No. 66 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 8 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
KONFERENSI ASEAN - Delegasi negara peserta bergandengan sebelum dimulainya pertemuan ketiga Dewan Ekonomi ASEAN di National Convention Center, Hanoi, kemarin. Para Pemimpin negara-negara Asia Tenggara akan mencari kebijakan stimulus darurat tanpa membahayakan pemulihan negara-negara berkembang. KTT Asean berlangsung 8 - 9 April.
Asumsi Minyak Dirombak
Dampak Gayus Dahsyat JAKARTA - Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan bahwa kasus Gayus Tambunan terhadap mental pegawai Ditjen Pajak sangat dahsyat. “Kasus ini demikian dahsyat, secara psikologis sudah sangat mempengaruhi pegawai kami,” kata Tjiptardjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Perpajakan Komisi XI DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia mencontohkan, jika dulu penumpang angkutan umum mau turun di depan Kantor Pusat Ditjen Pajak dibilang “pajak...pajak...”, sekarang berubah menjadi “Gayus...Gayus...”. Sementara itu jika ada pegawai pajak di angkutan umum yang kelupaan melepas kartu identitas maka diteriaki “maling...maling...”. Ia juga mencontohkan, dalam arisan di mana ada pegawai pajak, mereka juga dalam posisi terpojok. Menurut dia, berbagai upaya dilakukan untuk membenahi Ditjen Pajak termasuk dari pelaku-pelaku kejahatan. “Kalau ada tikus di lumbung padi, jangan dibakar lumbungnya tapi ditangkap tikusnya,” katanya. Sementara itu mengenai pemeriksaan terhadap Gayus, Tjiptardjo mengatakan, pihaknya meminta ijin Mabes Polri untuk memeriksa Gayus. “Kita memeriksa dari sisi kepegawaiannya, nanti silahkan KPK dan yang lain menanganinya, dicari siapa yang terkait dengan kasus Gayus,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.045
9.042
9.046
10.000 5/4
6/4
7/4
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mempertimbangkan untuk merevisi asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. Hal itu tidak terlepas dari melonjaknya harga minyak mentah dunia yang mencapai 86 dolar AS per barel. Dirjen Migas KESDM Evita H. Legowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/4) menyatakan, pemerintah terus memonitor atas gejolak harga minyak mentah dunia yang saat ini bertengger diatas 80 dolar AS per barel. Dalam asumsi APBN semula, asumsi harga minyak dipatok sebesar 65 dolar AS per barel. Kemudian pemerintah mengusulkan revisi perubahan APBN menjadi 77 dolar AS per barel. Sampai sekarang perubahan itu belum diputuskan menjadi undang-undang karena baru akan dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada April ini. Dalam perhitungannya, lonjakan harga minyak akhir-akhir ini hampir dipastikan melewati
asumsi harga baru yang diajukan pemerintah. “Terakhir kami hitung kisaran Indonesia Crude Price di level 77- 80 dolar AS per barel.” terangnya. Evita mengatakan, kenaikan harga minyak saat ini memang mengkhawatirkan karena di luar kewajaran. Biasanya, pada Maret harga minyak akan turun. Namun menurutnya, faktor cuaca sangat berpengaruh dalam pergerakan harga karena di beberapa negara masih mengalami musim dingin sehingga permintaan minyak naik. Evita menyatakan, negaranegara lain juga terimbas akibat lonjakan harga minyak. Oleh karena itu, dalam pertemuan International Energy Forum di Korea Selatan minggu lalu, negara produsen dan konsumen minyak sepakat untuk melakukan aksi mereduksi lonjakan harga minyak. “International Energy Forum akan dijadikan organisasi yang salah satu tujuannya mengurangi lonjakan harga,” katanya. Indonesia, lanjut Evita, belum menentukan akan masuk dalam organisasi terse-
but atau tidak. “Namun, kalau ada organisasi itu kita (Indonesia) punya kesempatan untuk berperan dalam mengatasi volatilitas harga,” tuturnya. Masih berkaitan dengan migas, Kepala Dinas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Sulistya Hastuti Wahyu menyatakan, lebih dari setengah kontraktor kerja sama belum memenuhi target produksi minyaknya hingga kuartal pertama 2010. Dari 31 kontraktor yang masuk dalam tahap produksi baru 13 kontraktor yang memenuhi targetnya.”Kami terus melakukan pengawasan ketat agar 13 kontraktor bisa mempertahankan prestasinya,” ujar Sulistya. Ke-13 kontraktor yang memenuhi target produksi kuartal pertama 2010 adalah PT Medco E&P Indonesia (Tarakan), VICO Indonesia, Santos (Sampang) Pty Ltd, JOB Pertamina-Petrochina East Java, PT Chevron Pacific Indonesia, dan ConocoPhillips Indonesia. (ind)
Malaysia Lebarkan Ekspansi JAKARTA - Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebutkan ada beberapa investor asal Malaysia yang siap mengembangkan bisnisnya, termasuk perusahaan minyak dan gas Petronas. “Mereka, termasuk Petronas, ingin tetap mengembangkan usaha di sektor minyak dan gas. Kita memang mendorong karena sekarang terjadi penurunan pada investasi kita di daerah terpencil (remote area) atau sektor eksplorasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Namun, Hatta belum mengetahui berapa jumlah investasi yang akan disepakati, walaupun telah ada keinginan dari para pimpinan Petronas untuk mengembangkan bisnisnya dalam sektor hulu dan hilir. “Investasi sektor migas, utamanya di laut dalam harus kita
Hatta Rajasa
dilakukan. Kalau tidak, investasi migas akan mengganggu sumber cadangan kita yang terbukti saat ini. Kalau dikuras terus akan habis. Harus ada temuan-temuan baru,” ujarnya. Dia juga menambahkan, ada beberapa potensi investasi dalam bidang perkebunan dan
sektor industri. Untuk itu, Hatta akan membicarakan hal itu dengan KADIN, serta membicarakan kemungkinan untuk memperbaiki kendala yang sering dihadapi para investor, seperti pembenahan transpotasi, jalan raya, jalan tol, dan pelabuhan. Dia juga mengatakan akan menyelesaikan permasalahan lahan seperti konflik tanah yang sering terjadi di daerahdaerah yang juga berpotensi untuk menciptakan kondisi ketidakpastian. Hatta mencontohkan ada beberapa konflik yang dihadapi investor seperti konflik tanah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta klaim pihak ketiga seperti yang terjadi di Medan. “Ada konflik antara perkebunan mereka dengan pertambangan mineral di Kalsel dan Kaltim,” ujar Hatta. (ant)
Pengadilan Pajak Agar Dievaluasi JAKARTA - Sejumlah anggota DPR menyatakan perlunya evaluasi kembali pengadilan pajak, sehingga dapat benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Sejumlah anggota menyatakan perlunya evaluasi terhadap pengadilan pajak dalam rapat dengar pendapat Panja Perpajakan Komisi XI DPR dengan Dirjen Pajak di Jakarta, kemarin. Usulan perlunya evaluasi terhadap pengadilan pajak, antara lain dikemukan oleh Nasrullah (FPAN), Ecky Awal Mucharam (FPKS), dan Edwin Kawilarang (FPG). Nasrullah menilai, saat ini keberadaan pengadilan pajak bersifat sangat inklusif yang ditunjukkan dengan sedikitnya pengusaha yang mengetahui keberadaan pengadilan pajak. “Hanya sebagian kecil pengusaha yang tahu ada pengadilan pajak dan ini hanya ada di
Jakarta, sifat inklusif ini harus dihilangkan,” kata Nasrullah dalam rapat yang dipimpin Ketua Panja Perpajakan Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng. Sementara itu, Ecky Awal Mucharam menyoroti adanya perbedaan putusan terhadap dua kasus pajak yang sebenarnya mirip. “Ada dua kasus pajak yang sebenarnya mirip, tapi karena hakimnya berbeda keputusannya berbeda,” katanya. Awal juga mengusulkan agar dalam due dilligence (uji tuntas) terhadap kasus pajak, pihak Ditjen Pajak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, Edwin Kawilarang mengatakan, jika selama ini Ditjen Pajak lebih banyak berposisi sebagai pihak yang dikalahkan, maka kemungkinan yang ada hanya dua yaitu kasusnya lemah atau kasus kuat tetapi Ditjen Pajak dikalahkan karena ada permainan. (ant)
Separuh Subsidi Meleset JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sebanyak 52 persen subsidi listrik masih dinikmati oleh kalangan mampu. “52 persen subsidi listrik kita lari ke yang tidak berhak, yang seharusnya mereka lebih dari mampu untuk membayar itu. Artinya tidak harus terjadi. Padahal yang tidak mampulah yang harus kita lindungi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, hal seperti itu tidak perlu terjadi karena yang menjadi prioritas untuk mendapatkan subsidi listrik adalah kalangan tidak mampu. “Ini kan tidak harus terjadi, dari total subsidi listrik misalkan Rp 54 triliun, ya 52 persen lari ke yang tidak perlu disubsidi,” ujarnya seperti dikutip Antara. Menurut dia, subsidi masih
diperlukan hingga kesejahteraan masyarakat meningkat, terutama untuk konsumen pengguna listrik dengan daya 450-900 Va. Untuk itu, ia menambahkan, pemerintah masih menyiapkan peta jalan (road map) agar dapat meletakkan pemberian subsidi listrik dalam konteks restrukturisasi yang tepat, yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. Ia juga menambahkan, pembicaraan mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang menurut rencana akan naik pada Juli 2010, hingga saat ini juga masih dalam pembahasan dengan DPR. “Hal-hal yang berhubungan dengan TDL nanti ada pembahasan sendiri dengan dewan, apalagi dulu kan sudah ada kesepakatan untuk naik 10-15 persen pada Januari, tapi masih dalam penundaan,” ujarnya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.