No. 27 tahun V
8 Halaman
Rabu, 9 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Perdagangan Indonesia-Swedia
Ditargetkan 1,2 M Dolar AS JAKARTA - Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Swedia yang sempat menurun akibat krisis keuangan global ditargetkan kembali naik hingga mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) tahun ini. “Sampai akhir tahun 2010, nilai total perdagangan diperkirakan mencapai sekitar 850 juta dolar. Tahun 2011 ini kami harap bisa mencapai level sebelum krisis pada 2008, sekitar 1,2 miliar dolar,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, usai menjadi pembicara kunci dalam seminar tentang pertumbuhan ekonomi “hijau” di Jakarta, kemarin. Menurut data Kementerian Perdagangan nilai total perdagangan Indonesia dan Swedia tahun 2008 sebanyak 1,16 miliar dolar dan sepanjang Januari-November 2010 sebanyak 809,1 juta dolar. Kementerian Perdagangan juga mencatat selama periode 2005-2009 nilai perdagangan antara kedua negara tumbuh sebesar 11,5 persen. Namun selama kurun waktu itu Indonesia selalu defisit. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Swedia juga tercatat terus naik sampai tahun 2008 dan menurun seiring dengan penurunan perdagangan selama krisis keuangan global pada 2009. Tahun 2009, defisit perdagangan Indonesia dengan Swedia tercatat 567,96 juta dolar dan sepanjang Januari-November 2010 sebanyak 520,18 juta dolar. “Defisit neraca perdagangan utamanya karena peningkatan impor barang modal dan penurunan nilai ekspor komoditas utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan produk kayu,” katanya. Indonesia, banyak mengimpor peralatan elektronik untuk telekomunikasi, kendaraan bermotor dan bagiannya, mesinmesin industri kertas, dan peralatan listrik dari Swedia. Sedangkan negara anggota Uni Eropa yang berpenduduk sekitar sembilan juta jiwa tersebut utamanya mengimpor minyak sawit mentah, alat elektronik, furnitur, dan produk tekstil dari Indonesia. Ekspor beberapa komoditi utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan produk kayu selama 2010 mengalami penurunan akibat penerapan beberapa regulasi Uni Eropa seperti Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemical (REACH) serta sistem penegakan hukum perdagangan kayu dalam Forest, Law, Enforcement, Governance, and Trade. Karena itu, Menteri Perdagangan mengajak Swedia melakukan kerja sama teknis dalam peningkatan kapasitas dan transfer teknologi pada sektor industri kelapa sawit dan furnitur untuk meningkatkan ekspor kedua komoditas tersebut. “Kami juga mempelajari kerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, yang meliputi isu-isu keberlanjutan,” katanya. Sementara Menteri Perdagangan Swedia, Ewa Bjorling, mengatakan pihaknya fokus pada sektor teknologi hijau, kesehatan, dan industri kreatif untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral dengan Indonesia. Dia juga menawarkan kerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. “Kami pemimpin global dalam teknologi ‘hijau’. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan target pertumbuhan yang ambisius, bisa bekerja bersama kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang hijau,” katanya. (ant)
Rupiah Lanjutkan Penguatan JAKARTA - Pergerakan kurs mata uang rupiah sore ini kembali melanjutkan penguatan menuju Rp 8.900 seiring masuknya dana asing yang masuk ke pasar uang Indonesia. Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta pada Selasa sore ini menguat sebesar 30 poin ke posisi Rp 8.920 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp 8.950. Analis Asjaya Indosurya Securities Reza Priyambada di Jakarta, Selasa mengatakan, peningkatan pertumbuhan fundamental ekonomi Indonesia yang diatas estimasi memicu pelaku pasar uang kembali menempatkan dananya dalam Rupiah. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 sebesar 6,1 persen yang diatas estimasi memberi sentimen positif pada pergerakkan rupiah, hal itu memicu pelaku pasar yakin menempatkan dananya pada mata uang dalam negeri,” kata dia. Pelaku pasar juga masih dalam eforia atas keputusan
Bank Indonesia yang menaikkan suku bunganya sebesar 25 bps keposisi 6,75 poin. Ia mengatakan, dengan naiknya suku bunga itu akan memicu dana asing akan masuk lebih deras kedalam pasar dalam negeri, dengan masuknya dana asing itu dapat dijadikan momentum untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih cepat. “Asing diprediksi masih akan terus masuk. Dimana bunga dan yield (imbal hasil) yang ditawarkan tergolong tinggi, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat lebih cepat,” kata dia. Penguatan kurs mata uang lokal terhadap dolar AS ini dianggap wajar, karena sebelumnya pergerakkan mata uang Rupiah berada dalam tren pelemahan. Sementara kurs tengah Bank Indonesia Rupiah menguat 58 poin ke posisi Rp 8.917 dibanding posisi sebelumnya Rp 8.975. (ant)
KURS RUPIAH 8.920
8.500 9.000
8.950 9.500
9.030 4/2
7/1
8/2
Bisnis Jakarta/ant
HARGA MINYAK APBN - Pemerintah belum berencana melakukan perubahan asumsi harga minyak dalam APBN 2011 karena masih menanti perkembangan harga minyak dunia yang masih berfluktuasi akibat perkembangan situasi Mesir serta cuaca buruk.
Kemperin Waspadai
Dampak Harga Minyak JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemperin) mewaspadai dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap industri nasional, sehingga pada triwulan pertama tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar empat persen. “Pada triwulan pertama ini setidaknya pertumbuhan industri minimal empat persen,” kata Sekjen Kemperin, Anshari Bukhari, di Jakarta, kemarin. Proyeksi pertumbuhan indus-
tri minimal empat persen itu turun dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV tahun 2010) yang mencapai enam persen. Bahkan juga bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri 2010 sebesar 5,1 persen. Diakui Anshari, biasanya, pertumbuhan industri pada triwulan pertama selalu turun dibandingkan triwulan IV tahun sebelumnya. Namun penurunannya, kata dia, biasanya tidak besar. Dengan kenaikan harga
minyak mentah dunia akhirakhir ini, ia memperkirakan pertumbuhan industri cukup terganggu, terutama di triwulan pertama tahun ini. Kendati demikian, Anshari masih optimis target rata-rata pertumbuhan industri sampai akhir tahun 2011 sebesar 5,2 sampai 6,1 persen bisa tercapai. “Dari pengalaman sebelumnya, ketika harga minyak dunia mencapai 140 dolar AS per barel, kami optimis pertumbuhan industri
PMK Komwas Perpajakan
Tak Akan Diubah JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan pihaknya tak akan mengubah Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.01/ 2010 yang mengatur tentang Komisi Pengawas Perpajakan (Komwas Perpajakan). Menkeu dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin menyebutkan, PMK tersebut tidak bertentangan dengan undangundang manapun. Bahkan Agus mempersilakan DPR untuk membawa masalah KPP ini ke Mahkamah Agung (MA). “Pengawasan Komwas Perpajakan yakni meliputi Direktorat
Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan meliputi pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai). Hal ini tidak bertentangan dengan pasal manapun untuk membentuk pengawas perpajakan,” katanya. Dalam permasalahan sengketa ini DPR dan Kemenkeu berada di posisi yang sejajar jadi harus ada pihak ketiga yang bersifat netral yang menengahi permasalahan ini. “Dalam hal ini DPR dan pemerintah sejajar seharusnya diputus lembaga negara yang netral dalam bentuk judicial review dengan masuk ke MA,” tambah Agus.
Namun, Agus kembali mempertanyakan kepada DPR, ketika PMK 133 tersebut dibawa ke MA, apakah ada pihak yang dirugikan. Dengan PMK tersebut. “Tetapi siapa yang dirugikan dengan adanya Komisi Pengawas Perpajakan?” tanya Agus. Berdasar PMK tersebut, Komwas Perpajakan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja Ditjen-ditjen dibawah Kemenkeu. Misalnya, yang terkait pemungutan pajak dimana ruang lingkupnya tidak hanya pajak yang ada di pusat. (ant)
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Direvisi JAKARTA - Menteri Keuangan merevisi peraturan tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2011. Salinan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 yang diperoleh di Jakarta, Selasa, menyebutkan, peraturan itu akan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. PMK itu diundangkan pada 24 Januari 2011. Salah satu pertimbangan penerbitan PMK baru itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memberikan kepastian hukum dalam rangka penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Peraturan baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku dua PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan PMK Nomor 188/ PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Pasal 2 PMK itu menetapkan kondisi kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dapat dikembalikan antara lain pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh MA. (ant)
tahun ini bisa tercapai. Apalagi bila pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap pertama beroperasi semua tahun ini,” ujar Anshari. Ia mengatakan, pembangkit listrik baru dengan kapasitas 10 ribu MW tersebut akan mampu mencukupi kebutuhan industri lama dan baru pada tahun ini. “Dengan adanya pembangkit listrik itu, industri bisa mengurangi pemakaian diesel,” katanya.
Ditambahkan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemperin, Dedi Mulyadi, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak akan mengurangi daya saing industri nasional. “Kenaikan harga minyak mentah berlaku secara internasional, semua negara mengalaminya, sehingga daya saing (industri nasional) tidak berkurang. Hanya akan berdampak pada daya beli masyarakat,” ujarnya. (ant)
Bulog Didesak Serap Gabah Petani JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Zuber Safawi, meminta Perum Bulog bekerja lebih cepat menyerap beras petani yang sedang panen raya karena harga gabah di sejumlah wilayah terus turun akibat seringnya hujan sehingga proses pengeringan gabah ikut terganggu. “Bulog harus bekerja antisipatif dan cepat, jangan lamban,” kata Zuber di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut informasi yang diperoleh Zuber, kalangan petani di beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Demak, Pati, dan sekitarnya terpaksa menjual gabah kering rata-rata di bawah Rp 2000/kg. Padahal, dua pekan lalu harga gabah kering panen (GKP) masih di atas Rp 3500/kg. Para petani itu mengakui, para pedagang menawar gabah mereka seenaknya dengan alasan kadar air dalam gabah yang tinggi, mengingat hujan terus-menerus mengguyur. Politisi PKS dari Semarang ini juga menyayangkan aksi sejumlah tengkulak yang memanfaatkan panen raya kali ini untuk “memeras” petani. “Tengkulak cenderung menawar dengan harga sangat rendah, memanfaatkan alasan musim hujan,” paparnya. Masalahnya, Bulog selalu kalah cepat daripada tengkulak. “Kelambanan Bulog selalu jadi pemicu kerugian petani saat panen,” imbuh dia. Bahkan disinyalir, akibat gagalnya bulog menyerap beras tahun lalu dalam
memenuhi kuota, pemerintah terpaksa melakukan impor. Tak hanya itu, stok beras bulog yang minim dapat meningkatkan spekulasi harga beras di pasar karena stok beras di pedagang lebih besar. “Akibatnya, harga beras meroket sampai ke tangan konsumen, termasuk para petani sendiri,” ujarnya. Zuber menyindir kinerja perum Bulog yang sangat cepat bila terkait dengan tugas impor beras, namun sebaliknya bila soal menyerap beras dari petani lokal. “Ini kan tanda tanya besar,” katanya. Secara khusus, Zuber meminta pemerintah melindungi petani dari anjloknya harga gabah, sekaligus mengamankan stok beras nasional dengan menekan perum bulog agar menyerap secara maksimal gabah petani. Untuk mengantisipasi gabah petani dengan kadar air tinggi, Zuber mendesak Bulog mengoptimalkan fungsi Unit Pengolahan Gabah Bulog (UPGB) di daerah. “Jangan lagi ada alasan menolak beras petani yang jelek karena kadar air tinggi, Bulog harus berusaha mengoptimalkan fasilitas yang ada,” tambahnya. “Bila Bulog tak mampu menjalankan fungsi manajemen logistiknya, sebaiknya pemerintah mulai memikirkan untuk membuat badan baru, misalnya semacam lumbung pangan terpadu di setiap daerah dan dikelola dengan melibatkan petani langsung,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.