No. 187 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 7 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Tarif Cukai Rokok Naik Tahun Depan JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok secara moderat pada 2011 untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor cukai yang mengalami kenaikan. “Akan ada penyesuaian tarif cukai, tetapi penyesuaian itu masih dalam tahap moderat. Artinya, kalau dinaikan tidak akan terlalu signifikan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Thomas Sugijata, di Gedung Dhanapala Kemenkeu Jakarta, kemarin. Thomas mengatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan besaran kenaikan target penerimaan negara yang harus dihimpun instansi yang dipimpinya dalam APBN 2011. “Belum, belum (belum ada kesepakatan), tetapi memang ada kenaikan khususnya di cukai,” kata Thomas. Menurut dia, kenaikan target penerimaan cukai akan dipenuhi dari cukai rokok, bukan dari cukai minuman mengandung ethyl alkohol atau minuman keras. Tarif cukai miras sudah mengalami kenaikan lebih dari 100 persen pada 2010 sehingga tidak mungkin dinaikkan kembali pada 2011. Jika kenaikan cukai itu disetujui DPR, maka kenaikan tarif cukai rokok akan mulai berlaku sejak semester I 2011. Penerimaan negara dari cukai untuk tahun 2011 direncanakan naik Rp 1,4 triliun atau 2,4 persen dari Rp 59,3 triliun di 2010 menjadi Rp 60,7 triliun. Sementara untuk penerimaan bea masuk, naik Rp 900 miliar atau 5,2 persen dibandingkan penerimaan pada tahun 2010, yaitu dari Rp 17,1 triliun menjadi Rp 18 triliun. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
DIPROTES – Dimenangkannya TPPI untuk memasok solar ke PLTGU Tambak Lorok, Semarang dan PLTGU Belawan, Medan, mengundang protes dari Pertamina karena TPPI dinilai bermasalah.
Pertamina Protes PLN JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan mengirimkan nota protes resmi ke PT PLN (Persere) menyusul penetapan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemenang tender minyak solar. Vice President Corporate Communication Pertamina, M Harun, kemarin mengatakan, pihaknya mengingatkan PLN bahwa TPPI mempunyai tunggakan kewajiban ke Pertamina. “TPPI punya kewajiban ke Pertamina yang tidak dilakukan, tapi malah mau dijual ke PLN. Itu kan tidak benar,” katanya.
Menurut dia, saat ini, surat sedang disusun dan akan segera dikirimkan ke PLN. Di lain pihak, Harun mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan agar TPPI membayar seluruh utang-utangnya. Selama ini, TPPI tak melakukan itikad baik menyelesaikan utang-utangnya, sehingga Pertamina mengajukan gugatan ke arbitrase. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya menilai penetapan TPPI sebagai pemenang tender pasokan minyak solar PLN berisiko tinggi. “Sta-
tus TPPI yang kini tengah dalam gugatan Pertamina di arbitrase berpotensi mengganggu komitmen pasokan BBM ke PLN,” katanya. Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji mengatakan, pihaknya tidak bisa merubah penetapan TPPI sebagai pemenang tender. “Kecuali, ada penetapan pailit dari pengadilan, kami bisa mencoretnya,” katanya. Menurut dia, pihaknya tidak bisa mencampuri persoalan utang-piutang TPPI dan Pertamina. “Silahkan diselesaikan berdua,” ujarnya.
Nur juga mengatakan, PLN siap menerima surat protes dari Pertamina. “Kami akan pelajari suratnya dan segera membalasnya,” lanjutnya. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mempertanyakan keinginan keras PLN menerima pasokan BBM di luar Pertamina. Menurut dia, kalau alasannya penghematan, seharusnya PLN membeli seluruh BBM dari luar Pertamina. “Jangan sampai ada sesuatu dibalik tender BBM PLN ini,” ujarnya.
Kenaikan Rupiah Berlanjut Hari Ini
Barang Impor
Bisa Matikan Produk Lokal JAKARTA - Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional), Chaerul Tandjung, mengatakan bahwa barang-barang impor berpotensi mematikan produk lokal. Karena itu, kata Chaerul di sela acara seminar Indonesia’s Progress Toward the New Wave (Perkembangan Indonesia menuju Gelombang Baru) di Jakarta, Rabu, dibutuhkan mekanisme perdagangan yang sehat. Menurut dia banyaknya barang impor yang masuk ke indonesia dewasa ini berpotensi mematikan produk lokal. Chaerul mengatakan bahwa indonesia membutuhkan sebuah mekanisme perdagangan yang lebih sehat dan berkeadilan. “Bea masuk yang kita punya
itu sebaiknya dijadikan instrumen untuk mengatur perdagangan, bukan untuk mendapatkan pemasukan pembiayaan pembangunan. Instrumen ini harus lebih diarahkan, meski bukan berarti tidak boleh dipergunakan,” ujarnya. Uang yang masuk dari bea tersebut dapat tetap dipakai untuk biaya pembangunan, tapi sebaiknya diarahkan untuk mengatur mekanisme perdagangan. Dengan mekanisme tersebut, produk mana yang mau dilindungi dari impor dapat dipilih. “Usaha perlindungan, antara lain dilakukan dengan meningikan bea masuk suatu barang yang ingin kita proteksi agar produk lokal bisa
lebih bersaing. Begitu juga kalau kita tidak mampu dan memerlukan barang tersebut. Jika perlu, bea masuknya di nol-kan agar ekonomi kita bisa menjadi lebih bagus lagi,” tambahnya. Mengenai inflasi yang sudah mencapai enam persen dan dapat mempengaruhi suku bunga dan kenaikan harga bahan pokok, ia menyatakan bahwa inflasi Indonesia lebih disebabkan oleh distribusi makanan. “Karena itu, sebelumnya rantai distribusi ini dibenahi menjadi lebih baik. Memang ada faktor-faktor musiman seperti menjelang puasa dan lebaran pasti terjadi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibanding waktu lainnya,” tambah Chaerul. (ant)
Uang Kertas Rp 100.000
Tak Salah Cetak JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan uang kertas Rp 100.000 yang beredar sekarang tidak salah cetak dan tidak akan ditarik peredarannya karena tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu mengatakan pernyataan ini dikeluarkan sehubungan dengan beredarnya isu akan ditariknya uang kertas pecahan Rp 100.000 bergambar Soekarno- Hatta yang diisukan mengalami kesalahan cetak pada bagian naskah proklamasi, khususnya pada pencantuman tahun ’05. “Uang Kertas pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno-Hatta tidak mengalami kesalahan cetak dan tetap berlaku sebagai alat pembayaran
yang sah,” katanya. Menurut Difi, Bank Indonesia telah melakukan prosedur perencanaan desain dan pencetakan uang sesuai ketentuan, termasuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan kebenaran dan keabsahan seluruh aspek yang tertera pada uang dimaksud. “Pencantuman teks proklamasi pada Uang kertas Rp 100.000 sudah sesuai dengan naskah asli-nya yaitu tertulis “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ’05"”. Tahun ’05 mengacu pada fakta sejarah dimana Jepang masih berkuasa pada saat itu, sehingga penanggalan yang dipergunakan adalah penanggalan Jepang yaitu tahun 2605 yang disingkat ’05,” katanya. (ant)
Ia melanjutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung seharusnya segera melakukan penyelidikan sebagai pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. “Jangan menunggu lagi,” ujarnya. Di sisi lain, Kementerian ESDM harus tegas jika memang TPPI menawarkan BBM ke PLN dengan kualitas di bawah tender (off spec). “Tindakan menawar BBM ‘off spec’ itu merugikan negara dan melanggar hukum,” ujarnya. (ant)
JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan rupiah pada Kamis dapat naik, karena faktor positif dari eksternal masih berlanjut setelah Pemerintah AS menyuntikkan dananya ke pasar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya. Rupiah masih berpeluang naik lagi karena faktor positif eksternal masih terjadi Kamis ini yang mendorong pelaku asing membeli saham di Wall Street, katanya di Jakarta, Rabu. Rupiah dinilainya lambat laun akan juga mencapai level Rp 8.900 per dolar, meski Bank Indonesia ada di pasar. BI kemungkinan mempunyai pertimbangan lain, karena melihat faktor positif yang terus memicu rupiah menguat, ucapnya. Rupiah kemarin soren ditutup naik lima poin menjadi Rp 8.920 per dolar. Membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada Kamis nanti merupakan faktor yang men-
dorong rupiah kembali menguat, karena terpicu oleh membaiknya kembali saham-saham di Wall Street. “Kami optimis rupiah akan kembali mendekati level Rp 8.900 per dolar, karena faktor positif dari pasar internal tidak ada masalah, dan hanya menunggu data utama AS yang akan keluar nanti, apabila positif maka rupiah kembali menguat,” katanya. Fundamental ekonomi makro Indonesia yang terus menguat karena pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat dan didukung oleh tingginya suku bunga rupiah merupakan salah satu faktor yang memicu pelaku asing tetap bermain di pasar domestik. Pelaku asing percaya pasar Indonesia masih yang terbaik saat ini. Indonesia akan menjadi negara yang maju apabila sektor riil dapat berjalan asalkan pemerintah mempercepat pencairan dana ke sektor-sektor tertentu. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.917 8.938
9.500 4/10
5/10
8.920 6/10
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.