No. 27 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 9 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Swasta Dominasi Sukuk Ritel JAKARTA - Peminat sukuk ritel seri SR-002 sebesar Rp 8,03 triliun terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta, kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan berdasarkan volume pemesanan sebesar Rp 8,03 triliun, pegawai swasta mempunyai porsi 34,07 persen atau Rp 2,73 triliun. Kemudian wiraswasta mempunyai porsi terbanyak ke dua sebesar 23,69 persen atau Rp 1,90 triliun dan kalangan ibu rumah tangga sebesar 15,46 persen atau Rp 1,24 triliun. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 11,81 persen atau Rp 948,45 miliar dan TNI/Polri 0,22 persen atau Rp 17,92 miliar, sisanya profesi lain sebesar 14,76 persen atau Rp 1,185 triliun. Selain jumlah penjualan sukuk ritel sebesar Rp 8,03 triliun, terdapat potensi pemesanan pembelian sebesar Rp 715,9 miliar yang tidak disetujui pemerintah karena jumlah pemesanan tersebut telah melampaui kuota penjualan yang diberikan kepada seluruh agen penjual. “Memperhatikan kebutuhan pembiayaan APBN 2010 serta minat beli masyarakat terhadap sukuk ritel SR-002 yang begitu besar, Menteri Keuangan menetapkan pemesanan pembelian sukuk ritel yang mendapat penjatahan adalah Rp 8,03 triliun untuk 18 agen penjual,” kata Rahmat. (ant)
Tarif Pesawat
Batas Atas Pesawat Dievaluasi JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengevaluasi tarif batas atas angkutan udara kelas ekonomi. Perhitungan tarif akan memasukkan fuel surcharge (biaya tambahan bahan bakar-red) dalam komponen tarif penerbangan secara periodik. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay mengatakan, evaluasi itu untuk memastikan komponen tarif penerbangan mengakomodasi seluruh biaya bahan bakar (fuel) maskapai nasional. “Nanti kami akan evaluasi secara periodik kalau harga fuel ternyata terus naik,” ujar Herry di Jakarta. Herry menuturkan, pihaknya memiliki kewenangan mengevaluasi tarif batas atas kelas ekonomi sesuai amanat Undang-Undang No.1/2009 tentang Penerbangan. Namun, pihaknya tidak dapat mengatur secara langsung penerapan fuel surcharge. “Dalam UU Penerbangan, kami berkewajiban mengatur tarif batas atas, sedangkan fuel surcharge telah masuk dalam komponen tarif,” kata Herry. Meski begitu, Herry menambahkan, pihaknya tidak dapat meluluskan permintaan INACA agar Garuda Indonesia dapat mengenakan tarif kelas ekonomi melebihi tarif batas atas. (ind)
KURS RUPIAH 9.000
9.320 9.500
9.335
9.390
10.000 4/2
5/2
8/2
Bisnis Jakarta/ant
EKSPANSI PERTAMINA - PT Pertamina (Persero) menargetkan total nilai investasi senilai Rp 46 triliun pada 2010 untuk lebih agresif dalam ekspansi usaha termasuk mengakuisisi sejumlah blok minyak dan gas bumi. Dua pekerja menyelesaikan pembangunan stasiun pengisian BBM di Jalan Raya Bogor, Depok, kemarin.
ACFTA Juga Ancam BUMN JAKARTA - Tidak hanya kalangan industriawan nasional yang ketar-ketir dengan penerapan Asean-Free Trade Agreement (AC-FTA) . Demikian pula halnya dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terancam kelangsungan eksistensinya. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PESIT) Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengaku, pemberlakukan AC-FTA Mengancam kelangsungan sejumlah BUMN. Untuk industri baja, misalnya, selain struk-
tur industri hulu dan hilir belum kuat, terjadi ketergantungan terhadap impor bahan baku scrap dan bijih besi. “Disisi lain, ketersediaan energi baik gas alam dan listrik masih terbatas, ketersediaan modal terbatas dan tingginya suku bunga perbankan,”ujar Sahala dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, kemarin. Masalah lain adalah, terbatasnya fasilitas maupun infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya. Produk baja impor dengan harga yang lebih murah akan membanjiri pasar
dalam negeri, sehingga dapat mengurangi permintaan produk baja lokal secara signifikan, ujar Sahala menambahkan. Saat ini 95 persen produk baja belum mempunyai standar nasional Indonesia (SNI) wajib. Terkait industri perkapalan, dampak ACFTA adalah impor kapal baru dan bekas diperkirakan akan meningkat. Sedangkan harga kapal dari produsen di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan kapal baru dan bekas yang dipasok dari impor. Alhasil, hal itu dapat menyebabkan industri galangan nasional kalah
Laporan Bank Diubah JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan perubahan peraturan penyampaian laporan bulanan bank umum (LBU) yang sebelumnya per tanggal 20 bulan berikutnya dimajukan menjadi per tanggal 5 bulan berikutnya. Perubahan jadwal LBU ini setelah BI mengeluarkan PBI nomor 12/2/PBI/2010 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 10/40/ PBI/2008 tentang LBU. Menurut BI, dalam publikasinya, kemarin, PBI ini terbitkan dalam rangka penerapan LBU yang lebih efektif, akurat, dan lengkap yang memerlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait. Selain itu. lanjutnya, PBI ini diterbitkan dalam rangka lebih
meningkatkan kesiapan bank pelapor dalam memenuhi ketentuan pelaporan. Dalam PBI ini, penerapan perubahan jadwal penyampaian LBU ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu periode Januari-Juni 2010, periode JuliDesember 2010 dan periode Januari 2011 seterusnya. Untuk laporan per kantor untuk periode Januari-Juni 2010 masih tetap tanggal 20 bulan berikutnya, periode JuliDesember 2010 dimajukan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pada Januari 2011 hingga seterusnya LBU disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk laporan gabungan, periode Januari-Juni 2010 masih tetap tanggal 25 bulan
berikutnya, periode JuliDesember 2010 dimajukan pada tanggal 20 bulan berikutnya dan pada Januari 2011 hingga seterusnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan perusahaan anak dan konsolidasi, Januari-Juni 2010 tetap tanggal 10 bulan kedua berikutnya, periode JuliDesember 2010 dimajukan pada tanggal 5 bulan kedua berikutnya dan pada Januari 2011 hingga seterusnya pada tanggal 23 bulan berikutnya. Penyampaian koreksi laporan per kantor periode JanuariJuni 2010 tetap tanggal 21 bulan berikutnya, tanggal 16 bulan berikutnya untuk periode Juli-Desember 2010 dan Januari 2011 pada tanggal 6-7 bulan berikutnya. (ant)
bersaing. Karena itu, sambung Sahala, Kementerian BUMN berencana renegosiasi untuk memundurkan jadwal penurunan bea masuk mulai tahun 2018 untuk 535 pos tarif sebagaimana dilakukan negara Malaysia dan Thailand. “Hal ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing BUMN menghadapi pasar bebas,” harapnya. Pemerintah, kata Sahala, juga akan meningkatkan penerapan hambatan teknis perdagangan sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) melalui SNI wajib produk baja dalam waktu tiga bulan ke depan. Berbarengan dengan hal itu, pihaknya mengusulkan peran Kementerian Perindustrian ditingkatkan dalam proses sertifikasi SNI. Caranya dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional. Penerapan aturan peningkatan pemanfaatan pemakaian produk dalam negeri diharapkan berjalan efektif di seluruh departemen, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. (ind)
Industri Kecil Butuh Proteksi JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa berharap agar pemerintah meningkatkan proteksi kepada industri kecil dan menegah (IKM) untuk menghadapi gempuran produk asing. “Tidak mungkin membiarkan pelaku IKM dilindas oleh arus globalisasi dan liberalisasi yang kuat. Mereka terlalu lemah,” kata Erwin, dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Kekhawatiran Erwin ini terkait pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN China (ACFTA), dimana produk-produk dari IKM tidak mampu bersaing dengan produk China yang lebih murah harganya, sehingga perlu adanya proteksi dari pe-
merintah. HIPMI yang banyak anggota pengusaha IKM dalam menghadapi kompetisi global ini, telah mempersiapkan 101 kader untuk diikutkan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Muladi mengutarakan, indeks kepemimpinan nasional saat ini belum sesuai harapan, sehingga organisasi kepemudaan seperti HIPMI diharapkan mempersiapkan kader agar menjadi pemimpin bangsa yang akuntabel. “Masalah moralitas, punya social responsibility, dan ekspertise yang tinggi. Ini yang harus disiapkan ke depan,” tegas Muladi, di depan peserta diklat HIPMI, kemarin. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.