No. 188 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 8 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ist
BERMASALAH – Penetapan TPPI sebagai salah satu pemenang tender PLN dinilai bermasalah dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 200 miliar. Karena itu, PLN diminta mengkaji kembali keputusan tersebut.
Penetapan TPPI
Potensi Rugikan Negara JAKARTA - Sejumlah kalangan minta PT PLN (Persero) mengkaji lagi penetapan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok minyak solar. Demikian disampaikan dua Anggota Komisi VII DPR, M Romahurmuziy dan Achmad Rilyadi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), M Harun, dalam kesempatan terpisah di Jakarta, kemarin. Romahurmuziy mengatakan, penetapan TPPI sebagai pemenang tender solar PLN berpotensi merugikan negara Rp 200 miliar. “Di tengah keperluan menekan biaya subsidi yang besar, tindakan PLN ini jelas mencederai keinginan efisiensi operasi yang terus diupayakan Komisi VII DPR dalam pembahasan anggaran,”
katanya. Ia juga mempersoalkan penawaran tender TPPI ke PLTGU Belawan, yang hanya memakai ongkos transportasi 1-1,5 sen dolar AS per liter. “Biaya transpor itu mengindikasikan barang diimpor dari Singapura dan tidak mungkin dari Tuban sebagai tempat kilang TPPI,” katanya. Dengan demikian, seharusnya TPPI tak mendapat hak RTM, karena produknya berasal dari impor. Ditambah lagi, dengan kapasitas produksi yang hanya 200 ribu kiloliter per tahun, seharusnya TPPI hanya berhak mengajukan RTM di satu pembangkit saja. Namun, dalam perjalanannya, ketentuan RTM diubah menjadi dihitung terpisah-pisah per satu pembangkit. “Jelas ketentuan ini menguntungkan TPPI,” ujarnya.
Achmad Rilyadi mengatakan, Komisi VII DPR segera meminta PLN menjelaskan tender pengadaan minyak solar sebanyak lima juta kiloliter tersebut. “Pimpinan Komisi VII DPR sedang membicarakan jadwal rapatnya,” katanya. Sementara, Pri Agung mengatakan, meskipun tender adalah kebijakan korporat, namun perlu ada evaluasi dalam hal ini. “Kriteria penentuan pemenang sebaiknya jangan hanya didasarkan atas faktor harga terendah saja, tapi juga kualifikasi perusahaan dan pertimbangan sinergisitas antar-BUMN,” ujarnya. Menurut dia, di samping PLN merupakan BUMN, pengadaan barang yang ditenderkan juga menyangkut produk BUMN lain yakni Pertamina. “Dari sudut pandang pemerintah, sebetulnya tidak ada be-
Hindari Kenaikan TDL
Pemerintah Efisienkan Anggaran JAKARTA - Pemerintah akan mengefisienkan anggaran guna menutup kekurangan subsidi listrik akibat tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 2011. Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan, pemerintah menghindari penambahan utang buat menutup kekurangan subsidi listrik tersebut. “Defisit harus dihindari karena berarti menambah utang,” katanya. Menurut dia, pihaknya optimis efisiensi anggaran bisa dilakukan guna menutup kekurangan defisit listrik tersebut. Pemerintah mengusulkan
kenaikan TDL rata-rata 15 persen mulai 1 Januari 2011 guna menutup kekurangan subsidi listrik sebesar Rp 12,7 triliun. Namun, usulan kenaikan tersebut ditolak Komisi VII DPR. Sebagai kompensasinya, PT PLN (Persero) diminta menghemat pengeluaran hingga Rp 8,1 triliun, sehingga masih kurang Rp 4,6 triliun. Kekurangan Rp 4,6 triliun itulah yang kini sedang dicarikan pemerintah jalan keluarnya. Darwin mengatakan, pemerintah juga optimis terminal penerima gas alam cair terapung di Teluk Jakarta mampu
beroperasi akhir 2011, sehingga menghemat belanja energi PLN. “Kami masih terus usahakan,” katanya. Pasokan gas terminal tersebut mampu menghemat biaya bahan bakar pembangkit PLN hingga Rp 2 triliun. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya akan menandatangani pokok-pokok perjanjian (HoA) jual beli gas terminal dengan PT Regas Nusantara pada 12 Oktober 2010. “Harga beli gasnya sekitar 10 dolar AS per MMBTU dengan patokan harga minyak 70 dolar AS per barel,” ujarnya. (ant)
BI Jaga Pergerakan Rupiah JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan Bank Indonesia akan tetap berada di pasar menjaga pergerakan rupiah agar kenaikan ke level Rp 8.900 per dolar tidak terlalu cepat. “Kalau kenaikan rupiah terlalu cepat, mata uang Indonesia itu menjadi liar tidak terkendali, sehingga akan menyulitkan eksportir untuk menghitung harga jual produknya di pasar internasiaonal,” katanya di Jakarta, kemarin. Karena itu BI berusaha berada di pasar untuk menahan gejolak kenaikan rupiah lebih cepat. Apabila BI tidak menjaga, rupiah kemungki-
nan sudah jauh berada di bawah angka Rp 8.900 per dolar. Posisi rupiah saat ini dinilai cukup baik, meski suatu saat naik maupun turun tapi masih dalam kisaran sempit. Menurut dia, pelaku asing berkeinginan tetap bermain di pasar domestik, setelah pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,4 persen. Pelaku asing optimis ekonomi nasional akan tumbuh mencapai 6,4 persen bahkan bisa di atas target itu asalkan pemerintah mempercepat pencairan dana APBN dan meminta perbankan mempercepat penyaluran kredit ke masyarakat. (ant)
danya. Jika pun Pertamina menang dengan harga lebih tinggi, maka ibarat dari satu kantong pindah ke kantong lain saja,” katanya. Ia melihat, persoalan tender tersebut merupakan cerminan rendahnya sinergisitas antarBUMN. “Masing-masing berjalan dan mencari keuntungan sendiri,” ujarnya. Ia minta, perlu ada perubahan kebijakan makro di level Kementerian BUMN tentang koordinasi dan arah strategi usahanya. Ukuran prestasi BUMN hendaknya jangan hanya dari aspek keuangan saja, tapi aspek strategis lain seperti sinergisitas dan menggerakkan industri nasional. Sedang, M Harun mengatakan, pihaknya hari ini mengirimkan nota protes ke PLN atas penetapan TPPI tersebut. “Kami ingatkan PLN akan pentingnya siner-
gisitas BUMN,” ujarnya. PLN sudah menetapkan TPPI dan Pertamina sebagai pemenang tender pengadaan minyak solar sebanyak 1,25 juta kiloliter per tahun selama empat tahun (2011-2014) atau totalnya lima juta kiloliter. Pertamina memenangi tender pengadaan minyak solar sebanyak tiga juta kiloliter untuk tiga lokasi pembangkit yakni, PLTGU Muara Tawar, Bekasi, PLTGU Grati, Gresik, dan PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara. Sedang, TPPI menang tender sebanyak dua juta kiloliter di dua lokasi yakni PLTGU Tambak Lorok, Semarang dan PLTGU Belawan, Medan. PLN berpendapat, sesuai uji tuntas (due dilligence) oleh lembaga independen, TPPI dinyatakan mampu memenuhi pasokan dan spesifikasi solar sesuai aturan tender. (ant)
Pemerintah Genjot Produksi Minyak JAKARTA - Pemerintah akan menggenjot produksi minyak mentah agar memenuhi asumsi APBN Perubahan 2010 yang ditetapkan sebesar 965.000 barel per hari. Menteri ESDM, Darwin Saleh, sebelum rapat terbatas bidang polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi guna mencari terobosan peningkatan produksi minyak. “Kami akan cari di lapangan mana yang masih memungkinkan dinaikkan lagi dalam waktu dekat,” ujarnya. Menurut dia, kejadian kebocoran pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia sudah ditangani. Produksi minyak PT Chevron Pacific Indonesia semen-
tara ini sudah membaik yakni mencapai 125.000 barel per hari dan akan terus meningkat hingga mencapai normal sekitar 380.000 barel per hari. Kepala BPH Migas R Priyono, mengatakan, produksi minyak 2010 hingga 30 September mencapai rata-rata 956.509 barel per hari dan rata-rata bulan September 945.939 barel per hari. Tingkat produksi itu masih di bawah asumsi APBN Perubahan 2010 sebesar 965.000 barel per hari. Produksi gas September tercatat 9.021 MMSCFD dan sepanjang tahun 2010 8.910 MMSCFD. Secara total, produksi minyak dan gas September 2.552.669 barel setara minyak dan rata-rata 2010 sebesar 2.543.469 barel setara minyak. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.938 8.920
9.500 5/10
6/10
8.921 7/10
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.