No. 129 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 8 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pembentukan OJK
Harus Libatkan Masyarakat JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengharapkan proses pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan masyarakat luas untuk memberi masukan dan saran dalam pembentukan OJK. “Sebaiknya kita libatkan masyarakat untuk mendiskusikan ini, agar keputusan politik apapun di DPR bisa memahami betul apa konsekuensi, biaya dan hal-hal lain dalam pembentukan OJK,” kata Muliaman di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, masyarakat yang berkepentingan di sektor keuangan seperti perbankan harus bisa diajak dalam pembahasan RUU itu untuk memberi masukan dan saran. Mulyaman juga meyakini, bahwa pembahasan RUU OJK ini pada akhirnya merupakan keputusan politik karena parlemen yang akan memutuskannya. Ditegaskannya, BI tidak bermaksud untuk menghambat pembentukan OJK karena hal ini merupakan amanat pasal 34 UU nomor 3/2004 tentang Bank Indonesia. Namun, BI mengharapkan DPR juga mengkaji apakah pasal tersebut benar mengamanatkan pembentukan OJK seperti yang dimaksudkan dalam RUU OJK. “DPR harus meneliti betul apakah mandat itu sudah sesuai,” katanya. (ant)
Biaya OJK Membebani JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, biaya pengawasan yang akan ditarik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu akan memberatkan industri sektor keuangan termasuk perbankan. “Yang jelas iya (memberatkan), karena selain harus membayar premi kepada LPS, bank juga harus bayar biaya pengawasan ini,” kata Muliaman di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin. Pada pasal 30 RUU OJK disebutkan OJK menetapkan dan memungut biaya yang wajib dibayar oleh industri jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan pasal itu, disebutkan jenis biaya yang dapat ditetapkan antara lain berupa biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, transaksi perdagangan efek dan atau biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut ditagih secara bulanan, tahunan atau sewaktu-waktu sesuai karakteristik biaya dimaksud. Menurut Muliaman, industri keungan berhak mempertanyakan soal biaya-biaya pengawasan itu, karena hal itu terkait dengan kegiatan operasional mereka terutama perbankan. “Mereka pasti bertanya, karena mereka yang akan merasakan langsung,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.053 9.500
Bisnis Jakarta/ant
EKONOMI ASIA - Kepala Ekonom dan Direktur Pelaksana untuk Riset Ekonomi dan Mata Uang DBS Bank David Carbon menerangkan tentang pertumbuhan ekonomi Asia selama krisis utang negara-negara Eropa, di Jakarta, kemarin. Konsumsi Asia tumbuh 17 persen sementara Amerika hanya tumbuh satu persen sejak awal terjadinya krisis di kuartal III 2008.
Pagu BBM Bersubsidi
Kemenkeu Siapkan Dana Risiko Fiskal JAKARTA - Pemerintah c.q Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan pos cadangan resiko fiskal apabila konsumsi BBM bersubsidi melebihi pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar 36,5 juta kilo liter (KL). Agus mengutarakan, Kemenkeu terus memonitor penggunaan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, apabila kuota konsumsi BBM bersubsidi melebihi pagu APBN-P 2010 maka pos subsidi bahan bakar yang telah dianggarkan yakni Rp 88,89 triliun.
”Pemakaian konsumsi bahan bakar diatas target APBN-P akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Harus diakui, indikasi penggunaan berlebih sudah ada. Ini mengkhawatirkan,” ujar Agus di Jakarta, kemarin. Atas hal itu, Agus menyatakan, pemerintah siap menggunakan dana tambahan untuk menutupi kekurangan dari pos subsidi bahan bakar yang sebelumnya sudah dianggarkan. Sumber pendanaan tambahan subsidi itu berasal dari cadangan resiko fiskal. Namun, menurutnya, untuk sementara subsidi masih cukup
aman karena harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) masih dibawah target APBN P 2010 sebesar 80 dolar AS per barel. “Saya rasa pada saat yang lalu harga (ICP) yang digunakan harga 80 dolar AS per barel, tapi realisasinya baru sekitar 72 dan 73 dolar AS per barel, jadi masih ada ruang. Masih ada ruang dari kompensasi dari kurangnya harga minyak itu,” ujar Menkeu. Sebagai informasi, sebelumnya PT Pertamina (Persero) memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ber-
subsidi akan melonjak menjadi 42,5 juta KL di tahun 2011 atau naik 5,98 persen dari proyeksi konsumsi pada tahun ini. Sementara BPH Migas memperkirakan konsumsi BBM di tanah air pada tahun 2010 akan membengkak sebesar 40,1 juta KL. Untuk mengantisipasi hal itu, KESDM sendiri telah merencanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Apabila, konsumsi BBM bersubsidi tidak ditekan, maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi sebesar Rp 10 triliun. Beberapa opsi dipilih seper-
ti memberikan kendaraan roda dua dan moda transportasi umum membeli BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sedangkan, untuk kendaraan pribadi, terutama jenis mewah yang memiliki kapasitas mesin 2.000 cc misalnya, tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Selain itu, wacana penghematan konsumsi dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur moda transportasi umum berbahan bakar gas. Namun, KESDM belum dapat memutuskan berkenaan mekanisme dan kepastian waktunya. (ind)
9.060
9.080 10.000 5/7
6/7
7/7
Teknologi Perisai untuk Cabai JAKARTA - Pemerintah c.q Kementrian Pertanian (Kementan) segera menerapkan teknologi perisai (jaring-jaring) untuk menjaga kualitas cabai dan bawang merah hasil panen. Hal itu untuk mengantisipasi memburuknya kualitas cabai merah akibat anomali iklim. Wamentan Bayu Krisnamurhti mengatakan, penerapan pola teknologi perisai mampu meminimalisir masuknya air hujan ke tanaman. Menurutnya, penerapan teknologi perisai, cabai tidak mudah basah, kandungan air dapat rendah sehingga menekan pembusukan cabai. Pihaknya akan meminta dinas pertanian turut aktif membantu sosialisasi berkenaan teknologi perisai ini di masingmasing sentra hortikultura. ”Dengan itu diharapkan awal Agustus pasokannya mulainya normal. Bahkan meningkat,” kata Bayu usai rakor Tim Terpadu Stabilisasi Pangan di Jakarta, kemarin. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Juni 2010 mencapai 0,97 persen. Angka inflasi bulan itu sangat dipengaruhi bahan makanan, yakni sebesar 3,2 persen. Cabe merah memberi kontribusi terbesar kenaikan hingga 45,7 persen. Besaran inflasi
Januari-Juni sendiri sudah sebesar 2,42 persen. Data disodorkan dari Kementan, saat ini harga cabai merah sudah melebihi Rp 43 ribu per kg. Bayu menuturkan, tingginya curah hujan kendati sudah memasuki fase musim kemarau telah berpengaruh terhadap kesegaran cabai merah. Hal sama juga dialami bawang merah.Kondisi demikian, menyebabkan stok hasil panen cabai dan bawang merah segar menjadi terbatas. Akibatnya, harga meningkat tajam sejak bulan lalu. Selain itu, sambung Bayu, kultur masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi cabai dan bawang merah segar, bukan awetan atau kering. Harga rata-rata cabai merah dan rawit Juni meningkat 60-70 persen dibanding bulan sebelumnya, sedangkan harga Juli meningkat 30-35 persen. “Harga bawang merah Juni naik 30-35 persen dibanding harga ratarata Mei dan di Juli meningkat 15 persen ketimbang bulan sebelumnya,” ujar Bayu. Padahal, menurut Bayu, kesegaran cabai hanya bertahan lima hari setelah dipanen. Bawang merah sedikit lebih lama namun tetap tidak tahan lembab. Sehingga, tidak mungkin menyimpan stok untuk kedua komoditas ini. (ind)
G-20 Tekankan
Tingkatkan Pengawasan Bank JAKARTA - Isu peningkatan pengawasan perbankan merupakan topik pembahasan yang serius dalam Forum G-20 yang digelar akhir 2010 Juni di Toronto, mengingat dampak krisis keuangan di suatu negara selalu bisa meluas ke wilayah lain di dunia. “Perhatian terhadap pengaruh dari lembaga keuangan lintas negara (Systematically Important Financial Institution/SIFI) itu
menjadi isu yang sangat mengemuka di G-20 kemarin,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Jakarta, kemarin. Muliaman menjelaskan pembahasan yang terjadi ketika itu berputar pada isu penanganan krisi keuangan dan bentuk lembaga pengawas yang diharapkan bisa menangani krisis keuangan di suatu negara dengan cepat. “Yang menjadi perhatian para pemimpin negara G-20 ketika itu
adalah bukan hanya lembaga keuangan yang memiliki aset besar tapi juga lembaga keuangan yang memiliki saling keterkaitan dengan lembaga keuangan lain di negara lain,” jelasnya. Muliaman mengatakan pihaknya berharap Forum G-20 nantinya akan bisa menyusun proposal kesepakatan bersama untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan besar seperti itu. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
AGEN ELPIJI - Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo (kiri) menunjukkan selang tabung gas saat mengunjungi agen elpiji, di Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.