No. 107 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 8 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
DPR Ajukan
RUU Tentang Mata Uang JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kemarin, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang, sesuai pasal 23 UUD 1945 yang mengamanatkan macam dan harga uang ditentukan dalam undang-undang. Wakil Ketua Komisi XI, Sohibul Iman, saat ditemui usai rapat kerja dengan pemerintah, mengatakan RUU Mata Uang tersebut, akan terdiri 12 bab dengan 45 pasal. “Pentingnya fungsi dan eksistensi mata uang ini bagi negara kita dengan sekian hal, mengantar DPR mengajukan RUU mata uang. RUU ini terdiri dari 12 bab dan 45 pasal,” ujarnya. Ia menjelaskan, pada bab pertama RUU tersebut akan menjelaskan mengenai ketentuan umum yang memuat tentang definisi mata uang. Kemudian, bab kedua terdiri dari dua bagian yaitu mengenai macam uang dan harga uang Rupiah serta bab ketiga, menjelaskan mengenai ciri-ciri, desain, tanda pengaman dan bahan yang akan digunakan pada uang rupiah. Ia menambahkan pada bab empat akan menjelaskan tentang perencanaan, pencetakan, pengedaran pencabutan, penarikan dan pemusnahan serta bab kelima mengatur tentang kewajiban menggunakan Uang Rupiah pada setiap transaksi. Pada bab keenam dijelaskan dan mengatur tentang ketentuan penukaran uang dan kriteria uang hingga lembaga yang layak melakukan penukaran, serta bab ketujuh dijelaskan mengenai larangan menolak menggunakan uang rupiah, meniru, merusak, melakukan perubahan terhadap uang rupiah hingga hal yang berkaitan dengan pemalsuan uang Rupiah. (ant)
Keyakinan Konsumen Melemah JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Mei 2010 masih tetap mencerminkan sikap optimis walaupun ada sedikit penurunan sebesar 0,8 poin menjadi 109,9 dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil riset yang dipublikasikan BI, Senin, menyebutkan bahwa IKK selama tiga bulan berturut-turut mengalami tren penguatan dan pada Mei turun karena berkurangnya optimismenya responden. Menurut riset, turunnya optimisme responden ini terjadi karena kondisi ekonomi, penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja pada enam bulan mendatang. Sebenarnya secara umum kondisi ekonomi masih cukup baik dan tingkat inflasi sampai periode survei masih cukup rendah. Namun perkiraan akan menurunnya jumlah tabungan pada enam bulan mendatang serta tekanan har-
ga barang dan jasa pada tiga dan enam bulan ke depan diindikasi kan turut menjadi penyebab penurunan tingkat optimisme responden. Survei BI juga melihat kondisi ekonomi Mei 2010 sedikit membaik dibanding bulan sebelumnya. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada Mei 2010 mencapai 100,0 atau lebih tinggi 0,4 poin. Sementara hasil survei terhadap Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sedikit menurun sebesar 1,9 poin menjadi 120. Survei BI ini juga menyebut bahwa ekspektasi harga diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tiga bulan mendatang, dan hal ini tercermin dari indeks yang mengalami kenaikan dari April 158,6 menjadi 164,3 pada Mei 2010. (ant)
Rupiah Terpuruk JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin sore turun tajam 120 poin (Pkl 15.20), karena derasnya aksi lepas rupiah oleh pelaku pasar yang dalam beberapa poin lagi mencapai angka Rp 9.300 per dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar turun menjadi Rp 9.295 – Rp 9.305 per dolar dibanding penutupan akhir pekan lalu Rp 9.175 – Rp 9.185 per dolar atau turun 120 poin. Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar menjelang akhir penutupan pasar cenderung makin aktif melepas rupiah sehingga posisinya mendekati Rp 9.300 per dolar. “Kami memperkirakan rupiah akan dapat menembus angka Rp 9.300 per dolar, karena kekhawatiran pelaku pasar terutama
asing atas krisis keuangan Eropa makin besar, karena sudah merembet ke negara Hongaria,” katanya. Apabila krisis itu makin memuncak, menurut Kostaman Thayib maka rupiah diperkirakan akan makin terpuruk karena Euro sudah berada di level 1,190 dolar merupakan pertama kali euro mencapai itu. “Kami memperkirakan masalah krisis keuangan Eropa akan berakibat buruk bagi pergerakan rupiah dapat menyentuh level Rp 9.000 per dolar,“ ucapnya. Rupiah, menurut Kostaman Thayib, sempat terpuruk hingga mendekati angka Rp 9.400 per dolar, dan apabila krisis Eropa masih terjadi maka kemungkinan akan dapat meliwati angka Rp 9.400 per dolar. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI - Pekerja membersihkan bagian luar sebuah gedung bertingkat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen pada tahun 2011 atau lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah sebesar 6,4 persen.
Pembatasan BBM Bersubsidi
Motor Dikecualikan JAKARTA - Kendaraan roda dua atau motor dikecualikan dari progam pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sehubungan upaya menekan volume subsidi energi di sektor transportasi sesuai pagu APBN-P 2010. “Saya pastikan tidak ada pembatasan untuk kendaraan bermotor roda dua. Yang ada adalah upaya kita bersama, termasuk DPR untuk membatasi volume BBM Public Service Obligation (PSO) agar tidak melebihi budget yang sudah disetujui yaitu 36,5 juta kilo liter (KL),” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh di sela Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR, Jakarta, kemarin. Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti penyusunan peraturan terkait dengan pengurangan subsidi dengan memperhatikan kondisi saat ini. Caranya de-
ngan melakukan revisi peraturan presiden No.55 tahun 2005 dan 2006 tentang harga jual BBM bersubsidi. ”Kita akan merevisi aturan pemerintahan yang masih kendala dalam membatasi pihakpihak tertentu untuk membeli BBM bersubsidi. Golongan tidak mampu prinsipnya harus kita subsidi,”kata dia. Menurutnya, pengendara roda dua sudah pasti termasuk golongan rakyat yang tidak mampu. Dengan begitu, pihaknya akan berhati-hati untuk mengkaji masalah pembatasan volume BBM bersubsidi ini. “Sudah pasti kendaraan roda dua itu sampai sekarang kami tengarai itu banyak sekali golongan rakyat yang tidak mampu. Kami akan sangat hatihati di situ,” terangnya. Mengenai realisasi penyaluran rata-rata BBM bersubsidi tahun ini, Darwin mengaku khawatir akan melebihi 10 persen dari pagu APBN-P 2010. Diperkirakan, konsumsi BBM tahun ini
mencapai 40,5 juta KL. “Kita berupaya mengendalikan penggunaanya, seiring keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam pemberian subsidi. Tujuan kita memulihkan anggaran subsidi,” ujar Darwin. Kendati begitu, menurut Darwin, pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menjamin ketersedian BBM. Dengan tetap menjaga ketetapan kuota alokasi volume BBM bersubsidi yang telah ditetapkan APBN. Sebagai informasi kembali, pemerintah tengah menyiapkan berbagai skenario untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Sejumlah opsi diantaranya pemakaian BBM subsidi hanya untuk kendaraan umum, pembatasan berdasarkan tahun kendaraan dan spesifikasi kapasitas mesin. Mobil yang dikategorikan sebagai kendaraan mewah dipastikan tidak diperkenankan membeli BBM jenis premium. (ind)
9.183
9.175
9.295 3/6
4/6
7/6
PML, PT STN, dan PT CAP. Sementara itu tiga WP saat ini berkas perkaranya sedang dalam penyempurnaan setelah dinyatakan P-19 oleh Kejaksaan dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp 44,00 miliar. Tiga WP itu adalah PT BAM, PT MNU, dan PT TAS. Sedangkan enam WP lainnya saat ini masih dalam proses penyidikan yang berkas perkaranya segera dilimpahkan kepada Kejaksaan. Menurut Iqbal, penyidikan atas PHS Group dilakukan karena PHS Group terbukti memanfaatkan faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh WP yang telah dijatuhi hukuman. Berdasar pengembangan penyidikan yang sedang berjalan, terungkap adanya kerugian negara dengan perhitungan sementara sebesar Rp 300 miliar untuk tahun pajak 2006 hingga Juli 2008. Menurut Iqbal, perbuatan menggunakan faktur pajak fiktif untuk tujuan mendapatkan restitusi merupakan kejahatan serius. (ant)
Dapat Tingkatkan Integritas
9.000 9.500
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak mempercepat penyelesaian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan PHS Group dengan akan segera melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, M. Iqbal Alamsyah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, temuan kasus itu berawal dari ditemukannya bukti permulaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan terhadap 14 wajib pajak (WP) penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif). Iqbal menyebutkan, dari 14 WP itu, sebanyak lima WP telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelima WP itu juga telah dinyatakan bersalah dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 156,40 miliar. Kelima WP itu adalah PT CNP, PT KDA, PT
UU Akuntan Publik
KURS RUPIAH
10.000
Kasus Pajak PHS
Penyidikan PHS Dipercepat
Bisnis Jakarta/sep
RAKER BUMN - Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar (kiri) saat rakerda dengan Komisi VI DPR membahas kinerja perusahaan BUMN di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru dapat meningkatkan integritas profesi akuntan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh publik. “Kita mau mengusulkan agar mempunyai UndangUndang (UU) supaya ada suatu kepastian dan kejelasan tugas tanggung jawab dan standar profesinya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Pemerintah bersama Komisi XI, hari ini, selain membahas mengenai RUU Akuntan Publik, juga membahas mengenai RUU mata uang dan segera dibahas untuk dijadikan UU. Untuk RUU Akuntan Publik ini, pembahasan UU baru diharapkan dapat menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No 34 tahun 1954. Menkeu menambahkan usu-
lan RUU ini diperlukan karena karya akuntan publik sangat diperlukan, untuk itu dibutuhkan suatu landasan kejelasan yang lebih baik dari UU terdahulu. “UU itu kita menyampaikan tentang akuntan publik itu, (karena akuntan publik) tidak hanya perlu kompeten dan perlu kapabilitas tetapi juga harus mempunyai moralitas yang baik,” ujarnya. Ia menjelaskan dengan adanya UU baru, diharapkan pemerintah akan lebih bekerjasama dengan asosiasi akuntan publik di Indonesia, agar profesi ini dapat lebih bermartabat dan berkarya secara profesional dalam menghadapi globalisasi, terutama menghadapi ASEAN bersatu 2015. “Ada idealisme bukan hanya profesi tapi kita mengharapkan profesi itu jadi tuan rumah di negaranya dan siap dengan kondisi globalisasi,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.