pasar uang di Jakarta, Irfan Kurniawan, memperkirakan rupiah pada pekan ini masih dapat bergerak naik, asalkan faktor positif dari eksternal masih berlanjut. “Kami optimistis peluang rupiah untuk naik masih ada dengan dukungan kembali membaiknya bursa regional dan melemahnya dolar AS,” katanya di Jakarta. Rupiah pada Jumat lalu ditutup naik lima poin menjadi Rp 9.008 per dolar. Kalau faktor eksternal berlanjut menguat maka peluag rupiah untuk naik cukup besar. Namun kenaikan itu kemungkinan masih ada dalam kisaran yang sempit karena Bank Indonesia masih tetap menjaganya. Akibatnya, lanjut dia posisi rupiah masih berada di atas angka Rp 9.000 per dolar. “Kami
optimistis rupiah mungkin saja naik namun kenaikanya relatif kecil,” ucapnya. Menurut dia, rupiah memang agak berat untuk kembali ke bawah level Rp 9.000 per dolar, karena faktor positif yang kuat masih belum muncul. Masih adanya faktor positif yang kuat, maka pergerakan rupiah masih dalam kisaran yang tidak melebar. “Jadi kalau naik mungkin hanya dalam kisaran antara dua hingga lima poin,” ucapnya. Meski demikian, pasar Indonesia dinilai masih menarik, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. “Kami optimistis masih aktifnya pelaku asing bermain di pasar domestik, maka peluang rupiah untuk kembali menguat masih ada,” ucapnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.