No. 106 tahun IV
8 Halaman
Senin, 7 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Umumkan Proyeksi
Likuiditas Perbankan Syariah JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan proyeksi likuiditas perbankan syariah melalui situs www.bi.go.id, Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BI Aman Santoso, dalam siaran persnya, Jumat, mengatakan bahwa informasi proyeksi likuiditas tersebut meliputi instrumen OPT (operasi pasar terbuka) syariah dan standing facilities syariah jatuh waktu dan perkiraan excess reserves perbankan syariah yang akan dijaga. Menurut dia, dengan penyediaan informasi proyeksi likuiditas diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya Pasar Uang Antar-Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek perbankan syariah. Selain itu, pelaku PUAS diharapkan dapat memperoleh gambaran terkini mengenai potensi likuiditas sehingga mengurangi persoalan asymmetric information (informasi yang tidak setara) yang selama ini dihadapi. Aman menyebutkan pengumuman proyeksi likuiditas tersebut merupakan langkah serupa yang telah dilakukan bagi perbankan konvensional. (ant)
Pemerintah Berlakukan
BMAD Impor Kertas JAKARTA - Pemerintah memberlakukan bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor kertas tertentu yaitu kertas cetak dan kertas cetak tidak berlapis dari sejumlah negara. Kepala Biro Humas Kemenkeu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin, menyebutkan, pengenaan BMAD itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.011/2010. Pemberlakuan BMAD itu ditetapkan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Februari 2010. Dengan adanya penetapan BMAD itu maka impor kertas dari Finlandia, India, Republik Korea, dan Malaysia tetap dapat dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan peninjauan kembali. BMAD atas impor tersebut sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551 tahun 2004 dan telah berakhir masa berlakunya pada 11 November 2009. Berdasar PMK Nomor 26/PMK.011/2010 itu, yang dimaksud dengan uncoated paper and writing paper meliputi kertas cetak, tulis, atau fotokopi lainnya, dan kertas dari jenis yang digunakan untuk keperluan grafik. Sementara besarnya tarif BMAD adalah untuk Finlandia: Produsen/eksportir UPM Kymmene Group sebesar 22,44 persen, dan produsen/eksportir lainnya 60,40 persen. Untuk semua produsen/eksportir dari Republik Korea sebesar 59,64 persen. Untuk India: Produsen/eksportir Tamil Nadu Newsprint and Paper Ltd sebesar 7,41 persen, Seshasayee Paper and Board Ltd sebesar 6,19 persen, dan produsen/eksportir lainnya 40,13 persen. Sementara impor dari Malaysia: dari Produsen/eksportir Sabah Forest Industries SDN BHD sebesar 6,24 persen, dan dari produsen/eksportir lainnya 24,33 persen. Menurut Harry, pengenaan BMAD berdasar PMK itu merupakan tambahan BM yang dipungut berdasarkan skema Tarif Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN). (ahm)
Bisnis Jakarta/dok
JAMIN INFLASI – Pemerintah menjamin akan menjaga kenaikan harga-harga kebutuhan jika tarif dasar listrik (TDL) jadi diterapkan pada awal Juli ini sebesar rata-rata 10 persen.
Meski Tarif Dasar Listrik Naik
Pemerintah Jamin Inflasi JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan pihaknya memastikan inflasi ke depan tetap terkendali dan tidak mengkhawatirkan meskipun akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Misal TDL naik 10 persen harusnya secara teoritis harga barang tidak naik 10 persen juga. Cuma kadang ada produk tertentu yang ambil kesempatan sama dengan kenaikan listrik. Kan hanya komponen listrik. Kalau naik 10 persen, komponen produk paling hanya 5 persen, pasti tidak akan sama naiknya. Tidak perlu kuatir, tapi tetap waspada,” katanya. Ia mengatakan kenaikan inflasi yang tinggi akan merugikan perekonomian karena menggerus daya beli yang akan merugikan baik konsumen maupun produsen. Untuk itu ia meyakini kenaikan TDL tidak akan mendorong inflasi yang tinggi. “Kaya pedang bermata dua, harus dijaga semua. Kalau pe-
ngusaha pasti khawatir. Pasti ada pengaruh. Kalau listrik naik, ongkos produksi memang naik. Masyarakat membeli jadi lebih mahal dan menyebabkan inflasi. Tapi naik dikit aja. Inflasi dikendalikan dalam range yg dipatok pemerintah,” katanya. Ia menambahkan, untuk menekan inflasi maka pemerintah dipastikan akan terus berupaya menjamin pasokan agar tetap lancar. “Jangan sampai jalan rusak, banjir. Ini mempengaruhi harga barang yang dijual ke konsumen,” katanya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik sebelumnya mengumumkan inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2010 mencapai 1,44 persen. Angka inflasi ini menurut Kepala BPS Rusman Heriawan masih dalam jangkauan target inflasi pemerintah pada 2010 yaitu 5,3 persen. Menurut dia, dengan inflasi Januari-Mei 2010 sebesar 1,44 persen, maka masih ada ruang inflasi sekitar 3,9 persen untuk tujuh bulan mendatang.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan skema kenaikan TDL sebesar 10 persen segera disampaikan P LN kepada Komisi VII DPR RI. “Skema dibicarakan dengan DPR hari ini dan PLN sudah merumuskan itu,” ujarnya. Ia mengatakan setelah dilakukan pembahasan, juga akan segera dirumuskan mengenai UU dan komposisi hal teknis antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI yang membahas bidang energi. “Pembahasan tersebut sudah merupakan keputusan dari kenaikan TDL 10 persen dan komposisinya dibicarakan dengan Komisi VII,” ujarnya. Sementara, menurut Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman, Kadin Indonesia, rencana kenaikan tarif dasar listrik dan gas oleh pemerintah dirasa tidak tepat karena ada beban biaya sekolah. (ant)
Pinjaman Norwegia Hingga 2016 JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan program kerjasama RI dengan Norwegia sebesar 1 miliar dolar AS untuk program nasional pengurangan emisi gas berlaku hingga 2016. “Kerjasama Norwegia sampai 2016 dan bisa diperpanjang mulai 2011,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, belum lama ini. Untuk tahap pertama penerapan kerjasama tersebut, Hatta menjelaskan akan dibentuk institusi yang berfungsi sebagai capacity buliding yang harus diselesaikan, untuk mengelola hutan di propinsi terpilih, terdiri atas LSM yang terkait kehutanan dan masyarakat adat/lokal sekitar hutan dan pemerintah kehutanan. Dan kemudian, langkah ke-
dua membentuk institusi keuangan dan institusi yang melakukan fungsi pengawasan, pelaporan dan verifikasi. “Kita membentuk institusi yang berstandar pada internasional, kita berkoordinasi dengan kemenkeu dan bappenas, pada tahapan awal kita mendapat 200 juta dolar setelah pembentukan institusi dan kita menuju penunjukan provinsi terpilih,” ujarnya. Hatta juga mengatakan, untuk memastikan bahwa program kerja sama pengurangan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan (REDD+) dengan Norwegia berjalan lancar, pemerintah akan mengirimkan Ketua UKP4 Kuntoro Mangku Subroto dan Menhut untuk mempelajari pelaksanaan program itu di Brazil. (ant)
Penerimaan Cukai 44,6 Persen
Bisnis Jakarta/ant
STOK BERAS - Pekerja mengangkut beras Bulog Malang, Jawa Timur, Jumat lalu. Pengadaan beras Bulog hingga Mei mencapai 40,6 persen atau 1,28 juta ton dibandingkan pengadaan selama 2010, 3,20 juta ton.
JAKARTA - Realisasi penerimaan cukai pada Mei 2010 telah mencapai Rp 26,44 triliun atau 44,6 persen dari target yang ditentukan dalam APBNP 2010 sebesar Rp59,26 triliun. “Penerimaan cukai masih melampaui target meskipun hanya 3-5 persen dari target awal sebesar 42 persen,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata di Jakarta, belum lama ini. Ia juga memaparkan penerimaan bea masuk juga melampaui target dan mencapai 50,9 persen dari seharusnya 42 persen, namun penerimaan bea keluar masih mencapai 25,2 persen dari target dalam APBNP. “Bea keluar masih rendah, mungkin akibat sektor perdagangan hingga Mei 2010 lebih lemah dan lebih produktif perdagangan dalam negeri,” ujar Dirjen. Sementara target peneri-
maan Bea Masuk dalam APBNP mencapai Rp 17,10 triliun dan Bea Keluar ditargetkan mencapai Rp 5,45 triliun. Dirjen juga mengatakan ada potensi kenaikan impor selama 2010, dan apabila terkait perjanjian perdagangan bebas (ACFTA) dengan China berimplikasi kepada penerimaan bea masuk karena bea masuk yang dikenakan menjadi nol. “Itu harus liat datanya tetapi dengan adanya import dari China volume memang naik, tapi naiknya apakah dari China atau tidak harus lihat datanya, tapi memang import naik,” ujarnya. Menurut Dirjen, karena adanya ACFTA bea masuk yang dikenakan menjadi nol, namun seharusnya tetap ada kenaikan dari pajak terutama dari PDRI (pajak dalam rangka impor). “Itu ada kenaikan sekitar 30,” ujarnya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.