No. 108 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 9 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pengelolaan Aset
Kementrian ‘Kecolongan’ JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengingatkan bahwa kementerian/lembaga kadang kala kecolongan dalam pengelolaan aset sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. “Kementerian/lembaga kadang kecolongan dalam pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan aset,” kata Hatta dalam penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa. Ia mencontohkan, pengelolaan aset berupa bandar udara yang pada masa pembangunan ditangani oleh kementerian namun setelah selesai dan disetujui oleh DPR diserahkan kepada BUMN maka pengelolaannya juga diserahkan kepada BUMN. “Sebelum disetujui DPR yang meng-collect penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah kementerian/lembaga, tapi begitu diserahkan maka yang meng-collect adalah BUMN,” katanya. Ia berharap kelemahan seperti itu dapat dihilangkan di masa mendatang dengan mempercepat berbagai proses yang diperlukan termasuk proses bersama DPR. Sebelumnya BPK menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 kepada DPR dan Presiden. Secara umum, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (ant)
Soal Dana Aspirasi
Dengar Suara Rakyat JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Taufikurrahaman Ruki mengatakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendengarkan suara rakyat terkait dana aspirasi. “Saya tidak berkomentar tentang isu itu, tetapi silahkan itu dipikirkan, tetapi sekali lagi dengar pendapat rakyat tentang dana aspirasi itu seperti apa,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini isu tersebut berada dalam domain politik sehingga belum menjadi alasan BPK untuk melakukan audit dan pemeriksaan. Namun demikian, bila hal itu telah menjadi keputusan politik, hal itu akan menjadi bagian dari audit BPK. “Kami dari BPK secara proporsional masih belum masuk, nanti kalau itu sudah menjadi keputusan politik tentunya akan menjadi bagian yang perlu kita audit,” katanya. Ia menambahkan, saat ini rakyat Indonesia sudah kritis terhadap pengelolaan keuangan negara. “Setiap rupiah penggunaan uang negara dari cara apapun itu, menjadi perhatian penuh dari rakyat,” katanya. Ia menambahakan, setiap pos keuangan negara memiliki potensi untuk diselewengkan. BPK selalu siap melakukan pemeriksaan. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.175 9.295
10.000 4/6
7/6
9.240 8/6
Bisnis Jakarta/ant
HASIL BPK - (ka-ki) Perwakilan dari Kementrian/Lembaga Negara menerima Laporan Hasil BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2009 di Jakarta, kemarin. Dari 16 kementerian/LK atau lembaga di bawah Kemenko, BPK menilai 4 kementerian wajar tanpa pengecualian, 7 wajar, dan 7 lainnya tidak memberikan pendapat.
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Ganggu Tugas Bank Sentral JAKARTA - Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mengganggu pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas BI. Tujuan dan pelaksanaan tugas BI tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 6 tahun 2009 tentang BI, demikian isi surat resmi Gubernur BI kepada Menkumham tertanggal 24 Mei 2010 tentang pandangan BI atas konsep RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang salinannya diterima Antara di Jakarta, kemarin. Menurut Darmin, apabila
pasal 34 ayat 1 UU BI tersebut direspons secara pragmatis yaitu semata-mata dengan mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari BI, dipastikan akan mengganggu pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas BI sebagai bank sentral sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 UU BI. Ia menyebutkan bahwa substansi pengaturan dalam konsep RUU OJK akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan BI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 D UUD 1945 j0 UU No.23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 tahun 2009.
Banyak Kebocoran Anggaran JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengawas Keuangan Taufikurrahman Ruki mengatakan masih banyak kebocoran anggaran terjadi dalam keuangan negara. Menurut Ruki, di Jakarta, Selasa dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Kementrian Lembaga 2009, penyebab kebocoran dari sisi penerimaan terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Banyak PNBP yang belum disetor bahkan tidak disetor. PNBP pada negara terlambat disetor dan dengan berani digunakan karena aturan itu belum ada. Penerimaan dari PNBP harus lebih ditertibkan lagi,” katanya. Selain PNBP, juga berasal dari buruknya pencatatan yang dilakukan dalam utang piutang. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak piutang yang tak tertagih disatu sisi juga adanya utang yang buruk pencatatanya. Buruknya pencatatan, bukan hanya pada utang piutang, tapi juga dokumentasi terhadap aset yang dimiliki negara, akibatnya banyak dokumen aset negara yang tidak ditemukan. “Aset yang berada di kementrian keuangan, kementrain pertahanan keamanan, peker-
jaan umum, banyak sekali. Aset BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) saya tidak tahu, bisa tidak ditertibkan,” katanya. Menurut dia, infentarisasi masalah aset Rp 55,3 triliun belum diterima negara. Kebocoran juga terjadi dari kasus-kasus perpajakan, seperti kasus Gayus yang ramai dibicarakan. Menurut dia, kasus perpajakan ini membuat penilaian terhadap kinerja Direktorat Pajak memburuk dari sebelumnya. Sementara itu, ia menambahkan, pihaknya cukup mengapresiasi dijajaran kementrian perekonomian, karena semuanya mendapatakan penilaian wajar tanpa pengecualian. Di jajaran kementrian perekonomian tersebut diantaranya Kementrian Koordinator Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kemntrian Koperasi dan UMKM, Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik. Ia menilai laporan keuangan pemerintah semakin membaik. Pada 2008, hanya 35 kementrian lembaga yang memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian dari 79 lembaga. Pada 2009 meningkat menjadi 45 lembaga yang memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. (ant)
Oleh sebab itu pengertian “tugas mengawasi bank” dalam rumusan pasal 34 ayat (1) UU BI perlu dipahami dalam arti yang luas yaitu bahwa pengawasan bank merupakan bagian integral dari pencapaian dan pelaksanaan tugas bank sentral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 UU BI. Dalam konteks tersebut, rumusan pasal 34 UU BI harus dilihat secara komprehensif, yaitu pengaturan dan pengawasan bank merupakan satu kesatuan dari sistem bank sentral selain kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Menurut Darmin, sebagai bank sentral BI penting untuk memiliki kewenangan untuk
setiap saat dapat mengetahui kondisi riil bank yang merupakan kebutuhan nyata yang tidak bisa dilepaskan dengan kedua tugas pokok lain. Hal ini dapat dilihat secara tegas dari perkembangan penanganan krisis keuangan akhir-akhir ini yang terjadi di AS dan Eropa yang menunjukkan kecenderungan negaranegara yang semula merupakan pionir dalam memisahkan pengawasan bank dari bank sentral untuk mengembalikan fungsi pengawasan bank tersebut ke bank sentral. Pengalaman menunjukkan bahwa bank sentral yang tidak dilengkapi dengan fungsi pengaturan dan pengawasan bank
tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif apalagi dalam pencegahan krisis keuangan karena bank sentral tidak mampu untuk mendeteksi secara dini ancaman terhadap sistem perbankan yang berdampak langsung terhadap kestabilan sistem keuangan. Sebagai contoh hal tersebut dialami Bank of England dalam kasus Northen Rock Bank yang terlambat ditangani sehingga menimbulkan krisis keuangan di Inggris. Berdasarkan pemikiran tersebut, lanjut Darmin, BI berpandangan tidaklah tepat apabila penerapan pasal 34 UU BI direspons hanya dengan pendekatan pragmatis. (ant)
Pemerintah Tambah Utang JAKARTA - Pemerintah menambah jumlah utangnya melalui penerbitan empat seri surat utang negara (SUN) dengan nilai sebesar Rp 6,35 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 6,35 triliun dalam lelang empat seri SUN pada Selasa ini. Empat seri SUN yang dile-
lang adalah SPN20110505, FR0027, FR0040, dan FR0052. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 17,11 triliun. Jumlah dimenangkan untuk SPN20110505 sebesar Rp 1,50 triliun dengan imbal hasil 6,75 persen, dan akan jatuh tempo 9 Juni 2011. Penawaran yang masuk sebesar Rp 4,28 triliun dengan imbal hasil tertinggi yang masuk 7,28 persen dan terendah 6,66 persen. Jumlah dimenangkan untuk
FR0027 sebesar Rp 1,20 triliun dengan yield 8,34 persen, tingkat kupon 9,50 persen, dan jatuh tempo 15 Juni 2015. Penawaran yang masuk Rp 6,36 triliun dengan imbal hasil tertinggi 8,75 persen dan terendah 8,31 persen. Jumlah dimenangkan untuk FR0040 sebesar Rp 1,60 triliun dengan imbal hasil 9,61 persen dan tingkat kupon 11,00 persen, akan jatuh tempo 15 September 2025. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
RANCANGAN KERJA - Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso (kanan) saat menyampaikan RK 2011 yang berusaha mendukung ketersediaan pemerintah dalam pengadaan beras untuk rakyat, di Jakarta, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.